...

PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi i
ACEH
PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN
DAN REKONSTRUKSI
ii ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi iii
ACEH
PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN
DAN REKONSTRUKSI
Editor
Olle Törnquist
Stanley Adi Prasetyo
Teresa Birks
iv ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi
Judul Asli:
ACEH: The Role of Demcracy for Peace and Reconstruction
Second edition, July 2010
© PCD Press 2010
Editor: Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks
Penerjemah: Luqman nul Hakim
Penyunting edisi Bahasa Indonesia: Dara Meutia Uning
Fotografer: Murizal Hamzah
Cover dan Lay Out: Dsekar Printing berdasarkan
Lay Out Susanti Johana di Versi Inggris.
PCD PRESS INDONESIA
Research Centre for Politics and Government (PolGov)
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Socio Justicia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
www.jpp.fisipol.ugm.ac.id
Telepon +62 274 563365 ext. 212
Email: [email protected], [email protected]
ISBN: 979-17049-3-9
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi v
DAFTAR ISI
Tentang Penulis
vii
Catatan Penerbit
xi
Kata Pengantar
Pendahuluan dan Kesimpulan: Perdamaian dan
Demokratisasi di Aceh: Bermula dari Model Demokrasi
Liberal dan Sosial Demokrat, Berujung pada Demokrasi
‘Normal’ ala Indonesia
Olle Törnquist
Latar Belakang dan Situasi Politik di Aceh
Stanley Adi Prasetyo dan Teresa Birks
xiii
1
75
Demokrasi di Aceh: Diagnosis dan Prognosis
Olle Törnquist
dengan lampiran data oleh Willy Purna Samadhi
111
Perdamaian Berorientasi Laba
Stanley Adi Prasetyo dan George J. Aditjondro
229
Dari Perlawanan Bersenjata Menuju Partisipasi Politik:
Transformasi Politik GAM
Gyda Marås Sindre
Pemilihan Kepala Daerah di Aceh
ISAI Aceh Research Group
291
349
vi ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Ketua tim peneliti Stanley Adi Prasetyo;
Supervisor dan penyunting akhir Olle Törnquist bersama Teresa Birks
Partai Politik Lokal di Aceh:
Lokomotif Proses Demokratisasi di Indonesia
Murizal Hamzah
405
Transisi tak Berbingkai?
The Aceh Participatory Research Team
447
Hilang Arah dalam Transisi, Kalah dalam Pemilu
Dara Meutia Uning bersama Olle Törnquist dan
the Post Script Analysis Team
503
Post Script: Ajang Balas Dendam Politik Atau Terciptanya
573
Alternatif Baru Yang Demokratis?
(Oleh Post-script Analysis Team)
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi vii
T ENT
ANG P ENULIS
ENTANG
The Aceh Participatory Research Team terdiri atas Affan Ramli, Dara
Meutia Uning, Murizal Hamzah dan Shadia Marhaban
(Koordinator). Supervisor: Olle Törnquist
George Junus Aditjondro, dengan latar belakang sebagai wartawan
investigatif, memperoleh gelar PhD dari Cornell University dan
telah mengajar selama beberapa tahun di Indonesia dan Australia.
Kini dia bekerja sebagai peneliti independen, dengan spesialisasi
pada kajian konflik-konflik regional di Nusantara, dan proses
rekonstruksi di wilayah pasca-konflik dan pasca-bencana di Indonesia, termasuk di Aceh dan Timor Timur. Saat ini, Dr. Aditjondro
adalah dosen tamu di Program Pascasarjana Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta.
Teresa Birks adalah seorang peneliti independen. Selama delapan
belas tahun terakhir, dia bekerja untuk beragam organisasi, baik
nasional maupun internasional di Indonesia, Malaysia, Timor
Timur, dan Inggris, dengan fokus utama pada isu-isu hak asasi
manusia, pendidikan, dan keadilan. Sebelumnya, dia menyunting
(bersama Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, dan AE Priyono),
Indonesia’s Post-Soeharto Democracy Movement (DEMOS dan NIAS
Press 2003) dan (bersama AE Priyono, Willy P. Samadhi) Making
Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia (DEMOS,
PCD-Press dan ISEAS 2007).
Murizal Hamzah adalah seorang aktivis demokrasi, kolumnis, dan
wartawan investigasi. Dia juga bekerja pada Aceh Independent Insti-
viii ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
tute di Banda Aceh.
The ISAI Aceh Research Group diketuai oleh Stanley Adi Prasetyo, di
bawah bimbingan Olle Törnquist. Kelompok ini terdiri dari Donni
Edwin, peneliti, Wiratmo Probo, asisten peneliti, Dono Prasetyo,
asisten peneliti, Aris Santoso, asisten peneliti, Irawan Saptono, editor; Murizal Hamzah, co-editor.
Stanley Adi Prasetyo adalah seorang aktivis demokrasi terkemuka di
Indonesia, penerbit, pendidik, dan wartawan investigasi. Saat ini,
dia adalah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM). Dia juga mantan Direktur Eksekutif ISAI (Institut Studi
Arus Informasi) dan Ketua Demos (Pusat Kajian Demokrasi dan
Hak Asasi Manusia di Indonesia). Dia menjadi co-editor (bersama
Olle Törnquist, AE Priyono dan Teresa Birks) dalam Indonesia’s PostSoeharto Democracy Movement (Demos dan NIAS Press 2003).
Willy P. Samadhi adalah Wakil Direktur Penelitian di Demos dan
Analis Data utama di dua Survei Nasional Demokrasi. Laporan
akhir kedua survei tersebut kemudian diterbitkan (bersama AE
Priyono dan Olle Törnquist) dalam Making Democracy Meaningful:
Problems and Options in Indonesia (Demos, PCD Press dan ISEAS 2007),
dan (bersama Nicolaas Warouw) dalam Democracy Building on the
Sand: Advances and Seatbacks in Indonesia. Report from the 2nd Demos’
National Expert-Survey (Demos dan PCD Press, 2008). Saat ini,
Samadhi tengah menempuh pendidikan pascasarjana dan bekerja
pada Program Penelitian di Universitas Gadjah Mada tentang
Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi, yang merupakan tindak
lanjut dan memperluas survei-survei demokrasi.
Gyda Marås Sindre memperoleh gelar sarjananya di School of Oriental
and African Studies (SOAS), Universitas London, dan sekarang sedang
menempuh PhD di Departemen Ilmu Politik, University of Oslo.
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan
TENTANG
Rekonstruksi
PENULIS ix
Dia telah menulis tentang kekerasan politik di Indonesia, dan kini
lebih fokus pada tema resolusi konflik, dan transformasi gerakangerakan separatis di Sri Lanka dan Aceh, pasca bencana tsunami
2004.
Olle Törnquist adalah Profesor di Political Science and Development
Research, University of Oslo, dan merupakan penulis berbagai karya
tentang popular politics dan demokrasi, dalam perspektif teoritis dan
komparatif. Dia pernah menjadi direktur akademik untuk survei
nasional demokrasi, yang dilaksanakan Demos, pusat kajian
tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Saat ini,
dia mensupervisi proyek lanjutan komprehensif tentang Kekuasaan,
Kesejahteraan, dan Demokrasi di Universitas Gadjah Mada, dan
turut mengarahkan Program (berskala international) tentang
Kekuasaan, Konflik dan Demokrasi, yang kemudian melahirkan
PCD Press, penerbit buku ini. Buku-buku terbarunya dengan fokus
pada perspektif komparatif adalah Politicising Democracy. The New
Local Politics of Democratisation (bersama John Harriss dan Kristian
Stokke), dan Rethinking Popular Representation (bersama Kristian Stokke
dan Neil Webster), yang diterbitkan oleh Palgrave pada 2004 dan
2009.
x ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi xi
C ATATAN P ENERBIT
Penerbitan buku ini tak terlepas dari upaya dan kerjasama dari
berbagai pihak. Edisi pertama, pada 2008, diterbitkan oleh PCD
Press bekerja sama dengan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Edisi kedua dan revisi kumpulan tulisan ini diterbitkan oleh PCD
Press, yang sekarang berada di bawah Manajemen Research Centre
for Politics and Government (PolGov) Jurusan Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Pengelolaan baru ini diharapkan dapat memperluas ruang
lingkup kajian PCD Press, termasuk menyertakan isu kekuasaan,
kesejahteraan, dan demokrasi, yang kini menjadi fokus utama
lembaga ini.
xii ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan Rekonstruksi xiii
K ATA P ENG
ANT
AR
ENGANT
ANTAR
(telah direvisi dan diperbaharui untuk edisi kedua)
Buku ini merupakan bagian dari sebuah proyek komparatif
bertajuk ‘Resolusi Konflik dan Demokratisasi Pasca Tsunami 2004
di Sri Lanka dan Aceh.’ Proyek ini bermula dari sebuah
pembicaraan pada awal Januari 2005, tentang konsekuensi yang
akan timbul dari bencana tsunami. Kristian Stokke (sahabat, kolega,
dan ahli tentang Sri Lanka, serta Profesor Bidang Political Geography di University of Oslo) berpendapat, bencana tsunami di Sri
Lanka kemungkinan akan lebih mempertajam permusuhan antara
pihak-pihak yang bertikai, demi memperebutkan program-program
bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Sebaliknya, di Indonesia, dengan menunjukan data survei yang baru, saya menyatakan
bahwa kebijakan desentralisasi dan demokrasi yang baru tumbuh,
melahirkan sebuah sistem poilitik yang kemungkinan membuka
jalan bagi sebuah penyelesaian politik. Kami pun sepakat mencari
jawabannya. Setahun kemudian, Dewan Riset Norwegia menyediakan dana untuk penelitian ini—dan kepada mereka, kami sangat
xiv ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
berterima kasih.
Dalam kurun 2006-2009, kami berencana untuk memperluas
riset-riset, yang telah dirintis di kedua negara itu, dengan mulai
memperhatikan politik pasca tsunami, sembari memahami peran
yang bisa dimainkan oleh demokrasi, jika memang ada. Sementara
itu, mahasiswa doktoral Gyda Sindre dan sejumlah kolega lokal
kami menganalisa beberapa isu khusus, secara lebih mendetail.
Misalnya, isu mengenai politik ekonomi, perundingan, dan
transformasi gerakan-gerakan separatis.
Fokus awal dalam kajian kami itu membuahkan hasil, dan
perspektif komparatif, yang kami gunakan, ternyata sangat
bermanfaat. Hasil kerja kami itu justru membuka peluang bagi suatu
platform kerjasama lebih luas, antara para kolega dan mahasiswa di
University of Oslo (Norwegia), University of Colombo (Srilanka),
dan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), yang tergabung dalam
program penelitian dan program pascasarjana tentang Kekuasaan,
Konflik, dan Demokrasi, di Asia Selatan dan Asia Tenggara
(www.pcd.ugm.ac.id). Buku ini pertama kali diterbitkan melalui versi
elektronik yang baru oleh PCD Press. Penerbitan ini disupervisi oleh
para ilmuwan dan aktivis pro-demokrasi terkemuka di masingmasing kawasan—yang bertujuan untuk menyediakan analisis
bermutu tinggi tentang topik-topik penting, dengan biaya
terjangkau bagi para mahasiswa dan aktivis. Upaya penerbitan
tersebut mendapat berbagai dukungan dan saran, terutama dari
Kristian Stokke, Gyda Sindre, Silje Vevatne, dan Helen Tidemann
yang berada di Oslo, dan tergabung dalam jaringan internasional
tentang isu representasi kerakyatan,1 Profesor Jayadeva Uyangoda
dan para koleganya di Sri Lanka, serta Tim PCD di Yogyakarta,
antara lain, Mohtar Masoed, Pratikno, Eric Hiariej, Aris Mundayat,
Purwo Santoso, Nico Warouw dan Budi Irawanto.
Berdasarkan pendapat awal, penelitian di Indonesia semestinya
fokus pada peran yang mungkin dijalankan oleh demokrasi. Agar
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian DanKRekonstruksi
ATA PENGANTAR xv
kajian itu juga bisa dipahami para praktisi, analisis perlu disusun
sedemikian rupa, sehingga dapat terus berkelanjutan. Karena itu
pula, penerbitan edisi pertama, yang memuat laporan pertama
tentang rangkuman kondisi di Aceh, dilaksanakan sebelum Pemilu
2009.
Upaya semacam itu memunculkan empat implikasi. Pertama,
edisi kedua—yakni buku ini—perlu diterbitkan. Edisi kedua akan
memuat berbagai koreksi terhadap edisi sebelumnya dan analisis
tentang hasil Pemilu 2009. Kedua, perlu ada pembanding tambahan
(selain Sri Lanka), yang menggambarkan dinamika dalam upaya
menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik lain di Indonesia, agar diperoleh pemahaman tentang apa yang bisa terjadi di
Aceh. Karena keterbatasan waktu, dan belum ada studi penting
dan kritis (secara akademis), yang menganalisis tema tersebut, kami
akhirnya menggunakan metode review analysis. Tugas ini diemban
oleh Stanley Adi Prasetyo dan George Junus Aditjondro. Mereka
menggunakan berbagai laporan, pengalaman dari berbagai aktor
yang terlibat, dan berbagai kajian tentang topik tersebut. Ketiga,
karena tak seorang pun paham secara spesifik tentang tentang
hakikat demokrasi, maka dibutuhkan pula suatu baseline survey dan
analisis terhadap berbagai permasalahan, serta pilihan-pilihan
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keempat, harus ada pihak
yang menelusuri dan menganalisa (salah satunya melalui observasi
partisipatoris) berbagai titik balik penting dalam proses perubahan,
yang bergulir dengan sangat cepat.
Beruntung, tugas terberat, yakni pelaksanaan survei dan
analisis awal, bisa dikaitkan dengan dua upaya penting dalam
memajukan kapasitas politik yang demokratis di Aceh. Hal ini
disepakati sebagai suatu upaya pembagian kerja secara informal, di
awal 2005. Upaya pertama dilakukan Olof Palme Centre dan Friedrich
Ebert Stiftung serta mitra-mitranya, dalam mendukung kelompok
pro-demokrasi di kalangan nasionalis Aceh, yang tergabung dalam
xvi ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
GAM dan SIRA. Upaya lain dilakukan oleh penulis dan para aktivis
yang dekat dengan Demos, Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia di Indonesia. Setahun kemudian, upaya tersebut
memperoleh bantuan melalui Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia (kami berterima kasih pula kepada Eva Irene Tuft atas
pengetahuan yang berharga dari Amerika Tengah). Tujuan dari
upaya-upaya tersebut adalah memajukan kapasitas politik, dengan
memberdayakan ‘angkatan ketiga’ kelompok aktivis masyarakat sipil
yang demokratis. Caranya, antara lain, melakukan penelitian di
daerah, dan hasilnya kemudian ditindaklanjuti oleh kalangan aktivis
masyarakat sipil bersangkutan, melalui berbagai kegiatan. Alhasil,
upaya pertama menunjukkan hasil yang cukup baik, dan terbukti
sangat menentukan bagi pelaksanaan kesepakatan damai yang
demokratis di masa-masa awal, hingga tahun 2007. Namun, upaya
terakhir, yang sebetulnya cukup produktif, mengalami kendala dalam
membentuk basis yang kuat untuk penelitian partisipatoris.
Buku ini beruntung memperoleh banyak manfaat dari kerjasama
berbagai pakar dan aktivis, yang terlibat dalam proyek-proyek ini.
Pertama, saya secara khusus berterima kasih pada Jan Hodann, Erwin
Schweisshelm dan para koleganya, serta tim di Sekolah untuk
Perdamaian dan Demokrasi, yang mereka danai di Aceh, antara lain,
Bakhtiar Abdullah, Taufik Abda, M. Nur Djuli, Munawar Liza,
Muhammad Nazar dan mitra-mitranya. Pada kesempatan kedua,
saya juga berterima kasih kepada Asmara Nababan, Anton Pradjasto,
Agung Widjaja, dan para koleganya, atas berbagai pemikiran di
periode awal, hingga akhirnya perbedaan pendapat tentang
pentingnya riset partisipatoris dan kualitas yang dihasilkan,
mengubah kerjasama yang sebelumnya sempat berhasil, semakin
sulit dilanjutkan. Tak kalah berharganya, sumbangan pemikiran
dan bantuan dari sejumlah aktivis peneliti, di antaranya Aguswandi,
Otto Syamsuddin, Juanda Djamal, dan kawan-kawannya, termasuk
Juha Christensen, serta pandangan komparatif dari Dr. Joel Rocamora.
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian DanKRekonstruksi
ATA PENGANTAR xvii
Rasa terima kasih yang sama besarnya, dan barangkali paling
penting, saya sampaikan kepada sebuah tim peneliti baru yang
beranggotakan para pakar dan aktivis peneliti—Dara Meutia Uning,
Affan Ramli, Shadia Marhaban (koordinator), dan Murizal Hamzah.
Saya akan kembali membahas tentang mereka nanti.
Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan survei partisipatoris
tak hanya menyulitkan kerjasama yang awalnya sempat terbina baik.
Pertama, upaya untuk memperluas survei dengan melakukan studi
tambahan tentang pilkada pertama pasca perdamaian di tahun 2006,
terbukti tak memungkinkan. Kendala ini kemudian diatasi oleh tim
dari ISAI (Institut Studi Arus dan Informasi), terdiri dari sejumlah
ilmuwan dan wartawan investigasi, di bawah koordinasi Stanley
Adi Prasetyo. Kedua, karena laporan dari survei pertama tak pernah
selesai disusun tim Demos, dan data yang tercerai-berai masih carutmarut, dibutuhkan upaya untuk mengemas hasil penelitian itu
sebaik-baiknya. Dalam hal ini, saya secara khusus berterima kasih
kepada Willy P. Samadhi, yang membantu saya mengatur kembali
dan melakukan retabulasi data-data mentah, dengan keahlian,
ketelitian, dan komitmen yang diperlukan, sehingga kualitas analisis
saya maupun studi-studi selanjutnya, dapat terjaga. Ketiga, karena
survei yang asli tak pernah diselesaikan, maka seminar yang sempat
dijadwalkan untuk menindaklanjuti hasil temuan survei, tak
membuahkan hasil apapun. Seminar itu seharusnya bisa
menghadirkan pimpinan-pimpinan politik dan para aktivis, agar bisa
menyumbangkan informasi tambahan dan mengembangkan suatu
rekomendasi bersama, serta modul bagi pendidikan demokrasi.
Untuk buku ini, tugas itu akhirnya diemban dengan sebaik-baiknya
oleh the Aceh Participatory Research Team. Tim, yang dipimpin secara
efisien oleh Shadia Marhaban, dengan Dara Meutia Uning, seorang
penulis utama berbakat itu, melaksanakan wawancara dengan
sejumlah tokoh-tokoh terkemuka di Aceh, yang memiliki posisi dan
peran penting bagi proses perdamaian dan demokrasi. Selain
xviii ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
wawancara, tim tersebut juga menganalisis berbagai tanggapan dari
para informan (Bab 8). Selanjutnya, di Bab 9 dalam edisi yang baru
ini, tim tersebut (khususnya, Dara) telah menyelesaikan tugas
raksasa, yakni mengumpulkan data Pemilu 2009 yang kacau-balau
dan tercerai-berai, serta bersama saya, menganalisis dampak hasil
pemilu itu terhadap pelaksanaan perdamaian yang demokratis, dan
sempat begitu menjanjikan di Aceh.
Terakhir, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah
menyumbangkan berbagai kritik, saran dan dukungan. Selain para
kolega di Oslo, Kolombo, dan Yogyakarta, yang telah disebutkan
dalam program PCD, saya secara khusus berterima kasih kepada
Ed Aspinall, Damien Kingsbury, Gerry van Klinken, Renate Korber,
Joel Rocamora, dan Klaus Schreiner, serta reviewer PCD Press, Fachri
Ali dan para peserta workshop Aceh pada konferensi EUROSEAS
di Naples, dan sejumlah seminar yang diselenggarakan di
Norwegia, Sri Lanka, India, dan Indonesia tentang argumenargumen utama dalam buku ini. Belakangan, dalam proses
persiapan edisi kedua buku ini, kami juga memperoleh manfaat
dari berbagai komentar atas edisi pertama buku ini, dan berbagai
tanggapan terhadap presentasi yang merangkum argumentasi
utama buku ini, dalam konferensi internasional tentang Kajian
Aceh dan Samudera Hindia di Banda Aceh pada Februari 2009.
Edisi pertama buku ini juga diluncurkan dalam seminar ini. Untuk
itu, saya berterima kasih kepada Dr. Leena Avonius dan Profesor
Harold Crouch, serta Profesor Anthony Reid.
Dalam kesempatan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada
Teresa Birks yang (telah berulang kali) tak hanya menyelamatkan
kami, dengan membuat tulisan-tulisan ini dapat dibaca dan
dimengerti, tapi juga telah mengontrol dan banyak menyumbang
perbaikan terhadap substansinya. Meski begitu, berbagai kekeliruan
yang ditemukan dalam edisi kedua ini, menjadi tanggung jawab
saya sepenuhnya.
ACEH: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian Dan
KATA
Rekonstruksi
PENGANTAR xix
Kendati demikian, pemikiran yang paling bernas, justru tidak
datang dari wawasan kalangan ilmuwan akademis, melainkan
berasal dari hasil renungan kritis selama berpuluh-puluh tahun,
ketika terlibat dalam berbagai upaya untuk merintis dan memberi
dukungan penting bagi para kelompok pro-demokrasi yang
mengakar kuat di berbagai konteks, antara lain di Afrika Selatan,
Burma, Filipina, Indonesia dan di propinsinya yang memberontak,
Aceh—yakni pemikiran-pemikiran Jan Hodann. Terima kasih
kepada Janne karena telah bersikeras, gara-gara saya belum mampu
untuk memahaminya hingga pertengahan 2004, bahwa perlawanan
Aceh terhadap dominasi, juga mengikutsertakan elemen demokratisasi yang signifikan serta potensial, dan kelak bakal mengemuka, berkat adanya dukungan dan peluang yang lebih baik.
Banyak orang di Aceh (dan juga di tempat-tempat lain), yang kini
merindukanmu karena kau telah pensiun. Tapi, semoga keahlianmu
dalam ‘seni perlawanan’ itu (seperti yang tercermin dalam karyakarya masterpiece Peter Weiss, seorang sastrawan anti-Fasis Eropa,
yang betul-betul telah membentuk dirimu) bisa berkombinasi
dengan penuh suka cita dengan minatmu yang baru, yakni seni
pertunjukan sirkus!
Februari 2009 dan Januari 2010
Olle Törnquist
(Catatan)
1 Jaringan ini telah menghasilkan dua antologi. Pertama, John Harris,
Kristian Stokke dan Olle Törnquist (eds). Politicising Democracy: The New Local
Politics of Democratisation. Houndmills: Palgrave. 2004. Kedua, Olle Törnquist,
Kristian Stokke, dan Neil Webster (eds). Rethinking Popular Representation,
Houndmills: Palgrave. 2009.
xx ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
1
1
P ENDAHULUAN
DAN
K ESIMPULAN :
PERDAMAIAN DAN DEMOKRATISASI DI ACEH:
BERMULA DARI MODEL DEMOKRASI LIBERAL DAN SOSIAL DEMOKRAT,
BERUJUNG PADA DEMOKRASI ‘NORMAL’ ALA INDONESIA
Olle Törnquist
Proses transisi yang berlangsung secara demokratis di
Aceh telah membawa perubahan yang melampaui
telaah konvensional dan prediksi teoritis pada
umumnya. Meski sempat didera konflik dan bencana
alam, Aceh tak hanya mencapai perdamaian, tapi juga mulai
membangun kembali. Di sisi lain, selama masa transisi, Aceh menuai
pula berbagai permasalahan baru dalam tata kelola pemerintahan
(governance) dan sistem perwakilan (representation) di daerah itu.
Kajian yang mengulas masalah perdamaian dan demokrasi (yang
akan dibahas kemudian) umumnya bertolak dari premis:
pentingnya mendahulukan proses demokratisasi liberal, serta
pengembangan dan penguatan kelembagaan (institution building),
yang mendahului pembinaan demokrasi dan proses politik yang
transformatif atau berhaluan sosial demokrat. Masalahnya,
bagaimana kajian-kajian itu mampu membantu kita memahami
2 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
secara kontekstual berbagai dilema yang terjadi dalam
pengembangan demokrasi, sehingga dapat berkontribusi dan
membuka peluang bagi kemajuan di Aceh, serta di daerah konflik
lainnya?
Buku ini mencoba menjawab teka-teki di atas dengan membandingkan berbagai pendekatan mengenai perdamaian dan proses
demokratisasi dalam konteks dinamika di Aceh. Perbandingan itu
mengacu pada sejumlah dimensi yang diidentifikasi para intelektual
pemerhati masalah perdamaian dan demokrasi di daerah konflik,
dan para aktivis berpandangan kritis dan mendalam. Sembari
mengandalkan penelitian yang telah ada, kami juga menambah
data dan analisis yang ternyata hilang dari hasil penelitian itu.
Karena itu, pada Bab 2, Stanley Adi Prasetyo dan Teresa Birks
memulai penjelasan dengan memberikan sejarah latar belakang
konflik di Aceh agar para pembaca, baik yang bukan orang Aceh
atau bukan pemerhati Indonesia, dapat sekaligus memperoleh
pandangan yang komparatif dan bermanfaat dari pengalaman Aceh.
Selanjutnya, di Bab 3, Olle Törnquist menguraikan tentang
dimensi-dimensi yang terkandung dalam demokrasi. Kemudian,
Törnquist menggunakan data survei yang menunjukkan indikasi
terhadap keberadaan dimensi-dimensi demokrasi itu di Aceh, dan
membandingkannya dengan kondisi di Indonesia secara keseluruhan, agar diperoleh pola kecenderungan demokratisasi pada
akhir tahun 2006. Dalam Bab 4, Stanley Adi Prasetyo dan George
Aditjondro mengulas peran kekuasaan dengan kekuatan koersifnya
yang besar, dan peran kelompok bisnis di daerah-daerah konflik di
Indonesia. Tujuannya, untuk memahami dinamika dalam pelaksanaan mediasi damai, yang mengutamakan pendekatan ala
“pialang perdamaian” (peace-brokering), terutama seperti yang
dicontohkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di Bab 5,
Gyda Marås Sindre menganalisis transformasi para gerilyawan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perspektif komparatif untuk
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN
3
memahami karakter organisasi tersebut dan mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi peran gerakan itu dalam penguatan
perdamaian (peace building) yang demokratis. Kemudian, pada Bab
6, sebuah tim riset yang dipimpin oleh Stanley Adi Prasetyo dan
disupervisi oleh Olle Törnquist menganalisis pelaksanaan dan hasil
pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2006. Sementara
itu, di Bab 7, Murizal Hamzah mengulas tentang partai-partai
politik lokal baru, yang didirikan di Aceh berdasarkan kesepakatan
dalam perjanjian damai. Dalam Bab 8, tim riset partisipatoris Aceh
yang dipandu Olle Törnquist membahas bagaimana uraian
sejumlah aktor yang memimpin perubahan di Aceh (termasuk
gubernur dan wakil gubernur Aceh, serta Ketua Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi), dalam wawancara tentang berbagai dilema
pokok yang telah diuraikan dalam edisi pertama buku ini. Akhirnya, pada Bab 9, Dara Meutia Uning bersama Törnquist serta tim
aktivis Aceh yang berpengalaman, menganalisis hasil dan konsekuensi politik dari pemilihan umum (Pemilu) 2009.
Namun, bab ini terlebih dulu menyajikan kerangka kerja
analisis yang digunakan, dan menjelaskan secara singkat bagaimana
kajian perdamaian dan demokrasi lazimnya menganalisis perkembangan terkini di Aceh. Khususnya, bagaimana kajian itu
menjelaskan pelbagai temuan dalam bab-bab selanjutnya.1
Rangkaian teka-teki: Aneka hambatan, mukjizat perdamaian,
dan ‘kembalinya kondisi normal’
Kekerasan di Aceh berakar pada sejarah konflik daerah ini
dengan Jakarta, akibat pengelolaan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Aceh menuntut sebuah sistem federal, yang memberikan wewenang pada daerah untuk mengontrol sendiri pengelolaan
sumber daya alam, budaya, agama, dan bidang-bidang lainnya di
wilayahnya. Jakarta menentang gagasan itu, baik pada zaman
pemerintahan Presiden Soekarno yang populis, maupun di era
4 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pemerintahan Presiden Soeharto yang despotis. Pada 1998, Presiden
B.J. Habibie yang baru ditunjuk menggantikan Soeharto, mempercepat pelaksanaan pemilihan umum dan menerapkan kebijakan
desentralisasi yang radikal. Liberalisasi di bidang politik dan
ekonomi pasca kejatuhan Soeharto ini, awalnya dianggap mampu
memfasilitasi kemajuan dalam proses perdamaian di daerah konflik,
seperti Aceh. Perundingan damai secara formal pun dimulai, dan
‘jeda kemanusiaan’ akhirnya dicapai pada era pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jeda kemanusiaan itu
difasilitasi pada tahun 2000, oleh Henry Dunant Center—sebuah
lembaga yang berpusat di Jenewa. Upaya ini terus berlanjut hingga
berbuah pada persetujuan gencatan senjata di akhir 2000. Sayangnya, pada 2003, kekerasan kembali meningkat di masa pemerintahan
Presiden yang baru, Megawati Soekarnoputri. Kelompok perlawanan di Aceh dan kelompok serupa di daerah konflik lainnya,
menganggap Indonesia adalah pemerintahan yang mengikuti
warisan bentuk dari rezim kolonial terdahulu, dan yang dipertahankan rezim otoriter (pasca merdeka). Rezim otoriter itu
dipercaya akan runtuh karena hadirnya demokrasi. Sementara itu,
kaum nasionalis mulai memperingatkan tentang ancaman terjadinya balkanisasi ‘negara modern’. Pendapat yang diamini pula oleh
sebagian besar ilmuwan di bidang politik. Mereka sepakat bahwa
demokrasi liberal yang diterapkan pada tataran lokal justru
menyuburkan konflik antar identitas politik. Pada 2004, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
yang baru terpilih akhirnya memilih cara berbeda dalam mengatasi
konflik: menggunakan pendekatan penegakan hukum (rule of law)
dan memperluas peluang bisnis. Walau begitu, beberapa bulan pasca
tsunami pada Desember 2004, sejumlah penelitian terbaik yang paling kontekstual tentang Aceh pun menganggap bahwa kemajuan
dalam proses perdamaian dan demokrasi di Aceh nyaris mustahil
(misalnya Aspinall 2005, Schulze 2005). Alasannya, antara lain,
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN
5
berlarut-larutnya penindasan, upaya eksploitasi, serta predatory practices dan kekerasan. Baik itu dilakukan atas nama etnis, agama,
atau akibat persaingan dalam memperebutkan pengakuan identitas
di tingkat nasional; hambatan itu belum termasuk bencana alam
yang terjadi (misalnya Aspinall 2005, Schulze 2005).
Hal pertama dari keempat permasalahan yang menjadi
penghalang adalah nasionalisme kesukuan (ethnic nationalism). Pada
pertengahan 1970an, kelompok di Aceh yang menentang dominasi
dan penindasan ‘kolonial’ dari Jakarta, akhirnya menanggalkan
gagasan tentang Indonesia sebagai negara federal, yang sempat
marak. Sebaliknya, Aceh kini diklaim sebagai wilayah yang memiliki
sejarahnya sendiri—terpisah tanpa keterkaitan maupun kesamaan
latar belakang dengan wilayah kepulauan lainnya di Indonesia.
Menurut pandangan ini, Aceh berhak ‘memperoleh kembali’
kemerdekaan atas nama Kesultanan Aceh yang lama. Karena itu,
perlu dilakukan perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sementara itu, motivasi utama dari menguatnya gerakan mahasiswa
di Aceh pasca Soeharto adalah hasrat melawan penindasan,
eksploitasi ekonomi, dan perilaku otoriter pemerintah Indonesia.
Namun, para mahasiswa itu tak melulu menganggap gagasan
‘memperoleh kembali’ kemerdekaan pra-kolonial sebagai suatu
alternatif. Identitas politik pun mencapai titik rawan di Aceh karena
sekitar 20% penduduk Aceh bukanlah penduduk Aceh asli: 7% di
antaranya adalah orang Jawa. Padahal, di sisi lain, GAM mulai
mengarahkan kebenciannya pada orang-orang Jawa, sebagai
bagian dari strateginya, untuk memberi kesan bahwa Aceh tidak
sudi diperintah orang luar (Schulze 2004). Sebaliknya, militer justru
mengeksploitasi ketakutan kelompok minoritas terhadap dominasi
kelompok mayoritas, sebagai strategi melawan GAM, serta untuk
mendorong pembentukan kelompok milisi.
Batu sandungan kedua adalah persepsi yang sudah tertanam
6 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di benak pemerintah pusat di Jakarta, para petinggi militer, dan
sebagian besar anggota parlemen mengenai Indonesia sebagai
negara kesatuan dan sentralistik. Pihak militer dan para pendukung
politiknya, misalnya, berusaha mencegah masuknya bantuan
bencana dan upaya rekonstruksi dari pihak asing, karena khawatir
berkurangnya ketergantungan rakyat terhadap perlindungan
keamanan dari militer dan pemerintah pusat. Selain itu, kelompok
milisi di Aceh juga didukung militer, seperti yang pernah juga
terjadi di Timor Timur. Di sisi lain, Presiden Yudhoyono dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla memiliki citra sebagai pihak yang relatif kurang
‘haus perang’, serta mengusung mandat baru untuk melaksanakan
profesionalisme tentara, melanjutkan desentralisasi dan mendorong
perdamaian melalui meja perundingan. Kendati demikian, pasca
tsunami, mereka tegas menyatakan bahwa meskipun bersedia
bernegosiasi, mereka tak sudi berkompromi dengan tuntutan pihak
GAM: memberi kemerdekaan atau (seperti indikasi di awal
perundingan di Helsinki) melakukan perubahan signifikan
terhadap aturan dalam konstitusi (Merikallio 2006 dan Kingsbury
2006). Di lain pihak, GAM bersikukuh dengan tuntutan kemerdekaan atau kondisi apapun yang mendekati kemerdekaan,
serta menuntut pula gencatan senjata agar bisa kembali berkonsolidasi dan meraup keuntungan dari kegiatan memfasilitasi bantuan
dan rekonstruksi. Akibat perbedaan tujuan dan kepentingan itu,
bisa ditebak perundingan bakal buntu. Faktanya, posisi awal kedua
belah pihak dalam proses perundingan baru di bawah arahan
mantan Presiden Finlandia Maarti Ahtisaari, sama dengan posisi
pada perundingan sebelumnya, yang difasilitasi Henry Dunant Center (Aspinall dan Crouch 2003)
Masalah ketiga, adanya kemungkinan bahwa Yudhoyono dan
Kalla akan menerapkan pendekatan manajemen konflik di Aceh,
yang menyerupai tindakan mereka di daerah konflik lainnya di
Indonesia ketika masih menjabat sebagai menteri pada peme-
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 7
rintahan Megawati. Pada kasus Maluku dan Poso, perdamaian telah
dimediasi sedemikian rupa, di mana para elit lokal diam-diam
dijanjikan dana pembangunan, serta posisi strategis dalam
kerjasama menggiurkan dengan kelompok militer dan para
kontraktor bisnis. Pendekatan ini malah melahirkan berbagai
persoalan baru yang semakin menyuburkan korupsi, eksploitasi
sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.2 Karena itu, jika
pendekatan serupa diterapkan di Aceh yang notabene lebih rawan,
prospek perdamaian dan rekonstruksi di provinsi itu tentu akan
lebih suram. Korupsi telah merajalela di kalangan politisi dan
birokrat di Aceh (misalnya Sulaiman dan Klinken 2007 dan
McGibbon 2006), terutama pula di kalangan militer. Di sisi lain,
GAM tak pelak juga terlibat dalam pengumpulan modal secara
primitif melalui penarikan pajak-pajak tak resmi, eksploitasi dan
perdagangan sumber daya alam, pungutan liar berdalih pajak
keamanan, serta pemerasan (Schulze 2004, Kingsbury dan
McCulloch 2006, Aspinall 2008: Bab 6, Large 2008).
Persoalan keempat adalah GAM dan kelompok masyarakat
sipil yang pro-kemerdekaan menganggap kecilnya manfaat yang
bisa diperoleh dengan mengikuti perundingan, dan mencoba
berkompromi. Posisi keduanya pun kian melemah. Mereka juga
sudah mulai kehabisan alternatif pilihan, selain harus tetap gigih
melawan. GAM menderita kekalahan yang cukup berat, dan
banyak rakyat sipil pendukung mereka yang menderita akibat
operasi militer, yang kembali diberlakukan atas perintah Presiden
Megawati pada 2003 dan 2004 (ICG 2005). Akan tetapi, GAM tidak
ditawari pilihan lain kecuali untuk mengakui kekalahannya. Para
aktivis dari kelompok masyarakat sipil juga mengalami kemunduran. Kelompok kelas menengah yang berusaha membawa
imbas transformasi demokrasi dari Jakarta ke Aceh, ternyata tak
berdaya menghapus dominasi perilaku korup dalam birokrasi.
Kondisi kelompok mahasiswa yang lebih radikal, dan tergabung
8 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dalam SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) pun setali tiga
uang. Walau awalnya SIRA sempat membuat gebrakan ketika
menuntut adanya referendum di Aceh—tuntutan itu akhirnya gagal
memperoleh dukungan dari komunitas internasional, seperti yang
pernah dicapai Timor Timur. Kelompok masyarakat sipil juga
kurang berhasil memfasilitasi penghentian tindak kekerasan dan
menjalankan upaya kemanusiaan melalui Henry Dunant Center di
Jenewa (Aspinall dan Crouch 2003, Aspinall 2008). Singkatnya,
GAM dan para pendukung mereka di kalangan masyarakat sipil
menghadapi pilihan terbatas. Dalam situasi demikian, bukan tak
mungkin jika mereka kemudian dihadapkan pada pilihan: pertama,
terpaksa bernegosiasi dengan Jakarta dalam posisi yang jelas tidak
menguntungkan. Atau, kedua, bersiteguh pada keyakinan bahwa
kelak waktu akan berpihak pada mereka (seperti yang terjadi pada
perundingan-perundingan sebelumnya). Sebab, menurut mereka,
Indonesia sebagai warisan kolonial dan bentukan kaum elit, tak
lama lagi akan mengalami disentegrasi, setelah rezim Soeharto jatuh.
Kendati begitu, Ahtisaari justru berupaya merundingkan hal
yang berbeda, yaitu proses demiliterisasi (pelucutan senjata dan
pembubaran gerilyawan bersenjata), pemenuhan hak-hak dasar,
pemilihan umum yang demokratis dan konsep pemerintahansendiri (self government). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat
internasional juga membesar seiring dengan proses rekonstruksi
pasca-tsunami yang masif di Aceh. Faktanya, selama beberapa tahun
kemudian, penguatan perdamaian maupun proses rekonstruksi di
luar dugaan justru berjalan lancar, tanpa dihalang-halangi oleh
intervensi militer Indonesia, atau terkendala korupsi, kolusi dan
nepotisme. Bahkan bekas gerilyawan maupun aktivis pro-reformasi
menang dalam Pilkada Gubernur pada akhir 2006, dan sebagian
besar berjaya dalam pemilihan bupati/walikota. Sayangnya, situasi
terakhir memperlihatkan bahwa kemajuan-kemajuan yang sempat
dirintis itu, perlahan-lahan tinggal kenangan belaka. Kecen-
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 9
derungan yang berkembang sejak 2008 kian menunjukkan adanya
penyesuaian terhadap gaya Indonesia dalam mengelola bidang
politik dan ekonomi.
Tantangan terberat ke depan adalah bagaimana mewujudkan
perdamaian di tengah berbagai prakiraan negatif itu? Selain itu,
menilik berbagai teori yang ada, apa sebenarnya peran demokratisasi dan bagaimana demokratisasi akhirnya kehilangan momentum?
Menjawab tantangan: Teori dan penjelasan
Bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan teka-teki di atas?
Marilah kita rujuk kembali teori umum dan penjelasan yang telah
disebutkan di atas. Kita mulai dari suatu tesis yang menerangkan,
liberalisasi dan demokrasi itu dibutuhkan dalam proses perdamaian,
keamanan dan pembangunan. Tesis ini pertama kali muncul usai
Perang Dunia I. Selanjutnya, ide ini kembali diangkat saat berlangsungnya gelombang ketiga demokratisasi (di Eropa) dan ketika
berakhirnya Perang Dingin. Di era 1980-an komunitas internasional
turut mendukung beragam negosiasi dalam proses transisi dari
autoritarianisme menuju demokrasi. Upaya ini kemudian juga
diterapkan dalam bidang resolusi konflik. Namun, sejumlah pihak
kini mengatakan, liberalisasi dan pemilihan umum menyebabkan
konflik dan penyalahgunaan kekuasaan semakin menjadi-jadi.3 Ada
tiga argumentasi yang menjawab kritik ini, yaitu: (i) ‘tesis liberal’
yang menekankan perlunya perbaikan lembaga-lembaga demokrasi
baru; (ii) Kebalikan dari tesis pertama, yaitu ‘institutions first argument’, menekankan bahwa demokrasi bisa dijalankan jika sebelumnya telah berdiri suatu negara yang berfungsi baik, melalui
penegakan hukum (rule of law) yang tegas dan adanya kelompokkelompok warga yang bisa dipertanggungjawabkan (secara
hukum) (iii) ‘transformation argument’ yang berorientasi pada
pendekatan sosial-demokrat. Tesis ini menekankan pada upaya
10 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
memanfaatkan lembaga demokrasi yang ada—kendati belum
sepenuhnya sempurna—untuk secara bertahap memoles relasi
dalam kekuasaan yang lebih bermutu dan meningkatkan kapasitas
rakyat (popular capacity) yang turut berpartisipasi. Tujuannya, agar
tercapai demokrasi yang substansial.
Diskursus mengenai tesis-tesis itu umumnya didominasi oleh
penyajian data kuantitatif, yang menggambarkan variabel-variabel
penentu di berbagai daerah konflik. Sayangnya, variabel tersebut
acap kali tak segamblang dan sekrusial yang diharapkan (Bdk. George
dan Bennet 2005). Karena itu, suatu studi tentang bagaimana tesistesis tersebut diukur dalam dinamika demokratisasi dan perdamaian
yang kontekstual, di dalam kasus segenting seperti Aceh, akan
menjadi kontribusi berharga dalam diskursus yang lebih luas.4
Selanjutnya, kita perlu lebih memahami apa maksud dari ketiga
tesis di atas. Apa penjelasan pendekatan-pendekatan tersebut
mengenai proses yang krusial bagi Aceh dan ancaman krisis di
wilayah itu? Perlu diketahui, versi mutakhir pendekatan liberal
muncul di akhir 1980-an. Waktu itu, para mahasiswa serta praktisi
perdamaian dan resolusi konflik menyorot upaya ‘kalangan elite
moderat’ dukungan dunia internasional. Para elite itu membentuk
proses transisi dari pemerintahan autoritarian menuju sistem
demokrasi liberal, di Eropa bagian Selatan dan Timur, serta negaranegara berkembang (the Global South). Jika ‘jalan pintas’ ini bisa
diterapkan, maka seburuk apapun situasinya, pendekatan ini
seharusnya bisa juga digunakan untuk merancang lembagalembaga demokrasi liberal demi penciptaan perdamaian (peace building). Pendukung pendekatan ini, di antaranya adalah Sekretaris
Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali dan Kofi Annan. Berdasarkan
pendekatan umum yang berlaku, rencana penciptaan perdamaian
itu dimulai dari mediasi pembentukan pakta di kalangan elite,
sehingga ‘bukan hanya imbalan yang mereka peroleh, tapi juga
memastikan komitmen mereka membangun lembaga politik dan
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 11
organisasi masyarakat sipil’; termasuk di antaranya, melaksanakan
pemilihan umum. Semakin baik pakta dan lembaga yang dihasilkan,
maka semakin baik pula kualitas demokrasi, perdamaian, dan
pembangunan. Indonesia, contohnya, memperoleh berbagai pujian
karena dianggap berhasil menjalankan proses demokratisasi yang—
di luar kebiasaan—selalu stabil. Semua itu berkat penglibatan para
elite-elite berkuasa dalam mendesain kebebasan, menyelenggarakan
pemilihan umum, merumuskan parameter anti korupsi serta
menjalankan desentralisasi dan membatasi kekuasaan militer.
Sementara itu, di sisi lain, partisipasi berbasis massa justru
dikesampingkan (Samadhi dan Warouw 2008, van Klinken 2009,
bdk. Aspinall 2010). Kendati demikian, salah satu dampak yang
sesekali dialami demokrasi yang baru tumbuh adalah munculnya
kembali autoritarianisme baru, khususnya dalam soal penegakan
hukum. Karena itu, jalan keluarnya adalah terus menerus menyempurnakan kesepakatan dan lembaga yang ada, sehingga bisa
mencegah munculnya konflik dan penyelewengan kekuasaan (bdk.
Jarstad dan Sisk 2008). Biasanya, rekomendasi yang disampaikan
oleh pendekatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, perlunya
menguji standar kelembagaan; Kedua, menyorot aneka kekurangan
dalam lembaga tersebut, misalnya, akuntabilitas yang rendah dan
partai politik yang kurang kompeten . Setelah itu, barulah diberikan
pemecahan masalah yang ‘realistis’.
Penjelasan tesis liberal ini selanjutnya bisa disimpulkan sebagai
berikut. Penting diingat bahwa pakta di kalangan elit untuk
menjalankan liberalisasi ekonomi dan politik, serta memberi ruang
pada lembaga-lembaga sipil dan demokrasi di Indonesia dan Aceh
sejak 1998, bukan penyebab meningkatnya konflik dan penyelewengan kekuasaan. Sebaliknya, pakta tersebut bisa dikatakan
sebagai usaha untuk mendorong perdamaian, yang terus berlanjut
walaupun bantuan asing telah berakhir dan pekerja rekonstruksi
telah menuntaskan pekerjaannya di Aceh.
12 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Berlawanan dengan tesis liberal, inti dari tesis ‘institution first’
adalah sebagai berikut. Kendati demokrasi yang kokoh itu baik
dan mendukung proses-proses perdamaian, namun demokratisasi
harus dikendalikan hingga sistem politik, serta lembaga-lembaga
sipil dan hukum sudah kuat dan stabil. Alasannya, proses reformasi
ekonomi liberal, pengenalan kebebasan sipil dan politik, serta
pelaksanaan pemilihan umum membuka ruang kompetisi yang
sangat lebar. Tanpa institusi yang kokoh, serta sistem politik yang
stabil, bukan tidak mungkin proses tersebut rawan penyelewengan
oleh masyarakat sipil yang ‘salah kaprah’ atau disalahgunakan oleh
para enterpreneur atau petualang yang menjual kepentingan atas
nama etnis dan agama. Dengan kata lain, tak bisa diasumsikan
bahwa tata pemerintahan dengan sistem yang fungsional dan
memadai, serta mampu mengelola politik, masyarakat sipil, dan
ekonomi, bakal mampu pula mengatasi pertikaian, dan mengelola
perbedaan pendapat serta kompetisi; terutama di tengah masyarakat
dengan kebudayaan beragam (misalnya Paris 2004: 44-51). Seperti
dikemukakan oleh Samuel Huntington pada tahun 1960-an tentang
pesatnya modernisasi dan mobilisasi partisipasi rakyat, ‘demokratisasi yang prematur’ cenderung menyemai kekerasan dan
instabilitas politik ketika tidak ada lembaga-lembaga politik yang
memadai (Huntington 1965 dan 1968).
Konsekuensinya, kelembagaan yang kuat atau yang disebut
Huntington sebagai ‘keteraturan tatanan politik’ (political order) harus
didahulukan dalam pelaksanaan demokrasi (Paris 2004: 174f). Paham
yang dikenal dengan istilah ‘sequencing’ ini, menurut para
pengikutnya, telah diterapkan di Inggris, Korea Selatan, Taiwan,
Brazil dan Afrika Selatan. Alasannya, kata mereka, paham ini dipakai
untuk mendukung ‘upaya kelompok-kelompok moderat melucuti
kekuasaan elite yang otoritarian; walaupun kelompok itu juga
khawatir, apabila upaya itu tiba-tiba membawa kemunduran, serta
memicu kekacauan politik massal’. Mekanisme pada pendekatan yang
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 13
bertahap ala ‘sequencing’ ini lazimnya fokus pada taktik sebagai
berikut: penundaan pemilihan umum; pengadaan ‘parasut-parasut
emas’ (…) bagi para elite yang lama (dan) amnesti; pakta yang
melindungi hak-hak kepemilikan para elit; media profesional yang
diatur pemberitaannya; penegakan hukum, yakni berkaitan dengan
reformasi yang dimulai di level birokrasi dan ekonomi; serta
demokratisasi internal di lembaga-lembaga elit, misalnya, di dalam
partai yang sedang berkuasa’ (Mansfield dan Snyder 2007:8). Jadi,
walaupun para elit bersepakat dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar
dalam demokrasi liberal, taktik-taktik di atas justru mengekang
kebebasan dan menutup kesempatan akan pemilu yang adil bagi
semua pihak. Situasi ini akan terus berlangsung hingga tercipta ‘politics of order’ yang memadai.
Menilik tesis ‘institutions first’ ini, maka jelaslah jika langkah
liberal semacam itu berpotensi meningkatkan konflik dan
penyelewengan kekuasaan. Upaya yang seharusnya dilakukan
adalah berusaha mengendalikan liberalisasi yang ‘prematur ’
sembari mencari jalan keluar alternatif agar dapat menegakkan
hukum dan memperkuat organisasi sipil, lembaga negara, dan
institusi ekonomi. Sehingga proses demokratisasi bisa berhasil, dan
selanjutnya mampu mendorong perdamaian, serta menyediakan
fondasi yang kokoh bagi demokrasi. Bukan sebaliknya.
Berbeda dengan dua tesis yang jelaskan di atas, tesis tentang
‘transformation’ berusaha mengkombinasikan upaya penguatan
kelembagaan dan agen-agen perubahan. Titik berat pendekatan ini
adalah proses di mana para aktor dan lembaga saling mempengaruhi
satu sama lain sebagai bagian dari upaya reformasi. Jadi, baik para
aktor dan lembaga, tidak menyesuaikan diri dengan relasi kekuasaan. Alhasil, proses tersebut bisa berlanjut dan menghasilkan
demokrasi dan perdamaian yang substansial. Misalnya, Thomas
Carothers membahas tentang strategi perubahan secara bertahap
di tengah kondisi yang sesulit apapun. Tujuannya, ‘untuk
14 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
menciptakan ruang dan mekanisme bagi kompetisi politik yang
jujur, sehingga pada akhirnya mampu mengakhiri ‘monopoli
kekuasaan’ para penguasa (Carothers 2007: 26). Pendekatan
transformasi ini sepakat dengan analisis dari tesis ‘institutions first’
bahwa kondisi bagi terciptanya demokrasi khususnya di negaranegara berkembang umumnya masih buruk. Namun, pendekatan
ini tak sependapat dengan pernyataan bahwa transisi dari pemerintahan autoritarian menuju demokrasi dan perdamaian, seperti
yang terjadi di Korea Selatan dan Brazil, didorong oleh para
penguasa yang moderat. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan
pentingnya ‘para pejuang pro-demokrasi yang tak gentar akan
‘politik massa’ untuk menuntut kompetisi politik yang terbuka’
(Carothers 2007a: 20). Meski begitu, tak dapat dipungkiri, sejumlah
pimpinan rezim otokrasi atau penguasa otoriter di Asia Timur dan
sebagian negara Eropa turut melakukan perubahan. Sayangnya,
tindakan tersebut semata-mata jawaban atas tuntutan terhadap
perlunya reformasi dan penguatan negara, agar penguasa mampu
mendulang dukungan rakyat sembari melawan para lawan
politiknya (bdk. Therborn 1983). Lazimnya, para penguasa otoriter
itu tak pernah membidani tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan menegakkan hukum sebagai panglima (rule of law).
Demi meningkatkan kapasitas negara dan membangun penegakan
hukum yang sesungguhnya, dibutuhkan pula penghapusan relasi
kekuasaan. Perubahan itu sebaiknya dilakukan melalui jalur
demokratisasi, karena jalan ini lebih minim konflik daripada menghadapi pemberontakan rakyat.5
Selain itu, tesis ketiga ini juga bersikap kritis terhadap model
demokrasi yang dikembangkan melalui negosiasi kaum elit. Tesis
ketiga ini menganggap, pelaksanaan model liberal elitis menyimpang dari konteks, karena didasari pemikiran bahwa pengenalan
terlalu dini terhadap kebebasan dan lembaga demokrasi berpotensi
menimbulkan masalah. Selain itu, demokrasi liberal dilaksanakan
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 15
dengan lebih mengandalkan relasi kekuasaan yang sudah ada,
daripada berupaya mengeliminasi relasi-relasi tersebut secara
demokratis. Berbagai studi komparatif dalam konteks yang berbeda
lebih menekankan pentingnya politik ketimbang privatisasi dan
pengkotak-kotakkan potensi masyarakat (atau yang biasa dikenal
sebagai ‘communalisation’). Selain itu, studi-studi tersebut juga
menunjukkan bidang-bidang area kepentingan publik yang perlu
dikontrol oleh demos (rakyat). Pemahaman serupa juga berlaku
dalam upaya memperbaiki kapasitas rakyat untuk berpartisipasi
dalam gerakan politik terorganisir, serta meningkatkan kapasitas
negara dalam menentukan keputusan yang demokratis secara
imparsial (Priyono dkk. 2007, Samadhi dkk. 2008, Harris dkk. 2004,
Törnquist dkk, 2009). Kondisi ini memerlukan adanya tuntutan
yang disuarakan dari rakyat kecil di bawah kepada lembagalembaga publik di atas. Sehingga lembaga-lembaga publik itu bisa
berubah menjadi institusi yang mengembangkan organisasi rakyat
dan keterwakilannya. Selain itu, lembaga tersebut akan lebih
mengakomodasi tuntutan menyangkut kebijakan publik dan
menyangkut kesetaraan hak, daripada melaksanakan permintaan
khusus dari kelompok kepentingan tertentu. Proses tersebut serta
logika tentang penggunaan demokrasi yang masih muda untuk
menghapus relasi-relasi dalam kekuasaan, sekaligus meningkatkan
kapasitas rakyat untuk berdemokrasi demi menggapai tujuan,
merupakan pencerminan dari sejarah negara-negara dengan
demokrasi paling kokoh. Misalnya, pemilihan penggunaan
pendekatan sosial demokrat ketimbang demokrasi liberal di negaranegara Skandinavia. Di negara-negara itu, kaum sosial-demokrat
meninggalkan tesis Kautsky, yang mengatakan bahwa pembangunan dan krisis dalam sistem kapitalis akan otomatis melahirkan sosialisme. Terinspirasi oleh Bernstein, mereka segera melaksanakan transformasi politik secara demokratis untuk melucuti relasirelasi kekuasaan. Alhasil, mereka kemudian mampu menciptakan
16 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kesejahteraan rakyat, sejalan dan seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. (bdk. Esping-Andersen 1988; Berman 2006). Belakangan,
visi dan tindakan serupa kini sudah dikembangkan juga dalam
proses penyusunan anggaran dan perencanaan yang partisipatif,
seperti di beberapa daerah di Brazil dan India (bdk. Harris dkk.
2004 dan Törnquist dkk. 2009).
Pendekatan transformatif menekankan kombinasi antara
perbaikan lembaga negara secara bertahap dan pemanfaatan
kapasitas rakyat, agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.
Namun, tesis itu baru bisa dianggap valid jika kedua variabel
tersebut dikaitkan dengan upaya memajukan penciptaan perdamaian (peace building) secara demokratis. Selain itu, perlu diamati
juga sejumlah indikator, sebagai berikut: (i) Pedoman pelaksanaan
demokrasi liberal telah membatasi dan memadu-madankan lembagalembaga demokrasi serta sumber dayanya. Tujuannya, agar relasi
dalam kekuasaan diperkuat—dan pada akhirnya mengabaikan
prinsip-prinsip keterwakilan, serta upaya peace building. Selanjutnya,
(ii) segala upaya yang berusaha mendahulukan penguatan
lembaga-lembaga demokrasi (institutions first), justru melestarikan—
bukannya menghapus—permasalahan dalam tata kelola pemerintahan dan perdamaian. Pendekatan ini pun mengabaikan
pentingnya membangun fondasi demokrasi yang kokoh.
Sejauh mana berbagai argumentasi di atas dapat membantu
menjelaskan dinamika demokratisasi dan perdamaian di Aceh?
Berdasarkan persepsi sebagian besar mahasiswa di Aceh, terdapat
sebelas proses yang krusial dan hambatan yang patut disorot.
Proses dan hambatan itu berguna dalam upaya membandingkan
situasi di Aceh dengan daerah-daerah konflik Indonesia lainnya,
serta dengan Sri Lanka, negara yang juga dilanda konflik dan tsunami. Selanjutnya, pembahasan tentang proses dan tantangan
tersebut secara singkat dan menurut tahapannya dalam sejarah
akan diuraikan sebagai berikut.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 17
Tak memadainya proses liberalisasi
Pasca kejatuhan Soeharto pada 1998, tesis liberal tak bisa
menjawab ketika perubahan di Indonesia ternyata minim kemajuan.
Padahal begitu rezim jatuh, segala aspek kebebasan, kebijakan
desentralisasi, dan pelaksanaan pemilihan umum hadir dalam
waktu singkat. Presiden baru setelah Soeharto, B.J. Habibie,
meminta maaf secara resmi kepada rakyat Aceh atas tindak
kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI),
dan langsung mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM).
Presiden kedua pasca Soeharto, Gus Dur, bahkan melangkah lebih
jauh. Ketika itu, ada ruang untuk bermanuver sembari berdebat,
bernegosiasi, dan melakukan aksi-aksi nyata bagi pencapaian
perdamaian.
Namun, tingkat kepercayaan terhadap demokrasi yang masih
muda di Indonesia, tetap rendah. Kendati pertempuran antara
tentara dan GAM agak berkurang, tetapi peperangan masih
berlanjut. Para politisi di tingkat lokal terpilih dalam pemilu, namun
korupsi dan penyelewengan kekuasaan tetap merajalela. Kelompokkelompok masyarakat sipil menjamur, namun sebagian besar
bergabung dengan SIRA, dan menuntut referendum untuk memilih
kemerdekaan, mencontoh pengalaman Timor Timur. Kemudian
otonomi khusus yang diperluas pun diberikan kepada Aceh. Alhasil,
tersedia kesempatan bagi kalangan pemimpin Islam konservatif
memasukkan syariat Islam dalam peraturan daerah. Perundingan
damai kemudian berbuah jeda kemanusiaan. Tapi, masa jeda itu
malah dimanfaatkan pihak-pihak yang bertikai, termasuk juga
GAM, untuk menggalang kekuatan dan melakukan konsolidasi
ulang terhadap posisi mereka, dengan memperluas kontrol atas
wilayah, komunitas, dan sumber daya alam. Status Darurat Militer
akhirnya diberlakukan kembali sejak Mei 2003 di bawah
pemerintahan Presiden Megawati. Menilik situasi semacam ini,
boleh dikatakan bahwa demokratisasi tak memiliki kesempatan
18 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
untuk berkembang, sebab tak ada kesepakatan yang mendasar
mengenai masalah teritori. Meski begitu, belakangan ide demokrasi
mampu memunculkan pandangan yang lebih positif. Lantas,
mengapa itu bisa terjadi?
Sekitar satu setengah tahun setelah Kesepakatan Helsinki,
Aceh memang banyak berubah. Namun tantangan bagi proses
demokratisasi tak juga berkurang. Pada Bab 3, berdasarkan survei
terhadap para ahli di Aceh, Törnquist mengidentifikasi tujuh
kecenderungan utama dalam proses demokratisasi di Aceh. Pertama
adalah bangkitnya ‘political demos’. Walaupun pemenuhan hak-hak
warga negara secara demokratis masih rendah, tapi berbagai bukti
empiris menunjukkan bahwa rakyat sangat cepat pulih dari dampak
negatif perang sipil dan bencana alam. Bahkan mereka tampak
antusias terlibat dalam politik, tanpa dibayangi tindak kekerasan
dalam skala besar, baik atas nama identitas etnik dan agama,
maupun dengan dalih separatisme. Kecenderungan kedua adalah
dominasi sektor politik di Aceh. Militer tak lagi berjaya. Para
pengusaha pun mati-matian berusaha terlibat dalam politik dan
pemerintahan. Meski begitu, rekonstruksi perekonomian besarbesaran di Aceh yang mampu memisahkan diri dari kepentingan
gerakan politik terorganisir, ternyata tetap tak bisa lepas dari
gerakan politik yang tak terorganisir. Ketiga, keberhasilan dalam
memperkenalkan beberapa aspek dalam kebebasan, suksesnya
pemilihan umum, dan bahkan terpenuhinya hak pengajuan
kandidat independen dan pembentukan partai politik lokal, ternyata
secara substansial belum berdampak terhadap sistem perwakilan.
Keempat, akibatnya partisipasi kemudian cenderung dilakukan
dengan cara mengakses langsung lembaga-lembaga pemerintahan.
Sayangnya, proses ini didominasi jalur patronase dan klientelisme,
dan bukan dilakukan melalui mekanisme demokratis agar bisa
berpartisipasi langsung di lembaga-lembaga publik. Kelima, di sisi
lain, upaya masif lembaga donor asing dengan partner domestik-
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 19
nya, dalam menjalankan proses rekonstruksi sekaligus mencegah
penyelewengan kekuasaan, ternyata tak memupuk dukungan yang
cukup bagi keadilan hukum dan pelaksanaan hak-hak asasi
manusia, penegakan hukum, serta akuntabilitas dalam tata kelola
pemerintahan.
Keenam, beberapa masalah tampaknya lebih serius di daerah
yang dimenangkan kelompok nasionalis Aceh saat Pilkada.
Walaupun situasi itu sebetulnya tak terlalu mengejutkan, karena
parahnya persoalan itu adalah akibat konflik yang berlarut-larut
sebelumnya. Yang disesalkan, mereka yang terpilih tak kunjung
menunjukkan peningkatan kapastias politik untuk memperbaiki
keadaan. Yang terakhir, aneka hambatan tersebut tampaknya sulit
diatasi oleh para aktor pro-demokrasi pengusung kerangka
pemikiran perjanjian Helsinki, yang sempat menjaga perjalanan
demokratisasi di Aceh tidak melenceng. Di sisi lain, para aktor politik
lainnya di Aceh lebih tergoda untuk mengambil jalan pintas:
menyesuaikan diri dengan standar dan perilaku politik yang ‘normal’ ala Indonesia. Karena itu, sangat besar kemungkinannya
bahwa di masa mendatang hasil positif dari proses demokratisasi
yang telah dicapai sejauh ini, akan diabaikan begitu saja. Pada
lampiran Bab 3, Willy Purna Samadhi telah melakukan re-tabulasi
terhadap hal-hal yang dianggap relevan dari data awal Survei Aceh
yang sempat tercerai-berai (termasuk data tentang Aceh dari Survei
Nasional Demokrasi Tahun 2007 oleh Demos). Data tersebut turut
menyumbang andil dalam analisis bab ini. Selanjutnya, informasi
tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar bagi studi-studi
berikutnya dan survei-survei lanjutan.
Kontrol teritorial
Melalui Operasi Militer baru pada era Megawati, pemerintah
Indonesia memperluas kontrol teritorial di provinsi ini. Upaya itu
dilakukan untuk memperkecil kontrol wilayah GAM, yang pada
20 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
2002-2003 mampu menguasai 70% wilayah pedesaan di Aceh
(Schulze 2004: 35). Waktu itu, GAM menderita kekalahan yang
begitu besar. Sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa
kekalahan inilah yang mendasari kesediaan GAM untuk terlibat
lebih serius dalam perundingan pasca-tsunami dan tak lagi
menuntut kemerdekaan (lihat misalnya Aspinall 2005). Selain itu,
upaya GAM menjadikan perjuangannya sebagai isu internasional,
dan berusaha mengikuti jejak Timor Timur untuk berpisah dari
Indonesia, malah sepi dukungan dari komunitas internasional.
Akan tetapi, hal serupa juga dialami LTTE (Pembebasan Macan
Tamil Eelam) di Sri Lanka. Namun, berbeda dengan pembentukan
negara oleh LTTE di Bagian Timur Laut Sri Lanka, GAM tidak
menguasai wilayah yang terkena dampak tsunami—dimana GAM
seharusnya bisa mendominasi pengiriman bantuan (Billon dan
Waizenegger 2007: 423). Perlu diingat, kontrol teritorial merupakan
prakondisi yang dibutuhkan dalam tesis ‘institutions first’ dan
‘pendekatan transformasi’. Namun, ketika fakta menunjukkan
bahwa kontrol itu dikuasai oleh militer Indonesia, maka terbuktilah
tesis pertama dari tesis ‘institutions first’, yakni terciptanya ‘politics of
order’ (keteraturan tatanan politik). Toh, fakta itu tak perlu ditanggapi berlebihan. Bagaimanapun para gerilyawan dan aktivis
sipil akan terus berjuang demi mencapai tujuan mereka, kendati
mereka kalah dalam pertempuran. Di samping itu, Pemerintah Indonesia tentunya bercermin dari pengalaman mereka dengan Timor
Timur. Indonesia pun mestinya sadar bahwa tanpa kemenangan
politik yang strategis, mau tidak mau mereka harus berunding (bdk
Miller 2009: 154f; Schulte 2006: 265). Harus diingat pula, kekuatan
tak sekedar merujuk pada kondisi persenjataan dan prajurit, tetapi
juga berbicara soal kekuatan politik. Tak dapat dipungkiri bahwa
baik LTTE maupun GAM, tidak memiliki organisasi politik yang
sesungguhnya, dan semata-mata mengandalkan komando
militeristik, jaringan dan hubungan kekerabatan. Namun GAM
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 21
bukan satu-satunya di Aceh. Dengan mengusung isu yang sama
tentang kemerdekaan, SIRA juga berjuang dengan caranya sendiri
melalui aksi-aksi sipil dan kampanye politik di luar struktur, yang
bahkan jauh melampaui komando para pimpinan GAM di
pengasingan, yang berpusat di Stockholm.
State-building
Terdapat dua aspek dalam state-building yang lebih fundamental: pemahaman politik atas demos, serta semakin stabilnya
pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Demokrasi, yang
lazimnya dipahami sebagai upaya kontrol populer (rakyat) terhadap
berbagai kepentingan publik atas dasar kesetaraan politik, dalam
pelaksanaannya, demokrasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Para individu dan kelompok harus mampu mengidentifikasi diri
mereka sebagai bagian dari demos yang saling sepakat terhadap
sejumlah kepentingan publik yang sama. Para individu dan
kelompok ini kemudian setuju untuk mengontrol bersama,
berdasarkan prinsip kesetaraan.6 Solidaritas etnis dan agama, serta
kesamaan kepentingan berdasarkan kelas, bisa saja membentuk
demos. Namun, identitas dan kepentingan-kepentingan tersebut
mungkin secara de facto tidak mengacu pada tatanan ekonomi dan
politik yang ada dalam masyarakat—karena begitulah yang lazim
terjadi. Dalam situasi tersebut, pengaturan definisi kepentingan
publik oleh komunitas dan kelompok tertentu, akhirnya tak
terhindarkan lagi. Padahal kesetaraan politik menekankan perlunya
kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Asumsi ini tentu tak sejalan dengan pemberian keistimewaan atau perlakuan khusus yang seluas-luasnya bagi
komunitas, kelas atau kelompok tertentu. 7 Karena itu, baik
pertentangan antar identitas etnis seperti yang terjadi di Sri Lanka
(etnis Singhala versus etnis Tamil); maupun bentrok antar
solidaritas agama, misalnya di dua daerah konflik di Indonesia,
22 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
yakni Maluku dan Sulawesi Tengah (Kristen versus Islam); adalah
situasi yang problematik bagi pengembangan demokrasi.
Sebaliknya, para ilmuwan sepakat bahwa sentimen etnis, hubungan kekerabatan, dan agama sebagai unsur yang instrumental untuk memperoleh legitimasi dan melaksanakan mobilisasi,
ternyata berhasil ditekan dalam kasus Aceh. Ketiga unsur tersebut,
menurut mereka, kalah bersaing dengan kepentingan pokok
bersama, yaitu merebut wilayah kekuasaan dan kontrol politik
(bdk. Reid 2006, termasuk Sulaiman 2006; Aspinall 2008). Musuh
pertama adalah para penguasa kolonial dan para tuan tanah lokal,
yaitu para uleebalang, yang menjadi boneka kekuasaan Belanda.
Saat itu, perlawanan memanfaatkan jaringan para pemimpin agama
atau para ulama. Para ulama ini jugalah yang belakangan memprakarsai perlawanan terhadap konstitusi negara kesatuan
bentukan Soekarno. Namun, pada hakikatnya, perlawanan mereka
bukanlah berfokus pada agama, tapi lebih pada tuntutan otonomi
daerah dan struktur pemerintahan federal. Pemenuhan tuntutan
itulah yang menjadi dasar untuk menawarkan kerjasama dengan
kelompok perlawanan di daerah lainnya di Indonesia. Tentunya
disadari pula bahwa para gerilyawan di daerah sempat melakukan
modifikasi struktur mobilisasi mereka. Tujuannya, untuk memperoleh dukungan Amerika dalam bingkai Perang Dingin, terutama
ketika Soekarno makin mendekat dengan Partai Komunis yang
tengah tumbuh pesat. Namun ketika rezim Orde Baru, yang antikomunis dan pro-Amerika, terbukti juga sentralistik, tuntutan
untuk membentuk pemerintahan sendiri (self government) menjadi
begitu krusial. Para pemimpin Aceh bahkan sanggup membuang
tuntutan mereka sebelumnya akan federalisme, dan merengkuh citacita akan nasionalisme suku bangsa (ethnic nationalism). Tak
dipungkiri, para gerilyawan pun menggunakan cara-cara yang tak
elegan. Misalnya, upaya mereka untuk mengadu-domba masyarakat Aceh dengan para pendatang dari Jawa dan etnis minoritas
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 23
lainnya. Bahkan, sebenarnya pemerintahan di wilayah kekuasaan
para gerilyawan juga bertangan besi (Schulze 2004). Namun, secara
keseluruhan, penentuan akan demos dan kepentingan publik
bersama di Aceh bersifat politik dan teritorial. Inilah yang kemudian
mencegah konflik etnis dan agama, dan pada akhirnya memuluskan
jalannya perundingan, serta memudahkan proses perdamaian yang
demokratis.
Pemaparan di atas melemahkan tesis ‘liberal’. Sebaliknya
penjelasan tersebut lebih mencerminkan asumsi dalam ‘institutions
first argument’ dan ‘transformation argument’. Sebenarnya, para
pengusung ‘institutions first argument’ mengklaim bahwa terbentuknya demos adalah berkat para pimpinan gerilyawan yang
autokratik. Namun persis seperti perkiraan pendekatan transformasi, para pimpinan gerilyawan yang otoriter itu tidak menjunjung penegakan hukum dan kesetaraan politik, baik di wilayah
kekuasaan maupun di dalam organisasinya (bdk. Schulze 2004).
Sebaliknya (yang juga akan kita bahas lebih lanjut nanti), karakter
yang demokratis dari identitas politik orang Aceh justru hanya
bisa dikembangkan dengan kesepakatan damai Helsinki.
Aspek kedua yang menunjukkan betapa krusialnya proses
state-building bagi perdamaian dan demokrasi adalah meningkatnya
stabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi Indonesia. Pada mulanya,
proses desentralisasi yang radikal pasca-kejatuhan Soeharto
menyuburkan potensi konflik dan perpecahan. Kekhawatiran inilah
yang mendorong operasi militer semasa Megawati, dan di saat
bersamaan semakin mempertegas asumsi para gerilyawan. Asumsi
tersebut (berdasarkan teori dependensi) menekankan Indonesia
sebagai warisan kolonial, akan segera runtuh (sebagaimana terjadi
di Timor Timur), karena kelompok nasionalis autoritarian sedang
goyah.8 Karena itu, para gerilyawan di Aceh tak perlu menyerah,
bahkan bisa saja mempercepat disintegrasi, dengan menyatakan
provinsi Aceh tak lagi berada di bawah perintah Jakarta. Tapi, pada
24 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
2004, tanda-tanda ancaman disintegrasi di Indonesia justru
memudar. Survei Nasional tentang demokrasi yang pertama,
mengindikasikan bahwa proses demokratisasi dan desentralisasi
sistem politik di berbagai daerah, tetap berjalan dalam kerangka
negara kesatuan—kendati terjadi krisis identitas politik di daerah
serta bertahannya konflik di Aceh (Demos 2005). Akibatnya,
argumentasi dan berbagai rasionalisasi oleh para aktivis militan di
Aceh, mulai tak dihiraukan. Belakangan pelaksanaan desentralisasi
yang sungguh-sungguh, terbukti sangat krusial dalam pembicaraan perundingan damai di Helsinki, sehingga membuka
peluang bagi pelaksanaan pemerintahan-sendiri yang demokratis.
Pada akhirnya, sekali lagi, tesis ‘institutions first’ tampaknya
terbukti dari perkembangan yang terjadi. Namun, tesis tersebut
hanya terbukti apabila analisis tentang Aceh tidak terkait dengan
Indonesia secara keseluruhan. Lahirnya kebijakan desentralisasi
yang bagus bukan merupakan ‘hadiah’ dari para penguasa autokrat
yang ‘moderat’, tapi sepenuhnya merupakan buah dari proses
demokratisasi pasca-Soeharto. Selain itu, seperti yang akan dibahas
selanjutnya, negosiasi perluasan bentuk desentralisasi untuk Aceh,
ternyata lebih demokratis daripada provinsi dan kabupaten lainnya
di Indonesia. Sebab, Aceh diperkenankan memiliki pemerintahansendiri dan mendirikan partai-partai politik lokal.
Presiden pendukung perundingan damai
Sebagai Menteri Koordinator dalam kabinet Wahid dan
Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terlibat
dalam perundingan damai, pada akhir 2001 dan awal 2002, di
beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Provinsi Sulawesi
Tengah (Poso) dan Maluku. Saat terpilih sebagai presiden dan wakil
presiden pada pertengahan 2004, mereka memiliki mandat baru
untuk mendorong proses perdamaian. Kontak dengan tiap individu
pimpinan GAM, dilakukan melalui utusan yang mereka kirim,
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 25
beberapa bulan setelah bubarnya persetujuan damai di Aceh pada
pertengahan 2003 (ICG 2005 dan Husain 2007). Tak banyak yang
terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden, namun pada
akhir 2004, para petinggi GAM senior di Stockholm sepakat untuk
memulai perundingan damai di bawah pengawasan Presiden
Ahtisaari. Yudhoyono, yang beretnis Jawa dan dikenal sebagai “the
thinking general” (Jenderal Pemikir), tengah mendukung kampanye
anti-korupsi yang moderat, penegakan hukum, dan profesionalisasi
militer. Sementara itu, Kalla, seorang saudagar Bugis, aktif
mempromosikan peluang bisnis dan—dalam kasus perundingan
damai—juga menawarkan proyek pembangunan yang menguntungkan kepada para pimpinan kelompok yang bertikai, pejabat
militer dan pemimpin lainnya di provinsi yang dilanda konflik.
Kalla justru menghindari kampanye operasi militer yang dianggap
lebih boros. Pendekatan ini didiskusikan secara panjang lebar oleh
Stanley Adi Prasetyo dan George Aditjondro pada Bab 4.
Yudhoyono dan Kalla bersama-sama mendukung perundingan damai; menggalang rasa saling percaya dengan para
pemimpin GAM; menghormati kesepakatan; meyakinkan para
politisi yang nasionalis dan konservatif, serta kalangan militer di
Jakarta agar turut mendukung langkah-langkah yang dilakukan
dalam perundingan damai (misalnya Aspinall 2008, Miller 2009).
Beruntung, Kalla kemudian menjadi Ketua Umum Partai Golkar—
partai besar yang dulu melayani kepentingan rezim Soeharto. Posisi
ini memudahkan Kalla menggalang suara mayoritas di parlemen
untuk mendukung keputusan-keputusan pemerintah yang
kontroversial.9 Langkah inilah yang membedakan pasangan ini
dengan sikap mantan Presiden Megawati. Selain itu, kondisi ini
jelas berbeda pula dengan situasi di daerah pasca tsunami seperti
Sri Lanka, yang diwarnai kepemimpinan politik yang lemah, minim
komitmen, dan penuh kompromi.
Kendati demikian, Yudhoyono dan Kalla mulanya sempat
26 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bertahan pada pendekatan militer garis keras, sembari terus
melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia di kalangan elit.
Mereka juga diam-diam membuat perjanjian bagi-bagi kekuasaan
serta menawarkan kesepakatan bisnis yang menggiurkan kepada
pihak yang terlibat konflik, sebagai imbalan atas tercapainya
perdamaian. Persis seperti yang telah mereka terapkan di Sulawesi
Tengah dan Maluku. Upaya ini sempat berlangsung beberapa lama,
hingga akhirnya buyar karena perundingan Helsinki berkembang
menuju arah berbeda. Salah satu usaha mereka yang sempat
dilakukan sebelum perjanjian damai di Helsinki, tapi akhirnya
gagal di tengah jalan adalah usaha mereka membujuk para
pemimpin senior GAM di lapangan (Aspinall 2005: 13f, ICG 2005:
hal 2ff). Ketika itu, Kalla yang paling lantang mengatakan bahwa
konflik di Indonesia merupakan akibat kebebasan yang prematur
dan pemilihan umum yang terlalu dini.10 Dari pemaparan ini, bisa
disimpulkan bahwa pasangan Yudhoyono dan Kalla merupakan
perwujudan dari kombinasi dua sosok pemimpin. Pertama, mereka
adalah pemimpin yang moderat, di mana keduanya bergabung
dalam pakta liberal untuk menciptakan lembaga demokrasi yang
‘realistis’. Kedua, mereka juga adalah pemimpin autokrat yang baru
saja sadar bahwa mereka terbawa arus demokratisasi yang ‘terlalu
dini’, sehingga mereka kini berusaha sekuat tenaga membendung
‘dampaknya’ agar demokratisasi itu tak kebablasan, demi melindungi kepentingan lembaga-lembaga berpengaruh dan peluang
bisnis yang diatur penguasa.
Masyarakat sipil nan aktif berpolitik
Selama perjuangan melawan autoritarianisme, organisasi
masyarakat sipil tak kunjung berhasil dalam beberapa hal. Di
antaranya, memobilisasi rakyat dalam jumlah besar, dan
mengembangkan keterwakilan yang adil, agar bisa memenangkan
pemilihan umum di Indonesia. Kendati demikian, kemajuan yang
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 27
mereka capai sangat krusial dan tetap memiliki arti penting dalam
proses demokratisasi (misalnya Aspinall 2005a, Lane 2008 dan
Törnquist 2000). Dalam kasus Aceh, ketika Soeharto baru tumbang,
beragam organisasi sipil berhasil mendorong demokratisasi dan
perjanjian damai. Selain itu, mereka giat pula dalam penyaluran
bantuan dan rekonstruksi pasca-tsunami, sembari aktif menjalankan peran penting dalam menindaklanjuti kesepakatan di Helsinki.
Semua pihak sepakat bahwa organisasi masyarakat sipil di Aceh
telah membangun fondasi penting bagi perdamaian dan demokrasi.
Tak hanya di situ, organisasi masyarakat sipil di Aceh sangat
proaktif dan paling teguh membela kebebasan, hak asasi manusia,
serta elemen demokratisasi lainnya. Inilah peran yang teramat
krusial, dan membuat tesis ‘institutions first’ tak lagi relevan. Sebab,
menurut pendekatan ini, lembaga-lembaga bentukan warga negara
seharusnya bersikap moderat, sebelum tercapainya kebebasan dan
demokrasi yang lebih luas.
Namun, itu tak berarti bahwa pendekatan liberal sepenuhnya
berlaku. Pada permulaan era pasca-Soeharto, upaya yang berkiblat
pada demokratisasi dan penguatan perdamaian secara liberal
umumnya gagal di Aceh. Seperti yang dialami organisasi serupa di
daerah lain di Indonesia, organisasi masyarakat sipil di Aceh juga
menghadapi persoalan serius, misalnya, tak ada basis sosial yang
cukup dan mengalami marginalisasi politik (bdk. Törnquist 2003,
Priyono dkk. 2007, Samadhi dan Warouw 2008).
Faktanya, di Aceh, sejumlah faktor non-liberal justru sangat
penting bagi organisasi masyarakat sipil tertentu. Contohnya,
organisasi yang lebih radikal seperti SIRA. Kendati organisasi ini
diuntungkan dengan dibukanya keran kebebasan yang baru,
namun mereka memilih untuk tak percaya pada pada demokrasi
Indonesia yang masih muda itu. Organisasi ini kemudian berhasil
memperoleh dan memanfaatkan momentum dengan mengkampanyekan tuntutan akan referendum, serta meneruskan perjuangan
28 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kemerdekaan bersama GAM. Di satu sisi, dapat diakui bahwa
kehadiran berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) berdana
besar dalam penyaluran bantuan dan kegiatan rekonstruksi pascatsunami, telah menghambat hegemoni militer Indonesia di Aceh.
Akan tetapi, sebagian besar lembaga–lembaga itu telah terkooptasi
kebijakan depolitisasi dalam program pembangunannya, dan
meniadakan program tentang pemenuhan hak warga negara, serta
demokratisasi. Situasi semacam ini juga terjadi pada proses
perdamaian yang berorientasi pembangunan liberal di Sri Lanka.
Di Sri Lanka, demokrasi prosedural pasca kolonial tetap bertahan.
Sayangnya, upaya mendongkrak pemenuhan hak sipil untuk
mengatasi defisit demokrasi, tidak dijadikan prioritas utama.
akibatnya, sebagian besar organisasi masyarakat sipil di Sri Lanka
hanya fokus pada isu-isu ekonomi dan sosial, termasuk menjalankan proses perdamaian yang fokus pada pembangunan
semata.11 Sementara itu, di Aceh, setelah gebrakan awal SIRA, berkat
pedoman pelaksanaan demokrasi yang dihasilkan dalam
perundingan di Helsinki (yang akan dibahas kemudian), kelompokkelompok lama yang memperjuangkan hak warga negara dan hak
politik (serta beberapa organisasi baru di bidang pembangunan)
memiliki posisi sangat penting beberapa tahun ke depan, setidaknya
dalam upaya peace building yang demokratis. Dengan kata lain,
pentingnya posisi istimewa organisasi masyarakat sipil, yang
bergerak di bidang politik dan pemenuhan hak-hak warga negara,
yang mengandalkan dukungan basis massa yang luas dalam
gerakan menuntut referendum dan pelaksanaan pemerintahansendiri, membuktikan salah satu tesis dalam ‘pendekatan
transformasi’. Tesis itu mengatakan, kebebasan yang diperoleh,
dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki situasi dan kondisi secara
bertahap, sehingga tercipta demokrasi dan upaya penciptaan
perdamaian (peace building) yang lebih substansial.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 29
Tsunami
Para diplomat, relawan, dan wartawan sering mengatakan, tsunami merupakan peristiwa luar biasa yang membuat setiap orang
menyadari bahwa perdamaian, demokrasi dan rekonstruksi harus
didahulukan. Internasional Crisis Group (ICG) juga mengatakan bahwa
bencana tersebut ‘telah membuat Aceh disorot pihak internasional,
sehingga membuka peluang politik agar kedua kubu bersedia
menyelesaikan konflik, serta menawarkan upaya menghubungkan
usaha rekonstruksi dan proses perdamaian, dan menjamin ketersediaan dana bantuan dari para donor, di luar anggaran pemerintah
(ICG 2005:1).’ Dari pernyataan tersebut, maka Aceh adalah kasus
istimewa, karena tak satu pun argumentasi tentang upaya peace building melalui proses demokratisasi, dapat memberikan penjelasan valid.
Kendati begitu, bila sekilas dibandingkan dengan perkembangan
negatif di Sri Lanka, yang juga porak poranda akibat konflik, dan
dilanda tsunami, tampaknya bencana alam bukanlah penyebab
kemajuan di Aceh. Dampak tsunami bukanlah unsur baru, yang
mengimbuhi proses perdamaian. Namun, dampak bencana telah
sedemikian rupa mempengaruhi aktor dan faktor-faktor yang
diidentifikasi pendekatan mainstream dalam kajian demokrasi dan
perdamaian.12 Lagipula, hanya sedikit aktor dan faktor-faktor itu
yang terkena dampak ekstrim bencana di Aceh, dan hal ini mungkin
penyebab munculnya hasil yang berbeda. Satu hal yang menjadi
pengecualian adalah militer Indonesia terpaksa harus membuka jalan
bagi kehadiran dunia internasional di Aceh. Karena itu, bila ditarik
kesimpulan secara umum, tsunami adalah sebuah peristiwa krusial,
yang memberi peluang pada berbagai aktor (dengan beragam tujuan
dan strategi dalam aneka kondisi) untuk merespon peristiwa itu,
sehingga bisa memperkuat atau sebaliknya, justru memperlemah
dinamika yang ada. Namun, apapun pilihannya, semua itu masih
bisa diuraikan dengan menambah penjelasan dari pendekatan yang
ada, tanpa perlu menambah analisis baru yang lebih radikal.
30 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Pengaturan sektor ekonomi
Perbedaan utama dalam mediasi perdamaian di wilayah
konflik-pasca tsunami, baik di Aceh dan Sri Lanka, serta di daerah
konflik lainnya di Indonesia, terletak pada regulasi ekonomi yang
berlaku.
Di Sri Lanka, pembangunan ekonomi liberal semula bertujuan
memfasilitasi perundingan dan peace building. Tetapi, proses
pembangunan justru menimbulkan ketidakpuasan dan persaingan
politik dalam memperebutkan sumber daya, seperti dana bantuan
rekonstruksi pasca-tsunami. Akibatnya, konflik terus berlanjut, dan
atas dalih chauvinisme agama dan etnis, terbentuklah opini publik
yang menentang proses perdamaian. Setelah tsunami, dinamika
proses perdamaian tak berubah dari upaya sebelumnya dalam
mediasi perdamaian, sejak 2001 hingga 2003. Para pakar politik
beranggapan, kolaborasi pihak-pihak bertikai dalam penyaluran
bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi, di saat bersamaan dapat
menghasilkan sebuah proses resolusi konflik. Selama mingguminggu pertama pasca bencana, laporan awal sempat menyebutkan
adanya itikad baik di antara pihak-pihak bertikai. Namun, tak lama
kemudian, kabar tersebut menguap seiring dengan merebaknya
persaingan antara pemerintah Sri Lanka, LTTE dan aktor-aktor
politik lainnya dalam perebutan dana bantuan tsunami, yang akan
digunakan untuk menggalang legitimasi politik. Menilik gangguan
politik itu berpotensi mengancam upaya distribusi bantuan yang
efisien dan adil, para praktisi internasional menuntut adanya
mekanisme kerjasama antara pemerintah dan LTTE. Tetapi,
perjanjian antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE untuk membentuk Struktur Manajemen Operasional Pasca-Tsunami (Post-Tsunami Operational Management Structure atau P-TOMS) ditentang keras
oleh oposisi politik di parlemen. Pada akhirnya, meskipun
ditandatangani, perjanjian itu tak bisa diimplementasikan. Sebab,
Mahkamah Agung memutuskan bahwa elemen-elemen kunci dalam
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 31
perjanjian itu tidak konstitusional. Alhasil, berbagai peluang yang
tercipta akibat tsunami, untuk merevitalisasi perdamaian melalui
upaya bantuan kemanusiaan pun akhirnya luput (Stokke et.al.
2008, Stokke dan Uyangoda 2010).
Di sisi lain, isi kesepakatan damai di Sulawesi Tengah dan
Maluku ternyata dirahasiakan. Selain itu, (sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya) kesepakatan damai itu lebih banyak
didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Dukungan pemerintah
dalam bagi hasil pembangunan yang menguntungkan, masingmasing untuk pimpinan kelompok yang bertikai, perwira militer,
dan para pemimpin lainnya di kedua provinsi tersebut; adalah cara
yang murah mengakhiri kekerasan.13 Logika ini terbukti dapat
dilaksanakan, kendati akhirnya memperdalam defisit demokrasi,
serta meningkatkan akumulasi modal secara primitif melalui
kekuatan koersif, dan memperkuat monopoli dalam pengendalian
sumber daya alam dan ekonomi publik. Pada Bab 4, Stanley Adi
Prasetyo dan George Aditjondro menyelidiki peranan kekuasaan
koersif yang besar dan bisnis di daerah-daerah konflik di Indonesia, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai
dinamika dalam upaya ‘pialang perdamaian’ (peace-brokering) yang
secara khusus digagas oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Metode serupa awalnya sempat pula dicoba di Aceh.
Tapi, dinamika di Aceh pasca-tsunami sangat berbeda. Pada
awalnya, kekacauan tak terhindarkan. Pihak militer dan kaum
nasionalis ortodoks berusaha mempertahankan dominasi mereka;
kemudian bisnis pun ikut terjun ke arena. Sementara itu,
pertempuran berlanjut, meski dalam skala lebih rendah. Bersamaan
dengan itu, negosiasi perdamaian di Helsinki juga berlangsung.
Harapan utama dalam perundingan itu adalah setidaknya
mengatasi ‘masalah keamanan’, sehingga bantuan kemanusiaan
dan pekerjaan rekonstruksi dapat berjalan efektif. Boleh dibilang,
upaya tersebut sungguh berat. Segala tindakan merespon bencana
32 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di daerah konflik itu seharusnya mencegah munculnya malapetaka
baru. Padahal, ketika itu politik etnis mulai bangkit, dan terjadi
tarik menarik konsep nasionalisme di kedua belah pihak. Selain
itu, potensi diterapkannya upaya ‘perdamaian berorientasi laba’
(profitable peace) seperti yang pernah terjadi di daerah konflik
lainnya, terus membayang. Resiko dari setiap keputusan, tentu saja,
tak ringan. Resiko itu bisa saja membuat para gerilyawan garis
keras dan aktivis masyarakat sipil akhirnya lebih memilih menunggu, dan memupuk disintegrasi di Indonesia. Atau, di sisi lain,
komunitas internasional kemudian malah lebih berminat membangun lembaga-lembaga elit daripada mendorong pelaksanaan
kedaulatan rakyat.
Lantas, bagaimana metode ampuh mengatasi berbagai
rintangan itu? Sebagai negara, tentu saja, Indonesia belum gagal
seperti Somalia. Kendati diamuk konflik, Aceh tetap memiliki
pemerintahan publik dan organisasi militer yang relatif kuat.
Namun, situasi yang dihadapi sungguh runyam. Bencana alam
yang terjadi di Aceh luar biasa besar. Selain itu, Indonesia telah
sangat terkenal sebagai negara yang marak oleh penyelewengan
kekuasaan, korupsi, dan kekerasan. Apalagi upaya perdamaian dan
pembangunan di Aceh tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, tak
heran, jika berbagai pihak buru-buru berusaha melindungi proses
rekonstruksi dan pembangunan di Aceh dari potensi penyelewengan dan kegagalan. Rezim baru Jakarta, di sisi lain, sangat
ingin menampilkan citra yang bagus, dan menarik investasi asing.
Karena itu, usaha tersebut sangat membutuhkan keterlibatan
masyarakat internasional, partisipasi berbagai organisasi nonpemerintah (NGO), serta kerjasama antara donor dan pemerintah
pusat, yang terdiri dari berbagai level pejabat dan staf dari berbagai
bidang, dan para ahli pembangunan. Hasilnya adalah seperangkat
regulasi, yang mengatur pelaksanaan agenda ekonomi liberal dalam
penyaluran bantuan dan proses rekonstruksi. Regulasi ini
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 33
didukung sepenuhnya oleh komunitas internasional. Lembagalembaga besar yang terlibat, adalah Multi Donor Fund di bawah Bank
Dunia, bekerja sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Aceh dan Nias (BRR) (bdk. Barron 2008, Barron dan Burke 2008).
Singkatnya, perubahan dalam agenda perdamaian liberal ini
bukan bagian dari pembicaraan di Helsinki, ataupun doktrin yang
dianut lembaga donor asing dan para teknokrat di level nasional.
Aturan itu bersumber dari kekhawatiran yang muncul pasca-tsunami, yakni bahwa militer akan mengekang akses lembaga donor
asing dan para relawan Indonesia. Selain itu, penyaluran bantuan
dan proses rekonstruksi berpotensi disalahgunakan akibat sistem
di Indonesia yang terkenal sarat KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme). Beruntung, dengan adanya perhatian dan keterlibatan
pihak internasional yang sangat besar pada waktu itu, rezim di
Jakarta lebih tertarik menampilkan citra dan perilaku yang baik,
demi menarik lebih banyak kerjasama dan investasi asing.
‘Tsunami kedua’ yang melanda Aceh—kali ini dalam bentuk
bantuan asing—sebetulnya mengundang kritik baru terhadap
kemungkinan munculnya korupsi, minimnya koordinasi, dan lainlain. Tapi, keberadaan para pemantau asing, donor, para ahli, serta
para partner lokalnya telah menurunkan “tirai besi” yang melingkupi Aceh, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap militer. Yang terpenting, setidaknya selama beberapa
tahun, Aceh terselamatkan dari bencana yang tak kalah besar
(mengingat masifnya jumlah dana yang dipertaruhkan), yaitu
meluasnya penyelewengan sumber daya publik, kekuasaan koersif,
dan korupsi, seperti terjadi di daerah konflik lainnya. Tak diragukan
pula, saat ini, Aceh juga digerogoti predatory practices yang sama,
laiknya di daerah lain di Indonesia, yang akan kita bahas
belakangan (lihat misalnya Aspinal 2009; bdk. Bab 4 dalam buku
ini). Kendati demikian, bencana pasca-tsunami yang sempat
dikhawatirkan, dapat dicegah. Selain itu, penguatan perdamaian
34 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
yang demokratis pun bisa berjalan.
Regulasi ekonomi yang kemudian berlaku di atas ternyata
bertolak belakang dengan tesis yang mengatakan, pelaksanaan
liberalisme pasar adalah upaya menuju perdamaian melalui jalur
demokrasi. Sebaliknya, tesis kedua dari upaya mendahulukan
penguatan lembaga, yaitu perlunya mempercepat liberalisasi politik
dan ekonomi—lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Namun,
peraturan bisnis Jusuf Kalla di Maluku dan Sulawesi Tengah
terbukti memicu konflik dan mengekang pelaksanaan demokrasi.
Sebaliknya, lebih baiknya pelaksanaan regulasi di Aceh, bukan
berkat peran penguasa yang moderat, melainkan disebabkan oleh
adanya perubahan dalam relasi kekuasaan. Perubahan itu terjadi,
karena kuatnya sorotan pihak internasional dan mitra domestiknya, yang mengacu pada pelaksanaan ‘good governance’. Dari
pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan, tesis transformasilah yang lebih tepat menjelaskan perkembangan tersebut.
Partisipasi politik yang luas dan kesetaraan
Pedoman pelaksanaan perdamaian yang ditawarkan Presiden
Ahtisaari sangat fundamental bagi terciptanya kedamaian di Aceh
melalui jalur demokratisasi. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa
terwujud, dan bagaimana pencapaian itu mempengaruhi validitas
berbagai penjelasan pokok di atas? Tidak ada salahnya membandingkan pedoman pelaksanaan damai versi Ahtisaari, dengan
upaya perdamaian di bawah supervisi Norwergia di Sri Lanka,
yang belakangan kurang berhasil.
Kedua pendekatan ini sebetulnya terinspirasi doktrin yang
sama, yakni perdamaian liberal. Namun, perlu diperhatikan ulasan
Katri Merikallio yang memuji mediasi versi Ahtisaari, pandangan
pribadi Damien Kingsbury sebagai penasihat GAM (Merikallio 2006,
Kingsbury 2006) serta kesaksian para peserta lainnya dalam proses
ini14. Jika pemaparan berbagai kalangan itu kita bandingkan dengan
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 35
tinjauan orang dalam dan para ahli yang terlibat dalam proses di Sri
Lanka15, terlihat jelas Ahtisaari menjalankan peran dan pendekatan
berbeda dari Erik Solheim dan John Hanssen Bauer dari Norwegia.
Ahtisaari berperan sebagai mediator yang tegas dan tak segan
mengintervensi, serta memberi ide untuk mencari berbagai peluang
yang dapat membuka jalan atau menjadi solusi. Sebaliknya, Solheim
dan Bauer hanya memfasilitasi dialog-dialog yang telah terstruktur,
di mana para pihak membicarakan beragam isu yang mereka ajukan
dalam persidangan, dengan harapan sebuah kesepakatan bisa
tercapai. Ahtisaari membatasi agenda perundingan dengan langsung
mengarah pada pokok permasalahan, dalam bingkai pendekatan
demokratis yang konstitusional, demi tercapainya suatu kesepakatan
komprehensif. Selain itu, ia tambahkan pula pembahasan isu lain,
misalnya tentang keadilan dan proses reintegrasi bagi para korban
konflik dan bekas gerilyawan GAM. Di sisi lain, Solheim dan Bauer
lebih fokus pada usaha memahami jalinan rumit antara faktor-faktor
yang ada, konflik yang terjadi dan budaya setempat. Tujuannya,
agar seiring dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan programprogram pembangunan, akan muncul inisiatif bersama. Selanjutnya,
Ahtisaari terhindar pula dari berbagai dampak negatif agenda neoliberal, yang juga menjadi penyebab melencengnya proses perdamaian
di Sri Lanka. Tapi, hal ini terjadi bukan atas inisiatif yang tertuang
dalam pedoman perdamaian versi Ahtisaari, melainkan berkat regulasi
ekonomi lembaga-lembaga donor di Aceh (ini juga alasan lain di
balik kegagalan proses perundingan damai di Sri Lanka).
Di sisi lain, berbagai pihak beranggapan, pembicaraan di
Helsinki dan kesepakatan damai jauh lebih inklusif. Pembicaraan
damai antara pemerintah dan LTTE di Srilanka selalu terbatas pada
kalangan elit dan bersifat eksklusif. Semua itu dilakukan mengikuti
standar pendekatan liberal dalam menciptakan perdamaian dan
demokrasi. Akibatnya, pihak-pihak yang tak dilibatkan menentang
hasil pembicaraan tersebut. Proses perundingan damai pun melulu
36 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
terbatas pada pihak-pihak yang bertikai, tanpa proses yang berjalan
paralel, dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan lainnya.
Alhasil, kelompok politik oposisi yang terpinggirkan memandang
proses perdamaian dengan sebelah mata. Situasi ini makin diperburuk dengan absennya para aktor masyarakat sipil, sehingga
tuntutan mereka akan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi dan
sipil juga tersisihkan. Seperti yang ditunjukkan oleh kritik terhadap
agenda pembangunan neoliberal, berbagai kelompok yang
terasingkan dari proses perdamaian justru memanfaatkan posisi
mereka yang terpinggirkan itu untuk memperoleh simpati seluasluasnya. Sehingga, tak heran, jika mekanisme bersama pemulihan
pasca-tsunami antara pemerintah dan kelompok perlawanan
akhirnya dianggap tidak konstitusional (Stokke dan Uyangoda
2010, Stokke dkk. 2008). Sebaliknya, selama pembicaraan di Helsinki,
kedua pihak yang berunding, menempatkan posisi mereka
sedemikian rupa, sehingga selalu terhubung dengan berbagai aktor/
kelompok yang lebih luas. GAM, misalnya, selalu berkonsultasi
dengan berbagai kelompok masyarakat sipil yang ada di Aceh.
Yang patut dicatat, kedua pihak sepakat untuk tak membahas
soal pembagian kekuasaan, dan setuju hanya membahas beberapa
isu tentang ekonomi, amnesti, keamanan, demiliterisasi, pemantauan, dan reintegrasi. Fokus perundingan lebih tertuju pada
strategi membangun pemerintahan-sendiri yang demokratis; sebuah
strategi yang memberi kesempatan bagi semua aktor yang tidak
terlibat langsung dalam perundingan untuk turut berkontribusi
dan memutuskan masa depan Aceh berdasarkan prinsip kesetaraan
politik. Kesepakatan damai itu juga memberi jalan bagi transformasi
yang demokratis dari situasi konflik. Caranya, dengan menyediakan
ruang bagi mereka yang ingin mewujudkan tujuan dan kepentingan mereka di dalam kerangka demokrasi yang baru. Penjelasan
mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut, tapi pertanyaan yang
mendesak adalah bagaimana proses yang inklusif dan langkah
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 37
demokratisasi luar biasa ini bisa terjadi dan bagaimana tesis-tesis
yang ada, menjelaskan dinamika tersebut?
Titik balik dalam mediasi perdamaian di Helsinki terjadi ketika
perundingan damai terancam bubar di akhir Februari 2005. GAM
tetap bertahan dengan tuntutan kemerdekaannya. Sedangkan
pemerintah Indonesia juga bersikukuh mendesak otonomi khusus
yang dirancang untuk Aceh. Ahtisaari mendukung sikap Indonesia. Ia juga meniadakan gencatan senjata, yang lazimnya memberi
kesempatan kedua belah pihak melakukan konsolidasi kekuatan
militernya. Karena itu, mau tak mau delegasi GAM terpaksa mencari
alternatif lain, yang lebih punya potensi untuk terwujud, tapi
hasilnya sebanding dengan memperoleh kemerdekaan. Mereka
kemudian menyimak dengan seksama ketika ilmuwan lokal
mengingatkan penasihat GAM tentang mekanisme yang diterapkan
pemerintahan Finlandia, sewaktu masih di bawah kepemimpinan
Presiden Ahtisaari, bagi Kepulauan Aland, wilayah di Finlandia
yang berbahasa Swedia. Wilayah tersebut, berdasarkan sistem
ketatanegaraan Finlandia, membentuk ‘pemerintahan-sendiri’ (self
government). Kendati setuju, Ahtisaari agak enggan mengadopsi
istilah tersebut dalam perundingan, dan pihak Indonesia pun tidak
sepenuhnya menolak. Istilah itu pun tidak pernah tertera hingga
versi terakhir dari kesepakatan damai. Namun, penggunaan topik
ini membuka jalan bagi diskusi lanjutan yang lebih banyak
menghasilkan keputusan yang konkrit. Di samping itu, ruang
konsultasi pun semakin luas dalam menentukan karakteristik suatu
provinsi yang secara de-facto memiliki ‘pemerintahan-sendiri’.
Mengapa GAM memilih jalur demokratisasi, yang berbasis
kesetaraan politik, daripada menyetujui suatu kesepakatan pembagian kekuasaan yang menggiurkan, sesuai keinginan Jakarta?16
Sikap ini bukan sekedar menyangkut soal kemauan dan ideologi.
Seorang pengamat pada akhir tahun 2006 menyatakan,
‘kepemimpinan GAM (...) tak memiliki pengalaman politik dalam
38 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
politik demokrasi (...dan GAM) tak punya program politik lain,
selain menuntut kemerdekaan Aceh’.17 Barangkali jawabannya
adalah sebagai berikut. Berlangsungnya diskusi tentang
‘pemerintahan-sendiri’ dalam proses perundingan, mendorong para
anggota tim perunding yang pro-demokrasi menjadi lebih dominan,
sebab mereka mampu merumuskan usulan-usulan yang relevan.18
Anggota tim perunding ini adalah mereka yang terlibat dalam
kegiatan kampanye untuk referendum, dan pemenuhan hak asasi
manusia, serta aktif menjaring dukungan internasional yang lebih
luas untuk Aceh. Mereka juga memiliki jaringan yang lebih luas,
baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, di luar struktur
GAM. Selain itu, mereka juga bagian dari generasi aktivis dan
pemimpin pergerakan militan yang lebih muda; serta memiliki
keterkaitan erat dengan pergerakan tersebut. Ahtisaari mendukung
berbagai argumen tentang kesetaraan politik. Konsep ini mengisyaratkan terbukanya kesempatan bagi pengajuan kandidat
independen dalam pemilihan kepala daerah dan partisipasi partai
politik lokal dalam pemilihan umum anggota legislatif. Sehingga
otomatis tak perlu ada kesepakatan pembagian kekuasaan, atau
upaya menggalang dukungan melalui jalur organisasi nonpemerintah. Jadi, para pemimpin GAM yang lain dapat memperkokoh posisi mereka dalam kerangka semacam ini. Di sisi lain,
inisiatif-inisiatif baru ini memerlukan adanya pertemuan lanjutan
antara dengan aktor-aktor lain—misalnya antara delegasi GAM
dan kelompok-kelompok masyarakat sipil Aceh. Proses semacam
ini memperluas keikutsertaan berbagai stakeholder untuk mendukung pembangunan lembaga-lembaga yang demokratis.
Sumbangan Ahtisaari dan pedoman perdamaian ala Helsinki
sangat bertolak belakang dengan aspek-aspek krusial dalam pendekatan liberal. Sebab, kedua hal di atas menyinggung aspek politik
secara gamblang, dengan tetap berada dalam kerangka konstitusi,
dan prosesnya cukup inklusif. Di sisi lain, tesis ‘institutions first’
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 39
nampak lebih tergambar di sini. Hal ini bisa terlihat, misalnya,
dengan adanya penekanan terhadap pentingnya kehadiran lembaga,
yang menjadi dasar utama demokrasi. Di antaranya, mengutamakan pengadaan calon independen dan partai politik lokal, daripada
pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Tapi klausul ini bisa dirumuskan berkat adanya partisipasi yang lebih luas, terutama dari
kalangan rakyat. Singkatnya, politik pendirian lembaga-lembaga
yang mendukung partisipasi rakyat justru seiring sejalan dengan
argumen-argumen dalam ‘pendekatan transformasi.’
Peluang dan kemampuan dalam era yang demokratis
Kesepakatan damai tentang pemerintahan-sendiri menyiratkan
perlunya kemampuan GAM dan para pendukungnya di kalangan
masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri dengan lebih
demokratis, agar tidak kalah dalam pemilu. Karena itu, pelaksanaan
berbagai ide dan inisiatif bergantung sepenuhnya di tangan para
mantan gerilyawan dan aktivis sipil di lapangan. Mereka memiliki
kemauan dan kemampuan untuk meraih pengaruh dan kekuasaan
melalui mobilisasi dan pengorganisasian mayoritas penduduk, di
tengah berkembangnya politik yang demokratis. Karena itu,
pendidikan politik, pelatihan dan pengorganisasian, sangat dibutuhkan. Sayangnya, masyarakat internasional terlalu disibukkan dengan upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca-tsunami,
sehingga lebih banyak mengabaikan proses demokratisasi.
Akibatnya, hanya sebagian kecil aktivis dan kaum intelektual yang
memberi dukungan dan pelatihan, bagi mereka yang ingin
meningkatkan kapasitas dalam berdemokrasi.19 Tentu saja, berbagai
kesempatan dan pelatihan ini tak membuat mereka menjadi
demokratis dalam sekejap. Bercermin dari gerakan melawan tirani
Soeharto di Indonesia, para reformis Aceh juga gagal menawarkan
alternatif yang ampuh kepada pemerintahan yang autokratik.
Namun, mereka jauh lebih mampu memanfaatkan peluang politik
40 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
yang baru. Sebagai perbandingan sejarah, misalnya, kalangan
reformis di Aceh menempuh jalan yang bertolak belakang dengan
kelompok nasionalis revolusioner di Filipina. Dengan berpegang
pada prinsip Maois mereka, kelompok itu bersikap abstain dan luput
meraih manfaat yang bisa diperoleh dari terbukanya pintu
demokrasi pada tahun 1986, dengan memboikot pemilihan umum.
Akibatnya, mereka pun tersisih dan hanya menjadi penonton ketika
unjuk rasa people power pertama berlangsung. Pada akhirnya, lambat
laun, keberadaan mereka pun tak lagi relevan (bdk. Törnquist 1990
dan Rocamora 1994).
Faktor pertama dari ketiga faktor yang melahirkan kapasitas
dalam berdemokrasi adalah kemampuan untuk menggunakan
struktur komando GAM yang lama. Struktur ini tetap bertahan,
walaupun mereka dipaksa menanggalkan jati diri mereka sebagai
organisasi bersenjata menjadi kelompok sipil biasa, dan bergabung
dalam Komite Peralihan Aceh (KPA), yang berdiri pada Desember
2005. KPA awalnya dimaksudkan untuk menangani kepentingan
para bekas gerilyawan dan pendukung mereka. Penanganan itu
sebaiknya dilaksanakan langsung oleh anggota KPA di Aceh, dan
bukan melalui kontrol pimpinan GAM dari wilayah pengasingan.
Hasilnya, para pimpinan lokal akhirnya memiliki kontrol atas
berbagai gerakan yang ditopang jaringan patronase; yang juga
berarti, adanya dukungan suara di kemudian hari.
Bagaimana memahami proses tersebut di atas secara mendalam? Pada Bab 5, Gyda Marås Sindre menyajikan analisis yang
lebih luas tentang transformasi GAM, melalui perspektif komparatif.
Menganalisa GAM dengan hanya mengikuti konsep-konsep
konvensional tidaklah cukup, karena semata-mata fokus pada
gerakan anti-kolonial, perebutan kemerdekaan, separatisme, upaya
reformasi atau memimpin peperangan (warlordisme). Salah satu
alasannya adalah ketidakpuasan awal dan situasi yang melingkupinya, telah banyak berubah. Alasan lain adalah kaburnya basis sosial
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 41
dan ideologi GAM. Karena itu, pembahasan akan lebih berguna,
jika fokus pada metode GAM dan para pemimpinnya dalam
mengembangkan aneka struktur mobilisasi, agar mereka mampu
beradaptasi dengan peluang politik yang muncul sewaktu-waktu.
Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa GAM mampu berdiri kokoh
sebagai satu kesatuan organisasi yang konsisten luar biasa. Di sisi
lain, GAM juga merupakan organisasi yang sangat pragmatis dan
terbuka menerima berbagai pendekatan dan kelompok yang sejalan
dengan tujuannya, jika tiba waktunya bagi GAM untuk memobilisasi dukungan. Untuk memahami GAM maupun gerakan
serupa, yakni gerakan tanpa basis sosial yang spesifik dan ideologi
yang baku, perlu dilakukan analisis secara historis dan kontekstual.
Dengan kata lain, sejak 2005 hingga saat ini, orientasi demokratis
berbagai kelompok dalam GAM—karena sempat menolak bujukan
untuk mengikuti arus ‘normal’, yang menjagokan favoritisme dan
korupsi, tapi akhirnya malah kembali pada metode mencari-rente
ala gerilyawan bersenjata—tidak melulu bergantung pada gagasan
mereka ataupun organisasi. Namun, penentuan orientasi itu berlandaskan pemikiran: peluang politik mana yang paling menguntungkan dan bisa terus dikembangkan di kemudian hari.
Faktor kedua di balik kapasitas politik kelompok reformis
menyorot bagaimana kemampuan aktivis politik SIRA mempertahankan organisasinya. Bermula dari perjuangan menuntut referendum dan isu-isu lainnya, organisasi ini tetap eksis, ketika
kemudian lebih fokus pada pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki
dan perumusan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang
baru. Metode yang mereka gunakan, di antaranya, upaya konsultasi dan mobilisasi massa yang luas.
Faktor terakhir adalah keengganan sebagian besar bekas
gerilyawan dan para aktivis untuk bekerjasama dengan partai
politik nasional. SIRA lebih memilih untuk bekerja bersama dengan
para elemen masyarakat sipil dan kelompok-kelompok politik yang
42 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
terorganisir. Kerja sama para penggiat kampanye ini berhasil
mengumpulkan tanda tangan yang dibutuhkan (jumlah minimal
adalah 3% dari seluruh penduduk), sehingga calon mereka bisa
mengikuti pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota pada
Desember 2006. Inilah inti dari strategi mereka untuk membangun
pemerintahan-sendiri yang demokratis, seperti yang disepakati di
Helnsinki. Mereka tak goyah meski para pimpinan GAM senior di
Stockholm memerintahkan hal yang sangat bertolak belakang. Di
sisi lain, para tokoh terkemuka di pengasingan ini kurang mampu
memobilisasi rakyat di level akar rumput. Karena itu, mereka lalu
memilih bekerjasama dengan para pemimpin Aceh yang simpatik
dan tergabung dalam partai muslim ‘nasional’ dan berbasis massa
lokal yang kuat, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di
sisi lain, seperti juga terjadi di daerah lain di Indonesia, aktivis dari
kalangan masyarakat sipil di luar SIRA mempertahankan organisasi
mereka dengan spesialisasi masing-masing; atau mempersiapkan
partai yang ideal (menurut anggapan mereka); atau menggabungkan diri dengan dengan para politisi liberal melalui mesin politik
yang ada.
Kenyataannya, kesepakatan pembagian kekuasaan yang
dilakukan kelompok pemimpin konservatif, serta posisi otonom
pimpinan masyarakat sipil itu, ternyata tak sesukses koalisi yang
mengandalkan demokrasi partisipatif. Aliansi ini terbukti cukup
memiliki sumber daya politik, dalam menghindari kesalahan utama
gerakan demokrasi Indonesia. Mereka memanfaatkan dan
mengembangkan ruang baru di dalam proses demokratisasi, saat
memulai gerakan politik terorganisir. Alhasil, mereka memenangkan
pemilihan di sebagian besar wilayah di Aceh, termasuk di luar area
basis tradisional GAM.
Hasil ini sangat mengejutkan lembaga polling dan para
pengamat dan akademisi terkemuka, yang menaruh perhatian
terhadap Aceh. Dinamika tersebut juga merupakan ilustrasi yang
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 43
nyaris sempurna (meski hanya berjalan singkat) dari ‘pendekatan
transformasi’. Ilustrasi tersebut menghapus segala keraguan akan
keikutsertaan partisipasi rakyat secara luas dalam politik. Hasilnya
jauh melampaui ekspektasi dari tesis liberal maupun tesis ‘institutions first’, yang fokus pada pembentukan pakta antar elit dan
condong pada gagasan tentang masyarakat sipil yang mandiri
secara politik.
Dalam Bab 6, tim penelitian pimpinan Stanley Adi Prasetyo
dan di bawah arahan Olle Törnquist, mengamati lebih rinci hasil
Pilkada 2006. Berdasarkan penelitian tim ini, calon yang
berpartisipasi dalam pilkada dapat dibagi menjadi tiga kelompok
besar. Pertama, kelompok kaum nasionalis Aceh, khususnya GAM.
Kedua, para elite berpengaruh di jalur politik mainstream, yang
berhubungan erat dengan militer, milisi dan, tentu saja, dengan
partai politik di Jakarta. Sedangkan, kelompok ketiga terdiri dari
kelompok dan pimpinan berbasis masyarakat sipil. Bagaimana sepak
terjang para aktor tersebut dalam pilkada? Bagaimana dinamika di
kalangan internal mereka? Isu dan kepentingan manakah yang
menjadi prioritas mereka? Apakah metode mobilisasi yang mereka
gunakan? Terlepas dari segala perbedaan yang ada, semua aktor
ternyata berupaya menjamin pelaksanaan pilkada yang tertib, bebas,
dan adil. Ini kenyataan yang menggembirakan. Secara keseluruhan,
terdapat lima karakteristik tentang bagaimana para aktor itu
menyikapi kompetisi politik.
Pertama adalah perpecahan dalam tubuh GAM. Di satu sisi
adalah kelompok pemimpin konservatif dengan basis Stockholm,
yang memilih bekerjasama dengan para politisi sepemikiran dari
partai-partai mainstream, atau partai politik besar. Sedangkan di
seberang adalah mereka yang di lapangan dan mengajukan caloncalon independen, sekaligus bekerjasama dengan para aktivis sipil
dari SIRA. Perpecahan ini mungkin dapat digambarkan sebagai
‘politik elit’ versus ‘politik yang berorientasi pada partisipasi rakyat’.
44 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Ketika kelompok yang pertama tidak percaya diri dalam
memobilisasi jumlah pemilih, kelebihan kelompok kedua justru
terletak pada basis yang mengakar di tingkat lokal, dan konstituen
yang terkonsolidasi. Kelebihan itu secara bersamaan didukung pula
oleh strategi mereka, yakni memanfaatkan secara optimal perwakilan politik yang independen.
Kedua, faksi pendukung politik popular (politik yang
berlandaskan prinsip demokrasi partisipatoris) itu mampu
memproyeksikan diri mereka sebagai representasi kelompok
nasionalis Aceh dengan berprinsip pada kesepakatan perdamaian,
serta terpisah dari struktur GAM lama. Alhasil, faksi ini juga
berhasil meraih kemenangan telak di luar basis dukungan kuat
GAM. Ketiga, para kandidat dari partai ‘nasional’ yang secara kasat
mata sangat mengesankan dalam berkampanye, serta menitikberatkan pada isu-isu seperti stabilitas, kualitas individu, jaringan
koneksi dan ketenaran, hanya mampu berjaya di basis dukungan
inti mereka saja. Keempat, kelompok masyarakat sipil di luar SIRA
gagal pula membangun basis dukungan rakyat yang memadai.
Mereka kemudian mengikuti langkah serupa dengan kolega lainnya
di Indonesia. Caranya, sembari tetap menjaga citra yang
‘independen dan non-partisan’ sebagai aktivis sipil, mereka
akhirnya membangun pula aliansi dengan para elit—persis tindakan
para pimpinan GAM konservatif. Bedanya, mereka mengadakan
kesepakatan dengan para politisi liberal yang kritis terhadap GAM.
Kelima, sebagian besar kandidat tak mengusung agenda
kebijakan maupun isu menyangkut kepentingan apapun selama
kampanye. Yang mengherankan, tak satupun kandidat yang
menguraikan dengan spesifik bagaimana caranya memperpanjang
pelaksanaan demokrasi, serta memanfaatkannya dalam mengarahkan proyek rekonstruksi dan pembangunan terbesar di dunia sejak
Perang Dunia Kedua. Kendati demikian, Pilkada 2006 menjadi
layaknya pelaksanaan referendum; yang hasil akhirnya malah
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 45
mendukung kesepakatan dalam perjanjian damai Helsinki tentang
pelaksanaan perdamaian dan demokrasi, seperti yang diinginkan
kelompok nasionalis Aceh. Pilkada juga lebih memilih kelompok
yang memiliki andil positif, baik dalam perundingan di Helsinki
maupun di level akar rumput setelah perundingan damai. Boleh
dibilang, Pilkada Desember 2006 berdampak positif, namun
sekaligus masih menyisakan tanda tanya tentang pelaksanaan
mandat rakyat dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.
Problem tata kelola pemerintahan: Penyakit yang berurat
berakar
Aliansi antara kaum reformis baru sampai pada taraf meraih
kemenangan saja. Koalisi itu ternyata belum mampu memanfaatkan
kekuasaan untuk mendorong demokratisasi. Para pejabat eksekutif
akhirnya ikut terseret menjadi bagian dari predatory practices, yang
telah tertanam kuat dan turut menjalankan patronase yang
diinginkan klien-klien mereka. Pengaruh politik dalam bisnis dan
pembangunan pun sangat mencolok. Seharusnya, semua itu tak
perlu jadi masalah. Pembangunan yang paling sukses sekalipun—
meski agak terlambat—seperti, pembangunan di kelompok negaranegara maju (Jerman dan Skandinavia) dan di negara-negara
berkembang (Asia Timur), juga difasilitasi secara politis. Tetapi
fasilitas itu bukan dalam bentuk seperti yang kini terjadi di Aceh,
yakni menggunakan hubungan kerja sama, dalam rangka
mengincar keuntungan pribadi melalui jalur ‘koneksi yang bagus’.
Sebagaimana diungkapkan Törnquist pada Bab 3, semua indikator
yang relevan dalam survei demokrasi awal sungguh memprihatinkan, khususnya yang berkenaan dengan transparansi dan
akuntabilitas.
Para aktivis yang memahami situasi saat ini, menyebut tentang
merajalelanya perkoncoan dan korupsi.20 Para pakar dan kalangan
intelektual menambahkan tentang buruknya koordinasi, dan
46 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pelaksanaan proyek yang kerap tertunda serta tak tepat sasaran.
Situasi serupa tak hanya ditemui dalam pelaksanaan pemerintahan
sehari-hari, tapi juga dialami BRR, dan berbagai upaya oleh Badan
Reintegrasi Aceh (BRA), beserta gubernur dan bupati/walikota
terpilih dalam program reintegrasi bekas gerilyawan GAM. 21
Sejumlah perbaikan, seperti rekruitmen yang adil dan terbuka bagi
pejabat level senior di pemerintahan daerah Banda Aceh, tidak serta
merta mengubah citra secara keseluruhan. Di sisi lain, rancangan
dan pelaksanaan UUPA yang mengacu pada kesepakatan damai di
Helsinki juga terganjal di sana-sini. Seluruh pengamatan kritis ini
ditegaskan pula oleh para pakar yang bersimpati pada para
pemimpin yang baru terpilih.22
Sejumlah prasyarat kian merajalelanya perilaku negatif dalam
tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut. Pertama, adanya
kesan bahwa masalah korupsi tak segenting problem nepotisme.
Di samping itu, terkesan pula bahwa pimpinan politik GAM yang
baru terpilih dianggap telah berusaha, setidaknya di awal masa
jabatannya, untuk terhindar dari upaya pengumpulan modal secara
primitif, yang lazim terjadi di daerah konflik di Indonesia. Namun,
kita tak mengetahui dengan pasti dinamika yang terjadi. Seperti
halnya pengawasan terhadap isu hak asasi manusia, sangatlah
mudah mengidentifikasi kasus korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan, tapi sangat sulit mengukur skalanya dan menganalisa
dinamikanya. Teori-teori tentang ‘predatory economics’, ‘the
criminalisation of the state’ (Bayart 1999), ‘the shadow state’ (HarrisWhite 2003), dan praktek-praktek serupa di Indonesia (bdk. van
Klinken 2007, Nordholt dan van Klinken 2007, Aspinall 2009, dan
Bab 4 dalam buku ini) kerap tak memiliki instrumen cukup untuk
mengukur seberapa parah kecenderungan yang terjadi dan
membuat perbandingan lebih luas dari ilustrasi kasus yang ada.
Meski begitu, saat buku ini direvisi, tak ada keraguan sedikit pun
tentang berkembangnya kecenderungan yang negatif di Aceh.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 47
Kedua, kita memerlukan teori-teori dan konsep untuk membedakan antara rente dan favoritisme. Bercermin dari keberhasilan
negara-negara developmentalis di Asia Timur, misalnya, adanya
perlakuan khusus bagi perempuan demi mengembangkan
kesetaraan gender. Dalam kasus itu, rente-rente dan favoritisme
tidak berdampak destruktif. Para aktivis masyarakat sipil yang dulu
terpinggirkan mungkin dianggap mampu bersaing memperoleh
pekerjaan yang layak, dan menjalankan berbagai proyek yang
ditawarkan (termasuk proyek anti-korupsi), setidaknya ketika
lembaga-lembaga donor masih berkantor di Aceh. Sebaliknya, para
bekas gerilyawan dan korban kekerasan justru memerlukan
instrumen politik untuk memperbaiki kapasitas mereka dan membantu proses perubahan yang harus mereka jalani. Di sisi lain,
persoalan di Aceh, menurut beberapa pakar senior di bidang
demokrasi dan kalangan nasionalis, terletak pada rendahnya
transparansi dan ketidakjelasan tujuan dan cara pencapaiannya.
Alhasil, pertanyaan mendasar atas defisit demokrasi bukan terletak
pada masalah kemauan (pemimpin). Namun, justru menyangkut
ketidakjelasan peraturan perundangan, rendahnya kapasitas administrator/penyelenggara negara, dan tiadanya kekuatan alternatif
untuk mengubah situasi tersebut.23
Karena itu, tak heran, jika program rekonstruksi di Aceh
dipisahkan dari masalah politik lokal dan problem dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Program tersebut juga
terpisah dari program reintegrasi bekas gerilyawan dan korban
kekerasan, yang selalu kekurangan dana. Taktik semacam itu
sesungguhnya positif, agar memastikan program rekonstruksi
dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Tetapi, tanpa strategi yang
visioner untuk mengarahkan taktik tersebut, maka program
rekonstruksi mungkin tak mampu menciptakan kerja sama dan
mendukung ambisi kepemimpinan yang baru terpilih secara
demokratis. Yaitu, ambisi pemimpin untuk melaksanakan reformasi
48 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dalam pemerintahan, mengatur kekuatan yang mendominasi pasar,
serta memanfaatkan komitmen dunia internasional yang terbesar—
sejak Marshall Plan—dalam membantu developmental state yang
demokratis. Sebaliknya, ketika peran lembaga donor mulai berkurang; infrastruktur sudah dibangun kembali, dan semakin
diperluas; serta para kepala daerah baru mati-matian berupaya
menggaet investasi, demi menunjukkan hasil kerja mereka pada
rakyat; kecenderungan di Aceh mulai mengarah pada pola
pembangunan ‘normal’ ala Indonesia.
Menilik persoalan tata kelola pemerintahan di atas, maka
mungkin tesis pendekatan kedua ada benarnya, yakni perlu
mendahulukan keberadaan lembaga demokrasi yang kokoh
sebelum menggalang partisipasi rakyat dan melaksanakan pemilu.
Nah, lalu siapa yang seharusnya membangun lembaga tersebut?
Nyatanya, program yang didanai secara masif oleh program-program asing hanya berkutat di seputar penyaluran bantuan dan
proyek rekonstruksi. Tak satupun dari program tersebut terlibat
dalam pengembangan lembaga demokrasi secara berkelanjutan.
Namun, pendekatan kedua itu tak menguraikan sejauh mana
kegagalan dalam tata kelola pemerintahan menjadi keniscayaan,
akibat absennya lembaga demokrasi yang kokoh tadi. Atau
mungkinkah kegagalan itu akibat dari buruknya situasi politik?
Karena itu, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang
dinamika politik sebagai berikut.
Dari politik transformatif menuju pembagian kekuasaan
Aspek terpenting dari perjanjian damai Helsinki tentang proses
demokratisasi yang inklusif adalah pelaksanaan kesetaraan politik,
yang menjamin sepenuhnya kebebasan sipil dan politik, serta hak
berpartisipasi dalam Pemilu dengan mengajukan calon independen
dan mendirikan partai politik lokal. Namun—merujuk data empiris
yang ada—kendati aturan dasar dan regulasi diterapkan (agak
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 49
tertunda) tanpa gejolak, peraturan baru itu tak memadai dalam
mendukung proses transisi menuju tatanan politik yang
demokratis.
Pada Bab 7, Murizal Hamzah mengulas langkah kedua, dalam
hal representasi politik yang demokratis, yang diamanatkan
Kesepakatan Helsinki: hak untuk mendirikan partai politik lokal.
Dari dua puluh partai politik yang didirikan pada paruh pertama
tahun 2007, hanya enam partai yang dianggap layak untuk
mengikuti Pemilu 2009. Penilaian itu berdasarkan sejumlah kriteria,
termasuk keberadaan partai politik secara kasat mata di dua pertiga
kabupaten/kota dan kecamatan di Aceh. Proses pendirian partai
politik ini berjalan agak lambat, sebab para tokoh pimpinan kunci
dan organisasi-organisasi politik baru sudah lebih dulu eksis. Selain
persoalan dalam perumusan peraturan perundang-undangan (yang
baru selesai Maret 2007) serta proses verifikasinya, terdapat dua
faktor lain yang menonjol. Yang pertama adalah minimnya
konstituen dengan keberpihakan yang tegas, serta gerakan
ideologis yang berbasis pada kepentingan yang luas, misalnya
serikat pekerja, kelompok petani, dan kelompok usaha. Faktor
lainnya adalah konflik segitiga antara faksi elit politik GAM, dan
kelompok dalam KPA dan SIRA, yang mengacu pada demokrasi
partisipatoris.
Selama proses pendirian partai politik, banyak pimpinan
kalangan nasionalis Aceh menganjurkan, sebaiknya kemampuan
mobilisasi jaringan-jaringan GAM yang lama tetap diandalkan, dan
berkombinasi dengan struktur baru KPA, ketimbang fokus pada
penggodokan ideologi, isu-isu demokratisasi, dan penentuan
berbagai prioritas terkait good governance dan penyusunan kebijakan.
Akibatnya, pimpinan SIRA dan pendukungnya kemudian memilih
untuk mendirikan partai politik sendiri. Akhirnya, rencana
sebelumnya untuk membangun partai alternatif dengan basis
dukungan KPA pun masuk kotak (bdk. ICG 2008). Mundurnya
50 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kelompok SIRA sesuai dengan keinginan Partai Aceh (PA), di bawah
pimpinan GAM yang konservatif dan beberapa pejabat senior di
KPA. Padahal, seharusnya partai itu tak perlu terpecah belah.
Alhasil, sejumlah pemimpin GAM lain yang sebelumnya sudah
tersisih, lalu memilih bersikap independen. Contohnya, Kepala
Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Nur Djuli, mantan Kepala Bidang
Informasi GAM Bakhtiar Abdullah, serta—sebelum akhirnya
berubah pikiran beberapa minggu sebelum pemilu 2009—Gubernur
Aceh, Irwandi Yusuf.
Sementara itu, partai lain juga lebih mengutamakan konsolidasi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memobilisasi
dan mengorganisir massa. Pendeknya, konflik yang dipolitisir
berbagai partai politik, semakin marak. Kampanye partai politik
akhirnya kurang mencakup perihal perumusan kebijakan. Mereka
juga tidak tertarik meningkatkan kemampuan dalam menyuarakan
kebijakan itu untuk menarik lebih banyak pengikut. Berdasarkan
profil pra-pemilu oleh Murizal Hamzah tentang keenam partai lokal
yang lolos verifikasi, patut dicatat bahwa ternyata tak satu pun
partai politik lokal memiliki akar ideologis kuat dalam penyajian
usulan kebijakan politik. Selain itu, struktur mobilisasi mereka pun
lemah. Padahal struktur itu terbukti sangat krusial dalam Pilkada
2006. Bubarnya Aliansi KPA-SIRA karena KPA lebih memilih Partai
Aceh (PA), membuat Partai Aceh lalu menggabungkan hampir
seluruh faksi di KPA dengan para pimpinan konservatif GAM, yang
pernah bergabung dengan PPP, partai politik nasional berbasis di
Jakarta pada 2006 silam. Sementara itu, SIRA membentuk partai
sendiri, yang belakangan dipandang sebelah mata akibat dominasi
pimpinan Partai Aceh di KPA. Selain itu, partai SIRA tak mampu
memaksimalkan manfaat dari prinsip-prinsip demokratis yang
dianutnya serta usulan kebijakan publiknya. Padahal, prinsipprinsip dan usulan kebijakan publik itulah, yang terlihat jauh
menonjol.24 Di sisi lain, faksi dari kelompok mahasiswa radikal,
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 51
yang paling berminat pada politik partai, mengukuhkan ideologi
dan aspirasi organisasi mereka dalam partai kecil: Partai Rakyat
Aceh (PRA).
Dari ketiga partai tersisa, Partai Daulat Aceh (PDA) tampaknya
memiliki sumber daya yang lebih besar. Partai ini sepenuhnya
mengandalkan jaringan para ulama dan murid-muridnya, serta
berusaha memanfaatkan pula kedekatannya dengan Partai Bintang
Reformasi (PBR). Pada Pemilu 2004, PBR mampu mendulang suara
dari kalangan pemilih yang religius di Aceh. Hal serupa juga
dilakukan Partai Aceh Aman dan Sejahtera (PAAS) dan Partai Aceh
Bersatu (PAB). Kedua partai itu mencoba peruntungan mereka
melalui tokoh-tokoh senior terkemuka, serta memanfaatkan
jaringannya (kalau bisa, sekaligus mesin politiknya). Selain itu,
mereka juga berupaya berkolaborasi dengan partai politik nasional,
yang berorientasi pada pemilih muslim di Aceh, yaitu PPP dan
PAN.
Sedangkan Partai Demokrat di bawah Susilo Bambang
Yudhoyono dan Partai Golkar, yang ketika itu dipimpin Jusuf Kalla,
diperkirakan bakal sukses dalam Pemilu 2009, terutama dalam
perebutan kursi perwakilan Aceh di DPR, di Jakarta.
Secara singkat, harapan yang muncul setelah hasil Pilkada
2006 yang luar biasa adalah seperti ini. Bahwa partai-partai politik
lokal baru akan mulai mentransformasi aspirasi dan kepentingan
rakyat dalam kebijakan publik; kemudian memilih calon wakil
rakyat yang cepat tanggap; sekaligus menjamin akuntabilitas
mereka. Yang disesalkan, sebagian besar aktor elit, serta para aktivis
yang tersisih dan para bekas gerilyawan, malah menggunakan
organisasi lama mereka dengan sedemikian rupa di dalam sistem
baru. Organisasi itu lalu mereka manfaatkan sebagai kendaraan
bagi segelintir konstituen yang mereka istimewakan. Layak diingat,
Partai Aceh sebagai salah satu partai politik lokal terbesar didirikan
oleh KPA. Menurut mantan pemimpin GAM dan pimpinan baru
52 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
partai ini, Muzakkir Manaf, ‘Tujuan utama KPA adalah memastikan
para bekas gerilyawan memperoleh pekerjaan.’25 Walau keyakinan
semacam ini kurang meluas di partai pro-demokrasi, toh, para
pimpinan partai yang kritis mengatakan bahwa partainya juga
terpengaruh untuk bersikap serupa.26 Sebenarnya, harapan sempat
membesar, menilik tingginya minat politik di Aceh melebihi daerah
lainnya di Indonesia, seperti yang ditemukan oleh survei awal.
Sayangnya, berbagai indikator tentang kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik sebagai warga negara, masih sangat
minim. Hal ini menunjukkan, sebagian besar rakyat diikutsertakan
dalam politik hanya sebagai subyek atau alat dari para pimpinan
berpengaruh, yang memiliki akses sumber daya. Keikutsertaan
rakyat bukanlah berdasarkan pemenuhan hak sebagai warga
negara melalui organisasi milik mereka.
Yang harus dicermati, beberapa pemimpin tampaknya malah
abai terhadap berbagai tantangan yang dipaparkan di atas. Dalam
Bab 8, Tim Riset Partisipatoris Aceh, di bawah supervisi Törnquist
membahas bagaimana sejumlah aktor kunci dalam perubahan
menanggapi wawancara. Mereka itu, di antaranya, Gubernur Aceh,
Wakil Gubernur, Kepala BRR dan para pemimpin partai politik,
perwakilan masyarakat sipil dan organisasi yang berbasis pada
partisipasi rakyat. Wawancara itu menyangkut kesimpulan utama
yang diidentifikasi dalam edisi pertama buku ini. Sebagian besar
tokoh pemimpin itu menganggap tantangan tersebut sebagai hal
yang tak terhindarkan dalam proses transisi. Hebatnya, tak seorang
pun mampu menunjukkan tujuan ataupun kerangka waktu periode
transisi tersebut. Dari situ, muncul pertanyaan, apakah bingkai
proses transisi dari konflik menuju ‘pemerintahan-sendiri’ yang
demokratis, seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki, masih
relevan untuk dijalankan? Dewasa ini, persepsi bersama yang kian
berkembang adalah suksesnya transisi politik, sehingga saat ini,
prioritas utama adalah pemulihan ekonomi. Karena itu, kerangka
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 53
kerja atau pedoman demokratisasi, yang tertuang dalam MoU
Helsinki tak lagi berguna dalam mengatasi masalah tersebut. Selain
itu, terlepas dari posisi apapun yang mereka miliki, hanya segelintir
tokoh yang kemudian mengaitkan persoalan itu dengan tidak
memadainya pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Yang mengagetkan, justru
para tokoh yang memperoleh pengaruh politik melalui gerakan
yang ditopang oleh partisipasi rakyat (popular movements), memandang sebelah mata akan pentingnya isu tersebut. Mereka tidak
begitu peduli, betapa pentingnya memupuk akuntabilitas dan
pemerintahan yang demokratis. Baik melalui usaha fasilitasi
pengorganisasian rakyat, maupun fasilitasi partisipasi rakyat,
sehingga terhimpun minat dan tujuan yang sama secara meluas,
meliputi berbagai lapisan masyarakat.
Sementara itu, yang sekarang terjadi justru memburuknya
representasi politik. Banyak orang justu malah menggunakan
pendekatan ‘koneksi yang bagus,’ ‘pertemanan,’ dan mengandalkan
patron, atau sibuk melobi, memperluas jaringan, saling bertukar
jasa, yang kerap diwarnai berbagai bentuk pembayaran. Semua
itu semakin mengikis upaya pengembangan representasi yang
demokratis, berdasarkan kesetaraan politik, mandat yang jelas, sikap
cepat-tanggap dan akuntabilitas.27 Berbagai rencana awal yang
optimistis akan mampu memanfaatkan keberhasilan Pilkada 2006,
misalnya, memperkenalkan perencanaan dan penganggaran yang
partisipatif, akhirnya terpaksa masuk kotak. Akibatnya, menjelang
Pemilu Legislatif 2009, banyak kelompok pro-demokrasi yang harus
‘mengkonsolidasikan para konstituen mereka’, Agar tak semakin
tersisih. Caranya, antara lain, memberikan ‘akses’ dan upaya-upaya
favoritisme, serta berusaha mendekati para tokoh yang berpeluang
menang Pemilu.
Seperti perkiraan sebelumnya, alternatif lain, tentu saja, adalah
upaya melibatkan rakyat dalam kerja nyata untuk membangun
54 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
organisasi massa yang demokratis dan lembaga publik yang adil.
Namun, tak ayal, alternatif itu adalah pilihan yang teramat sulit.
Organisasi semacam SIRA dan KPA, dulu pernah muncul sebagai
bentuk perlawanan terhadap bentuk dominasi lama. Beberapa
organisasi lain sempat fokus pada masalah yang spesifik, seperti
korupsi dan hak asasi manusia. Namun, organisasi-organisasi lain
umumnya berlandaskan paham keagamaan atau berbasis pada
komunitas etnis tertentu. Di sisi lain, aspirasi dari kelompok buruh,
petani, nelayan, perempuan, kepentingan dunia usaha atau
pemerhati pembangunan berkelanjutan tak pernah punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tak satu pun gerakan
aspirasi dari kelompok-kelompok itu dianggap penting saat Pilkada
2006, ataupun ketika masa pembentukan partai politik lokal.
Sungguh langka pula menemukan solidaritas yang mengakar luas,
atas dasar kepentingan dan opini warga negara terhadap kepentingan publik (bukan kepentingan segelintir orang). Baru-baru ini,
upaya mendirikan organisasi yang memperjuangkan kepentingan,
kebudayaan dan agama malah dilaksanakan berdasarkan perintah
dari Partai Aceh. Tujuannya, membentuk konstituen politik yang
solid, dengan mengacu pada kerangka yang dibuat oleh para
pimpinan lembaga adat yang dominan.
Hasil Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009
turut mendukung kesimpulan-kesimpulan ini. Dalam penutup Bab
9, Dara Meutia Uning bersama Törnquist dan tim lokal yang terdiri
dari para para aktivis-peneliti, menganalisis kampanye dan hasil
Pemilu. Di permukaan, Aceh mungkin pantas dipuji untuk
pencapaian dua hal: stabilitas serta kerjasama solid antara Partai
Aceh, di bawah para mantan tetua GAM dan Presiden Yudhoyono
dengan Partai Demokratnya. Namun jika dikaji lebih mendalam,
kemenangan bersama yang keduanya raih dalam pemilihan legislatif
di tingkat provinsi; serta dipermalukannya partai-partai politik
lokal non-GAM (yang tidak mendapatkan apa pun, selain satu kursi
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 55
untuk partai PDA, yang berbasis para ulama, lihat Bab 7); dan
sejumlah kemenangan partai nasional yang berbasis di Jakarta;
secara de facto membuktikan kembalinya bentuk kesepakatan
pembagian kekuasaan antara GAM dan pemerintah Indonesia.
Padahal, sebelumnya ide itu ditolak mentah-mentah oleh GAM di
Helsinki. Saat itu, penolakan oleh anggota tim perunding GAM
yang reformis, yang didukung pula oleh Ahtisaari, justru
mendorong ke arah terciptanya kesetaraan politik dan memberi
kesempatan yang adil bagi semua pihak, untuk berpartisipasi
melalui partai politik lokal. Sikap inilah yang memuluskan proses
perdamaian melalui jalur demokrasi.
Selain itu, kembalinya predatory economics, lemahnya regulasi,
serta minimnya upaya bersama antara lembaga donor dan
pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi negara pembangunan yang demokratis, bukan isu-isu utama dalam Pemilu.
Di satu sisi, blok demokrasi semakin diperlemah. Sementara itu, di
sisi lain, blok yang terdiri atas pimpinan GAM yang reformis dan
para aktivis masyarakat sipil ini juga tak solid. Sebaliknya, di saat
bersamaan, Partai Aceh terus menguat. Situasi itulah yang
akhirnya membawa kemenangan mutlak Partai Aceh bersama
sekutu barunya di Jakarta, Presiden Yudhoyono dan Partai
Demokrat. Sementara itu, partai-partai lokal non-GAM, termasuk
kelompok yang reformis dan pro-demokrasi, akhirnya tak memiliki
perwakilan di parlemen. Gambaran serupa juga terjadi di badan
legislatif kabupaten/kota.
Partai SIRA (dengan massa yang mengakar di kalangan
gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pimpinan
GAM yang reformis), serta PRA (yang berusaha memperluas
konstituen, di luar kalangan mahasiswa radikal dan masyarakat
sipil) menjadi bulan-bulanan intimidasi, karena dianggap kelompok
mahasiswa yang membangkang. Perlakuan ini mengesampingkan
pentingnya persatuan di kalangan partai politik lokal. Tak dapat
56 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dipungkiri, partai-partai yang berpihak pada kepentingan rakyat
itu juga memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu
juga turut menyebabkan kekalahan telak yang mereka derita. Partaipartai tersebut minim pemahaman akan budaya politik tradisional,
kurang menunjukkan alternatif kebijakan yang punya potensi
untuk sukses, dan tak memiliki konstituen yang terorganisir, di
luar kelompok aktivis yang mereka miliki. Gambaran tersebut mirip
dengan situasi Indonesia di era pasca-kolonial –termasuk di akhir
1940-an, saat pemilihan umum tahun 1955 dan ketika rezim Soeharto
runtuh. Persoalannya, representasi demokrasi yang murni mencerminkan aspirasi rakyat, tak hanya bertumpu pada kebebasan,
pendirian partai politik, dan pelaksanaan pemilihan umum.
Perwakilan rakyat yang murni itu juga harus didukung dengan
regulasi yang mengatur kepentingan bisnis, kemampuan politik
rakyat, dan keberadaan saluran-saluran baku dalam proses
demokratisasi, yang menjunjung partisipasi rakyat, serta partisipasi
organisasi massa berbasis kepentingan dan organisasi yang fokus
pada isu tertentu.
Yang memprihatinkan, kesepakatan pembagian kekuasaan
antara GAM dan pemerintah Indonesia, yang sempat ditolak di
Helsinki, kini malah menjadi kenyataan. Pembagian kekuasaan
tersebut mengorbankan kesepakatan mendasar tentang terciptanya
kesetaraan politik dan pemberian kesempatan yang adil bagi semua
pihak untuk berpartisipasi dalam partai-partai politik lokal. Di sisi
lain, harapan kelompok pro-demokrasi di Indonesia pun akhirnya
pupus. Sebelumnya, mereka berharap, pemberian peluang bagi
partai politik lokal akan menjadi contoh bagi upaya membangun
representasi politik yang sungguh-sungguh mencerminkan aspirasi
akar rumput, dalam konteks Indonesia yang lebih luas. Perilaku
para pemenang pemilu ternyata mengikuti berbagai praktek politik
‘normal’ khas Indonesia, yang diwarnai dengan klientilisme orang-orang berpengaruh, populisme berbasis budaya, dan politisasi
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 57
partai terhadap pelbagai kelompok dan gerakan rakyat.
Meski begitu, proses demokratisasi tetap berlanjut.
Bagaimanapun, melonjaknya popularitas yang pernah dicapai
kandidat independen dukungan KPA dan SIRA dalam pemilihan
gubernur 2006, yang mencapai hingga ke wilayah di luar basis
GAM, tak mungkin tertandingi oleh Partai Aceh saja. Prestasi itu
takkan bisa berulanga, kendati Gubernur Irwandi memberi
dukungan penuh pada partai itu dalam pemilihan gubernur selanjut
pada 2011. Tentunya, Irwandi perlu mempertimbangkan situasi ini
dengan matang, jika dia ingin membangun kepemimpinan eksekutif
yang efektif dan kuat pada periode jabatan kedua.
Ditinjau secara keseluruhan, para pemimpin yang kini
merengkuh hegemoni politik itu, tak lagi bisa menyalahkan pihakpihak lain atas berlanjutnya persoalan dalam pemerintahan dan
pembangunan. Berkembangnya kritik tanpa henti lambat laun akan
membuat rakyat semakin frustrasi, karena diabaikannya representasi
yang demokratis, demi menyalurkan ketidakpuasan rakyat, dan
mendorong perubahan. Misalnya, peraturan perundang-undangan
yang berlaku sekarang tak memperbolehkan calon independen
berkompetisi dalam Pilkada mendatang. Partai Aceh milik GAM
adalah satu-satunya partai lokal yang bisa mengajukan calon dalam
pilkada mendatang, berkat proporsi suara yang cukup besar di
pemilu legislatif lalu. Selain PA, tetap tak ada ruang tambahan bagi
perwakilan langsung dari organisasi-organisasi bentukan warga
negara, atau perwakilan tak langsung dari organisasi massa yang
memperjuangkan kepentingan atau isu-isu tertentu. Selain itu,
masalah keterwakilan Aceh di tingkat nasional juga tetap tak
terpecahkan. Pasalnya, partai politik lokal hanya bisa bersaing di
pemilihan umum tingkat daerah. Supaya partai politik lokal yang
tak berafilisasi dengan partai politik nasional tidak kehilangan
kesempatan, dan juga terhindar dari upaya membangun aliansi
pragmatis (seperti kasus Partai Aceh dan Partai Demokrat di bawah
58 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Presiden Yudhoyono saat ini); maka dibutuhkan aliansi demokratis
antara seluruh elemen di Indonesia.
Akhirnya, bagaimana argumentasi tentang demokrasi dan
perdamaian dapat menjawab munculnya berbagai persoalan, dalam
upaya pengembangan demokrasi, yang lebih dulu fokus pada
pelaksanaan pemilihan umum, pengajuan calon independen dan
partai politik, ketimbang mengutamakan organisasi-organisasi
berbasis isu dan kepentingan? Perkembangan yang terjadi jelas
memperlemah tesis liberal. Namun, perkembangan tersebut juga
kurang bisa mendukung tesis ‘institutions first’. Sebab, tesis itu tak
bisa menjelaskan bagaimana organisasi yang berbasis kepentingan
atau organisasi massa berbasis isu tetap bisa dikembangkan setelah
berbagai terobosan dalam demokratisasi di Aceh. Tesis ‘pendekatan
transformasi’ tampaknya lebih mampu menjelaskan fenomena yang
ada. Sebab, pendekatan transformasi menekankan perlunya keberadaan kelompok dan gerakan demokrasi, untuk membingkai
proses transisi dari konflik bersenjata menuju resolusi konflik yang
demokratis, melalui partisipasi lebih luas dalam pemerintahan.
Sayangnya, seperti yang diketahui, kalangan reformis di Aceh
perlahan tak lagi menghiraukan transformasi politik yang berorientasi pendekatan sosial demokrat itu.
Kesimpulan
Mencermati berbagai bukti empiris dan analisis dari berbagai
teori dan perbandingan aneka perspektif dalam buku ini, tampaknya
tak satu pun argumentasi utama tentang perdamaian dan
demokrasi, sanggup memberikan penjelasan memadai. Baik
penjelasan tentang proses transisi di Aceh dari konflik dan bencana,
menuju perdamaian dan rekonstruksi melalui proses demokratisasi
yang konsisten. Maupun penjelasan tentang berlanjutnya persoalan
dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, sangat dibutuhkan
kombinasi berbagai macam pandangan yang mendalam, agar dapat
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 59
memperoleh kesimpulan yang tegas. Selain itu, beragam pandangan
itu bisa menghasilkan kontribusi mendasar dalam berbagai diskusi,
yang membahas tentang solusi yang bisa dicapai.
Penekanan pendekatan liberal tentang perlunya pemberian
kebebasan yang dini, pemilu dan sistem kepartaian yang terbuka,
telah terbukti dengan jelas. Jatuhnya rezim Indonesia yang
autokratik, pelaksanaan desentralisasi, dan semakin luasnya ruang
bagi kritik serta inisiatif dari kalangan reformis, media, dan
kelompok-kelompok masyarakat serta komunitas internasional,
turut memelihara proses perdamaian. Di satu sisi, problem
penyalahgunaan kekuasaan kini telah menjadi sorotan publik.
Namun, tidak demikian halnya dengan penyelesaian konflik etnis,
agama, dan lainnya. Kendati demikian, berbagai faktor lain secara
berkelanjutan terus menerus memberi dukungan agar proses
liberalisasi semakin produktif, atau mampu memelihara proses
perdamaian, melalui upaya membatasi atau memperluas upayaupaya demokratisasi.
Kebijakan liberalisasi dan desentralisasi di Indonesia
sebelumnya tak terlalu produktif bagi Aceh, hingga kebijakan itu
akhirnya dibakukan di bawah politik perdamaian Yudhoyono dan
Kalla, yang dilaksanakan melalui perwujudan ‘stabilitas’ ekonomi
dan politik serta kontrol teritorial terhadap militer. Gagasan tentang
identitas politik Aceh yang dikonstruksi para gerilyawan menghambat berkembangnya solidaritas etnis dan agama. Selain itu,
kekhawatiran akan mewabahnya korupsi dan penyalahgunaan
wewenang pasca-tsunami, berhasil dicegah dengan berbagai
perangkat peraturan, ketimbang diatasi melalui kebijakan neoliberalisme. Apakah tesis ‘institutions first’ kemudian terbukti melalui
dinamika fenomena di atas?
Sebagian besar penjelasan tesis itu terbukti, jika Yudhoyono
dan Kalla berhasil menahan laju proses demokratisasi di era pasca
Soeharto, yang awalnya sempat membuka kesempatan dilaksana-
60 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kannya kebijakan desentralisasi dan diberlakukannya peraturan
anti korupsi; dan apabila kemenangan militer maupun konstruksi
identitas politik para gerilyawan menyebabkan terlaksananya
prinsip-prinsip kewarganegaraan dan penegakkan hukum. Selain
dinamika-dinamika politik tersebut, meningkatnya predatory practices seiring dengan berkurangnya kehadiran pihak asing; serta
kemenangan para bekas gerilyawan dalam pemilu—bisa saja
membenarkan sebagian penjelasan tesis ‘institutions first’.
Tapi, justru argumentasi pendekatan transformasi yang
berhaluan sosial-demokrat, tentang perbaikan kondisi melalui
upaya perluasan demokrasi terlihat paling sesuai menjelaskan
berbagai kemajuan di Aceh. Jadi, kelompok yang lebih berorientasi
pada politik adalah kelompok yang mampu menciptakan perbedaan,
bukan masyarakat sipil berorientasi demokrasi liberal. Negosiasi
dan pedoman pelaksanaan perdamaian Helsinki jauh lebih inklusif
dan lebih berorientasi politik, daripada proses perundingan yang
hanya terbatas di kalangan elit, dengan iming-iming insentif
ekonomi (economic carrot driven), seperti yang terjadi di Sri Lanka.
Keberhasilan di awal pelaksanaan pedoman perdamaian yang
demokratis itu, tercapai berkat kemampuan berpolitik para
gerilyawan dan aktivis masyarakat sipil di lapangan untuk terlibat
dalam gerakan politik terorganisir dan menang dalam pemilu. Hasil
ini sangat bertolak belakang dengan pembentukan demokrasi liberal pada umumnya, dan sangat berbeda dengan pengalaman
daerah lainnya di Indonesia.
Jadi, perdamaian di Aceh bisa tercapai dan terkonsolidasi,
bukan melalui upaya untuk ‘mengelola’ dan ‘menyelesaikan’
konflik, melainkan melalui upaya transformasi medan pertempuran
militer menjadi arena pertarungan politik yang berorientasi pada
kepentingan publik, dan berdasarkan prinsip kesetaraan hak, serta
partisipasi yang lebih luas. Akibatnya, proses peacebuilding
berkembang jauh melampaui proses liberalisasi yang terbukti
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 61
kurang sukses, dengan menggunakan beberapa elemen politik
‘sosial-demokrat’. Elemen politik sosial demokrat itu lebih
mengandalkan identitas politik dan organisasi, daripada menggunakan inisiatif warga yang polisentrik dan berorientasi pasar.
Penggunaan elemen politik sosial demokrat itu menggabungkan
konsep konstitusionalisme dengan kedaulatan rakyat dan
keterlibatan berbagai aktor, sebagai sarana untuk mengubah
konflik. Proses ini diuntungkan pula oleh adanya pembatasan yang
luas dan pengaturan kekuatan koersif dan kekuasaan ekonomi
dalam pasar. Yang terpenting, kebijakan tersebut mendukung
keterlibatan yang luas bagi semua aktor, serta potensi kemampuan
sosial dan politik dari kalangan pro-demokrasi, dan gerakan politik
lainnya. Singkatnya, terlaksananya perdamaian dan pembangunan
di Aceh, bagaimanapun, pada awalnya terwujud berkat adanya
demokrasi.
Persoalan utama dalam pendekatan transformasi yang
berorientasi sosial demokrat ini adalah kemerosotan dalam tata
kelola pemerintahan dan politik yang demokratis, sejak kemenangan
fantastis Pilkada 2006. Apakah Aceh akan terjerumus dalam
permasalahan yang sama, seperti pengalaman setiap masyarakat
pasca kolonial ketika mencoba menerapkan politik serupa, misalnya,
Timor Timur? Lazimnya, jawaban standar atas dilema itu di Aceh
mengatakan, ‘masalah itu tak terelakkan dalam periode transisi’,
Tak bisa dipungkiri, korban kekerasan yang telah menderita selama
periode konflik dan bencana perlu memperoleh perhatian utama
agar kelak mampu kembali ikut serta dalam kehidupan sosial,
politik, dan ekonomi. Namun, apakah upaya tersebut telah
terstruktur dengan solid dan memadai dalam bingkai pelaksanaan
demokrasi yang terus menerus diperbaiki, seperti yang awalnya
tergambar dan dimulai dari kesepakatan perdamaian di Helsinki?
Sudah jelaskah awal dan akhir dari proses transisi yang berjalan?
Sungguh disayangkan, sejumlah metode dan praktek dalam
62 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pelaksanaan transisi (ditambah minimnya keterlibatan pihak asing
dalam masalah ini) ternyata kemudian menimbulkan persoalan baru
dalam tata kelola pemerintahan.
Jika kemerosotan dalam tata kelola pemerintahan dan politik
yang demokratis tersebut tak terhindarkan karena memburuknya
situasi, maka penjelasan tesis ‘institutions first’ lebih bisa dipercaya.
Walaupun pendekatan ini kurang bisa menjawab persoalan tentang
bagaimana lembaga penegakan hukum, kemampuan negara, serta
keberadaan organisasi berbasis kepentingan—yang kira-kira
mampu mencegah penurunan kualitas demokrasi itu—bisa
terbentuk secara efektif di Aceh, apabila para pemimpinnya justru
mengekang demokratisasi. Sebaliknya, jika kegagalan kelompok
reformis lebih diakibatkan oleh dinamika politik yang berlangsung,
maka tesis ‘pendekatan transformasi’ memberi jawaban tentang
perlunya jalur alternatif yang demokratis. Argumentasi pendekatan
ini adalah demokratisasi di Aceh secara umum hanya mengandalkan
institusi demokratis yang disepakati dalam perundingan Helsinki:
pengajuan calon independen dalam Pilkada 2006 dan pendirian
partai politik lokal. Struktur komando GAM yang lama dan
kelompok aktivis pun akhirnya berhasil mereguk manfaat dari
kondisi yang terbangun dalam situasi yang demokratis itu.
Namun, setelah pemilihan bupati/walikota, tak ada upaya lanjutan
untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengembangan
saluran demokrasi lainnya, untuk mengarahkan partisipasi rakyat,
serta menjamin keterwakilan atas pelaksanaan kepentingan dan
penanganan isu-isu tertentu, seperti yang dianjurkan oleh pendekatan transformasi. Boleh dibilang, dewasa ini, persoalan tersebut
tak terlalu dipedulikan di Aceh, maupun dalam pandangan
komunitas internasional. Tapi situasi itu ada kemungkinan untuk
berubah di kemudian hari.
Saat ini, siapa yang akan mendorong politik transformatif
semacam itu dan bagaimana caranya? Kajian lanjutan melalui
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 63
perspektif komparatif tak pelak sangatlah penting, dan perdebatan
masih akan terus berkembang. Kemunduran yang terjadi barubaru ini—dari kesetaraan politik menuju pembagian kekuasaan—
adalah problem yang paling serius. Situasi inilah yang menunjukkan betapa sangat dibutuhkannya upaya mengembangkan dan
memperluas keterwakilan demokratis yang inklusif untuk
melengkapi pelaksanaan sistem pemilu, serta mencegah upaya
siapapun yang ingin memonopoli sistem tersebut.
Di sisi lain, menjelang penerbitan edisi ini, berbagai perubahan
pun terjadi di Aceh, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada pada
2011. Perubahan tersebut sedikit-banyak memberikan secercah
harapan, kendati proses demokratisasi di Aceh membutuhkan usaha
yang lebih keras dari berbagai elemen pro-demokrasi. Pembahasan
dan analisis mengenai situasi terkini di Aceh akan dituangkan
dalam bagian post-script, yang menjadi penutup buku ini.
64 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan Akhir)
1
Naskah bab ini telah ditulis dan diperbaharui sejak Desember
2004 berbarengan dengan penelitian dan dukungan bagi
pengembangan demokrasi di Aceh. Sejumlah kolega, para aktivis
dengan pemikiran dan renungan mendalam, serta berbagai kawan
telah banyak berkontribusi, baik memberikan bantuan, komentar,
maupun nasehat. Sungguh mustahil untuk menyebutkan nama
mereka satu persatu, dan beberapa di antara mereka tidak bisa
disebutkan namanya—namun beribu terima kasih untuk kalian
semua! Komentar-komentar berharga atas versi terakhir naskah
ini diberikan oleh Teresa Birks dan Kristian Stokke, serta Ed
Aspinall, Shadia Marhaban, M. Nur Djuli, Gerry van Klinken, Gyda
Sindre, juga para peserta workshop tentang Aceh oleh EUROSEAS
di Naples 2006 dan beberapa seminar di Indonesia, Sri Lanka dan
Norwegia.
2
Isu-isu ini akan didiskusikan lebih jauh di Bab 4. Mengenai
dinamika dalam konflik di daerah lihat juga van Klinken (2007)
dan Aragon (2007), serta tentang persoalan korupsi di Poso lihat
ICG (2008a). Saya juga melakukan wawancara dengan para aktivis
lokal pro-demokrasi di Palu, Poso, dan Tentena pada Januari 2007
dan di Maluku pada April 2007.
3
Untuk ringkasan dari bagian yang terakhir ini, lihat Paris (2004)
dan Jarstad dan Sisk (2008).
4
Tiada kasus yang sempurna. Tidak ada kondisi khusus yang
mendukung demokrasi dan perdamaian di Aceh, jika dibandingkan, misalnya, dengan Sri Lanka dan daerah konflik lainnya di
Indonesia. Segala faktor yang lazimnya dianggap negatif, juga
terdapat di Aceh: institusi administrasi dan politik yang lemah,
pengenalan kebebasan sipil dan politik yang dini, meluasnya
identitas etnis dan agama, dan pemilihan umum yang instan.
Bagaimanapun, tsunami adalah salah satu faktor ‘eksternal’ yang
penting. Tapi, bencana itu tak serta merta membuat Aceh sebagai
kasus khusus. Sebab, seperti yang akan dipaparkan kemudian,
pengaruh utama dalam proses perdamaian tidak terpisahkan dari
berbagai dinamika politik, yang merupakan basis penjelasan dari
argumentasi yang ada. Selain itu, tak pelak, banyak penelitian
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 65
5
6
7
internasional yang telah membahas tentang peran demokratisasi
dalam rangka pelaksanaan kesepakatan damai. Walaupun periode
damai di Aceh tak begitu jelas ketika berlangsung jeda kemanusiaan
dan tercapainya kesepakatan damai pada 2000, 2002, dan 2005.
Kendati begitu, Aceh, baik dahulu dan maupun sekarang adalah
bagian Indonesia; dan periode setelah Soeharto sebaiknya
dianggap sebagai sebuah proses demokratisasi dan penciptaan
perdamaian (peace building), dengan segala pasang surutnya.
Lagipula, segala argumentasi dan pemahaman akan pentingnya
mengembangkan demokrasi begitu kesepakatan damai ditandatangani, yang dikemukakan di periode-periode awal proses damai,
akan berguna pula bagi perjanjian damai tersebut (Jarstadt dan
Sisk 2008 Bab 1 dan 241f). Karena itu, Aceh tetap menjadi kasus
penting dalam pembahasan mengenai validitas argumentasi yang
mengkaji perdamaian dan demokrasi, serta dalam pengajuan
rekomendasi bagi pelaksanaan perdamaian dan demokrasi, dalam
bingkai kerja yang kontekstual.
Korelasi antara kekerasan dan institusi demokrasi, seperti kebebasan dan pelaksanaan pemilihan umum, umumnya menyangkut
kerangka pemikiran tentang perebutan akan kontrol atas teritori
atau penduduk. Perebutan tersebut harus diselesaikan dalam
kerangka penegakan hukum. Dan demokrasi, di sisi lain, tetap bisa
dikembangkan (Carothers 2007a: 21). Yang paling membedakan,
seperti yang sudah disebutkan, kesepakatan menyangkut
penegakan aturan hukum dan pelaksanaan demokrasi, yang juga
menentukan kebijakan di masa depan, adalah komponen vital
dalam perundingan tentang sengketa wilayah, sebelum
kesepakatan damai ditandatangani dan dilaksanakan (Jarstad dan
Sisk 2008: Bab 1 dan 241 f).
Beetham 1999; untuk diskusi yang lebih terperinci lihat Priyono
et.al. 2007, Samadhi et.al. 2008.
Ini bukan berarti tak ada cara untuk mengkombinasikan kedua
aspek fundamental dalam state building itu, tanpa mengesampingkan aspek demokrasi. Hak-hak komunal, misalnya, dapat
dibatasi pada persoalan publik yang spesifik. Contohnya, hakhak minoritas tertentu untuk menerapkan hukum adat mereka
66 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
dalam melindungi hutan dan sumber daya air, yang fundamental
bagi kebudayaan dan kehidupan mereka. Selain itu, kelompok
komunal juga adakalanya menuntut pemenuhan hak sipil dan
politik yang sama seperti kelompok lainnya (dan menolak
perlakuan istimewa). Misalnya, seperti gerakan hak-hak sipil di
Amerika, Kongres Nasional Afrika di Afrika Selatan, serta
kelompok progresif dari kelompok kasta yang tersubordinasi di
negara bagian Kerala di India.
Termasuk Kampanye Inggris dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia (TAPOL) dan para ilmuwan Indonesia yang radikal seperti
George Junus Aditjondro.
Bagian tersulit adalah meyakinkan para politisi bahwa persetujuan parlemen tidak dibutuhkan sebelum penandatanganan
MoU, karena Aceh merupakan bagian dari Indonesia, dan karena
itu, bukan merupakan persoalan Internasional (Kesepakatan 2008).
Untuk pernyataan-pernyataan mutakhir, lihat the Jakarta Post 8
April 2007 (‘Peaceful solution to conflict cheaper: Kalla’), 17 Januari
2008 (‘Prosperity the goal, not democracy’, 16 Juni 2008 ‘Kalla
slams inefficient poll system,’ 2 September 2008 ‘Vice President
pushes for simplified political system’).
Stokke dan Uyangoda 2010.
Satu hal yang membedakan adalah dukungan yang cukup luas di
Indonesia untuk penanganan secara militer untuk mengatasi
masalah di Aceh, lenyap begitu tsunami terjadi. Billon dan
Waizenegger 2007:419
Lihat fn. 10.
Husain 2007 dan percakapan dengan Bakhtiar Abdullah, Juha
Christensen, M. Nur Duli dan Shadia Marhaban.
Penjelasan ini berdasarkan refleksi diri para fasilitator dalam
diskusi seminar, serta pandangan yang dipaparkan oleh Professor Jayadeva Uyangoda dan Kristian Stokke.
Rangkaian peristiwa yang didiskusikan dalam sub-bagian ini
termaktub dalam Aspinall 2005, 2008, ICG 2005, 2006, 2007,
Kingsbury 2006, Merikallio 2006 dan Miezner 2007. Sedangkan
analisis dihimpun berdasarkan buku catatan saya sendiri dalam
upaya mendorong kelompok pro-demokrasi di Aceh pada waktu
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 67
17
18
19
20
21
22
23
24
25
itu, serta percakapan dengan sejumlah aktor-aktor yang terlibat
(beberapa di antaranya disebutkan dalam fn. 15; sedangkan yang
lain, khususnya adalah Taufiq Abda, Aguswandi, Akhiruddin,
Damien Kingsbury (juga disampaikan melalui surat pada 12 April
2006), Juanda Djamal, Jan Hoddan, Munawar Liza, Muhammad
Nazar, Erwin Schweissheim, Otto Syamsuddin.
Heiduk 2006: 18
Mereka dibantu oleh Damien Kingsbury C.f. laporan awalnya di
Jakarta Post, 24 Januari 2005. Hubungan ini membuat delegasi Indonesia jengkel karena tengah berusaha membangun kepercayaan
dengan para pimpinan senior GAM Malik Mahmud dan Zaini
Abdullah. Hamid 2007: Ch 16 dan 17.
Salah satu pelopor yang paling menonjol adalah Jan Hoddan dari
Olof Palme International.
Wawancara dengan para aktivis, para pimpinan, para ahli dan
intelektual di Banda Aceh pada bulan Januari dan Desember 2007,
Maret dan November 2008, Februari, Juni dan Agustus 2009, Oslo
April 2008.
Aspinall 2008, 2009, Barron dan Burke 2008, Frodin 2008, dan Large
2008. Saya juga melakukan wawancara dengan para pekerja
operasi tanggap darurat dan pembangunan yang namanya tidak
bisa disebutkan.
Lihat fn. 21.
Fn. 21.
Yang mengherankan, bahkan sebuah kelompok di Indonesia
dengan reputasi ternama (dengan dukungan yang baik oleh donor internasional), melalui proyek yang bertujuan untuk membina
keterlibatan masyarakat sipil dalam politik terorganisir,
meninggalkan kerjasama antar kelompok pro-demokrasi—yaitu
antara para pimpinan GAM yang reformis dan aktivis masyarakat
sipil—yang turut didukung oleh berbagai partai politik. Kelompok
tersebut lalu membatasi keterlibatan masyarakat sipil dan
mendukung partai Aceh (Penulis sempat memulai dan turut
memberi masukan tentang proyek itu. Keterlibatan penulis
kemudian berakhir ketika tujuan awalnya pun berubah)
ICG 2006: 3.
68 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
26
27
Lihat fn. 21.
Untuk melihat bagian sisanya dari paragraf ini, lihat fn. 21.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 69
Daftar Pustaka
Accord, 2008. ‘Compromising for Peace: An Interview with Jusuf
Kalla’, dalam Aguswandi dan Large, Judith (Ed.) Reconfiguring
Politics: the Indonesia-Aceh Peace process. London: Accord, www.cr.org/our-work/accord/aceh/compromising.php
Aragon, L.V., 2007. ‘Elite Competition in Central Sulawesi’, dalam
Nordholt, H. S. dan van Klinken, G (Ed.) Renegotiating Boundaries. Local Politics in Post-Soeharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
Aspinall, E., 2005. The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for
Peace in Aceh? Washington DC: East-West Center. Policy Studies 20
Aspinall, E., 2005a. Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia. Stanford: Stanford University Press
Aspinall, E., 2008. Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Stanford: Stanford University Press.
Aspinall, E., 2009. ‘Combatants to Contractors: The Political
Economy of Peace in Aceh’, SEAP Indonesia 87, April.
Aspinall, E., 2010. ‘The Irony of Success’, Journal of Democracy, Vol.
21:2, April 2010.
Aspinall, E., dan Crouch, H. 2003. The Aceh Peace Process: Why it
Failed. Washington DC: East-West Center. Policy Studies 1.
Barron, P., 2008. ‘Managing the Resources for Peace: Reconstruction and Peace building in Aceh’, dalam Aguswandi dan Large,
Judith (Ed.) Reconfiguring Politics: the Indonesia-Aceh Peace process. London: Accord, www.c-r.org/our-work/accord/aceh/
compromising.php
Barron, P dan Burk, A., 2008. Supporting Peace in Aceh: Development
Agencies and International involvement. Policy Studies, No. 47.
Washington dan Singapura: East-West Center dan ISEAS.
Bayart, J. F., 1999. The Criminalization of the state in Afrika. London:
International African Institute bekerja sama dengan J. Currey,
Oxford; Bloomington. Indiana University Press.
70 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Beetham, D., 1999. Democracy and Human Rights. Oxford: Polity Press.
Berman, S., 2006. The Primacy of Politics: Social Democracy and the
Making of Europe’s Twentieth Century. New York: Cambridge
University Press.
le Billon, P. dan Waizenegger, A. (2007): ‘Peace in the wake of disaster? Secessionist conflicts and the 2004 Indian Ocean tsunami’,
Transactions of the Institute of British Geographers, Volume 32,
Nomer 3, Juli 2007 , pp. 411-427(17)
Carothers, T., 2007. ‘How Democracies Emerge. The “Sequencing”
Fallacy’. Journal of Democracy,18(1).
Carothers, T., 2007a. ‘Misunderstanding Gradualism’. Journal of
Democracy,18(3).
DEMOS, 2005. Executive Report from Demos’ 2nd Round All Indonesia
Democracy Survey (dengan ringkasan data yang terpisah) (Olle
Törnquist, A. E. Priyono et. al.). Jakarta: DEMOS, 20 Januari
2005.
Esping-Andersen, G., 1988. Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power. Princeton. N.J: Princeton University Press.
Frödin, L., 2008. ‘The Challenges of Reintegration in Aceh’, dalam
Aguswandi dan Large, Judith (Eds.) Reconfiguring Politics: the
Indonesia-Aceh Peace Process. London: Accord, www.c-r.org/ourwork/accord/aceh/ reintegration.php, [09/09/2008]
Georege, A. L. dan Bennett, A. (2005): Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, Cambdrige, Mass: MIT Press.
Harriss, J., Stokke, K. dan Törnquist, O. (eds), 2004. Politicising Democracy, The New Local Politics of Democratisation. Houndmills,
Basingstoke: Palgrave.
Harriss-White, B., 2003. India Working: Essays on Society and Economy.
Cambridge: Cambridge University Press.
Heiduk, F., 2006. Province of Aceh/Indonesia. Berlin: Friedrich Ebert
Stiftung. Series of country-related conflict analyses.
Huntington, S. P., 1965. Political Development and Political Decay.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 71
World Politics, 17(3).
Huntington, S. P., 1968. Political Order in Changing Societies. New
Haven: Yale University Press.
Husain, F. 2007. To See the Unseen. Scenes Behind the Aceh Peace Treaty.
Jakarta: Health Hospital.
ICG (International Crisis Group), 2005. Aceh: A New Chance for Peace,
Jakarta dan Brussels: Asia Briefing 40, 15 Agustus 2005.
ICG, 2006. Aceh’s Local Elections: The Role of the Free Aceh Movement
(GAM), Jakarta dan Brussels: Asia Briefing 57, 29 November.
ICG, 2007. Indonesia: How GAM Won in Aceh, Jakarta dan Brussels:
Asia Briefing 61, 22 Maret.
ICG, 2008. Indonesia: Pre-Election Anxieties in Aceh, Jakarta dan Brussels: Asia Briefing 81, 9 September.
ICG, 2008a. Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, Jakarta dan Brussels: Asia Briefing 75, 22 Januari.
Jakarta Post April 8, 2007 (‘Peaceful solution to conflict cheaper:
Kalla’), 17Januari 2008 (‘Prosperity the goal, not democracy’),
16 Juni 2008 (‘Kalla slams inefficient poll system’) dan 2 September 2008 (‘Vice President pushes for simplified political system’).
Jarstad, A. K. dan Sisk T. D. (eds.) (2008): From War to Democracy.
Dilemmas of Peacebuilding. Cambridge: Cambridge University
Press.
Kingsbury, D., 2005. ‘Aceh’s disaster could herald political change’,
The Jakarta Post 01/24/ 2005.
Kingsbury, D., 2006. Peace in Aceh. A Personal Account of the Helsinki
Peace Process. Jakarta/Singapura: Equinox Publishing.
Kingsbury, D. dan McCulloch, L., 2006. ‘Military Business in Aceh’,
dalam Reid, Anthony (Ed.) Verandah of Violence. The Background
to the Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Klinken, G. van, 2007. Communal Violence dan Democratization in Indonesia. London, dan New York: Routledge
72 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
van Klinken, H van 2009. ‘Patronage Democracy in Provincial Indonesia’, in Törnquist, O, Webster, N, dan Stokke, K, (Eds),
Rethinking Popular Representation. Palgrave.
Lane, M. 2008. Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto,
London and New York: Verso New Left Books.
Large, J. 2008. ‘The Challenge of Hidden Economies and Predation
for Profit’, dalam Aguswandi dan Large, Judith (Eds.)
Reconfiguring Politics: the Indonesia-Aceh Peace process. London:
Accord,www.c-r.org/our-work/accord/aceh/compromising.php
Mansfield, E.D. dan Snyder, J. (2007): ‘The Sequencing “Fallacy”,
Journal of Democracy, Vol. 18, No. 3.
McGibbon, R. 2006. ‘Local Leadership and the Aceh Conflict’, dalam
Reid, Anthony (Ed.) Verandah of Violence. The Background to the
Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Merikallio, K. 2006. Making Peace. Ahtisaari and Aceh. Juva: WS
Bookwell Oy.
Mietzner, M. 2007. ‘Local Elections and Autonomy in Papua dan
Aceh: Mitigating or Fueling Secessionism?’ SEAP Indonesia, pp.
1 - 39.
Miller, A. M., 2009. Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta’s
security and autonomy polices in Aceh. London: London dan
New York: Routledge.
Nordholt, H. S. dan van Klinken, G. (eds.), 2007. Renegotiating Boundaries. Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
Paris, Roland, 2004. At War’s End: Building Peace After Civil Conflict.
Cambridge: Cambridge University Press.
Priyono, A.E, Samadhi W.P , Törnquist, O., bersama Birks, T. dan
tim Demos, 2007. Making Democracy Meaningful. Problems and
Options in Indonesia. Jakarta, Jogjakarta dan Singapura: Demos,
PCD Press, ISEAS publishing house.
Reid, A. (ed.), 2006. Verandah of Violence. The Background to the Aceh
Problem. Seattle: University of Washington Press.
PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN 73
Rocamora, J., 1994. Breaking Through - The Struggle within the
Communist Party of the Philippines Manila: Anvil.
Samadhi, W. P. dan Warouw, N. J. (eds), 2008. Democracy Building on
the Sand. Advances and Setbacks in Indonesia. Report from the 2nd
Demos’ National Expert-Survey. Jakarta: Demos, Jogjakarta: PCD
Press.
Schulze, K. E., 2004. The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a
Separatist Organization, Washington DC: East-West Center.
Policy Studies 2.
Schulze, K. E., 2005. ‘Peace in Aceh and the Challenges Ahead’.
Tempo 25 Juli.
Schulze, K. E., 2006. ‘Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976 - May 2004’, dalam
Reid, Anthony (Ed.) Verandah of Violence. The Background to the
Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Stokke, K. Bersama dengan Sindre, G. dan Törnquist, O., 2008.
‘Conflict resolution and democratisation in the aftermath of
the 2004 tsunami. A comparative study of Aceh and Sri Lanka’,
PCD Journal, (http://www.pcd.ugm.ac.id/) Vol. 1:1 (2008).
Stokke, K. dan Uyangoda, J. (Eds) (2010): Liberal Peace in Question.
Politics of State and Market Reforms in Sri Lanka. Forthcoming.
Anthem.
Sulaiman, M. Isa, 2006. ‘From Autonomy to Periphery: A Critical
Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement’, dalam Reid,
Anthony (ed.) Verandah of Violence. The Background to the Aceh
Problem. Seattle: University of Washington Press.
Sulaiman, M. I. dan van Klinken, G., 2007. ‘The Rise and Fall of
Governor Puteh’, dalam Nordholt, H. S. dan van Klinken, G.
(Ed.) Renegotiating Boundaries. Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
Therborn, G., 1983. ‘The rule of capital and the rise of democracy’.
New Left Review 103.
74 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Törnquist, O., 1990. ‘Communists and Democracy in the Philippines’, dalam Economic and Political Weekly (Bombay) Vol XXVI,
No. 27-28 dan 29, 1991. Juga terbit dengan judul Democracy
and the Philippine Left, dalam Kasarinlan (University of the Philippines) Vol 6, No 1-2, 1990.
Törnquist, O., 2000. ‘Dynamics of Indonesian Democratisation’.
Third World Quarterly, 21(3), 383-423.
Törnquist, O., 2003. ‘Introduction: Floating Democrats’, dalam
Prasetyo, Stanley .A, Priyono, A.E., Törnquist, O., Indonesia’s
Post-Soeharto Democracy Movement. Jakarta: Demos.
Törnquist, O., Webster, N, dan Stokke, K, (ed.s), 2009. Rethinking
Popular Representation. Palgrave.
75
2
L ATAR B ELAKANG
DAN S ITU
ASI
ITUASI
DI A CEH
P OLITIK
Stanley Adi Prasetyo dan Teresa Birks
Sejak abad ke-16 dan ke-17, Nanggroe Aceh Darussalam
memiliki peran politik dan ekonomi strategis di
kepulauan Nusantara. Selain merupakan salah satu
kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara, Aceh juga
dikenal sebagai kerajaan dengan sektor perdagangan yang kokoh,
dengan lokasi di jalur perdagangan laut antara Turki, Timur
Tengah, India, dan Timur Jauh.
Pemberontakan dan perlawanan telah menjadi cara hidup
masyarakat Aceh sejak Belanda menyatakan perang terhadap
Kesultanan Aceh pada 1873. Namun, setelah peperangan selama
tiga dekade, Belanda tak kunjung berhasil menaklukkan Aceh.
Sementara itu, kuatnya sentimen anti-Belanda mendorong para
pemuka agama di Aceh menjalin aliansi dengan Jepang, jauh sebelum Jepang menginvasi Indonesia. Pada kurun 1945 hingga 1949,
perjuangan kemerdekaan akhirnya memicu revolusi sosial terhadap
76 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
para uleebalang. Dahulu para uleebalang, yang terdiri dari pemimpin
tradisional di Aceh itu, menjadi kaki tangan Belanda dalam
memerintah Aceh.
Selanjutnya, hubungan Aceh dan Indonesia penuh diwarnai
kekecewaan dan ketidakpuasan, perlawanan dan pemberontakan.
Pada 1953, Daud Beureueh mendirikan gerakan perlawanan bersenjata, Darul Islam. Meski menuntut pembentukan negara Islam,
gerakan ini tidak menghendaki kemerdekaan. Dan walaupn ketika
gerakan ini kemudian bisa dikalahkan, negara akhirnya memberikan status “Daerah Istimewa” kepada Aceh. Status tersebut
memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengontrol bidang
pendidikan, agama, dan hukum adat.
Namun, rezim yang kian sentralistik dan militeristik di bawah
Soeharto serta penemuan minyak dan gas pada 1971, meningkatkan
pembangunan sekaligus kesenjangan ekonomi di Aceh. Tidak
meratanya kesejahteraan sosial serta timpangnya distribusi keuntungan dari kekayaan sumber daya alam Aceh, ditambah faktor
ketidakpuasan lainnya, akhirnya melahirkan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) oleh Hasan di Tiro pada 1976. Pemerintah bergerak cepat
menindas gerakan ini, dan lantas membunuh serta memenjarakan
sejumlah pimpinan GAM. Pada 1979, di Tiro melarikan diri ke luar
negeri dan mendirikan pemerintahan Aceh di pengasingan.1
Para gerilyawan, yang juga alumni pelatihan militer di Libya,
akhirnya pulang ke Aceh pada penghujung 1980-an dan kembali
mengangkat senjata. Kali ini, dukungan masyarakat bertambah
luas. Militer kembali bertindak tegas, dan Aceh dinyatakan sebagai
Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1990. Setelah Soeharto jatuh
dan melahirkan periode reformasi, kebijakan DOM akhirnya dicabut
Agustus 1998. Namun, kebangkitan kembali GAM dan intensifikasi
operasi militer mengantarkan Aceh pada periode konflik berikutnya.
Pada periode inilah muncullah sejumlah organisasi masyarakat sipil
yang berpengaruh.
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 77
Rangkaian perundingan damai yang gagal, terjadi selama
kurun tahun 2000 hingga 2004 di bawah tiga pemerintahan berbeda.
Selama itu, Aceh mengalami dua kali status darurat militer, yang
kemudian dilanjutkan dengan status darurat sipil. Selanjutnya,
tampuk pemerintahan Indonesia berganti sekali lagi, dan tsunami
pun meluluh-lantakkan Aceh pada Desember 2004. Setelah berbagai
rentetan peristiwa itu, akhirnya proses perundingan damai di
Helsinki pada 2005, membawa harapan akan perdamaian yang lebih
abadi di Aceh.
Aceh di bawah kolonialisme Belanda
Pada 26 Maret 1873, pemerintahan kolonial Belanda
menyatakan perang terhadap Aceh. Pernyataan ini memulai periode
peperangan dan perlawanan yang panjang, hingga invasi Jepang
tiba di Aceh pada 1942. Invasi Jepang akhirnya memupus ambisi
pemerintah kolonial menguasai Aceh. Pada 13 Oktober 1880,
pemerintah kolonial Belanda sempat mengumumkan berakhirnya
perang. Namun, Belanda terpaksa jatuh bangun demi mempertahankan kendali atas daerah taklukan mereka itu. Peperangan
besar pun kembali berkobar pada 1883. Pada 1898, Mayor J.B van
Heutsz diangkat menjadi Gubernur Aceh dan melanjutkan operasi
militer untuk menaklukkan rakyat Aceh. Seiring dengan kebijakan
itu, Gubernur Aceh yang baru itu juga menerapkan kebijakan baru:
mengkooptasi para pemimpin tradisional yang memperoleh
kekuasaannya secara turun temurun, yakni para uleebalang.
Kelompok itu diharapkan dapat mendukung Belanda di wilayah
pedalaman.2
Pada 14 Januari 1903, setelah 30 tahun berperang, Sultan Aceh,
Tengku M. Daudsyah, mengirim surat kepada Van Heutsz, yang
menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah kolonial Belanda.
Namun, surat itu saja tak memuaskan Belanda. Sultan Aceh pun
ditangkap pada 1904 dan dibuang ke Jawa. Pada 1904, sebagian
78 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
besar daerah Aceh tampak telah berhasil dikuasai Belanda. Namun,
perlawanan bergerilya dalam lingkup terbatas masih berlanjut
hingga 1910. Aceh pun tak pernah sepenuhnya ditundukkan
Belanda.
Selama Perang Aceh, sekitar 50.000 hingga 100.000 rakyat Aceh
tewas dan satu juta orang menderita luka-luka. Pada masa itu,
perang telah membuktikan konsolidasi identitas orang Aceh:
menolak segala campur tangan pihak luar terhadap urusan dalam
negeri mereka. Di sisi lain, Perang Aceh telah menimbulkan
kerugian besar di pihak Belanda. Selain banyak nyawa yang
melayang di pihak Belanda, operasi militer di Aceh, disebut-sebut
sebagai penyebab bangkrutnya VOC, penyandang dana perang
tersebut.
Perang Aceh menyebabkan setidaknya satu generasi dari rakyat
Aceh menghabiskan seluruh hidupnya dalam situasi perang dan
perlawanan bersenjata terhadap Belanda (1873-1942). Tak terhitung
orang Aceh yang lahir, tumbuh dewasa, dan gugur sebagai martir.
Di kalangan mereka, termasuk pula para pahlawan ternama (baik
lelaki dan perempuan), seperti T. Nyak Hasan, Cut Meutia, Tengku
Cik di Tiro, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan
Mahmud Arifin (Tokoh-tokoh tersebut, dalam upaya pendirian
negara-bangsa Indonesia, diangkat sebagai simbol perlawanan antikolonial).
Aceh selama pendudukan Jepang
Pada 1939, sejumlah pemuka agama di bawah kepemimpinan
Mohammad Daud Beureueh mendirikan sebuah aliansi yang terdiri
dari para pemuka agama Islam, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh
(PUSA). Awalnya, aliansi itu bertujuan memajukan dan melindungi
agama Islam. Namun, PUSA kemudian semakin berkembang menjadi
gerakan anti-Belanda, dan sasaran pertama dari aksi perlawanan
mereka adalah kalangan uleebalang. PUSA juga berupaya membangun
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 79
aliansi dengan Jepang, melalui orang-orang Aceh yang tinggal di
Semenanjung Malaya, seperti Sahid Abu Bakar.
Di tahun 1941, Mayor Fujiwara Iwaichi dari Armada
kekaisaran Jepang mendirikan Fujiwara Kikan (F-Kikan), sebuah
unit operasi khusus yang bertugas memberi bantuan kepada
gerakan-gerakan anti-kolonial. F-Kikan pun mulai membangun
kontak dengan PUSA di Aceh. Pada 19 Februari 1942, atau beberapa
minggu sebelum Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, PUSA dan
F-Kikan melancarkan berbagai operasi sabotase terhadap Belanda.
Tanggal 11 Maret 1942, sehari sebelum tentara Jepang mendarat di
Aceh, F-Kikan dan PUSA berhasil merebut Banda Aceh. PUSA tak
hanya ingin mengusir Belanda dari Aceh, tetapi juga termotivasi
untuk menggeser kekuasaan uleebalang, yang selama ini disokong
Belanda (Santosa, 2006).
Namun, akibat munculnya berbagai kerusuhan, ditambah
dengan tak berpengalamannya para ulama dalam pemerintahan,
akhirnya mendorong Jepang menerapkan kembali kebijakan
Belanda, yaitu memerintah melalui para uleebalang. Hal serupa juga
diterapkan di daerah lainnya, seperti Sumatera Barat, Sumatera
Utara, dan Jawa. Di wilayah tersebut, kewenangan menjalankan
pemerintahan lebih diberikan pada pimpinan tradisional dan
kalangan elit yang berkuasa, daripada diberikan kepada kalangan
pemuka agama Islam.
Beberapa bulan berselang setelah Jepang menyerah kepada
Sekutu pada 15 Agustus 1945, kalangan ulama dan pendukungnya
menyerang kelompok uleebalang. Peristiwa ini acap disebut sebagai
Revolusi Sosial Aceh. Pada tahun 1946, sebagian besar kaum
uleebalang dibunuh atau dipenjarakan. Mereka yang selamat
kemudian dilucuti hak-hak tradisionalnya untuk selamanya. Hakhak tersebut, di antaranya, hak kepemilikan, dan kekuasaan sosialpolitik. Para ulama mengambil alih posisi tersebut, dan Islam
menjadi ideologi yang dominan di Aceh.
80 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Selain itu, revolusi sosial di Aceh kemudian juga memunculkan
berbagai kelompok milisi. Waktu itu, tiga kelompok senjata yang
paling berpengaruh di Aceh, di antaranya adalah Angkatan Pemuda
Indonesia (API), Laskar Mujahidin (Para Pejuang di Jalan Allah),
dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Dua kelompok yang disebut
terakhir dibentuk oleh para ulama. Kelompok-kelompok ini
menggunakan senjata hasil rampasan dari Jepang atau persenjtaan
yang secara sukarela diserahkan oleh tentara Jepang.
Perang revolusi dan kemerdekaan
Dua hari setelah Jepang menyerah, pada 17 Agustus 1945,
Republik Indonesia lahir setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh
Soekarno di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan dan berbagai upaya
Belanda untuk mengklaim kembali Hindia Belanda akhirnya
memulai Periode Perang Revolusi, yang berlangsung dari 1945
hingga 1950. Era revolusi ini marak dengan konflik kekerasan
antara kelompok tradisional yang berkolaborasi dengan Belanda,
yakni para penguasa tradisional dan pemimpin lokal (khususnya
di Sumatera) dan kelompok republik—yang juga melancarkan
perlawanan terhadap usaha pendudukan kembali oleh Belanda.
Pada Desember 1949, Belanda berhasil merebut kekuasaan di
sebagian besar kota-kota wilayah Republik di Sumatera dan Jawa—
kecuali Aceh yang masih tetap berada di bawah kekuasaan PUSA
dan Daud Beureueh. Namun, intervensi Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) pada 27 Desember 1949, memaksa Belanda untuk kemudian
menyerahkan kedaulatan secara formal kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Sementara itu, aksi pembersihan terhadap kelompok
uleebalang oleh kelompok ulama dan rakyat Aceh yang dikenal
dengan Revolusi Cumbok telah menelan banyak nyawa dan
ketegangan masih berlanjut antara pemerintah pusat dan Aceh.
Revolusi pun berakhir ketika Teuku Muhammad Daudsjah—
seorang uleebalang yang juga anggota PUSA- diangkat sebagai
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 81
sebagai Kepala Residen di Aceh. Selanjutnya, uleebalang lain yang
juga anggota PUSA diangkat sebagai Wakil Residen. Posisi sama
diberikan pula kepada Daud Beureueh, yang sekaligus menjabat
sebagai Kepala Dinas Departemen Agama di Aceh. Dua tahun
kemudian, Daud Beureueh mengundurkan diri dari dua jabatannya
itu, ketika pemerintah pusat mengangkatnya sebagai Gubernur
Militer untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karo (Santosa, 2006).
Rakyat Aceh memberikan kontribusi finansial yang berarti kepada
Republik, termasuk mendanai perpindahan pusat pemerintahan
Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.3 Sumbangan yang paling
dikenang adalah ketika masyarakat Aceh membiayai pembelian
pesawat pertama Indonesia pada 1948. Pengadaan pesawat untuk
pertama kalinya ini menjadi titik awal pengembangan perusahaan
penerbangan nasional, Garuda Indonesia.4 Tahun 1949, sebagai
bagian dari Republik yang baru merdeka, Aceh sempat direncanakan
menjadi provinsi yang otonom. Walaupun, pada waktu itu, para
ulama lambat laun kian dijauhkan dari dunia politik, serta
tuntutan mereka tentang pendirian negara Islam, tak pernah
dipenuhi. Pada Agustus 1950, Aceh lalu digabung dengan Sumatera
Utara, dengan Medan sebagai ibu kota propinsi.5 Keputusan ini
menimbulkan kekecewaan di Aceh dan Gubernur Aceh saat itu,
Daud Beureueh, menggalang dukungan rakyat untuk menuntut
otonomi bagi Aceh. Beberapa pertemuan antara pemimpin Aceh
dan perwakilan pemerintah pusat untuk mencari titik temu,
akhirnya gagal. Tapi, pada 22 Januari 1951, masyarakat Aceh
akhirnya secara bersyarat menerima integrasi daerah itu ke dalam
Provinsi Sumatera Utara. Keesokan harinya, sikap itu diumumkan
secara formal oleh Perdana Menteri Natsir (Saleh, 1991).
Kesepakatan ini menimbulkan perpecahan antara para
pemimpin PUSA yang lebih reformis dan kelompok garis keras.
Namun, posisi PUSA saat itu jauh menguat, dan telah mengukuhkan dominasi ekonomi dan politiknya atas elit bisnis di Aceh. Posisi
82 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
itu sekaligus melemahkan hubungan kelompok uleebalang dengan
Jakarta (Kell, 1995). Pada 20 September 1953, Daud Beureueh
mengumumkan bahwa Aceh telah bergabung dengan gerakan
Darul Islam (DI) milik Kartosuwiryo, serta menyatakan Aceh dan
daerah sekitarnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII).
Pada Januari 1955, Kartosuwiryo mengangkat Daud Beureueh
sebagai Wakil Presiden Negara Islam Indonesia. Para pemimpin
Aceh lainnya juga diberikan jabatan kunci dan seorang aktivis
muda Aceh, Mohammad Hasan di Tiro, diberikan tanggung jawab
untuk urusan hubungan internasional.6
Meskipun DI dengan terbuka memberontak terhadap Jakarta,
namun gerakan tersebut tak bertujuan untuk memisahkan diri.
Tuntutannya adalah berdirinya Negara Kesatuan Islam Indonesia. Daud Beureueh, misalnya, menggunakan istilah DI/TII (Darul
Islam dan Tentara Islam Indonesia), dan bukan Tentara Islam Aceh
(TIA). Gencatan senjata akhirnya tercapai di Aceh pada 1957, dan
di bulan Mei 1959, Aceh akhirnya diberi status Daerah Istimewa
Aceh (DIA). Status tersebut memberikan hak jurisdiksi bagi
pemerintah daerah Aceh dalam bidang pendidikan, hukum adat,
dan agama.7 Meskipun perjanjian telah dicapai, Daud Beureueh
dan pasukannya tetap bertahan di pegunungan Aceh, hingga
akhirnya bersedia turun pada 1962, setelah serangkaian negosiasi
yang intensif.
Perdamaian dan stabilitas model Orde Baru
Berbagai peristiwa yang terjadi pada 30 September-1 Oktober
1965 (G30S) menandai akhir pemerintahan Soekarno, yang diwarnai
ketegangan tanpa henti serta pertumpahan darah, setelah penculikan
dan pembunuhan terhadap enam jenderal oleh Letnan Kolonel
Untung dan kelompok tentara yang setia padanya. Meski banyak
perdebatan mengenai peristiwa ini, tapi versi ‘resmi’ menurut
Soeharto—dan militer pada khususnya, menuding upaya percobaan
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 83
penggulingan kekuasaan, yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pihak-pihak lain menyatakan bahwa peristiwa ini
menunjukkan adanya pertarungan kekuasaan di dalam tubuh militer
(Robinson 1995)8. Tapi, yang jelas, peristiwa G30S ini menghantarkan
Mayor Jenderal Soeharto pada kekuasaan—yang didukung pula oleh
Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Soeharto lebih dulu membakukan otoritasnya dengan
membentuk Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (KOPKAMTIB)9 pada 10 Oktober 1965. Institusi bereputasi
kejam ini berada langsung di bawah komando Soeharto. Karena
berhasil menghubungkan peristiwa-peristiwa sebelumnya dengan
PKI, Soeharto mulai memusatkan kekuasaan pada dirinya. Dia
mengklaim bahwa Presiden Soekarno telah memberinya otoritas
untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga
keamanan dan stabilitas.10 Sekejap kemudian, KOPKAMTIB di bawah
Soeharto, ‘….berkembang cepat melampaui tujuan awalnya yang
semula hanya sekedar bertugas mengendus keberadaan para
pendukung PKI. KOPKAMTIB kemudian menjadi instrumen utama
pemerintah dalam mengontrol politik’ (Crouch 1988).
Gelombang kekerasan di bawah komando Soeharto berakhir
pada Maret 1966, dan mengakibatkan pembantaian ratusan ribu
penduduk Indonesia, yang dituduh sebagai anggota PKI atau
simpatisannya. Ratusan ribu lainnya kehilangan pekerjaan, rumah,
tanah, serta lahan usahanya. Sebaliknya, militer Indonesia menyita
berbagai areal lahan dan perkebunan, yang kini telah menjadi
bagian dari portofolio bisnis kontroversial tentara. Selain militer,
Orde Baru juga mengkonsolidasi kelompok-kelompok milisi dan
preman. Kelompok tersebut sewaktu-waktu dapat dimobilisasi
untuk memberikan perlindungan dan berfungsi sebagai organisasi
pro-pemerintah, serta selalu siap sedia ‘mengatasi’ siapa saja yang
‘melawan pandangan pemerintah’ (Simanjuntak 2000).
Soeharto kemudian membentuk pemerintahan represif yang
84 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
autoritarian. Kritik, perlawanan, dan demonstrasi akan berhadapan
dengan represi. Selain itu, berbagai organisasi massa dan
profesional juga dipaksa untuk mengakui Pancasila sebagai asas
tunggal—ideologi pendirian negara. Jika rezim Soeharto berdiri
dengan menjadikan PKI sebagai musuh utama, maka dalam kurun
tiga puluh tahun berikutnya, represi pemerintah dibenarkan atas
dalih pembangunan ekonomi. Pada 1966, Soeharto merintis
penggunaan istilah ‘Trilogi Pembangunan’ (1966-1998), yang
menekankan stabilitas atas nama pembangunan ekonomi. Suatu
kebijakan yang dikendalikan oleh sistem pemerintahan yang
teramat sentralistik dan militeristik.
Aceh di bawah Soeharto
Selama 1959 hingga 1966, Aceh tetap menyandang status
Daerah Istimewa. Namun, akibat pelaksanaan kebijakan pembangunan sentralistik ala Soeharto, Aceh kehilangan hak untuk
mengelola pembangunan ekonomi dan politik. Orde Baru
kemudian menerapkan berbagai kebijakan demi memusatkan
kontrol atas Aceh, yang sejalan dengan pendekatan keamanan
Soeharto. Aceh lalu dibagi menjadi sejumlah daerah, dengan
komando militer di setiap tingkat administratif pemerintahan.11
Kebijakan inilah yang memuluskan upaya Orde Baru menguasai
sumber daya alam di Aceh. Awalnya, Aceh dicanangkan sebagai
daerah pertanian. Tapi, penemuan cadangan minyak dan gas pada
1971 kemudian menghasilkan kesepakatan kerjasama yang sangat
menguntungkan antara Pertamina—perusahaan minyak milik
pemerintah, Mobile Oil dan kalangan industri Jepang, sehingga
berdirilah perusahaan PT Arun LNG di Aceh Utara pada 1974.
Selama bertahun-tahun, Aceh memiliki andil hingga 30% dari
pendapatan ekspor nasional, dengan total pendapatan per tahun
dari penjualan LNG (gas alam cair) sekitar US$ 4 milyar. Sayangnya,
hanya 5% dari kontribusi ke Jakarta itu, yang dikembalikan ke
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 85
Aceh (Barakat, Lume dan Silvetti 2000).
Selain eksploitasi sumber daya alam Aceh yang sungguh tak
adil itu, periode ini juga ditandai dengan dimulainya program
pemindahan penduduk secara massal oleh Soeharto, yaitu
transmigrasi. Program ini berfungsi ganda, yaitu, baik untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun sebagai kontrol
sosial. Para penduduk yang sebagian besar terdiri dari petani asal
Jawa dan Madura itu, dipindahkan ke ‘Luar Jawa’ (the Outer Islands).
Seperti halnya daerah lain di Indonesia yang kaya akan sumber daya
alam, Aceh kemudian menyaksikan kedatangan gelombang besar
transmigran. Mereka lantas menempati lahan—yang sebelumnya
telah dirampas dari penduduk asli di Aceh, dan turut bersaing
memperoleh pekerjaan di wilayah industri baru di Aceh.
Kesenjangan eksploitasi sumber daya alam Aceh, menyuburkan
kekecewaan atas pengkhianatan pemerintah pusat terhadap
pelaksanaan status Daerah Istimewa. Apalagi harga kebutuhan
pokok pun kian membumbung, polusi makin merebak, serta relasi
sosial kian melemah seiring pesatnya industrialisasi di pantai timur
Aceh. Segala ketidakadilan, kekecewaan, dan permasalahan itu
akhirnya memicu munculnya periode baru pemberontakan
masyarakat Aceh. Pada 4 Desember 1974, Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), pimpinan Teungku Hasan di Tiro memproklamasikan
kemerdekaan bagi Aceh.12
Demi menumpas GAM, Jakarta mengirim pasukan ke Aceh
dan bertindak cepat untuk membatasi gerakan itu, membunuh dan
memenjarakan sejumlah pemimpinnya, termasuk Daud Beureueh.13
Hasan di Tiro berhasil melarikan diri. Mulanya, ia pergi ke Amerika
Serikat, lalu akhirnya pindah ke Swedia. Di sana dia membangun
pemerintahan Aceh di pengasingan pada 1979. Meskipun aksi
pemberontakan di Aceh kemudian sempat tiarap, para pemuda
simpatisan GAM berangkat ke Libya untuk memperoleh pelatihan
militer, terutama dalam teknik perang gerilya.
86 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Pada 1989, sebagian besar alumni pelatihan di Libya itu,
pulang ke Aceh dan kembali mengangkat senjata. Berlanjutnya
pengabaian Jakarta terhadap kekecewaan rakyat Aceh, menyebabkan GAM semakin memperoleh dukungan dari rakyat kecil di Aceh.
Untuk memusnahkan gerakan dan mengamankan kepentingan
ekonomi di Aceh, pemerintah memperbesar kekuasaan politik
militer di Aceh, dengan cara menjadikan Aceh, khususnya daerah
Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie,14 sebagai Daerah Operasi Militer
(DOM) pada 1990.15
Sebelum beranjak lebih jauh, perlu ditegaskan kembali bahwa
locus utama penerapan represi militer—DOM, dan aksi perlawanan
adalah pantai timur Aceh. Di wilayah itulah kawasan baru industri
dan investasi berkembang pesat—dan para elit Jakarta terus meraup
keuntungan. Peresmian PT Arun di tahun 1979 segera dilanjutkan
dengan pendirian PT Pupuk ASEAN dan PT Pupuk Iskandar Muda
(perusahaan pupuk raksasa), PT Kertas Kraf Aceh (perusahaan
pulp dan kertas yang dimiliki oleh kroni Soeharto, Bob Hasan),
serta Mobil Oil Indonesia. Pada 1998 (ketika DOM dicabut), 75%
urat nadi penghidupan ekonomi Aceh terkonsentrasi di kabupaten
Aceh Utara dan Aceh Timur. Produk industri bernilai ekonomi
tinggi di Aceh adalah minyak mineral/LNG di tempat pertama, dan
produksi pupuk di urutan kedua. Sedangkan sektor kehutanan
menempati posisi ketiga.16 Diskusi tentang manfaat ekonomi dari
konflik dan pendekatan ‘perdamaian demi mencari laba’ (profitable
peace) yang diperkenalkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bisa
ditinjau lebih lanjut pada Bab 4 dalam buku ini.
Pada 1989, sejumlah 6000 tentara yang bertempat di Aceh telah
dimobilisasi untuk mengatasi perlawanan; dan pada 1990, Gubernur
Ibrahim Hasan meminta pemerintah pusat mengirim 6000 tentara
tambahan ke Aceh (Tapol 2000). Tokoh terkemuka Aceh, termasuk
para ulama yang lantang menyuarakan penentangan terhadap
Jakarta, para kepala desa, dan pimpinan lokal lainnya, diculik dan
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 87
dibunuh. Militer juga membidik masyarakat sipil, yang dianggap
mendukung GAM. Selain itu, militer membentuk pula unit milisi
anti-GAM, yang sebagian besar direkrut dari para transmigran
beretnis Jawa.17
Berbagai pelanggaran yang dilakukan militer selama pemberlakuan DOM, di antaranya, eksekusi tanpa proses pengadilan,
pembunuhan misterius, penculikan, penangkapan dan penahanan
di luar prosedur, pemerkosaan, dan penyiksaan. Dalam memoarnya, Soeharto mengakui bahwa penembakan misterius (Petrus)
yang marak pada pertengahan 1980-an itu merupakan bagian dari
strateginya untuk mengamankan hukum dan ketertiban. Strategi
serupa kemudian diterapkan pula di Aceh pada awal 1990. Menurut
Soeharto:
Ketenteraman terganggu… dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan tegas. Tindakan tegas bagaimana?
Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas
dengan tembakan, dor, dor, begitu saja. Bukan! Tapi yang
melawan, ya mau tidak mau harus ditembak...Lalu ada
mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy.
Terapi goncangan. … Ini supaya, orang banyak mengerti bahwa
terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak
mengatasinya. 18
Perkiraan tentang jumlah orang yang tewas akibat tindakan
militer di Aceh sangat sulit diverifikasi. Tak hanya karena pekatnya
intensitas represi di era DOM, tapi juga akibat keengganan setiap
rezim pemerintah yang terus berganti hingga saat ini, untuk
menginvestigasi berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia
di Aceh dan meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Toh,
menurut perkiraan sementara, setidaknya 3000 orang Aceh
terbunuh selama pelaksanaan operasi militer, dan sebagian besar
terdiri dari masyarakat sipil.19 Serupa dengan proses labelisasi serta
88 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
politik pencitraan yang menabalkan PKI sebagai musuh utama,
stigmatisasi terhadap orang Aceh sebagai Gerombolan Pengacau
Keamanan (GPK)—istilah yang digunakan pemerintah untuk
menyebut GAM—melegitimasi tindakan represif dan intimidasi atas
nama stabilitas dan pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, berbagai penahanan, penangkapan, dan peradilan
yang dilakukan terhadap berbagai pelanggaran hukum nasional
dan internasional terus berlangsung. Berdasarkan laporan Amnesti
Internasional, tiga puluh tujuh orang rakyat sipil dan 12 anggota
tentara Indonesia telah dinyatakan sebagai tahanan politik
(termasuk Hasbi Abdullah, yang kemudian maju sebagai salah satu
kandidat dalam pemilihan gubernur 2006). Sekitar 200 orang Aceh
terbang ke Malaysia. Namun, sebagian besar akhirnya ditangkap
dan ditahan polisi Malaysia karena dituduh sebagai imigran gelap.
Namun, kira-kira 43 orang dari mereka yang ditahan itu, berhasil
melarikan diri dari polisi. Mereka kemudian menemui perwakilan
Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR-United
Nations High Commissioner for Refugees) di Kuala Lumpur, demi
mencari suaka. Kasus ini menarik perhatian kelompok-kelompok
pemerhati hak asasi manusia, baik yang berada di tanah air, maupun
yang berskala internasional.
Pada 1993, pemberontakan bersenjata GAM berhasil ditekan,
tetapi militer tetap tinggal di Aceh. Akibatnya, rakyat Aceh tetap
rentan menjadi korban, karena berlanjutnya tindak represi
kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada Juni 1996,
setelah tiga tahun terlihat sedikit sekali—atau tak ada sama sekali
aktivitas GAM, para pemimpin Aceh mulai menuntut penarikan
kehadiran militer dan diangkatnya status DOM. Mereka yang
menuntut, di antaranya adalah Kepala Kepolisian Banda Aceh dan
pimpinan fraksi militer di DPRD tingkat I (Serambi Indonesia 30 dan
31 Desember 1996). Profesor Dayan Dawood, rektor Universitas
Syah Kuala, menyerukan pencabutan status DOM untuk pertama
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 89
kalinya di depan publik pada November 1996. Namun, Mayor
Jenderal Sedaryanto, Komandan Kodam I/Bukit Barisan (bermarkas
di Medan tetapi memiliki jurisdiksi hingga Aceh) menjawab seruan
itu dengan mengatakan bahwa diperlukan ‘…komitmen tertulis
oleh rakyat Aceh bahwa mereka dapat menjamin keamanan di masa
depan…Jika mereka dapat memberikan jaminan itu, dan menyita
semua senjata yang masih berada di tangan para GPK, maka
barulah status DOM dapat dicabut’ (Serambi Indonesia 3 Desember
1996). Di tengah berlangsungnya pemilihan umum, dan ramainya
pemberitaan tentang berbagai kerusuhan di wilayah lain di Indonesia, tak seorang pun yang menanggapi tawaran militer itu.
Jatuhnya Soeharto dan pencabutan DOM
Di tahun 1995, Indonesia disibukkan oleh merebaknya
gelombang kerusuhan sosial, yang berpuncak pada krisis ekonomi
pada bulan Juli 1997. Soeharto mulai kehilangan kontrol dan otoritas
atas wilayah kepulauan ini, dan meskipun dia akhirnya terpilih
kembali pada pemilu 1997, pelbagai protes dan unjuk rasa oleh
mahasiswa terus berlanjut. Tindakan brutal militer tak lagi bisa
ditolerir, sehingga Soeharto pun kehilangan seluruh legitimasinya.
Pada 12 Juni 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya
dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, B.J. Habibie.
Jatuhnya Soeharto dan proses selanjutnya mengantarkan pada era
perubahan, yang acap disebut sebagai Era Reformasi, dan bertujuan
untuk menanggalkan kekuasaan rezim Orde Baru. Era Reformasi
ini, antara lain, ditandai oleh pelaksanaan desentralisasi kekuasaan
dari pusat ke daerah serta penerapan demokratisasi melalui kebijakan
reformasi politik. Contohnya, kebebasan mendirikan partai politik
dan pemilihan umum langsung.
Di Aceh, kejatuhan Soeharto disambut tuntutan bertubi-tubi
tentang pencabutan status DOM. Tuntutan tersebut menyatukan
rakyat dari segenap lapisan dan spektrum politik. Misalnya, pada
90 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Juni 1998 ribuan mahasiswa dan para ulama terlibat perdebatan
hebat di luar gedung DPRD di Banda Aceh, akibat kontroversi
penunjukan kembali Syamsudin Mahmud sebagai gubernur Aceh.
Para ulama mendukung Syamsudin, sedangkan mahasiswa
menuntut sebaliknya. Tapi, akhirnya kedua pihak pun bersatu padu
menuntut pencabutan DOM (Serambi Indonesia 7 Juni 1998). Di
bulan yang sama, anggota DPR dari PPP, Ghazali Abbas Adan,
menyatakan bahwa, ‘siapa pun yang tidak mendukung pencabutan
status DOM berarti menentang berbagai bentuk perubahan.
Dengan kata lain, mereka itulah yang melawan penegakan hukum
dan hak asasi manusia di Indonesia’ (Serambi Indonesia 5 Juni 1998).20
Selanjutnya, tiga belas mahasiswa melakukan aksi mogok makan,
yang langsung dibanjiri dukungan dari para pejabat pemerintah
daerah, organisasi non pemerintah, serta mahasiswa, baik yang
berada di Aceh, maupun daerah lain di Indonesia (Tapol 2000).
Ratusan janda yang kehilangan suaminya, akibat terbunuh
atau hilang selama masa DOM, menuntut penjelasan atas nasib
suami mereka. Delegasi para janda ini pergi ke Jakarta menemui
perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Departemen Kehakiman, dan Komandan Polisi Militer, Mayor
Jenderal Syamsu Djalal (Tapol 2000). Sejumlah korban dan
kelompok pendukung dari kalangan mahasiswa mulai aktif
berunjuk rasa di seluruh Aceh, terutama di Banda Aceh dan
Lhokseumawe, Aceh Utara. Seperti juga daerah lainnya di Indonesia, krisis ekonomi 1997 memicu berbagai protes atas kenaikan
harga bahan bakar minyak dan bahan pokok di Aceh. Tuntutan
lain yang kemudian ikut disuarakan adalah reformasi politik dan
gerakan anti-korupsi. Jatuhnya Soeharto dan meningkatnya
tuntutan pencabutan status DOM membuat kebangkitan gerakan
masyarakat sipil di Aceh kian terkonsolidasi.
Lantas bagaimana respon Habibie? Menyadari tekanan
internasional, Habibie pun bertindak cepat. Pada 16 Agustus 1998,
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 91
Habibie secara resmi meminta maaf kepada rakyat Aceh atas berbagai
kekerasan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah
tersebut. Dia juga berjanji akan menginvestigasi kasus pelanggaran
hak asasi manusia di provinsi itu. Selain itu, Habibie berjanji akan
memulai tahap pertama penarikan 4.000 pasukan non-organik yang
ditempatkan di Aceh. Habibie juga membentuk Tim Pencarian Fakta
Dewan Perwakilan Rakyat (TPF-DPR), yang mengunjungi Aceh pada
pertengahan Juli. Sebulan kemudian, hadir pula delegasi Komnas
HAM, yang mendatangi lokasi kuburan masal.
Berkaca pada tekanan nasional dan internasional yang kian
hebat, Panglima TNI, Jenderal Wiranto, mengumumkan pencabutan status DOM pada 7 Agustus 1998, serta memerintahkan
komandan Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal Ismed Yuzari,
untuk menarik seluruh pasukan non-permanen dari Aceh dalam
jangka waktu satu bulan. Wiranto juga dengan sopan meminta
maaf kepada rakyat Aceh, seraya menambahkan, ‘meskipun pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi, para tentara sebenarnya
hanya menunaikan tugas untuk mengatasi para pengacau
keamanan’ (Serambi Indonesia 8 Agustus 1998).
Demi meredakan kemarahan rakyat Aceh, pada 26 September
1998, Habibie mengumumkan rencana pengembalian status Sabang
sebagai pelabuhan bebas dan zona pembangunan ekonomi
terpadu. Habibie lalu menunjuk sejumlah menteri agar bertemu
dengan para pimpinan masyarakat. Pada Oktober 1998, beberapa
menteri berkunjung ke Aceh untuk berdialog dengan para pemuka
masyarakat dan korban DOM. Menteri Sosial, Yustika Baharsyah,
datang ke Aceh pada Oktober 1998 untuk memberikan bantuan
sebesar Rp 2,6 milyar bagi para korban DOM dan keluarganya.
Sayang, semua upaya itu nampaknya sudah terlambat bagi
rakyat Aceh. Satu minggu setelah status DOM dicabut oleh Wiranto,
berbagai intimidasi mulai terjadi. Intimidasi itu berbentuk teror, yang
antara lain ditujukan kepada mereka yang menunjukkan lokasi
92 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kuburan masal, para pejabat pemerintah daerah yang bekerja dengan
organisasi non-pemerintah (NGO), para korban yang melaporkan
penganiayaan yang dialaminya, dan lain-lain. Di waktu bersamaan,
berbagai insiden pengibaran bendera GAM yang misterius mulai
marak dilaporkan, terutama di Aceh Utara (Sydney Morning Herald 15
Agustus 1998, Waspada 17 Agustus 1998, dan Serambi Indonesia 19
Agustus 1998, dikutip dari Tapol 2000). Di bulan November,
intimidasi militer mulai fokus di Kandang, wilayah di sekitar
Lhokseumawe, daerah pusat produksi LNG Indonesia, akibat
tingginya laporan tentang aksi GAM di sana. Kecurigaan akan andil
militer dalam berbagai aksi tersebut pun makin merebak. Pasalnya,
militer sangat berkepentingan dalam mendorong dan membiarkan
kegiatan GAM. Tujuannya, agar kerusuhan dan kekacauan terus
berlanjut seiring dengan penarikan pasukan dari Aceh, sehingga
akhirnya bisa menjustifikasi pemberlakuan kembali status DOM.21
Berbagai sikap kalangan militer atas tuntutan pencabutan
DOM sangat tercermin dalam pernyataan-pernyataan di berbagai
kesempatan, sebelum pengumuman Wiranto di bulan Agustus.
Pada Juni 1998, orang yang diperintahkan Wiranto untuk menarik
pasukan non-organiknya, Mayor Jenderal Ismed Yuzari,
mengatakan bahwa pencabutan status DOM ‘adalah sesuatu yang
mustahil terjadi’ (Waspada 11 Juni 1998). Dengan sikap yang lebih
jumawa, seraya menegaskan kembali posisi Mayor Jenderal
Sedaryanto pada 1996, Komandan Batalion 012 Teuku Umar,
Kolonel Asril Hamzah Tanjung menyatakan, ‘Jika ABRI menarik
seluruh pasukannya dari Aceh, maka rakyat Aceh harus
bertanggung jawab untuk keamanannya.’ Dia menambahkan,
‘GPK akan kembali dan para mahasiswa perlu dipersenjatai untuk
mengatasinya’ (Waspada 10 Juni 1998).
Akhir tahun 1998 diwarnai oleh berbagai pembunuhan
misterius terhadap para informan militer lokal atau cuak, maraknya
pembunuh bayaran profesional ala ninja, serta penyergapan
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 93
terhadap pasukan Indonesia. Situasi Aceh pun kian terperosok
dalam kekacauan dan kekerasan. Hingga akhirnya, pada 1 Januari
1999, tiga mayat tentara ditemukan mengambang di Sungai
Arakundo, Simpang Ulim, Aceh Timur. Pasukan keamanan pun
bereaksi cepat, dan operasi-bersama di bawah komando kepolisian,
yaitu ‘Operasi Wibawa’, dilaksanakan pada 2 Januari 1999.
Bukannya mengakhiri militerisasi di Aceh, pencabutan DOM justru
meningkatkan jumlah pasukan di Aceh, seiring makin pekatnya
kekerasan dan tindak represif. Rakyat Aceh sangat marah dengan
pengkhianatan tentara itu dan tak pelak, dukungan masyarakat
akar-rumput terhadap GAM semakin meluas.
Di sisi lain, selama periode ini, aksi organisasi masyarakat sipil
juga meningkat. Hingga Desember 1998, tuntutan masyarakat sipil
fokus pada investigasi pelanggaran hak asasi manusia, penarikan
pasukan non-organik, pembebasan seluruh tahanan politik dan
pemberian amnesti untuk GAM, pembagian keuntungan yang adil
atas sumber daya alam Aceh (80% untuk Aceh dan 20% untuk
pemerintah pusat), serta pembakuan status ‘Daerah Istimewa’ Aceh
melalui undang-undang. Pada 12 Desember 1998, isu referendum
pertama kali digulirkan Komite Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh
(KARMA). Mereka mengultimatum pemerintah, ‘Jika lima tuntutan
di atas tak dipenuhi dalam waktu dua bulan (hingga Februari 1999),
atas nama mahasiswa Aceh, kami menuntut referendum’ (SHRWN
1999). Tanggal 7 Januari 1999, diselenggarakan pertemuan antar
pemuka dan tokoh masyarakat Aceh, dan menghasilkan Deklarasi
Rakyat Aceh. Deklarasi tersebut disampaikan kepada Presiden
Habibie di Jakarta pada 8 Agustus 1999. Kendati demikian, deklarasi
itu tak menyinggung tuntutan penyelenggaraan referendum.22
Toh, gagasan referendum menggemakan suara dari lubuk hati
rakyat Aceh. Pada 30 Januari, mahasiswa dari Sekolah Tinggi
Politeknik di Lhokseumawe mengulangi pernyataan tuntutan
KARMA untuk segera melaksanakan referendum (Waspada 31
94 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Januari 1999). Sekitar 160 kelompok pemuda dan mahasiswa
menyelenggarakan kongres di Banda Aceh, dan puncaknya, pada 4
Februari 1999, berdirilah Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Selain menuntut diadakannya referendum kemerdekaan bagi Aceh,
para mahasiswa juga mengimbau boikot terhadap Pemilu 1999.
Akibat membesarnya tekanan terhadap pemerintah, Habibie
segera membentuk Tim Penasehat Presiden untuk Aceh pada 12
Maret 1999. Tim tersebut terdiri dari sejumlah tokoh penting dan
intelektual Aceh, dan bertugas memberi masukan berharga dalam
perumusan kebijakan presiden untuk mengatasi persoalan Aceh.
Pada 17 Maret 1999, Habibie mengeluarkan keputusan pemberian
amnesti kepada tiga puluh sembilan tahanan politik GAM. Untuk
pertama kalinya, pemerintah memberi amnesti kepada suatu
kelompok bersenjata, yang terang-terangan melawan negara.
Kemudian, pada 26 Maret 1999, Habibie bersama 15 orang menteri
berkunjung ke Aceh dan mengumumkan sejumlah program. Program-program itu bertujuan untuk menangani pelanggaran hak
asasi manusia, serta menyelenggarakan investigasi menyeluruh
terhadap kejahatan militer selama masa DOM. Namun, saat rombongan presiden berada di Banda Aceh, mereka justru
menyaksikan ribuan mahasiswa dan rakyat kecil menuntut
penyelenggaraan referendum, seperti yang pernah dilaksanakan
di Timor Timur.
Meskipun muncul berbagai inisiatif pemerintah untuk
menangani pelanggaran hak asasi manusia selama berlakunya status DOM, serta maraknya aksi damai masyarakat sipil di Aceh,
konfik kekerasan terus berlanjut. Tanggal 13 Mei 1999, operasi
militer baru, yakni Operasi Sadar Rencong, diberlakukan untuk
seluruh Aceh (tidak hanya terbatas di tiga kabupaten seperti
pengalaman sebelumnya). Alasannya, wilayah konflik makin
meluas, dan karena itu, operasi ini dilancarkan sebagai antisipasti
meningkatnya kekerasan di Aceh menjelang Pemilu.
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 95
Pemilu diselenggarakan pada 7 Juni 1999. Golkar akhirnya
dikalahkan PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri, walaupun
dengan selisih suara yang tipis.23 Koalisi beberapa partai Islam dan
PDI-P kemudian mendudukkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
sebagai Presiden, dan Megawati Soekarnoputi sebagai Wakil Presiden.
Bagaimanapun, pemerintahan Habibie akhirnya tak bertahan
lama. Tapi, sebelum digantikan Gus Dur, Habibie membentuk
Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
(KIPTKA) pada 30 Juli 1999, untuk menindaklanjuti rekomendasi
Komnas HAM. Komisi ini terdiri dari 27 tokoh terkemuka, yang
bertugas menginvestigasi bukti-bukti pelanggaran hak asasi
manusia di Aceh, serta selanjutnya merumuskan rekomendasi bagi
lembaga terkait. Tapi, seminggu sebelum Komisi itu terbentuk,
terjadilah aksi kekejaman terburuk dalam periode ini. Setidaknya
70 warga sipil dibunuh, di antaranya, Teungku Bantaqiah, seorang
ulama, berikut keluarga dan murid-muridnya oleh aparat keamanan di Beutong Ateuh, Aceh Barat. Sementara itu, pengikut
Teungku Bantaqiah lainnya ditangkap dan terus menerus disiksa
sejak penculikan mereka.24 Pada 1 Agustus 1999, dilancarkanlah
operasi-bersama lainnya, Sadar Rencong II, yang juga meliputi
seluruh wilayah Aceh (Waspada 2 Januari 2000).
Referendum, masyarakat sipil dan negosiasi
Selama pemerintahan Gus Dur, masyarakat sipil Aceh jauh
lebih dominan menyampaikan tuntutannya daripada GAM. Di
samping tuntutan otonomi yang lebih luas, tuntutan pelaksanaan
referendum dengan memberi opsi kemerdekaan bagi Aceh, semakin
mengental di kalangan masyarakat. Bulan Agustus, para sopir bus
melakukan aksi mogok sebagai protes atas kian berbahayanya
kondisi pekerjaan mereka. Aksi ini berujung dengan aksi pemogokan umum. Pada 15 September 1999, sejumlah ulama dari
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menyelenggarakan doa
96 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bersama di halaman Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh.
Hadir pula para politisi Indonesia, di antaranya, Amin Rais, Gus
Dur, dan Matori Abdul Jalil. Sebuah bendera putih bertuliskan
‘Referendum’ dikibarkan untuk memancing perhatian mereka.
Dalam acara itu, Gus Dur, yang didampingi Amin Rais, kemudian
menyibak tirai sebuah billboard bertuliskan, ‘Konflik Aceh hanya
dapat diselesaikan dengan referendum.’
Bulan Oktober, SIRA memobilisasi pertemuan massa di Banda
Aceh, yang dihadiri sekitar 150.000 orang. Mereka bersumpah untuk
mendukung tuntutan pelaksanaan referendum. Puncak dari gerakan pro-referendum ini terjadi pada 8 November. Saat itu, dari
segenap penjuru Aceh, satu juta lebih warga berkumpul di Banda
Aceh, demi menghadiri Sidang Umum Majelis Pejuang Referendum (SU-MPR), yang juga dimobilisasi oleh SIRA.
Aparat keamanan tentu tak bisa lagi mentolerir gerakan terlarang ala “people power” ini. Apalagi, mendengar tuntutan
pelaksanaan referendum, seperti yang pernah dilakukan di Timor
Timur. Pada 2 Februari 2000, Kapolda Aceh, Brigadir Jenderal
Bachrumsyah Kasman, meluncurkan Operasi Sadar Rencong III (OPS
III). Menurut dia, tujuan OPS III adalah menangkap anggota GAM
dan para pendukungnya (Indonesian Observer 3 Februari 2000). Dia
mengatakan, pasukan keamanan akan menerapkan ‘pendekatan
lebih agresif ’. Pernyataan ini konsisten dengan pernyataan
sebelumnya pada 1 Januari, bahwa kepolisian akan melaksanakan
strategi yang lebih agresif akibat meningkatnya ekskalasi
kerusuhan di Aceh (Waspada 2 Januari 2000). Karena itu, tak heran,
jika pada tahun 2000, jumlah warga sipil yang tewas meningkat
tajam. Para aktivis masyarakat sipil, serta politisi pun menjadi target operasi (Tapol 2000).
Sementara itu, Gus Dur telah mengambil sejumlah inisiatif
untuk mengatasi persoalan-persoalan Aceh, termasuk upaya untuk
membawa pemerintah Indonesia dan perwakilan GAM duduk
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 97
bersama di Swedia. Ketua Komnas HAM, Baharuddin Lopa,
melakukan pertemuan rahasia dengan Panglima GAM, Teungku
Abdullah Syafi’ie, di pedalaman Pidie. Kedatangan Lopa tanpa disertai
aparat keamanan, dan hanya ditemani dua orang mahasiswa. Sinyal
positif akhirnya mengemuka pada minggu ketiga bulan November
1999. Saat itu, GAM akhirnya berminat untuk bernegosiasi, walau
gagasan itu dikritik pimpinan GAM, Hasan Tiro, di Swedia.
Berbagai upaya mencapai perdamaian semakin menuju pada
kesepakatan yang konkrit, setelah pertemuan kedua antara
Teungku Dr. Zaini Abdullah dan Menteri Luar Negeri Indonesia,
Hassan Wirayuda, yang diikuti pula dengan serangkaian dialog di
Jenewa. Perundingan damai yang dimediasi Henry Dunant Center
(HDC) akhirnya berhasil menelurkan kesepakatan dalam bentuk
pelaksanaan Jeda Kemanusiaan. Jeda Kemanusiaan ini dimulai sejak
12 Mei 2000,25 dan kemudian diperpanjang dari tanggal 3 hingga
tanggal 27 September 2000. Banyak pihak, termasuk Sekretaris
Jenderal PBB Kofi Anan, menyambut baik kemajuan tersebut.
Pada mulanya, Jeda Kemanusiaan diakui sebagai langkah
ampuh dalam mengurangi kekerasan antara kedua belah pihak
yang bertikai. Periode jeda kemanusiaan ini dimanfaatkan untuk
berupaya mencari penyelesaian politik jangka panjang yang lebih
komprehensif, untuk mengatasi masalah Aceh. Sayangnya, selama
fase kedua Jeda Kemanusiaan, kekerasan kembali meningkat.
Bahkan para perwakilan HDC serta stafnya di lapangan, diserang
milisi yang menyamar sebagai penduduk lokal. Militer kemudian
melancarkan operasi terbatas di sekitar perusahaan minyak, Exxon
Mobil, yang terpaksa menghentikan produksinya akibat serangan
yang dilancarkan GAM.
Bulan Juli 1999, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya siap
mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi
Aceh. Pada 19 Juli 2001, pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam
Negeri, dan sepuluh fraksi di DPR menyepakati rancangan undang-
98 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
undang tersebut. Sayangnya, Gus Dur kemudian diturunkan
parlemen pada 23 Juli 2001, karena dituduh ikut berperan dalam
skandal korupsi yang melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Gus Dur langsung digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Pada
9 Agustus 2001, Megawati akhirnya mengeluarkan UndangUndang No.18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus
bagi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian berubah nama menjadi
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.26
Perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM di era
Gus Dur terancam gagal akibat maraknya pertempuran antara
militer Indonesia dan GAM. Bentrokan kian memuncak menyusul
rumor bahwa Komando Militer (KODAM) Iskandar Muda akan
segera difungsikan kembali di Aceh. Namun, berkat mediasi HDC,
yang didukung pula oleh pemerintah Amerika Serikat dan Jepang,
akhirnya pemerintah Indonesia dan GAM kembali ke meja
perundingan. Namun, saat Presiden Megawati mengambil alih
perundingan tersebut, dia menolak bernegosiasi dengan GAM, jika
berlokasi di luar negeri. Dia hanya bersedia melanjutkan perundingan dengan mengambil tempat di Aceh.
Setelah melewati proses yang panjang, pada 9 Desember 2002,
pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar S. Wiryono
dan GAM yang diwakili oleh Dr. Zaini Abdullah akhirnya
menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja untuk Penghentian
Permusuhan (CoHA—Cessation of Hostilities Framework Agreement).
Penandatanganan itu disaksikan Martin Griffiths dari HDC. 27
CoHA memberikan kerangka kerja bagi perundingan penyelesaian
konflik selanjutnya, yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Untuk
mengawasi implementasi CoHA, dibentuklah Komite Bersama
dalam Bidang Keamanan (JSC—Joint Security Committee), terdiri dari
pejabat militer senior negara-negara ASEAN, yang disepakati oleh
kedua belah pihak.
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 99
GAM dan sikap ofensif Mega
Kepemimpinan Presiden Megawati menambah pula sikap nonkompromi pemerintah Indonesia terhadap berbagai hal. Penyebabnya, antara lain, pandangan nasionalistik-sentralistik yang dianut
Megawati. Meski begitu, sikap ini tak terhindarkan, akibat pesatnya
perkembangan GAM sejak 1999, baik dari segi jumlah gerilyawan,
maupun luasnya cakupan wilayah operasi. GAM juga memenangkan dukungan dari rakyat Aceh. Selama kurun waktu sejak
2002 hingga 2003, GAM diperkirakan mengontrol 70% wilayah
Aceh, terutama di daerah-daerah pedesaan. GAM pun mulai
melaksanakan pungutan, yang dikenal sebagai ‘pajak Nanggroe’,
serta menjalankan sistem administrasi yang paralel dengan sistem
administrasi Indonesia. Contohnya, pasangan yang hendak
menikah, akan menghadap hakim agama GAM. Atau mereka yang
ingin bepergian, akan berusaha memperoleh izin perjalanan dari
GAM. Tentu saja, masyarakat harus membayar untuk memperoleh
layanan tersebut. Selama periode tersebut, di satu sisi, militer masih
melanjutkan aksi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga
sipil. Namun, di sisi lain, warga juga diekspolitasi dan memperoleh
perlakuan serupa dari GAM.
Selanjutnya, administrasi sipil di Aceh dikritik akibat berbagai
tindak korupsi di dalam tubuh pemerintahan, serta ketidakmampuan pemerintah daerah memberikan alternatif yang bisa
diterima oleh GAM. Pada 2004, Gubernur Abdullah Puteh dijadikan
tersangka dalam kasus korupsi, dan akhirnya dijatuhi hukuman
10 tahun penjara. Faktanya, antara 2001 dan 2004, rakyat Aceh
terjepit antara aparat militer Indonesia dan GAM. Tak terhitung
lagi warga yang meninggalkan rumahnya dan pindah ke barak
pengungsian. Bangunan sekolah dan fasilitas publik lainnya telah
hancur. Para penduduk pun hidup dalam ketakutan, dan akhirnya
patuh pada siapa saja yang berkuasa. Ketakutan itu tercermin dari
tingginya tingkat partisipasi dalam Pemilu 2004, yaitu mencapai
100 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
97% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Angka ini jauh lebih tinggi
daripada tingkat partisipasi nasional yang rata-rata mencapai 75%.
Kenyataan itu, sungguh tidak masuk akal. Aceh, sebagai daerah
konflik, yang dipenuhi kekecewaan mendalam terhadap pemerintah
pusat dan militer, ternyata warganya malah tampak sangat antusias
dalam menjalankan kepentingan politik nasional.
Awalnya, CoHA sebenarnya cukup berhasil. Namun,
ketegangan dan rasa saling curiga antara GAM dan pemerintah
Indonesia kian memuncak. Walau begitu, pemerintah Indonesia
masih menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan problem
Aceh, melalui pertemuan komite bersama, yang dijadwalkan
berlangsung pada 23-25 Januari 2003, di Jakarta. Tapi, GAM
menolak hadir karena tak adanya jaminan keamanan. Pemerintah
Indonesia kemudian mengusulkan beberapa tempat alternatif, di
antaranya Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.
GAM bersikukuh agar pertemuan komite itu diselenggarakan
di Jenewa, dan ditunda hingga 27 April 2003. Pemerintah Indonesia
lalu membahas rencana pertemuan komite bersama dengan GAM
itu, dalam sidang kabinet terbatas bidang politik dan keamanan,
yang dipimpin Megawati pada 28 April 2003. Namun, beberapa hari
kemudian, tepatnya 6 Mei 2003, pemerintah Indonesia mengancam
akan melaksanakan operasi militer terpadu jika pertemuan dengan
GAM gagal. Akhirnya kedua pihak sepakat bahwa pertemuan dewan
bersama diselenggarakan di Tokyo pada 17-18 Mei 2003. Tetapi, tanpa
pemberitahuan sebelumnya, pemerintah Indonesia tiba-tiba memberi
tenggat waktu bagi GAM hingga 12 Mei 2003, untuk menerima
CoHA. Jika GAM tak bersedia, maka pemerintah akan memberlakukan status darurat militer di Aceh.
Ketika itu, sebenarnya pemerintah Indonesia mulai gugup
dengan perundingan damai yang telah berjalan. Pasalnya, muncul
kekhawatiran di dalam negeri—terutama di kalangan militer—jika
Indonesia melanjutkan perundingan dengan kerangka CoHA, Aceh
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 101
akan lepas dari Indonesia. Karena itu, dilakukan berbagai upaya
untuk menggagalkan pertemuan di Tokyo. Ketika para delegasi
senior GAM di Banda Aceh berangkat dari Hotel Kuala Tripa ke
bandara, mereka ditangkap dan dibawa ke Mapolda (Markas Polisi
Daerah). Hanya beberapa jam berselang setelah itu, pada 18 Mei
2003, pemerintah Indonesia memberlakukan status darurat militer
di Aceh. Kendati begitu, upaya penyelesaian damai tak kandas
sepenuhnya. Bulan Februari 2004, utusan Jusuf Kalla, Farid Husein,
berusaha untuk bertemu dengan GAM melalui rekannya, seorang
pebisnis Finlandia yang akhirnya juga menjadi ‘pialang perdamaian’
(peace-broker), Juha Christiansen.
Status darurat militer yang dijalankan Megawati selama enam
bulan, kemudian diperpanjang hingga enam bulan berikutnya. Pada
19 Mei 2004, status itu akhirnya diturunkan menjadi darurat sipil
untuk jangka waktu enam bulan. Tapi, status itu kemudian diperpanjang hingga enam bulan berikutnya. Dalam dua tahun itu,
korban warga sipil kian banyak berjatuhan. Bahkan ketika status
darurat militer diturunkan menjadi darurat sipil, operasi militer
tak serta merta surut. Apalagi tak satu pun anggota pasukan yang
ditarik keluar dari provinsi ini.
Yudhoyono, Kalla dan tsunami
Hasil Pemilu 2004 membawa aneka perubahan politik tak
terduga. Presiden Megawati, kandidat yang populer dan didukung
oleh partai-partai pemenang Pemilu sebelumnya, dikalahkan oleh
bekas menteri kabinetnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono.
Awalnya, pemerintahan Presiden Yudhoyono tak menunjukkan
perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah tentang Aceh.
Meski begitu, baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla berhasil duduk di tampuk kekuasaan, dengan
mengandalkan catatan tentang keberhasilan perundingan damai
di Poso, yang berbuah pada Deklarasi Malino I, dan ditandatangani
102 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pada 20 Desember 2001. Mereka juga berhasil dalam negosiasi damai
di Ambon/Maluku, yang menghasilkan Deklarasi Malino II, pada
12 Februari 2002 .
Namun, masalah dengan keduanya, terutama dengan
pendekatan Kalla dalam penyelesaian konflik, adalah upaya mereka
menjalin pakta rahasia dengan para elit lokal, melalui iming-iming
dana pembangunan dan posisi menggiurkan dalam kerjasama
dengan berbagai kelompok militer dan kontraktor bisnis.
Argumentasi Kalla adalah ongkos negara dalam melakukan operasi
militer dan mengerahkan kepolisian akan lebih mahal, daripada
menggunakan sumber daya negara, untuk menciptakan perdamaian
yang menuai laba bagi semua pihak yang terlibat.28 Tetapi, pendekatan
ini melahirkan persoalan baru yang sama peliknya, serta berpotensi
makin menyuburkan tindak korupsi, eksploitasi dan kerusakan
lingkungan.29 Karena itu, jika pendekatan serupa juga diterapkan di
wilayah yang jauh lebih rawan, seperti Aceh, maka masa depan
perdamaian dan proses rekonstruksi pun akan lebih suram. Toh,
upaya serupa sempat dilakukan di Aceh, walaupun para negosiator
GAM langsung menolak untuk dikooptasi dan dibeli. Mereka lebih
memilih untuk berkolaborasi bersama dengan lembaga donor
internasional, serta memperjuangkan pelaksanaan kesepakatan
damai, yang kelak dirundingkan di Helsinki.
Tapi, situasi dan konstelasi politik Aceh berubah total pada pagi
hari, tanggal 26 Desember 2004. Saat itu, gempa bumi hebat dengan
guncangan 8,9 skala Richter memicu gelombang tsunami dalam
selang waktu 40 menit kemudian. Gelombang raksasa itu menyapu
sebagian wilayah Aceh dan merambah daerah lain di kawasan ini,
termasuk daerah pesisir pantai di Thailand, Sri Lanka, India, dan
Malaysia. Gelombang mengerikan itu menghantam hingga 800 km
dari garis pantai Aceh, serta menewaskan sedikitnya 132.000 orang.
Sementara itu, sekitar 37.000 orang lainnya dilaporkan hilang.
Infrastruktur di kawasan yang tersapu tsunami di Aceh porak
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 103
poranda. Wilayah yang mengalami kerusakan paling parah meliputi
Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Simelue, dan Singkil.
Baik GAM maupun militer juga menderita kerugian yang cukup
signifikan: para gerilyawan dan anggota pasukan, serta persenjataan
milik kedua belah pihak, hilang ditelan tsunami.
Ketika pemerintah Indonesia masih terpaku kebingungan
akibat bencana ini, masyarakat internasional bereaksi dengan cepat.
Sedikitnya empat puluh empat negara memberikan bantuan
langsung melalui misi-misi kemanusiaan mereka. Selama masa
tanggap darurat, sekitar 16.000 anggota pasukan dari mancanegara,
seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, Jerman,
dan Inggris, berdatangan ke Aceh. Ini merupakan misi non-tempur
terbesar sejak Perang Dunia II, dengan mengerahkan sembilan
pesawat pengangkut, empat belas kapal perang, tiga puluh satu
pesawat dan tujuh puluh lima helikopter. Pemerintah Indonesia
telah mengalokasikan Rp 50 milyar untuk masa tanggap darurat,
serta ribuan warga Indonesia berangkat ke Aceh untuk bekerja
sebagai relawan kemanusiaan.
Namun, berbagai pihak pun mengeluhkan pemberlakuan status darurat sipil di Aceh. Status ini membatasi ruang gerak para
relawan dan pekerja kemanusiaan, serta menghalangi upaya mereka
membantu korban dan mendistribusikan bantuan. Status darurat
sipil tersebut juga menghambat liputan para wartawan terhadap
bencana tersebut. Akibatnya, dua hari setelah terjadinya tsunami,
Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa, meminta pemerintah agar segera
mengangkat status darurat sipil di Aceh. Namun, Yudhoyono
ternyata butuh waktu lima bulan, sebelum akhirnya mencabut
status darurat sipil pada 12 Mei 2005.
Perkembangan sejarah terkini dan analisis berbagai peristiwa
yang terjadi pasca Kesepakatan Helsinki tahun 2005, akan dibahas
lanjut di bab-bab lain dalam buku ini.
104 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan Akhir)
1
Hasan di Tiro wafat di Aceh pada 3 Juni 2010.
2
Upaya kooptasi sistematis ini diusulkan oleh Dr. Christiaan Snouck
Hurgronje, dari Universitas Leiden. Dia adalah ilmuwan Belanda
dalam bidang budaya dan bahasa Timur , serta penasihat Bidang
Urusan Penduduk Pribumi dalam pemerintahan kolonial Hindia
Belanda.
3
Presiden Soekarno dalam sebuah pidato di Meulaboh, Aceh Barat,
tanggal 4 September 1959, menjuluki Aceh sebagai ‘daerah modal’.
4
Dua pesawat terbang Dakota.
5
Undang-Undang No. 21 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950.
6
Kartosuwiryo mendirikan Gerakan Darul Islam pada Mei 1948 di
Jawa Barat dan menyatakan diri sebagai kepala Negara Islam Indonesia.
7
Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Hardi, melalui
Keputusan Presiden No.1/Missi/1959, tanggal 16 Mei 1959.
8
Menurut Geoffrey Robinson (1985), peristiwa 30 September 1965
dan peristiwa lanjutannya adalah upaya kudeta dan counter
kudeta, yaitu ketika elemen-elemen militer kemudian menghancurkan gerakan Untung dan memperkuat dominasi perwira
anti-komunis di bawah kepemimpinan Soeharto.
9
Tidak lama kemudian, Soeharto membentuk sebuah unit khusus
yang disebut Operasi Khusus (Opsus) di bawah komando Ali
Murtopo. Unit khusus ini bekerja dengan berbagai jaring
kekuasaan yang tak lazim, di antaranya, operasi-operasi intelijen
‘hitam’. Banyak orang akhirnya tak lagi bisa membedakan operasi
yang dijalankan di bawah otoritas Kopkamtib atau atas dasar
kewenangan Opsus.
10 Surat Perintah Supersemar tanggal 11 Maret 1966 yang
keberadaannya sangat dipertanyakan. Menurut Surat Perintah
ini, Presiden Soekarno memerintahkan perintah kepada Soeharto
untuk ‘mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk
menjamin keamanan, hukum, ketertiban, dan stabilitas…. dan
menjaga keutuhan negara-bangsa Indonesia…’ Dokumen tersebut,
yang merupakan singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret juga
merujuk pada sosok Semar, tokoh populer dengan segudang
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 105
11
12
13
14
15
16
kesaktian dalam kisah pewayangan Jawa. Dokumen asli instruksi
ini tak pernah ada, dan yang kemudian beredar hanyalah
salinannya, yang ditunjukkan langsung oleh Soeharto.
Koramil (Komando Rayon Militeri/Komando Militer di tingkat
kecamatan), Kodim (Komando Distrik Militer/Komando Militer di
tingkat kabupaten), dan Korem (Komando Resort Militer/Komando
Militer di tingkat keresidenan), Kodam (Komando Daerah Militer/
Komando militer di tingkat provinsi.
Hasan di Tiro adalah pengusaha lokal yang diberi tanggung jawab
khusus untuk urusan internasional di bawah gerakan Darul Islam pada pertengahan 1950an.
Pada 1 Mei 1978, Daud Beureueh yang sudah lemah dan hanya
meluangkan waktunya untuk berceramah, dijemput paksa oleh
sebuah tim khusus dari Jakarta, di bawah pimpinan Letnan
Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, serta dibawa ke Jakarta. Pemerintah
Orde Baru tampaknya khawatir dengan kharisma Daud Beureueh,
dan pengaruhnya yang masih kuat di kalangan rakyat. Tim itu
memberitahu Daud dan keluarganya bahwa dia akan dibawa ke
Jakarta untuk bersaksi dalam peradilan kasus gerakan Komando
Jihad di Pengadilan Surabaya. Daud Beureueh menolak pergi, dan
mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu tua, serta lebih memilih
untuk memberi kesaksian tertulis dari rumah. Dia lantas disuntik
dengan morfin, dimasukkan ke dalam jeep, yang langsung melaju
dengan kecepatan tinggi ke lokasi helikopter, yang sudah
menunggu untuk membawanya ke Jakarta. Rakyat Aceh
menganggap tindakan ini sebagai bentuk penculikan. Rumor
segera menyebar luas dan semakin menambah kebencian rakyat
Aceh terhadap Jakarta. Lihat Kholid O. Santosa (2006), hal. 173.
Pada masa DOM, Aceh terdiri atas delapan kabupaten, dua kota
dan dua kota administratif. Sekarang Aceh terdiri atas 21
kabupaten dan kota.
Tahun implementasi DOM sering kali disebutkan secara berbeda,
seperti 1998, 1990, dan 1991. Kerancuan ini terjadi karena
pemerintah lebih menekankan kondisi de facto daripada de jure
dalam menerapkan status daerah militer terhadap Aceh.
BPS (Badan Pusat Statistik), ‘Aceh dalam Angka 1998’ BPS-DIA
106 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
17
18
19
20
21
22
bersama BAPEDDA, 1998 dalam Barakat et al. (2000).
Masyarakat Aceh menganggap, para transmigran yang dikirim
dari Jawa ke Aceh—yang sebagian besar terdiri dari bekas tentara
dan pegawai negeri, serta kian bertambah jumlahnya itu—adalah
pihak yang diuntungkan dari pertumbuhan industri dan anggaran
pembangunan pemerintah. Para penduduk lokal juga menuduh
bahwa perilaku para pendatang dari Jawa telah menodai adat
dan kepercayaan lokal. Sebagian orang Aceh menganggap bahwa
pelacuran, perjudian, dan berbagai perilaku amoral lainnya telah
mempengaruhi kehidupan masyarakat local di Aceh. Karena itu,
beberapa pimpinan GAM menuding ‘para imperialis Jawa’ telah
memusnahkan kebudayaan rakyat Aceh.
Soeharto (1989), p.364. Terjemahan didasarkan pada dokumen
Amnesti Internasional (1993).
Sumber-sumber GAM menyatakan, sejak 1991 hingga 1998,
jumlah korban yang tewas telah mencapai 20.000 orang.
Sedangkan beberapa pengamat independen memperkirakan
sekitar 1.000 orang. Amnesti Internasional memperkirakan ada
3.000 orang yang terbunuh. Amnesty International (1993), hal. 24.
Ghazali Abbas Adan ikut berpartisipasi dalam Pemilihan
Langsung Gubernur 2006 di Aceh. Dia juga ketua sekaligus pendiri
Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), salah satu dari enam partai
lokal yang ikut serta dalam Pemilu 2009. Informasi lebih detil dapat
dilihat di Bab 7 dalam buku ini.
Sebuah laporan yang dibuat oleh NGO Forum Peduli HAM pada 6
November 1998 menyebutkan bahwa sejumlah orang dipaksa ikut
serta dalam konvoi GAM, di bawah todongan senjata.
Pernyataan rakyat Aceh terdiri atas empat tuntutan kepada
pemerintah pusat untuk segera (1) melakukan investigasi
menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama era
DOM; (2) rehabilitasi psikologi, pemberdayaan ekonomi, dan
perbaikan kualitas pendidikan bagi para korban DOM; (3)
memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada para tahanan
dan narapidana politik di Aceh; (4) memberikan status khusus
dan otonomi yang luas bagi Aceh, termasuk perimbangan
keuangan untuk produk pertanian Aceh—80% untuk Aceh dan
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 107
23
24
25
26
27
28
29
20% untuk pemerintah pusat. Lihat Hamid (2006) hal. 18.
Berdasarkan hasil Pemilu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
memenangkan jumlah suara terbanyak, dengan 285.014 suara
(28.81% atau 4 kursi di DPR) dari jumlah suara yang sah sebesar
988.622 suara. Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN)
dengan 117.069 suara (17.91% atau 2 kursi), diikuti oleh Partai
Golkar dengan 154.373 (15.61% atau 2 kursi), PDI Perjuangan
126.038 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 30.628 dan Partai
Nahdlatul Ummah (PNU) sebesar 21.131 suara.
Dokumen Cordova (1999). Pembantaian lainnya pada periode ini,
termasuk kejadian di Idi Cut pada 3 Februari 1999, yang
menewaskan 28 orang; dan Simpang KAA pada 3 Mei 1999, yang
sedikitnya menewaskan 46 orang dan melukai 156 lainnya.
Fase pertama Penghentian Permusuhan berlangsung selama tiga
bulan, dari 2 Juni hingga 2 September 2000. Penghentian
permusuhan lalu diperpanjang, dari 3 hingga 27 September 2000.
Undang-Undang ini memberikan status khusus bagi Aceh, yang
secara keseluruhan menyimpang jauh dari pelaksanaan
pemerintahan di daerah lainnya di Indonesia. Kebijakan tersebut,
di antaranya adalah implementasi syariah Islam, otoritas
gubernur dalam bidang keamanan dan penegakkan hukum,
keseimbangan keuangan, posisi lembaga legislatif, pengelolaan
lembaga-lembaga adat, aturan tentang lambang daerah dan
bendera, pemilihan langsung kepala daerah, dan lain-lain.
Kisah tentang upaya untuk mewujudkan perdamaian melalui
meja perundingan dikemukakan secara informal oleh Ahmad
Farhan Hamid. Lihat Hamid (2006), hal. 59-158. Narasi lainnya
tentang pentingnya peran Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Jusuf Kalla pada 2003 dapat disimak dari penuturan Farid
Husain. Lihat Husain (2007).
Dalam kasus Poso, Kalla mengatakan bahwa ongkos perdamaian—
kurang dari 108,9 juta dollar AS, sebanding dengan dana yang
dikeluarkan pemerintah untuk membiayai operasi militer selama
satu tahun. Jakarta Post 8 April 2007 ‘peaceful solution to conflict cheaper’.
Isu-isu ini akan dibahas lebih lanjut di Bab 4 dalam buku ini.
108 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Amnesti Internasional, 1993. “Shock Therapy”; Restoring Order in Aceh.
London: Amnesty International.
Aspinall, Edward, 2008b. Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh,
Indonesia. Stanford: Stanford University Press.
Barakat, Lume and Silvetti, 2000. Political Transformation in Indonesia, Humanitarian Needs in Aceh: Charting Constructive Dialogue
Between Varying Aspirations. New York: Post War Reconstruction and Development Unit (PRDU)&HDC Geneva.
Birks, Teresa, 2006. Neglected Duty: Providing Comprehensive Reparations to the Indonesian ‘1965 Victims’ of State Persecution, New York:
ICTJ.
Cordova, 1999. Chronology Gross Human Rights Violations in Aceh 19891999. Banda Aceh: Cordova.
Crouch, Harold, 1988. The Army and Politics in Indonesia, Itacha and
New York: Cornell University Press.
Hamid, Ahmad Farhan, 2006. Nanggroe Endatu Road Peace, A Note
from Representative Aceh People, Jakarta: Free Voice.
Husain, F. 2007. To See the Unseen. Scenes Behind the Aceh Peace Treaty.
Jakarta: Health Hospital.
Indonesian Observer, 3 Februari 2000.
Kell, Tim, 1995. The Root of Acehnese Rebellion 1989-1992, Itacha and
New York: Cornell University Press.
Reid, Anthony (Ed.), 2006. Verandah of Violence. The Background to the
Aceh Problem, Seattle: University of Washington Press.
Robinson, Geoffrey, 1995. The Dark Side of Paradise: Political Violence
in Bali, Itacha and New York: Cornell University Press.
Saleh, Hasan, 1991. Mengapa Aceh Bergolak, Jakarta: Grafitti Press.
Santosa, Kholid O., 2006. Jejak-jejak Sang Pejuang Pemberontak:
Pemikiran, Gerakan, dan Ekspresi Politik S.M. Kartosuwiryo dan
Daud Beureueh, Bandung: Segaarsy.
Serambi Indonesia, 3 Desember 1996, 30 dan 31 Desember 1996, 5 Juni
LATAR BELAKANG DAN SITUASI POLITIK DI ACEH 109
1998, 7 Juni 1998, 8 Agustus 1998, 19 Agustus 1998.
SHRWN, 1999. From Human Rights Issue to Independence, Some
Thoughts, Banda Aceh: SHRWN.
Simanjuntak, Togi, 2000. Preman Politik, Jakarta: ISAI.
Soeharto, 1989. Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Jakarta:
PT Lantoro Gunung Persada.
Sydney Morning Herald, 15 Agustus 1998.
Tapol, 2000. A Reign of Terror: Human Rights Violations in Aceh 19982000, London: Tapol.
Waspada 10 Juni 1998, 11 Juni 1998, 17 Agustus 1998, 31 Januari
1999, 2 Januari 2000.
110 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
111
3
D EMOKRASI
D IAGNOSIS
DAN
DI
A CEH :
P ROGNOSIS
Olle Törnquist
Berdasarkan Survei Demos di tingkat Nasional dan di Aceh1
Pendahuluan
Gelombang reformasi di Indonesia pasca-Soeharto
ternyata gagal membawa demokrasi ke Aceh. Berbagai
upaya mendorong perubahan di awal era reformasi,
dipelopori kaum muda pro-demokrasi yang menuntut pelaksanaan
referendum, seperti kasus di Timor Timur. Upaya itu akhirnya
kandas. Penyebabnya, antara lain, buntunya negosiasi-negiosiasi
perdamaian; tiadanya dukungan internasional terhadap tuntutan
kemerdekaan Aceh; serta berlanjutnya aksi penindasan. Selain itu,
Balkanisasi Indonesia (seperti yang diperkirakan oleh kelompok
perlawanan) ternyata tak terwujud. Kendati begitu, pelbagai
tantangan tersebut justru melahirkan peluang-peluang baru. Pada
akhir 2005, naskah awal ringkasan laporan atas Survei Nasional
Pertama tentang Persoalan dan Pilihan dalam Demokrasi oleh
112 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Lembaga Kajian Demokrasi dan HAM (Demos) menunjukkan
sejumlah indikasi tentang Aceh. Ringkasan laporan itu mengatakan,
kendati Aceh masih jauh tertinggal, tetapi desentralisasi dan sistem
politik demokrasi nasional yang masih muda itu dapat memberi
bingkai, agar kondisi Aceh bisa maju di dalam sistem politik Indonesia yang baru itu (Demos, 2005). Beberapa minggu kemudian,
bencana tsunami membuka pintu keterlibatan dunia internasional
di Aceh. Hadirnya dunia internasional itu, dengan sedemikian rupa
telah mencegah upaya memanfaatkan situasi oleh pihak-pihak yang
bertikai, seperti yang terjadi di Sri Lanka, atau daerah konflik
lainnya di Indonesia. Situasi inilah yang menjadi titik tolak penting
dalam perundingan damai, yang akan dimulai di Helsinki. Ketika
itu, kalangan nasionalis konservatif di Jakarta dan Aceh (serta
Stockholm) tak mampu menelurkan solusi politik. Namun,
kebuntuan ini akhirnya bisa mencair. Waktu itu, di satu sisi
terdapat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru terpilih,
Susilo Bambang Yodhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sementara itu, di sisi lain, berdiri para pimpinan perlawanan Aceh
yang tak terlalu condong pada pilihan kemerdekaan. Kelompok
itu, lebih menjunjung keyakinan akan nasionalisme suku bangsa
(ethnic nationalism) sebagai prinsip dasar perlawanan mereka,
ketimbang sekedar perlawanan terhadap kolonialisme internal,
otoritarianisme dan tindakan represif terhadap pihak yang lain.
Kedua pihak itulah yang kemudian berupaya mencari sebuah
pedoman baru bagi perdamaian, dalam bingkai kebijakan nasional
desentralisasi dan demokrasi Indonesia, yang masih muda itu.
Formula yang disepakati agar Aceh bisa maju, seperti yang
dikemukakan dalam Bab 1, bukanlah otonomi dan perjanjian yang
menuai laba bagi GAM, seperti tawaran Jakarta kepada para
petinggi GAM. Namun, kesepakatan itu menyangkut ihwal
pemerintahan-sendiri yang tak hanya menjunjung hak asasi
manusia, tapi juga demokratis dan diperuntukkan bagi semua
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 113
kalangan, termasuk para aktivis masyarakat sipil serta para korban
konflik, dan bencana tsunami. Dengan kata lain, konflik tidak
diselesaikan ataupun dikelola. Konflik itu bertransformasi ke dalam
bingkai dinamika politik yang demokratis.
Desain transformasi tersebut, kemudian termaktub jelas dalam
MoU Helsinki. Selanjutnya, desain itu cukup tergambar pula dalam
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), meski melalui proses
yang penuh masalah. Tapi, dinamika politik dalam bingkai
demokrasi yang baru itu justru sulit dipahami. Bab ini akan
menyajikan ringkasan dan analisis terhadap data survei tentang
peluang-peluang yang demokratis dan berbagai kendalanya di Aceh,
satu setengah tahun sebelum perjanjian perdamaian. Bab-bab
selanjutnya akan mengupas sejumlah isu kunci, di antaranya,
dinamika Pilkada pada Desember 2006, di mana para bekas aktivis
perlawanan turut berpartisipasi; aktivitas terselubung dari
kalangan bisnis dan para patronnya, seperti Jusuf Kalla di daerahdaerah konflik; transformasi gerakan separatis, seperti GAM; serta
tinjauan terhadap fenomena bertumbuhnya partai-partai politik
lokal. Di bagian akhir, dua bab kesimpulan mengkaji bagaimana
aktor-aktor kunci menyampaikan usulan dan solusi untuk
mengatasi beragam permasalahan yang ada, menjelang Pemilu 2009;
serta bagaimana tanggapan mereka terhadap hasil Pemilu tersebut.
Survei terhadap demokrasi
Dua Survei Nasional yang meneliti tentang persoalan dan
pilihan dalam demokrasi telah dilaksanakan bersama dengan Demos
sejak 2003. Pelaksanaan survey ini sebagian besar disponsori dana
publik Norwegia, serta didukung pula oleh kalangan donor di
Swedia. Survey tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan
organisasi-organisasi demokrasi terkemuka, Universitas Oslo, serta
baru-baru ini dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saat
ini, Universitas Gajah Mada akan melanjutkan pelaksanaan survey
114 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
itu dalam kerangka kajian yang lebih luas tentang kekuasaan dan
demokrasi. Salah satu tujuan dari survey tersebut adalah
membandingkan berbagai fakta gamblang tentang suatu situasi yang
bersifat umum; demi memberi pemahaman dan memberi konteks
terhadap studi-studi kasus yang spesifik, bukti-bukti penting yang
tak terduga, serta pernyataan oleh tokoh berpengaruh dalam skala
nasional, maupun oleh aktor internasional. Sedangkan tujuan
lainnya, mengevaluasi beragam teori tentang persoalan dan pilihan
dalam demokrasi. Idealnya, survei lebih mendetail dengan tujuan
serupa, dan ditunjang oleh partisipasi lokal yang lebih luas, juga
dilaksanakan di Aceh. Upaya yang tampaknya ambisius itu
dilakukan pada akhir 2006. Sayangnya, upaya tersebut tak bisa
diselesaikan dengan baik, karena data survei tampil tak konsisten
dan sulit dibandingkan, serta belum dilengkapi dengan berbagai
komentar tambahan dari para aktivis senior. Analisis berikut ini
disusun berdasarkan pada data yang belum lengkap dan masih
tercerai-berai itu. Meski demikian, dalam proses penulisan Bab ini,
Willy P. Samadhi melakukan re-tabulasi yang komperensif terhadap
‘data mentah’ tersebut, dan kemudian dimuat dalam buku ini. Berkat
hasil re-tabulasi tersebut, maka kesimpulan pokok dalam bab ini
bisa dirumuskan dengan baik. Re-tabulasi data secara lengkap itu
disajikan dalam lampiran Bab ini, sehingga bisa digunakan untuk
kajian lebih lanjut di masa mendatang.
Karena data yang tidak sempurna, pembahasan di dalam bab
ini hanya mengacu pada tren umum yang dapat diuji. Untuk
tujuan-tujuan perbandingan, Bab ini juga didasarkan pada data
umum dan data khusus tentang Aceh, yang dihasilkan dari Survei
Nasional Pertama tahun 2003-2004 dan Survei Ulang Nasional
tahun 2007. Wawancara pada Survey Ulang Nasional diselenggarakan kira-kira enam bulan setelah dilakukan Survei Regional
di Aceh. Sembilan ratus informan berpartisipasi dalam survei ulang
ini, dan sembilan belas orang di antaranya tinggal di Aceh.
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 115
Hasil-hasil Survei Nasional Pertama telah dipublikasikan
dalam Making Democracy Meaningful oleh A.E. Priyono, Willy P.
Samadhi dan Olle Törnquist bersama Teresa Birks et.al. (2007);
sementara hasil survei ulang itu diterbitkan dalam Democracy Building on the Sand, yang disunting oleh Willy P. Samadhi dan Nicolaas
Warouw (2008; edisi kedua 2009).
Penilaian empiris terhadap demokratisasi berbasis hak
Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan kerangka analisis
gabungan, yang dibahas lebih rinci dalam bab pendahuluan buku
‘Making Democracy Meaningful’, serta di Bab 2 buku Democracy Building on the Sand. Secara ringkas, survei itu bertolak dari tiga titik
perhatian, yakni identifikasi (i) tujuan dalam demokrasi, (ii)
instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan demokrasi, serta
(iii) sumber daya yang diperlukan untuk menilai bagaimana
instrumen tersebut mendukung upaya pencapaian tujuan.
Poin pertama adalah pemahaman teoritis yang sudah diterima
secara luas (Beetham 1999 dan Beetham et.al. 2002) tentang tujuan
dalam demokrasi, yakni keberadaan kontrol rakyat terhadap
kepentingan publik, atas dasar kesetaraan politik dan tujuh prinsip
lainnya. Ketujuh prinsip itu adalah: hak dan kemampuan dalam
berpartisipasi dan memberi kuasa kepada lembaga legislatif dan ekskutif;
lembaga legislatif (dan ekskutif) harus merepresentasikan arus utama
dalam opini publik dan mencerminkan komposisi sosial rakyat;
tanggap terhadap opini dan kepentingan publik; bersikap akuntabel
atau mampu mempertanggungjawabkan apa pun yang mereka
perbuat kepada rakyat, yang tentunya membutuhkan pula transparansi dan solidaritas. Selain itu, ketika prinsip tersebut dengan
tegas mensyaratkan pemenuhan hak-hak asasi manusia (termasuk
hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya), maka segala
upaya membentuk dan melaksanakan hak-hak tersebut perlu
tercermin dalam implementasi prinsip-prinsip yang demokratis.
116 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Pijakan kedua adalah memilah instrumen yang diperlukan dalam
melaksanakan tujuan demokrasi. Kendati umumnya instrumen atau
lembaga untuk melaksanakan tujuan itu bersifat universal (yang
secara teoritis ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam memenuhi
tujuan demokrasi), peraturan dan regulasi formal maupun informal di suatu daerah, tetap beragam. Contohnya, pelaksanaan
Pemilu yang bebas dan adil, adalah hal yang krusial. Namun, sistem
pemilu bisa saja bervariasi.
Dalam kerangka kerja yang digunakan untuk menguji pelaksanaan demokratisasi, seperti yang dikembangkan pula dalam
Survei Nasional, terdapat empat tipe instrumen formal dan informal dalam berdemokrasi. Pertama, perlu satu definisi yang dapat
diterima secara umum tentang kondisi di mana rakyat (demos)
memiliki kesetaraan politik, dan memiliki kontrol atas kepentingan
publik yang sama.
Instrumen kedua dalam demokrasi merujuk pada kerangka
institusional. Hal ini meliputi (i) pengaturan sistem peradilan dalam
kerangka konstitusi (kesetaraan antar tiap warga negara, penegakkan hukum, keadilan yang tak membeda-bedakan, independensi
lembaga peradilan, dan akomodasi seluruh aturan tentang hak
asasi manusia); (ii) kedaulatan rakyat melalui lembaga legislatif dan
pemerintahan eksekutif (pemilu yang demokratis, keterwakilan,
serta pemerintahan yang tanggap dan akuntabel); dan (iii) keterlibatan sipil melalui penguatan organisasi (media yang bebas dan
demokratis, kesenian, hadirnya dunia akademik, keberadaan aneka
perkumpulan serta partisipasi rakyat lainnya, termasuk konsultasi
dan beragam bentuk demokrasi ‘langsung’). Berbagai instrumen
dalam demokrasi tersebut perlu diinvestigasi, untuk mengetahui
keberadaan instrumen tersebut secara kontekstual. Selain itu, perlu
juga dibuktikan apakah instrumen-instrumen itu betul-betul
mendukung pencapaian tujuan dalam demokrasi. Penilaian
terhadap demokrasi umumnya hanya fokus pada kinerja institusi
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 117
formal. Namun, kerangka kerja Demos lebih luas dalam tiga hal.
Selain menilai kinerja institusi, Demos juga menilai (i) ruang
lingkup geografis (misalnya, apakah cakupan institusi itu juga
meluas ke pedesaan); (ii) jangkauan substansial institusi
(maksudnya, pada tingkatan mana institusi itu dikatakan
menangani seluruh isu vital yang ada. Selain itu, misalnya, dalam
hal kesetaraan gender, apakah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privat atau masalah publik); dan (iii)
beragam institusi informal (contohnya, kebiasaan sehari-hari yang
mendukung pelaksanaan demokrasi, serta hukum adat).
Instrumen demokrasi ketiga dalam kerangka kerja Demos
menekankan, baik aktor penguasa maupun para aktor di jalur
alternatif harus bersungguh-sungguh memajukan dan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, bukan menjalankan
sekedarnya atau malah menyalahgunakan dan menghindarinya.
Instrumen demokrasi yang terakhir dan paling penting,
merujuk pada kemampuan berbagai aktor (baik yang berpengaruh
atau bergerak di saluran politik alternatif), dalam memajukan dan
menggunakan institusi demokrasi, tanpa mengandalkan kemauan
semata. Pelaksanaan demokrasi tak sekedar berkutat pada perkenalan
seperangkat institusi fungsional untuk mengatur politik para aktor
yang telah punya pengaruh. Tapi, pelaksanaan demokrasi juga
berupaya menghapus hubungan dalam kekuasaan, agar tercapai
kesetaraan politik yang nyata, serta terlaksana kontrol rakyat
terhadap kepentingan publik. Yang terpenting, para aktor dengan
aspirasi itu harus sanggup (i) ambil bagian dalam berbagai peristiwa
esensial dalam kehidupan politik, (ii) berusaha memperoleh legitimasi
dan otoritas, (iii) menjadikan isu dan kepentingan mereka dalam
agenda politiknya, (iv) mengorganisasir diri dan memobilisasi
dukungan, (v) mengembangkan strategi yang demokratis untuk
mempengaruhi berbagai institusi yang mengelola masyarakat, baik
yang dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan.
118 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Perlu diingat pula, bab ini akan membahas beberapa dimensi
demokrasi yang saling terkait dan berbagai level demokrasi.
Tentunya mudah sekali menyimpulkan bahwa majunya pemenuhan
hak ekonomi dan sosial, serta kuatnya lembaga peradilan akan
memberi kontribusi tinggi pula terhadap dimensi lainnya dalam
demokrasi. Namun, bukan berarti, fondasi bagus itu berdiri sendiri,
tanpa dukungan instrumen lainnya yang terkandung dalam
demokrasi—misalnya, kesetaraan warga negara dan perwakilan
rakyat. Jika asumsi itu yang diterapkan, maka diperlukan cara
otoritarian untuk mencapai demokrasi. Sebab, tesis umum yang
berlaku menyatakan, kalangan elit harus mengutamakan pendirian
institusi-institusi demokrasi yang kokoh serta pembangunan
ekonomi, sebelum menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam skenario
semacam itu, kedaulatan rakyat biasanya ‘ditunda’ dalam jangka
waktu tak terbatas, seperti di Singapura. Kendati begitu, poin
terpenting menekankan bahwa peluang demokrasi paling
sederhana pun—seperti kebebasan dan kemampuan rakyat kecil
untuk memanfaatkan kebebasan itu—dapat mendorong perbaikan
kesetaraan dalam keadilan, dan pemenuhan hak sosial-ekonomi,
melalui cara yang lebih damai dan manusiawi. Berarti persoalan
selanjutnya adalah bagaimana bentuk spesifik dan konkrit dari politik
demokratisasi, yang dituju beragam aktor dalam politik dan para
pendukung internasionalnya. Kritik yang kian berkembang
terhadap demokrasi liberal menegaskan, pelaksanaan prosedur
demokrasi secara baku, dengan berbasis pada pakta antar aktor
politik yang sudah lebih dulu dominan, tidak serta merta berarti
bahwa upaya merancang insitusi yang demokratis, akan sepenuhnya sia-sia. Hal itu justru mengisyaratkan, perlunya pemberian
prioritas terhadap institusi yang terbuka bagi pengayaan kapasitas
bagi rakyat kecil, agar bisa mendorong terbentuknya institusi lain,
serta mendukung tercapainya kesetaraan politik dan kontrol rakyat.
Setelah membahas instrumen dalam berdemokrasi, marilah
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 119
kita kembali ke titik perhatian dalam survei tadi. Fokus ketiga dan
terakhir dalam survei ini adalah sumber daya untuk menilai dan
menganalisis apakah semua instrumen demokrasi tersebut (demos
yang sudah teridentifikasi: institusi, kemauan serta kapasitas untuk
memajukan dan memanfaatkannya) mampu mendorong pencapaian tujuan demokrasi di berbagai negara dan daerah, seperti
Indonesia dan Aceh. Karena keterbatasan data serta minimnya riset
yang lebih mendalam, maka diperlukan wawancara dengan para
pakar serta pemerhati masalah demokratisasi di Aceh. Namun,
penilaian tidak dirumuskan dengan hanya mengandalkan
pernyataan dari ‘para pakar yang bersemayam di ruang ber-AC’
dan bersikap kosmopolitan. Penilaian itu lebih didasarkan pada
pemaparan hasil renungan aktivis lokal pro-demokrasi di penjuru
negeri atau daerah bersangkutan, yang kenyang akan pengalaman
dalam gerakan di garis depan penegakan demokrasi.
Para informan lokal
Di Aceh, tim survei bekerja sama dengan partner lokal yang
kompeten, untuk memilih sekitar dua ratus informan berpengalaman.
Para informan ini aktif setidaknya dalam empat belas bidang di garis
depan gerakan demokrasi di berbagai daerah di Aceh. Bidang-bidang
tersebut, di antaranya, upaya kontrol petani dan buruh tani terhadap
tanah yang digarapnya (5 informan); perjuangan untuk perbaikan
kondisi buruh (5); perjuangan untuk perbaikan taraf hidup kaum
miskin kota (24); mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat urban (18); perlawanan terhadap korupsi (23); upaya membuat partai
lebih demokratis atau membentuk partai-partai baru (12); mendorong
pluralisme serta rekonsiliasi agama dan etnik (12); upaya reformasi
pendidikan (19); peningkatan profesionalisme di sektor privat dan
publik (5); mendorong kebebasan dan kualitas media (5);
meningkatkan kesetaraan gender (13); upaya memperbaiki bentuk
alternatif perwakilan daerah (10); peningkatan organisasi massa
120 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
berbasis kepentingan (41); mendukung untuk pembangunan
berkelanjutan (7).
Persebaran informan yang tak merata tentu saja tidak ideal.
Namun, beragamnya bidang dalam gerakan demokrasi itu memberi
gambaran aktual tentang peluang yang ada dan prioritas di
kalangan para aktivis pro-demokrasi, serta ketersediaan para
informan yang berpandangan kritis dan berpengetahuan luas.
Awalnya, prioritas utama survei adalah mengikutsertakan sebanyak
mungkin aktivis senior dan pakar pemerhati masalah demokrasi
di Aceh di lapangan. Namun, dapat dimahfumi pula jika pada
akhirnya profil para informan itu umumnya lelaki yang cukup
terdidik dari kelompok organisasi non-pemerintah. Hanya 18% dari
jumlah informan adalah perempuan, sekitar 55% informan telah
mengenyam pendidikan di atas SMA, dan hampir 50% di antaranya
memiliki latar belakang dari organisasi non-pemerintah. Studi
lanjutan berikutnya perlu menjamin dengan lebih baik, pemenuhan
keseimbangan gender dan jenis pekerjaan.
Menilik berbagai tantangan yang dihadapi, distribusi
informan dari segi wilayah cukup baik. Wawancara dilakukan di
Banda Aceh (20% dari seluruh informan), Meulaboh di pantai Barat
(14%), Blang Pidie di Utara (13%), Kutacane dan Takengon di
dataran tinggi Aceh Tengah (masing-masing 12%), Lhokseumawe
(16%) di bagian Timur Laut, serta Langsa (14%) di wilayah
Tenggara. Dalam masing-masing kasus, para informan di
kabupaten-kabupaten yang berdekatan juga turut berpartisipasi
dalam survei. Karena analisis data dimulai setelah Pilkada pada
Desember 2006, maka dapat dibedakan pula hasil survei di sejumlah
kabupaten dan kota, yakni di mana kandidat independen-non
partai, Irwandi Yusuf dari KPA2 dan Muhammad Nazar dari SIRA3,
yang disebut pasangan IRNA, memperoleh kemenangan atau kalah.
Perbandingan serupa juga dilakukan terhadap kabupaten dan kota
di mana para kandidat dukungan KPA dan SIRA mengalami
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 121
kemenangan atau kekalahan. Pembagian tersebut dilakukan untuk
mengidentifikasi perbedaan yang terjadi, sehingga dapat menjelaskan hasil survei serta berbagai masalah dan pilihan yang
spesifik. Pengelompokan para informan dari beragam wilayah itu
sangat beralasan: kira-kira dua pertiga dari jumlah informan berasal
dari 15 kabupaten, dari total 21 kabupaten. Kelima belas kabupaten
tersebut adalah wilayah kemenangan kandidat IRNA. Selain itu,
kira-kira sepertiga informan berasal dari 7 kabupaten wilayah
kemenangan kandidat independen dukungan KPA/SIRA.
Sayangnya, banyak sekali ditemukan jawaban ‘tidak
menjawab’ atas sejumlah pertanyaan (terutama bila dibandingkan
dengan Survei Nasional lainnya). Dan pola jawaban seperti ini
terjadi di daerah yang dikategorikan sulit sebagai lokasi untuk
melakukan wawancara. Karena banyak keraguan yang timbul, data
spesifik menyangkut pertanyaan-pertanyaan tersebut belum
digunakan dalam analisis di sini.
Kendati begitu, persoalan yang paling signifikan dalam analisis
data adalah kesalahan di sana-sini dan fragmentasi sejumlah data.
Akibatnya, timbul kesulitan dalam melakukan perbandingan.
Meskipun proses re-tabulasi dapat mengatasi beberapa persoalan
itu, masih banyak masalah lain yang tak teratasi. Akibatnya,
sejumlah referensi dalam naskah, berikut rangkaian data spesifik
tersebut terpaksa tidak kami sertakan, agar tren-tren utama dapat
teridentifikasi.
Tujuh kesimpulan
Secara garis besar, terdapat tujuh kesimpulan utama, yang
dapat ditarik dari pemaparan para informan di Aceh. Kesimpulan
itu dikelompokkan berdasarkan analisis teoritis maupun tinjauan
komparatif para informan tersebut, terhadap berbagai indikator
dalam pelaksanaan demokrasi yang sungguh-sungguh, seperti
yang telah dikemukakan di awal. Kesimpulan pertama adalah
122 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
terumuskannya definisi politik tentang apa yang membentuk demos,
rakyat Aceh. Walaupun demos Aceh saat ini belum mencerminkan
demos yang dibentuk berdasarkan pemenuhan hak warga negara,
namun, sungguh mengagumkan, masyarakat dan para aktivis
ternyata cepat pulih dari penderitaan, frustrasi, dan rasa saling tak
percaya akibat perang sipil dan bencana. Mereka segera melibatkan
diri dalam dinamika politik. Situasi ini menyangkal argumentasi
umum yang menyatakan, kebebasan politik lokal akan memicu
pertentangan antar identitas etnis dan agama, yang akhirnya
memperpanjang separatisme. Kesimpulan kedua mengungkapkan,
politik adalah panglima di Aceh, sehingga bahkan para pebisnis
pun menghabiskan energi mereka dalam berbagai hal yang berbau
politik. Di sisi lain, militer mulai kehilangan lahan pijakannya.
Selain itu, sebagian besar aktivitas rekonstruksi dan pembangunan
yang begitu masif justru terpisah dari gerakan politik yang tampak
terorganisir. Kesimpulan ketiga berhubungan dengan salah satu
dari lima macam paradoks. Di satu sisi, demokrasi liberal berhasil
diperkenalkan melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, ditambah
dengan kehadiran sejumlah kebebasan. Kebebasan tersebut
termasuk pula (kendati merupakan hal positif, namun bertolak
belakang dengan situasi di Indonesia pada umumnya) kebebasan
dalam mengajukan calon independen dan mendirikan partai politik
lokal. Sayangnya, keberhasilan itu ternyata tidak diikuti dengan
perbaikan yang mendasar dalam representasi politik. Kesimpulan
keempat (dan paradoks yang kedua) merujuk pada situasi berikut.
Para aktor cenderung menghindari partai politik dan langsung
berkiprah melalui lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, belum
terbangun institusi demokratis yang dapat mewadahi aktivitas
tersebut dan strategi untuk membingkai tindakan itu. Akibatnya,
kecenderungan para aktor itu kemudian malah hanya membawa
keuntungan bagi orang-orang tertentu, yang memiliki ‘koneksi’
semata. Praktek semacam itu akan mengabaikan keberadaan
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 123
peluang yang demokratis serta menafikan para aktor yang lebih
menjunjung demokrasi daripada politik-kekuasaan. Kesimpulan
kelima juga mencerminkan paradoks serupa. Kesimpulan ini
menjelaskan bahwa transformasi oleh demokrasi liberal belum
diikuti usaha yang sepadan untuk mencapai keadilan hukum yang
sebenar-benarnya, penegakkan hukum, serta tata kelola pemerintahan (governance) yang akuntabel dan transparan. Transformasi
itu pun tak didukung kalangan donor internasional berikut partner domestiknya di Indonesia, meski lembaga-lembaga itu kerap
menyorot dan mengingatkan dampak dari berbagai hambatan
demokrasi tersebut. Kesimpulan keenam juga mencerminkan
paradoks yang mengganjal. Di satu sisi, berbagai masalah dalam
demokrasi tersebut menjadi persoalan serius, terutama di wilayah
kemenangan pasangan gubernur IRNA. Beratnya permasalahan
itu semakin kentara di daerah kabupaten/kota, tempat kandidat
dukungan KPA dan SIRA memenangkan pemilihan. Tapi, secara
keseluruhan, baik di Aceh secara umum, maupun di distrik-distrik
pada khususnya, tak terlihat adanya peningkatan kemampuan
politik dalam memanfaatkan upaya yang demokratis, demi
mengubah situasi dan kondisi yang buruk itu. Kesimpulan terakhir
juga merupakan sebuah paradoks. Sebagian besar persoalan yang
telah diidentifikasi itu tampaknya sulit diatasi, terutama oleh para
tokoh pro-demokrasi terkemuka di Aceh. Sementara itu, aktor
politik lainnya memilih jalan yang lebih mudah, yakni menyesuaikan diri dengan standar dan perilaku ‘normal’ gaya Indonesia. Itu
berarti, prestasi Aceh yang luar biasa tak hanya terancam buyar,
tapi fondasinya pun sangat rapuh. Bahkan prognosis atau
prakiraan sementara meramalkan, situasi di masa depan akan kian
memprihatinkan. Terutama, jika para tokoh dalam proses perdamaian, yang memilih upaya membangun dan memanfaatkan
peluang di tengah demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh itu,
semakin dikucilkan.
124 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Kami akan menguraikan ketujuh karakteristik Aceh itu satu
persatu. Untuk mengetahui lebih rinci, perkiraan dan kecenderungan yang dihasilkan dari analisis data survei, lihat kompilasi
data yang dimuat di lampiran bab ini. Selain itu, data tersebut dapat
juga dilihat dalam Priyono, Samadhi, dan Törnquist et.al.(2007)
dan Samadhi dan Warouw, eds (2008).
(1) ‘Political demos’
Gambaran tentang Aceh dalam Survei Nasional Pertama, pada
2003 dan 2004, menegaskan pemahaman umum tentang provinsi
yang sarat masalah, terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia
dan politik demokrasi. Selain itu, kalangan nasionalis Indonesia
yang konservatif menolak penyelesaian secara politik. Selama bergulirnya perundingan damai yang baru, argumen utama kelompok
tersebut adalah pemberian hak kepada rakyat Aceh untuk mengajukan kandidat independen dalam Pilkada—apalagi memberi hak
membentuk partai politik lokal daripada menggunakan partai
politik berbasis Jakarta, atau partai politik ‘nasional’—akan mempertahankan upaya separatisme, serta meremehkan kesatuan Indonesia. Selain itu, pemberian hak itu dikhawatirkan bakal
menyuburkan politik lokal berbasis suku bangsa (yang bakal
menjadikan etnis Jawa sebagai lawan), dan memperkuat posisi Islam yang sangat dominan.
Yang menarik, sebagian besar data survey dari akhir 2006 dan
2007 tentang sikap dan identitas politik, serta metode organisasi
dan pola mobilisasi justru menolak anggapan tersebut. Pertama,
menurut para informan, orang Aceh lebih berharap dari politik
dan sikap orang Aceh terhadap politik tak sesinis orang Indonesia
pada umumnya. Sikap itu bisa jadi terpengaruh oleh euforia yang
melingkupi pelaksanaan Pilkada, yang diselenggarakan beberapa
waktu sebelum wawancara dilakukan. Enam bulan kemudian,
sejumlah informan dari Aceh dalam Survei Nasional menyatakan,
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 125
hanya segelintir kalangan dalam masyarakat Aceh yang memandang politik sebagai upaya meraih kontrol rakyat atas masalahmasalah publik. Umumnya, menurut mereka, rakyat menganggap
politik sebagai pergulatan meraih kekuasaan. Kecenderungan yang
dominan itu tetap bertahan. Dibandingkan dengan orang Indonesia pada umumnya, hanya sedikit orang Aceh yang memandang
politik hanyalah urusan tokoh publik atau permainan para elit.
Senada dengan data tersebut, para informan Aceh menuturkan
bahwa jumlah orang Aceh yang berminat pada politik kian
bertambah, jika dibanding dengan pandangan para informan di
daerah lainnya. Enam bulan kemudian (menurut para informan
Aceh dalam Survei Nasional) perbedaan itu tetap terlihat,
walaupun kini tak terlalu mencolok. Bahkan gambarannya tak
berbeda dengan situasi Indonesia pada umumnya, jika kami hanya
menyorot kelompok perempuan, yang kerap dianggap, secara politik
kurang berminat dengan gagasan ‘Islam Aceh’. Selain itu, kendati
para informan dalam survei Aceh, tentu saja, lebih tertarik pada
demokrasi alternatif dan partai politik lokal dibanding informan
dari daerah lain di Indonesia, tak ada perbedaan ekstrem. Di sisi
lain, ditemukan pula sedikit perbedaan antara informan Aceh dan
Indonesia pada umumnya, tentang gagasan bagaimana meningkatkan partisipasi publik. Umumnya, mereka masih fokus pada
prioritas dalam pendekatan liberal, yakni meningkatkan kesadaran
masyarakat secara keseluruhan, terutama perempuan; ketimbang
menekankan upaya pengorganisasian gerakan politik dan perjuangan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik.
Kedua, tak ada penanda yang jelas perihal pembentukan demos
berbasis warga negara di Aceh. Kualitas institusi yang mendorong
kesetaraan warga negara, misalnya, masih sangat minim. Gambaran tentang standar partisipasi masyarakat sipil secara proporsional lebih positif, meskipun masih lebih rendah daripada Indonesia secara keseluruhan. Indikator pemenuhan hak asasi manusia
126 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
juga tidak teramat mengesankan. Walaupun kebebasan mulai
diperoleh, baik di bidang budaya dan agama; serta dimulainya
pemenuhan hak membentuk serikat buruh, hak anak, dan hak
untuk memperoleh pendidikan. Kesimpulan ini diperoleh setelah
membandingkan dimensi lain dalam demokrasi di Aceh. Namun,
menilik data yang ada, tak ditemukan kecenderungan yang
mengarah pada bangkitnya politik berbasis identitas. Para informan
tidak tampak khawatir jika partai politik cenderung menyalahgunakan agama, dan sentimen etnis, serta simbol-simbolnya. Di
samping itu, penilaian terhadap identitas masyarakat, dalam
hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada, menunjukkan bahwa
angka hubungan identitas etnis dan agama dengan pelaksanaan
Pilkada tidak lebih tinggi daripada situasi di Indonesia secara umum.
Faktanya, hasil penilaian itu di daerah kemenangan IRNA dalam
Pilkada, ternyata lebih rendah daripada di wilayah tempat IRNA
kalah. Patut diakui, kemenangan pasangan IRNA, dan khususnya
kandidat dukungan KPA dan SIRA diperoleh di daerah yang
didominasi oleh etnis Aceh, dan telah terpenuhi pula hak-hak
asasinya (Mietzner 2007: 31). Jadi, berdasarkan hasil survei tersebut,
bisa diinterpretasikan, di daerah dengan etnis Aceh sebagai
mayoritas, suara yang dikumpulkan bukan berdasarkan pada
sentimen etnis, atau merupakan hasil mobilisasi atas dasar sentimen
etnis. Satu-satunya indikasi yang tampak bertolak belakang adalah
rakyat di daerah kemenangan kandidat dukungan KPA dan SIRA
itu mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Aceh, jika berhadapan dengan orang non-Aceh. Namun, kecenderungan itu
hanya terjadi pada Pemilu 2004. Umumnya, cara rakyat mengidentifikasi diri mereka tak berbeda, yakni melalui keterkaitan
mereka dalam konflik sosial yang tengah terjadi, atau dalam konflik
antara daerah dan kabupaten yang berbeda. Tidak ada tanda-tanda
akan adanya politik identitas yang berbasis etnis dan agama, meski
kecenderungan itu bisa saja terjadi di daerah lain di Indonesia.
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 127
Situasi ini juga dibuktikan melalui penilaian di Aceh terhadap
kecenderungan para aktor politik di Aceh untuk memanfaatkan
sentimen etnis dan agama dalam memobilisasi rakyat, serta membangun aliansi; yang dibandingkan dengan kondisi di Indonesia
pada umumnya. Secara keseluruhan, semua hasil survei mengungkap keberadaan identitas berbasis teritori tanpa kecenderungan
ekstrem terhadap masyarakat lokal. Bahkan, di beberapa lokasi,
identitas kelas yang dijumpai di Aceh tak sebanyak yang terjadi di
Indonesia secara umum.
Singkatnya, demos Aceh belum mencerminkan demos yang
terbentuk melalui pemenuhan hak-hak warga negara, kendati
mereka tidak menerapkan kriteria-kriteria dalam pendekatan sosial
demokrat, dan lebih memilih melaksanakan kriteria dalam
pendekatan liberal (meskipun dalam cakupan yang terbatas).
Namun, dalam kondisi seperti itu, keterlibatan publik serta
tindakannya dalam politik ternyata tidak didasarkan oleh sentimen
etnis dan agama, melainkan lebih berdasarkan pada kepentingan
politik dan partisipasi. Kenyataan ini mengingatkan kita pada
pengalaman serupa di India, seperti yang dikemukakan oleh Partha
Chatterjee (2004) dan John Harriss (2006). Mereka menyebutkan,
antara lain, dominannya peran para politisi serta partai politiknya
dalam menjalin relasi dengan mayoritas penduduk. Mayoritas
penduduk itu belum mampu memanfaatkan hak-hak formal mereka
sebagai warga negara, atau bahkan tak terpenuhi hak-haknya
sebagai warga negara. Namun, mereka tetap terlibat sebagai
pengikut dan pemilih, serta paling tidak, turut berjuang melawan
penguasa yang lalim. Dengan kata lain, alih-alih berdampak buruk,
kebebasan politik lokal di Aceh lebih berdampak positif bagi
pembangunan demokrasi. Baik sebagai provinsi yang menjalankan
pemerintahan-sendiri, maupun dalam konteks Indonesia pada
umumnya. Meskipun belum tercapai kesetaraan dalam pemenuhan
hak-hak warga negara di Aceh.
128 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(2) Politik sebagai panglima, tapi kehabisan energi
Siapa yang kemudian memegang kendali pemerintahan di
provinsi Aceh dan kelompok mana yang paling berkuasa setelah
Soeharto jatuh? Jawaban pertanyaan ini, menurut konsensus yang
diterima luas di kalangan para pemerhati politik, adalah kebijakan
desentralisasi yang drastis dan lokalisasi para elit lokal secara tak
terorganisir, yang juga ditingkahi oleh bertahannya kontrol
pemerintah pusat atas sejumlah sektor vital dalam pemerintahan.
Selain itu, meluas pula spektrum politik, yang terdiri dari kalangan
pengusaha berpengaruh, politisi, maupun partai politik. Dominasi
spektrum ini kemudian menggantikan posisi kelompok birokrat
didikan Soeharto dan para petinggi militer. Dominasi itu tak
berubah kendati sebagian birokrat dan petinggi militer itu akhirnya
mengenakan identitas baru. Di sisi lain, terjadi pula peningkatan
signifikan jumlah organisasi-organisasi etnis dan keagamaan.
Secara keseluruhan, situasi ini berkembang, antara lain, di dalam
wadah militer yang tetap mempertahankan upaya pendanaan
mandiri dan terorganisir secara teritorial; serta di dalam wadah
demokrasi formal, yang kental dengan unsur patronase, kerja sama
informal antara politisi, birokrat, militer, dan kalangan bisnis; serta
di dalam deregulasi pasar informal, yang juga pekat dengan budaya
patronase dan kerja sama informal serupa (Aspinall dan Fealy 2003,
Robison dan Hadiz 2004, Nordholt 2004, Nordholt 2006, Nordholt
dan van Klinken 2007, dan van Klinken 2009).
Dalam kasus Aceh sebelum perjanjian damai, sebagian besar
pakar pemerhati Aceh menyorot pada peran khusus upaya
pengumpulan modal secara primitif, baik yang dilakukan militer
Indonesia, bekerja sama dengan kelompok politisi neo-patrimonial,
pengusaha, serta kelompok milisi; maupun yang dilaksanakan
GAM. Di sisi lain, jarang sekali ditemui kelompok buruh, petani,
kaum miskin kota, dan serta kelompok kelas marginal lainnya,
yang terorganisir berdasarkan kepentingan mereka. Sementara itu,
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 129
kelompok profesional kelas menengah, intelektual, dan mahasiswa
yang tergabung berada dalam beraneka kelompok aksi dan
organisasi non pemerintah, mulai memperoleh tempat di arena
publik lebih luas, setelah Soeharto tumbang. Namun, sayangnya,
mereka kembali terkungkung di bawah rezim Megawati (misalnya
Schulze, 2004, 2006, Kingsbury 2006, Sualiaman, 2006, dan Sulaiman
dan van Klinken 2007). Sebagaimana telah didiskusikan pada Bab
1, yang juga akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4, berbagai upaya
perdamaian di daerah konflik di Indonesia, yang dipuji keberhasilannya dan dipromotori oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu,
berlandaskan gagasan, sebagai berikut: Penggunaan kekuatan
militer secara brutal seharusnya digantikan dengan upaya memfasilitasi bisnis secara politik (dan militer), yang menuai laba bagi
semua pihak yang terlibat, termasuk untuk kalangan gerilyawan
yang mau berkompromi.
Selanjutnya, model Kalla yang selalu berorientasi bisnis juga
diterapkan dalam pelaksanaan integrasi para bekas gerilyawan.
Upaya ini sejalan dengan dua gagasan internasional konvensional,
yang menyatakan bahwa keberadaan pasar liberal dan demokrasi
akan mempercepat perdamaian. Namun, akhirnya Kalla lebih
menonjolkan ide pertama dan mereduksi ide kedua. Alasannya,
seperti yang dikemukakan dalam penjelasan-penjelasan terbaru
tentang demokrasi liberal, pelaksanaan proses demokratisasi yang
utuh perlu ditunda, jika stabilitas bisa terancam. Pasalnya, saat
itu belum terdapat institusi demokrasi yang solid di konteks
masyarakat yang bersangkutan (misalnya Mansfield dan Snyder
2005; Bdk. Paris 2004 dan Richmond 2007). Kendati begitu, proses
rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh perlu disokong dana bantuan
dan rekonstruksi oleh komunitas lembaga bantuan internasional.
Dalam menggunakan dana tersebut, lembaga internasional itu pun
dituntut akuntabilitasnya oleh para pembayar pajak di masingmasing negara donor. Dengan berlangsungnya dominasi
130 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Aceh,
komunitas internasional pun enggan bekerja dengan kelompok
dominan dan pemerintah di Aceh. Mereka lantas memilih untuk
mengelola langsung dana bantuan itu, dan bekerja sama dengan
para teknokrat di Jakarta.4
Dalam konteks ekonomi politik semacam itu, bagaimana nasib
transformasi konflik, dari konflik di medan pertempuran, menjadi
perlawanan melalui jalur politik demokrasi? Selain mengakhiri
pertempuran bersenjata, satu-satunya isu penting yang diselesaikan
oleh perjanjian damai adalah Aceh akan memperoleh proporsi lebih
besar dari pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya
alamnya; desentralisasi kewenangan pemerintah dalam menangani
berbagai isu kepentingan publik. Pengaturan secara rinci atas isuisu tersebut akan dibahas lebih mendalam dan dirundingkan lebih
lanjut (pasca penandatanganan perjanjian damai). Pembahasan itu,
antara lain, termasuk mengenai pembentukan komisi khusus untuk
hak asasi manusia, serta perumusan Undang-Undang Pemerintahan
Aceh (UUPA). Negosiasi akan dilaksanakan dalam kerangka yang
demokratis, di mana rakyat Aceh sendiri akan memilih langsung
wakil-wakilnya. Lantas, apakah hasil yang dicapai?
Hasil survei terhadap para aktivis senior pro-demokrasi di
Aceh, cukup mengejutkan. Politik adalah panglima di Aceh. Kendati
demikian, masih terdapat sejumlah tanda yang mengisyaratkan
bertahannya dominasi segelintir pejabat dalam tubuh birokrasi dan
militer, yang dulu berperan penting di era Soeharto (McGibbon
2006). Kondisi ini umum ditemui dalam situasi pasca konflik.
Kesimpulan serupa juga berlaku dalam menilai menjamurnya
kehadiran kalangan pengusaha di daerah konflik lain di Indonesia. Sesuai perkiraan, kalangan bisnis bakal tumpah-ruah di Aceh
karena tercurahnya dana yang masif ke Aceh, serta munculnya
berbagai peluang bisnis baru setelah tsunami.
Dalam menjawab pertanyaan tentang aktor yang paling
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 131
berpengaruh dalam politik secara umum, para informan mengatakan, peran bisnis sangat signifikan di Banda Aceh dan
Lhokseumawe. Tapi, secara keseluruhan, kelompok bisnis ini tidak
memiliki pengaruh sebesar kelompok yang sama di Indonesia, pada
umumnya. Para informan itu juga menyebutkan bahwa para politisi
yang memegang jabatan ekskutif, kalangan birokrat, militer dan
polisi, tak memiliki posisi yang cukup berpengaruh dibandingkan
daerah lainnya di Indonesia. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan
daerah lainnya di Indonesia, organisasi non pemerintah dan
organisasi massa (kemungkinan, di antaranya, kelompok-kelompok
keagamaan dan organisasi seperti KPA dan SIRA) dianggap lebih
berpengaruh di Aceh. Walaupun, di saat bersamaan, partai politik
dan politisi di Aceh tak memiliki posisi sekrusial posisi partai politik
dan politisi pada skala nasional, serta para akademisi, pakar,
pengacara, dan media massa masih jauh tertinggal di banding
daerah lainnya di Indonesia. Kendati begitu, selain fakta bahwa
organisasi tersebut tidak mengusung isu menyangkut identitas
etnis dan agama, tak terlihat pola yang jelas mengenai basis sosial
para aktornya. Namun, sekelumit indikasi menunjukkan bahwa
organisasi non pemerintah di wilayah kemenangan pasangan
IRNA, adalah organisasi yang lebih berbasis pada kepentingan
dibanding organisasi serupa di daerah lainnya di Aceh. Kecenderungan-tersebut sesuai dengan tesis McGibbon (2006) bahwa
pasca 1998, terdapat kevakuman kekuasaan di Aceh. Akibatnya,
aktor lokal berpengaruh makin banyak bermunculan, dan tercipta
juga ruang manuver politik yang lebih luas, bagi GAM dan
kelompok mahasiswa pro-kemerdekaan.
Data yang menunjukkan bagian tertentu dalam peta politik, di
mana para aktor memiliki akses dan mampu mengajukan prioritas,
atau di mana para aktor sepenuhnya diasingkan, semakin
memperjelas dan memperluas gambaran di atas. Semua aktor
terkemuka cenderung untuk berkumpul di sekitar kelompok-
132 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kelompok lobi, organisasi massa dan organisasi berbasis kepentingan,
partai politik, lembaga legislatif lokal, dan birokrasi. Di sisi lain,
kendati kelompok bisnis tentunya lebih fokus pada sektor bisnis—
tapi, tampaknya mereka menghabiskan tiga perempat energinya di
sektor-sektor dominan lainnya. Setali tiga uang dengan perilaku para
pengusaha, organisasi non pemerintahan, tokoh adat, kalangan
akademik dan para pakar di bidang lainnya pun menempatkan
kelompok lobi ‘mereka’ sebagai prioritas. Para pemuka agama dan
pimpinan organisasi massa dan organisasi berbasis kepentingan juga
fokus pada kelompok dan konstituen ‘mereka’. Namun, mereka semua
terlihat menghabiskan dua pertiga waktunya di tempat lain yang
tak kalah pentingnya. Partai-partai politik dan para politisi pun
bertingkah serupa. Tapi, yang mengherankan, para politisi justru
kurang fokus pada ruang lingkup pekerjaannya, yakni tugas-tugas
di parlemen. Mereka lebih sibuk berurusan dengan kelompokkelompok lobi, birokrasi, serta dengan organisasi-organisasi politik
dan maupun organisasi berbasis kepentingan.
Di dalam situasi demikian, sumber utama bagi kekuasaan
bukanlah sumber daya ekonomi. Akses terhadap kekuatan koersif
(politik, militer, dan demonstrasi massa), serta kekuatan sosial dan
koneksi khusus adalah sumber utama bagi kekuasaan, yang
dibutuhkan semua aktor. Bahkan sumber keempat—yaitu sektor
kebudayaan dan pengetahuan—jauh lebih penting daripada
sumber daya ekonomi.5
Singkatnya, para informan yang berpengalaman mengidentifikasi dua tren. Pertama, kepentingan para pengusaha di Aceh
didorong oleh terbukanya berbagai peluang bisnis; masuknya dana
masif untuk proyek rekonstruksi; menggeliatnya pembangunan
ekonomi program rekonstruksi dan membaiknya akses terhadap
sumberdaya alam pasca tsunami; serta adanya kesepakatan damai.
Namun, meskipun para pengusaha itu bisa saja turut melahirkan
tindak korupsi, misalnya, di dalam BRR (Badan Rehabilitasi dan
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 133
Rekonstruksi NAD-Nias); para aktor dari kalangan bisnis itu belum
mampu mempengaruhi politik di Aceh seperti halnya yang terjadi
di berbagai provinsi lain di Indonesia. Situasi semacam itu terjadi
setidaknya berkat strategi lembaga donor internasional, untuk
mencegah campur tangan militer dan pemerintahan daerah yang
korup. Strategi ini terlihat mampu menjaga independensi politik.
Namun, strategi itu juga menutup kesempatan rakyat Aceh untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan
rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi, melalui pemimpin yang
mereka pilih. Parahnya lagi, strategi itu justru menyingkirkan
peluang unik untuk membangun kembali dan menata ulang perekonomian dan pemerintahan pasca tsunami, serta melaksanakan
kesepakatan damai dengan lebih bertanggung jawab secara sosial,
dan melalui cara yang demokratis.
Tren kedua, menurut para informan, para aktor kalangan bisnis
yang terlibat dalam kegiatan politik itu sangat dekat dengan
kalangan birokrasi, militer, politisi, partai politik, kelompok lobi,
dan organisasi-organisasi kepentingan. Kelompok aktor di
organisasi-organisasi kepentingan itu, sebaliknya juga menjalin
berbagai kesepakatan dengan tokoh-tokoh bisnis. Secara umum,
hasil survei yang menyorot hubungan simbiotik antara kalangan
bisnis secara luas dan dunia politik adalah sebagai berikut. Dalam
studi kasus Aceh, relasi itu menunjukkan bahwa praktek-praktek
neo-patrimonial ternyata masih hidup. Selain itu, pola relasi yang
bertumpu pada ‘koneksi bagus dan perlakuan khusus’ dimanfaatkan oleh bekas gerilyawan GAM dan pimpinannya, untuk mendorong agar proses reintegrasi berbuah pada peluang bisnis.6 Hal
ini dilakukan, khususnya, ketika bekas gerilyawan itu kurang
berhasil bersaing di pasar terbuka. Apalagi jika mereka dibandingkan dengan para pakar dari organisasi masyarakat sipil—sasaran
utama kritik para mantan GAM—yang acapkali mampu memperoleh gaji yang lebih besar.
134 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Hambatan terbesar muncul apabila dua tren itu bertemu. Itu
berarti para aktor bisnis yang berpengaruh itu, yang selama ini
tidak bisa sepenuhnya masuk dalam politik, akhirnya mampu
leluasa mempengaruhi politik. Sehingga, Aceh menampilkan
berbagai perilaku yang selama ini juga terjadi di provinsi lainnya
di Indonesia. Sementara itu, di saat bersamaan, para politisi dan
wakil rakyat yang lain, tidak mampu meraih kontrol yang
demokratis terhadap sumber daya ekonomi, serta tak bisa pula
menentukan prioritas dalam pelaksanaan rekonstruksi. Mereka pun
tak berdaya mencegah berkembangnya hubungan simbiosis antara
praktek-praktek bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta dunia politik, yang juga menyuburkan tindak
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sayangnya, situasi itu tak dianggap sebagai ancaman serius
bagi banyak aktor di Aceh. Anggapan itu juga dianut kalangan
pemimpin kelompok nasionalis konservatif di Aceh maupun para
bekas komandan, selama mereka terus memperoleh keuntungan
dari koneksi mereka yang bagus dan hubungan patronase yang
terjalin secara memadai dengan para pengikutnya. Ironisnya, mereka
tampak lebih luwes dalam menyesuaikan diri dengan standar
perilaku yang ‘normal’ model Indonesia. Mereka tak memilih
menjadi kelompok nasionalis moderat, yang memperoleh legitimasi
dengan pemikiran yang menekankan bahwa Aceh bisa memperoleh
keuntungan dari partisipasi politik yang utuh dan demokratisasi
yang sungguh-sungguh di dalam sistem politik Indonesia.
(3) Kebebasan politik di tengah representasi politik yang terhambat
Hingga akhir Januari 2005, hanya sejumlah kecil ilmuwan dan
aktivis yang menyatakan, pelaksanaan demokrasi di Aceh merupakan opsi yang menjanjikan, serta merupakan instrumen untuk
mentransformasi konflik di Aceh. Umumnya, anggapan yang
berkembang menyatakan, institusi demokrasi baru tak akan
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 135
bertahan lama. Skeptisisme ini muncul karena sejumlah faktor
penting. Sejarah menunjukkan bahwa Jakarta takkan berhenti
mengeksploitasi sumber daya alam Aceh, dan melibas siapapun
yang menentang, kendati Soeharto telah tumbang. Karena itu,
sebagian besar aktivis pro-demokrasi di Aceh beranggapan, tanpa
kemerdekaan maka takkan ada ada perbaikan substansial di Aceh.
Selain itu, sejumlah kondisi yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi, baik struktural maupun institusional, sangatlah
minim. Lagipula, kelompok nasionalis konservatif di Aceh tak
berkeinginan untuk melaksanakan demokrasi. Kendati begitu,
beberapa bulan kemudian, demokrasi kemudian diperkenalkan
sebagai prasayarat terbentuknya pemerintahan-sendiri. Konsep itu
secara umum diterima sebagai basis untuk mencapai kesepakatan
damai, bahkan akhirnya menjadi fondasi kokoh bagi perdamaian.
Alasan yang menyebabkan situasi tersebut telah dibahas dalam
Bab 1 dan disinggung pula di pendahuluan Bab ini. Yang menjadi
pertanyaan saat ini adalah bagaimana nasib bingkai baru dalam
menjalankan demokratisasi setelah mulai diterapkan di Aceh.
Berdasarkan penilaian terhadap kalangan aktivis pro-demokrasi di lapangan dalam survei Demos, terdapat empat paradoks
yang akan diuraikan sebagai berikut. Paradoks pertama, pelaksanaan demokrasi liberal dan pemberian kebebasan yang unik
(dibandingkan dengan standar di Indonesia), untuk mengajukan
kandidat politik independen dan mendirikan partai-partai politik
lokal, ternyata tak berdampak pada rendahnya keterwakilan
aspirasi rakyat.
Faktor paling krusial dalam penilaian terhadap para tokoh
pro-demokrasi Aceh adalah apakah aktor-aktor kunci mendukung,
serta menerapkan tujuan dan instrumen demokrasi dengan
sungguh-sungguh. Atau, sebaliknya, mereka hanya memanfaatkan
tujuan dan instrumen dalam demokrasi untuk kepentingan sesaat,
atau bahkan menyalahgunakan atau menghindarinya. Pertanyaan
136 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ini merupakan cara yang lebih ampuh untuk menanyakan hal
serupa, seperti yang kerap dimuat dalam literatur internasional,
yakni benarkah demokrasi merupakan satu-satunya tujuan dalam
berpolitik. Hasil yang diperoleh sungguh luar biasa, apalagi karena
penilaian ini dibuat oleh para aktivis demokrasi yang cukup kritis.
Faktanya, menurut pemaparan informan, lebih dari setengah aktoraktor kunci menegakkan dan memanfaatkan instrumen dalam
demokrasi. Sedangkan hampir sepertiga aktor lainnya sekedar
memanfaatkan saja, dan hanya 10% saja yang menyelewengkan
atau menghindarinya. Bila dibandingkan dengan Survei Nasional
(yang menggunakan pertanyaan agak berbeda), data dari Aceh
menunjukkan angka lebih tinggi bagi kelompok aktor berpengaruh,
serta angka yang tak terlalu rendah bagi para aktor di saluran
demokrasi alternatif. Di sisi lain, justru para informan Aceh dalam
Survei Nasional lebih kritis terhadap para aktor kunci di jalur
demokrasi alternatif di Aceh. Menurut para informan, kemauan
para aktor kunci di jalur demokrasi alternatif untuk mendukung
dan memanfaatkan demokrasi hanya 15% di bawah rata-rata Survei
Nasional. Penyebabnya, para aktor terkemuka itutampaknya
menganggap instrumen dalam demokrasi itu kurang berguna.
Namun, data Survei Nasional mengenai aktor berpengaruh di Aceh
menunjukkan gambaran yang lebih positif dibandingkan Indonesia secara keseluruhan.
Sesungguhnya, hasil Survei Regional dan Nasional di Aceh
kurang mengesankan dibanding gambaran dari Indonesia secara
umum. Terutama ketika kualitas instrumen demokrasi itu diamati
secara lebih rinci melalui dimensi-dimensi utama yang terkandung
di dalamnya. Meski begitu, angka penilaian dengan hasil positif,
relatif tinggi, apalagi mengingat kondisi di Aceh. Perbandingan
yang lebih mendetail antara data Survei Nasional dan data di Aceh
tampaknya sulit dilakukan, karena terfragmentasinya data di Aceh.
Namun, tampak jelas, pemberian kebebasan dan pemenuhan hak
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 137
menunjukkan penampilan terbaik, serta dilaksanakan secara merata
dan substansial di semua institusi demokrasi. Situasi ini mirip
dengan kondisi di Indonesia secara keseluruhan. Lembaga-lembaga
tertinggi dalam demokrasi mengakomodasi beragam kebebasan, di
antaranya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan
tertentu, kebebasan dalam bidang kebudayaan dan bahasa, pemilu
yang bebas, kebebasan media, kebebasan untuk berpendapat dan
berorganisasi (termasuk hak membentuk serikat buruh), kebebasan
membentuk organisasi masyarakat sipil, pemenuhan hak anak, serta
hak untuk mendapatkan pendidikan dasar (termasuk hak dan
kewajiban warga negara). Selain itu, hal yang paling signifikan,
yakni instrumen demokrasi paling positif di Aceh adalah
diberikannya kebebasan untuk mendirikan dan menjalankan partai
politik dan berpartisipasi dalam pemilu, terutama di tingkat lokal,
dan untuk sementara, diperbolehkan mengajukan kandidat
independen. Inilah kesuksesan terbesar yang pernah diraih Aceh,
serta menunjukkan gambaran yang sama sekali bertolak belakang
dengan aturan non-inklusif di daerah lain di Indonesia. Kini
sejumlah pengecualian telah diatur dalam peraturan yang berlaku
nasional mengenai keberadaan kandidat independen. Meski begitu,
saat ini, kecil peluang untuk mendirikan partai politik, yang
tumbuh dari level akar rumput, serta mampu memenuhi persyaratan hukum, dan kemudian bisa berpartisipasi dalam pemilu.7
Kendati terdapat berbagai kesempatan yang bagus lagi unik,
misalnya, untuk mulai mengorganisir diri secara politik sebelum
akhir 2006 (ketika survei dilaksanakan), serta membentuk
dukungan berlapis di belakang para kandidat independen, para
informan di Aceh (seperti umumnya aktor politik di Indonesia)
memberi tanggapan negatif terhadap semua indikator dalam survei
mengenai perwakilan politik. Indikator-indikator yang dimaksud,
antara lain, sejauh mana partai politik mencerminkan aspirasi dan
kehendak rakyat; seberapa mampu partai politik itu menjauhi
138 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
tindakan penyalahgunaan sentimen agama dan etnis, simbol-simbol
dan doktrin; apakah partai politik bebas dari politik uang dan dari
pengaruh kelompok kepentingan yang berpengaruh; bagaimana
partai politik menerapkan kontrol terhadap para anggotanya;
seberapa responsif partai politik itu; dan bagaimana akuntabilitas
partai di hadapan para konstituennya; serta kemampuan partai
politik untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan.
Kritik terhadap aspek dalam perwakilan politik ini bisa dibilang
karena penilaian di Aceh menggunakan persepsi atas kiprah partai
politik nasional yang sudah lama eksis. Penyebabnya, pendirian
partai politik lokal belum terwujud hingga akhir 2006. Penjelasan
ini mungkin beralasan karena dalam survei Nasional kedua pada
2007, sejumlah informan di Aceh tampak lebih optimistis. Kendati
begitu, fakta utamanya, terjadi penundaan dalam persiapan
pendirian partai politik. Penundaan itu mencerminkan adanya
persoalan di kalangan pemerintahan, organisasi-organisasi politik
dan para pimpinan mantan gerilyawan GAM. Para pimpinan GAM
disibukkan oleh konflik internal, untuk menentukan langkah dalam
menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketika itu,
mereka saling berdebat, misalnya, dalam penentuan kandidat, dan
dalam menentukan sekutu yang tepat. Pandangan mereka terbelah:
apakah mengajukan kandidat independen, atau menggabungkan
diri dengan partai-partai nasional yang telah mapan. Namun,
pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa demokratis keputusan yang dibuat, dan seberapa banyak mereka bisa merumuskan keputusan yang demokratis. Berbagai faktor krusial yang
mempengaruhi pengambilan keputusan itu telah didiskusikan pada
Bab 1 dan tak perlu diulang di bab ini8. Sementara itu, aspek lainnya
akan diidentifikasi di Bab 5 dan 6. Namun, pada akhirnya,
perpecahan tak terhindarkan. Di satu sisi, perpecahan ini membuahkan keinginan di kalangan kelompok tertentu, untuk
membangun demokrasi yang lebih sungguh-sungguh. Namun,
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 139
di sisi lain, perpecahan itu juga menyebabkan terkungkungnya
proses demokratisasi di kalangan para nasionalis Aceh konservatif.
Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana rakyat Aceh akan
terwakili di level nasional, belum terjawab. Awalnya, kelompok
nasionalis Aceh tidak mau membangun aliansi dengan partai
nasional yang dikendalikan Jakarta. Mereka juga menolak untuk
terlibat dalam politik di kancah nasional, baik melalui lembaga
perwakilan maupun pemilu. Pasalnya, mereka bertujuan untuk
mendirikan pemerintah-sendiri, apabila kemerdekaan Aceh tak lagi
bisa diraih.9 Namun, sikap ini berbuah pada defisit keterwakilan
masyarakat Aceh yang pro-demokrasi di era pasca-Helsinki, baik
di tingkat legislatif maupun pada tingkat eksekutif di Jakarta.
Akibatnya, terbentuklah kalangan elit yang telah terkooptasi dan
tak transparan, sehingga kerja sama dengan kalangan prodemokrasi di Indonesia, pada umumnya, semakin sulit.
Singkatnya, para aktor kunci tampaknya dapat menerima aturan
main baru yang berpatokan pada prinsip-prinsip demokrasi. Selain
itu, mereka juga memandang positif berbagai kebebasan dan
pemenuhan hak asasi yang vital. Di samping itu, luasnya kebebasan
dalam partisipasi politik—yakni untuk pertama kalinya dilakukan
melalui pengajuan kandidat independen serta kemudian melalui
pendirian partai politik lokal—cukup menggembirakan. Namun,
patut dicermati pula berbagai tanda yang mengkhawatirkan, sebab
perkembangan positif itu belum menghasilkan penilaian yang lebih
baik terhadap indikator survei terhadap perwakilan politik, yang
dianggap relevan. Perpecahan di kalangan bekas gerilyawan GAM
dan sekutu mereka di kalangan masyarakat sipil menjadi salah satu
poin buruk. Selain itu, bertumbuhnya kalangan elit yang terkooptasi
dan tak transparan, akibat belum adanya cara bagi rakyat Aceh
untuk terwakili secara demokratis, agar bisa terlibat dalam diskusidiskusi di tingkat nasional melalui organisasi yang mereka bangun.
140 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(4) Jalan pintas di tengah terpuruknya representasi politik
Bagaimana peluang terciptanya partisipasi dalam kerangka
demokrasi yang partisipatif, di tengah meruaknya kebebasan politik
dan tingginya partisipasi politik, serta terpilihnya pemimpin
‘independen’, dan berdirinya partai politik lokal baru (dibahas
Murizal Hamzah pada Bab 7)? Jawabannya sangat tergantung pada
berbagai konteks dan tren yang dinilai dalam survei.
Seperti yang terjadi di Indonesia pada umumnya, serta konteks
lainnya di dunia, 10 masalah dalam sistem perwakilan di Aceh
menimbulkan kecenderungan tertentu di kalangan aktor kunci dan
rakyat kecil dalam mengakses lembaga-lembaga pemerintahan. Akses
tersebut diperoleh, baik secara langsung atau tak langsung, melalui
saluran lainnya, seperti media massa, organisasi non pemerintah,
patron, maupun para perantara atau operator politik (fixer). Mereka
kurang berminat menggunakan lembaga perwakilan yang lebih
demokratis, seperti partai politik atau organisasi-organisasi rakyat
berbasis kepentingan. Upaya mencari jalur alternatif sesungguhnya
tak selalu berarti buruk. Berdasarkan bukti-bukti empiris di konteks
berbeda, rakyat dan para aktor justru menghindari para mediator
kekuasaan yang secara de facto tidak demokratis, seperti para patron dan partai-partai elitis, agar lembaga perwakilan itu bisa
bermanfaat bagi rakyat. Sebaliknya, rakyat dan para aktor lebih
mendukung organisasi-organisasi dan para pemimpin yang lebih
representatif (seperti di Brasil dan Kerala). Kelompok itu terdiri dari
organisasi dan pemimpin, yang mampu mengelola akses dan
partisipasi langsung dalam urusan publik dan pemerintahan, secara
lebih demokratis.11 Paradoks kedua yang membuat persoalan di
Aceh kian serius adalah tiadanya dinamika positif seperti yang
dicontohkan di atas. Yang terjadi, malah bertahannya upaya kontak
langsung dalam bingkai demokratisasi yang tak layak.
Kecenderungan pertama, semua aktor kunci lebih menyukai
upaya pendekatan langsung. Kecenderungan ini sungguh
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 141
dominan, dan juga berlaku di Indonesia pada umumnya. Sepertiga
aktor yang disurvei lebih memilih cara itu, ketimbang pilihan-pilihan
lain dalam daftar yang diajukan dalam Survei Nasional. Pilihan
tersebut, di antaranya, mediasi via organisasi non pemerintah,
organisasi kerakyatan, kalangan intelektual dan media massa,
pemuka masyarakat, patron dan fixer, kelompok-kelompok
komunal, kelompok di lingkungan tempat tinggal/lingkungan RT,
partai politik, organisasi berbasis kepentingan, serta kelompok lobi
dan kelompok penekan. Daftar yang lebih sederhana kemudian
diajukan dalam survei di Aceh. Namun kecenderungannya tetap
sama. Di Aceh, pemilihan mediator yang representatif, seperti partai
politik, organisasi kerakyatan, dan organisasi berbasis kepentingan
yang lebih spesifik, relatif lebih baik daripada di Indonesia secara
umum. Tapi, angkanya jauh di bawah pilihan menggunakan
pendekatan langsung. Hanya para birokrat, politisi, pimpinan adat
dan pemuka agama, serta aktor dari kalangan bisnis, yang kerap
menyebutkan penggunaan partai politik sebagai mediator. Tak ada
perbedaan mencolok antar kabupaten di Aceh soal kecenderungan
itu> Namun, kecenderungan untuk mengakses kekuasaan secara
langsung sedikit lebih tinggi di wilayah kemenangan pasangan
IRNA. Menilik harapan para aktor tentang lembaga yang bisa
mereka manfaatkan, patut dicatat bahwa organisasi non pemerintah
tak terisolasi dari kegiatan politik terorganisir. Di wilayah kemenangan IRNA maupun para kandidat dukungan KPA/SIRA,
organisasi non pemerintah ternyata lebih giat terlibat dengan para
ekskutif dan lembaga-lembaga pemerintahan.
Dalam situasi semacam ini, apa yang bisa dilakukan rakyat
secara individu? Para informan mengungkapkan, dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya pada lembaga pemerintahan,
rakyat cenderung menghindari kelompok perwakilan yang
representatif, seperti organisasi berbasis kepentingan, partai politik
dan politisi yang telah terpilih. Selain itu, mereka juga tidak
142 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
langsung berhubungan dengan para birokrat yang relevan dengan
kebutuhan mereka, serta hanya sesekali berhubungan dengan
lembaga peradilan. Rakyat lebih memilih untuk mendekati
organisasi non pemerintah, media massa, kelompok yang fokus
pada isu tertentu, pemimpin informal, dan kelompok lobi. Selanjutnya, studi khusus yang dilakukan di luar survei ini menemukan
indikasi sebagai berikut. Jika rakyat kemudian menggunakan
organisasi berbasis kepentingan dan partai politik yang baru, demi
menyuarakan tuntutan dan aspirasinya, umumnya mereka mencari
individu yang berpengaruh di dalam organisasi itu. Atau jika mereka
juga pendukung organisasi tersebut, mereka berharap akan memperoleh keistimewaan tertentu, dibanding anggota lainnya.12
Mengapa demikian? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang
empirik,13 kualitas peraturan dan perundang-undangan tentang
kepentingan publik ditentukan dua aspek utama, yakni peraturan
itu seharusnya mendorong (a) akses dan kontak rakyat secara
langsung pada layanan publik dan wakil-wakil politiknya dan (b)
konsultasi pemerintah dengan publik, dan (jika memungkinkan)
mendorong upaya memfasilitasi partisipasi langsung dalam
perumusan kebijakan dan implementasi keputusan publik. Peraturan
dan perundang-undangan ini bisa berupaya melibatkan organisasi
berbasis kepentingan seperti serikat buruh, asosiasi pekerja, organisasi
petani, atau kelompok perempuan, secara demokratis (misalnya,
tanpa melalui diskresi atau pertimbangan khusus oleh pihak-pihak
tertentu). Mereka dilibatkan dalam pembahasan mengenai persoalan
dan keputusan, yang bisa mempengaruhi kepentingan mereka.
Caranya, sebagai contoh, melembagakan kegiatan perencanaan dan
penganggaran yang partisipatoris, secara demokratis. Survei kami
menunjukkan, pelembagaan kegiatan semacam itu mulanya tak
lazim. Walaupun pelembagaan itu eksis, tapi kinerja, ketersebaran
dan substansi dari kegiatan tersebut menempati urutan buncit, bila
dibandingkan dengan instrumen lainnya yang terkandung dalam
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 143
demokrasi. Hal ini juga berlaku dalam upaya menangani kegiatan
perencanaan dan penganggaran secara partisipatoris itu, baik secara
formal maupun informal. Kalangan nasionalis Aceh berpendapat,
lembaga informal tradisional tak menawarkan jalan keluar lebih baik.
Lagipula, standar lembaga tradisional itu terlihat tak mampu
menandingi para kandidat pemenang pilkada, yang didukung KPA
dan SIRA.
Lantas, bagaimana peluang partai politik yang lebih baru, dan
bebas, serta dengan pamor lebih terang itu, mampu memperkuat
kapasitas para aktor politik, serta menjawab tuntutan untuk
menyediakan akses langsung dan partisipasi bagi rakyat?
Jawabannya tentu terletak pada kemampuan demokrasi para aktor
politik. Kapasitas itu merupakan dimensi paling krusial, dan
termasuk dalam daftar instrumen yang dibutuhkan untuk
menegakkan demokrasi berbasis hak asasi, di dalam survei kami.
Sekelumit kabar baik dari survei ini adalah minimnya frekuensi
para aktor untuk memiliki hubungan yang secara sosial mengakar
dengan kelompok agama dan etnis, dan membangun aliansi dengan
kelompok-kelompok tersebut. Pasalnya, para aktor lebih sering
menjalin hubungan dengan komunitas, kalangan profesional, dan
kelompok berbasis kepentingan. Selain itu, beberapa indikasi
menunjukkan, kelompok agama, etnis dan kelompok komunitas
dianggap kurang berpengaruh di sejumlah kabupaten, yakni
wilayah kemenangan pasangan IRNA dan kandidat independen
dukungan KPA dan SIRA. Meski begitu, data juga menunjukkan
bahwa organisasi profesional maupun organisasi berbasis
kepentingan kerap memiliki keterkaitan dengan kalangan mapan
yang berkuasa. Sementara itu, organisasi serupa yang berorientasi
pada kelas, maupun identitas, ternyata sangat jarang ditemui.
Namun, patut diingat, data tentang pentingnya peranan para milisi
ternyata menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan
dengan rata-rata keseluruhan di Indonesia.
144 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Di sisi lain, terdapat pula pro dan kontra terhadap problem
dalam menjalankan kapasitas yang demokratis, untuk menggalang
mobilisasi, dan mengangkat isu-isu penting. Jawaban para informan
Aceh dalam Survei Nasional 2007 cenderung positif. Mereka
mengatakan, nilai dan gagasan ideal sangat menentukan di Aceh,
bukan identitas etnis dan agama. Selain itu, Survei regional di Aceh
(meski informan dari kalangan ahli lebih sedikit daripada informan
Aceh dalam Survei Nasional) menunjukkan, fokus terhadap isu dan
kepentingan yang spesifik, kurang dominan dalam agenda politik
di Aceh, jika dibandingkan dengan kecenderungan umum di wilayah
Indonesia. Sebaliknya, terjadi kombinasi berbagai isu, serta wacana
publik lebih diwarnai oleh pergulatan berbagai gagasan ideal dan
ideologi. Sayangnya, data survei juga mengisyaratkan, penekanan
terhadap nilai-nilai yang berlaku secara umum, justru mengesampingkan perlunya upaya untuk menitikberatkan perhatian pada
permasalahan dan perspektif sosial dan ekonomi yang fundamental.
Satu-satunya topik ekonomi yang dianggap penting adalah adalah
berbagai hal terkait pembangunan ekonomi di Aceh. Topik itu tak
hanya menyita perhatian para aktor berpengaruh, tapi seperti juga
kecenderungan di Indonesia pada umumnya, juga menjadi titik berat
perhatian para aktor non-pemerintah.
Barangkali, masalah yang paling serius adalah masih lemahnya
kemampuan untuk menggunakan instrumen-instrumen demokrasi
di dalam organisasi dan mobilisasi. Para aktor tak menggunakan
instrumen demokrasi ketika mengubah sumber daya ekonomi,
sosial, koersif, dan kebudayaan menjadi kekuatan pengaruh yang
sah dan otoritatif. 14 Menerima mandat melalui proses pemilu
sehingga dapat memperjuangkan amanat rakyat, ternyata kurang
diapresiasi. Anggapan semacam ini bahkan dianut pula oleh para
politisi. Cara yang lazim ditempuh dalam memperjuangkan aspirasi
adalah penggunaan koneksi, dialog dengan para politisi dan pejabat,
serta membangun jaringan, koneksi, dan kemitraan dengan tokoh
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 145
dan pakar yang berpengaruh. Perbedaan utama situasi di Aceh
dengan kondisi di Indonesia pada umumnya, terletak pada
minimnya frekuensi kegiatan-kegiatan diskursif dan sedikitnya
aktor yang memilih pemanfaatan lembaga-lembaga negara seperti
legislatif, ekskutif, dan peradilan, untuk meraih legitimasi dari
rakyat.15 Semua aktor menggunakan metode utama yang serupa,
yaitu membangun jaringan dengan tokoh-tokoh terkemuka dan
kharismatik. Di sisi lain, upaya integrasi organisasi rakyat yang
menyuarakan aspirasi dari bawah, masih sangat rendah. Di tengah
situasi semacam itu, penggunaan jalur klientelisme atau patronase
alternatif kian marak. Klientelisme mengisyaratkan perilaku negatif,
yang khususnya merupakan perilaku di kalangan birokrat, militer,
partai politik, organisasi massa, organisasi berbasis kepentingan,
dan para pelaku bisnis. Sedangkan di dalam kalangan organisasi
non pemerintah, para informan mengungkapkan, penggunaan
patronase alternatif—atau mengandalkan akses melalui tokoh
terkemuka—lebih meluas daripada jalur klientelisme. Data yang
mencerminkan kecenderungan ini tak menunjukkan perbedaan
signifikan antara masing-masing kabupaten. Namun, indikasi
berbeda ditemukan di daerah kemenangan pasangan IRNA dan
kandidat dukungan KPA/SIRA. Di daerah-daerah tersebut, tokohtokoh masyarakat tak dianggap sebagai sosok yang krusial. Situasi
ini mungkin merujuk pada fakta bahwa kandidat-kandidat
independen tersebut memiliki kemampuan yang lebih mengakar
dalam mengelola organisasi dan gerakan. Analisa ini barangkali
menjelaskan mengapa survei dan prediksi tentang siapa yang akan
menang dalam pemilu (berdasarkan kecenderungan di provinsiprovinsi lain di Indonesia), akhirnya jauh meleset.
Patut diakui, rendahnya kapasitas demokrasi para aktor akan
terpengaruh pula oleh pesatnya pendirian partai politik lokal, yang
akan dibahas pada Bab 7. Namun, seperti yang telah diprediksi
sebelumnya, studi-studi lain memaparkan berbagai persoalan yang
146 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
timbul akibat pola patronase, yang diterapkan para pemuka
masyarakat dan partai.16 Survei tersebut juga mengungkapkan,
lembaga-lembaga publik tak menyediakan akses langsung dan
peluang partisipasi dalam pemerintahan dan layanan publik bagi
rakyat. Selain itu, jumlah organisasi yang demokratis, mempunyai
basis luas, serta dibangun dari bawah berdasarkan permasalahan
dan aspirasi para anggotanya, sangat sedikit. Artinya, kurangnya
lembaga demokratis dan tindakan demokratis yang membingkai
dan mengarahkan elit partai politik dan tokoh gerakan sosial.
Walaupun mereka tampak berbeda-beda, pada hakekatnya, elit partai
dan tokoh sosial memiliki pola pikir yang sama. Di belahan dunia
lain, terlepas dari segala perbedaan yang mereka miliki, para elit
politik dan tokoh pergerakan sosial mampu menciptakan kerangka
kerja bagi organisasi berbasis petani, buruh, dan partai hijau (partai
politik yang fokus pada isu pelestarian lingkungan/juga dikenal
sebagai the green parties).
Kondisi di atas mengandung dua konsekuensi serius. Pertama,
politisasi partai yang meluas dan intensif. Kedua, partai politik dan
para tokoh masyarakat mau tak mau harus bersaing dalam menawarkan favoritisme dan pemberian keistimewaan, jalur koneksi,
dan “patronase alternatif”, yang paling menarik. Tentu saja, pola
semacam ini tidaklah aneh, bahkan dianggap cukup normal di
berbagai provinsi di Indonesia. Syukurlah, situasi di Aceh memang
belum begitu serius.17 Sebagai contoh, masalah korupsi belum
seserius masalah keberadaan “patronase alternatif”. Begitu pula
halnya dengan nepotisme. Selain itu, pelaksanaan pemerintahansendiri di Aceh hanya memiliki beberapa kemiripan, misalnya,
dengan pemerintahan-sendiri bangsa Kurdi di bagian utara Irak.
Di daerah itu, para bekas panglima perang mengkooptasi berbagai
lembaga pemerintahan. Mereka kemudian menjalankan institusi
pemerintahan itu, seperti layaknya organisasi bentukan mereka
sendiri, yang sarat praktek neo-patrimonial dan nepotisme
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 147
(ironisnya, Washington menyebutnya sebagai “kemajuan-kemajuan yang demokratis”).18 Bagaimanapun, persoalan besar yang
tetap mengganjal di Aceh adalah keterbatasan ruang dalam
mentranformasi struktur komando lama dan loyalitas dari
kelompok militer gerakan nasionalis di Aceh, sehingga bisa
mengikuti kerangka kerja yang demokratis. Selain itu, muncul gejala
yang mengarah pada tanda-tanda menuju situasi “normal” ala
Indonesia yang sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Yang lebih menyedihkan, praktek tersebut didukung strategi peacebuilding yang tengah populer di tataran nasional dan internasional.
Strategi itu menekankan, kombinasi demokrasi liberal dan
kebijakan berorientasi pasar, dengan mengikutsertakan para aktor
berpengaruh, serta bekas gerilyawan GAM, dalam bisnis-bisnis
menggiurkan. Sayangnya, kelompok nasionalis Aceh, yang memilih
pengembangan demokrasi, demi menciptakan kedamaian dan
pembangunan yang adil dalam lingkup negara kesatuan Indonesia, menyadari sulitnya berkompetisi secara politik. Mereka kesulitan
menawarkan gagasan dan nilai tentang demokrasi yang bermakna
dan bersungguh-sungguh, kepada pengikut dan simpatisan mereka,
dibandingkan memberikan kemudahan melalui patronase atau
iming-iming pemberian keistimewaan pada kelompok tertentu.
Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan dari mitra-mitra yang
demokratis, baik sesama aktor gerakan di Indonesia, maupun di
kalangan internasional, untuk memupuk jalur alternatif dalam
demokrasi.
(5) Demokrasi tanpa investasi dalam pemenuhan hak asasi, hukum, dan
governance
Secara umum, seperti yang disorot laporan Survei ‘Nasional’
Demos dan Bab 1 buku ini, pada mulanya, titik perhatian utama di
Indonesia pada 1998 dan beberapa saat setelahnya adalah isu-isu
kesetaraan politik, kedaulatan rakyat, dan pelaksanaan pemilu.
148 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Namun, kalangan organisasi non pemerintah, kelompok kelas
menengah, dan donor asing belakangan fokus pada pemenuhan
hak asasi manusia, penegakan hukum, dan pelaksanaan good governance. Berubahnya titik perhatian itu, karena mereka menganggap
pelaksanaan pemilu, sepak terjang partai politik dan sikap para
politisi mencerminkan dunia yang ‘kotor’ atau penuh kecurangan,
serta korup. Masalahnya, persoalan mendasar dalam sistem perwakilan justru tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi ketika
pengabaian itu menyebabkan berhentinya pelaksanaan demokrasi,
atau tertunda dalam jangka waktu yang tak pasti, hingga kelompok
elit mampu memenuhi hak asasi manusia, menegakkan hukum,
dan menerapkan good governance dengan lebih baik.
Berubahnya kecenderungan itu menunjukkan, betapa frustasinya komunitas internasional akibat tak suksesnya proses transisi
dari rezim otoriter. Berbagai laporan menyebutkan, pelaksanaan
pemilu yang demokratis dalam kerangka paham liberal, justru
menjadi lahan subur bagi politik identitas dan konflik tak berkesudahan, ketimbang mengantarkan pada perdamaian dan
rekonsiliasi. Masyarakat internasional lebih memilih metode dalam
pendekatan “sequencing democracy”. Berdasarkan pendekatan ini, para
elit harus terlebih dulu memastikan keberadaan lembaga-lembaga
yang dibutuhkan. Selain itu, para elit wajib mendahulukan upaya
pembangunan ekonomi dan sosial yang layak, sebelum akhirnya
bisa membuka selebar-lebarnya pintu kebebasan, menciptakan
kesetaraan politik, dan melaksanakan pemilu.19
Kendati demikian, Aceh merupakan sebuah pengecualian.
Seperti yang telah dibahas, pelaksanaan demokrasi yang masih
muda di daerah lainnya di negeri ini, memberikan sebuah kerangka
pemikiran baru dalam perundingan damai di Helsinki. GAM dan
kelompok sipil nasionalis yang terpinggirkan akhirnya berhasil
meraih hak menyusun undang-undang tentang pemerintahansendiri secara mandiri, serta berhak menominasikan kandidat
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 149
mereka sendiri, mendirikan partai-partai politik lokal, dan berpartisipasi dengan setara di pemilu. Bahkan, para kandidat
dukungan KPA dan SIRA berhasil menang dalam pemilu pertama
yang dilakukan secara bebas dan adil—pemilu yang diwarnai oleh
minimnya politik identitas dan konflik.
Namun, yang menyedihkan, paradoks ketiga yang ditemui
dari survei Aceh menunjukkan, kemajuan yang demokratis itu tak
diikuti pula dengan kemajuan di bidang hak asasi manusia,
penegakkan hukum dan good governance. Selain itu, aspek-aspek
intrinsik dalam demokrasi juga menyumbang pada berbagai
masalah utama di Aceh, yang ditingkahi pula oleh sisi kelam sistem
perwakilan, serta ketiadaan akses langsung dan partisipasi dalam
pemerintahan.
Berdasarkan survei pada akhir 2006 dan 2007, buruknya
kualitas pemenuhan hak asasi manusia dan kinerja dalan mengadvokasi keadilan, dialami berbagai lembaga, antara lain, yang
menuntut hak untuk bebas dari kekerasan fisik; pemenuhan hak
korban konflik dan bencana; pelaksanaan good corporate governance;
kepatuhan pemerintahan dan pejabat publik pada kepastian
hukum; akses yang aman dan setara dalam pemenuhan keadilan;
serta integritas dan independensi lembaga-lembaga peradilan.
Selain itu, kesepakatan lain yang termaktub dalam perjanjian
damai, yaitu berbagai instrumen untuk melaksanakan keadilan
transisional serta upaya rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran,
belum juga diimplementasikan. Penyebab utamanya adalah
absennya kemauan politik di pihak pemerintah pusat untuk menghapus aneka peraturan dan perundang-undangan nasional yang
kontradiktif dengan kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, lembaga-lembaga pelaksana pemerintahan yang
demokratis, namun berkualitas paling rendah, justru adalah
lembaga yang berfungsi menegakkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan terpilih, birokrasi, militer, dan
150 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kepolisian. Data lainnya yang juga menunjukkan kualitas yang
rendah, meski belum pada tahap yang terlalu mengkhawatirkan,
adalah data tentang kapasitas pemerintah untuk memerangi
kelompok milisi, para bandit dan kejahatan terorganisir. Kapasitas
pemerintah juga rendah dalam menjaga independensi terhadap
pengaruh kelompok kepentingan yang kuat. Kemampuan
pemerintah juga tampak rendah dalam upaya memerangi korupsi,
mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaturan desentralisasi. Kritik terhadap buruknya pelaksanaan desentralisasi
barangkali disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang
dihadapi dalam proses transformasi prinsip pemerintahan-sendiri
dari Kesepakatan Helsinki ke dalam Undang-Undang Pemerintahan
Aceh (UUPA). Proses legislasi itu memakan waktu hingga satu
tahun, dan setelah itu, banyak hal yang masih belum diatur.
Penyebab utamanya, antara lain, usaha keras DPR dan lembagalembaga kementerian untuk mengingkari kesepakatan dalam
perjanjian damai Helsinki. Namun, di saat bersamaan, terdapat pula
berbagai inkonsistensi dalam draf-draf awal undang-undang
tersebut, yang diserahkan sejumlah stakeholder di Aceh (Mei 2008;
Ann Miller 2006; dan Bab 7 dalam buku ini).
Secara keseluruhan, seluruh indikator survei merujuk pada
kinerja, cakupan, serta substansi dari berbagai peraturan dan
perundang-undangan. Tapi, lembaga informal pun tak lebih maju
daripada lembaga formal.
Lantas apakah perkembangan tak menggembirakan ini
mengisyaratkan bahwa pemberian kebebasan dan pelaksanaan
pemilu sebelum terbentuknya lembaga demokrasi yang solid, bisa
dibenarkan, apalagi ketika upaya yang mengandalkan kedaulatan
rakyat, tak kunjung membawa perubahan signifikan? Kesimpulan
itu dapat dipatahkan oleh tiga faktor. Pertama, kebebasan dan
pelaksanaan pemilu telah memberi pengaruh yang sangat positif
bagi demokrasi, serta meningkatkan kapasitas dalam menciptakan
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 151
perdamaian, sehingga terbentuklah kerangka kerja positif bagi
proses rekonstruksi di Aceh.
Kedua, persoalan utama lainnya yang diidentifikasi dalam
Survei di Aceh: betapa buruk dan minimnya representasi rakyat,
serta akses langsung pada proses politik dan partisipasi politik
dalam pemerintahan, bukanlah aspek yang secara langsung
berhubungan dengan permasalahan yang diantisipasi pendekatan
yang menganggap kebebasan dan pemilu itu bersifat kontraproduktif. Pendekatan itu menekankan bahaya akan timbulnya
politik identitas berdasarkan agama dan etnik, maupun penyalahgunaan sentimen-sentimen agama dan etnis, serta simbol, dan
doktrin di dalamnya.
Ketiga (yang juga merupakan inti dari paradoks yang ketiga),
menilik hasil wawancara dan pengamatan sejak survei dilaksanakan, terbukti bahwa tak satupun teknokrat kelas menengah dan
kalangan donor internasional, yang selama ini acap bersuara paling lantang tentang persoalan dalam penegakan hukum dan good
governance, bersedia memprioritaskan upaya kerjasama dan
pemberian dukungan bagi pemerintahan yang baru terpilih, agar
bisa menjalankan reformasi yang dibutuhkan. Minimnya
dukungan ini juga amat terlihat, ketika terjadi ketimpangan
koordinasi antara proyek bantuan kemanusiaan tsunami dan
rekonstruksi, dengan upaya pemulihan korban konflik, program
reintegrasi dan penyediaan lapangan kerja bagi bekas gerilyawan
GAM, serta pendidikan demokrasi. Di satu sisi, proyek rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca tsunami memperoleh pendanaan yang
melimpah. Sedangkan di sisi lain, rehabilitasi korban konflik, program reintegrasi mantan gerilyawan serta pendidikan demokrasi
selalu kekurangan dana.20 Minimnya upaya itu juga terlihat dari
tak memadainya dukungan dalam mengembangkan hukum yang
secara fungsional mengatur tentang pemerintah daerah dan
perbaikan pemerintahan di daerah, agar sejalan dengan semangat
152 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
MoU Helsinki. Padahal, di tengah berbagai keterbatasan, terutama
di tingkat pemerintahan daerah, sejumlah upaya dari para wakil
rakyat yang terpilih dalam memerangi korupsi dan mendorong
reformasi menuju pelaksanaan good governance, misalnya, pengangkatan pejabat pemerintah secara transparan, seharusnya
memperoleh dukungan yang lebih baik.
Singkatnya, kecenderungan utama lembaga-lembaga donor
tersebut terjadi karena mereka ingin “melindungi” kegiatan mereka
dari politik dan pemerintahan yang “tak bersih”, persis seperti sikap
organisasi non pemerintahan yang cenderung menghindari politik
dan pemerintahan. Padahal, kelompok itu juga tak mampu
mengubah problem yang mereka hadapi, dalam hal korupsi,
akuntabilitas yang tak memadai, dan keterwakilan yang demokratis.
(6) Tantangan pasca kemenangan
Kesimpulan keenam juga merupakan sebuah paradoks.
Beberapa persoalan yang diidentifikasi tampaknya mencapai titik
kritis, terutama di daerah di mana pasangan gubernur IRNA
berjaya dalam pilkada provinsi, serta di daerah kemenangan
kandidat dukungan KPA/SIRA dalam pilkada tingkat kabupaten/
kota. Secara keseluruhan, persoalan itu adalah momok bagi para
aktor yang memperoleh legitimasi dari rakyat, karena berdasarkan
pemikiran bahwa Aceh bisa memetik manfaat dari partisipasi politik
dan demokratisasi di dalam konteks negara Indonesia.
Para informan, dari daerah kemenangan pasangan IRNA, dan
khususnya dari kabupaten/kota di mana para kandidat dukungan
KPA dan SIRA memperoleh kemenangan, mengatakan bahwa
identitas etnis dan agama kurang dianggap penting. Sedangkan
identitas tersebut dianggap cukup penting bagi informan dari
daerah lain. Namun, para informan dari wilayah kemenangan
IRNA dan kandidat KPA/SIRA itu juga menyatakan bahwa rakyat
bersikap sinis terhadap politik, serta beranggapan politik adalah
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 153
ajang perebutan kekuasaan. Politik, bagi mereka, bukan merupakan
ajang kontrol rakyat atas urusan-urusan publik. Padahal,
anggapan politik sebagai ajang kontrol rakyat itu justru dianut
para informan di daerah kemenangan kandidat yang lain. Kendati
begitu, patut diakui bahwa secara substansial, lembaga penegak
demokrasi lebih baik di wilayah kemenangan pasangan IRNA dan
kandidat KPA/SIRA. Namun, yang mengkhawatirkan justru adalah
lebih buruknya indikator dasar tentang eksistensi, kinerja, serta
cakupan lembaga tersebut di daerah kemenangan IRNA dan
kandidat KPA/SIRA.21 Karena itu, tak mengherankan pula, bila
indikator lain menyebutkan bahwa kabupaten/kota, wilayah
kemenangan kandidat KPA dan SIRA, adalah wilayah yang paling
menderita akibat tindak pelanggaran hak asasi manusia, penindasan
militer, dan tindak kekerasan.
Berbagai tantangan itu tak seharusnya menjadi persoalan
besar, jika masih ada pihak yang mau dan mampu mengembangkan
kapasitasnya untuk bertindak demokratis, demi perubahan yang
positif. Tapi, seperti yang telah dibahas pada Bab 1, tidak ada
pertanda signifikan akan adanya kapasitas yang lebih baik dalam
mengatasi tantangan tersebut, di wilayah pasangan IRNA dan
kandidat dukungan KPA/SIRA memperoleh suara mayoritas.
(7) Terhalangnya kelompok pro-demokrasi
Kenyataan yang dihadapi sungguh merisaukan, karena
masalah yang ditemukan dari survei, dan paling mendesak untuk
ditangani, justru adalah persoalan yang paling sulit diatasi oleh
para aktor pro-demokrasi. Masalah-masalah itu adalah sebagai
berikut. Pertama, keterbatasan peluang untuk mengakses kontrol
politik yang demokratis terhadap kegiatan bisnis dan program
rekonstruksi yang masif. Para aktor dari kalangan bisnis lebih
memilih pasar dan koneksi-koneksi informal. Bahkan, secara
khusus, kalangan bisnis juga memperoleh simpati dari Wakil
154 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah kelompok nasionalis Aceh yang
kurang demokratis dan juga bekas gerilyawan GAM acap dirangkul
untuk bergabung dalam kelompok ini, dan tampaknya mereka pun
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu. Di sisi
lain, lembaga donor serta program rekonstruksi dan pembangunan
ekonomi, yang dipimpin pemerintah pusat, menutup diri dari
pemerintah daerah. Perilaku ini semakin menegaskan kecenderungan kalangan internasional menggabungkan demokrasi liberal
secara terbatas dan kebijakan ekonomi neo-liberal yang luas.
Kedua, perpecahan antara bekas gerilyawan GAM dan
sekutunya dari masyarakat sipil menimbulkan kesulitan terhadap
upaya kelompok masyarakat sipil itu untuk memanfaatkan kebebasan
partisipasi politik yang luas. Upaya tersebut, pertama kali dilakukan
melalui pengajuan kandidat independen, dan selanjutnya, melalui
partai politik lokal. Tujuannya, agar keterwakilan yang demokratis
bisa semakin diperluas dan diperkuat.
Ketiga, merebaknya kecenderungan untuk mengambil jalan
pintas dalam mengatasi masalah dalam perwakilan politik, yakni
dengan mengakses secara langsung berbagai institusi pemerintahan, melalui ‘jalur koneksi’ dan/atau melalui para mediator
yang kurang representatif, seperti media dan kelompok lobi. Kondisi
itu justru merugikan kelompok pro-demokrasi, yang memilih untuk
memanfaatkan lembaga-lembaga demokratis, untuk mencapai akses
langsung yang setara dan adil, serta partisipasi dalam kehidupan
masyarakat.
Keempat, absennya suatu kerangka kerja yang dapat menyediakan insentif dan kemudahan politik bagi kalangan prodemokrasi, juga menghambat perkembangan gerakan kerakyatan
yang murni, yakni berakar pada gagasan dan aspirasi mendasar
masyarakat.
Kelima, dangkalnya kerangka kerja yang demokratis akhirnya
menyuburkan politisasi partai politik yang meluas dan merusak,
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 155
karena marakanya pilihan mengakses pemerintahan melalui jalur
‘koneksi’ dan patronase alternatif. Situasi inilah penyebab bertahannya struktur komando lama di kalangan gerakan nasionalis
Aceh. Apalagi, cara itu ampuh untuk beradaptasi dengan demokrasi
‘normal’ ala Indonesia dan perilaku KKN. Sementara itu, kelompok
pro-demokrasi memiliki upaya alternatif terbatas untuk memobilisasi pendukung dan mengembangkan partai. Penyebabnya,
antara lain, akibat lemahnya organisasi berbasis kepentingan, yang
dibentuk dan dikontrol oleh rakyat. Penyebab lainnya adalah
lemahnya lembaga publik, yang menyediakan kesempatan setara
dan adil bagi rakyat, untuk mengakses secara langsung berbagai
kepentingan publik, serta menjamin partisipasi rakyat dalam
kehidupan masyarakat. Kelompok itu juga dirugikan oleh arus
utama dalam strategi penguatan perdamaian, di level nasional dan
internasional. Strategi itu menggabungkan demokrasi liberal dan
pendekatan berorientasi pasar, dengan melibatkan aktor berpengaruh dan bekas gerilyawan GAM di dalam bisnis yang
menguntungkan.
Sebagai kesimpulan, fakta lapangan di Aceh telah menunjukkan tak terbuktinya kritik yang mengklaim bahwa suburnya pelaksanaan demokrasi akan kian menimbulkan masalah,
apabila tak ditunjang oleh lembaga solid yang memadai, serta
memenuhi hak asasi manusia, melaksanakan penegakan hukum,
dan ‘good governance’. Berkat usaha para aktivis dan bekas gerilyawan
GAM yang demokratis, kebebasan yang diperoleh dan pelaksanaan
pemilu terbukti sangat fundamental dalam mencapai perdamaian
dan mengurangi politik berbasis identitas. Namun, kekuatan dan
legitimasi mereka itu bergantung pada bagaimana mereka memanfaatkan kelebihan itu demi membangun Aceh yang lebih baik
bagi rakyat banyak, melalui upaya-upaya yang demokratis.
156 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan Akhir)
1.
Saya berterima kasih kepada para peserta workshop di Banda
Aceh atas berbagai komentar terhadap versi sebelumnya dari bab
ini, menyangkut hasil-hasil sementara dari survey (28 November
2008), serta terima kasih pula kepada Teresa Birks, Gerry van
Klinken, Willy P. Samadhi, Kristian Stoke dan Silje Vevante.
2.
Komite Peralihan Aceh (KPA)
3.
Sentral Informasi Referendum Aceh, organisasi pro-referendum yang
dilahirkan oleh para mahasiswa.
4.
Untuk fase awal di Aceh, lihat McGibbon 2006, Aspinall 2005, dan
ICG 2005a.
5.
Para akademisi dan pakar tentu saja memberikan penjelasan
berdasarkan pengetahuan yang diperoleh langsung melalui
pengalaman mereka.
6.
Misalnya Aspinall 2007, 2008, 2009 dan Barron 2008. Saya juga
melakukan diskusi dengan para informan kunci yang memiliki
pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu terkait. Bandingkan
dengan Sindre pada Bab 5 dalam buku ini.
7.
Persyaratan hukum untuk membuktikan ‘kehadiran fisik partai
secara nasional’ , di antaranya, partai politik baru harus bisa
membuktikan, partai memiliki kantor cabang di 60% provinsi, di
50% kabupaten dan kota, dan di 25% kecamatan. Persyaratan ini
dapat dengan mudah dipenuhi oleh partai-partai yang memiliki
uang saja.
8.
Untuk dua review yang telah diterbitkan, lihat ICG 2006 dan
Mietzner 2007: 26ff.
9.
Menurut ICG 2005B, GAM yang meminta agar partai lokal hanya
akan ikut serta dalam pemilu di tingkat daerah, bukan secara
nasional.
10. Untuk perspektif teoretik dan komparatif tentang kasus-kasus
konkret di negara-negara berkembang (the Global South), lihat
Törnquist, Stokke dan Webster, 2009 (dalam proses penerbitan).
11. Ibid. lihat juga Harriss, Stokke, dan Törnquist 2004.
12. Lihat, misalnya, Aspinall 2007, 2008, 2009, Frödin 2008, Barron
2008. Saya juga melakukan wawancara dengan para aktivis
terkemuka.
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 157
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Lihat Törnquist 2009, dan referensi lebih jauh dalam buku yang
sama.
Sumber daya sosial (atau modal) pada dasarnya berarti ‘jalur
koneksi’. Sumber daya kultural meliputi pengetahuan, informasi,
dan pendidikan yang hanya dapat diakses secara khusus.
Untuk kasus yang disebutkan terakhir (mengenai opsi
memperoleh legitimasi), data yang hanya tersedia dari bagian
tentang Aceh dari Survei Nasional 2007.
Lihat catatan akhir no.13
Perbandingan sulit dilakukan karena pesatnya studi tentang Indonesia sebagai ‘shadow state’ dan studi tentang akumulasi kapital
primitive, yang biasanya digeneralisir berdasarkan peristiwa yang
spesifik. Upaya generalisasi ini ibarat tingkah mahasiswa hak asasi
manusia yang secara normatif mengatakan, satu kasus yang
terbukti saja sudah cukup (untuk dijadikan landasan untuk
menggeneralisir kasus kekerasan di suatu tempat), dengan alasan,
sama sekali tak ada toleransi bagi tindak kekerasan dalam bentuk
apapun.
Michal Rubin, “Is Iraqi Kurdistan a Good Ally?” http://
www.aei.org/publications/pubID.27327/pub_detail.asp (saya
berhutang kepada Mustafa Can yang telah bercerita tentang kasus
Kurdi dan menunjukkan pada saya artikel Rubin).
Untuk tinjauan kritis atas pendapat tersebut, bisa lihat Mansfield
dan Snyder 2005, lihat Carothers 2007a dan 2007b.
Untuk tinjauan umum, lihat Frödin 2008, Baron 2006 dan referensi
lebih lanjut pada Bab 1. Bahkan kritik-kritik awal yang konstruktif
mengenai masalah ini (termasuk oleh penulis), dalam konteks
kultur Swedia yang lebih terbuka, bisa dikatakan sikap itu adalah
pengabaian dengan sikap angkuh atau arogan, atau istilah yang
paling tepat: sikap tak mau tahu.
Terkecuali lembaga-lembaga informal, yang lebih tersebar dengan
baik, di daerah kemenangan pasangan IRNA.
158 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Aspinall, Edward. 2005. The Helsinki Agreement: a more promising basis for peace in Aceh? Policy Studies 20. Washington DC: EastWest Center.
Aspinall, Edward. 2007. “Guerillas in power”. Inside Indonesia 90,
Oktober-Desember.
Aspinall, Edward. 2008. Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh,
Indonesia. Stanford: Stanford University University Press.
Aspinall, Edward. 2009. “Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh”. SEAP Indonesia. 87, April.
Aspinall, Edward & Fealy, Greg, eds. 2003. Local Power and Politics in
Indonesia:Decentralisation and democratisation. Singapura: Institute
of Southeast Asian Studies.
Barron, Patrick. 2008. Managing the Resources for Peace: Reconstruction And Peace-building. dalam: Aguswandi & Judith
Large, eds. Reconfiguring Politics: the Aceh peace process. London:
Accord.
Beetham, David. 1999. Democracy and human rights. Oxford: Polity
Press
Beetham, D, Bracking, S., Kearton I., & Weir, S. 2002. International
IDEA Handbook and Democracy Assessment. The Hague, London, New York: Kluwer Law International
Carothers, Thomas. 2007a. “How Democracies emerge: the ‘sequencing’ fallacy”. Journal of Democracy, 18 (1).
Carothers, Thomas. 2007b. Misunderstanding gradualism. Journal
of Democracy. 18 (3)
Chatterjee, Partha. 2004. The politics of the governed: reflections on popular
politics in most of the world. New York: Columbia University Press.
Demos. 2005. Towards an agenda for meaningful human rights based
democracy: Early conclusions from the 1st and 2nd round of the national
survey on problems and options of Indonesian democratisation. 20
Januari 2005. Jakarta: Demos.
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 159
Frodin, Lina. 2008. The challenges of reintegration in Aceh. dalam:
Aguswandi & Large, Judith. Eds. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process. [online]. Lodon: Accord. Tersedia di:
www. c-r.org/ our-work/ accord/ aceh/reintegration. php.
Harriss, John. 2006. Politics is a dirty river: but is there a ‘new
politics’ of civil society. dalam: John Harriss, ed. Power matters:
essays on institutions, politics and society in India. Delhi: Oxford
University Press.
Harriss, John & Stokke, Kristian & Tornquist, Olle, eds. 2004.
Politicising democracy, the new local politics of democratisation.
Houndmills, Basingtoke: Palgrave.
ICG. 2005a. Aceh: a new chance for peace. International Crisis Group
Briefing No. 40, Agustus.
ICG. 2005b. Aceh: so far, so good. International Crisis Group Briefing
No. 44, Desember
ICG. 2006. Aceh’s local elections: the role of the Free Aceh Movement (GAM). International Crisis Group Asia Briefing No 57, November.
Kingsbury, Damien & McCulloch, Lesley. 2006. Military Business
in Aceh. dalam: Reid, Anthony, ed. Verandah of Violence. The
Background to the Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Klinken, Gerry van. 2009. Patronage democracy in provincial Indonesia. dalam: Tornquist, Olle, Stokke, Kristian and Webster,
Neil, eds., 2009. Rethinking popular representation. New York:
Palgrave.
McGibbon, Rodd. 2006. Local leadership and the Aceh conflict.
dalam: Reid, Anthony, ed. Verandah of Violence. The Background
to the Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
May, Bernhard, n.d. The law on the governing of Aceh: the way
forward or the source of conflict? dalam: Aguswandi and Judith
Large, eds. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process,
160 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
London: Accord.
Mansfield, Edward, D & Snyder, Jack. 2005. Electing to fight: why
democracies go to war. Cambridge, Mass: MIT Press.
Mietzner, Marcus, 2007. Local elections and autonomy dalam Papua
and Aceh: mitigating or fueling secessionism? SEAP Indonesia,
pp. 1-39.
Nordholt, Henk Schulte. 2004. Decentralisation in Indonesia: less
state, more democracy. dalam Harris, John & Stokke, Kristian
& Torquist, Olle eds., 2004. Politicising Democracy, The New Local
Politics of Democratization. Houndmills, Basingstoke: Palgrave.
Nordholt, Henk Schulte & Hoogenboom, Irene, eds. 2006. Indonesian Transitions, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. The Transition
Anthology 2nd ed.
Nordholt, Henk Schulte and van Klinken, Gerry, eds. 2007. Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden:
KITLV Press.
Paris, Roland. 2004. At War’s End: Building Peace Afer Civil Conflict.
Cambridge: Cambridge University Press.
Priyono, A.E., Samadhi, Willy P. and Tornquist, Olle with Birks,
Teresa et.al. 2007. Making Democracy Meaningful. Problems And
Options In Indonesia. Jakarta: Demos. bekerjasama dengan
Yogyakarta: PCD Press & Singapura: SEAS.
Richmond, Oliver P. 2007. The Transformation of Peace. New York:
Palgrave Macmillan.
Robinson. Richard & Hadiz, Vedi. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets. London &
New York: RoutledgeCurzon.
Rubin Michal, n.d. Is Iraqi Kurdistan a good aly?. Diperoleh dari:
http://www. aei. org/publications/ pubID.27327/ pub_detail.
asp.
Samadhi, Willy P. and Warouw, Nicolaas J., eds. 2008 (2nd edition
2009). Democracy Building on the Sand. Advances and Setbacks in
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 161
Indonesia. Report from the 2nd Demos’ National Expert-Survey.
Jakarta and Yogyakarta: Demos and PCD Press.
www.pcd.ugm.ac.id.
Schulze, Kirsten E. 2004. The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of
A Separatist Organization. Washington DC: East-West Center.
Policy Studies 2.
Schulze, Kirsten E. 2006. Insurgency and Counter-insurgency:
Strategy and The Aceh Conflict, Oktober 1976- Mei 2004. dalam:
Reid, Anthony, ed. Verandah of Violence. The Background to the
Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Sulaiman, M. Isa. 2006. From Autonomy to Periphery: A Critical
Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement”, dalam
Reid, Anthony (Ed). Verandah of Violence. The Background to the
Aceh Problem. Seattle: University of Washington Press.
Sulaiman, M. Isa & van klinken, Gerry. 2007. The Rise and Fall of
Governor Puteh. dalam: Nordholt, Henk Schulte & Van
Klinken, Gerry, eds. Renegotiating Boundaries. Local Politics in PostSuharto Indonesia. Leiden: KITLV Press.
Tornquist, Olle. 2009. The Problem is Representation! Towards An Analytical Framework. dalam: Tornquist, Olle & Stokke, Kristian &
Webster, Neil, eds. Rethinking Popular Representation. New York:
Palgrave.
Tornquist, Olle, Stokke, Kristian & Webster, Neil, eds. 2009. Rethinking Popular Representation. New York: Palgrave.
162 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 163
LAMPIRAN Bab 3
DATA TERPILIH DARI RE-TABULASI SURVEI DEMOKRASI DEMOS DI ACEH PADA
DESEMBER 2006, DILENGKAPI DENGAN DATA TENTANG ACEH
DALAM SURVEI NASIONAL DEMOS 2007-20081
Willy Purna Samadhi
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Tabel 2
Distribusi informan di kawasan dan kabupaten/kota
Distribusi informan menurut isu utama gerakan
demokrasi
Tabel 3 Kelompok umur dan para informan
Tabel 4 Tingkat pendidikan informan
Tabel 5 Bagaimana rakyat memahami politik
Tabel 6 Seberapa besar minat masyarakat pada politik
Tabel 7 Seberapa besar minat perempuan pada politik
Tabel 8 Usaha untuk mendorong partisipasi perempuan dalam
politik
Tabel 9 Jalur paling tepat untuk melibatkan diri di dalam proses
politik
Tabel 10 Metode-metode untuk meningkatkan partisipasi politik
Tabel 11 Bagaimana warga mengidentifikasikan diri dalam Pilkada
Tabel 12 Bagaimana warga mengidentifikasikan diri dalam
Pilkada: perbandingan antara wilayah di mana Irwandi
menang dan kalah
1
Untuk data bandingan tentang Indonesia secara keseluruhan,
silakan lihat analisis dan lampiran data dalam Willi P. Samadhi
dan Nicolaas J. Warouw (eds.), Democracy Bilding on the Sand, Advances and Setbacks in Indonesia. Report drom the 2nd Demos’ National Expert-Survey. Jakarta: Demos, Yogyakarta: PCD Press, 2008.
164 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 13 Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi
dirinya dalam Pemilu legislatif 2004
Tabel 14 Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi
dirinya dalam Pemilu legislatif 2004: perbandingan antara
wilayah di mana Irwandi menang dan kalah
Tabel 15 Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi
dirinya dalam menanggapi konflik yang terjadi di daerah
Tabel 16 Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi
dirinya dalam menanggapi masalah pemekaran wilayah
administratif
Tabel 17 Aktor-aktor utama
Tabel 18 Aktor-aktor utama di wilayah di mana IRNA menang
dan kalah dalam Pilkada
Tabel 19 Bagaimana aktor-aktor utama memperlakukan demokrasi
Tabel 20 Situasi tentang peraturan dan regulasi formal
Tabel 21 Situasi tentang keberadaan aturan non-formal
Tabel 22 Wilayah aktivitas politik
Tabel 23 Sumber kekuasaan
Tabel 24 Transformasi kekuasaan
Tabel 25 Jenis-jenis isu
Tabel 26 Bagaimana aktor memobilisasi dukungan
Tabel 27 Bagaimana aktor memobilisasi dukungan di kabupatenkabupaten di mana IRNA dan calon-calon KPA-SIRA
menang/kalah dalam Pilkada (Aceh Survei 2006)
Tabel 28 Basis-basis sosial para pendukung aktor-aktor utama
(Aceh Survei 2006)
Tabel 29 Strategi-strategi aktor dalam sistem politik dan bentukbentuk representasinya (Aceh Survei 2006)
Tabel 30 Strategi-strategi aktor berpengaruh dalam sistem politik
dan bentuk-bentuk representasinya (Informan Aceh
dalam Survei Nasional 2007)
Tabel 31 Strategi-strategi aktor alternatif dalam sistem politik dan
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 165
bentuk-bentuk representasinya (Informan Aceh dalam
Survei Nasional 2007)
Tabel 32 Ke mana rakyat dapat menyampaikan keluhan-keluhan
dan tuntutan-tuntutannya dalam urusan-urusan publik
166 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 1. Distribusi Informan di Kawasan dan Kabupaten/Kota (Survei Aceh 2006)
NO
KAWASAN
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
INFORMAN PER
INFORMAN KAWASAN (%)
1
Aceh Besar
9
2
Banda Aceh
9
Pidie
10
3
(1) Banda Aceh
4
Sabang
Informan/area (1)
5
6
(2) Meulaboh
7
9
(3) Blang Pidie
10
Aceh Barat
12
Aceh Jaya
4
Nagan Raya
11
(4) Takengon
Aceh Barat Daya
7
Aceh Selatan
9
Simeulue
9
Bener Meriah
Iinforman/area (4)
13
14
(5) Kutacane
15
17
18
(6)
Lhokseumawe
20
(7) Langsa
21
10
12
23
8
Aceh Tenggara
10
Gayo Lues
5
12
23
Aceh Utara
10
Bireun
10
Lhokseumawe
10
Informan/area (6)
19
13
Aceh Singkil
Informan/area (5)
16
13
25
Aceh Tengah
12
14
27
Informan/area (3)
11
10
38
Informan/area (2)
8
20
16
30
Aceh Tamiang
8
Aceh Timur
10
Kota Langsa
9
Informan/area (7)
JUMLAH
14
27
193
100
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 167
Tabel 2. Distribusi informan menurut isu utama gerakan
NO
ISU UTAMA GERAKAN
SURVEI ACEH
2006*
(%)
INFORMAN DALAM
SURVEI NASIONAL
(2007)**
(%)
1
Kontrol petani dan buruh tani atas
tanah yang mereka garap
3
5
2
Perjuangan buruh untuk kondisi
yang lebih baik
3
0
3
Perjuangan kaum miskin kota untuk
kehidupan yang lebih baik
11
0
4
Penegakan Hak Asasi Manusia
9
5
5
Pemberantasan korupsi
11
11
6
Upaya untuk mendemokratisasikan
partai atau membentuk yang baru
6
16
7
Penegakan pluralisme dan
rekonsiliasi agama dan etnis
6
11
8
Upaya untuk mereformasi
pendidikan
10
11
9
Pengembangan profesionalisme di
sektor publik dan swasta
3
11
10
Penegakan kebebasan dan kualitas
media
3
0
11
Perjuangan kesetaraan gender
7
21
12
Upaya-upaya untuk memperbaiki
representasi alternatif di tingkat
lokal
5
5
13
Pengembangan organisasi massa
berbasis kepentingan
21
0
14
Mendorong pembangunan
berkelanjutan
3
5
100
100
Jumlah
*Jumlah informan= 193; **Jumlah informan= 19
168 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 3. Kelompok umur dan gender para informan (Survei Aceh 2006)
NO
1
KELOMPOK UMUR
JENDER
Perempuan
TOTAL
< 25
25-35
36-45
> 45
TIDAK TAHU
%
26
29
9
9
29
100
%
15
37
19
13
16
100
%
17
35
17
12
18
100
(N=35)
2
Laki-laki
(N=158)
JUMLAH
Tabel 4. Tingkat pendidikan informan (Survei Aceh 2006)
NO
1
PENDIDIKAN TERAKHIR
Sekolah menengah atau lebih rendah
JUMLAH
85
PERSEN
44
2
Sarjana
99
51
3
Master
3
2
4
Doktoral
3
2
5
Tidak tahu
3
2
193
100
JUMLAH
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 169
Tabel 5. Bagaimana rakyat memahami politik
Menurut penilaian Anda, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam gerakan
yang Anda geluti di daerah ini memahami politik?
NO
1
PEMAHAMAN TENTANG POLITIK
37
INFORMAN ACEH
DALAM SURVEI
NASIONAL (2007)**
(%)
74
36
11
SURVEI ACEH
(2006)*
(%)
Perjuangan untuk merebut
kekuasaan
2
Kontrol rakyat atas urusan-urusan
publik
3
Urusan para tokoh publik
12
5
4
Permainan para elit
11
11
5
Lain-lain
5
-
JUMLAH
100
100
*N= 193; ** N=19
Tabel 6. Seberapa besar minat masyarakat terhadap politik
Seberapa besar minat orang-orang yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti
di daerah ini terhadap politik?
NO
MINAT MASYARAKAT
PADA POLITIK
SURVEI ACEH
(2006)*
(%)
30
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL (2007)**
(%)
16
1
Sangat berminat
2
Berminat
54
68
3
Tidak berminat
16
16
4
Tidak menjawab
1
-
100
100
JUMLAH
* N= 193; ** N= 19
170 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 7. Seberapa besar minat kaum perempuan terhadap politik
Seberapa besar minat kaum perempuan di daerah ini terhadap politik?
1
Sangat berminat
11
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL
(2007)**
(%)
16
2
Berminat
47
26
3
Tidak berminat
39
58
4
Tidak menjawab
3
-
100
100
NO
MINAT KAUM
PEREMPUAN PADA
POLITIK
ACEH SURVEI
(2006)*
(%)
JUMLAH
* N= 193; ** N= 19
Tabel 8. Upaya untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam politik
Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi kaum
perempuan di dalam politik?
NO
UPAYA MENDORONG
PARTISIPASI KAUM
PEREMPUAN DALAM POLITIK
SURVEI
ACEH
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL
(2007)**
(%)
1
Memperjuangkan kuota
perempuan di lembaga legislatif
dan ekskutif
10
16
2
Meningkatkan kesadaran dan
kapasitas politik perempuan
59
53
3
Mendukung perempuan untuk
menduduki jabatan-jabatan
politik
7
5
4
Memperluas agenda politik
sehingga mencakup lebih
banyak isu
22
26
5
Lain-lain
1
-
6
Tidak menjawab
1
-
100
100
JUMLAH
* N= 193; ** N= 19
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 171
Tabel 9. Jalur paling tepat untuk melibatkan diri di dalam proses politik
Jika seseorang tertarik untuk melibatkan diri di dalam proses politik, jalur apakah
yang paling tepat untuk ditempuh?
NO
JALUR PALING TEPAT UNTUK
MELIBATKAN DIRI DI DALAM
PROSES POLITIK
SURVEI
ACEH
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL
(2007)**
(%)
37
1
Bergabung dalam partai politik
nasional
22
2
Bergabung dalam partai politik
lokal
29
3
Membangun partai politik lokal
baru
14
4
Membangun kekuatan non-partai
atau blok politik
30
37
5
Lain-lain
5
5
6
Tidak menjawab
1
-
100
100
JUMLAH
* N= 193; ** N= 19
21
Tabel 10. Metode untuk meningkatkan partisipasi politik
Metode apakah yang efektif untuk membangun kapasitas dan pemahaman politik
masyarakat di wilayah Anda untuk meningkatkan partisipasi politik?
NO
METODE UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK
SURVEI ACEH
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL
(2007)**
(%)
1
Meningkatkan kesadaran politik
rakyat
60
53
2
pendidikan kader politik
18
26
3
Kampanye dan mimbar umum
5
-
4
Mobilisasi massa
1
5
Membangun organisasi berbasis
massa dan melakukan mobilisasi
14
6
Lain-lain
3
-
100
100
JUMLAH
*N= 193; ** N= 19
21
172 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 11. Bagaimana warga di daerah mengidentifikasi dirinya dalam Pilkada
Dalam Pilkada, bagaimana orang-orang dalam kelompok atau organisasi prodemokrasi yang Anda ketahui di daerah ini mengidentifikasi dirinya?
NO
IDENTITAS DALAM PILKADA
SURVEI
ACEH
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH
DALAM SURVEI
NASIONAL
(2007)**
(%)
1
Sebagai warga
Kabupaten/Kota/Provinsi
31
42
2
Sebagai warga desa/asal-usul
17
21
3
Sebagai warga komunitas etnis/suku
6
5
4
Sebagai warga komunitas agama
4
-
5
Sebagai orang Aceh atau non-Aceh
8
-
6
Sebagai anggota/pendukung partai
politik tertentu
17
16
7
Sebagai anggota kelas sosial tertentu
(misalnya kelas buruh, petani dll.)
11
16
8
Lain-lain
6
-
9
Tidak menjawab
1
-
100
100
JUMLAH
*N= 193; ** N= 19
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 173
Tabel 12. Bagaimana warga di daerah mengidentifikasi dirinya dalam
Pilkada: perbandingan antara wilayah, di mana Irwandi menang dan kalah
(Survei Aceh 2006)
Dalam Pilkada, bagaimana orang-orang dalam kelompok atau organisasi pro-demokrasi
yang Anda ketahui di daerah ini mengidentifikasi dirinya?
INFORMAN DI
KABUPATEN DI MANA…
INFORMAN DI KABUPATEN
DI MANA…
IRNA
KALAH
PILKADA
PROVINSI
CALON
KPA/SIRA
MENANG
PILKADA
KABUPATEN/
KOTA
CALON
PARTAI
MENANG
PILKADA
KABUPATEN/
KOTA
33
26
35
28
Sebagai warga
desa/asal-usul
15
22
11
22
3
Sebagai warga
komunitas
etnis/suku
5
7
5
6
4
Sebagai warga
komunitas
agama
4
3
1
6
5
Sebagai orang
Aceh atau NonAceh
6
14
12
6
6
Sebagai
anggota/penduk
ung partai
politik tertentu
19
14
16
18
7
Sebagai anggota
kelas sosial
tertentu
(misalnya kelas
buruh, petani)
15
2
15
7
NO
IDENTITAS
DALAM
PILKADA
1
Sebagai warga
Kabupaten/Kota
/Provinsi
2
IRNA
MENANG
PILKADA
PROVINSI
8
Lain-lain
4
10
5
6
9
Tidak menjawab
0
2
0
1
JUMLAH
100
100
100
100
174 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 13. Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi dirinya dalam
Pemilu legislatif 2004
Dalam Pemilu legislatif 2004, bagaimana orang-orang dalam kelompok atau
organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui di daerah ini mengidentifikasi dirinya?
SURVEI ACEH
NO
IDENTITAS DALAM PEMILU
2004
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH
DALAM SURVEI
NASIONAL (2007)**
(%)
1
Sebagai warga
Kabupaten/Kota/Provinsi
21
21
2
Sebagai warga desa/asal-usul
19
5
3
Sebagai warga komunitas
etnis/suku
3
-
4
Sebagai warga komunitas agama
3
5
5
Sebagai orang Aceh atau NonAceh
6
-
6
Sebagai anggota/pendukung
partai politik tertentu
32
11
7
Sebagai anggota kelas sosial
tertentu (misalnya kelas buruh,
petani, dsb)
10
16
8
Lain-lain
5
-
9
Sebagai penduduk Indonesia
secara umum
-
42
10
Tidak menjawab
2
-
100
100
JUMLAH
*N= 193; ** N= 19
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 175
Tabel 14. Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi dirinya dalam
Pemilu legislatif 2004: Perbandingan antara wilayah di mana Irwandi menang
dan kalah (Survei Aceh 2006)
Dalam Pemilu legislatif 2004, bagaimana orang-orang dalam kelompok atau organisasi prodemokrasi yang Anda ketahui di daerah ini mengidentifikasi dirinya?
INFORMAN DI
KABUPATEN DI MANA...
NO
IDENTITAS DALAM
PEMILU 2004
IRNA
MENANG
PILKADA
PROVINSI
IRNA
KALAH
PILKADA
PROVINSI
1
Sebagai warga
Kabupaten/Kota/Pro
vinsi
21
2
Sebagai warga
desa/asal-usul
3
INFORMAN DI KABUPATEN
DI MANA...
MENANG
PILKADA
KABUPATEN
/KOTA
CALON
PARTAI
MENANG
PILKADA
KABUPATEN
/KOTA
21
24
19
18
22
15
22
Sebagai warga
komuntas etnis/suku
2
5
2
4
4
Sebagai warga
komunitas agama
3
2
1
4
5
Sebagai orang Aceh
atau Non-Aceh
7
3
12
2
6
Sebagai
anggota/pendukung
partai politik tertentu
34
26
29
33
7
Sebagai anggota kelas
sosial tertentu
(misalnya kelas
buruh, petani, dsb)
10
9
12
8
8
Lain-lain
2
10
2
6
9
Tidak menjawab
1
2
2
1
100
100
100
100
JUMLAH
CALON
KPA/SIRA
176 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 15. Bagaimana orang-orang di masing-masing daerah mengidentifikasi
dirinya dalam menanggapi konflik yang terjadi di daerah
Dalam menanggapi konflik yang terjadi di daerah ini, bagaimana orang-orang
dalam kelompok atau organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui di daerah ini
mengidentifikasi diri mereka?
NO
IDENTITAS DALAM
MENANGGAPI KONFLIK DI
DAERAH
(2006)*
INFORMAN ACEH
DALAM SURVEI
NASIONAL
(%)
(2007)**
SURVEI ACEH
(%)
1
Sebagai warga
Kabupaten/Kota/Provinsi
16
26
2
Sebagai warga desa/asal-usul
12
5
3
Sebagai warga kelompok
etnis/suku
15
32
4
Sebagai warga komunitas agama
7
5
5
Sebagai orang Aceh atau NonAceh
16
-
6
Sebagai anggota/pendukung
kelompok politik tertentu
16
-
7
Sebagai anggota kelas sosial
tertentu (misalnya kelas buruh,
petani)
9
32
8
Lain-lain
8
-
9
Tidak menjawab
1
-
100
100
10
*N= 193; ** N= 19
JUMLAH
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 177
Tabel 16. Bagaimana orang-orang di daerah mengidentifikasi dirinya dalam
menanggapi masalah pemekaran wilayah administratif
Dalam menanggapi masalah pemekaran wilayah administratif, bagaimana
orang-orang dalam kelompok atau organisasi pro-demokrasi yang Anda ketahui
di daerah ini mengidentifikasi diri mereka?
NO
IDENTITAS DALAM MENANGGAPI
MASALAH PEMEKARAN
WILAYAH ADMINISTRATIF
(PROPINSI ATAU
KABUPATEN/KOTA)
SURVEI ACEH
(2006)*
(%)
INFORMAN ACEH
DALAM SURVEI
NASIONAL
(2007)**
(%)
1
Sebagai warga
Kapupaten/Kota/Provinsi
51
47
2
Sebagai warga desa/asal-usul
17
16
3
Sebagai warga komunitas
etnis/suku
20
32
4
Sebagai warga komunitas agama
4
-
5
Lain-lain
6
5
6
Tidak menjawab
3
-
100
100
JUMLAH
*N= 193; ** N= 19
178 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 17. Aktor-aktor utama
Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, siapa sajakah aktor utama di wilayah
in, baiki individu atau kelompok/organisasi, yang sungguh-sungguh memiliki peran dan
pengaruh penting atau juga yang berpotensi menjadi aktor penting yang berpengaruh
dalam proses politik di tingkat lokal? (perhatikan juga para aktor penting saat ini dan
mereka yang bisa menjadi cukup penting, misalnya, organisasi kerakyatan tertentu)
Catatan: silakan tentukan setidaknya tiga hingga sepuluh nama, berikut
keterangannya
NO
AKTOR UTAMA
SURVEI
ACEH
(2006)
INFORMAN ACEH DALAM SURVEI
NASIONAL (2007)
(%)
(%)
AKTOR-AKTOR
BERPENGARUH
AKTOR-AKTOR
ALTERNATIF
1
Pemerintah/Birokrasi
(sipil dan militer)
18
48
12
2
Aktivis organisasi nonpemerintah/NGO
15
6
28
3
Partai politik dan legislatif
23
12
28
4
Pemimpin agama dan adat
11
9
16
5
Akademisi, pengacara, dan
media massa
6
3
8
6
Organisasi massa
13
12
8
7
Pengusaha
4
3
-
8
Serikat, petani, nelayan
1
-
-
9
Pemimpin informal
9
-
-
10
Milisi dan kelompokkelompok
preman/kriminal
-
6
-
100
100
100
JUMLAH
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 179
Tabel 18. Aktor-aktor utama di wilayah di mana IRNA menang dan kalah
dalam Pilkada
Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, siapa sajakah aktor utama di
wilayah in, baiki individu atau kelompok/organisasi, yang sungguh-sungguh memiliki
peran dan pengaruh penting atau juga yang berpotensi menjadi aktor penting yang
berpengaruh dalam proses politik di tingkat lokal? (perhatikan juga para aktor
penting saat ini dan mereka yang bisa menjadi cukup penting, misalnya, organisasi
kerakyatan tertentu)
Catatan: silakan tentukan setidaknya tiga hingga sepuluh nama, berikut
keterangannya
INFORMAN DI KABUPATEN DI MANA…
IRNA MENANG DALAM
IRNA KALAH
NO
AKTOR UTAMA
PILKADA PROVINSI
DALAM PILKADA
PROVINSI
1
Pemerintah/Birokrasi
18
18
(sipil dan militer )
2
Aktivis organisasi
17
10
non-pemerintah/NGO
3
Partai politik dan
21
28
legislatif
4
Pemimpin agama dan
10
12
adat
5
Akademisi, pengacara,
7
4
media massa
6
Organisasi massa
12
17
7
Pengusaha
3
5
8
Serikat, petani,
1
0
nelayan
9
Pemimpin informal
9
7
JUMLAH
100
100
Tabel 19. Bagaimana aktor-aktor memperlakukan demokrasi
Bagaimana para aktor yang Anda sebutkan tadi memanfaatkan berbagai peraturan, baik
yang formal maupun non-formal, yang berlaku di daerah ini?
NO
HUBUNGAN AKTOR-AKTOR
UTAMA DENGAN DEMOKRASI
SURVEI
ACEH
(2006)
(%)
INFORMAN ACEH DALAM SURVEI
NASIONAL (2007) (%)
AKTOR-AKTOR
KUAT
AKTOR-AKTOR
ALTERNATIF
42
50
27
1
Menggunakan dan memajukan
58
2
Menggunakan
31
33
3
Menyalahgunakan
5
12
8
4
Mengabaikan
5
13
15
5
Tidak menjawab
2
-
-
100
100
100
JUMLAH
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kesetaraan warga
negara
Hak-hak minoritas,
migran, dan
pengungsi
NO
1
2
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
16
47
37
(%)
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
2
Jumlah
19
Tidak
menjawab
51
27
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
100
0
Tidak
menjawab
Jumlah
19
51
30
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
53
-
47
0
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara
umum cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tabel 20. Situasi Peraturan dan Regulasi formal
52
Tidak,
terbatas
Jumlah
Tidak
menjawab
100
11
1
36
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak ada
100
7
Jumlah
Tidak
menjawab
1
44
Tidak,
terbatas
Tidak ada
49
(%)
Survei
Aceh
2006
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
53
-
37
11
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskrip
Apaka
formal
menca
menya
180 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Hak-hak
korban (mis.
Konflik dan
bencana)
Rekonsiliasi
konflikkonflik
horizontal
NO
3
4
n/a
n/a
Jumlah
n/a
Tidak ada
Tidak
menjawab
n/a
Jumlah
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Ada
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
(%)
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
n/a
n/a
100
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
5
23
44
28
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
10
51
35
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
100
17
0
44
39
Tidak,
terbata
100
Ya,
diterapkan
secara luas
12
1
47
40
(%)
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional 2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah perat
tersebut seca
seluruh as
keh
181
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Reintegrasi
Hukum
internasional
dan
perjanjian
HAM PBB
NO
5
6
n/a
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Ada
n/a
100
11
47
42
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
53
100
100
0
32
3
22
54
16
n/a
100
22
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional 2007
6
16
49
28
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
100
9
1
45
45
100
13
0
41
Tidak,
terbatas
Tidak ada
46
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
53
0
37
11
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional 2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pe
tersebut s
seluruh
k
182 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kepatuhan
pemerintah
dan pejabat
publik
terhadap
hukum
Akses yang
setara dan
aman
terhadap
keadilan
NO
7
8
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
100
11
53
37
100
11
37
53
(%)
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
53
100
100
-
32
5
25
39
16
100
100
31
63
0
26
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
4
29
33
34
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
100
11
1
59
30
100
12
1
55
32
(%)
Survei
Aceh
2006
100
47
-
37
16
100
63
0
21
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional 2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah per
tersebut se
seluruh a
ke
183
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Integritas dan
independensi
lembaga
peradilan
Kebebasan
dari
kekerasan
dan rasa
takut atasnya
NO
9
10
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
100
11
58
32
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
29
36
31
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
24
34
37
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
37
0
47
16
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
100
14
0
50
36
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
100
14
Jumlah
Tidak
menjawab
0
55
Tidak,
terbatas
Tidak ada
32
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
37
0
37
26
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional 2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah peratu
tersebut secar
seluruh asp
kehid
184 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Kebebasan
berbicara,
berkumpul,
dan
berorganisas
i
Kebebasan
untuk
menjalankan
kegiatankegiatan
serikat
pekerja
NO
11
12
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
5
63
32
100
0
68
32
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
12
Tidak ada
64
20
Menghamba
t
Mendukung
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
10
63
24
100
37
0
42
21
100
32
0
58
11
(%)
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghamba
t
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau menghambat
(hak dan lembaga)?
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
100
13
0
29
58
Tidak,
terbatas
100
Ya,
diterapka
n secara
luas
11
0
27
61
(%)
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapka
n secara
luas
Deskripsi
Survei
Aceh
100
37
0
32
32
100
32
0
32
37
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
S
A
Apakah peratu
tersebut secar
seluruh asp
kehid
185
14
13
NO
Kebebasan
menggunaka
n bahasa dan
melestarikan
kebudayaan
Kebebasan
beragama
dan
berkeyakina
n
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
5
63
32
(%)
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
10
Tidak ada
75
12
Menghamba
t
Mendukung
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
6
79
12
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghamba
t
Deskripsi
Surve
i Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
37
-
58
5
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawa
b
Jumlah
100
10
0
15
Tidak,
terbatas
Tidak
ada
75
100
11
Ya,
diterapk
an secara
luas
Tidak
menjawa
b
Jumlah
1
13
Tidak,
terbatas
Tidak
ada
75
(%)
Ya,
diterapk
an secara
luas
Deskrip
si
Survei
Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
32
-
21
47
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak
ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatu
r seluruh
aspek
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak
ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatu
r seluruh
aspek
Deskrip
si
S
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
keh
186 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Kesetaraan
gender dan
emansipasi
Hak-hak
anak
NO
15
16
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
100
5
68
26
100
16
58
26
(%)
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
32
100
100
-
58
3
21
56
11
100
100
20
42
-
47
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
4
15
56
25
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau menghambat
(hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
12
0
39
Tidak,
terbatas
Tidak ada
48
100
15
Ya,
diterapkan
secara
luas
Tidak
menjawab
Jumlah
0
42
Tidak,
terbatas
Tidak ada
43
(%)
Ya,
diterapkan
secara
luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
32
-
53
16
100
42
-
42
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah peratu
tersebut seca
seluruh asp
kehi
187
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Hak
memperoleh
pekerjaan,
jaminan
sosial, dan
kebutuhan
dasar lain
Hak
memperoleh
pendidikan
dasar,
termasuk
hak dan
kewajiban
warga
negara
NO
17
18
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
n/a
100
0
74
26
100
21
42
37
(%)
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
26
100
100
-
68
3
10
62
5
100
100
25
53
0
32
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
4
21
40
35
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau menghambat
(hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
12
1
30
Tidak,
terbatas
Tidak ada
58
100
12
1
48
39
(%)
Ya,
diterapkan
secara
luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara
luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
26
0
42
32
100
53
0
32
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Su
A
2
Apakah peratur
tersebut secara
seluruh aspe
kehid
188 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Good corporate
governance
Pemilu yang
bebas dan adil di
tingkat nasional,
provinsi, dan
kabupaten/kota
NO
19
20
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Surve
i Aceh
2006
100
0
89
11
100
5
53
42
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
2
Tidak
menjawab
Jumlah
5
Tidak ada
66
27
Menghamba
t
Mendukung
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
24
33
39
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghamba
t
Deskripsi
Surve
i Aceh
2006
100
11
0
68
21
100
47
-
42
11
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
(%)
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
28
Tidak,
terbatas
Jumlah
Tidak
menjawab
100
11
0
61
Tidak ada
100
Ya,
diterapka
n secara
luas
17
Jumlah
Tidak
menjawab
0
42
Tidak,
terbatas
Tidak ada
41
(%)
Ya,
diterapka
n secara
luas
Deskripsi
Surve
i Aceh
2006
100
11
0
37
53
100
47
-
32
21
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional200
7
(%)
Apakah peraturan dan regulasi
formal diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu
yang Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskrips
i
S
i
2
Apakah per
formal terse
mencakup
menyangku
189
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Pemilu
yang bebas
dan adil,
dan
dilaksanak
an secara
terpisah
untuk
pemilihan
kepala
daerah.
Mis.
Gubernur,
walikota,
kepala desa
Kebebasan
untuk
mendirikan
partai,
merekrut
anggota,
dan
kampanye
NO
21
22
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
5
63
32
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
37
100
100
-
53
11
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
2
9
60
29
100
2
Tidak
menjawab
Jumlah
9
59
30
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
31
Tidak,
terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
100
12
0
58
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak ada
100
12
Jumlah
Tidak
menjawab
0
30
Tidak,
terbatas
Tidak ada
58
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
37
-
37
26
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
190 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kemampuan
partai politik
mencerminkan
berbagai
masalah dan
kepentingan
yang vital di
masyarakat
Pencegahan
penyalahgunaa
n sentimen
etnis, simbol
dan doktrin
agama oleh
partai politik
NO
23
24
n/a
Tidak
ada
n/a
n/a
Tidak
menjaw
ab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjaw
ab
n/a
100
11
63
26
100
21
47
32
(%)
(%)
Tidak
ada
Deskri
psi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
37
100
100
-
53
3
25
49
11
100
100
22
53
0
37
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
3
28
42
27
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
100
14
1
45
40
100
13
1
47
Tidak,
terbatas
Tidak ada
39
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
37
-
32
32
100
53
0
26
21
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
191
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Independensi
partai politik
dari politik
uang dan
kepentingan
yang
terselubung
Kapasitas
kontrol
anggota
terhadap
partai, serta
respon dan
akuntabilitas
partai
terhadap
konstituennya
NO
25
26
n/a
n/a
Jumlah
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Jumlah
Tidak ada
n/a
n/a
n/a
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
5
58
37
100
11
47
42
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
42
100
100
0
53
3
24
37
5
100
100
35
53
0
32
16
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
6
23
36
34
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
15
1
47
Tidak,
terbatas
Tidak ada
38
100
14
1
46
39
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
42
-
37
21
100
53
0
32
16
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
192 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kemampuan
partai untuk
membangun
dan
menjalankan
pemerintahan
Transparansi
dan
akuntabilitas
pemerintahan
yang terpilih,
di semua
level
NO
27
28
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
16
53
32
100
11
37
53
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
47
100
100
-
42
4
21
38
11
100
100
37
58
-
42
0
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
3
26
39
32
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
100
14
1
55
30
100
13
0
51
35
(%)
Survei
Aceh
2006
100
63
-
32
5
100
58
-
26
16
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
193
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Transparansi dan
akuntabilitas
eksekutif/pejabat
publik
(birokrasi) di
semua level
Desentralisasi
pemerintahan
yang demokratis,
berdasarkan
prinsip
penyediaan
pelayanan publik
NO
29
30
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
21
37
42
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
63
100
100
-
32
5
18
38
5
n/a
100
39
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
2
23
30
46
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara
luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara
luas
Deskripsi
100
12
2
45
41
100
17
0
56
27
(%)
Survei
Aceh
2006
100
47
-
37
16
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi
formal diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu
yang Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah per
tersebut se
seluruh
ke
194 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Transparansi
dan
akuntabilitas
militer dan
kepolisian
kepada
pemerintahan
terpilih dan
kepada publik
Kapasitas
pemerintah
untuk
memerangi
kelompokkelompok
milisi,
preman, dan
kejahatan
terorganisir
NO
31
32
n/a
n/a
Jumlah
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Jumlah
Tidak ada
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
100
11
42
47
100
11
32
58
(%)
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
58
100
100
-
32
3
33
40
11
100
100
24
68
-
21
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
4
27
35
34
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
12
1
52
Tidak,
terbatas
Tidak ada
35
100
11
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
1
53
Tidak,
terbatas
Tidak ada
35
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
58
-
21
21
100
68
-
26
5
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskrips
Apakah pe
tersebut s
seluruh
195
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Independensi
pemerintah
dari campur
tangan asing
Independensi
pemerintah
dari kelompokkelompok
kepentingan
dan
kapasitasnya
untuk
mengurangi
korupsi dan
penyelewengan
kekekuasaan
NO
33
34
n/a
n/a
Jumlah
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Jumlah
Tidak ada
n/a
n/a
n/a
100
11
58
32
100
16
37
47
(%)
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
22
41
100
42
-
42
16
100
n/a
34
63
-
37
0
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Jumlah
Tidak
menjawab
100
12
1
52
Tidak,
terbatas
Tidak ada
35
n/a
n/a
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Tidak,
terbatas
Tidak ada
n/a
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
42
-
32
26
100
63
-
26
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah per
tersebut se
seluruh a
ke
196 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kebebasan pers,
dunia seni dan
akademis
Akses publik
terhadap
pandangan yang
berbeda di dalam
media, dunia
seni, dan dunia
akademis, juga
untuk
merefleksikanny
a
NO
35
36
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Surve
i Aceh
2006
100
11
47
42
100
5
74
21
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
15
Tidak ada
58
25
Menghamba
t
Mendukung
100
4
Tidak
menjawab
Jumlah
13
62
21
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghamba
t
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
58
-
32
11
100
26
-
53
21
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
35
Tidak,
terbatas
Jumlah
Tidak
menjawab
100
17
1
49
Tidak ada
100
Ya,
diterapka
n secara
luas
11
Jumlah
Tidak
menjawab
0
20
Tidak,
terbatas
Tidak ada
69
(%)
Ya,
diterapka
n secara
luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
58
-
21
21
100
26
-
26
47
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi
formal diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu
yang Anda geluti saat ini?
Jumlah
Tidak
menjawa
b
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawa
b
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskrips
i
Apakah
formal t
menca
menyan
197
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Partisipasi
warganegara
di dalam
organisasi
masyarakat
yang
independen
Transparansi,
akuntabilitas,
dan
demokrasi di
dalam
organisasi
masyarakat
NO
37
38
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
Jumlah
Ada
n/a
n/a
n/a
100
0
68
32
100
11
68
21
(%)
(%)
Tidak
menjawab
Ada
Tidak ada
Deskripsi
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Survei
Aceh
2006
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
32
100
100
-
63
4
24
48
5
100
100
24
32
0
58
11
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
4
11
60
26
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
100
14
0
37
49
100
13
1
27
60
(%)
Survei
Aceh
2006
100
37
-
26
37
100
37
-
26
37
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
198 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Akses yang luas
bagi seluruh
kelompok
sosial,
termasuk
kelompok
perempuan,
untuk
berpartisipasi
dalam
kehidupan
publik
Terbukanya
akses langsung
dan kontak
masyarakat
terhadap
layanan publik
dan wakil-wakil
politiknya
NO
39
40
n/a
n/a
Ada
Jumlah
n/a
Tidak ada
n/a
n/a
Jumlah
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
11
47
42
100
21
47
32
Informan
Aceh
dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
53
100
100
-
42
3
31
30
5
100
100
36
58
-
26
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
4
19
50
27
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
15
1
50
Tidak,
terbatas
Tidak ada
35
100
13
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
1
38
Tidak,
terbatas
Tidak ada
48
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
58
-
37
5
100
63
-
21
16
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah pera
tersebut sec
seluruh a
ke
199
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Konsultasi
pemerintah
dengan
masyarakat,
dan jika
memungkinkan,
adanya
partisipasi
publik secara
langsung dalam
pembuatan
kebijakan dan
pelaksanaan
kebijakan
publik
SELURUH HAK
DAN
INSTRUMEN
NO
41
42
n/a
n/a
Tidak ada
Ada
n/a
n/a
Jumlah
Jumlah
n/a
Tidak
menjawab
n/a
n/a
Ada
Tidak
menjawab
n/a
(%)
Tidak ada
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
12
50
38
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah ada peraturan dan regulasi
formal?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
50
100
100
-
41
9
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
3
20
48
29
100
3
Tidak
menjawab
Jumlah
30
28
39
(%)
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan peraturan dan
regulasi formal tersebut secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
42
Tidak,
terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
100
13
0
45
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak ada
100
13
Jumlah
Tidak
menjawab
2
54
Tidak,
terbatas
Tidak ada
32
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
100
45
-
31
24
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
(%)
Apakah peraturan dan regulasi formal
diterapkan secara efektif di daerah ini
atau di dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Jumlah
Tidak
menjawab
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya,
mengatur
seluruh
aspek
Deskripsi
Apakah per
tersebut se
seluruh
k
200 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK
DAN
LEMBAGA
Kesetaraan
warga negara
Hak-hak
minoritas,
migran, dan
pengungsi
NO
1
2
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
n/a
n/a
100
n/a
n/a
7
26
45
21
Menghambat
n/a
100
100
11
24
Tidak ada
53
7
45
Mendukung
37
Tidak
menjawab
Jumlah
24
(%)
(%)
Menghambat
Deskripsi
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau menghambat
(hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
100
21
1
44
Tidak,
terbatas
Tidak ada
34
100
18
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak
menjawab
Jumlah
1
45
Tidak,
terbatas
Tidak ada
36
(%)
Ya,
diterapkan
secara luas
Deskripsi
Survei
Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
11
-
37
53
(%)
Informan
Aceh dalam
Survei
Nasional
2007
Apakah aturan non-formal (nilai
dan kebiasaan) itu diterapkan
secara efektif di daerah ini atau di
dalam wilayah isu yang Anda
geluti saat ini?
Tabel 21. Situasi tentang keberadaan aturan non-formal
Tidak
menja
Jumlah
Tidak
Tidak
menja
Jumlah
Ya,
menga
seluru
aspek
Tidak,
terbat
Tidak
Ya,
menga
seluru
aspek
Tidak,
terbat
Deskr
Apa
(ni
sec
menca
me
201
Hak-hak korban (mis.
Konflik dan bencana)
Rekonsiliasi konflikkonflik horizontal
Reintegrasi
4
5
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
3
NO
50
Mendukung
56
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
8
n/a
n/a
100
23
13
Menghambat
Tidak ada
n/a
n/a
n/a
9
100
n/a
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
25
16
Menghambat
Tidak ada
n/a
n/a
n/a
8
n/a
100
19
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
55
Mendukung
n/a
(%)
(%)
18
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
n/a
36
n/a
37
22
100
n/a
n/a
n/a
n/a
41
0
n/a
n/a
100
25
n/a
n/a
39
0
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
20
1
38
40
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
100
25
0
51
24
100
26
1
46
27
100
24
1
46
29
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-forma
kebiasaan) itu secara
substantif mencakup selu
yang menyangkut kehidup
202 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Hukum internasional
dan perjanjian HAM
PBB
Kepatuhan pemerintah
dan pejabat publik
terhadap hukum
Akses yang setara dan
aman terhadap keadilan
7
8
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
6
NO
50
Menghambat
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
5
100
100
-
32
9
22
51
Mendukung
Tidak ada
18
Menghambat
63
5
100
10
100
-
53
Tidak
menjawab
Jumlah
28
39
Mendukung
Tidak ada
23
Menghambat
42
11
100
8
100
-
47
42
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
(%)
Tidak
menjawab
Jumlah
27
16
Deskripsi
Tidak ada
Survei
Aceh
2006
(%)
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
63
42
22
100
100
5
-
53
46
1
42
32
5
100
100
24
-
32
33
1
100
11
-
47
42
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
(%)
100
23
0
41
36
Survei
Aceh
2006
(%)
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
100
23
0
54
23
100
24
0
55
21
100
23
0
49
26
Survei
Aceh
2006
(%)
N
In
Apakah aturan non-formal (n
kebiasaan) itu secara sec
substantif mencakup seluruh
yang menyangkut kehidupan
203
Bebas dari kekerasan
fisik dan rasa takut
atasnya
Kebebasan berbicara,
berkumpul, dan
berorganisasi
9
10
11
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Integritas dan
independensi lembaga
peradilan
NO
43
Mendukung
62
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
11
100
100
-
53
11
17
10
Tidak ada
100
100
Menghambat
37
16
10
0
47
Tidak
menjawab
Jumlah
27
20
Tidak ada
n/a
100
Menghambat
37
n/a
n/a
9
30
n/a
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
46
Mendukung
n/a
(%)
(%)
16
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, diterapkan
secara luas
Deskripsi
58
42
53
29
100
22
100
11
-
37
0
100
49
16
100
21
-
26
0
n/a
37
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
23
0
47
30
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
Apakah atur
dan kebiasaa
substantif me
yang meny
204 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
14
Kebebasan
menggunakan bahasa
dan melestarikan
budaya
Kebebasan beragama
dan berkeyakinan
Kebebasan untuk
menjalankan kegiatankegiatan serikat pekerja
12
13
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
NO
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
8
n/a
n/a
100
10
70
Mendukung
Tidak ada
11
Menghambat
n/a
11
100
9
100
0
42
Tidak
menjawab
Jumlah
6
74
Mendukung
Tidak ada
11
Menghambat
47
11
100
9
0
100
21
63
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
59
Mendukung
26
(%)
(%)
11
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
22
0
23
55
100
20
0
17
63
100
23
0
33
45
(%)
Survei
Aceh
2006
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
11
0
42
47
100
16
0
37
47
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
100
23
0
33
44
100
24
0
23
53
100
23
0
40
37
(%
Surv
Ace
200
Apakah aturan non-for
kebiasaan) itu secara se
mencakup seluruh a
menyangkut kehidu
205
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kesetaraan gender dan
emansipasi
Hak-hak anak
Hak memperoleh
pekerjaan, jaminan
sosial, dan kebutuhan
dasar lain
NO
15
16
17
57
Mendukung
48
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
5
100
100
-
42
8
25
19
Tidak ada
100
100
Menghambat
53
11
8
-
47
Tidak
menjawab
Jumlah
20
15
Tidak ada
100
100
Menghambat
42
11
0
9
25
53
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
45
Mendukung
37
(%)
(%)
21
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
58
44
34
53
39
100
22
100
5
-
42
0
100
39
11
100
22
-
32
0
100
11
-
42
47
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
24
0
42
34
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
1
1
1
(
Su
A
2
Apakah aturan non-f
kebiasaan) itu secara
mencakup seluru
menyangkut kehi
206 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Hak memperoleh
pendidikan dasar,
termasuk hak dan
kewajiban warga
negara
Good corporate
governance
Pemilu yang bebas
dan adil di tingkat
nasional, provinsi dan
kabupaten/kota
19
20
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
18
NO
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
11
100
9
0
63
100
20
58
14
Menghambat
Mendukung
100
100
26
11
8
0
47
Tidak
menjawab
Jumlah
41
36
Mendukung
Tidak ada
15
Menghambat
42
11
100
7
0
47
100
20
58
42
(%)
(%)
15
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
58
47
100
21
0
100
11
0
42
47
46
34
100
11
100
23
0
32
30
0
100
11
0
37
53
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
21
0
34
46
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
100
27
0
39
34
100
25
0
50
25
100
25
0
41
34
1
1
Apakah aturan non-formal (
dan kebiasaan) itu secara se
substantif mencakup seluruh
yang menyangkut kehidup
publik?
Info
A
Survei
d
Aceh
Su
Deskripsi
2006
Na
2
(%)
(
207
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Pemilu yang adil dan
bebas, serta terpisah,
dalam memilih kepala
daerah, mis. Pilkada
gubernur,
bupati/walikota, kepala
desa
Kebebasan untuk
mendirikan partai,
merekrut anggota, dan
kampanye
Kemampuan partai
politik mencerminkan
pelbagai isu dan
kepentingan yang vital
di masyarakat
NO
21
22
23
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
16
100
100
-
42
6
34
40
20
Menghambat
Mendukung
100
100
42
11
-
9
22
68
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
51
18
Menghambat
Mendukung
n/a
100
21
n/a
n/a
n/a
9
16
61
n/a
(%)
(%)
15
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
22
0
100
16
-
53
32
31
48
100
11
-
100
23
0
37
53
46
31
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
20
0
31
49
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
1
1
1
(
Su
A
2
Apakah aturan no
dan kebiasaan) itu
substantif mencaku
yang menyangk
publi
208 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Pencegahan
penyalahgunaan
sentimen etnis, simbol
dan doktrin agama oleh
partai politik
Independensi partai
politik dari politik uang
dan kepentingankepentingan
terselubung
Kapasitas kontrol
anggota terhadap
partai, serta respons
dan akuntabilitas
partai terhadap
konstituennya
NO
24
25
26
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
11
100
6
-
68
100
35
37
22
Menghambat
21
16
100
7
-
53
100
31
40
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
23
Menghambat
32
11
100
8
0
63
100
31
41
26
(%)
(%)
20
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
20
0
100
11
-
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
58
49
Ya, mengatur
seluruh aspek
32
31
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
100
16
-
63
21
100
11
-
53
37
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
28
0
50
22
100
26
0
48
26
100
24
0
47
29
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-form
dan kebiasaan) itu secar
substantif mencakup selu
yang menyangkut keh
publik?
100
24
0
45
32
100
25
-
42
33
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
209
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Kemampuan partai
untuk membangun dan
menjalankan
pemerintahan
Transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan yang
terpilih, di semua level
Transparansi dan
akuntabilitas
eksekutif/pejabat
publik (birokrasi) di
semua level
NO
27
28
29
43
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
n/a
n/a
100
n/a
n/a
8
33
39
19
Mendukung
100
100
Menghambat
n/a
11
8
-
53
Tidak
menjawab
Jumlah
30
19
Tidak ada
100
100
Menghambat
37
11
7
0
58
32
Tidak
menjawab
Jumlah
35
39
Mendukung
Tidak ada
19
(%)
(%)
Menghambat
Deskripsi
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
42
100
21
0
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46
100
34
11
-
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbata
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbata
100
47
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
11
Tidak ada
Tidak, terbata
58
-
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
Apakah atu
dan kebiasa
substantif m
yang men
32
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
21
0
44
36
100
21
0
44
36
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
210 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Desentralisasi
pemerintahan yang
demokratis,
berdasarkan prinsip
penyediaan pelayanan
publik
Transparansi dan
akuntabilitas militer
dan kepolisian kepada
pemerintahan terpilih
dan kepada publik
Kapasitas pemerintah
untuk memerangi
kelompok-kelompok
milisi, preman, dan
kejahatan terorganisir
NO
30
31
32
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
11
100
100
-
37
9
30
41
20
Mendukung
100
100
Menghambat
53
0
-
9
39
58
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
32
20
Menghambat
Mendukung
100
100
42
11
-
47
9
27
45
42
(%)
(%)
19
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya, diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
22
0
100
11
-
53
37
45
100
33
0
-
58
42
100
11
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak ada
Tidak, terbatas
37
-
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
S
Apakah aturan n
dan kebiasaan) i
substantif mencak
yang menyangkut
53
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
22
1
48
30
100
23
0
39
38
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
211
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Independensi
pemerintah dari
campur tangan asing
Independensi
pemerintah dari
kelompok-kelompok
kepentingan dan
kapasitasnya untuk
mengurangi korupsi
dan penyelewengan
kekeuasaan
Kebebasan pers, seni
dan dunia akademis
NO
33
34
35
56
Mendukung
Tidak
menjawab
Jumlah
11
100
100
-
68
8
20
16
Menghambat
Tidak ada
100
100
21
16
9
-
47
Tidak
menjawab
Jumlah
29
40
Mendukung
Tidak ada
22
Menghambat
37
11
100
n/a
0
n/a
n/a
32
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
n/a
Mendukung
58
(%)
(%)
n/a
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
11
53
100
22
0
100
11
-
26
63
47
31
100
16
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
32
-
Ya, mengatur
seluruh aspek
100
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
58
-
Tidak, terbatas
32
Deskripsi
1
2
3
3
1
2
5
2
n
n
n
n
n
(%
Su
Ac
20
Apakah aturan non
dan kebiasaan) itu s
substantif mencak
aspek yang men
kehidupan p
Ya, mengatur
seluruh aspek
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
22
0
44
34
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
212 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Akses publik terhadap
pandangan yang
berbeda di dalam
media, dunia seni, dan
dunia akademis, juga
untuk
merefleksikannya
Partisipasi
warganegara di dalam
organisasi masyarakat
yang independen
Transparansi,
akuntabilitas, dan
praktek demokratis
dalam organisasiorganisasi masyarakat
NO
36
37
38
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
16
100
6
-
42
100
26
55
12
Menghambat
42
16
100
6
-
37
100
15
67
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
11
Menghambat
47
16
100
8
-
100
24
47
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
51
Mendukung
37
(%)
(%)
17
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
11
100
26
0
100
11
-
42
47
40
33
100
11
-
47
42
100
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
100
23
0
46
31
100
25
0
39
Tidak,
terbatas
Tidak ada
36
100
25
0
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
41
Tidak,
terbatas
42
-
34
(%)
Survei
Aceh
2006
47
Deskripsi
Apakah aturan non-for
dan kebiasaan) itu seca
substantif mencakup
aspek yang menya
kehidupan publ
Ya, mengatur
seluruh aspek
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
100
21
0
35
44
100
21
0
37
42
(%)
Survei
Aceh
2006
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
213
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
Akses dan partisipasi
yang luas seluruh
kelompok sosial,
termasuk kelompok
perempuan, untuk
berpartisipasi dalam
kehidupan publik
Terbukanya akses dan
kontak langsung
rakyat kepada
pelayanan publik dan
wakil-wakil politiknya
Konsultasi pemerintah
dengan masyarakat,
dan jika
memungkinkan,
adanya partisipasi
publik secara
langsung dalam
pembuatan kebijakan
dan pelaksanaan
kebijakan publik
NO
39
40
41
Tidak
menjawab
Jumlah
n/a
n/a
6
n/a
n/a
n/a
100
34
44
Mendukung
Tidak ada
16
16
100
7
-
58
100
30
45
Menghambat
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
19
Menghambat
26
21
100
7
0
32
100
23
52
47
(%)
(%)
18
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Mendukung
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Tidak
menjawab
Jumlah
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
27
0
36
37
100
20
0
44
36
100
24
0
35
41
(%)
Survei
Aceh
2006
16
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100
11
-
37
53
100
Tidak
menjawab
Jumlah
100
21
0
52
Tidak ada
27
Tidak,
terbatas
100
25
0
49
26
100
24
0
45
31
(%)
Survei
Aceh
2006
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak,
terbatas
Ya, mengatur
seluruh aspek
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
74
-
Tidak,
terbatas
11
Deskripsi
Apakah aturan non-for
dan kebiasaan) itu sec
substantif mencakup se
yang menyangkut ke
publik?
Ya, mengatur
seluruh aspek
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
214 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HAK-HAK DAN
LEMBAGA
SELURUH HAK DAN
LEMBAGA
NO
42
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
12
100
100
-
49
8
26
49
Mendukung
39
(%)
(%)
17
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Survei
Aceh
2006
Menghambat
Deskripsi
Apakah keberadaan aturan non-formal
(nilai dan kebiasaan) yang ada dan
berlaku di wilayah ini secara umum
cenderung mendukung atau
menghambat (hak dan lembaga)?
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Ya,
diterapkan
secara luas
Tidak,
terbatas
Deskripsi
100
22
0
39
39
(%)
Survei
Aceh
2006
100
11
Tidak
menjawab
Jumlah
Tidak ada
Tidak, terbatas
50
-
Ya, mengatur
seluruh aspek
Deskripsi
Apakah atur
dan kebiasaa
substantif men
yang meny
39
(%)
Informan Aceh
dalam Survei
Nasional 2007
Apakah aturan non-formal (nilai dan
kebiasaan) itu diterapkan secara efektif di
daerah ini atau di dalam wilayah isu yang
Anda geluti saat ini?
215
216 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 22. Wilayah Aktivitas Politik
Siapa sajakah aktor utama di wilayah ini, baik individu maupun kelompok/organisasi,
yang saat ini sungguh-sungguh memiliki peran dan pengaruh penting?
Survei Aceh
Informan Aceh dalam Survei
(2006)*
Nasional (2007)*
Wilayah Aktivitas
(%)
(%)
No
Politik
Aktor
Aktor
Berpengaruh
Alternatif
1
Bisnis dan industri
7
19
4
2
Usaha Kecil
4
3
4
3
Unit swakelola
4
3
7
4
Kelompok-kelompok lobi
19
19
29
5
Organisasi kepentingan
20
20
16
6
Partai politik
16
5
18
7
Pemerintah lokal terpilih
11
14
13
8
Birokrasi
12
8
7
9
Lembaga Peradilan
3
2
-
10
Militer
3
8
2
TOTAL
100
100
100
Tabel 23. Sumber Kekuasaan
Menurut penilaian Anda, sumber-sumber kekuasaan apa saja yang dimiliki oleh para
aktor utama itu?
Survei Aceh
Informan Aceh dalam Survei
(2006)*
Nasional (2007)**
(%)
(%)
No
Sumber Kekuasaan
Aktor
Aktor
Berpengaruh
Alternatif
1
Sumber-sumber ekonomi
15
18
17
2
3
4
Kekuatan
massa/politik/militer
Kekuatan sosial dan
koneksi
Pengetahuan Informasi
TOTAL
29
44
21
30
30
34
26
9
28
100
100
100
217
Tabel 24. Transformasi kekuasaan
Bagaimana para aktor menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya untuk
mendapatkan legitimasi dan otoritas politik?
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
WILAYAH AKTIVITAS POLITIK
Kegiatan-kegiatan diskursif
Kontak dan dialog dengan para politisi
dan pejabat
Membangun jaringan dan koordinasi
untuk kegiatan-kegiatan bersama
Kontak dan kemitraan dengan tokoh dan
pakar terkemuka
Mendemonstrasikan kekuatan kolektif
berbasis massa
Menciptakan kecukupan diri secara
ekonomi melalui berbagai kegiatan
swakarsa dan koperasi
Memperoleh legitimasi formal
Menggunakan kewenangan resmi,
koersi/kekuasaan, yang menimbulkan
rasa takut
Anggaran negara, kebijakan-kebijakan
pro-pasar
Patronase
Mengorganisir kelompok komunitas
Memperoleh mandat rakyat atau terpilih
dalam Pemilu
JUMLAH
SURVEI
ACEH
(2006)
(%)
13
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL (2007)
(%)
AKTOR
AKTOR
KUAT
ALTERNATIF
13
8
15
14
12
15
10
28
14
15
17
7
15
12
4
-
2
8
8
3
3
9
3
3
3
3
4
9
4
4
3
5
5
6
3
100
100
100
Tabel 25. Jenis-jenis isu
Isu dan kepentingan apa sajakah yang dimajukan atau ditentang para aktor?
NO
1
JENIS-JENIS ISU
Isu-isu dan kepentingan-kepentingan
SURVEI
ACEH
(2006)
(%)
23
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL (2007)
(%)
AKTOR
AKTOR
KUAT
ALTERNATIF
42
32
khusus
2
Kombinasi beberapa isu/kepentingan
43
36
40
3
Konsep-konsep dan gagasan-gagasan
34
21
28
100
100
100
umum
JUMLAH
218 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 26. Bagaimana aktor-aktor memobilisasi dukungan
Bagaimana aktor-aktor memobilisasi dukungan rakyat untuk isu-isu yang mereka perjuangkan?
NO
1
SURVEI
ACEH
(2006)
(%)
BAGAIMANA AKTOR-AKTOR
MEMOBILISASI DUKUNGAN
Pemimpin kharismatik dan pemimpin
INFORMAN ACEH DALAM SURVEI
NASIONAL (2007)
(%)
AKTOR KUAT
24
29
AKTOR
ALTERNATIF
20
rakyat
2
Klientelisme
15
21
9
3
Patronase alternatif
16
21
24
4
Jaringan
30
21
22
5
Integrasi organisasi-organisasi
16
7
24
100
100
100
kerakyatan
JUMLAH
Tabel 27. Bagaimana aktor-aktor memobilisasi dukungan di kabupatenkabupaten dimana pasangan IRNA dan KPA-SIRA menang/kalah dalam
Pilkada 2006 (Survei Aceh 2006)
NO
1
BAGAIMANA AKTORAKTOR MEMOBILISASI
DUKUNGAN RAKYAT
Pemimpin kharismatik
dan pemimpin rakyat
PILKADA PROVINSI
PILKADA
KABUPATEN/KOTA
IRNA
menang
IRNA
kalah
Calon
KPA/SIRA
menang
Calon
Partai
menang
22
26
21
26
2
Klientelisme
16
13
17
13
3
Patronase alternatif
16
17
15
17
4
Jaringan
31
27
32
27
5
Integrasi organisasi-
15
17
15
16
100
100
100
100
organisasi kerakyatan
JUMLAH
Kelompok-kelompok sosial mana yang menjadi pendukung atau menjadi basis dukungan aktor-aktor utama?
KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG
NO
AKTOR-AKTOR UTAMA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
KELOMPOK
MASYARAKAT
ETNIS
AGAMA
KEPENTINGAN PROFESIONAL
IRNA menang dalam
Pemerintah Informan- Pilkada provinsi
18
8
11
26
18
1
/birokrasi
informan di IRNA kalah dalam
(sipil dan
kabupaten Pilkada provinsi
21
6
8
17
19
militer)
di mana…
Calon-calon
InformanKPA/SIRA menang
17
3
12
25
19
informan di dalam Pilkada
kabupaten Kabupaten
di mana…
Calon-calon Partai
menang dalam
21
10
8
22
18
Pilkada Kabupaten
IRNA menang dalam
InformanPilkada provinsi
19
3
5
26
26
2
Aktivis
informan di IRNA kalah dalam
organisasi
kabupaten Pilkada provinsi
non
24
15
19
14
17
pemerintah di mana...
(NGO)
Calon-calon
23
3
4
26
23
KPA/SIRA menang
Informaninforman di dalam Pilkada
kabupaten kabupaten
di mana...
Calon-calon Partai
menang dalam
19
9
14
19
24
Pilkada kabupaten
Tabel 28. Basis-basis sosial pendukung aktor-aktor utama (Survei Aceh 2006)
LAINLAIN
5
2
8
1
11
3
14
4
PARTAI
POLITIK
14
27
17
19
11
8
8
12
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 219
4
3
NO
Pemimpin
agama dan
adat
Partai
politik dan
lembaga
legislatif
p
p
j
p
g
IRNA menang dalam
InformanPilkada provinsi
informan di IRNA kalah dalam
kabupaten Pilkada provinsi
di mana...
Calon-calon
KPA/SIRA candidates
Informaninforman di menang dalam
kabupaten Pilkada Kabupaten
di mana...
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
IRNA menang dalam
Informan- Pilkada Provinsi
informan di IRNA kalah dalam
kabupaten Pilkada provinsi
di mana…
Calon-calon
Informan- KPA/SIRA menang
informan di dalam Pilkada
kabupaten Kabupaten
di mana…
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
AKTOR-AKTOR UTAMA
y g
g
8
6
3
11
4
4
4
4
15
18
12
20
14
24
15
21
45
41
45
41
11
15
9
15
12
14
9
15
19
22
18
22
9
13
11
12
6
15
12
9
KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
KELOMPOK
MASYARAKAT
ETNIS
AGAMA
KEPENTINGAN PROFESIONAL
j
9
9
5
11
30
32
34
29
PARTAI
POLITIK
0
4
2
3
2
2
3
2
LAINLAIN
220 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
6
5
NO
Organisasi
massa
Akademisi,
pengacara,
dan media
massa
IRNA menang dalam
InformanPilkada provinsi
informan di IRNA kalah dalam
kabupaten Pilkada provinsi
di mana...
Calon-calon
InformanKPA/SIRA menang
informan di dalam Pilkada
kabupaten kabupaten
di mana...
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
IRNA menang dalam
InformanPilkada provinsi
informan di IRNA kalah dalam
kabupaten Pilkada provinsi
di mana...
Calon-calon
InformanKPA/SIRAmenang
informan di dalam Pilkada
kabupaten kabupaten
di mana...
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
AKTOR-AKTOR UTAMA
11
11
12
21
23
2
18
24
3
3
12
0
16
21
3
11
13
10
8
15
14
3
16
8
24
28
23
28
24
22
21
23
10
9
14
6
25
38
37
28
KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
KELOMPOK
MASYARAKAT
ETNIS
AGAMA
KEPENTINGAN PROFESIONAL
14
14
13
15
6
22
5
14
PARTAI
POLITIK
3
8
7
4
12
9
5
13
LAINLAIN
221
Pebisnis
Serikat
buruh,
petani, dan
nelayan
7
8
NO
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
IRNA menang dalam
InformanPilkada provinsi
informan di IRNA kalah dalam
kabupaten Pilkada provinsi
di mana...
Calon-calon
InformanKPA/SIRAmenang
informan di dalam Pilkada
kabupaten kabupaten
di mana...
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
InformanIRNA menang dalam
informan di Pilkada provinsi
kabupaten IRNA kalah dalam
di mana...
Pilkada provinsi
InformanCalon-calon
informan di KPA/SIRAmenang
kabupaten dalam Pilkada
di mana...
kabupaten
AKTOR-AKTOR UTAMA
0
12
8
-
8
18
24
42
-
42
-
9
18
-
2
21
-
17
-
17
4
5
9
2
-
17
-
17
36
23
32
26
-
17
-
17
16
31
18
29
KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
KELOMPOK
MASYARAKAT
ETNIS
AGAMA
KEPENTINGAN PROFESIONAL
-
0
-
0
8
21
9
19
PARTAI
POLITIK
-
0
-
0
0
3
5
LAINLAIN
0
222 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
10
9
NO
JUMLAH
(SELURUH
AKTOR
UTAMA)
Pemimpin
informal
IRNA menang dalam
Pilkada provinsi
IRNA kalah dalam
Pilkada provinsi
Calon-calon
KPA/SIRAmenang
dalam Pilkada
kabupaten
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
Calon-calon Partai
menang dalam
Pilkada kabupaten
InformanIRNA menang dalam
informan di Pilkada provinsi
kabupaten IRNA kalah dalam
di mana...
Pilkada provinsi
InformanCalon-calon
informan di KPA/SIRAmenang
kabupaten dalam Pilkada
di mana...
kabupaten
Informaninforman di
kabupaten
di mana...
Informaninforman di
kabupaten
di mana...
AKTOR-AKTOR UTAMA
4
16
10
9
21
21
6
17
3
10
18
21
23
22
6
12
14
15
14
15
17
13
10
17
20
23
17
24
15
22
10
23
14
18
16
16
15
25
21
21
KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
KELOMPOK
MASYARAKAT
ETNIS
AGAMA
KEPENTINGAN PROFESIONAL
17
19
19
17
8
21
10
17
PARTAI
POLITIK
3
6
4
5
5
4
5
4
LAINLAIN
223
7
100
Lembaga legislatif
Birokrasi dan militer
Lembaga-lembaga untuk self-management
Lembaga-lembaga untuk pengelolaan swasta
JUMLAH
3
4
5
6
10
7
17
31
28
Lembaga peradilan (termasuk polisi)
Lembaga ekskutif (pemerintah)
2
LEMBAGA PEMERINTAHAN
FREKUENSI
1
NO
LANGSUNG
31
32
31
32
33
30
29
NGO
11
10
10
11
10
12
13
8
5
6
7
6
9
10
AHLI, TERMASUK
MEDIA
7
7
7
9
8
7
7
9
7
8
9
9
9
9
3
5
3
3
3
2
2
KELOMPOK KOMUNAL
PATRON DAN FIXER
2
5
3
3
2
1
1
PARTAI POLITIK
11
11
11
11
12
11
10
MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA PERANTARA
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
KELOMPOK DI
LINGKUNGAN TEMPAT
TINGGAL
LEMBAGA APA
ORGANISASI
KERAKYATAN
Tabel 29. Strategi aktor dalam sistem politik dan bentuk-bentuk representasinya (Survei Aceh 2006)
224 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
5
100
Lembaga untuk manajemen swasta
JUMLAH
3
7
4
8
Militer
5
22
Lembaga bantuan
Birokrasi
4
10
Lembaga untuk self-management
Lembag legislative
3
37
11
7
Lembaga Ekskutif (pemerintah)
FREKUENSI
6
Lembaga peradilan (termasuk kepolisian)
2
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN
1
NO
LANGSUNG
41
38
44
19
42
42
41
44
41
NGO
5
0
6
9
5
7
0
5
8
ORGANISASI
KERAKYATAN
3
8
6
9
5
3
4
2
0
PAKAR, TERM ASUK
M EDIA
12
8
13
16
16
13
15
11
14
TOKOH POPULER
7
4
6
13
5
7
2
6
12
PATRON DAN FIXER
4
4
0
0
0
4
7
6
2
KELOMPOK KOM UNAL
4
8
0
3
0
4
4
5
2
KELOM POK DI
LINGKUNGAN TEM PAT
TINGGAL
1
4
0
3
0
0
2
1
0
4
0
13
3
11
5
4
2
4
PARTAI POLITIK
MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA PERANTARA
9
13
13
16
16
9
4
7
12
BERORIENTASI
POLITIK
Tabel 30. Strategi aktor-aktor berpengaruh dalam sistem politik dan bentuk-bentuk representasinya (Informan
Aceh dalam Survei Nasional 2007)
225
Lembaga legislatif
Birokrasi
Militer
Lembaga bantuan
Lembaga untuk self-management
Lembaga untuk manajemen swasta
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
Lembaga peradilan (termasuk kepolisian)
Lembaga Ekskutif (pemerintah)
2
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN
1
NO
4
FREKUENSI
100
8
20
2
1
1
35
28
LANGSUNG
34
23
41
13
50
67
35
30
29
NGO
5
4
5
38
0
33
4
0
21
ORGANISASI
KERAKYATAN
5
4
5
0
0
0
4
6
21
0
PAKAR, TERMASUK
MEDIA
7
8
5
13
0
0
5
10
0
TOKOH POPULER
9
8
6
13
0
0
8
13
PATRON DAN FIIXER
3
8
2
13
0
0
3
4
0
KELOMPOK KOMUNAL
2
0
2
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KELOMPOK DI
LINGKUNGAN TEMPAT
TINGGAL
MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA PERANTARA
13
15
8
0
0
0
12
21
0
PARTAI POLITIK
6
2
2
1
0
0
4
6
0
BERORIENTASI
Tabel 31. Strategi aktor-aktor alternatif dalam sistem politik dan bentuk-bentuk representasinya (Informan Aceh
dalam Survei Nasional 2007)
226 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
DEMOKRASI DI ACEH: DIAGNOSIS DAN PROGNOSIS 227
Tabel 32. Ke mana rakyat dapat menyampaikan keluhan-keluhan dan
tuntutan-tuntutannya dalam urusan-urusan publik
Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, ke mana orang-orang di wilayah ini
menyampaikan tuntuan dan pengaduan perihal urusan-urusan publik?
NO
LEMBAGA
SURVEI ACEH
(2006)
INFORMAN ACEH DALAM
SURVEI NASIONAL (2007)
(%)
(%)
1
Organisasi non-pemerintah/NGO
25
16
2
Media
19
18
3
Pemimpin informal
15
18
4
Kelompok penekan/isu
khusus/kelompok lobi
13
18
5
Lembaga-lembaga penegak
hukum
10
7
6
Politisi terpilih di pemerintahan
di berbagai tingkatan
6
2
7
Lembaga-lembaga semipemerintahan
4
4
8
Birokrat yang bertanggung jawab,
di berbagai tingkatan
3
2
9
Partai politik
3
11
10
Organisasi kerakyatan berbasis
kepentingan
2
7
100
100
JUMLAH
228 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
229
4
P ERD
AMAIAN B ER
ORIENT
ASI L ABA 1
ERDAMAIAN
ERORIENT
ORIENTASI
Stanley Adi Prasetyo dan George Junus Aditjondro
“Stabilitas politik dan keamanan adalah faktor paling penting bagi ekonomi.
Para investor asing lebih memilih negara yang stabil daripada negara yang
demokratis. Demokrasi adalah urusan nomer dua bagi para pengusaha.”
(Wakil Presiden Jusuf Kalla)2
Pendahuluan
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, berperan penting dan
acap tampil positif dalam memfasilitasi perdamaian dan
pembangunan di Aceh. Namun, tak ada salahnya untuk mengkaji
lebih mendalam, dinamika yang mendasari proses perdamaian
tersebut. Pasalnya, hasil yang diperoleh dari upaya Kalla menciptakan perdamaian di daerah konflik di negeri ini, khususnya di
Maluku dan Sulawesi Tengah, teramat kontroversial.
Pada akhir 2001, Jusuf Kalla (saat itu menjabat Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat), dan Susilo Bambang Yudhoyono
(saat itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan), mendorong
upaya penyelesaian konflik di Poso, yang berpuncak pada
230 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
tercapainya Deklarasi Malino I tanggal 20 Desember 2001. Sedangkan
di Ambon/Maluku, proses perdamaian berujung dengan
penandatanganan Deklarasi Malino II pada 22 Februari 2002. Tiga
tahun kemudian, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono turut mendukung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perdamaian Helsinki pada 15 Agustus
2005.
Kalla, seorang pengusaha sukses dari Sulawesi Selatan,
mengikutsertakan sejumlah teman dan kolega yang dia percaya ke
dalam proses negosiasi. Sebagian besar dari mereka juga berasal
dari Sulawesi Selatan, seperti Dr. Farid Husain, yang saat itu juga
merupakan salah satu deputi di kementeriannya, di bidang
kesehatan dan lingkungan hidup; dan Hamid Awaludin, yang
waktu itu menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU), dan belakangan diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia. 3 Farid Husain pun seorang pengusaha sukses.
Kelak, persahabatannya dengan konsultan asal Finlandia, Juha
Christensen (juga pernah tinggal di Sulawesi Selatan), adalah kunci
dalam proses perdamaian di Aceh.
Kendati nama Yudhoyono kerap disebut sebagai kandidat
peraih Nobel Perdamaian, dan walaupun dia terlibat aktif pula
dalam upaya profesionalisme tentara, namun, berbagai inisiatif
perdamaian di Poso, Ambon, dan Aceh sebagian besar merupakan
buah dari kerja keras Jusuf Kalla dan timnya. Dalam berbagai
kesempatan, Kalla menunjukkan keberanian besar dan keteguhan
dalam mengambil keputusan sembari menghadapi berbagai protes
dan tentangan. Sikap itu juga tampak ketika muncul tentangan
kuat dari kalangan politisi di Senayan selama proses perundingan
damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk mencari
penyelesaian konflik di Aceh.
Bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan Yudhoyono,
yang penuh kehati-hatian dan terkadang lamban dalam mengambil
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 231
keputusan, serta cenderung berusaha untuk mengakomodasi keinginan semua pihak, Kalla lebih dikenal sebagai pengambil
keputusan yang lugas dan tegas. Sebagai seorang ‘bekas’ pengusaha,
dia menganut prinsip dasar bahwa waktu adalah uang.4 Sedikit saja
waktu terbuang dalam proses pengambilan keputusan bisa menjungkirbalikkan momentum yang ada dan peluang yang tersedia.
Seperti yang berulangkali dinyatakan Kalla di berbagai
kesempatan, memburuknya ekonomi Indonesia hanya bisa diatasi
jika pemerintah dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan
nasional. Menurut dia, upaya itu tak mungkin berhasil jika
demokrasi dijalankan sepenuhnya. Banyak orang, khususnya
kalangan birokrat, sepakat dengan pendirian ini. Pendekatan ini
pertama kali diperkenalkan Soeharto pada permulaan rezim Orde
Baru-nya. Ketika masih menjabat Panglima Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Soeharto
menciptakan istilah ‘Trilogi Pembangunan’ (1966-1998). Trilogi ini
mengacu pada upaya menyeluruh untuk menciptakan stabilitas
politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Tapi, banyak pihak waswas dengan pendekatan Kalla—
yang hingga Oktober 2009 masih menjabat sebagai Ketua Umum
Partai Golkar, partai yang digunakan Soeharto sebagai kendaraan
politik utamanya selama berkuasa. Mereka tak hanya khawatir Kalla
sedang menerapkan logikanya dalam berbisnis. Namun, Kalla juga
dianggap sedang memperbaharui paradigma Orde Baru, yang telah
terbukti gagal dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan
berkeadilan.
Argumen dasar Kalla adalah sehagai berikut. Ongkos yang
harus ditanggung negara (dan juga bangsa ini) akan lebih mahal
jika lebih memilih pertempuran militer dan operasi oleh kepolisian,
daripada menggunakan sumber daya negara (di antaranya lembaga
penegakan hukum) untuk menjadikan perdamaian sebagai lahan
yang menghasilkan laba bagi semua pihak yang terlibat.5 Laba atau
232 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
keuntungan itu akan dibagi-bagi, antara lain, untuk berbagai
elemen elit lokal yang berpengaruh, kelompok masyarakat, serta
pimpinan milisi yang saling bertikai; para politisi terkemuka di
Jakarta dan pengusaha kakap, baik di tingkat nasional maupun
luar negeri; serta para pejabat militer dan pimpinan kelompok
perlawanan. Jika seluruh aktor itu bisa diyakinkan bahwa mereka
bakal meraup lebih banyak laba dari perdamaian, dibandingkan di
era konflik, mereka tentu akan mendukung ide tersebut.
Untuk memfasilitasi gagasan itu, Kalla memerintahkan pembatasan terhadap sejumlah kebebasan dan aspek lainnya dalam
demokrasi, termasuk pelaksanaan pemilu. Berbicara dalam suatu
acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhanas), Kalla mengemukakan kepada para peserta, ‘Jika pemilu
dilaksanakan terlalu sering, partisipasi publik akan rendah,
sementara biaya ekonomi untuk pemungutan suara akan semakin
tinggi. Berbicara sebagai pengusaha, menurut saya, itu tidak
efisien.’ Dia menambahkan, ‘Kesejahteraan itu diukur dari tingkat
pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, dan pendapatan per
kapita—dan bukannya diukur dari jumlah partai politik.’6 Namun,
dia kemudian bertindak terlalu jauh dengan menyalahkan pula
kebebasan dan pemilu sebagai penyebab konflik. Dia mengatakan
bahwa dalam kasus Poso, konflik diperparah oleh pelaksanaan
pemilu langsung yang demokratis. Akibatnya, kota menjadi
semakin terbuka, dan menyebabkan pihak pemenang pemilu
‘menguasai segalanya’.7 Persoalannya, bagaimana dampak pendekatan ‘perdamaian berorientasi laba’ gaya Kalla itu terhadap
rakyat kecil, masa depan demokrasi di Indonesia, dan terhadap
upaya pembangunan yang berkelanjutan?
Berbagai kritik menunjukkan empat problem utama dalam
pendekatan Kalla itu. Pertama, kesepakatan damai itu terbatas di
kalangan elit berkuasa, disetujui secara rahasia, dan mengorbankan
demokrasi. Tak satupun dari dua kesepakatan Malino, yang bisa
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 233
diakses secara terbuka bagi publik. Akibatnya, para pemuka
masyarakat dan tokoh-tokoh utama tak mungkin dimintai pertanggungjawaban. Berkembangnya persepsi bahwa konflik terjadi
akibat demokrasi yang terlalu dini dan berlebihan, pasca kejatuhan
Soeharto, ditepis tegas oleh sejumlah kritik lain. Kritik yang lain itu
justru menuding penyebab (timbulnya konflik) adalah upaya para
elit berpengaruh untuk menyalahgunakan kekuasaan. Sementara
itu, di saat bersamaan, kalangan rakyat biasa tak berpeluang mengorganisir partai politik buatan mereka sendiri, untuk menyampaikan
tuntutan dan aspirasi mereka. Selain itu, rakyat terbukti rentan
dimanipulasi dan dimobilisasi, melalui penggunaan identitas etnik
dan agama oleh para pimpinan masyarakat, demi penggalangan suara
(misalnya van Klinken, 2007).
Kedua, perdamaian ala Kalla diwarnai tindak suap, ‘pembayaran jaminan’, dan korupsi yang justru menimbulkan konflik
baru.8 Ketiga, penciptaan suasana sedemikian rupa dalam proses
perdamaian. Contohnya, mobilisasi militer untuk mengintimidasi
rakyat, sehingga tunduk kepada elit-elit berpengaruh, yang
notabene adalah peserta perundingan damai.
Keempat, dan kritik terpenting, adalah logika di balik
pendekatan perdamaian Kalla adalah untuk meraup keuntungan
atau laba bisnis bagi semua tokoh sentral perundingan damai.
Mereka, antara lain, para gerilyawan di daerah, milisi, kalangan
elit yang saling bertikai, serta kelompok militer, dan kelompok bisnis
kakap. Metode tersebut diterapkan dengan mengorbankan nasib
rakyat banyak dan pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, situasi
pasca-konflik memberi peluang bagi pihak-pihak berpengaruh
untuk menjalankan bisnis, sembari mengabaikan dan bahkan
terang-terangan melanggar hukum dan aturan. Bisnis tersebut
meliputi perdagangan kayu ilegal, korupsi dana bagi pengungsi
(Internally Displaced Persons/IDP), bisnis di bidang jasa keamanan,
hingga pada perdagangan ilegal senjata dan bahan peledak.9
234 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Sebelum terpilih sebagai wakil presiden, Kalla adalah seorang
pengusaha sukses. Jadi, ketika menyatakan bahwa demokrasi ada
di urutan kedua, serta para investor asing lebih menyukai negeri
yang stabil, daripada negara yang menjunjung demokrasi, dia
sungguh-sungguh mengekspresikan pendapat pribadinya sebagai
seorang pengusaha, bukan sekedar sebagai pemimpin politik skala
nasional. Padahal persoalan di daerah konflik seperti Maluku dan
Sulawesi Tengah sungguh kompleks dan multi-dimensi. Tanpa
menafikan nuansa tersebut, bab ini akan mendalami argumen
terakhir tentang motivasi mencari laba untuk sejumlah pihak, yang
tak hanya menjadi faktor utama dalam strategi perdamaian Kalla,
tapi juga sejak awal adalah katalisator utama munculnya konflik.
Tentunya, bab ini tak akan membahas secara mendetail tentang
konflik di daerah-daerah tersebut. Kendati begitu, kami akan mulai
dari kasus Ambon untuk menganalisa konteks dari pendekatan
perdamaian cari keuntungan tadi. Caranya, dengan menyorot
kepentingan para elit di tingkat nasional dan daerah, serta peran
mereka dalam konflik. Peran itu, termasuk juga upaya mobilisasi
para provokator dari luar daerah, dan peranan militer. Selanjutnya,
kami beralih pada kasus Poso di Sulawesi Tengah untuk menelisik
dampak dari pendekatan perdamaian berorientasi laba tersebut.
Dampak yang dimaksud, tak hanya akibat terhadap kepentingan
elit di tingkat daerah dan nasional, tapi juga pengaruhnya terhadap
pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan
asing transnasional (trans-national corporations/TNC), sejak
tercapainya kesepakatan damai. Tentu saja, kami tambahkan pula
dimensi lainnya, yakni peran Jusuf Kalla, dan jaringan-jaringan
bisnis para kolega dan keluarga besarnya di daerah tersebut.
Di bagian akhir, berdasarkan kerangka analisis yang dibahas
di Bab 1 buku ini, kami akan mengkaji alasan Kalla dan Yudhoyono
yang kemudian terpaksa meninggalkan pendekatan perdamaian
berorientasi laba itu, di Aceh. Pendekatan perdamaian macam itu
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 235
ditolak oleh para tokoh yang pro-demokrasi dan pihak asing
pemberi bantuan pasca tsunami. Tapi, menjelang dan setelah Pemilu
2009, seiring dengan berakhirnya bantuan internasional, serta
kegagalan pemerintah Aceh mengatasi sejumlah problem serius di
propinsi itu, Aceh akhirnya tetap rentan terhadap pakta antara
kalangan elit dan kepentingan bisnis. Kesepakatan di antara dua
kelompok tersebut dikhawatirkan belum tentu akan memberikan
dampak terbaik bagi kelanjutan perdamaian dan pembangunan
ekonomi di Aceh. Karena itu, sebagai kesimpulan, di dalam bab ini
kami akan menyajikan gambaran umum tentang beberapa
kepentingan bisnis yang utama di Aceh dewasa ini. Gambaran itu
fokus pada para pelaku utama, berikut jaringan aliansi, yang berpotensi dan/atau sudah mereka miliki, serta pengaruhnya terhadap
pelaksanaan demokrasi di Aceh.
Pembahasan dimulai dari gambaran singkat tentang konflik
dan manajemen konflik di Indonesia selama Orde Baru dan periode
Reformasi.
Konflik di era Orde Baru
Di bawah Soeharto, konflik umumnya diberantas melalui
tindakan represif oleh tentara nasional Indonesia. Pada waktu itu,
berkat peran dwifungsi yang mereka sandang, militer tak hanya
bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara dari ancaman
eksternal, tapi juga berkuasa untuk mengendalikan keamanan
dalam negeri serta memiliki kontrol sosial. Dengan penempatan
anggota pasukan hingga tingkat desa, posisi militer sungguh
strategis sehingga mampu bertindak cepat dan tak jarang brutal
terhadap berbagai aksi pembangkangan: entah itu melawan negara,
maupun jika berhadapan dengan kepentingan bisnis besar seperti
perusahaan industri kayu dan perusahaan tambang; baik yang
dimiliki pengusaha lokal maupun pihak asing. Di sisi lain, militer
juga tercatat memiliki kepentingan bisnis, yang kerap merupakan
236 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bidang usaha ilegal—atau paling tidak mencurigakan—yang
tersebar di seluruh nusantara. Jaringan bisnis militer ini dibangun
selama beberapa dekade, sejak kebijakan nasionalisasi oleh Soekarno
sebagai bagian dari politik anti-imperialisme, hingga perampasan
tanah dan lahan bisnis secara ilegal, dari para simpatisan PKI.10
Mobilisasi kelompok-kelompok milisi dan organisasi reaksioner
merupakan modus yang dipertajam dan disempurnakan pihak
militer di bawah rezim Soeharto. Tak bisa dipungkiri, pengorganisasian dan mobilisasi kelompok milisi sipil dan kelompok
lainnya, di samping sepak terjang Satuan Baret Merah, kesatuan
elit terjun payung (yang juga dikenal sebagai RPKAD-Resimen
Pasukan Komando Angkatan Darat),11 pasca peristiwa 30 September 1965, justru turut mengangkat Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Selanjutnya, kekerasan antar masyarakat sipil acap diprovokasi dan
dipelihara melalui mobilisasi kelompok-kelompok, yang antara lain,
diidentifikasi sebagai kelompok pemuda, mahasiswa, kelompok
nasionalis, maupun organisasi-organisasi berbasis Islam, serta
disesuaikan dengan konteks lokalnya. Komandan RPKAD, Kolonel
Sarwo Edhie Wibowo, tercatat pernah mengatakan, ‘Kami memutuskan untuk memberi dukungan pada kelompok sipil antikomunis untuk membantu kami dalam menjalankan tugas… Kami
melatih mereka selama dua atau tiga hari, lalu kami kirim mereka
untuk membunuh para Komunis.’ 12 Telegram kedutaan besar
Amerika Serikat di Jakarta ke Washington juga membuktikan
adanya provokasi militer dan mobilisasi kelompok-kelompok sipil
(khususnya organisasi-organisasi keagamaan) untuk melancarkan
tindak kekerasan terhadap mereka yang dianggap komunis.13
Di bawah Soeharto, modus semacam ini dibakukan menjadi
bentuk yang formal, melalui pembentukan pelbagai organisasi
kepemudaan yang menggunakan struktur organisasi militeristik.
Misalnya, organisasi itu memiliki pos kontrol teritorial, memamerkan lambang militeristik, menerapkan kode busana tertentu, dan
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 237
lain-lain. Kelompok-kelompok itu, di antaranya, Baladika Karya,
Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Forum Komunikasi Putra Putri
Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), Ikatan Pemuda Karya (yang
bermarkas di Medan di bawah kontrol Olo Panggabean), serta
Pemuda Pancasila. Sebagian besar anggota organisasi tersebut
terdiri dari para preman yang mudah dimobilisasi.
Organisasi-organisasi itu memiliki fungsi ganda. Pertama,
mereka berfungsi sebagai perpanjangan sistem pengawasan
keamanan oleh negara. Kedua, mereka berfungsi sebagai mesin uang.
Caranya, antara lain, dengan mengontrol aktivitas kriminal seperti
perjudian, pelacuran dan proteksi bisnis ilegal. Selain itu, kelompok
preman tersebut juga menguasai kegiatan ekonomi sektor informal di pusat-pusat hiburan, tempat rekreasi, terminal bus, stasiun
kereta, dan sebagainya. Tentunya, mereka diminta pula untuk
membagi keuntungan dengan militer. Pada malam Referendum
Timor Timur 1999 dan pada masa Darurat Militer di Aceh, pihak
militer membentuk bermacam-macam organisasi milisi, yang
bertugas mendukung kebijakan negara. Parahnya lagi, dalam kasus
Timor Timur, kelompok milisi itu memperoleh tempat dalam
struktur komando militer.14
Kontrol politik Soeharto semakin dipermudah melalui
penggabungan partai-partai politik yang tumbuh subur pada masa
Soekarno (kecuali partai dengan ideologi kiri, yang jelas-jelas
dilarang) menjadi tiga partai politik resmi, yakni Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) yang merepresentasikan partai-partai Islam,
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merepresentasikan partaipartai Kristen dan nasionalis, dan Golongan Karya (Golkar), mesin
mobilisasi dan kontrol politik Soeharto. Ketiga partai ini wajib
tunduk pada ideologi negara, Pancasila. Alhasil, di bawah rezim
Orde Baru Soeharto, hampir tidak ada ruang bagi perbedaan dan
ketidaksetujuan. Di mana pun sikap itu muncul, tentara akan segera
menumpas dan memberangusnya dengan brutal.
238 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Transmigrasi adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan
Orde Baru, yang seolah-olah memberikan peluang ekonomi baru
bagi penduduk di pulau yang padat, seperti Jawa dan Madura, untuk
berpindah ke “luar Jawa” (The Outer Islands). Selain itu, kalangan
bisnis beranggapan, lebih mudah menggunakan para transmigran
sebagai tenaga kerja dalam bisnis pembalakan hutan (legal ataupun
ilegal). Padahal hutan tersebut adalah sumber penghasilan tradisional
bagi penduduk lokal, serta kerap mengandung dimensi spiritual
penting bagi mereka. Di berbagai tempat, para transmigran acap
menjadi penyebab timbulnya ketegangan dan kecurigaan antara
penduduk asli dan pendatang, sehingga bisa diprovokasi dengan
mudah. Konflik kekerasan antara etnis Madura, Dayak, dan Melayu
di tahun 1997 dan 1999 terjadi di Kalimantan Barat, yang
menyebabkan lebih dari setengah juta orang terpaksa dipindahkan.
Jumlah ini sedikit di bawah angka resmi transmigran yang
dipindahkan ke Maluku dan Papua, sejak 1969 hingga 1997 (Down
to Earth 2000). Di sisi lain, transmigrasi turut andil pula dalam
kebijakan kontrol teritorial Indonesia, di daerah konflik, seperti Aceh
dan Papua. Dalam konteks itu, transmigrasi adalah buffer atau lapisan
penjaga keamanan batas negara, serta perpanjangan pengawasan
keamanan oleh negara. Selain itu, transmigrasi juga merupakan
upaya pemerintah memindahkan ‘masyarakat terbelakang dan
terisolasi’, yang umumnya masih tinggal di hutan dan/atau di daerah
kaya sumber daya alam.
Reformasi, demokratisasi dan desentralisasi
Pada pertengahan 1990an, kontrol rezim Orde Baru mulai
melemah. Selain itu, sejumlah kebijakan yang tak populer, serta
tingginya penggunaan kekerasan mengakibatkan pecahnya konflik
dan perlawanan.
Pada 12 November 1991, lebih dari 150 orang demonstran yang
tergabung dalam aksi damai, dibunuh tentara Indonesia dalam
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 239
tragedi Santa Cruz di Dili, Timor Timur. Meskipun pemerintah
Indonesia mengklaim hanya jatuh 12 korban, dunia mengutuk
kekejaman ini. Sejumlah negara lantas menarik dukungan bagi
pemerintah Indonesia dan memberlakukan embargo penjualan
senjata ke Indonesia.15
Dalam rentang waktu, antara tahun 1995 dan 1997, gelombang
kerusuhan pecah di sejumlah kota di Jawa, dan kemudian meluas
ke Kalimantan, Kupang, Ambon, Sulawesi Selatan (Makassar) dan
Papua (Jayapura, Wamena, Merauke). Selain konflik vertikal antara
negara dan gerakan memisahkan diri, seperti di Papua dan Aceh,
periode ini juga ditandai oleh meluasnya konflik horizontal, yakni
antar-agama dan/atau antar-identitas etnis.
Begitu Soeharto jatuh pada 12 Juni 1998, konflik yang sedang
berlangsung pun kian memanas dan mulai menyebar ke wilayah
sekitarnya.16 Seiring dimulainya proses reformasi di Indonesia,
semakin terbuktilah keterlibatan elemen militer dan polisi dalam
konflik tak berkesudahan itu. Kesan yang tampak pada permulaan
era reformasi di Indonesia itu adalah pembiaran konflik agar kian
berlarut-larut, dan tidak berkurang intensitasnya. Tujuannya,
melawan usaha kelompok baru aktor pro-demokrasi, yang
berencana ‘mengembalikan militer ke barak’, serta mencabut peran
dwifungsi mereka.17
Proses Reformasi juga memberikan dua ancaman utama bagi
status quo—yakni, pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi.
Desentralisasi akan mengacaukan dinamika di kalangan elit. Apalagi
dengan munculnya berbagai aktor lokal, yang terdiri dari wajahwajah baru, dan turut bersaing memperoleh kekuasaan politik dan
kontrol terhadap sumber daya alam serta kepentingan bisnis
lainnya. Situasi itu menunjukkan, terjadinya reposisi dan reformulasi aliansi antara elit yang lama dan baru, baik di tingkat
lokal dan di tingkat nasional, maupun antara elit di tingkat lokal
dengan elit tingkat nasional. Hegemoni politik Orde Baru melalui
240 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
sistem tiga partai pun runtuh di tengah arus demokratisasi, yang
membuka kebebasan membentuk partai-partai politik (kendati
dengan label ‘nasional’) baru. Sehingga, partai-partai politik itu
diharapkan dapat dimobilisasi untuk mewakili aspirasi dan
kepentingan rakyat biasa (yang juga berarti ancaman bagi kepentingan-kepentingan elit).18
Karakteristik Konflik di Ambon/Maluku Utara, Poso dan
Aceh
Tiga daerah konflik terbesar di mana negara berperan aktif
dalam fasilitasi perdamaian adalah Ambon/Maluku Utara, Poso,
dan Aceh. Konflik di Poso dan Ambon meletus di era reformasi,
ketika Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32
tahun. Pertama kali dipicu tawuran antar kelompok pemuda,
kekerasan di Ambon/Maluku Utara dan Poso segera meluas dan
berkembang menjadi konflik antar-etnis dan antar-agama.
Sebaliknya, jika ditelusuri ke masa lalu, konflik di Aceh terjadi
akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pusat sejak 1950an,
hingga akhirnya keluar tuntutan kemerdekaan pada awal 1970an
dengan terbentuknya GAM. Namun, seiring dengan reformasi,
konflik itu kian menyebar. Semula, konflik hanya terbatas di
kabupaten yang menjadi wilayah Daerah Operasi Militer (DOM)
selama rentang waktu antara 1989 dan 1998, yaitu di Aceh Timur,
Aceh Utara, Pidie. Tapi, pada era reformasi, konflik menyebar ke
seluruh wilayah Aceh, termasuk di daerah di mana GAM tak pernah
aktif sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan konflik di Aceh pada masa
reformasi memiliki beberapa kesamaan dengan kemunculan berbagai
konflik baru di daerah lain di Indonesia.
Penyebab dan tipe konflik yang terjadi di Ambon/Maluku,
Poso, dan Aceh sangat kompleks. Meski begitu, konflik tersebut
berakar pada rasa tak puas dan kekecewaan terhadap berbagai
persoalan ekonomi dan sosial, serta pembagian kekuasaan. Dalam
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 241
kasus Aceh, khususnya, kekecewaan itu ditujukan pada penindasan oleh militer serta pelanggaran hak asasi manusia.
Konflik di Ambon, yang tampak sebagai konflik antara
kelompok Muslim dan Kristen, sebenarnya bersumber dari
ketidakadilan ekonomi dan sosial, politisasi birokrasi, serta
pelemahan hukum adat dan kekerabatan. Sejak terpicu oleh suatu
perselisihan, ketika seorang sopir mini-bus menolak membayar
pungutan keamanan di Ambon pada Januari 1999, konflik
kemudian terus berkobar dan berkepanjangan. Berlarut-larutnya
konflik dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain, campur tangan
militer; kompetisi antar kepentingan elit nasional dan antar elit
lokal; membanjirnya kelompok-kelompok pemuda yang masuk dari
daerah lain; provokasi oleh media lokal; serta perebutan sumber
daya alam, seperti emas.19
Di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Maluku Utara,
konflik muncul sejak diakuinya Malifut, sebagai kecamatan baru
pada Mei 1999. Kecamatan baru itu dikuasai penduduk Muslim
Makian yang pindah ke wilayah tersebut pada 1975, dan tinggal
bersama Suku Kao, penduduk asli yang didominasi penganut
agama Kristen. Sebulan kemudian, Nusa Halmahera Minerals milik
Newcrest, perusahaan tambang emas terbesar Australia, mulai
beroperasi di Kao dan Malifut (ICG 2009; Down to Earth 2004).
Ketegangan antara kelompok Makian dan Kao pun meletus di bulan
Agustus, karena kelompok Makian mendominasi lapangan kerja
baru di Nusa Halmahera Mineral (ICG 2009; Down to Earth 2004).
Pada bulan Oktober, akhirnya wilayah Maluku Utara, sebelumnya
merupakan bagian provinsi Maluku, ditetapkan sebagai provinsi
yang terpisah.
Konflik di Poso juga muncul sebagai konflik antar-agama,
padahal konflik itu berakar dari berlarut-larutnya ketegangan
politik antara penduduk asli di pegunungan, yang mayoritas adalah
penganut agama Kristen, dan kelompok pendatang yang didominasi
242 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
orang Muslim. Kaum pendatang itu pindah ke daerah itu secara
besar-besaran sejak 1973 di bawah program transmigrasi Soeharto.
Arus perpindahan penduduk itu sempat melambat ketika dimulai
pembangunan jalan tol Trans-Sulawesi, dan pada masa krisis
ekonomi Indonesia tahun 1997 (Aragon 2002). Persoalan muncul
saat terjadi konflik atas pembangunan ekonomi. Konflik itu
memuncak ketika terjadi persaingan ketat dalam pemilihan bupati
pada 1999, antara kandidat kelompok Kristen dan Islam. Pecahnya
aksi kekerasan pada Desember 1998 antara kelompok pemuda Muslim dan Kristen dapat dipahami sebagai dampak desentralisasi, yang
juga berlanjut pada perebutan sumber daya alam di tingkat daerah.
Konflik itu kian memburuk akibat ulah para provokator dan
kelompok dari luar daerah. Mereka datang ‘atas nama solidaritas’
untuk turut menggalang kekuatan dalam kelompok berbasis
identitas etnis atau agama (LIPI 2005).
Namun konflik teralot adalah upaya penumpasan GAM dan
para pendukungnya di Aceh, yang pekat oleh tindak kekerasan.
Meskipun Aceh memperoleh status Daerah Istimewa di era Presiden
Soekarno, tapi pelaksanaan keistimewaan itu hanya terbatas pada
pemberian kekuasaan bagi Aceh untuk mengelola bidang pendidikan, agama, dan hukum adat. Tak termasuk di dalamnya,
kewenangan akan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan
ekonomi. Distribusi pendapatan yang tidak adil dan larinya modal
ke Jakarta, mengakibatkan pendirian GAM pimpinan Hasan di Tiro
pada pertengahan 1970an. Meskipun gerakannya berhasil ditumpas
dan Hasan di Tiro terpaksa meninggalkan negaranya, ketidakpuasan terus berlanjut. Akibatnya, GAM kembali muncul sebagai
ancaman pada 1989. Pemerintah Indonesia pun bereaksi dan
menetapkan Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie (daerah yang kaya
akan sumber daya alam, seperti LNG/gas alam cair) sebagai Daerah
Operasi Militer (DOM) pada tahun 1990. Status ini yang baru
dicabut ketika Soeharto jatuh. Pihak luar juga turut campur dalam
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 243
konflik tersebut. Di antaranya, Pemerintah Libya, yang mendukung dengan menyediakan kamp-kamp pelatihan bagi GAM, serta
hadirnya kepentingan asing seperti Mobil Oil Indonesia (MOI).
Pembahasan lebih rinci mengenai latar belakang konflik serta proses
perdamaian di Aceh dapat dilihat pada Bab 2 dalam buku ini.
Ambon/Maluku Utara: Konflik, bisnis dan politik20
Salah satu faktor penting di balik konflik Maluku adalah
timbulnya pertarungan politik di Jakarta, khususnya ketika
keluarga dan kroni bisnis Soeharto, serta pihak militer berupaya
mempertahankan status quo di tengah meruaknya reformasi, serta
berbagai perubahan yang menyertainya. Penunjukan seorang
perwira Angkatan Laut sebagai Panglima TNI memicu kemarahan
sejumlah jenderal yang merasa kekuasaannya sedang dilucuti.
Melalui provokasi dan upaya memperpanjang konflik di berbagai
daerah seperti Maluku, militer bisa memberi justifikasi tentang
perlunya stuktur komando teritorial dan peran dwifungsi tentara
untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat yang rentan konflik.
Berlarut-larutnya konflik juga digunakan sebagai upaya untuk
‘memamerkan’ ketakbecusan Panglima TNI yang baru dipilih itu,
dalam menjaga stabilitas di Indonesia.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, konflik di Ambon
dipicu perselisihan antara dua orang, yang berbuntut pada
perkelahian. Namun, bagaimana konflik itu meluas dan mampu
bertahan lama? Tiga orang provokator kelas kakap telah terungkap
keterlibatannya dalam kasus Ambon, yakni Butje Sarpara, Dicky
Watimena dan Yorris Raweyai. Sarpara sempat menjadi guru di
Maluku Utara, serta pernah pula menjabat sebagai Kepala Dinas
Pertanian di Jayapura (sekarang pelabuhan Numbay), Papua.
Sedangkan Kolonel Dicky Watimena dulu tergabung dalam
Paswalpres (Pasukan Pengawal Presiden) dan juga mantan
Walikota Ambon. Sementara, Yorris Raweyai adalah mantan Wakil
244 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Ketua Pemuda Pancasila, serta diduga memiliki kedekatan dengan
Bambang Trihatmodjo, anak kedua Soeharto.21
Mula-mula dikenal sebagai kelompok Cowok Keren, kelompok
yang beranggotakan sejumlah pemuda beragama Kristen itu,
kemudian dirujuk dengan nama Cowok Kristen, alias Coker. Mereka
pun menggunakan Gereja Protestan Maranatha sebagai markas.
Coker memiliki keterkaitan dengan dua pimpinan kelompok pemuda
Kristen Maluku, yaitu Milton Matuanakota dan Ongky Pieters,
yang tinggal di Jakarta. Milton dan Ongky memimpin geng pemuda
Kristen Maluku, yang menguasai pusat perbelanjaan, lahan parkir,
dan pusat perjudian di Jakarta Barat. Setelah bentrokan massal di
Ketapang, Jakarta pada November 1998, ratusan pengikut Milton
dan Ongky lari ke Ambon.22
Di Jakarta, pesaing Milton dan Ongky, di antaranya, Ongen
Sangaji, anggota Pemuda Pancasila dan Koordinator organisasi
mahasiswa Islam Maluku. Anggota organisasi Ongen direkrut
untuk bergabung dalam PAM Swakarsa (pasukan keamanan sipil)
yang dimobilisasi oleh Jenderal Wiranto dan Presiden Habibie,
untuk mencegah aksi protes mahasiswa di gedung DPR pada November 1998. Ongen juga diduga memiliki hubungan dekat dengan
Bambang Trihatmodjo. Sedangkan Milton dianggap lebih dekat
dengan putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (alias
Tutut).
Pada Desember 1999, setelah Presiden dan Wakil Presiden
berkunjung ke Ambon, 500 orang tentara dikirim ke daerah tersebut.
Namun, hanya 200 anggota pasukan yang betul-betul tiba di barak
yang disediakan untuk rombongan pasukan tersebut. Sementara
300 orang lainnya dinyatakan hilang ketika sedang menunaikan
tugas atau AWOL23, berikut dengan senjata-senjatanya. Kemana
gerangan mereka pergi? Pasukan itu ternyata berbaur dengan
penduduk sipil, dan mengganti seragam dengan pakaian sipil. Tak
lama kemudian, meletuslah aksi pembunuhan masal pada akhir
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 245
Desember 1999. Salah satu indikator yang menunjukkan aksi
pembantaian itu diprovokasi militer adalah ditemukannya senjata
yang sama persis dengan yang dibawa 200 anggota pasukan
‘penjaga perdamaian’, di tangan penduduk sipil.
Namun, darimana para provokator itu memperoleh ‘dana
operasional’ mereka? Di balik seluruh konflik dan insiden tersebut,
pihak yang paling diuntungkan dari kekacauan di Maluku, tak
lain adalah Soeharto, keluarga, dan kroni-kroni bisnisnya. Tampak
jelas mereka memperoleh keuntungan dari terganggunya perdamaian, agar dwifungsi tentara bangkit kembali. Posisi ini
khususnya menguntungkan kalangan Angkatan Darat, karena
lusinan yayasan, dan anggota purnawirawan telah jauh berkelindan dalam tentakel jaringan bisnis keluarga Soeharto.24
Selain diduga telah menerima bantuan keuangan dari anggota
keluarga Soeharto, para provokator itu juga didukung oleh dua
kroni Soeharto, yang memiliki kepentingan bisnis penting di
Maluku Utara. Mereka adalah Eka Cipta Widjaja dan Prajogo
Pangestu. Keluarga Eka Cipta adalah pemilik Group Sinar Mas,
dengan PT Sinar Mas Agro Resource and Technology (SMART)
sebagai salah satu anak perusahaannya. SMART dipimpin Jenderal
Yoga Sugama, salah satu kerabat sekaligus rekan bisnis keluarga
Soeharto. Salah satu anak perusahaan SMART, PT Global Agronusa
Indonesia, mengelola perkebunan pisang seluas 2.000 hektar di
Halmahera, dan bekerjasama dengan perusahaan buah raksasa
Amerika Serikat, Del Monte, sejak Desember 1991.25
Sementara itu, Prajogo Pangestu, pemimpin Barito Pacific
Group merupakan salah satu kontributor terbesar bagi keluarga
Soeharto. Salah satu hasil investigasi membuktikan bahwa pada
1990, Indoverbank NV di Belanda menerima kiriman dana sebesar
US$ 225 juta dari Prajogo Pangestu, untuk rekening atas nama
tiga yayasan pimpinan Soeharto: Supersemar, Dharmais, dan
Yayasan Dakab, yang ditransfer langsung dari rekening Prajogo
246 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di cabang Citibank Singapura dan BDN, Jakarta.26 Bos Barito Pacific Group itu juga menyumbang Rp 80 milyar untuk kampanye
Golkar pada Juli 1999, hampir seperempat dari total biaya kampanye
sebesar Rp 350 milyar. Selain itu, Prajogo juga ‘menyumbang’
Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) melalui rekening pribadi
Jaksa Agung waktu itu, Andi Ghalib.27 Kepentingan bisnis Prajogo
Pangestu di Maluku sungguh meraksasa. Barito Pacific Group
menguasai setidaknya sebelas perusahaan industri kehutanan di
wilayah tersebut.28
Masih ada satu lagi pengusaha kelas kakap di Maluku yang
mendukung Kelompok Cendana (merujuk pada para tokoh
berpengaruh yang memiliki hubungan dengan Soeharto dan
keluarganya, yang bertempat tinggal di kediaman sekaligus markas
keluarga besarnya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta) dan para
jenderal dari kelompok ekstrim kanan. Pendukung itu, Tommy
Winata, pemilik Artha Graha Group, yang diduga memiliki
hubungan dekat dengan Yorris Raweyai.29 Tommy Winata merupakan pemegang saham di PT Ting Sheen Banda Sejahtera, sebuah
perusahaan perikanan, dengan portofolio investasi mencapai US$
200 juta. Setiap tahun, perusahaan itu diproyeksikan menangkap
2,5 juta ton ikan. Kapal penangkap ikannya berlabuh di desa Ngadi,
Tual. Perusahaan perikanan tersebut merupakan joint venture, yang
dikelola bersama Bambang Trihatmodjo dan sebuah perusahaan
milik pengusaha asal Taiwan.30
Bab ini tidak bermaksud untuk menyajikan analisis komprehensif dan mendalam tentang konflik di Maluku. Namun, terlepas
dari penjelasan yang ada, tergambar secara gamblang keterlibatan
sejumlah aktor bisnis dan militer. Kedua kelompok itulah yang
kemudian meraup laba, baik dari konflik maupun kesepakatan
perdamaian kelak. Meskipun detail kesepakatan perdamaian tidak
pernah diumumkan, 11 butir kesepakatan yang telah disebarkan
kepada publik pada 12 Februari 2002, meliputi kesepakatan untuk
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 247
memperkuat militer, dan bukannya mengurangi kehadirannya di
daerah, yaitu dengan ‘membangun dan kembali melengkapi sejumlah
fasilitas militer dan kepolisian.’ Jadi, perlindungan terhadap bisnisbisnis besar, baik domestik maupun internasional, akan terus
dilanjutkan oleh pihak militer dan Brimob (Satuan Brigade Mobil di
bawah kepolisian). Walaupun, di saat bersamaan, berkecamuk pula
konflik akibat perampasan tanah, penggundulan hutan, serta
pencemaran berbagai sungai dan danau.
Didukung berbagai lembaga donor internasional, kesepakatan
perdamaian mengisyarakatkan program rekonstruksi dan
rehabilitasi dalam skala besar. Program itu meliputi reformasi
bidang tata kelola pemerintahan (governance), keamanan, pendidikan, serta bidang penyaluran bantuan kemanusiaan. Sementara
itu, hanya Maluku Utara—provinsi baru terbentuk sejak 1999,
yang kemudian mengalami pembagian. Selanjutnya, setiap bagian
itu dimekarkan lagi, hingga melahirkan kumpulan unit administratif baru yang kian menumpuk. Selama tahun 2003, empat
kabupaten dan satu pemerintahan kota telah dibentuk. Antara 2003
dan 2007, Halmahera Barat berkembang dari 5 kecamatan menjadi
9 kecamatan; sedangkan Halmahera Utara bertambah dari 9
kecamatan menjadi 22 kecamatan, serta Halmahera Selatan
berkembang dari 9 kecamatan menjadi 30 kecamatan (ICG 2009).
Menjamurnya unit-unit administratif itu semakin memberi peluang
bagi kalangan elit lokal dan nasional, untuk mengontrol dan
memperoleh bagian dari kue dana pemulihan, serta dari program
pembangunan yang akan datang.
Pemekaran unit-unit administratif ini tak terlihat ada
hubungannya dengan demokrasi, dan lebih merupakan usahausaha untuk memangkas dan memecah-belah kepentingan elit lokal.
Ketika Pilkada Gubernur Maluku Utara berlangsung pada 2007,
baik kandidat dari Partai Golkar maupun kandidat dari koalisi Partai
Demokrat (PD)-Partai Damai Sejahtera (PDS), mengklaim diri
248 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
sebagai pemenang. Proses politik yang damai untuk menentukan
hasil akhir pemilu, bagaimanapun, patut dihargai sebagai salah
satu kemenangan demokrasi. Kendati begitu, laporan resmi
mengungkapkan, kompetisi dalam pilkada itu, semata-mata
‘berkutat dalam hal kekuasaan belaka, dan tidak menyangkut
kebijakan publik.’ Laporan itu menambahkan, ‘tak seorang pun
tahu atau peduli tentang visi dan misi kedua kandidat itu, dalam
hal penyediaan layanan sosial dan rencana pembangunan tingkat
provinsi’. Lebih lanjut, laporan itu menyimpulkan, berbagai isu
yang menjadi fokus perhatian hanya berkisar pada upaya ‘meraih
akses dan menentukan kelompok etnis, yang akan memperoleh
posisi dalam pemerintahan yang lebih menguntungkan’ (ICG 2009).
Poso: Perdamaian, keuntungan dan megaproyek31
Terdapat enam faktor utama yang mempengaruhi dinamika
sosial politik di Sulawesi. Pertama, dominannya Partai Golkar yang
beraliansi dengan partai-partai kecil. Selain itu, di sejumlah kecil
daerah, dapat dijumpai pengaruh PDI-P, serta partai-partai
keagamaan, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS)—yang dominan
di Poso, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Faktor kedua adalah
ekspansi modal dari Jakarta dan yang bersumber dari kalangan
internasional, demi tujuan eksploitasi sumber daya alam di
Sulawesi. Faktor ketiga, dominasi kepentingan bisnis Jusuf Kalla,
keluarganya, teman-temannya, dan para kolega dekatnya, di
Sulawesi. Keempat, keberagaman kelompok agama dan etnis, yang
kerap tumpang tindih dengan identitas agama. Kondisi ini juga
penyebab kian menjadinya konflik ekonomi politik berbasis kelas,
sehingga pecahlah konflik antar kelompok komunal atau kelompok
sektarian. Kelima, strategi militer dalam mempertahankan dan
menutupi konflik komunal, sebagai upaya memecah belah dan
mengalihkan perlawanan penduduk asli. Strategi itu memuluskan
masuknya modal yang sangat besar ke bisnis pertambangan,
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 249
perkebunan, dan industri kehutanan, termasuk proyek-proyek
infrastruktur seperti pembangunan PLTA. Dan faktor keenam,
memburuknya kondisi politik akibat sistem pemilihan umum yang
tak representatif, serta peraturan tentang partai politik, yang
menutup kemungkinan bagi pembentukan partai lokal. Padahal
keberadaan partai politik lokal dipandang akan lebih mampu
menyalurkan aspirasi masyarakat sipil, yang lebih spesifik. Hasrat
rakyat terhadap keberadaan partai lokal membuktikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap cabang partai politik nasional di
daerahnya. Pasalnya, mereka menganggap, segala minat dan
urusan partai politik nasional, tak lain merupakan bentuk pemberian pelayanan bagi kepentingan elit nasional.
Pengumuman kesepakan perdamaian Malino I di Poso pada
20 Desember 2001, segera diikuti dengan janji pemberian dana
rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar US$ 10 juta, serta penempatan
4000 anggota tentara dan polisi di daerah itu (Aragon 2002). Di
satu sisi, Malino I gagal menciptakan perdamaian yang abadi di
Poso. Namun, di sisi lain, kesepakatan damai itu sukses memberi
peluang bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Baik melalui
pemanfaatan konflik dan bantuan sebagai komoditas bisnis, hingga
pada peningkatan proyek-proyek pembangunan industri dan
infrastruktur raksasa seperti penambangan sumber daya mineral,
minyak dan gas bumi, serta upaya pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) yang masif. Dinamika dominasi para
elit berpengaruh dalam kegiatan politik dan bisnis, yang dibekingi
oleh militer, telah mengubur upaya mobilisasi dan representasi
rakyat kecil, yang melampaui batas etnis dan agama. Begitu
kesempatan terbentang lebar bagi ekspansi modal, baik dari Jakarta,
maupun dari perusahaan asing dan transnasional, maka kesepakatan damai telah gagal memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Sulawesi Tengah.
250 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Pemanfaatan konflik dan bantuan kemanusiaan sebagai komoditas bisnis
Tak hanya memperluas lahan bisnis besar di daerah konflik,
meletusnya konflik kekerasan di Ambon dan Poso juga memberi
justifikasi bagi penempatan pasukan keamanan, antara lain, tentara
dan polisi. Pasukan non-organik—yakni para anggota yang khusus
dikerahkan untuk ‘mengatasi’ konflik, umumnya sangat gembira
untuk tetap tinggal di daerah-daerah konflik itu. Alasannya, di daerah
itu, tersedia aneka peluang untuk memperoleh penghasilan lebih
banyak bagi mereka. Laporan Lembaga Pengembangan Studi
Hukum dan Advokasi Hak asasi manusia (LPSHAM) di Sulawesi
Tengah pada awal 2005, mengungkapkan, insiden kekerasan dan
intimidasi di Poso semakin meningkat di setiap penghujung operasi
keamanan. Alhasil, permintaan peningkatan biaya operasional dan
perpanjangan operasi keamanan semakin memperoleh justifikasi
(Azhar dan Agus 2005). Keterlibatan pasukan keamanan meliputi
bisnis-bisnis legal—seperti mengelola proyek infrastruktur
pembangunan rumah dan fasilitas publik yang rusak akibat konflik—
serta beragam kegiatan bisnis ilegal. Ketika para perwira tinggi
menggelapkan dana operasional dan bantuan yang diperuntukkan
bagi para pengungsi (IDP/internally displaced people), para bawahannya
terlibat dalam beragam bisnis ilegal di Palu, Poso, Moriwali dan
Banggai. Kegiatan ilegal itu mencakup, antara lain, aksi-aksi teror,
pemerasan, pungutan liar jasa keamanan, hingga perdagangan
hewan-hewan langka dan dilindungi.32
Bonus tak terduga bagi militer adalah respon Kongres Amerika
Serikat terhadap kehadiran Laskar Jihad di Poso, sebuah kelompok
milisi berbasis di Jawa, yang membanjiri daerah konflik itu pada Juli
2000. Dalam rangkaian kunjungannya ke kawasan Asia Tenggra, di
awal Desember 2001, Panglima Komando Amerika Serikat untuk
kawasan Pasifik waktu itu, Dennis Blair, mengutarakan
keprihatinannya terhadap kemungkinan Indonesia menjadi surga
bagi kegiatan Al-Qaeda. Beberapa hari kemudian, Kepala Badan
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 251
Intelijen Militer (BIN), Letnan Jenderal Hendropriyono, menyatakan
bahwa konflik di Sulawesi adalah ‘hasil kerjasama antara teroristeroris internasional dan organisasi-organisasi radikal dalam negeri.’
Pada 20 Desember 2001, Kongres Amerika Serikat mengumumkan
bahwa negaranya menggelontorkan US$ 318 juta sebagai dana
pelatihan militer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keputusan
ini langsung menghapus dua tahun embargo kerjasama militer
antara Indonesia dan Amerika (Roberts 2002).
Di sisi lain, penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi tidak memiliki perangkat aturan yang memadai.
Akibatnya, bukan hanya pihak militer yang meraup banyak
keuntungan. Dana bantuan itu digelapkan pula oleh para
pengusaha lokal, dengan kedok proyek pembangunan. Tindakan
serupa juga dilakukan para pemuka agama dan para pejabat
pemerintah yang licik. Sementara itu, walaupun sebagian besar
pengungsi hanya menerima dana yang sangat minim atau tidak
memperoleh bantuan sama sekali, sebagian pengungsi yang lain
mendaftarkan diri demi memperoleh bantuan di sejumlah desa
berbeda. Seperti yang disimpulkan antropolog Lorraine Aragon,
‘…Poso tak pelak menjadi proyek bisnis raksasa, yang secara
simultan mengekspolitasi dan merusak moral para penduduk, yang
lebih dulu mengalami trauma secara emosional...’ (Aragon 2004).
Ekspansi modal
Kalangan keluarga dan teman-teman Jusuf Kalla tak kalah
sukses dalam meraih laba dari kesepakatan perdamaian, seperti yang
sudah dialami pula oleh para ‘konglomerat’ Indonesia lainnya,
kalangan militer dan kelompok TNC, kalangan industri menggiurkan seperti industri tambang, minyak, dan gas bumi, serta
pihak kepolisian di daerah itu. Fokus mereka, mengeksplorasi dan
mengekspolitasi sumber daya alam Sulawesi yang berlimpah,
khususnya di sektor pertambangan, megaproyek infrastruktur, dan
252 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
agrobisnis. Kepentingan perusahaan internasional terbesar di
dunia, terpenuhi dengan baik di Sulawesi. Perusahaan-perusahaan
tambang, seperti Vale Inco dari Kanada, Newmont Mining
Coproration dari Amerika Serikat, dan Rio Tinto milik InggrisAustralia, memiliki kepentingan yang luas di Sulawesi. Begitu pula
dengan kelompok perusahaan minyak dan gas raksasa, seperti
Mitsubishi Incorporation dari Jepang, Conoco Philip, Premier Oil
dari Inggris, Talisman Energy Inc milik Kanada, Statoil ASA dari
Norwegia dan ExxonMobil milik Amerika Serikat (Reuters 2007).
Perusahaan Kuwait, Gulf Investment House (GIH), telah menanamkan investasi US$ 300 juta di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat,
untuk mengelola sumber daya alam seperti minyak dan gas, emas,
batu bara, nikel, bijih besi, serta potensi lainnya di sektor kehutanan
dan perkebunan.33
PT Inco Indonesia telah menambang nikel di Sulawesi sejak
1968 dan sekarang masih beroperasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Pada 2007, PT Inco memulai
kembali pembangunan PLTA Karebbe senilai US$ 280 juta di Luwu
Timur, Sulawesi Selatan (diperkirakan saat ini nilainya mencapai
US$ 410 juta)34 . Menurut rencana, PLTA itu akan selesai dibangun
pada 2010, dan menjadi unit pembangkit listrik tambahan, selain
PLTA yang sudah berdiri di Larona dan Balambano, untuk
memasok tenaga listrik bagi pabrik pengolahan nikel milik Inco di
Soroako, Sulawesi Selatan. Di bulan Agustus 2007, Inco
mengumumkan akan membangun lagi dua pabrik pengolahan nikel
dengan nilai investasi sebesar US$ 2.5 milyar di Soroako dan Pomala
di Sulawesi Tenggara. Saat ini, Inco sedang berencana menambah
dua operasi pertambangan di blok Bahodopi di Morowali, Sulawesi
Tengah, dan Pomala di Kendari, Sulawesi Tenggara.35
Pesaing utama lainnya, dalam pertambangan nikel di Sulawesi
Tengah adalah Rio Tinto. Perusahaan itu mengucurkan investasi
sebesar US$ 2 milyar pada 28 Januari 2008. Investasi itu mencakup
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 253
73.000 hektar tanah di Lasamphala, di perbatasan Kabupaten
Morowali dan Konawe (masing-masing di Sulawesi Tengah dan
Tenggara). Meskipun Rio Tinto mencanangkan rencana produksi
dimulai pada 2015, perusahaan itu mengajukan gugatan hukum
terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada tanggal
23 Mei 2008. Perusahaan itu menuduh Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali telah memberikan hak penambangan kepada
perusahaan tambang lokal di daerah itu. 36 Menurut Rio Tinto,
perusahaan tersebut sedang berada dalam proses negosiasi dengan
pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejak 2006. Meski begitu,
ketika bencana banjir melanda Morowali pada Juni 2007, Rio Tinto
menyumbang US$ 250.000 untuk bantuan kemanusiaan di daerah
yang terkena bencana. Selanjutnya, pada November 2008, perusahaan itu memberikan pula program beasiswa sebesar US$ 50.000
bagi 50 orang korban banjir dan longsor Juni 2007, yang dianggap
patut menerimanya.
Potensi bijih emas tersebar di seluruh Sulawesi, khususnya di
Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara, Toraja Utara, Donggala dan
Poso. PT Newmont Minahasa Raya (NMR) telah berhasil mengeruk
seluruh cadangan emas yang terkandung di Minahasa, Manado,
ketika harus menghentikan operasinya pada 2001. PT NMR diduga
telah mencemari Teluk Buyat dengan beragam bahan logam berat.
Kendati melalui proses pengadilan panjang dengan pemaparan
berbagai bukti secara gamblang, pengadilan justru memenangkan
perusahaan itu pada 23 April 2007. Di Sulawesi Tengah, cadangan
emas lain telah ditemukan di Kabupaten Polewali dan Mamasa.
Sektor pertambangan minyak dan gas juga menjadi saksi
kebangkitan perusahaan domestik, seperti PT Medco Energi
Internasional, perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia
milik Arifin Panigoro, yang juga tercatat di bursa saham; serta PT
Elnusa, anak perusahaan minyak milik negara, Pertamina. Medco
beroperasi di Senoro (blok Senoro dan Toili) dan Matindok (blok
254 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Maleo-Raja dan Minahki). Mitsubishi Incorporation mendirikan
kilang gas bumi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk
mengolah LNG Medco yang siap beroperasi pada 2010. Diharapkan,
perusahaan domestik akan tumpah ruah di teluk Tomini untuk
mengeksplorasi minyak dan gas, serta menyerbu pula kawasan lepas
pantai Sulawesi Barat dan pantai barat Sulawesi Tengah. Di sisi
lain, sebuah ladang gas juga telah ditemukan oleh perusahaan
minyak yang berpusat di Inggris, BP (dulu dikenal sebagai British
Petroleum, kini mengusung label baru ‘Beyond Petroleum’), di
timur laut Danau Tempe. Penemuan cadangan tersebut membuka
potensi untuk kegiatan produksi amonia bagi industri pupuk urea.
Sementara itu, perusahaan tambang batubara Bosowa Group milik
Aksa Mahmud, saudara ipar Jusuf Kalla, mempunyai hak konsesi
pula di bagian utara daerah tersebut.
Proyek-proyek infrastruktur dan kekaisaran bisnis keluarga Kalla
Ekspansi arus modal besar-besaran, dari beragam kepentingan
bisnis di Jakarta maupun luar negeri, akhirnya berlangsung di
Sulawesi. Namun, bagaimana dengan Jusuf Kalla dan keluarganya,
yang juga berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan? Perusahaan
keluarga JK tentu tak ketinggalan. Kelompok itu berhasil menang
dalam berbagai tender pembangunan pusat pembangkit tenaga
listrik tenaga air, termasuk pengembangan Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Sejak Kalla dilantik sebagai Wakil
Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004, dan terpilih
sebagai Ketua Umum Partai Golkar, PT Bukaka Teknik Utama milik
Kalla dan saudara-saudaranya dibanjiri berbagai permintaan untuk
melaksanakan berbagai proyek infrastruktur penting di Sulawesi
(dan daerah lainnya). Jatah PT Bukaka, antara lain, membangun
pusat pembangkit tenaga listrik di Ussu, Kabupaten Luwu Timur,
pembangkit listrik skala menengah di Bantaeng dan pembangkit
listrik skala kecil di Sulu Anoa, Mungkutana, Kabupaten Luwu
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 255
Utara, serta pengembangan PLTA dengan tiga turbin di Sungai
Poso, Sulawesi Tengah. PT Bukaka juga berencana untuk
membangun PLTA lain di Sungai Saddang, Tana Toraja, Sulawesi
Selatan, senilai US$ 300 juta, dan dicanangkan untuk selesai pada
2010. Untuk memperlancar proyek ini, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan telah menandatangani kesepakatan dengan
perusahaan konsultan Jepang, Nippon Koei, pada 6 Februari 2004.
Dengan kesepakatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat memberi
dukungan penuh bagi pembebasan tanah di lahan proyek, yang
dikenal dengan ‘PLTA Malea’. Proyek ini tak hanya berdampak
pada usaha pertanian di lahan hutan milik masyarakat, seperti kayu,
kopi, pala, kemiri, kelapa, gula aren, bambu, dan vanilla. Namun,
rusaknya sungai Saddang juga bisa mempengaruhi aspek psikologis
masyarakat Tana Toraja. Masyarakat itu percaya bahwa cekungan
sungai di lembah Randanbatu adalah tempat keramat, karena di
sana sosok Putri Sandabilik, istri Datu Pamula Tana pernah terlihat
(Aditjondro 2006a-e).
PT Bosowa Energi, anak perusahaan dari Bosowa Corporation milik saudara ipar Kalla, Aksa Mahmud, memenangkan konsesi
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara
di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nilai proyek diperkirakan mencapai
US$ 195 juta dollar, dan rencananya selesai pada 2009. Listrik sebesar
70 MW dari total 200 MW yang dihasilkan pembangkit ini, akan
disalurkan ke PT Semen Bosowa di Maros, anak perusahaan lain
dari Group Bosowa. PT Bosowa Energy juga membangun pusat
pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk membantu produksi
Semen Bosowa. Proyek itu bernilai sekitar US$ 7 juta. Bosowa
Corporation juga memenangkan konsesi lusinan proyek pembangunan jalan, termasuk jalan-jalan tol di berbagai penjuru
Sulawesi. Pembangunan dan pengelolaan jalan tol ditugaskan
kepada PT Nusantara Infrastructure, di mana pemegang saham
256 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mayoritas adalah Bosowa Corporation. Di sisi lain, PT Bosowa
Agro Industries kini memberikan pelatihan bagi para petani untuk
mengembangkan beragam varietas tanaman padi dan jagung di
Maros, Sulawesi Selatan. PT Bantimurung Indah memproduksi
rumput untuk dieskpor, dan PT Bosowa Isuma terlibat dalam budi
daya ikan dan udang. Bosowa Corporation memiliki pula tambak
udang seluas 10 ribu are di Kota Mamuju (Aditjondro 2006a-e).
Perampasan, protes dan tindak represif
Terlepas dari melimpahnya kekayaan sumber daya alam dan
pesatnya pembangunan industri, Sulawesi Tengah masih
merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pembangunan industri besar-besaran—entah itu agrobisnis, penambangan mineral atau pembangunan infrastruktur, tak selalu
menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat banyak. Sebaliknya,
pembangunan malah berarti maraknya aksi penggusuran paksa,
dan perampasan lahan, hilangnya tempat tinggal, musnahnya
sumber penghidupan, pekatnya pencemaran, kerusakan
lingkungan, penerabasan hukum-hukum adat, dan identitas, serta
hancurnya tata kehidupan. Penduduk asli jarang memperoleh
kompensasi. Jikalau mereka mendapatkan kompensasi itu,
jumlahnya pun tak sebanding dengan nilai tanah mereka. Kendati
perusahaan-perusahaan, seperti Rio Tinto dan PT Inco selalu
menjanjikan dana proyek pembangunan daerah, misalnya, untuk
pendidikan dan kesehatan; namun, janji itu hanya sebagian kecil
dari strategi hubungan masyarakat mereka, dan tak sebanding
dengan upaya perusahaan itu dalam mengutamakan dan mendahulukan kesejahteraan para pemegang sahamnya, yang telah
kaya raya. Meski begitu, warga Sulawesi tak menerima begitu saja
perampasan tanah, dan penjarahan sumber daya alam mereka.
Berbagai kelompok masyarakat terorganisir dengan baik, dan
bekerjasama dengan organisasi non pemerintah di level lokal dan
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 257
nasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, dengan dukungan
jaringan internasional, mereka melakukan aksi protes ke DPRD
dan pejabat pemerintahan, serta ke perusahaan-perusahaan terkait.
Sejarah perjuangan rakyat di Sulawesi Tengah melawan
kebijakan pemerintah yang kerap mengutamakan kepentingan investor bermula di Saseba, Banggai. Penggusuran paksa penduduk
lokal dari 400 are tanah milik masyarakat berhadapan dengan aksi
perlawanan penduduk. Namun, sejak 1982, secara bertahap dan
melalui pendekatan perorangan, rakyat Saseba satu persatu
‘dibujuk’ dan diintimidasi untuk melepaskan tanahnya kepada PT
Delta Subur Permai. Caranya, antara lain, dengan melibatkan
anggota dari Koramil Batui, serta dengan mengeksploitasi
kewenangan tradisonal Sultan Banggai.
Sejak 1980an, aksi massa melawan PT Inco kian marak. Barubaru ini, para penduduk pribumi korban operasi PT Inco di
Soroako, bersama dengan para buruh tambang, mahasiwa dan
organisasi-organisasi non pemerintah, membentuk Forum
Solidaritas Masyarakat Tambang (FSMT). Pada 15-19 September
2005, kelompok ini menduduki kantor perwakilan PT Inco di
Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pada 12 September, FMST
berdemonstrasi di DPRD. Para anggota DPRD akhirnya berjanji
membuat pertemuan dengan PT Inco pada 15 September. Namun,
para dewan tak mampu menghadirkan para manajer PT Inco dalam
pertemuan itu. Ratusan anggota FMST yang kecewa, menggeruduk
secara massal kantor Inco dan mendudukinya. Pada hari kelima,
pendudukan berakhir ketika polisi mengusir paksa para pengunjuk
rasa dari gedung tersebut (Down to Earth 2005). Dua minggu
kemudian, lebih dari lima ratus orang memblokade daerah
pertambangan PT Inco di Soroako. Tak ayal, para demonstran itu
harus berhadapan dengan intimidasi dan provokasi dari para preman bayaran. Beberapa orang kemudian ditangkap dan ditahan
polisi selama berjam-jam, sebelum akhirnya dibebaskan.
258 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Berdasarkan prediksi yang tergambar sejak 1980an, proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lore Lindu akan
mengakibatkan banjir bandang, yang bisa melanda 10.000 hektar
lahan Taman Nasional Lore Lindu, dan sekitar 4.000 penduduk
asli, yang selama ini mendiami tanah leluhurnya, akan menjadi
pengungsi. Pada 1990an, Bank Dunia memutuskan untuk
mendukung proyek itu, yang malah kian mendongkrak momentum bagi pelaksanaan proyek. Tapi, pada 2002, rakyat Taman
Nasional Lore Lindu mengorganisir diri dengan Yayasan Tanah
Merdeka, dan akhirnya berhasil mengajak pemerintah provinsi
Sulawesi Tengah membatalkan niatnya melaksanakan konstruksi
bendungan raksasa itu di Taman Nasional itu (Sherman 2005).
Contoh lainnya tentang keberhasilan aksi protes yang terorganisir
adalah konflik akibat dimulainya penanaman kapas transgenik oleh
Monsanto milik Amerika Serikat, salah satu perusahaan agrobisnis
terbesar di dunia, tanpa menjalani Analisis mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) yang memadai. Perusahaan itu akhirnya
didenda US$ 1,5 juta di negaranya, Amerika Serikat, karena telah
terbukti menyuap 140 pejabat di Indonesia antara 1997 dan 2002.37
Namun, tak seperti konflik kapas transgenik yang diatasi melalui
cara yang ‘damai’, aksi protes menentang perluasan perkebunan
karet milik PT London Sumatera di Bulukumba dinodai dengan
tindak kekerasan oleh negara. Pada 20 Juli 2003, Brimob
melancarkan tembakan membabi-buta terhadap kelompok petani
yang tengah berjuang memperoleh kembali tanahnya. Aksi
kekerasan itu membunuh empat orang, dan menyebabkan banyak
orang terluka. Sementara itu, 14 orang dari mereka pun ditahan
kepolisian.
Kasus-kasus di atas hanyalah sebagian kecil contoh tentang
potensi luar biasa mobilisasi penduduk lokal, organisasi buruh,
dan para mahasiswa di Sulawesi, pada umumnya, serta khususnya,
di Sulawesi Tengah. Menilik kemungkinan tersebut, tak meng-
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 259
herankan jika Jusuf Kalla sangat khawatir akan dampak dari
demokrasi, dan politik yang representatif serta terorganisir. Jika
pembangunan ekonomi dan stabilitas dipahami sebagai upaya
memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi industri bermodal besar
milik pengusaha kaya raya di level lokal, nasional dan internasional,
untuk ‘menekan biaya dan menggenjot produksi secara agresif’38,
seperti yang juga dilakukan Jusuf Kalla, maka demokrasi—
khususnya di daerah dengan penduduk asli yang terorganisir, bakal
menjadi ancaman serius. Selain itu, semakin jelas pula peran
pasukan keamanan dalam kondisi tersebut, yang bisa dilihat jelas
dari pengalaman menyedihkan penduduk Bulukumba.
Pasukan keamanan—militer dan Brimob—hadir untuk
menyediakan perlindungan untuk menjaga kepentingan bisnis dan
wilayah milik para pengusaha. Para pengusaha itu, termasuk pula,
para mantan pejabat pemerintah, yang beralih profesi menjadi
pengusaha di daerah sedang berkembang ini, untuk mengekspolitasi sumber daya alam dan proyek pembangunan
infrastruktur. 39 Ketika rakyat di Poso tengah menderita akibat
konflik kekerasan yang mendera, sejumlah perusahaan malah
dengan leluasa membangun pertokoan di Poso dan kabupaten
sekitarnya, berkat perlindungan batalion infantri 711/Raksatama.
Awalnya, hanya satu batalion yang ditempatkan di daerah itu.
Namun, sejak konflik meletus, batalion berikutnya, 714/Sintuwu
Maroso, ditempatkan pula di sana. Batalion yang lama ditugaskan
untuk melindungi investasi bisnis di wilayah barat Sulawesi
Tengah, dari Toli-Toli hingga Donggala. Sedangkan batalion 714/
Sintuwu Maroso, yang bermarkas di Poso, bertugas melindungi
para investor kaya dari Poso hingga Banggai (Aditjondro 2005a).
Empat kelompok bisnis yang menikmati perlindungan militer
ini, antara lain, kelompok Central Cipta Murdaya (CCM), milik
Murdaya Widyawimarta dan Siti Hartati Tjakra Murdaya;
kelompok Medco, milik keluarga Arifin Panigoro; kelompok Artha
260 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Graha, pimpinan Tommy Winata, yang juga melibatkan Yayasan
Kartika Eka Paksi milik TNI—dengan kepentingan bisnis mencakup
pengolahan batu kapur dan perkebunan kelapa sawit di kabupaten
Morowali; serta kelompok Bukaka milik keluarga Kalla.40
Kelompok CCM merangkul Jenderal Ronny Narpatisuta
Hendropriyono—putra Letnan Jenderal (purn.) A.M.
Hendropriyono- dan mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Aziz
Lamadjido, untuk bergabung dalam perusahaannya. Rony dan
Aziz ditunjuk sebagai anggota board PT Hardaya Inti Plantations,
yang memiliki 52 ribu hektar perkebunan sawit di Buol dan ToliToli. Selain itu, kepentingan bisnis lainnya milik kelompok CCM
di Sulawesi Tengah, di antaranya, konsesi atas lahan seluas 72.500
hektar milik PT Bina Balantak Raya di Lamala Balantak, Banggai,
serta pabrik semen di Donggala, dengan nilai investasi sebesar Rp
150 trilyun, di bawah bendera PT Cipta Central Murdaya Semen
(Aditjondro 2006a-e).
Adakah korelasi antara penempatan batalion-batalion militer
dengan dibukanya lahan bisnis baru? Tentu saja ada. Di Seseba,
Banggai, para petani berkali-kali berunjuk rasa menentang perampasan tanah dan areal kolam milik mereka oleh para pengusaha lokal.
Pada 3 Oktober 2002, sekitar 35 petani dari Seseba melaksanakan
aksi mogok makan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
Bertujuan untuk menakuti para demonstran, sekitar 125 anggota
tentara dan kepolisian menggelar latihan militer di Batui. Lokasi
pelatihan itu sangat dekat dengan Seseba, serta melibatkan Bupati
Banggai, Komandan Kodim, Kapolda, dan sejumlah pejabat
pemerintahan lainnya. Latihan militer itu awalnya bermaksud
sebagai intimidasi terhadap penduduk Seseba, yang kehilangan lahan
perkebunan dan tempat tinggal seluas 200 hektar, gara-gara
pembangunan fasilitas perumahan bagi para pegawai Pertamina.
Kelompok Bukaka juga memperoleh keuntungan dari perlindungan
militer di Poso. Khususnya, sejak aksi pemboman di Tentena, yang
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 261
berujung dengan penempatan pasukan keamanan di desa Soajo, yang
bersebelahan dengan PLTA Poso-1 dan Poso-2 milik Bukaka.
Dekatnya relasi antara modal dan militer kian kentara setelah
650 anggota Front Advokasi PLTA&SUTET (FAPS) dari sebelas
desa yang berlokasi di sepanjang Sungai Poso, berunjuk rasa di
desa Sulewana pada 18 April 2006. Mereka menuntut, pembangunan
PLTA segera dihentikan sebelum PT Bukaka Teknik Utama
menyelesaikan sengketa tanah di wilayah itu.41 Bukaka meminta
waktu dua minggu untuk memenuhi tuntutan FAPS itu. Namun,
militer segera bertindak. Pada 20 April 2006, batalion 714/Sintuwu
Maroso melakukan manuver militer dekat kamp pengungsian Poso,
di bekas bandar udara kota Tentena. Pada 19 April 2006, anggota
pasukan ditempatkan di Tentena, ibu kota Kecamatan Pamona
Utara, dengan mengendarai kendaraan milik PT Bukaka.
Aceh: Demokrasi, perdamaian…. dan laba
Beragam bukti empiris menunjukkan bahwa logika utama di
balik upaya perdamaian gaya Kalla adalah mendorong tersedianya
bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat,
dengan mengorbankan demokrasi (melalui elitisme, rendahnya
akuntabilitas, perilaku suap dan korupsi, penindasan, intimidasi,
dan eksploitasi rakyat kecil) dan pembangunan berkelanjutan.
Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang pro-demokrasi di
daerah konflik, umumnya tak diikutsertakan dalam proses
perdamaian.
Terdapat berbagai alasan untuk meyakini bahwa kecenderungan sama juga berlangsung di Aceh. Padahal, seperti yang
dibahas pada Bab 1, di Aceh, Jusuf Kalla dan Susilo Bambang
Yudhoyono mulanya sempat menerapkan strategi serupa dengan
upaya mereka di Maluku dan Poso. Namun, ketika itu, GAM
menolak dikooptasi melalui kesepakatan antar elit semacam itu.
Kemudian, terjadilah tsunami dan hadirlah keterlibatan dunia
262 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
internasional. Kehadiran kalangan internasional itu mampu
sedemikian rupa menghambat upaya gencar kalangan bisnis dan
militer untuk memanfaatkan situasi seluas-luasnya, pasca tsunami.
Selain itu, berikut faktor-faktor lainnya yang telah dibahas pada
Bab 1, proses perdamaian di Aceh memberi peluang bagi perjuangan
secara demokratis, dan menghasilkan solusi. Tapi, di sisi lain,
melalui pemaparan bukti-bukti empiris berikut ini, kian tampak
jelas berbagai upaya eksploitasi bisnis yang difasilitasi kalangan
politik dan militer juga tengah berlangsung di Aceh. Dinamika di
Aceh akan segera mencerminkan kondisi yang telah terjadi di
Maluku dan Poso, ketimbang menunjukkan upaya menghambat
perilaku politik gaya Indonesia yang tak demokratis, dan
didominasi oleh modal.
Menuai laba dari proses rekonstruksi pasca-Helsinki di Aceh 42
Meskipun kontrol pemerintah dan lembaga donor lebih besar
dibandingkan dengan daerah bencana lain di Indonesia, rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh, sejak penandatanganan MoU Helsinki
pada 15 Agustus 2005, memberi kesempatan bagi konsolidasi aliansi
kepentingan bisnis asing dan domestik di daerah ini. Kepentingan
bisnis domestik itu secara substansial melibatkan pula kepentingan
militer. Sebagian besar dana bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi
menguap begitu saja dan alokasi dana proyek tak diikuti oleh
transparansi yang memadai. Korupsi masih menjadi endemi dalam
tubuh birokrasi—dan seperti diakui para aktor politik kunci di
Aceh, perilaku korupsi adalah elemen ‘yang tak terhindarkan’
dalam proses transisi menuju pemerintahan-sendiri (lihat Bab 8
dalam buku ini). Sementara itu, aneka perusahaan internasional,
nasional, dan lokal telah bersiap untuk melanjutkan eksploitasi
sumber daya alam di Aceh seperti minyak, gas, dan mineral. Baik
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berminat memperluas agrobisnis, khususnya kelapa sawit, dan bekas kader-kader
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 263
GAM sudah mengincar pihak Malaysia untuk diajak bekerjasama.
Persaingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bakal
memanas, karena tak jelasnya pembagian tanggung jawab di dalam
regulasi perencanaan dan investasi di bawah Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA).
Struktur kepemilikan bisnis di Aceh ibarat piramida. Bisnis
asing berada di puncak, yang kemudian ditempel ketat oleh
perusahaan domestik kakap milik para elit. Urutan berikutnya
adalah perusahaan milik negara. Setelah itu, menyusul pula
perusahaan milik pengusaha Aceh, seperti Surya Paloh dan
Muzakir Manaf. Usaha Kecil dan Menengah (PKM) milik para
pengusaha lokal menduduki urutan selanjutnya, dan di posisi
terakhir, para petani dan nelayan kecil, yang sebagian besar
terancam tertindas oleh semua perusahaan di atasnya.
Sektor unggulan pasca-tsunami—industri mineral, minyak bumi dan gas
alam
Perusahaan terbesar di posisi puncak piramida bisnis di Aceh
adalah ExxonMobil. Perusahaan itu telah beroperasi di Aceh lebih
dari tiga dekade, yang meliputi ladang gas alam lepas pantai di
Lhok Sukon dan PT Arun LNG, yang mengolah gas alam bersama
Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia.
PT Arun mengekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan. Meskipun
turut terpengaruh berbagai pelanggaran hak asasi manusia di era
DOM—serta menikmati pula hubungan mesra dengan militer,
ExxonMobil terus beroperasi di Aceh.
Kendati begitu, perusahaan minyak dan gas raksasa lainnya
asal Amerika Serikat kini tengah mengikuti proses penawaran
dengan peluang investasi yang besar. Mereka mulai mendekati
pemerintahan provinsi Aceh melalui fasilitasi USAID. Kepentingan
industri minyak bumi dan gas alam Amerika Serikat di Aceh juga
ditunjukkan akhir-akhir ini, melalui pembukaan politeknik baru
264 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di Banda Aceh—via program “The Vocational Training for Aceh”,
yang disponsori USAID, dan salah satu perusahaan minyak
terbesar di dunia, ChevronTexaco, dengan dana mencapai US$ 10
milyar (Aditjondro dan Purwanto 2008).
Sejak penandatanganan MoU Helsinki, sektor pertambangan
telah berkembang, melampaui eksplorasi dan eksploitasi minyak
bumi dan gas alam. Perusahaan tambang internasional telah
memenangkan kontrak tambang emas dan tembaga. Perusahaan
tambang Kanada, East Asia Mineral Corporation, berencana
menambang emas dan tembaga di pengunungan Aceh Tengah,
tepatnya di kecamatan Bintang, Linge, Ketol, dan Rusep Antara.
Sementara itu, perusahaan Amerika Serikat, Dutch Philips, tertarik
meraih konsesi pertambangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Selain itu, diduga pula perusahaan tambang raksasa Amerika
Serikat, Freeport McMoran, perusahaan yang juga menambang
tembaga, emas, dan perak di Papua, tengah bernegosiasi dengan
pengusaha dan politisi kelahiran Aceh, Surya Paloh, agar bisa
mengeksplorasi cadangan emas di Beutong Ateuh. Paloh adalah
Ketua Dewan Penasihat Golkar dan teman dekat presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Surya Paloh bukan pendatang baru di kancah bisnis Aceh.
Perusahaan cateringnya, PT IndoCater dengan tenaga kerja lebih
dari 3.000 orang, menangani kebutuhan logistik perusahaan TNC
raksasa, seperti ExxonMobil di Lhokseumawe dan PT Pupuk Kaltim
di Kalimantan Timur. PT IndoCater memperoleh kredit besar dari
Bank Bumi Daya untuk memperluas kepentingan bisnisnya, berkat
jabatan Paloh sebagai Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri
Purnawirawan Indonesia (FKPPI), dan kedekatannya dengan
keluarga Soeharto. Dengan melimpahnya proyek rekonstruksi di
kampung halamannya, semakin banyak pula peluang bisnis
baginya. Modal investasi untuk mendirikan perusahaan baru di
Aceh, sebagian diperoleh dari sumbangan pemirsa stasiun televisi
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 265
miliknya, Metro TV, sebesar Rp 200 milyar. Dana itu sebelumnya
bertujuan untuk membantu korban tsunami Desember 2004 di Aceh.
Dana tersebut dikelola Yayasan Sukma milik Paloh, yang memiliki
peran resmi sebagai penyandang dana kegiatan amal. Misalnya,
pembangunan kembali gedung sekolah di desa-desa yang terkena
tsunami dan gempa bumi.
Rehabilitasi, rekonstruksi…..dan korupsi
Dalam sebuah konferensi pers pada 3 Mei 2007, Wakil
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ridaya Laode
‘Ngkowe, mengungkapkan, investigasi ICW menemukan bahwa
sekitar Rp 436 milyar dari Rp 847 milyar lebih dana rehabilitasi dan
rekonstruksi, yang dikelola Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Aceh-Nias (BRR NAD-Nias), disalurkan dengan cara-cara koruptif.
Di antaranya, melalui mark-up harga barang dan bahan-bahan
bangunan, sehingga biaya pun melambung. Para aktivis antikorupsi Aceh juga mengecam para staf di kantor BRR NAD-Nias.
Penyebabnya adalah tindak manipulasi dalam proyek yang didanai
BRR NAD-Nias, yang dilakukan oleh staf BRR bekerjasama dengan
perusahaan percetakan fiktif.
Beragam kelemahan BRR Aceh-Nias diperparah dengan
rendahnya independensi ketuanya, Kuntoro Mangkusubroto, serta
beberapa anggota steering committee dan badan pengawas. Kuntoro
Mangkusubroto terhitung memiliki rekam jejak bagus, tetapi dia
juga anggota board PT Holcim Indonesia Tbk—pabrik semen
berpusat di Jawa, yang memiliki kepentingan bisnis di Aceh pascatsunami. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Surya Paloh yang duduk
di steering committee, serta TB Silalahi, anggota badan pengawas,
masing-masing memiliki hubungan dengan kelompok Bakrie, Media Group, dan kelompok Artha Graha.
Rendahnya kualitas perumahan yang dibangun bagi para
korban tsunami di bawah BRR NAD-Nias telah menyulut
266 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
gelombang demonstrasi massal. Dengan menyodorkan bukti-bukti
yang dikumpulkan koalisi organisasi anti-korupsi, termasuk ICW,
para pengunjuk rasa menuntut Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memecat Kuntoro Mangkusubroto sebagai ketua BRR
NAD-Nias. Persoalan kian runyam ketika korupsi juga terjadi
dalam proyek-proyek serupa, yang didanai NGO internasional,
antara lain, Oxfam dari Inggris dan NGO Belanda Terre des Hommes.
Namun, menurut temuan ICW, korupsi dalam proyek yang didanai
NGO tersebut, jumlahnya masih jauh lebih kecil, dan tak sebanding
dengan korupsi dalam proyek yang dilaksanakan BRR NAD-Nias.
Menilik rentannya pengucuran dana terhadap praktek
korupsi, patut dicatat, Kalla dan Yudhoyono juga dituding
menyalahgunakan kekuasaannya dalam belanja dana publik. Salah
satunya, impor 12 helikopter untuk digunakan pada waktu bencana
alam. Tapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak mengalokasikan
uang negara untuk membeli helikopter itu. Armada helikopter itu
kemudian disita pejabat kantor bea cukai Indonesia, karena
produsen helikopter yang memiliki piutang pada negara itu, ternyata
juga memiliki hutang bea impor sebesar Rp 2,1 milyar kepada
pemerintah. Padahal sebagian helikopter tersebut telah digunakan
untuk membantu korban banjir di Aceh Tamiang.
Berapakah bantuan dana rekonstruksi yang dinikmati rakyat Aceh di
gampong?
Selain korupsi dana bantuan oleh jaringan staf BRR NADNias dengan para kontraktor, rakyat Aceh juga tidak memperoleh
keuntungan sebanyak yang tercatat dalam laporan keuangan
Sebab, setidaknya 60% dana rehabilitasi dan rekosntruksi yang
dialokasikan untuk Aceh itu, setiap tahun justru ‘meninggalkan’
provinsi itu. Menurut Nova Iriansyah dari Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK) kira-kira Rp 30 trilyun akan terkumpul
setelah alokasi dana dari anggaran nasional, provinsi, dan BRR
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 267
NAD-Nias. Dari total dana itu, sekitar Rp 12 trilyun dialokasikan
untuk pekerjaan rekonstruksi yang tengah berjalan. Dari jumlah
itu, hanya 40% yang diserap oleh ekonomi lokal di Aceh, sedangkan
60% dana itu terbang keluar dari provinsi itu. Menurut pengamatan
LPJK Aceh, arus berbalik dana bantuan rekonstruksi ini disebabkan
oleh empat faktor. Pertama, sebagian besar tender proyek dimenangkan kontraktor dari luar Aceh; kedua, pekerjaan
rekonstruksi acap disubkontrakkan lebih lanjut kepada perusahaan-perusahaan dari luar Aceh; ketiga, sebagian besar pekerja
berasal dari luar Aceh; dan keempat, sebagian besar bahan material bangunan didatangkan dari luar Aceh.
Fakta yang menunjukkan bahwa 40% dari anggaran
rekonstruksi digunakan di Aceh pun melahirkan pertanyaan lain:
berapakah jumlah dana bantuan itu yang mengalir kepada rakyat
kecil di gampong—wilayah pedesaan Aceh? Atau, dengan bahasa
yang lebih umum: Dari trilyunan rupiah yang membanjiri Aceh,
berapakah penggunaan dana untuk meningkatkan taraf hidup dan
memperbaiki kehidupan rakyat Aceh di desa, yang juga mayoritas
penduduk di Aceh?
Pembangunan kembali infrastruktur
Proyek rekonstruksi sarana infrastruktur penting yang rusak
akibat tsunami Desember 2004 seringkali dilaksanakan perusahaan
kontraktor milik negara dan dikelola di bawah naungan Departemen
Pekerjaan Umum. Misalnya PT Wijaya Karya, PT PP, PT Waskita
Karya, PT Adhi Karya, PT Istaka Karya, PT Hutama Karya dan PT
Nindya Karya. PT Wijaya Karya milik Yayasan Budha Tzu Chi adalah
kontraktor utama sekaligus kontraktor tunggal, yang bertanggung
jawab atas pembangunan perumahan berdinding asbes di Banda
Aceh dan Meulaboh. PT PP juga dipilih sebagai kontraktor
pembangunan sejumlah gedung, yang didanai dari sumbangan
pembaca Kompas, koran harian terbesar di Indonesia.
268 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Terlepas dari dominasi perusahaan konstruksi milik negara,
sejumlah perusahaan swasta, dan perusahaan lokal juga turut
memenangkan berbagai kontrak, khususnya proyek pembangunan
jalan. Contohnya, pengusaha lokal, H.T. Alaidinsyah, juga dikenal
sebagai Haji Tito, adalah satu-satunya kontraktor lokal berdarah
Aceh, yang memiliki alat-alat berat untuk pembangunan jalan dan
jembatan. Sayang, jalan yang dibangun pengusaha lokal ini
berkualitas buruk. Situasi ini mungkin ada hubungannya dengan
sikapnya yang selalu siap sedia ‘melayani’ para politisi dan birokrat
tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara itu, Pemerintah Jepang
dan Amerika Serikat terlibat dalam pembangunan jalan di Pantai
Barat, dari Banda Aceh hingga Meulaboh.
Selanjutnya, menurut sumber di kantor WALHI Aceh (Wahana
Lingkungan Hidup), dalam sebuah wawancara di Aceh pada 9 April
2007, PT Mega Power Mandiri—anak perusahaan Bukaka Group
milik saudara-saudara Jusuf Kalla—memenangkan tender
pembangunan PLTA Peusangan I dan II di Sungai Peusangan.
Rekonstruksi jutaan tempat tinggal dan bangunan lainnya
menciptakan pangsa pasar luar biasa bagi beberapa produsen semen, seperti PT Semen Andalas Indonesia (PT SAI), yang memiliki
jaringan distribusi luas di Aceh. Namun PT SAI bersaing ketat
dengan produk semen dari perusahaan lainnya, antara lain
perusahaan produsen semen dari Jawa, seperti PT Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk (sebelumnya
dikenal sebagai PT Semen Cibinong), serta PT Semen Padang,
sebuah perusahaan semen milik negara yang berpusat di Sumatera
Barat. Kedua produsen semen dari Jawa itu sebelumnya adalah
milik keluarga besar Soeharto. PT Holcim Indonesia juga menikmati
keuntungan di Aceh dan Nias karena Ketua BRR NAD-Nias,
Kuntoro Mangkusubroto, adalah salah satu komisaris PT Holcim
Indonesia Tbk sejak Desember 2001.
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 269
Mensuplai ‘ekonomi bencana’
Tumpah-ruahnya kalangan ekspatriat yang terlibat dalam
bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan pekerjaan rekonstruksi
meningkatkan pula permintaan terhadap hotel, kafe, restoran,
warung kopi, dan alat-alat komunikasi termutakhir. Swiss-Belhotel
Internasional mendirikan cabangnya di Banda Aceh, dan pada Juni
2007, diambil alih oleh Hermes Thamrin, CEO Nokia Indonesia.
Nama hotel itu kemudian berubah menjadi Hotel Hermes. Hotel
dengan tarif lebih murah adalah Oasis, milik Todung Mulya Lubis,
pengacara bisnis terkemuka di Jakarta, dan aktivis hak asasi
manusia; serta rekan bisnisnya, John Sinaga, seorang arsitek dan
pemilik Hotel Silintong di Pulau Samosir, Danau Toba. Restoranrestoran siap saji seperti KFC, A&W, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza
House, dan Texas Fried Chicken juga bermunculan di Banda Aceh.
Beberapa pengungsi Aceh, yang pulang dari Malaysia, juga
membuka restoran Melayu roti canai mamak dan restoran Thailand
tom yam.
Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, di mana mobil
produksi Jepang dan Korea Selatan mendominasi pasar, di Aceh,
justru dealer mobil produk Eropa Barat dan Amerika Utara yang
bersaing ketat. Booming kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan,
rehabilitasi dan rekonstruksi juga menyuburkan pangsa pasar bagi
sejumlah maskapai penerbangan. Salah satunya, Lion Air, maskapai
penerbangan swasta yang dirintis adik Kalla, Halim Kalla; serta
Susi Air milik Susi, pengusaha perempuan yang memasarkan udang
dari Pangandaran, Jawa Barat.
Bisnis Militer—berulangnya pola lama
Selama masa tanggap darurat, militer berperan penting, dan
di sejumlah tempat, perannya sangat menentukan dalam
memonopoli bantuan kemanusiaan. Di awal periode rehabilitasi
dan rekonstruksi, TNI juga terlibat dalam pembukaan jalan dari
270 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Teunom ke Arongan di Aceh Barat. Meskipun militer tampaknya
tak memiliki kepentingan bisnis luas di Aceh Barat, mereka
menyediakan jasa pengamanan bagi operasi penambangan batu
bara dan emas milik Surya Paloh.
Bisnis militer dapat diidentifikasi sebagai berikut. Bisnis yang
berafiliasi dengan institusi militer, bisnis milik kerabat atau anggota
keluarga para petinggi militer, serta penyewaan peralatan militer
ke perusahaan swasta. Salah satu contohnya, pusat penggergajian
di Jalan Kotalintang Bawah, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh
Tamiang. Di sana, kayu gelondongan, baik berasal dari operasi
penebangan legal maupun pembalakan ilegal, digergaji menjadi
lempengan kayu dan dijual ke publik. Contoh lain, kasus anakanak mantan komandan di daerah. Seperti layaknya anak-anak
dari kalangan elit berpengaruh di tingkat kabupaten dan provinsi,
anak-anak para mantan komandan itu mereguk laba dari dana
rekonstruksi, antara lain, dengan menggunakan jalur kroni, seperti
Dek Gam dan Dek Cut, melalui PT Sinar Desa, dan Marzuki
Bintang.
Seperti yang dikemukakan Aryos Nivada dalam laporannya
untuk Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP) di Jakarta
(2007), militer masih terlibat di sejumlah bisnis legal dan ilegal di
Aceh, sejak tsunami 2004 menerjang wilayah dan penduduk di Aceh,
bahkan pasca penandatanganan MoU Helsinki. Misalnya,
perdagangan ilegal minuman alkohol di Aceh Tamiang oleh
organisasi pemuda, yang dilindungi militer. Banjir yang melanda
Aceh Tamiang pada Desember 2006, yang disebabkan pembalakan
kayu ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser, juga hasil perbuatan
para anggota militer. Baik tentara maupun polisi juga menagih
uang perlindungan dari para kontraktor, melalui cara formal
maupun informal. Terakhir, tak boleh dilupakan pula, perusahaan
yang didirikan di era rezim Soeharto. Perusahaan-perusahaan yang
sebelumnya dimiliki keluarga Soeharto dan kroni-kroninya itu,
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 271
biasanya juga melibatkan anggota purnawirawan tentara.
Misalnya, PT Tusam Hutani Lestari, pemegang konsesi penebangan
kayu di dataran tinggi Gayo dekat Takengon, Aceh Tengah, adalah
milik Jendral (Purn.) Prabowo Subianto43 dan adiknya, Hasyim
Djojohadikusumo (Swasembada 24 November-3 Desember 2008: 114
). Perusahaan ini dan perusahaan lainnya yang sejenis terancam
oleh keputusan Gubernur Irwandi yang menerapkan moratorium
bagi seluruh kegiatan penebangan kayu di Aceh, baik yang legal
maupun ilegal. Akibatnya, pemasukan di luar anggaran resmi dan
penghasilan yang sebetulnya merupakan pemasukan ilegal, dari
perusahaan yang dibekingi atau dimiliki militer di Aceh, pun
menurun. Berkurangnya pendapatan tersebut barangkali merupakan penyebab di balik meningkatnya kerusuhan oleh para milisi
di pantai timur Aceh, yang merupakan lokasi sebagian besar
industri raksasa. Berbagai insiden, yang didukung pula oleh faksifaksi dalam pasukan keamanan—baik tentara maupun polisi—bisa
dianggap sebagai upaya meningkatkan posisi tawar mereka dalam
menagih bayaran jasa perlindungan kepada ExxonMobil.
Kelompok bisnis bekas gerilyawan GAM
Sejak penandatanganan MoU antara perwakilan negara Indonesia dan GAM, bekas petinggi GAM dan sayap militernya,
Tentara Nasional Aceh (TNA) mulai mengincar pembangunan
ekonomi. Titik berat mereka adalah mempererat hubungan ekonomi
Aceh dengan Malaysia. Perusahaan, atau kelompok perusahaan
milik mantan gerilyawan GAM yang paling terkemuka adalah Pulo
Gadeng Group pimpinan Tengku Muzakkir Manaf, bekas
komandan TNA. Pada saat penyusunan tulisan ini, Muzakkir
Manaf memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA), badan yang
dibentuk untuk memfasilitasi transisi para bekas gerilyawan GAM
ke dalam kehidupan sipil di Aceh.
Pulo Gadeng Group menggunakan pelabuhan bebas Sabang,
272 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
yang terletak di pulau Weh, sebelah utara daratan Aceh, untuk
mengekspor kelapa, buah pinang, dan cokelat dari Sabang dan dari
daratan Aceh ke Malaysia. Selain itu, kelompok usaha tersebut juga
mengimpor mobil-mobil mewah, baik yang baru maupun bekas
ke wilayah itu. Dalam perjalanan perdananya dari Malaysia ke Aceh,
kapal Malaysia, Jatra III, mengangkut mobil-mobil mewah untuk
digunakan para petinggi GAM di Aceh. Irwandi Yusuf, yang juga
bekas pimpinan GAM, kemudian menetapkan kebijakan untuk
membuka provinsi itu bagi para investor asing. Menanggapi
kebijakan tersebut, dalam konferensi pers di Lhokseumawe pada 8
April 2007, Muzakkir Manaf mengumumkan rencana bisnis baru
Pulo Gadeng Group. Rencana tersebut, di antaranya, pendirian
pabrik baja ringan di Krueng Raya (Aceh Besar). Pabrik ini
ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan konstruksi 30.000
rumah bagi korban tsunami di Pidie, Aceh Besar, serta kota Banda
Aceh dan sekitarnya. Proyek lainnya, berlokasi di kompleks industri
yang sama di Krueng Raya, adalah pusat pengolahan makanan
hewan dan pabrik plastik.44
Perusahaan lain yang melibatkan bekas tentara GAM, meliputi
Aceh World Trade Centre (AWTC) Dagang Holding, PT Aneuk
Nanggroe Expedition Bireun, PT Megah Mulia, dan PT Halimun
Meugah Raya. Direktur AWTC adalah bekas pimpinan GAM untuk
wilayah Malaysia dan Australia, Nurdin Abdul Rahman. Bekas
komandan GAM lainnya juga mendirikan berbagai perusahaan,
baik untuk keuntungan mereka sendiri maupun bagi para
pendukungnya. Ketua KPA daerah Pase, Tengku Zulkarnaen,
mengkoordinasi pembentukan perusahaan dagang dan bengkel di
daerah Pase dan Lhokseumawe, antara lain, dengan meminta iuran
dari masing-masing bekas anggota TNA sebesar Rp 12 juta. Anakanak perusahaan itu tersebar luas di berbagai wilayah di daerah
Pase, seperti Kecamatan Matangkuli, Gendong, Pantonlabu, Tanah
Jambo Aye dan Sawang. Sementara itu Teungku Nashiruddin bin
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 273
Ahmed, salah satu anggota tim perunding GAM di Helsinki,
mendirikan perusahaan penyedia bahan bangunan miliknya dan
aktif dalam multi-level marketing.
Berkembangnya bisnis bekas komandan dan petinggi GAM
telah melahirkan rasa tak puas di kalangan level bawah bekas
anggota gerilyawan, karena terbatasnya ‘kucuran’ laba. Tak sedikit
bekas prajurit TNA di level terendah adalah kelompok termiskin di
kalangan masyarakat miskin di Aceh. Sebagian besar terpaksa
menganggur dan kebanyakan dari mereka juga kehilangan rumah
dalam tragedi tsunami 2004. Di bekas kabupaten Aceh Barat, yang
kini telah dimekarkan menjadi kabupaten Nagan Raya dan Aceh
Jaya, para bekas panglima daerah TNA (panglima sagoe dan
panglima wilayah) direkrut sebagai kontraktor pembersihan lahan
dan jasa keamanan di perusahaan-perusahaan tambang. Hal serupa
juga terjadi di wilayah tambang batu bara milik Surya Paloh di
Nagan Raya. Di daerah itu, Juragan, bekas panglima wilayah dan
kini ketua KPA Nagan Raya—dipekerjakan oleh Surya Paloh untuk
keperluan pembukaan lahan dan keamanan. Sedangkan di Aceh
Barat, perusahaan tambang batubara, PT Agrabudi, juga mempekerjakan panglima sagoe untuk tujuan serupa.
Kendati begitu, di Aceh Jaya, peran bekas panglima sagoe tidak
melulu tampak pro-bisnis. Toh, para bekas gerilyawan, yang
sekarang anggota KPA di tingkat lokal, terlibat dalam rangkaian
konsultasi antara PT Bosowa Megalopolis, pemerintah daerah dan
penduduk desa di Kecamatan Panga. Tindakan perusahaan yang
mempekerjakan bekas panglima GAM sebagai kontraktor jasa
keamanan dan pembukaan lahan—atau sebagai calo—dapat
merusak hubungan yang sempat terjalin antara bekas pejuang
gerakan kemerdekaan dan masyarakat akar rumput. Pasalnya, di
masa lalu, rakyat turut melindungi anggota GAM dari pasukan
keamanan Indonesia.
Kebijakan yang lebih baik dalam membantu transisi bekas
274 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
tentara GAM memasuki dunia bisnis secara damai terlihat dari
rencana pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Pemerintah kabupaten
itu memberikan dua hektar perkebunan kelapa sawit kepada bekas
tentara GAM yang bergabung dengan KPA. Terlepas dari pengecualian yang kecil ini, secara keseluruhan bisa disimpulkan,
kebijakan paling pragmatis dalam transformasi bekas unit gerilya
adalah akhirnya mengubah unit militer menjadi unit bisnis. Para
pengusaha itu tampaknya mengabaikan pengalaman di masa lalu,
dan tak belajar dari buruknya sejarah tentara Indonesia dan peran
dwi fungsinya, ataupun berkaca dari proses transisi bekas
gerilyawan di Timor Leste (Aditjondro 2007a, 2008b).
Kelapa sawit, primadona Aceh?
Bekas tentara GAM dan pemerintah Aceh sangat berhasrat
untuk menjalin bisnis dengan Malaysia. Sejak dibuka jalur
penerbangan antara Banda Aceh dan Malaysia, pemerintah
Kabupaten Aceh Utara mulai merintis investasi dengan Malaysia.
Pemerintah kabupaten kemudian mengundang perusahaan Malaysia, Metro Panjang, untuk mendirikan pabrik pengolahan
minyak sawit, dengan menggunakan tank-tank CPO (Crude Palm
Oil—minyak sawit mentah) di pelabuhan Krueng Geukeh. Selain
itu, menurut Bupati Pelaksana Harian Aceh Utara, Teuku Pribadi,
Metro Panjang juga berencana mengembangkan potensi perikanan
di kabupaten tersebut. Kebijakan Gubernur Irwandi yang membuka investasi dengan Malaysia, disambut hangat perusahaan
minyak sawit Malaysia. Kelompok perusahaan Malaysia itu
mendirikan Aceh Plantation Development Authority (APDA), yang
bekerjasama dengan para pebisnis Aceh. APDA berencana membuka
145.000 hektar perkebunan kelapa sawit di provinsi Aceh, yang
didukung oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia.
Perkebunan ini akan mensuplai buah kelapa sawit kepada 13 pabrik
CPO, dengan total investasi sebesar US$ 488 juta. Pada 31 Maret
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 275
2007, Menteri Keuangan Malaysia, Hilmi bin Haji Yahya, mengunjungi Aceh. Ketika itu, bersama Wakil Gubernur Muhammad Nazar,
Menteri Keuangan Malaysia diajak tur dengan helikopter ke
beberapa kabupaten. Kunjungan tersebut kian mematangkan
rencana Malaysia berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit
dan pengelolaan tambak udang. Pada waktu tulisan ini disusun,
sekitar tiga puluh perusahaan telah membuka hampir 130.000 hektar
perkebunan kelapa sawit. Situasi ini dikhawatirkan akan mengancam keseimbangan ekologis hutan di Aceh, yang telanjur rentan.
Lahan perkebunan tersebut juga dimiliki orang Indonesia. Di
antaranya, 7.000 hektar milik PT Woyla Raya Abadi, milik mantan
Gubernur Aceh, Abdulah Puteh; 7.000 hektar atas nama PT Delima
Makmur dan lebih dari 3.000 hektar di bawah PT Sisirau, keduanya
dimiliki pengusaha asal Aceh dan bekas orang kepercayaan Soeharto,
Ibrahim Risyad; serta lebih dari 8.000 hektar atas nama PT Gelora
Sawita Makmur, milik keluarga Jenderal (Purn.) Bustanil Arifin,
salah satu orang kepercayaan Soeharto, dan dulu mengelola
yayasan Soeharto yang kaya raya itu.
Meskipun telah mengeluarkan moratorium terhadap segala
bentuk penebangan kayu, Irwandi Yusuf tak memperhatikan
dengan serius, berbagai dampak yang timbul dari pembukaan
hutan Aceh bagi perkebunan kelapa sawit. Implikasi serupa
dihadapi oleh Dataran tinggi Gayo yang kian terjepit oleh
perkebunan kelapa sawit dan pesatnya pengembangan budidaya
tanaman kopi. Selain kopi, emas, dan kelapa sawit, para investor
asing juga tertarik pada Dataran Tinggi Gayo karena mengincar
potensi pembangunan PLTA di Sungai Peusangan, yang mengalir
dari Danau Lot Tawar. Pembangunan pembangkit tenaga listrik
itu dipastikan akan berdampak negatif, karena di danau itu, ratusan
petani lokal telah mengembangkan budidaya ikan kerapu dalam
karamba selama bertahun-tahun.
276 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Kesimpulan
Begitu banyak bukti empiris yang mendukung argumen
bahwa logika utama di balik perdamaian, yang ingin diciptakan
Kalla di Maluku dan Sulawesi Tengah, terkandung maksud untuk
mendorong bisnis dengan laba menggiurkan bagi pihak-pihak
utama yang terlibat. Baik para milisi lokal dan kalangan elit yang
saling bertikai, maupun kalangan militer dan bisnis kelas kakap.
Upaya semacam itu mengorbankan kepentingan rakyat kecil dan
pembangunan berkelanjutan. Proses perdamaian itu kemudian
melahirkan elitisme, rendahnya akuntabilitas, defisit demokrasi yang
serius, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta konflik baru memperebutkan berbagai keistimewaan.
Seperti yang diuraikan pada Bab 1 dan penjelasan lainnya
dalam buku ini, strategi ‘perdamaian berorientasi laba’ di Aceh
sempat terhambat sedemikian rupa, akibat keterlibatan dunia
internasional dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca-tsunami. Keterlibatan itu juga memberi kesempatan
terbentuknya bingkai demokrasi berdasarkan MoU Helsinki, yang
diterapkan dengan konsistensi luar biasa. Kendati begitu, seperti
yang diuraikan panjang lebar dalam Bab ini, dinamika serupa di
daerah lain, juga akhirnya terjadi di Aceh dan tampaknya akan
terus berkembang. Berbagai proyek bisnis menguntungkan, yang
difasilitasi melalui kepentingan militer dan politik, terus tumbuh
pesat. Kecenderungan ini kian memburuk seiring berkurangnya
keterlibatan donor internasional. Sementara itu, di saat bersamaan,
perusahaan-perusahaan raksasa memanfaatkan infrastruktur baru
untuk mengeksploitasi bahan-bahan mentah dan lingkungan di
daerah tersebut. Situasi semacam itu bakal berlanjut, jika kerangka
kerja demokrasi, yang dimulai MoU Helsinki tak mampu
dikembangkan. Padahal pengembangan kerangka kerja demokrasi
itu bertujuan, agar kepemimpinan baru yang demokratis, institusi
demokrasi, dan partisipasi rakyat bisa merumuskan pedoman
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 277
pelaksanaan alternatif, demi tercapainya pembangunan ekonomi
dan sosial yang berkelanjutan dan berbasis pada pemenuhan hak
asasi warga negara.
278 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan Akhir)
1
Penulis utama (SAP) ingin mengucapkan terima kasih kepada
beberapa teman di daerah-daerah konflik, yang namanya tidak
bisa disebutkan demi alasan keamanan, yang secara langsung
maupun tak langsung telah membantu akses di lapangan dan
pengumpulan data sekunder. Secara khusus, SAP ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada George Junus
Aditjondro, yang telah memberikan izin untuk menggunakan
berbagai tulisan dan penelitiannya sebagai bahan tulisan dalam
bab ini. Bahkan, hampir semua bagian tentang Aceh ditulis
berdasarkan tulisan-tulisan Aditjondro. Teresa Birks turut berkontribusi dalam menyumbang data tambahan. Baik Olle
Törnquist maupun Teresa Birks telah membantu dalam penyusunan dan penyuntingan bab ini. Kendati begitu, hasil akhir
tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis
utama.
2
Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, seperti yang
dikutip dari Media Indonesia 25 September 2005.
3
Hamid Awaludin dituding membantu Tommy Soeharto
menyelundupkan dana ilegal sekitar US$ 10 juta ke sebuah bank
di Eropa. Dia diberhentikan dari kabinet meski didukung penuh
Jusuf Kalla. Teman Jusuf Kalla dari Sulawesi Selatan lainnya adalah
Nurdin Halid, yang dipenjara selama dua tahun karena
penyelewengan dana minyak sawit milik negara sebesar US$ 18
juta. Sehari sebelum divonis, Jusuf Kalla mengangkat Nurdin
untuk duduk di DPR. Meski telah keluar keputusan Mahkamah
Agung tentang penetapan vonis terhadap Nurdin, Jusuf Kalla
terhadap mempertahankan pengangkatan Nurdin. Kalla
mengatakan, Nurdin tak perlu dicabut statusnya sebagai anggota
DPR karena, ‘dia hanya dijatuhi hukuman dua tahun.’ Jakarta Post,
‘Ethnic Patronage’ editorial, 19 September 2007.
4
Jusuf Kalla gagal dalam bursa pemilihan presiden Jusuf Kalla.
Setelah menyerahkan jabatan Ketua Umum Golkar kepada
Aburizal Bakrie pada Oktober 2009, Jusuf Kalla mengumumkan
bahwa dia akan meninggalkan jabatan publik dan kembali ke
sektor swasta. Jakarta Post,’Jusuf Kalla says farewell to public of-
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 279
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
fice’ 20 Oktober 2009.
Dalam kasus Poso, Kalla mengatakan, ongkos perdamaian—
kurang dari US$ 108,6 juta—sebanding dengan biaya operasi
militer selama setahun, Jakarta Post 8 April 2007 ‘Peaceful solutions to conflict cheaper’.
Jakarta Post 9 Februari 2008, ‘Vice President push for simplified
political system’.
Jakarta Post 8 April 2007 ‘Peaceful solutions to conflict cheaper’.
Dalam hal ini, Jusuf Kalla tak sendirian. Berbagai kritik telah
dikemukakan dalam kancah forum internasional yang menuding
kebebasan dan demokrasi yang kebablasan akan ‘menghasilkan
konflik yang lebih besar dan penyalahgunaan kekuasaan, daripada
ketika demokrasi dan kebebasan itu dengan tegas dibatasi dan
karena itu, pelaksanaan demokrasi harus ’menunggu’. (misalnya
Mansfield dan Snyder 2005). Untuk diskusi lebih jauh lihat Bab 1
dalam buku ini.
Lihat Aragon (2007), hal 49-86, yang diterjemahkan dari Nordholt
dan Klinken (2007). Lihat juga ICG (2008a).
Aditjondro (2004a-b) hal. 83-112, Aditjondro (2006a-e), Sangaji
(2005a), Sangaji (2007), Kontras (2007), hal 75-86 dan Tempo Februari
2007.
Sudah diketahui secara luas, sekitar tujuh puluh persen anggaran
militer itu diperoleh dari pemasukan di luar anggaran (off-budget).
Yaitu, dari pendapatan berbagai bisnis mereka. TNI kemudian
harus menyerahkan seluruh bisnisnya kepada pemerintah pada
2006-2008 untuk diaudit.
RPKAD adalah cikal bakal Kopassus (Komando Pasukan Khusus).
Hughes, Indonesian Upheaval (New York: Fawcett, 1967) hal 132,
seperti yang dikutip oleh Hasworo (2004) hal 32. Sarwo Edi (Alm.)
adalah mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Artikel oleh Geoffrey Robinson, ‘Post-coup Massacre in Bali’ dalam
Daniel Lev dan Ruth McVey (eds.), Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT Kahin (Itacha: Cornell Southeast
Asia Program, 1996) hal 127, sebagaimana dikutip oleh Hasworo
(2004) hal 34.
Lihat Stanley (tanpa tahun) dan Sarwono (2001), hal 57-61.
280 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Insiden ini menimbulkan tekanan diplomatis yang luar biasa dan
tak berkesudahan dari komunitas internasional, sehingga Presiden
B.J. Habibie akhirnya mendorong pelaksanaan referendum bagi
orang-orang Timor Leste.
Kerusuhan-kerusuhan serupa juga terjadi di Pekalongan,
Situbondo, Rengasdengklok, Temanggung, Banyuwangi, Ketapang,
Jakarta, Makassar, Sanggau Ledo, Kalimantan Tengah, Kupang,
Wamena, Merauke, dan tentu saja, tragedi 13-14 Mei 1998.
Sebuah analisis mengatakan bahwa meletusnya konflik di Ambon merupakan manifestasi dan efek dari kerusuhan Ketapang.
Kerusuhan itu diidentifikasi sebagai bagian dari perjuangan
rakyat, yakni antara kelompok ‘status quo’ dan kelompok proreformasi dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Lihat
penelitian tim LIPI (2005) hal 86-87.
Lihat misalnya van Klinken (2007) dan Nordholt et.al (2007).
Lihat LIPI (2005) hal 86-87 dan Salampessy dan Husain (2001).
Bagian ini didasarkan pada Aditjondro (2000).
Jakarta Post 18 Januari 2000; Sydney Morning Herald 19 Januari 2000.
Baca juga tentang tindakan para provokator dalam
Pattiradjawane dan Abel (2000) hal 49-54.
HRW (1999) dan van Klinken (2007).
AWOL/Absence Without Leave (Absen tanpa Izin)—istilah dalam
militer
Lihat Samego (1998) dan Aditjondro (1998).
Jakarta Post 18 Januari 2000, IEFR (1997) Hal 82-83; Majalah Swa hal
86-87.
Waspada 22 Mei 1999. Waspada memuat berita yang dikutip dari
Antara. Lihat Aditjondro (2005b).
Brown (1999).
Barito Pacific Group mengendalikan PT Green Delta (pemilik HPH
atau hak penggunaan hutan seluas 124.000 hektar, berakhir pada
Desember 2000); PT HBI Buntu Marannu (pemilik konsesi seluas
48.000 hektar, habis masa berlakunya pada Juli 2007); PT Mangole
Timber Producers (pemegang konsesi sekitar 191.800 hektar dan
pabrik pengolahan plywood di Pulau Mangole, sebagian konsensi
berakhir pada Oktober 2010, sisanya berlaku hingga April 2013);
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 281
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
PT Seram Cahaya Timber (konsesinya meliputi 58.000 hektar lahan
di Pulau Seram, yang berlaku hingga Januari 2012); PT Taliabu
Timber (pemegang konsesi atas lahan seluas 100.000 hektar dan
pabrik pengolahan plywood di Pulau Mangole, yang habis masa
berlakunya pada Juli 2009); PT Trio Maluku Pacific Raya (memiliki
konsesi atas lahan seluas 105.000 hektar, yang berlaku hingga
Februari 2001); PT Tunggal Agathis Indah Wood Industry (pemilik
HPH di atas lahan seluas 125.000 hektar dan pabrik pengolahan
plywood di pulau Jailolo, yang berlaku hingga Agustus 2012); PT
Tunas Forestra (dengan konsesi yang meliputi 42.300 hektar, dan
berlaku hingga April 2012); PT Wana Adhi Guna (dengan konsesi
untuk lahan seluas 64.000 hektar, habis masa berlakunya pada
hingga Maret 2009); pabrik lem PT Wiranusa Trisatya di Pulau
Talibu, dan pabrik pengolahan plywood PT Yurina Wood Industry
di Ternate (Aditjondro, 2005b)
Majalah Tempo, 31 Mei-6 Juni 1999, hal 39-50.
Majalah Swa, 22 Agustus-11 September 1996, hal 128-129.
Bagian ini didasarkan pada Aditjondro (2008a)
Gambaran tentang pelbagai keuntungan yang dinikmati baik oleh
setiap individu ataupun lembaga, yang mendalangi tragedi
kekerasan di Poso, dapat dibaca di Sangaji (2007).
Berita Antara 21 Oktober 2008.
h t t p : / / w w w. i d x . c o . i d / P o r t a l s / 0 / R e p o s i t o r y / M a k a l a h /
ISCME%202008/Emiten/20081126_PT-Inco.pdf. Dalam Investor
Summit yang diselenggarakan PT Inco pada 11 November 2008,
Direktur Investor Relations Indra Ginting mengatakan bahwa Inco
“berupaya secara agresif untuk menekan biaya dan memperbaiki
produksi”, serta yakin bahwa perusahaan itu “berpotensi tinggi
melaksanakan ekspansi di masa depan’, kendati diakui pula bahwa
mereka “beroperasi di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang
berat’.
Berita Antara 3 Agustus 2007.
Jakarta Post 27 Mei 1998.
Gatra edisi 3 April 2004 hal 64-65 dan Gatra edisi 29 Januari 2005
hal 84-85.
Presentasi oleh Direktur Investor Relations PT Inco, Indra Ginting,
282 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
39
40
41
42
43
44
November 2008, Jakarta http://www.idx.co.id/Portals/0/Repository/Makalah/ISCME%202008/eMITEN/20081126pt-Inco.pdf
Aditjondro (2004a) hal. 83-112 dan Aditjondro (2006a-e). lihat juga
Sangaji (2005a), dan Kontras (2007) hal. 75-86.
Aditjondro (2005a). Lihat juga Muslimun (2007).
Kompas 19 April 2006
Karena tak ada sumber lain yang dikutip, bagian tentang Aceh
didasarkan pada Aditjondro (2007b-c) dan sumber-sumber yang
terdapat di dalamnya.
Pada waktu penulisan Bab ini, Prabowo Subianto adalah salah
satu kandidat presiden yang didukung Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), partai politik yang dia dirikan. Pada Pemilu 2009,
Gerindra diperkirakan akan mendukung kandidat dari daerah
Gayo. Di kalangan para pejuang kemerdekaan Aceh, wilayah itu
dikenal sebagai basis bagi kelompok-kelompok milisi dukungan
militer, di era pertempuran antara TNI dan TNA.
Misalnya, Pulo Gadeng Group membangun pabrik pengolahan
baja lainnya di Kecamatan Arongan Lambalek (Aceh Barat).
Produk-produknya, dengan menggunakan merek dagang Ubong
Beusoe, telah digunakan BRR NAD-Nias sejak pertengahan Maret
2007. Kemudian, di wilayah pegunungan di Takengon, Aceh
Tengah, Pulo Gadeng juga akan mengembangkan produksi
holtikultura, untuk mengekspor kentang dan sayuran ke Malaysia, di bawah kesepakatan dalam MoU, yang baru-baru ini
ditandatangani dengan kalangan bisnis Malaysia. Untuk
meningkatkan perdagangan ekspor dan impor Aceh, Pulo Gadeng
berencana meperbaharui fasilitas di pelabuhan Malahayati,
tepatnya di kompleks industri Krueng Raya. Caranya, dengan
memasang sejumlah derek berbobot 150 ton di pelabuhan, dan
ditargetkan selesai pada akhir April 2007. Dengan begitu, bahanbahan bangunan yang diangkut berbagai kapal juga bisa
dibongkar muat di pelabuhan tersebut. Sedangkan di Kabupaten
Aceh Jaya, menurut salah satu sumber di Meulaboh, Pulo Gadeng
Group juga berniat memperluas jaringan bisnisnya. Pulo Gadeng,
antara lain, menaungi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 283
Samudera Niaga; PT Matangkuli Perdana; PT Krueng Kureutou;
PT Pandu Buana Nusantara; CV Aneuk Piranha, dan CV Mawar
Sejati. Salah satu proyek terbaru Pulo Gadeng dilaksanakan
berdasarkan MoU antara Group tersebut dan adik Surya Paloh,
untuk membangun sebelas pompa bensin di Aceh. Pengelolaan
sebelas pompa bensin ini akan didistribusikan di antara sebelas
bekas Panglima Wilayah TNA, yang kini berposisi sebagai Ketua
KPA tingkat kabupaten (Aditjondro 2007b-c).
284 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Aditjondro, George Junus. 1998. Dari Soeharto ke Habibie: guru kencing
berdiri, murid kencing berlari: kedua puncak Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme Rezim Orde Baru. Jakarta: Pijar Indonesia dan
Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan.
Aditjondro, George Junus. 2000. Gajah dengan gajah berlaga, orang
maluku mati di tengah, 23 Januari.
Aditjondro, George Junus. 2001. Go with the flow: the fluctuating
and meandering nature of Indonesia’s anti-large dam movement. dalam: Jubileum KITLV Workshop ‘Air sebagai pemberi
kehidupan dan kekuatan yang mematikan serta hubungannya dengan
Negara, dulu dan sekarang.’ Leiden, Holland. Leiden: KITLV.
Aditjondro, George Junus. 2004a. Dari gaharu ke bom waktu HIV/
AIDS yang siap meledak: ekonomi politik bisnis tentara di
tanah Papua’, Wacana, (3) 17. hal. 83-112.
Aditjondro, George Junus. 2004b. Kayu hitam, bisnis pos
penjagaan, perdagangan senjata dan proteksi modal besar:
ekonomi politik bisnis militer di Sulawesi Bagian Timur.
Wacana, No. 17, Th. III, hal. 137-78.
Aditjondro, George Junus. 2005a. Setelah Gemuruh Wera Sulewana
Dibungkam: Dampak pembangunan PLTA Poso & jaringan sutet di
Sulawesi, Paper Posisi No.3. Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
Aditjondro, George Junus. 2005b. ‘Orang-orang Jakarta Di Balik
Tragedi Maluku’ http://bluedayax.multiply.com/journal/item/
170/bisnis_preman_kerusuhan_maluku_George_J._Aditjondro
Aditjondro, George Junus. 2006a. Rumpon dan Konflik, ‘Radar
Sulbar, 17, 18, 20 Maret 2006.
Aditjondro, George Junus. 2006b. Sulawesi, Taman Mini permasalahan
agrarian di Nusantara. Makalah untuk Seminar Pembaruan
Agraria yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bantaya di
Palu, 26 Januari.
Aditjondro, George Junus. 2006c. Terlalu Bugis-sentris, kurang ’Perancis’.
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 285
Makalah untuk bedah buku karangan Christian Pelras, Manusia
Bugis, di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis, 16 Maret.
Aditjondro, George Junus. 2006d. Bagaikan Gatotkaca, yang
terbang di atas saluran tegangan (ekstra) tinggi, mereka seperti
tak tersentuh oleh hukum di negeri ini. dalam: Seminar on the
victim of SUTET Indonesia. Solidaritas Advokasi Korban SUTET
Indonesia (SAKSI): Posko Selamatkan Rakyat Indonesia (SRI),
23 April.
Aditjondro, George Junus. 2006e. Tibo & penyerangan Pesantren
Walisongo jilid II: Mengungkap kepentingan ‘tritunggal’
modal, militer, dan milisi di balik pengawetan ketidakamanan
di Sulawesi Tengah. Paper diterbitkan dalam Tabloid Udik,
Kupang and Harian Komentar, Manado.
Aditjondro, George Junus. 2007a. Challenging the shrinking democratic space in East Timor.’ Dalam : J. Paredes, M. de Guzman
& E. Rillorta, eds. Political space for advocacy in Southeast Asia.
Manila: South East Asian Committee for Advocacy (SEACA),
hal. 83-106.
Aditjondro, George Junus. 2007b. Profiting from peace: The Political
Economy of Aceh’s Post-Helsinki Reconstruction. Working Paper
No. 3 Jakarta: INFID NGO Forum in Indonesia Development).
Aditjondro, George Junus. 2007c. Reconstruction, Without Social Transformation: Observations from Aceh’s eastern coast. Working Paper
No.4. Jakarta: INFID.
Aditjondro, George Junus. 2008a. Dinamika Politik dan Modal di
Sulawesi: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi?
[Online] 20 Februari 2008. Dapat diakses di http:// koranmarjinal.blogspot.com/2008/02/dinamika-politik-dan-modal-disulawesi.html
Aditjondro, George Junus. 2008b. Dari Perjuangan Bersenjata ke
Perjuangan Parlementer: Belajar dari Transformasi Gerakan
Perlawanan Bersenjata ke Partai-Partai Politik di Timor Leste. Butir-
286 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
butir Pikiran untuk ToT Tingkat Lanjut Sekolah Perdamaian
dan Demokrasi di Banda Aceh, 18 Oktober.
Aditjondro, George Junus & Purwanto, Eddy. 2008. We are baby
turtles, who have to be close to the sea’ : A case study of Tsunami
victims, whose resettlement rights are threatened by a USAID-financed
highway in Aceh, Northern Sumatera, Indonesia. Working Paper.
Jakarta: INFID.
Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2005. Orang Mandar, orang laut:
kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman.
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Berita Antara. 3 Agustus 2007, 21 Oktober 2008
Aragon, Lorraine V. 2002. Waiting for peace in Poso: why has this
Muslim- Christian conflict continued for three years? Inside
Indonesia [Online]. Available at: http://www.insideindonesia.
org./content/ view/397/29/Edition 70, April-Juni.
Aragon, Lorraine V. 2004. Profiting from displacement: in search of
honest, well designed aid for people displaced by the Poso conflict. Inside Indonesia. (77). Januari-Maret.
Aragon, Lorraine V. 2007. Persaingan elit di Sulawesi Tengah. dalam :
H.S. Nordholt & G. Van Klinken, ed. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KITLV and Yayasan Obor Indonesia, hal. 49-86.
Azhar, Harisa & Syamsul Alam, Agus. 2005. Poso: an area put to
conflict. Palu: LPSHAM Central Sulawesi.
Brown, David W. 1999. Addicted to rent: corporate and spatial distribution of forest resources in Indonesia-implications for forest sustainability
and government policy. Jakarta: Indonesia-UK Tropical Forest
Management Programme, Provincial Forest Management
Programme.
Commission for Disappearances and Victims of Violence, 2007. Ketika
moncong senjata ikut berniaga. Jakarta: Kontras. hal. 75-86.
Down to Earth. Brutal crackdown at Newcrest’s Halmahera mine
leaves one dead. Down to Earth. No.60, February 2004.
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 287
Down to earth, Mass protests challenge Inco. Down to Earth. No. 67,
November 2005.
Down to earth. Transmigrants and refugees. Down to Earth. No.44,
Februari 2000.
Gatra. 3 April 2004, hal. 64-65; 29 Januari 2005. hal. 84-85..
Gelder, Jan Willem van, Wakker, Eric, Schuring, Matthijs & Haase,
Myrthe. 2005. Kutukan komoditas: panduan bagi ornop Indonesia.
Amsterdam: Profundo in association with AID Environment.
George, Kenneth, M.1996. Showing signs of violence: the cultural politics
of a twentieth century headhunting ritual. Berkeley: University of
California Press.
Ginting, Indra. 2008. Presentation PT Inco Director for Investor Relations, November. Availabe at: http:// www.idx.co.id/Portals/0/
Repository/Makalah/ISCME%202008/Emiten/20081126_PTInco.pdf
Gogali, Nerlian (n.d.). Marmer, migas, dan militer di ketiak Sulawesi
Timur: antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan investor. Manuskrip
tidak diterbitkan.
Hasworo, Ritno Tri. 2004. Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa
Tengah setelah G-30S. dalam J. Roosa, A.Ratih & H. Farid,
eds, Tahun yang tak pernah berakhir: memahami pengalaman korban
65. Jakarta: Elsam in association with TRK and ISSI, hal. 32.
HRW (Human Rights Watch). 1999. Indonesia: the violence in Ambon.
New York: Human Rights Watch.
Husain, Thamrin. 2001. Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu:
tapak Ambon. Jakarta.
ICG. 2008a. Indonesia: the Poso case: tackling radicalism in Poso. Jakarta
and Brussels: Asia Briefing 75, 22 Januari.
ICG. 2009. Local election disputes in Indonesia: the case of North Maluku.
Jakarta/Brussels: ICG Policy Briefing Paper. 22 Januari.
IEFR. 1997. Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research.
288 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Klinken, Gerry van. 2007. Communal Violence and Democratization in
Indonesia. London dan New York: Routledge.
Kompas. 19 April 2006.
LIPI Research Team. 2005. Bara dalam sekam. Bandung: Bandung,
hal. 86-87.
Mansfield, Edward, D. & Snyder, Jack. 2005. Electing to fights: why
democracy go to war. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Media Indonesia. 25 September 2006.
Muslimun, 2007. Bisnis militer di Sulawesi Tengah dalam: Monitoring Training on Overtaking of Armed Forces Business by
Government. Kupang, 6-8 Februari 2007. Jakarta: FES and The
RIDEP Institute.
Nivada, Aryos, 2007. Kerajaan Bisnis Militer plus Bisnis Militer
GAM di Provinsi NAD.
Nordholt, Henk Schulte & van Klinken, Gerry, (eds.) 2007. Negotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia. Leiden:
KITLV Press.
Pattiradjawane, Freddy & Abel, Harnold. 2000. Tragedi Kemanusiaan
di Maluku. Jakarta: Antiokhia Foundation Publishing.
PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia). 1994. Forestry Indonesia. Jakarta:
Pusat Data Bisnis Indonesia.
Reuters. Indonesia gives exploration rights for 9 blocks. 12 Maret
2007.
Roberts, John. 2002. Indonesia: religious violence flares up again
in Central Sulawesi’. World Socialist website, 7 Januari.
Salampessy, Zairin & Husain, Thamrin. ed. 2001. Ketika semerbak
cengkih tergusur asap mesiu: tapak Ambon. Jakarta.
Samego, Indria et al. 1998. Bila ABRI berbisnis. Bandung: Mizan.
Sangaji, Arianto. 2002. Buruk Inco, rakyat digusur: ekonomi politik
pertambangan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sangaji, Arianto. 2000. PLTA Lore Lindu: orang Lindu menolak pindah.
Yogyakarta & Palu: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan
PERDAMAIAN BERORIENTASI LABA 289
Yayasan Tanah Merdeka & WALHI Sulawesi Tengah.
Sangaji, Arianto. 2005. Menimbang Madi secara obyektif, Kompas.
29 Oktober.
Sangaji, Arianto. 2005. Peredaran ilegal senjata api di Sulawesi Tengah,
Position Paper 4. Yayasan Tanah Merdeka: Palu.
Sangaji, Arianto. 2007. Aparat keamanan dan kekerasan regional
Poso. dalam: H.S.Nordholt & G. Van Klinken, eds. Politik Lokal
di Indonesia. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
Sarwono, Sarlito Wirawan. Dari militerisme ke premanisme dalam
Z. Salampessy & T. Husain, eds, Ketika semerbak cengkih tergusur
asap mesiu: tapak Ambon. Jakarta. 2001. hal.57-61.
Sherman, Jessica. 2005. Indonesia: Halting a dam that would flood
Sulawesi’s Lore Lindu Park. Global Greengrants Fund.
Sikopa, Suaib Dj. 2006. Ada ri Tana Kaili. Yogyakarta: Pilar Media.
Stanley, n.d. Preman. Tulisan tidak dipublikasikan.
SWA Majalah. 22 Agustus-11 September 1996. hal. 128-129.
Sydney Morning Herald Daily. 19 Januari 2000.
Majalah Tempo. Bisnis senjata di jantung Poso. 5-11 Februari 2007.
Majalah Tempo. 31 Mei-6 Juni, 1999. hal. 39-50.
Majalah Tempo. Akhir sebuah pelarian. 5-11 Februari 2007.
Majalah Tempo. Di bawah lindungan kubah. 5-11 Februari 2007.
Majalah Tempo. Jejak Pindad ada di sini. 5-11 Februari 2007.
The Jakarta Post. ‘Rio Tinto sues C. Sulawesi regency over mining
rights’. 27 Mei 1998
The Jakarta Post. 18 Januari 2000
The Jakarta Post. 8 April 2007
The Jakarta Post. ‘Peaceful solution to conflict cheaper’. 8 April 2007
The Jakarta Post. ‘Ethnic Patronage’ editorial. 19 September 2007
The Jakarta Post. ‘Vice president pushes for simplified political system’. 9 Februari 2008
The Jakarta Post. ‘Jusuf Kalla says farewell to public office’. 20 Oktober
2009
290 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Waspada. 22 Mei, 1999.
Whitten, Tony, Henderson, Greg S. & Muslimin, Mustafa. 2002.
The Ecology of Sulawesi. Hongkong: Periplus.
291
5
D ARI P ERLA
W ANAN B ERSENJ
AT A
ERLAW
ERSENJA
M ENUJU P ARTISIP
ASI P OLITIK :
ARTISIPASI
T RANSFORMASI P OLITIK GAM
Gyda Marås Sindre
i
Pendahuluan
Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di
Helsinki pada 15 Agustus 2005 bertujuan, mengakhiri
konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan pemerintah Indonesia, dalam penentuan status politik
provinsi Aceh. MoU itu menghadirkan prasyarat hukum dan politik
bagi pendirian partai-partai politik lokal, sehingga untuk pertama
kalinya, GAM memiliki kesempatan meraih kekuasaan eksekutif
melalui proses pemungutan suara. Pada akhir 2006, Aceh telah
mempunyai kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi yang lebih
luas, dan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) pun diselenggarakan pada 11 Desember 2006. Walaupun pada waktu itu, GAM
gagal memobilisasi diri sebagai sebuah partai politik, namun
sejumlah bekas anggota GAM berpartisipasi dalam Pilkada sebagai
kandidat independen. Mereka pun berhasil meraih lebih dari 50%
292 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
jabatan kepala daerah di wilayah Aceh. Irwandi Yusuf, seorang
anggota senior kelompok perlawanan, terpilih sebagai Gubernur
Aceh. Menjelang Pilkada, anggapan konvensional meramalkan
GAM takkan memperoleh hasil menggembirakan. Pasalnya, GAM
dianggap terlalu terfragmentasi dan tak cukup mengakar dalam
tatanan sosial di Aceh, agar bisa menang dalam pemilu. Pandangan
konvensional lainnya menyatakan, GAM akan sangat kesulitan
melakukan transformasi diri: dari sebuah kelompok gerilya yang
kecil dan berideologi sempit, menjadi sebuah partai politik dengan
dukungan luas dari segenap penjuru Aceh. Namun, para pengamat
dan pemerhati Aceh sepenuhnya berharap, GAM dapat mengatasi
berbagai rintangan, dan akhirnya memperoleh hasil yang baik.
Harapan ini muncul atas dasar pemikiran, apabila GAM akhirnya
absen dari posisi sentral di kancah politik Aceh, perdamaian akan
sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kemenangan partai
bentukan GAM, Partai Aceh (PA), pada Pemilihan Umum 2009 kian
memperkuat persepsi itu.
Tren transformasi bekas kelompok perlawanan ini ditetapkan
sebagai salah satu faktor kunci mencapai keberhasilan dalam
pelaksanaan kesepakatan damai. Tak terhitung jumlah dana yang
telah diinvestasikan dalam membangun organisasi partai politik,
dan menyelenggarakan pemilu di daerah pasca-konflik. Dalam
periode di mana peperangan memasuki era transisi menuju
demokrasi, pemberian legitimasi kepada bekas kelompok perlawanan
untuk bersuara dalam kancah politik, juga sejalan dengan tujuan
memperluas basis demokrasi di wilayah, yang sebelumnya hanya
menjalankan sistem semi-demokrasi. Proses tranformasi semacam
itu telah terbukti memberi dampak signifikan terhadap beragam
situasi pasca konflik, yang menjalani proses transisi menuju
perdamaian dan demokrasi. Contohnya, seperti yang dialami
Mozambique (Renamo), Namibia (SWAPO), Kamboja
(FUNICINEP), dan El Savador (FMLN) untuk menyebut beberapa
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 293
contoh (De Zeeuw 2008, Kovacs 2008).
Kendati fakta menunjukkan bahwa pengikutsertaan bekas
kelompok perlawanan dalam proses politik memang dibutuhkan
untuk mengakhiri peperangan melalui negosiasi penyelesaian
konflik, namun upaya itu juga memunculkan sejumlah masalah
pokok. Pertama, kondisi yang dibutuhkan dalam perlawanan
bersenjatan sangat berbeda dengan kondisi yang dibutuhkan untuk
mendorong demokratisasi. Hirarki organisasi, sikap militan, dan
tak demokratis dalam kelompok perlawanan seperti GAM, bisa
menjadi penghambat bagi upaya menumbuhkan pelaksanaan
politik yang transparan, demokratis, dan inklusif. Kedua, demi
menghindari kembalinya perjuangan bersenjata, faktor terpenting
dalam mempertahankan perdamaian adalah melalui penempatan
para bekas anggota perlawanan pada jabatan kunci di pemerintahan. Ketika merundingkan ketentuan yang membolehkan para
anggota kelompok perlawanan berpartisipasi dalam pemilu,
sebenarnya tak ada jaminan bahwa bekas anggota kelompok itu
akan memperoleh suara yang cukup.1 Bab ini bertujuan menjelaskan
transformasi politik GAM sebagai faktor utama dalam keberhasilan
pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dengan mencermati titik
balik yang spesifik di dalam perubahan dinamika relasi kekuasaan,
baik yang terjadi di dalam gerakan perlawanan, maupun yang
melampaui ruang lingkup gerakan tersebut, pembahasan berikut
ini menyorot seperangkat struktur yang secara khusus menyediakan kesempatan bagi tercapainya dinamika transformatif yang
signifikan. Selanjutnya, dalam pemaparan lebih lanjut, GAM
diposisikan sebagai aktor politik, dengan ruang manuver yang
ditentukan oleh sejumlah kesempatan yang ada dalam waktu
tertentu, dan dibatasi oleh ruang gerak yang pasti bagi setiap
tindakan. Pertama, bab ini menyajikan suatu kerangka perbandingan untuk memahami transformasi gerakan perlawanan.
Kedua, penjelasan tentang latar belakang sejarah mobilisasi GAM
294 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
untuk memahami struktur awal mobilisasi GAM, sebelum beranjak
pada analisis tentang transformasi GAM dewasa ini. Argumen
pokok dalam bab ini menitikberatkan pada perubahan dinamika
negara Indonesia, seiring dengan berubahnya basis ideologi dan
kemampuan dalam berorganisasi, sebagai faktor kunci penjelasan
tentang transformasi GAM. Untuk itu, bab ini menggunakan
perspektif sosiologis dan perbandingan sejarah, demi memahami
proses transformasi signifikan, yang dialami GAM. Bab ini juga
fokus pada struktur yang menentukan arah kebijakan GAM dewasa
ini, melalui analisis sejak periode konflik hingga putaran pertama
pilkada pada 2006.
Transformasi gerakan perlawanan bersenjata
Pada umumnya, proses perdamaian menerapkan upaya demokratisasi secara simultan. Pengikutsertaan kelompok perlawanan
bersenjata ke dalam sistem partai politik dalam masyarakat pascakonflik dianggap sebagai kunci untuk mengamankan proses transisi
(Zartman: 1995, 227-338). Gambaran yang teramat kompleks dari
perang sipil, umumnya dibentuk oleh motivasi dan dinamika dalam
gerakan perlawanan, serta kemampuan gerakan itu untuk memobilisasi dukungan dan dana, agar konflik terus berlanjut. Pertanyaan utama yang diajukan di sini adalah faktor-faktor apa
sajakah yang menunjang keterlibatan gerakan perlawanan dalam
pemerintahan? Terlepas dari berbagai kebijakan yang umumnya
fokus pada relevansi transformasi gerakan perlawanan ke dalam
partai politik pasca kesepakatan damai, gerakan perlawanan itu
sendiri juga memperoleh perhatian mendalam oleh kalangan
ilmuwan. Secara umum, literatur tentang gerakan dan kelompok
perlawanan lebih banyak membahas tentang tujuan yang selalu
mereka dengung-dengungkan, dan ideologi yang menjadi dasar
tuntutan pemisahan diri dan pendirian negara secara terpisah,
seperti kasus gerakan GAM atau LTTE; atau tuntutan reformasi
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 295
politik secara menyeluruh, seperti yang dilakukan kelompok
perlawanan Maois di Nepal. Sejumlah literatur menggarisbawahi
peran elemen ‘keserakahan’ sebagai motivasi utama gerakan perlawanan. Elemen itu kian sering disebut dalam pembahasan tentang
penggunaan kekerasan dan pemaksaan secara ilegal dalam konflik
bersenjata (e.g. Keen 2000, Berdal 2003 dan 2005). Kumpulan
literatur ini sangat penting untuk memahami kemunculan kelompok
perlawanan, pecahnya konflik, dan motivasi di balik aksi perlawanan.
Beberapa studi tentang perang sipil yang lebih maju, mengangkat isu penting mengenai peran agency dalam konflik. Sebagai
contoh, Weinstein (2006) fokus pada organisasi internal gerakan
perlawanan, dalam rangka memahami mengapa aksi perlawanan
tertentu tampak lebih brutal dibanding gerakan perlawanan lain.
Bøås dan Dunn (2007) menitikberatkan pada kemunculan dan
pertumbuhan gerakan gerilya di Afrika dan mengamati gerakan
gerilya itu dari tujuan politiknya dan ketidakpuasan yang muncul
ditinjau dari kasus-kasus individual. Sementara itu, De Zeeuw
(2008) dalam kumpulan studi kasusnya, mengamati dari dekat
berbagai isu dan masalah, yang dihadapi gerakan perlawanan ini,
dalam proses transformasi menuju partai politik pasca proses
perdamaian, dengan meninjau berbagai kesempatan dan keterbatasan, yang terkandung dalam proses ini. Studi-studi tersebut
mengungkapkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi
kelompok perlawanan bersenjata, serta ekspresi mereka sebagai
organisasi. Motivasi yang menggerakkan perlawanan bersenjata
ini, tak hanya beragam antar kelompok perlawanan, tapi juga
bervariasi di dalam kelompok perlawanan bersenjata itu. Karena
itu, dalam menelusuri ekspresi mereka sebagai suatu organisasi,
serta basis ideologi, dan keanggotaan mereka selama perang,
dinamika internal mereka terlihat berganti mengikuti perubahan
lingkungan eksternal mereka. Artinya, mekanisme perubahan yang
296 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mendorong pergeseran itu, ternyata berada di luar sekaligus di
dalam gerakan tersebut.
Terlepas dari tren baru tersebut, sejumlah literatur di atas
menyajikan perangkat analisis yang minim, ketika menganalisis
gerakan secara utuh. Alih-alih memberikan klarifikasi, label yang
secara konvensional digunakan untuk melukiskan dan memposisikan gerakan perlawanan bersenjata itu, justru mengaburkan
kekuatan dan peran politik gerakan tersebut. Salah satu tipologi
yang diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan itu adalah
tipologi Chapman tentang gerakan gerilya. Tipologi ini membedakan antara liberation movement (gerakan kemerdekaan), separatist insurgencies (perlawanan separatis), reform movement (gerakan
reformasi), dan warlords insurgencies (perlawanan para panglima
perang) (Clapham 1998 dan 2007)2. Tipologi ini menyajikan kategori
yang mengelompokkan ‘kelompok gerilya’ berdasarkan tujuan, serta
fondasi ideologis maupun bentuk organisasi yang spesifik.
Walaupun pembuatan tipologi ini dilakukan demi alasan kenyamanan, dan tidak disusun berdasarkan kategori analisis yang
tepat, tipologi ini berguna untuk memberi bingkai dalam penelusuran transformasi GAM. Dalam pemaparan lebih lanjut, dapat
disaksikan bahwa sebagian besar gerakan perlawanan bisa termasuk dalam satu kategori atau lebih.
Semula pengertian orisinal dari liberation movement adalah
perjuangan melawan kekuasaan kolonial dan kekuasaan minoritas
kulit putih. Kendati berbagai bentuk kolonialisme di seluruh dunia
memiliki perbedaan signifikan satu sama lain (Clapham 2007).
Sebagian besar perlawanan bersenjata di Asia menggolongkan diri
mereka sebagai liberation movement. Tak terkecuali GAM, yang
melancarkan propaganda perjuangan kemerdekaan sebagai bagian
dari perjuangan kelompok ethno-nationalist, demi Aceh yang merdeka.
Walaupun, seperti yang akan dibahas kemudian dalam bab ini,
ethno-nasionalism yang dikemukakan pendiri GAM Hasan di Tiro
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 297
merupakan bentuk ekspresi ideologis, serta reaksi terhadap meningkatnya sentralisasi kekuasaan, seiring dengan menanjaknya
kekuasaan Soeharto. Sebagai perbandingan, perlawanan kelompok
komunis di Filipina dan Nepal juga menyatakan diri sebagai
pembebas bagi rakyat kelas bawah—dengan menyatakan bahwa
tujuan politik mereka adalah mengambil alih kekuasaan. Dengan
demikian, label liberation movement merupakan label berdasarkan
ideologi yang dianut suatu gerakan. Label itu bisa saja bermanfaat
sebagai sebuah kategori, tapi bukan merupakan pengelompokan
melalui analisis tepat, yang bisa memahami berlanjutnya eksistensi
dan transformasi GAM.
Sebaliknya, label separatist mengungkapkan secara eksplisit
tujuan dari gerakan perlawanan. Namun, seperti halnya ‘liberation
movement’, label separatist menafikan pembahasan kritis tentang
bagaimana gerakan itu berubah dan mengganti tujuan mereka dari
waktu ke waktu. Tentu saja, label separatist sangat mudah disandingkan dengan GAM. Tapi, label itu tetap saja gagal untuk
menjelaskan perubahan kapasitas sosial mereka dan ruang lingkup
basis kekuasaannya di tataran lokal. Contohnya, bagaimana kita
mempersepsikan gerakan tersebut ketika tuntutan mereka atas
pemisahan diri, akhirnya justru dimodifikasi, seperti yang lazim
terjadi pada sejumlah gerakan serupa dewasa ini?
Berdasarkan pertimbangan di atas, reform insurgencies mencakup
kelompok-kelompok tersebut. Yakni, kelompok yang mengakui
adanya agenda politik baru, dan sangat berbeda dengan agenda
politik selama ini (Clapham 2007). Kelompok perlawanan semacam
itu sangat mudah ditemukan di Benua Afrika, seperti kelompok
perlawanan Museveni di Uganda dan kelompok perlawanan
Kagame di Rwanda. Kelompok perlawanan tersebut awalnya
disambut sebagai kekuatan sosial yang menentang kekuasaan
autoritarian negara, serta mengajukan agenda untuk pelaksanaan
demokrasi dan partisipasi politik. Dalam konteks Asia, gerakan
298 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
perlawanan yang merupakan respon langsung terhadap keberadaan kekuasaan autoritarian, adalah fenomena langka. Namun,
sebagian kelompok ilmuwan menganggap bahwa gerakan protes
melawan rezim berkuasa tercermin dalam gerakan perlawanan
kelompok Maois di Nepal dan Filipina. Kendati upaya reformasi
pemerintahan dilaksanakan dengan setengah hati dan tidak
mengikuti pendekatan liberal, label itu barangkali lebih pantas
digunakan dari pada dua label pertama. Pasalnya, label tersebut
menekankan, baik gerakan perlawanan baru maupun yang lama,
cenderung mengadopsi sebagian paham demokrasi ke dalam
landasan politik mereka sebagai prinsip menjalankan pemerintahan,
ketika mereka memperoleh kekuasaan. Hal itu dilakukan,
khususnya apabila mediasi perdamaian melalui pihak internasional
merupakan alternatif yang lebih menjanjikan. Tipe gerakan
semacam ini jelas lebih menggambarkan kelompok perlawanan
Maois di Nepal, yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi sejak awal
pembentukannya. Sedangkan gerakan perlawanan seperti LTTE
dan GAM baru melakukannya belakangan. Namun, perlu dicatat,
pengkategorian itu tak menjelaskan bagaimana perilaku kelompok
perlawanan itu ketika telah duduk di tampuk kekuasaan. Seperti
sudah dibahas sebelumnya, inti dari negosiasi damai adalah
dimasukkannya prinsip-prinsip reformasi yang demokratis dalam
suatu kerangka kerja menyeluruh, yang membingkai transformasi
‘dari kelompok perlawanan menjadi partai politik’, sebagai bagian
dari paket peace building. Namun, pertanyaan penting sekaligus
menggelitik adalah seberapa berpengaruhkah peningkatan fokus
terhadap prinsip-prinsip demokrasi—yang dimulai sejak awal
pergerakan, terhadap keberhasilan proses demokratisasi pasca
konflik. Pertanyaan inilah yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam
konteks GAM dan proses transformasi yang dialaminya.
Kategori terakhir, yang acap digunakan ketika tujuan dan
ideologi tak lagi mudah dibedakan adalah ‘warlord insurgencies.’
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 299
Ketimbang fokus pada ideologi dan tujuan kelompok perlawanan
tertentu, label ini lebih merujuk pada tipe kepemimpinan, yang
mengandalkan pengaruh kekuasaan yang kuat di daerah tertentu,
yang terbentuk akibat adanya desentralisasi kewenangan, serta
minimnya sistem komando yang tegas (Reno 1998, Clapham 2007).
Label ini menekankan keuntungan ekonomi yang dinikmati
segelintir petualang politik dari penggunaan dana perang, yang
dampaknya harus dibayar mahal oleh para penduduk sipil. Selain
literatur yang merujuk pada peperangan brutal di Afrika, konsep
ini dapat diterapkan pula dalam konteks Indonesia, yakni adanya
struktur tertentu dari jaringan kekuasaan personal dan terlokalisir,
yang tertanam kuat melalui penghisapan ekonomi secara informal
atau ekstra legal. Konsep perlawanan ala warlordism ini tidak
diaplikasikan secara kritis dalam berbagai kajian yang menyorot
aspek ilegal dari kegiatan penghisapan ekonomi informal.
Barangkali, Schultze, merupakan pendukung perspektif warlodism
di Aceh yang paling vokal. Ia mengungkapkan, para panglima
GAM memangkas kepemilikan lahan oleh para tuan tanah dan
bertindak sebagai panglima perang di wilayah yang mereka kuasai
pada masa ekspansi militer (Schultze 2004, lihat juga McCulloch
2003). Dibandingkan dengan berbagai contoh klasik warlod insurgencies, GAM tak lahir dari bayang-bayang seseorang atau sejumlah
orang berpengaruh, yang mengobarkan peperangan demi meraih
akses terhadap sumber kekuasaan tertentu. Namun, di beberapa
titik balik eksistensi GAM, ditemukan beberapa ciri warlordism yang
tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup sosial-politik dari
konflik sosial berkepanjangan. Konfigurasi aspek-aspek tersebut,
barangkali dapat memperjelas struktur dan dimensi politik ekonomi
yang signifikan, serta kepemimpinan lokal dalam gerakan-gerakan
perlawanan bersenjata. Dengan kata lain, kombinasi antara agenda
reformasi dan juga basis kekuatan koersif yang problematik, yang
diimbuhi oleh kian meningkatnya upaya memperluas perlawanan
300 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
melalui jalur ekonomi politik ilegal, justru membuat gerakan
perlawanan tersebut kian kompleks.
Diskusi singkat di atas, bertujuan memposisikan GAM dalam
konteks gerakan perlawanan bersenjata yang lebih luas. Selain itu,
pembahasan di atas juga memunculkan dua lapisan kategorisasi.
Dua kategori itu dapat digunakan untuk menyajikan penjelasan
yang lebih sistematis tentang pembentukan dan perubahan struktur
dan basis GAM. Karena itu, GAM selanjutnya dianalisis melalui
dua dimensi: (i) reformasi dan demokrasi, (ii) ekonomi politik. Poin
pertama menyorot gerakan tersebut serta agenda reformasi yang
dimilikinya. Sedangkan poin kedua merujuk pada GAM sebagai
gerakan perlawanan, dengan struktur dominasi yang menghegemoni dan berkembang dari pelaksanaan strategi militernya.
Bab ini menganalisis GAM dalam konteks kedua kategori itu. Selain
itu, bab ini juga mengamati tipe-tipe struktur mobilisasi dan
kesempatan politik, yang menunjang keberadaan, daya tahan serta
perubahan GAM sebagai suatu gerakan, selama masa konflik. Fokus
terhadap munculnya kesempatan-kesempatan, yang terus berganti
bagi GAM, diharapkan dapat menemukan sebuah mekanisme
tertentu, yang dapat menghasilkan transformasi gerakan yang
spesifik. Karena itu, perlu diamati pula dinamika dan tren terkini,
yang membuka ruang bagi kesempatan-kesempatan spesifik itu.
Latar belakang: Struktur mobilisasi awal dalam konflik Aceh
Bagian ini akan membahas struktur-struktur mobilisasi, yang
mendominasi aneka pemaparan ilmiah tentang perlawanan GAM.
Pembahasan ini secara sepintas akan memaparkan landasan ideologi
dan fondasi ideal gerakan ini. Selanjutnya, pembahasan menggunakan perspektif kritis dengan pemahaman bahwa pemberontakan
GAM adalah kelanjutan dari periode sebelumnya. Perspektif ini
menekankan pula peran GAM sebagai aktor politik yang bereaksi,
dan beradaptasi dengan seperangkat kesempatan yang ada.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 301
Konflik Aceh dipicu oleh kepentingan kedaerahan yang kuat,
tetapi berbeda dengan kecenderungan kontemporer di daerah konflik
lainnya, dimensi pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah,
tak diperparah dengan konflik antar kelompok etnis dan agama.3
Sementara itu, tipe perlawanan kelompok nasionalis serupa,
misalnya, di Filipina Selatan dan Kashmir, umumnya amat terceraiberai. Inilah yang secara signifikan membedakan tipe perlawanan di
daerah lain dengan perlawanan GAM di Aceh. GAM, di sisi lain,
secara mengagumkan mampu tampil sebagai satu kesatuan yang
utuh, selama masa konflik. Setidaknya pada waktu itu, tak berkembang faksi-faksi paramiliter tandingan di dalam tubuh GAM.4
Dalam diskursus umum tentang nasionalisme di Aceh, terdapat
dua perspektif yang dominan dan saling berhubungan. Perspektif
itu merumuskan parameter bagi pengamat dan para aktor yang
terlibat, agar bisa memahami konflik. Kedua perspektif itu adalah
citra di masa lalu, dan realita saat ini. Perspektif-perspektif tersebut
cenderung beranggapan, perlawanan itu secara otomatis terlahir
dari komunitas etnis yang belum modern, atau merupakan hasil
dari proses-proses sosial (Aspinall 2008). Dengan demikian,
perspektif pertama, citra masa lalu, mengacu pada dominasi paham
primordial dalam membentuk dan merumuskan-ulang fondasi
ideologis gerakan perlawanan. Sedangkan, perspektif kedua, realita
saat ini, lebih merujuk pada jenis-jenis struktur mobilisasi, yang
berkaitan dengan isu-isu kolonialisme internal.5 GAM menjadikan
kedua perspektif itu sebagai landasan bagi rasionalisasi ideologinya.
Di sisi lain, kolonialisme internal merupakan struktur mobilisasi
yang mampu melalui berbagai fase konflik.
Fondasi ideologis GAM yang paling utama adalah perjuangan
untuk menentukan identitas, serta upaya internalisasi identitas itu
ke dalam suatu perjuangan politik, yakni perlawanan terhadap
pemerintah pusat Indonesia. Di masa awal ketika ideologi GAM
dirintis di bawah kepemimpinan intelektual Aceh, Hasan di Tiro,
302 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Aceh dinyatakan berbeda dan tak cocok dengan dengan Republik
Indonesia (RI). Pasalnya, dalam pandangan para perintis ideologi
tersebut, RI adalah suatu negara bentukan bangsa Jawa, dan karena
itu, Aceh ‘tak memiliki keterkaitan secara historis, politis, kultural,
ekonomis, dan geografis’. Jurang ketidakcocokan itu semakin
diperlebar dengan pemahaman bahwa ‘sejak awal peradaban dunia,
Aceh adalah negara berdaulat yang merdeka dan mandiri.’6 Berbekal
pemahaman akan keberadaan Kesultanan Aceh sebelum era modern, fondasi ideologis GAM didasari keyakinan bahwa tujuan politik
dari perlawanan mereka adalah mengembalikan struktur politik
sebagai basis organisasi politik dari suatu negara yang merdeka.
Kemerdekaan tidak diartikan sebagai sebuah tindakan pemisahan diri dari negara kesatuan Indonesia. Namun, kemerdekaan
itu harus diraih, demi memulihkan kedaulatan Aceh seperti sedia
kala, yakni sebelum Belanda menduduki daerah tersebut pada tahun
1873, atau setelah Perang Aceh (Sulaiman 2006). Berangkat dari
logika semacam ini, Hasan di Tiro kemudian menganggap
beralihnya kekuasaan di daerah itu ke bawah kendali Indonesia
setelah Perang Dunia II, adalah tindakan ilegal. Pasalnya, negara
Hindia Belanda seharusnya bubar setelah proses dekolonisasi.
Dengan begitu, Aceh kembali memperoleh kemerdekaannya,
berdasarkan status negeri kesultanan yang pernah disandangnya.
Perlawanan GAM semakin memperoleh legitimasi dalam mengobarkan peperangan terhadap negara, dengan memanfaatkan narasi
tentang perlawanan tanpa henti terhadap pihak luar, yang sebagian
besar mengarah pada negara kolonial Belanda.7
Ketika pemerintah Indonesia maupun kalangan nasionalis
Aceh memandang rakyat dan negeri mereka sebagai entitas yang
terbentuk secara alami dan permanen, bukti sejarah mengungkapkan bahwa gambaran itu sebenarnya adalah konstruksi
sosial dan politik yang relatif baru. Dalam sebuah analisis terkini,
Aspinall (2008) mematahkan penafsiran yang selama ini men-
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 303
dominasi pemahaman sejarah masa lalu Aceh, dengan mengungkapkan bahwa nasionalisme Aceh adalah konsep yang baru
terbentuk. Dia mengatakan, pemahaman tentang identitas yang
terpisah sebagai parameter dalam pembentukan suatu negara, hanya
akan lebih signifikan sebagai simbol gerakan ethno-nationalist yang
mendambakan berdirinya bangsa Aceh, ketika berhadapan dengan
rezim Orde Baru yang sentralistik (Aspinall 2008).
Politik dan kekuasaan di Nusantara setelah periode dekolonisasi
ditandai dengan politik yang tak stabil dan persaingan ketat antara
elit politik dan berbagai kekuatan sosial. Posisi Aceh dalam negara
pasca-kolonial sangat ditentukan oleh kompetisi dan pembangunan
aliansi di kalangan elit Aceh yang kian terpecah-belah (McGibbon
2006). Penyebabnya, pertama, tak satupun kelompok elit mampu
menerapkan hegemoni yang stabil dalam pelaksanaan politik lokal
selama bertahun-tahun pasca kemerdekaan. Kendati sistem negeri
pasca-kolonial ini menerapkan sistem kekuasaan yang demokratis,
kalangan elit di Jakarta acap menunjukkan kekhawatirannya
terhadap potensi yang dimiliki kalangan petinggi agama di daerah,
dalam menggalang dukungan rakyat. Para elit di Jakarta mencemaskan pengaruh itu akan melemahkan posisi kelompok nasionalis
sekuler sebagai pengusung negara ini. Ketika pemerintahan kolonial
menjalankan kekuasaannya melalui para bangsawan di Aceh,
pemerintah Indonesia justru teramat enggan membangun aliansi
dengan para ulama. Persaingan antara kalangan ulama dan
nasionalis sekuler yang loyal pada Jakarta kian memanas, dan
berpuncak pada perlawanan Darul Islam di tahun 1949.8 Kedua, status daerah istimewa yang dianugerahkan untuk Aceh setelah
takluknya perlawanan Darul Islam pada 1950-an (McGibbon 2006),
turut membentuk dan mengembalikan identitas Aceh ke bentuk
normal, justru ketika negara Indonesia menjadi kian otoriter. Status daerah istimewa itu, ditilik dari kacamata kalangan elit intelektual,
memiliki keterkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang
304 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
demokratis. Hal serupa juga diungkapkan dokumen karya Hasan
di Tiro, ‘Demokrasi untuk Indonesia’ (1958). Dalam dokumen itu,
dia mengusulkan federalisme sebagai struktur negara Indonesia,
yang bisa diterapkan pula di Aceh (Schulze 2003). Sayang, periode
Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno dan naiknya Soeharto ke
tampuk kepemimpinan pasca pembantaian pada 1965-66, akhirnya
mengakibatkan tak terpenuhinya janji pemerintah kepada Aceh, akan
posisi yang istimewa dalam parameter negara Indonesia.
Di tengah situasi politik yang tengah berkecamuk: baik dilema
dalam hubungan vertikal, antara Aceh dengan pemerintah pusat
di Jakarta, maupun maraknya kompetisi horisontal antara berbagai
kelompok elit Aceh, GAM kemudian lahir dan mengembangkan
sebuah ideologi berbasis pada visi tentang kejayaan Aceh di masa
lalu. Aspinall (2008) mengemukakan bahwa visi Hasan di Tiro
tentang bangsa Aceh di masa lalu, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, terbentuk oleh dua tujuan: untuk membedakan Aceh
dari Indonesia, dan untuk memenuhi kualifikasi tertentu, sehingga
bisa turut berperan dalam kancah pergaulan internasional. Jadi,
konsep GAM tentang nasionalisme Aceh, lebih merupakan reaksi
terhadap pengembangan negara Indonesia pasca kolonialisme, yang
di lain pihak, juga sangat bertentangan dengan tujuan berdirinya
negara Indonesia.
Basis ideologi kemerdekaan GAM ini menunjukkan hubungan
yang signifikan dalam keberlangsungan konflik. Visi yang
menekankan pada keaslian sejarah Aceh, serta tak cocoknya Aceh
dengan Indonesia, merupakan struktur mobilisasi yang signifikan
hingga konflik berakhir. Baik kalangan senior maupun angkatan
muda anggota GAM dididik melalui pemaparan berbagai kisah dan
mitos dari sejarah di masa lalu. Narasi sejarah itulah yang
membentuk basis ideologi dan cara bernalar para bekas gerilyawan
GAM saat ini.9 Sebelumnya, gagasan tentang pembentukan negara
itu tak pernah berubah menjadi lebih moderat atau dirumuskan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 305
ulang dalam dokumen-dokumen resmi GAM, hingga akhirnya
dilaksanakan rapat di Stavanger, Norwegia, pada 2002. Rapat itu
memutuskan untuk mengganti paham pembentukan negara yang
pertama kali dirumuskan oleh Hasan di Tiro, dengan gagasan baru,
yang bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi
manusia. Keputusan ini merupakan titik balik signifikan bagi
fondasi gagasan dan organisasi GAM (Schultze 2003). Perumusan
ulang itu berbuah dari proses transformasi yang tengah berlangsung dalam tubuh GAM, serta juga salah satu upaya GAM
untuk menjaring dukungan dari pihak luar dan menarik perhatian
internasional terhadap konflik di Aceh. Bagian utama bab ini akan
membahas tentang dinamika proses transformatif tersebut secara
lebih mendalam.
Selain itu, masa lalu adalah struktur penggerak mobilisasi yang
membentuk fondasi dasar ideologi GAM dan perlawanannya. Meski
begitu, asumsi yang mengatakan bahwa kekuatan negara Aceh
sebelum era modern memberi fondasi bagi identitas kedaerahan
yang kuat, masih diperdebatkan. Persepsi primordial tentang
kejayaan bangsa Aceh itu tak mampu menjelaskan perkembangan
nasionalisme Aceh yang radikal pada 1970-an atau menjelaskan
mengapa radikalisasi tersebut masih berperan penting dalam
kehidupan politik bangsa Aceh. Perspektif ini menunjukkan, betapa
problematisnya kesimpulan yang menyatakan bahwa terorganisirnya kepentingan-kepentingan primordial bangsa Aceh
secara sistematis dalam suatu organisasi, telah sungguh-sungguh
diekspresikan oleh GAM. Identitas nasional adalah konsep yang
sulit diterjemahkan, sedangkan identitas primordial dapat
diekspresikan melalui proyek-proyek politik. Dalam kasus Aceh,
proyek politik semacam itu dilaksanakan segelintir kelompok
nasionalis Aceh, yakni kalangan yang menemukan peluang untuk
mengungkapkan kekecewaan mendalam rakyat Aceh pada pertengahan 1970-an. Ideologi yang menyokong eksistensi GAM
306 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
membuktikan adanya proyek politik, namun ideologi tersebut
memiliki keterbatasan dan sangat problematik.
Perspektif lain yang mencermati sebab musabab munculnya
perlawanan bersenjata dikemukakan oleh pakar ekonomi politik.
Mereka berusaha menanggapi kesimpulan yang menyatakan bahwa
akar dari nasionalisme radikal adalah semata-mata primordialisme.
Analisis tersebut mengidentifikasi adanya kolonialisme internal,
misalnya, eksploitasi ekonomi dan dominasi politik antara (suku)
bangsa mayoritas dan minoritas di pusat dan di daerah, yang
menjadi basis sosial gerakan nasionalis (Stokke dkk 1999).
Pernyataan tentang adanya kolonialisme internal itu bukan saja
menjadi inti dari legitimasi perlawanan sosial dan politik GAM,
tetapi juga merupakan bagian yang esensial dalam analisis konflik
secara ilmiah. Literatur ini mengaitkan eksploitasi ekonomi dan
pelanggaran hak asasi manusia dengan kegigihan dan meluasnya
pengaruh GAM sejak awal gerakan perlawanannya (Siegel 2000,
Kell 1995, Nessen 2006). Bukti dari struktur penindasan ekonomi
dan dominasi politik secara umum, dapat dilihat dari berbagai
kejadian dan proses yang melingkupi sejumlah kebijakan tertentu.
Pertama, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan
eksploitasi sumber daya alam. Pengembangan ladang gas Arun
sebagai sumber pendapatan terbesar dari produksi gas alam di Indonesia adalah salah satu faktor penting kemunculan GAM.
Kebencian lahir akibat berbagai perampasan lahan, polusi dan
dampak negatif dari berdirinya pusat-pusat pembangunan baru,
yang merupakan buah dari kehadiran industri LNG di Aceh.
Pemerintah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan
berbagai cara, dan usaha pemerintah yang paling maksimal adalah
alokasi pendapatan minyak dan gas kepada pemerintah provinsi,
melalui pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2002.
Kendati begitu, berbagai tindak korupsi dan penyalahgunaan
wewenang oleh pemerintah daerah tetap berlanjut. Sehingga
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 307
masyarakat di daerah beranggapan, transfer pendapatan dari Jakarta
hanya membawa sedikit manfaat (Aspinall 2005; McGibbon 2006).
Kedua, pelanggaran hak asasi manusia menjadi sumber kekecewaan
terbesar di tengah berkecamuknya konflik. Jika dimensi ekonomi
tidak dikaitkan secara langsung dengan peperangan yang terjadi,
maka militerisasi tingkat tinggi dan memuncaknya rasa tak aman
di kalangan penduduk, ditafsirkan sebagai buah dari kehadiran
kekuasaan ‘kolonial’. Konflik ini secara khusus mengalami titik
balik pada periode 1990 hingga 1998, ketika daerah-daerah di Aceh
diberi label sebagai ‘Daerah Operasi Militer.’ Penghilangan paksa,
pemerkosaan, dan penyiksaan bukan lagi barang aneh di masa
pertempuran Indonesia melawan GAM di Aceh (Robinson 1998,
Sukma 2004). Ketiga, kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah
akibat langsung dari konflik yang menahun. Pada era 1970-an,
dalam perbandingan dengan daerah-daerah lainnya, tingkat
kemiskinan di Aceh berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata
di Indonesia (Aspinall 2005). Berlanjutnya konflik yang tak
berkesudahan tentu saja menjadi salah satu alasan utama meningkatnya ketidakpuasan akibat kemiskinan di Aceh. Di dalam
situasi seperti itu, GAM tak hentinya mengaitkan kesulitan ekonomi
dengan proses kolonialisme internal.
Berbagai peristiwa dan proses tersebut semakin memperparah
penindasan multidimensi oleh bangsa yang dominan terhadap
bangsa lain yang lebih kecil, yang dilakukan melalui penggunaan
kekuatan militer oleh negara. Berdasarkan pandangan semacam
ini, GAM pun muncul mewakili perjuangan rakyat Aceh melawan
para penindas yang tak punya legitimasi di mata rakyat. Alhasil,
mau tak mau pecahlah perlawanan bersenjata, sebagai akibat dari
kolonialisme internal.
Tak pelak, sejumlah kejadian dan proses yang diuraikan di
atas berdampak negatif bagi kelompok-kelompok tertentu di Aceh.
Meski begitu, sekedar menyimpulkan hubungan antara Jakarta dan
308 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Aceh di Indonesia sebagai persoalan sesederhana kolonialisme internal, berarti mengabaikan proses-proses tertentu yang membentuk, dan membentuk ulang, serta saling mempengaruhi
munculnya konflik-konflik baru. Dalam konteks ini, gerakan
perlawanan bersenjata merupakan perkembangan dan reaksi para
aktor politik terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan stratifikasi
sosial dan politik di kalangan rakyat. Argumentasi tentang struktur
kenegaraan di masa lalu, dan kolonialisme internal lebih tepat
dianggap sebagai strategi utama pihak GAM, ketimbang merupakan suatu gambaran akurat tentang relasi sosial dan politik di Aceh.
Transformasi politik GAM
Secara umum, taktik dalam gerakan perlawanan dapat dikelompokkan sebagai gerakan kekerasan dan gerakan anti kekerasan. Menilik perlawanan GAM dari sudut pandang strukturstruktur kesempatan politiknya, maka pola-pola perubahan perilaku
kelompok perlawanan itu dapat dikaji secara teoritis, yakni ketika
mereka mengembangkan diri, baik untuk mengatasi berbagai
ancaman yang terus berubah, maupun untuk memperluas cakupan
dukungan mereka. Idealnya, transformasi kelompok perlawanan
pro-kekerasan terjadi sebagai berikut. Mereka mulai dari upaya yang
mengedepankan kekerasan, lalu berubah ketika kelompok itu
memasuki struktur politik yang ada, sehingga akhirnya mereka
menghindari taktik penggunaan kekerasan. Meski begitu, jalur
transformasi itu tak selamanya berjalan linear. Proses transformasi
umumnya menghadapi kemunduran, bahkan adakalanya kian
menjauhi hasil akhir yang diharapkan, bahkan sebelum kesempatan
berpartisipasi secara setara dalam arena politik sempat tumbuh.
Kombinasi antara faktor internal dan eksternal menentukan kecepatan proses tranformasi, berbagai kemunduran yang dialami
sewaktu-waktu, serta tingkat keberhasilan proses transisi dari
gerakan kekerasan menjadi gerakan anti kekerasan. Bagian ini akan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 309
menganalisa GAM berdasarkan dua kategorisasi seperti yang telah
dikemukakan di atas, yakni GAM sebagai gerakan reformasi atau
pembaharuan, dan GAM sebagai gerakan perlawanan militan, yang
bergantung pada pertimbangannya dalam hal ekonomi politik.
Struktur mobilisasi awal dan ‘struktur kesempatan politik’
Strategi politik GAM sejak 1980-an hingga akhir 1990-an,
pertama kali dilancarkan melalui serangan militer terhadap
pemerintah Indonesia, jaringan infrastruktur serta pasukan
keamanan, dengan menggunakan metode perang gerilya. Struktur
utama mobilisasi GAM dikembangkan melalui dua basis perlawanan.
Pertama, suatu jaringan kecil dan informal di kalangan pemuda
terpelajar, yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia
di Aceh. Pada fase pertama konfrontasi militer selama rentang waktu
1976 hingga 1982, kelompok kecil ini melancarkan upaya politik
dan militer untuk ‘membangkitkan kesadaran nasional penduduk
(sic)’. Kelompok tersebut bertahan sebagai pimpinan resmi gerakan
ini hingga penandatanganan MoU pada 2005, serta selama kirakira dua puluh tahun, mereka memimpin pemerintahan GAM di
pengasingan, yang diproklamasikan di Swedia.
Basis perlawanan kedua, yang notabene lebih populer, tumbuh
di kalangan penduduk di pedesaan yang kecewa dan termotivasi
secara politik, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir dari
Sigli hingga Lhokseumawe. Selama 1980an, penduduk desa yang
tak puas di basis perlawanan GAM itu, berfungsi sebagai struktur
mobilisasi paling utama, melalui berbagai jaringan informal dan
hubungan kekerabatan, yang tak terhitung jumlahnya. Penduduk
lokal tersebut merupakan sumber utama bagi perekrutan tentaratentara GAM dan pendukungnya selama masa konflik. Pada tahuntahun pertama berdirinya GAM, mereka tinggal di perbatasan arena
modernisasi dan industrialisasi, serta merasa tersisihkan dari
pesatnya proyek pembangunan, yang berlangsung baik di dalam
310 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
maupun dekat lingkungan tempat tinggal mereka (Siegel 2000,
Aspinall 2005). Jaringan-jaringan tersebut diproduksi dan
direproduksi melalui lembaga-lembaga agama tradisional dan
jaringan loyalitas kekerabatan, yang secara geografis terletak di
wilayah pesisir Aceh bagian Utara. Sejumlah pengamat meyakini
bahwa wilayah yang terletak di area geografis itu dapat berfungsi
sebagai tempat mobilisasi utama, karena dua hal. Pertama, wilayah
itu terkenal memiliki tradisi kuat dalam perlawanan terhadap
negara10 (Reid 2006, Siegel 2000), dan kedua, wilayah itu didominasi
suku Aceh, kelompok etnis terbesar di provinsi ini (Schultze 2003).
Jaringan sosial informal, yang memanfaatkan identitas itu, telah
dipercaya berfungsi sebagai jaringan mobilisasi informal di
permulaan berdirinya GAM. Kendati begitu, patut dicatat bahwa
GAM acap bersikap sangat sensitif ketika berbicara tentang
kesukuan. Mereka mengklaim, GAM mewakili seluruh kelompok
etnis di Aceh, terlebih karena wilayah Aceh secara keseluruhan,
tak didominasi oleh satu kelompok etnis tertentu.11
Selain itu, patut diingat pula, basis mobilisasi GAM berkembang
dan mengalami berbagai tranformasi selama era konflik. Tindakan
represif rezim Orde Baru Soeharto yang brutal merupakan salah
satu alasan utama, yang menjelaskan meluasnya basis kerakyatan
GAM di era 1990-an (Kell 1995, Robinson 1998). Kebrutalan militer
terhadap rakyat sipil di Aceh kemudian secara alami menjadi sumber
kunci mobilisasi dukungan bagi GAM. Di tengah segala pembatasan
yang diterapkan Orde Baru di Aceh, GAM adalah satu-satunya suara
yang lantang menentang tindakan represif itu. Sejumlah kalangan
menuding berbagai kekerasan militer di era 1990-an merupakan reaksi
berlebihan terhadap suatu gerakan gerilya, yang selama tahun-tahun
itu hanya beranggotakan beberapa ratus orang saja (Nessen 2006).
Alhasil, terutama selama periode penindasan militer yang dahsyat
antara 1989-1998—lazim pula dikenal sebagai era DOM, GAM
memobilisasi gerakan militer, dukungan rakyat, dan dukungan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 311
keuangan dari kalangan korban kekerasan militer (Robinson 1998,
Aspinall 2006). Di tengah tak berfungsinya aparatus negara dan
terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai
kekuatan sosial, kalangan pemuda pun menganggap GAM sebagai
alternatif yang menjanjikan.
Konon, ‘struktur utama yang menyediakan kesempatan
politik’ bagi pendirian GAM sebagai gerakan perjuangan kemerdekaan yang berulangkali dihantam operasi militer, berada di
luar Aceh. ‘Pemerintah bayangan’ di Swedia membentuk kepemimpinan berbasis pada ideologi, bersifat militeristik, dan strategis,
sejak akhir 1970-an hingga Pilkada 2006. Garis komando tetap jelas,
dan komunikasi antara para panglima di lapangan dan kepemimpinan di Stockholm terkesan begitu lancar. Hasan di Tiro
berupaya mencari dukungan internasional bagi GAM. Usaha yang
paling diingat dan mungkin paling berhasil adalah masuknya GAM
ke dalam jaringan pelatihan milik Khadafi dan berbasis di Libya,
yang bertujuan memerangi ‘imperialisme, Zionisme, dan rasisme’
(Rothwell 1998). Pelatihan militer ini kemudian mendorong
dimulainya kebangkitan terbesar GAM yang kedua pada 1986
(Schultze 2003). Namun, struktur kesempatan itu hancur
berantakan ketika operasi militer besar-besaran menghantam GAM,
yang berupaya hadir kembali di Aceh. Akibatnya, dimulailah status darurat militer melalui penetapan Daerah Operasi Militer, yang
baru dicabut pada 1998.
Salah satu struktur kesempatan yang tak ikut hancur dan
memfasilitasi kemampuan GAM dalam melanjutkan ‘struktur yang
memberikan kesempatan politik’ dan perlawanan militer berasal
dari masyarakat Aceh di Malaysia. Mereka tak hanya memberikan
perlindungan bagi anggota gerakan perlawanan, yang sedang
dalam pelarian, tapi juga menyediakan akses yang signifikan bagi
sumber pendanaan dan peralatan militer (Schultze 2003). Dalam
istilah militer, tersedianya akses-akses tersebut adalah surga politik
312 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dan merupakan sarana pelatihan bagi para calon tentara yang siap
kembali ke Aceh sewaktu-waktu. Tersedianya ‘struktur itu’ menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya, organisasi separatis itu
memiliki akses-akses terhadap senjata, pelatihan dan sumber-sumber
material lainnya. Namun, situasi itu pun buyar, akibat berubahnya
hubungan Indonesia dan Malaysia pada 1996-1997, yakni ketika
pihak intelijen Indonesia bekerja sama dengan polisi Malaysia untuk
mencari dan memenjarakan sejumlah simpatisan GAM, yang
pernah mencari perlindungan di negara ini. Salah satu di antaranya
adalah Ishak Daud, seorang tokoh GAM terkemuka, yang menetap
di Malaysia pada 1990-an (Miller 2003). Sejumlah pejuang kemudian
pulang ke Aceh beberapa bulan sebelum Mei 1998. Itu berarti,
sebelum terjadi gejolak politik dan gerakan reformasi di Jakarta,
GAM telah menempatkan sejumlah anggotanya yang terlatih di
provinsi tersebut. Jenis-jenis transformasi yang difasilitasi faktorfaktor itu akan dibicarakan lebih lanjut berikut ini.
Kombinasi antara struktur mobilisasi yang sangat terbatas di
era kekuasaan Orde Baru dan ‘struktur-struktur kesempatan politik’
eksternal, mendorong GAM memiliki posisi ganda. Dimensi
struktural tersebut turut memfasilitasi upaya menyelamatkan
perlawanan mereka sebagai suatu gerakan gerilya. Bahkan,
struktur-struktur itu turut memfasilitasi perubahan ideologi, yang
sebelumnya mengandalkan retorika primordial ethno-nationalist, dan
akhirnya mengacu agenda internasional penegakan hak asasi
manusia. Namun, berbagai kemunduran dalam aksi militer tak
kunjung mengarah pada bergulirnya suatu proses tranformasi,
untuk meninggalkan upaya gerakan gerilya yang kurang berhasil
itu. Sebagai suatu kekuatan politik, GAM tetap saja dianggap tak
signifikan pada 1998. Selain itu, dalam rangka memperoleh legitimasi
politik dan akuntabilitas di kalangan rakyat Aceh, GAM bergantung pada kemampuannya dalam memperluas cakrawala, serta
membangun aliansi dengan masyarakat sipil yang kian aktif dan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 313
berkembang. Bagian selanjutnya akan membahas titik balik
signifikan pasca 1998, yang menyorot perubahan pola-pola struktur
kesempatan, serta dilema GAM sebagai sebuah gerakan militan.
Hingga 1998, GAM telah berkembang sebagai akibat dari upaya
mereka bereaksi terhadap pemerintahan yang tak henti-hentinya
mereka lawan. Jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto di tahun 1998
merupakan masa-masa kritis bagi gerakan kemerdekaan ini. Seperti
dipaparkan dalam bagian berikut ini, perdamaian bisa terwujud
berkat strategi perluasan fondasi ideologi GAM, melalui pembangunan aliansi antara para individu dalam GAM dan aktivis
pro-demokrasi di luar GAM. Sementara itu, di saat yang bersamaan,
GAM masih mempertahankan hegemoninya di daerah pedesaan
sebagai basis kekuatan mereka.
Transformasi yang difasilitasi oleh transisi demokrasi di Indonesia
Struktur kesempatan yang memfasilitasi proses transformasi
tersignifikan terhadap basis sosial, politik, dan militer GAM adalah
keruntuhan rezim Orde Baru pada 1998. Perubahan tatanan politik
itu mendorong upaya krusial dalam perumusan ulang strategi
politik GAM, yang sekaligus menata ulang batas-batas mobilisasi
politik dalam negara Indonesia. Kejatuhan ekonomi, protes rakyat
dan perpecahan di dalam kalangan elit penguasa secara dramatis
telah mengubah konteks politik Indonesia, yang sebelumnya
merupakan wadah pengembangan perlawanan politik GAM.
Jatuhnya Soeharto menyebabkan terjadinya upaya ‘negosiasi ulang
terhadap batas-batas’ negara di tengah berkecamuknya kekerasan
dalam mobilisasi etnis dan agama di sejumlah daerah, seperti
Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi (Nordholt dan van Klinken
2007). Sentimen pemisahan diri juga semakin mengemuka di daerah
lainnya, seperti Timor Timur, Papua, dan Aceh, serta di daerah
dengan mobilisasi yang lebih lemah, seperti Riau dan Bali (Aspinall
2008). Sejumlah kalangan menganggap, referendum penentuan
314 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
status Timor Timur membuktikan Indonesia berada di ambang
perpecahan. Pandangan yang diyakini bersama oleh sejumlah
pengamat politik independen dan aktivis hak asasi manusia itu,
memicu gerakan politik lain di Aceh. Perkembangan di atas turut
memfasilitasi transformasi politik penting di Aceh, di mana GAM
sebagai aktor politik sentral dipaksa untuk bereaksi. Terdapat dua
mekanisme kunci, yang memfasilitasi transformasi GAM ketika
berkembang mengikuti proses demokratisasi Indonesia. Mekanisme
itu, di satu sisi, terdiri dari gerakan kerakyatan dan perubahan
kelembagaan menuju desentralisasi, dan di sisi lain, terjadi ekspansi
militer serta politik besar-besaran oleh GAM, yang bisa terwujud
karena adanya perubahan batas-batas politik dalam negara Indonesia. Bagaimana para aktor kunci bereaksi terhadap perubahan
‘struktur kesempatan politik’ memberi peluang bagi terwujudnya
proses perdamaian di Helsiki; dan sebagai konsekuensinya, mendorong proses demokratisasi. Dengan demikian, GAM umumnya
mampu menunjukkan kemampuan untuk menggerakkan proses
yang signifikan dalam upaya orientasi ulang, mobilisasi ulang, serta
pengorganisasian ulang, yang sejalan dengan dua kategori kunci
sebagai berikut: (i) reformasi dan demokrasi, serta (ii) gerakan
perlawanan militan.
GAM sebagai gerakan pembaharuan
Transformasi GAM yang signifikan sebagai gerakan
pembaharuan, pertama kali merupakan hasil dari gerakan-gerakan
pro-demokrasi yang menuntut gagasan-gagasan baru yang lebih
inklusif bagi keterwakilan rakyat di Aceh. Selanjutnya, proses
transformasi yang kedua difasilitasi oleh kebijakan Jakarta dalam
pelaksanaan desentralisasi. Seperti dijelaskan dalam bagian ini, GAM
membuat keputusan yang strategis, ketika mengembangkan aliansi
dengan gerakan mahasiswa, yang kemudian turut memfasilitasi
lahirnya konstelasi dan aliansi baru bagi reformasi politik di Aceh.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 315
Gerakan pro-demokrasi, yang terdiri dari para aktivis muda
ini, tumbuh dan bergerak sejalan seiring dengan gerakan
mahasiswa di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia,
kendati diwarnai semangat ke-Aceh-an yang kental. Dalam konteks
isu pemisahan diri, baik masih berupa persepsi atau menjadi
kesadaran nyata, gerakan pro-demokrasi di Aceh juga menjadi
gerakan yang pro-kemerdekaan, dengan melansir identitas diri
mereka sebagai ‘garda terdepan nasionalisme Aceh’ yang baru
(Aspinall 2008). Kelompok ini membingkai ulang gagasan
kemerdekaan ke dalam konsep demokrasi dan hak asasi manusia.
Menurut mereka, membebaskan diri dari penindasan dan
kolonialisme tak mungkin dilakukan dalam kerangka negara Indonesia. Di situ tampak jelas bahwa pekatnya aksi penindasan
selama 1990-an melahirkan pola pikir yang baru, dan perumusan
ulang gagasan politik di Aceh. GAM mengikuti pola baru dalam
aksi mobilisasi ini. Mula-mula, GAM hanya mengamati dari pinggir,
sebelum mengambil tindakan strategis untuk bergabung.
Dicabutnya status darurat militer yang berlangsung selama
satu dekade di Aceh pada Agustus 1998 menunjukkan awal dari
mulai ditinggalkannya strategi keamanan ala rezim Orde Baru.
Sikap Presiden Habibie yang berusaha tampil sebagai pemimpin
yang demokratis bagi rakyat Aceh dan janjinya untuk menyelidiki
pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, awalnya menunjukkan
terjadinya perubahan besar dalam cara Jakarta mengatasi masalah
GAM dan Aceh. Permohonan maaf secara terbuka oleh Panglima
TNI Jenderal Wiranto atas pelanggaran hak asasi manusia, yang
segera diikuti penarikan pasukan TNI non-organik adalah strategi
untuk memenuhi tuntutan para demonstran pro-referendum
(Schultze 2003). Presiden baru, Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
yang berkuasa pada Oktober 1999, bahkan memberi sinyal
diperbolehkannya penyelenggaraan referendum di Aceh, seperti
yang pernah dilaksanakan di Timor Timur (Miller 2006). Janji yang
316 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
belum tentu ditepati ini memicu kepanikan di kalangan petinggi
militer. Sebaliknya, janji itu dipegang sebagai sebuah janji politik
oleh gerakan pro-referendum yang tengah berkembang, dan
bernaung di bawah payung Sentral Informasi Rakyat Aceh (SIRA).
SIRA didirikan pada Februari 1999 dan berfungsi sebagai
organisasi payung bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil,
aktivis hak asasi manusia, dan kelompok keagamaan, yang
mendukung upaya meraih kemerdekaan tanpa kekerasan, dan
melalui pelaksanaan referendum. Yang paling penting, pola
mobilisasi semacam ini tidak tumbuh melalui dukungan dari basis
kekuasaan GAM di pedesaan, tapi muncul dari pusat-pusat
perkotaan dan lembaga pendidikan. SIRA kemudian memanfaatkan
momentum ini dengan mendirikan kantor-kantor di berbagai
pelosok daerah dan berusaha menjaring dukungan dan donasi dari
berbagai wilayah, hingga di luar basis awal dukungan mereka.
Selain itu, di daerah-daerah dengan pengaruh GAM yang kuat,
upaya gerakan pro-referendum itu disetujui para panglima GAM.
Para panglima itu justru mendorong rakyat biasa agar ikut
berpartisipasi dan mendukung referendum ini (Aspinall 2008, 109).
Hingga tahun 1999, GAM selalu menggunakan strategi militer.
Meski begitu, sebagaimana digambarkan sebelumnya, munculnya
isu-isu baru memfasilitasi pergeseran ideologi dalam GAM, sehingga
lebih fokus pada pelaksanaan demokrasi. Fakta yang menunjukkan
bahwa GAM dan SIRA memiliki tujuan sama, melahirkan tipe koalisi
baru antara dua kekuatan politik utama di Aceh: gerakan gerilya
yang militan dan gerakan masyarakat sipil, yang lebih berorientasi
pada demokrasi kerakyatan. Bahkan, kesediaan Indonesia untuk
menerima pelaksanaan referendum dalam menentukan status Timor
Timur, membuat para pemimpin GAM lebih percaya diri bahwa
strategi serupa akan bisa diterapkan pula di Aceh, meskipun awalnya
mereka menolak usulan referendum, yang diajukan SIRA (Schultze
2003). Menilik konteks politik Indonesia pada waktu itu, sejumlah
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 317
pengamat beranggapan bahwa suatu proses disintegrasi yang damai
adalah pilihan yang lebih mungkin untuk terwujud. Karena itu,
GAM berharap dapat melegitimasi klaim-klaim mereka, dengan turut
mendukung dan memperjuangkan tuntutan pelaksanaan referendum yang demokratis.
Dalam kurun waktu antara Oktober hingga November 1999,
jalan-jalan di Banda Aceh lumpuh oleh aksi unjuk rasa terbesar
sepanjang sejarah provinsi itu. Terbukanya ruang bagi pelaksanaan
aksi unjuk rasa semacam ini, seiring dengan munculnya kesempatan
perluasan basis politik GAM melalui pembentukan aliansi dengan
kekuatan sipil, memfasilitasi transformasi yang signifikan bagi
gerakan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan itu semakin mencakup
gerakan massa yang lebih luas, serta meningkatkan legitimasi GAM,
baik di mata pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional,
maupun masyarakat di Aceh. Namun, seperti yang dikemukakan
Aspinall, SIRA masih merupakan representasi nasionalisme Aceh
yang lebih inklusif dan bernuansa sipil, daripada citra ethno-nasionalism
yang ditunjukkan GAM (Aspinall 2008). Terlepas dari agenda dan
tujuan yang sama, aliansi dan perluasan basis politik tersebut tidak
mampu memfasilitasi transformasi GAM secara utuh. Para pimpinan
GAM memandang para aktivis itu layaknya ‘anak-anak’, yang
berpikir musuh dapat diperangi dengan tangan kosong. Kegagalan
Gus Dur memenuhi janjinya akan pelaksanaan referendum kian
menguatkan ketidakpercayaan GAM atas Jakarta, dan GAM yakin
bahwa metode mereka yang lama masih dibutuhkan. 12 Proses
transformasi terpenting pada bulan-bulan yang penuh gejolak pada
1999 adalah munculnya gagasan-gagasan yang difasilitasi oleh para
individu di luar GAM, khususnya di kalangan para aktivis dan
pimpinan SIRA, seperti Muhammad Nazar. Namun perubahan citacita ataupun meningkatnya orientasi terhadap pelaksanaan
demokrasi di dalam kelompok tersebut tidak mampu memberi
langkah maju dalam upaya mengakhiri konflik, kecuali pemerintah
318 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Indonesia mengubah pendekatannya dalam pelaksanaan politik regional di Indonesia. Mekanisme kedua yang memberi dampak
langsung terhadap transformasi politik GAM terletak di tangan
pemerintah Indonesia.
Seiring dengan perumusan ulang ide-ide yang mendasari
perlawanan, proses keseluruhan dari demokratisasi dan desentralisasi, yang dilaksanakan secara bertahap setelah 1999, telah
mengubah secara radikal kesempatan politik bagi gerakan
nasionalisme yang militan. Kendati terdapat perbedaan pendapat
tentang masa depan negara kesatuan Indonesia di kalangan elit
dan militer di Jakarta, desentralisasi struktur pemerintahan secara
politik ternyata juga membuka seperangkat kesempatan baru bagi
daerah, dan belakangan juga membuka kesempatan baru bagi
GAM. Strategi dan respon politik Jakarta terutama berupa respon
secara kelembagaan untuk menanggapi tuntutan separatisme, yakni
melalui penerapan otonomi khusus pada 1999, yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), dengan aturan yang lebih komprehensif, pada 2001.
Kebijakan desentralisasi mulanya bertujuan untuk menciptakan
alternatif di samping tuntutan pemisahan diri, dengan cara
menganugerahi kekuasaan otonomi yang luas bagi Aceh, dalam
kerangka negara kesatuan (Miller 2004 dan 2006). Harapannya,
kebijakan itu akan mengasingkan GAM dari kancah politik di Aceh,
dan memenuhi keinginan elit lokal untuk berkuasa, melalui imingiming janji tentang peningkatan kekuasaan parlemen daerah
(McGibbon 2006). Adanya persepsi bahwa GAM bisa disisihkan
melalui upaya kelembagaan menunjukkan pemerintah telah salah
tafsir terhadap pesatnya peningkatan kekuatan dan basis kekuasaan
sosial GAM, yang akan dibicarakan lebih lanjut di bawah ini.
Sebaliknya, Undang-Undang NAD itu ternyata luar biasa itu mirip
dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)—peraturan
perundang-undangan resmi yang dirumuskan berdasarkan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 319
kesepakatan dalam MoU Helsinki—meski UU NAD itu tak memuat
gambaran yang signifikan tentang perwakilan lokal dan peran
politik GAM. Kendati begitu, titik balik terpenting terletak pada
kesediaan Jakarta untuk menangani masalah Aceh melalui pendekatan yang sangat berbeda. Jakarta setidaknya berusaha mengakomodasi sejumlah tuntutan melalui saluran-saluran lembaga
demokrasi, walaupun lembaga-lembaga tersebut penuh dengan
keterbatasan dan tak stabil.
Upaya untuk mendesentralisasi kekuasaan ke tingkat provinsi,
termasuk Aceh, dilandasi oleh strategi pemerintah di Jakarta untuk
memperoleh solusi melalui negosiasi penyelesaian konflik. Proses
perdamaian dimulai pada akhir 1999 di Jenewa dan menghasilkan
dua titik balik penting: Jeda Kemanusiaan, yang berlaku sejak
pertengahan 2000, tetapi hanya bertahan hingga awal 2001; serta
Kesepakatan Penghentian Permusuhan (COHA) yang lebih
substansial, pada Desember 2002. Meski begitu, seperti diyakini oleh
para pemerhati masalah Aceh, keterlibatan GAM dalam putaran
pertama proses perdamaian melalui mediasi pihak internasional,
tak diragukan lagi teramat strategis (Schultze 2003, Aspinall 2005).
GAM menginternalisasi tujuan politik milik SIRA, yang ingin
meniru jejak langkah Timor Timur, dan akhirnya mengembangkan
upaya penentuan nasib sendiri dengan dukungan PBB. Meski
begitu, kesepakatan politik yang dicapai saat itu ternyata tak
membawa kemajuan yang konkrit dalam upaya pelucutan senjata
dan demiliterisasi masyarakat Aceh.
Faktor yang paling disorot para pengamat masalah Aceh adalah
perbedaan pandangan dan harapan kedua belah pihak tentang
putaran pertama proses perdamaian tersebut. Pemerintah Indonesia berkukuh, apapun bentuk penyelesaian konflik di Aceh, harus
tetap berada dalam kerangka otonomi khusus—seperti yang
dikemukakan di atas (Huber 2004, Aspinall 2005, Schultze 2004).
Sedangkan, pimpinan GAM menganggap proses dialog bukan
320 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
upaya untuk mengakhiri konflik, tapi merupakan bagian dari
strategi untuk mengangkat konflik Aceh ke skala internasional
(Huber 2004, Aspinall 2005, Schultze 2004), serta menggalang
dukungan untuk mencapai tujuan mereka melalui jalur tersebut.13
Selain itu, terdapat dua faktor penting yang menunjukkan meningkatnya fokus terhadap upaya-upaya reformasi dan demokrasi.
Faktor-faktor itu mencerminkan dua struktur kesempatan politik
yang signifikan, dan terbukti penting dalam berbagai upaya menuju
MoU Helsinki. Faktor pertama terkait dengan upaya orientasi ulang
untuk merumuskan agenda demokrasi, yang belum terwujud di
kalangan pimpinan GAM pada waktu itu. Di saat bersamaan,
upaya mengangkat isu konflik ke skala internasional adalah
langkah strategis, karena upaya ini membawa perubahan ideologi
yang tak terduga. Untuk pertama kalinya, para pimpinan GAM
dikenal oleh para aktor dan kekuatan utama dunia internasional.
Henry Dunant Centre (HDC), yang mengajukan diri sebagai mediator antara GAM dan pemerintah Indonesia, mewakili kecenderungan baru dalam diplomasi internasional. Meskipun relatif tak
memiliki pengalaman dengan kasus Aceh, HDC terdiri atas para
ahli resolusi konflik, dengan pengetahuan dan pengalaman yang
tak kalah pentingnya dari daerah konflik lainnya di dunia. Dalam
pertemuan dengan kalangan aktor internasional, aktivis dan
negosiator perdamaian, para pemimpin GAM terpaksa membingkai
ulang tuntutan mereka tentang penentuan nasib sendiri dengan
menggunakan parameter perwakilan yang demokratis dan
pemenuhan hak asasi manusia, agar mudah dipahami masyarakat
internasional. Seiring terjalinnya kontak tersebut, para pemimpin
GAM kian tersosialisasi dengan jargon komunitas internasional
mengenai resolusi konflik dan peace building. Sebelumnya,
pengalaman internasional GAM hanya terbatas pada pemberian
dukungan oleh Libya dan belajar dari pengalaman perang gerilya
Amerika Latin.14 Kini mereka menjalin hubungan dengan bagian
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 321
lain dalam dunia diplomasi internasional, yang sungguh berbeda.
Dalam sebuah rapat di Stavanger, Norwegia, Juli 2002, GAM
meluncurkan ‘Deklarasi Stavanger’. Deklarasi ini memuat perubahan gagasan, yakni mengganti tujuan mendirikan kembali
Kesultanan Aceh dengan tujuan mendirikan negara, yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Deklarasi ini terutama ditafsirkan sebagai gerakan strategis, yang
bertujuan menggalang dukungan dari organisasi non pemerintah
(NGO) bertaraf internasional (Schultze 2003). Melalui sudut
pandang MoU Helsinki, deklarasi tersebut merupakan titik balik
penting, yang menunjukkan orientasi ulang terhadap ideologi dan
komitmen kelompok moderat di dalam GAM. Sejak awal, perubahan
ideologi itu membuka kesempatan bagi GAM untuk memperkuat
aliansi antara perpanjangan kepemimpinan GAM dan kekuatan
sipil di Aceh, seperti SIRA. Banyak aktivis SIRA yang diwawancarai
dalam proyek ini mengungkapkan, mereka lebih mudah menjalin
aliansi dengan GAM dan mengkritisi kepemimpinan gerakan ini
setelah GAM secara terbuka menanggalkan visi mereka yang
autoritarian dan menghegemoni tentang masa depan Aceh.
Faktor kedua, putaran pertama pembicaraan damai menjadikan
isu desentralisasi dan otonomi yang demokratis sebagai pusat
perdebatan. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, permainan
politik, dan perbedaan pendapat dari masing-masing kubu
mengenai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus itu, parameter perundingan telah ditetapkan. Parameter-parameter
tersebut ditinjau ulang dan dirumuskan kembali di Helsinki, namun
tetap berdasarkan ide yang sama. Upaya kompromi paling
signifikan muncul pada perundingan di tahun 2002, yaitu ketika
GAM bersedia menerima undang-undang otonomi khusus tahun
2001 untuk memulai perundingan (Aspinall 2005). Meskipun
undang-undang otonomi khusus itu kemudian ditolak GAM, yang
mengundang kecaman dari sejumlah kalangan birokrasi Jakarta
322 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dan TNI, pengelolaan pembagian kekuasaan secara institusional
merupakan poin kunci dalam perundingan. Kejadian pada 2002
itu menunjukkan GAM tidak berada di posisi untuk melepas opsi
kemerdekaan. GAM masih bertindak berdasarkan keyakinan
bahwa Indonesia akan mengalami disintegrasi, akibat tekanan dari
aksi perlawanan di daerah dan hantaman krisis ekonomi. Perdamaian yang dibayangkan GAM hanya bisa tercapai melalui upaya
separatisme. Namun, di waktu yang sama, terbukanya ruang
politik, serta adanya dukungan terhadap tuntutan SIRA, yang
menginginkan kemerdekaan melalui lembaga demokratis, menjadi
titik balik krusial bagi fondasi politik GAM. Para pimpinan GAM
di Swedia menyadari bahwa daripada mengasingkan kelompok
nasionalis muda, lebih baik bergabung dengan mereka dalam
barisan yang bersatu-padu, sembari mengembangkan sayap
militernya. Ketika kampanye referendum begitu gencar, para aktivis
pro-demokrasi berada di atas angin. Namun, mereka pun tiarap
begitu ruang bagi aksi politik tertutup dan Indonesia menolak
tuntutan referendum. Selanjutnya, GAM menjadi satu-satunya
suara politik di Aceh, kendati putaran pertama perundingan damai
menemui kegagalan. Pada akhirnya, walaupun aliansi dan gagasan
baru mulai tumbuh, minimnya pengalaman dan kemauan politik
di sisi pemerintah Indonesia, dan kegelisahan di kalangan pimpinan
GAM di tengah berbagai upaya-upaya terbaik mereka, adalah
faktor-faktor yang dapat menjelaskan gagalnya putaran pertama
perundingan damai di Aceh. Jika ditilik kembali, bisa dikatakan
bahwa aneka peristiwa dan perubahan yang terjadi, serta adanya
strategi dan kemauan untuk mengakomodasi realita politik yang
baru, pada akhirnya memfasilitasi transformasi yang signifikan
pada tahun-tahun awal pasca kejatuhan Soeharto. Aksi perlawanan mulai menggunakan citra baru dan merangkul reformasi.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 323
Berlanjutnya militansi perlawanan GAM: terciptanya kesempatan baru
Faktor kedua yang menentukan proses transisi dari peperangan ke perdamaian di Aceh, difasilitasi oleh struktur
kesempatan politik yang sangat berbeda. Struktur itu menjamin
keberlangsungan GAM sebagai gerakan perlawanan. Dimensi
kedua ini tidak mengusung gagasan tentang pembaharuan dan
demokrasi yang terbuka bagi semua pihak. Justru dimensi ini
difasilitasi oleh kegiatan ekonomi ilegal serta ekspansi basis
kekuasaan individual oleh para panglima GAM ke seluruh provinsi
itu. Proses transformasi difasilitasi oleh munculnya kesempatan
politik bagi militer dan ekspansi kekuasaan politik setelah kejatuhan
Orde Baru. Selain itu, proses transformasi juga membuka kesempatan yang penting bagi upaya tawar-menawar politik dalam
beberapa putaran negosiasi perdamaian, sejak di Jenewa hingga di
Helsinki, selama periode 1999-2005. Bagian ini menekankan bahwa
terlepas dari adanya transformasi yang signifikan, baik dari segi
gagasan maupun dari sisi kemajuan individu, dalam mencapai
bentuk nasionalisme dan tata kelola pemerintahan yang lebih
inklusif, justru dimensi non-liberal dari perlawanan GAM
merupakan faktor penentu keberhasilan GAM dalam pilkada di
situasi pasca-konflik. Sifat non-liberal dari perlawanan GAM
didokumentasikan dengan baik oleh sejumlah pengamat dan
pemerhati masalah Aceh (misalnya Schultze 2004 dan 2005, Aspinall
2002 dan 2008, ICG 2001, HRW 2003). Baru-baru ini, Aspinall (2008)
secara khusus menganalisis dinamika dan kekerasan dalam
perlawanan GAM. Berikut ini kami sajikan pembahasan singkat
mengenai sejumlah elemen kunci, dalam menyorot dualisme proses
transformasi GAM, yang juga merupakan fokus dari analisis
tersebut.
Jatuhnya Orde Baru ternyata mengubah kesempatan politik
bagi GAM sebagai sebuah gerakan gerilya. Kerusuhan dan situasi
yang tak menentu di Jakarta, pada level tertentu menciptakan
324 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kekuasaan otonomi di daerah, sehingga kian membulatkan
keyakinan bahwa kemerdekaan sudah di depan mata. Bagi para
pemimpin GAM dan terutama yang berada di Aceh dan Malaysia,
tersedianya ruang-ruang politik itu berarti ada peluang bagi
pelaksanaan strategi ekspansi militer baru ke pelosok-pelosok
kecamatan di Aceh. Meluasnya dukungan rakyat terhadap gerakan
separatisme ini, berjalan seiring dengan ekspansi militer ke berbagai
kecamatan di Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Timur, Aceh
Singkil, dan Simeulue (Schultze 2004). Selain itu, perjanjian
gencatan senjata antara kedua belah pihak, pada derajat tertentu
telah menciptakan otonomi daerah, atau dengan kata lain,
menciptakan ruang bagi revitalisasi GAM. Karena itu, ketika Indonesia menolak usulan referendum, maka pertempuran antara
GAM dan tentara Indonesia pun semakin meningkat.
Dalam situasi semacam itu, peluang-peluang baru muncul
melalui pemberian dukungan secara klandestin bagi perlawanan
GAM terhadap negara yang menggembar-gemborkan tentang
pentingnya keamanan, namun justru menciptakan situasi yang
tak aman. Selain itu, komunitas internasional kian mendesak
dibentuknya peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia
dan menuntut pelaksanaan demokrasi.
Terbukanya ruang politik itu memberikan kesempatan bagi
GAM untuk terus menyebarluaskan program-program politiknya.
Selama periode ini, mesin propaganda GAM sangat aktif dan seiring
dengan keterbukaan media, pernyataan pers GAM kerap muncul
dalam pemberitaan surat kabar daerah (walaupun pernyataan dimuat
karena dipaksa, dan bukan menunjukkan ekspresi politik wartawan
di daerah), berbagai ceramah publik dan penyebaran poster begitu
marak di berbagai penjuru provinsi ini, serta terbuka peluang bagi
perekrutan anggota GAM secara terbuka (Aspinall 2008).
Kendati ideologi yang melandasi propaganda ini masih
berkisar pada gagasan tentang kolonialisme internal dan kejayaan
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 325
Aceh di masa lalu, propaganda tersebut semakin fokus pada upaya
menggambarkan perjuangan kemerdekaan sebagai satu-satunya
jalan keluar untuk membebaskan rakyat dari kekerasan dan tindak
represif negara.
Di sisi lain, semakin labilnya situasi politik di Jakarta, yang
kemudian menimbulkan kekosongan kekuasaan di tingkat
provinsi, menyebabkan GAM mampu kembali muncul ke permukaan dan memperluas kekuatan militernya ke seluruh Aceh.
Pada pertengahan 2001, GAM dilaporkan telah mengendalikan
sekitar 80% wilayah pedesaan di Aceh (Schultze 2004). Berbicara
mengenai kontrol politik, patut dicatat, GAM tetap beroperasi di
tengah pertikaian internal yang terjadi, walaupun terbatasnya
keterbukaan ruang politik bagi ekspansi GAM sebagai gerakan
gerilya sekaligus kekuatan politik selama kurun waktu 1999 hingga
2003.
Ekspansi militer GAM berarti meningkat pula tuntutan akan
tambahan anggota pasukan. Sumber perekrutan paling signifikan
adalah kelompok pejuang yang berpegang teguh pada ideologi
GAM, dan telah dipaksa kembali ke Aceh dari Malaysia pada 1997,
seiring dengan menguatnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. Kelompok inilah pelopor pembangunan kembali
organisasi militer GAM selama periode yang penuh gejolak pasca
1998. Selain itu, beberapa ratus anggota pasukan direkrut GAM
dari dalam Aceh. Sebagian besar anggota, yang kemudian menjadi
barisan inti GAM pasca kesepakatan damai, bergabung pada
periode tersebut. Itu berarti, para panglima daerah memahami
diskursus tentang hak asasi manusia yang lebih luas, sekaligus
mengadopsi pemikiran tradisional tentang ethonationalism sebagai
ideologi yang mendasari perlawanan kelompok nasionalis di Aceh.
Para panglima itu tetap setia kepada kepemimpinan di Swedia ketika
berbicara tentang urusan militer. Namun mereka juga lambat laun
mengembangkan basis kekuasaan independen di kabupatennya
326 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
masing-masing. Pimpinan GAM di Swedia masih menentukan arah
nasib politik, tapi dalam hal gerakan basis sosial dan ekonomi,
struktur-struktur lokal terbukti kian dominan.
Di sisi lain, kecemasan di kalangan angkatan bersenjata dan
dimulainya operasi militer baru terhadap GAM menunjukkan
struktur formal negara kian melemah. dan di berbagai daerah,
struktur itu secara kasat mata malah tak eksis. Banyak kantor
kecamatan dan bahkan kantor kabupaten dipaksa tak berfungsi
(Aspinall 2006). Sejak 2001 dan seterusnya, infrastrukturinfrastruktur negara Indonesia teramat lemah di wilayah pedesaan
di Aceh, sehingga para panglima GAM berhasil mengukuhkan
hegemoninya sedemikian rupa. Salah satu strategi kunci yang
digunakan adalah mengembangkan platform dan mendirikan
struktur negara sipil di penjuru provinsi itu. Berdasarkan struktur
pemerintahan kesultanan sebelum era kolonial, GAM membagi
Aceh menjadi 17 wilayah dan beberapa sagoe (setingkat dengan
kecamatan/sub-distrik) (Schultze 2003). Tentu saja, pelaksanaan
fungsi dari struktur sipil tersebut beragam di seluruh provinsi. Di
daerah-daerah tertentu, struktur itu berfungsi sebagai struktur
bayangan yang sedikit-banyak menggantikan fungsi lembagalembaga negara yang lemah. Sedangkan, di wilayah lain, struktur
tersebut hanya eksis sebatas klaim dari GAM. Para panglima daerah
secara bertahap berfungsi sebagai patron atau pelindung, dan turut
bersaing memperebutkan dukungan rakyat bersama elit politik
lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa ‘struktur kesempatan
politik’ yang muncul secara signifikan selama periode ini, setidaknya
ditentukan oleh kontrol teritorial GAM dan peningkatan kekuasaan
para panglima daerah.
Basis kekuasaan di Aceh, seharusnya diamati dengan memperhatikan keterkaitan antara ekonomi politik di Aceh secara
keseluruhan dan proyek khusus GAM sebagai kekuatan gerilya.
Sejumlah tulisan tentang pertikaian internal menitikberatkan pada
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 327
gagasan bahwa melalui telaah ekonomi, peperangan bisa juga berarti
terjadinya rivalitas di dalam kelompok (Berdal dan Keen 1997).
Analisis Mancur Olson tentang para panglima perang di Cina,
mengilhami banyak analisis tentang perang yang membawa laba
secara umum. Analisis ini juga mengarahkan fokus perhatian
terhadap adanya kepentingan individu para panglima GAM dalam
upaya mendukung konflik, demi meningkatkan pendapatan
ekonomi mereka. Pandangan ini juga diajukan sebagai faktor
penting dalam menjelaskan perang di Aceh. Salah satu kunci
analisis itu, misalnya, menitikberatkan perhatian pada menguatnya
struktur-struktur komando lokal, yang memberi kesempatan bagi
para panglima di tingkat lokal membagikan tanah di wilayahnya
masing-masing, serta menjadikan diri mereka sebagai panglima perang
yang ‘membiarkan pasukannya merajalela bertindak sesukanya.’ (Schultze
2003). Para panglima di tingkat lokal itu, tentu saja, menyaksikan
berbagai peluang untuk meraup laba dari kegiatan-kegiatan ilegal,
dan acap bersekongkol dengan personel TNI (McCulloch 2003,
Kingbury 2006). Karena itu, semakin tak diragukan lagi kebenaran
pendapat yang menyatakan, rivalitas ekonomi teramat rumit, dan
rivalitas itu berpeluang memperpanjang peperangan di Aceh,
terutama ketika suatu laporan menyebutkan (Kingsbury dan
McCulloch 2006) bahwa bisnis militer cenderung menjadikan
perang sebagai ladang untuk meraup laba bagi individu-individu
di jajaran tentara Indonesia. Pada intinya, peperangan di Aceh
faktanya bukanlah ladang bisnis bagi orang-orang kaya, begitulah
setidaknya di kalangan kelompok perlawanan. Jika dibandingkan
dengan betapa flamboyannya perekonomian perang di daerah lain
yang juga mengalami konflik berkepanjangan, terutama pada
kasus-kasus di mana kekerasan luar biasa terdesentralisasi dan
tersebar, maka ditinjau dari dimensi ekonomi politik, perang di Aceh
menunjukkan sistem pendapatan yang terdesentralisasi, bersifat
ad hoc, dan dilaksanakan oleh lapisan bawah. Keterbatasan dana
328 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
serta proses transfer keuangan yang problematik, menyebabkan
pasukan GAM dan para panglimanya tak dapat mengandalkan
jaringan pasar yang luas. Walaupun, pada tataran tertentu, bisnis
pembalakan liar sebenarnya memberi peluang bagi kegiatan
eksploitasi terhadap satu komoditas berharga.
Sistem yang saling bertautan di atas, yang juga adalah upaya
menunjang konflik di Aceh itu tidak memberi kesempatan bagi para
panglima GAM untuk sepenuhnya mengembangkan diri sebagai
‘panglima perang’ (warlords). Pada saat bersamaan, sistem kekerasan
di daerah tertentu justru berkembang ketika aksi perlawanan kian
memanas. Perilaku GAM di wilayah yang baru saja dikuasai dan
di daerah yang merupakan basis tradisional GAM, menunjukkan
perbedaan penting. Meluasnya perekrutan tentara GAM dan sistem
pengelolaan gerakan yang terdesentralisasi semakin menumbuhkan
elemen-elemen non-liberal di kalangan pimpinan dan tentara GAM.
Seiring dengan meningkatnya perekrutan, akhirnya para penjahat
kelas teri pun turut bergabung. Selain itu, tiadanya kepemimpinan
di level menengah menunjukkan adanya percepatan dalam proses
kenaikan pangkat untuk menduduki posisi di tingkat komando
regional.15 Aksi kekerasan terburuk terhadap penduduk sipil oleh
GAM, antara lain terjadi di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh
Barat. yang baru menjadi wilayah kekuasaan GAM setelah 1999.
Para panglima dan pasukan GAM yang ditugaskan ke daerahdaerah tersebut tidak menjalin hubungan erat dengan masyarakat
lokal (Schultze 2004). Bahkan sistem konflik yang baru (seperti
yang dikemukakan di atas) membuka struktur kesempatan jangka
pendek bagi kepentingan individual masing-masing panglima
GAM. Kendati begitu, secara keseluruhan, konflik tetap berkobar
menurut dimensi ideologi dan politik, yang telah dibahas
sebelumnya.
Sebagian besar panglima dan tentara memiliki keterikatan sosial
di daerah dan kampung yang menjadi basis perlawanan mereka.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 329
Beberapa bekas pejuang yang diwawancarai menyatakan bahwa
mereka jarang bepergian jauh dari rumah. Mereka juga melukiskan
betapa mudahnya mereka mondar-mandir mendatangi kampung
halaman dan kembali ke pangkalan militernya di masa yang lebih
damai. Jalinan ikatan sosial yang erat ini semakin memperkuat
jaringan patrimonial yang telah ada di kalangan para panglima
dan masyarakat pedesaan, serta mengembangkan sistem patronase
baru di tengah struktur ganda pemerintahan. Selama masa perang,
GAM mengumpulkan pajak, memastikan—atau terkadang
memaksa—pengiriman pasokan makanan dan mempertahankan
praktek ekonomi dengan watak predatornya.
Sifat koersif dari sistem patrimonialisme lokal tersebut—meski
memiliki bentuk beragam di berbagai daerah—semakin memperkuat
despotisme kedaerahan para panglima GAM. Seperti gambaran
analisis tentang para elit lokal di tengah proses perubahan politik
yang ekspansif di Indonesia, reformasi dalam kebijakan
desentralisasi membuka suatu ruang ganda bagi penguatan
demokrasi lokal di satu sisi, dan mengembangkan despotisme
kedaerahan di sisi lain (Nordholdt 2004, Crouch dan Aspinall 2003).
Bahkan di tengah kebangkitan GAM dalam menghadapi status
darurat militer pada 2003, struktur-struktur tersebut tidak
tergantikan oleh struktur negara yang formal. Sebaliknya, struktur
itu tetap bertahan sebagai jaringan patronase tandingan bagi
struktur elit lokal yang resmi.
Ketika gerakan perlawanan itu melakukan pengorganisasian
ulang demi membentuk partai-partai politik, jaringan-jaringan
tersebut menjadi struktur mobilisasi tersignifikan dalam tatanan
sistem pemilu. Struktur ekspansi militer yang mampu bertahan
dan penguatan kepemimpinan lokal menjadi struktur kesempatan
penting kedua yang mengarahkan transformasi GAM. Perubahan
cita-cita pada level puncak berkisar pada perubahan gagasan yang
lebih menjunjung ide-ide reformasi. Dimensi inilah yang menjamin
330 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
perluasan basis politik GAM, dan aliansi mereka dengan gerakan
pro-referendum. Namun, pembahasan di atas juga menggambarkan
dualisme GAM sebagai suatu gerakan perlawanan, yang juga
memiliki sifat yang menghegemoni dan non-liberal. Kedua proses
transformasi yang berjalan beriringan itu merupakan jalur
signifikan bagi GAM sebagai aktor politik. Ketika keputusan untuk
mengobarkan atau mengakhiri perang ditentukan para pemimpin
senior yang terpercaya di Swedia, parameter GAM pada tataran
lokal lebih banyak tergantung pada struktur yang menentang
pelaksanaan demokrasi yang inklusif.
Perdamaian: negosiasi ulang berbagai peluang politik
Ketika tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004,
provinsi ini masih berada di bawah status darurat militer. Berbagai
usaha untuk memediasi kesepakatan damai terpaksa tertunda, akibat
penerapan kembali status darurat sipil oleh Presiden Megawati pada
2003. Sementara itu, kemunduran militer yang diderita GAM setelah
meningkatnya ekskalasi konflik bersenjata merupakan kenyataan
yang lebih memalukan bagi GAM, dibandingkan pengalaman
sebelumnya. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Yusuf Kalla naik ke tampuk pemerintahan di Jakarta
pada 2004, konflik Aceh adalah proyek yang luar biasa mahal untuk
ditangani negara. Apalagi, ketika itu para pimpinan politik terus
menerus dipertanyakan mengenai cara mereka membelanjakan
anggaran dan menggunakan kekuatan militer. Bagi pimpinan
politik baru itu, peningkatan pelaksanaan otonomi daerah
merupakan alternatif yang lebih baik untuk mengatasi konflik
berkepanjangan dengan GAM. Namun, seperti diuraikan di atas,
konteks konflik secara keseluruhan telah berubah karena transformasi politik para aktor politik. Sulitnya proses mediasi, kemunduran berkali-kali dalam perundingan, dan jalan panjang
sebelum tercapainya kesepakatan damai, termasuk beragam
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 331
kompromi yang dilakukan, tercatat dengan baik oleh para pelaku
utama proses perdamaian (contohnya, Kingsbury 2006b). Fokus
selanjutnya dalam bagian ini menyorot bagaimana transformasi
politik GAM membuka peluang-peluang tertentu bagi perdamaian,
seperti yang dirumuskan dalam MoU Helsinki dan produk-produk
hukum selanjutnya.
MoU Helsinki lebih komprehensif daripada perjanjianperjanjian damai sebelumnya di Aceh. Ketika mata dunia
internasional tertuju ke Aceh setelah tsunami, Crisis Management
Initiative (CMI) dan Martti Ahtisaari memiliki kewenangan dan
kapasitas untuk memobilisasi dana yang cukup besar dari Uni Eropa
dan donor lainnya guna melaksanakan dan mengelola programprogram demobilisasi, pelucutan senjata, dan reintegrasi (Demobilization, Disarmament, and Reintegration/DDR) bekas pejuang GAM,
serta melaksanakan misi pengawasan perdamaian secara luas
(melalui Aceh Monitoring Mission/AMM). Pemberian amnesti dan
kompensasi bagi warga sipil korban konflik juga tercantum di
dalam perjanjian. Mengenai pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan-sendiri, MoU mencakup banyak klausul dari UndangUndang Otonomi Khusus tahun 2001, serta beberapa poin
tambahan yang krusial bagi partisipasi politik. Poin tambahan itu,
yakni diperbolehkannya pengajuan calon independen untuk
pemilihan kepala daerah, serta pembentukan partai politik lokal,
untuk turut bersaing dalam perebutan kursi legislatif. Kedua poin
itulah aspek terpenting dalam perjanjian tersebut, sekaligus tonggak
pelaksanaan reformasi dengan jangkauan terluas dalam proses
demokratisasi di Aceh.
Sementara itu, ditinjau dari upaya komunitas internasional
menciptakan perdamaian, isi MoU mencerminkan pendekatan
transformasi konflik yang sejalan dengan kecenderungan terbaru
di Aceh, sehingga proses perdamaian itu mampu memfasilitasi
proses-proses transformasi politik antara pihak yang bertikai.
332 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Masyarakat internasional bertanggung jawab secara khusus dalam
pengawasan perdamaian melalui AMM dan fasilitasi DDR pada fase
awal. Upaya ini kian menambah kehadiran masyarakat internasional yang sebelumnya sudah cukup besar di Aceh, baik dalam
bentuk organisasi non pemerintah berskala internasional dan
lembaga-lembaga donor, dalam proses rekonstruksi pasca-tsunami.
Proses pelucutan senjata dan demobilisasi GAM berlangsung lancar
di bawah pengawasan AMM. 16 Suksesnya proses ini terutama
karena kuatnya kerekatan internal GAM, melalui struktur formal
komando militer dan komitmen para panglima di wilayah untuk
mengumumkan dan membujuk anggota pasukannya agar
mendukung perjanjian damai.17 Upacara penghancuran 840 pucuk
senjata GAM merupakan simbol sikap berbesar hati dan rela
berkorban para bekas gerilyawan demi tujuan perdamaian yang
mulia di Aceh.
Perselisihan besar pertama terjadi ketika diberlakukannya
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Juli 2006.
Undang-undang itu semula bertujuan untuk menerjemahkan poinpoin kunci dalam MoU ke dalam bentuk aturan-aturan hukum
yang mengikat. Namun, penerjemahan lebih lanjut dari poin-poin
sentral dalam MoU, seperti pasal 235 ayat (2) UUPA, yang
menyatakan bahwa pemerintahan pusat berkuasa untuk mengesampingkan peraturan daerah, menimbulkan kemarahan dan
kekecewaan, khususnya di kalangan aktivis GAM dan SIRA
(Aspinall 2008). UUPA disahkan ketika GAM telah begitu jauh
terlibat dalam proses-proses perdamaian, dilucuti persenjataannya
dan tengah bersiap menghadapi pemilihan gubernur dan wakil
gubernur pada bulan Desember. Akibatnya, UUPA yang tak sesuai
dengan MoU itu, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap
kepercayaan yang telah diberikan, kendati undang-undang itu
dapat direvisi jika GAM memenangkan pemilu.18
Sebagai sebuah gerakan perlawanan, GAM tetap setia pada
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 333
tujuan dan ideologi yang ditetapkan pimpinannya di Swedia. Tapi,
sebagai gerakan politik GAM berusaha keras untuk menemukan
identitasnya dalam konteks politik yang baru. Pergulatan itu
menyangkut masalah orientasi ulang perjuangan politik GAM di
masa damai. Khususnya, menyangkut dualisme gerakan itu, yakni
ideologi yang fokus pada gagasan reformasi, tapi juga berjalan seiring
dengan dinamika hegemoni di tingkat lokal, yang lebih kompleks.
Permasalahan itu memperumit proses transformasi GAM untuk
menjadi sebuah kekuatan yang demokratis dan sebuah partai politik.
Secara organisasi, GAM tetap menaati ketetapan dalam MoU
dengan menyusun ulang struktur organisasinya secara keseluruhan. Struktur yang baru dibentuk dengan menjauhi segala
hal yang bertalian dengan gerakan militeristik, menjadi sebuah
gerakan politik, yang mengikuti prinsip-prinsip anti kekerasan.
Upaya yang dilakukan GAM setelah penandatanganan MoU, antara
lain pembubaran divisi militer GAM, dan mengubahnya menjadi
organisasi sipil, bernama Komite Peralihan Aceh (KPA), yang
berfungsi di bawah payung Majelis Nasional GAM. KPA dirancang
untuk mengintegrasikan para bekas pejuang GAM kembali ke
kehidupan sipil. sedangkan Majelis—yang terdiri dari anggota senior GAM, dan bagian dari kelompok yang berbasis di Swedia itu—
bertujuan merumuskan strategi dan program politik GAM (ICG
2006).
Struktur organisasi KPA terutama berdasarkan pada strukturstruktur militer, yang terlembaga selama fase akhir konflik dan
menjadi sosok GAM di periode transisi. Tindakan ini merupakan
langkah praktis dan taktis. Para panglima GAM lega karena
ternyata kerangka organisasi mereka tak lenyap ketika perdamaian
dimulai. Gerakan itu tetap terintegrasi dan program reintegrasi bisa
lebih mudah dilakukan melalui satu organisasi.19 Para panglima
GAM yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal kemudian
ditunjuk sebagai kepala kantor KPA wilayah. Mereka bertugas
334 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mempertahankan struktur organisasi yang asli dari tingkat wilayah
hingga unit terkecil di tingkat pedesaan. Tugas KPA mencakup dari
pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi bekas pejuang hingga
berfungsi pula sebagai basis bagi organisasi dan diskusi politik.
Karena dibangun dari kerangka militer GAM, KPA mampu
mempertahankan hubungan dekat dan kendali atas komandokomando GAM di tingkat bawah, yang merupakan basis signifikan
mobilisasi sebelum Pilkada 2006. Di mata para anggota GAM yang
duduk di Majelis Nasional maupun para aktor internasional yang
menangani DDR, KPA semula ditujukan sebagai organisasi
masyarakat sipil daripada organisasi politik. Namun, kantor KPA
di Banda Aceh menjadi pusat pertemuan para panglima ketika
mereka mengunjungi Banda Aceh. Kantor itu juga menyediakan
ruangan untuk menerima kunjungan donor dan pihak lainnya
yang terlibat dengan KPA.20 Pada saat yang sama, kantor KPA di
Banda Aceh juga berfungsi sebagai ruang bagi aktivitas dan diskusi
politik antara tokoh-tokoh penting gerakan. Menjelang Pilkada,
KPA akhirnya menonjol sebagai suatu unit yang mengkoordinasi
para bekas pimpinan militer dan anggota pasukannya, dan bukan
diperuntukkan bagi para politisi. Selanjutnya, KPA menjaga gerakan
agar tetap bersatu, sembari mempertahankan sistem patronase dan
hubungan antara bekas pejuang di lapangan dengan para panglima
wilayahnya.
Sebagai organisasi politik, Majelis semula ditujukan sebagai
unit politik GAM, yang terdiri atas tokoh-tokoh terkemuka, seperti
Zakaria Saman, Muhammad Usman Lamphu Awe, Muzakir Manaf,
‘perdana menteri’ Malik Mahmud, dan ‘menteri luar negeri’ Zaini
Abdullah. Perpecahan yang terlihat jelas ketika itu, terjadi antara
kelompok pimpinan muda yang berperang di Aceh dan para tokoh
kelompok tua yang tinggal di Swedia selama masa konflik (ICG
2006). Selama berbulan-bulan menjelang Pilkada, perpecahan dalam
tubuh GAM terjadi antara kubu calon-calon yang didukung oleh
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 335
tokoh-tokoh terkemuka di Majelis, seperti Humam Hamid dan
Hasbi Abdullah, dan kubu calon yang didukung para bekas
pemimpin militer di KPA, yakni Irwandi Yusuf dan Muhammad
Nazar. Humam Hamid tidak maju sebagai calon independen,
namun akhirnya dicalonkan PPP, bersama saudara Zaini, yaitu
Hasbi Abdullah. Dicalonkannya pasangan ini oleh Majelis
merupakan buah dari politicking internal, yang menyatakan
pencalonan bekas anggota GAM dengan mengusung bendera GAM
masih terlalu prematur. Anggapan ini berdasarkan asumsi bahwa
pencalonan itu kelak akan merusak proses transisi GAM menuju
partai politik. Tentu saja, keputusan tersebut tidak strategis, sebab
perselisihan internal itu bisa saja memburuk di kemudian hari.
Pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar muncul sebagai
representasi proses transisi GAM yang sukses: dari gerakan
perlawanan militan menjadi gerakan politik yang tidak menggunakan kekerasan. Sebelumnya, Irwandi adalah ahli strategi dan
propaganda GAM, sedangkan Nazar adalah ketua SIRA, tokoh
publik yang terkenal sejak masa mobilisasi rakyat pada 1999 dan
2000. Pasangan Irwandi-Nazar memenangkan mayoritas 38% suara
dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan
pasangan Hamid-Hasbi menduduki posisi kedua dengan meraih
17% suara (ICG 2007a). Pasangan Irwandi-Nazar memperoleh
dukungan dari para panglima yang tergabung dalam KPA. Sikap
ini cukup mengejutkan, mengingat tradisi kesetiaan kepada para
pimpinan GAM di Swedia. Selain itu, para panglima di KPA
menaruh kepercayaan yang amat besar kepada Irwandi sebagai
salah satu komandan GAM yang tumbuh besar di Aceh. Sedangkan
Nazar merupakan tokoh yang familiar bagi mereka, ketika GAM
mengalami masa-masa kritis. Tak dapat dipungkiri, mayoritas
anggota GAM yang bergabung pada periode 1998-1999 dengan
orientasi untuk meraih kemerdekaan, dipeolopori oleh kepimimpinan GAM di tingkat lokal. Mereka bukanlah para veteran yang
336 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
keras hati, melainkan para pemuda yang berharap Aceh segera
meraih kemerdekaan. Menghadapi ketegangan internal yang kian
serius, mereka tetap setia kepada para panglima. Kelompok
signifikan di dalam KPA inilah yang secara perorangan kemudian
mendukung pasangan Irwandi dan Nazar.
Alhasil, perpecahan internal gerakan perlawanan ini berubah
menjadi ajang perebutan kekuasaan individu antara dua kubu dalam
GAM. Perpecahan itu juga mencerminkan terjadinya krisis, yang
lebih berkaitan dengan ideologi dan dimensi struktural dari suatu
gerakan dalam masa transisi, serta tengah mengalami pergulatan
untuk menemukan pijakan kokoh di kerangka politik yang baru.
Beberapa bulan pasca penandatanganan MoU, para panglima GAM
mengungkapkan kepuasannya atas apa yang mereka peroleh selama
masa damai. Mereka paham bahwa dengan memiliki kesempatan
untuk bersaing dalam pemilu, mereka dapat mempertahankan posisi
yang signifikan dalam masyarakat Aceh. ‘Kami sedang belajar
politik,’ begitulah kata-kata yang acap terdengar. Salah seorang
panglima dengan penuh semangat memaparkan, ‘Kini parlemen
adalah arena pertarungan kami, kami sekarang belajar politik agar
kami dapat berjuang untuk rakyat dari dalam’.21 Narasi demokrasi
dan kisah-kisah kebesaran Aceh di masa lalu, berulangkali
diucapkan secara bersamaan.
Di samping itu, para calon GAM memperoleh kemenangan di
8 kabupaten dari 22 kabupaten dan kota di seluruh penjuru Aceh.
Daerah kemenangan itu sebagian besar adalah wilayah-wilayah
pedesaan, yang menjadi basis perlawanan terkuat di masa konflik.
Sulit menguraikan seluruh faktor yang menentukan keberhasilan
para kandidat GAM satu persatu. Namun, dimensi terpenting
adalah terjadinya perubahan fokus: dari pelaksanaan ideologi
nasionalis menuju penyampaian isu-isu tentang kepentingan
publik, yang juga memuat janji akan pelaksanaan demokrasi.
Faktor kedua adalah anggapan yang menekankan bahwa para calon
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 337
GAM merupakan satu-satunya kandidat, yang dapat menjamin
perdamaian abadi di Aceh. Di sisi lain, para kandidat GAM itu juga
mampu memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindak
korupsi di pemerintah daerah. Mereka berjanji bahwa korupsi
adalah hal pertama yang akan diberantas jika mereka berkuasa kelak
(Aspinall 2008, ICG 2007a).
Kendati elemen-elemen tersebut menandai reformasi dalam
tubuh GAM, namun terjadi kesenjangan yang besar antara janji
kampanye demi mendulang suara dan pelaksanaan kebijakan.
Memperhatikan jalur yang ditempuh GAM, terdapat faktor lain
yang lebih mengancam dan problematis. Faktor itu tertanam di
dalam sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan di Aceh.
Khususnya, sistem patronase lokal yang dikembangkan para
panglima GAM. Sistem tersebut mungkin tak begitu tampak dalam
upaya mobilisasi suara selama kampanye Pilkada 2006, dan tak
sejelas ketika menjadi struktur yang paralel dengan struktur
pemerintahan di Aceh semasa konflik.
Pasca 1998, struktur-struktur itu memfasilitasi transformasi
GAM dalam dua isu: isu tentang agenda reformasi suatu negara
dan isu tentang ideologi nasionalisme yang militan dan perlawanan. Isu pertama difasilitasi oleh perluasan basis politik,
sementara isu kedua difasilitasi melalui perlawanan bersenjata yang
terus berlanjut. Yang terlahir bersamaan dengan jatuhnya Soeharto
adalah perbedaan signifikan antara gerakan pro-demokrasi
masyarakat perkotaan, yang kemudian mengembangkan aliansi
dengan berbagai kelompok dalam GAM; dan gerakan GAM di
pedesaan yang dimobilisasi melalui pemberian dukungan secara
tradisional dan menghegemoni.
Karena itu, transformasi GAM yang paling signifikan sebagai
kekuatan politik selayaknya ditinjau dari keberhasilan GAM
memposisikan dirinya sebagai kekuatan politik, yang melampaui
basis dukungan tradisionalnya. Transformasi GAM yang paling
338 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
signifikan itu turut ditunjang oleh ekspansi secara geografis dan
penguatan basis-basis kekuasan lokal para panglima GAM sebelum
proses perundingan Helsinki. Seperti yang dipaparkan sebelumnya,
‘struktur kesempatan’ kunci yang dimiliki GAM hingga 1998,
berasal dari luar Aceh. Pada 2005, basis utama kekuasaan mereka
berada di dalam wilayah Aceh. Perundingan damai dan terbukanya
ruang-ruang politik memberi peluang bagi kelompok pimpinan
yang baru untuk mengambil posisi dan membentuk hegemoni
politik di berbagai sub-distrik (kecamatan). Transformasi paling
mengejutkan adalah ketika GAM berusaha menggunakan agendaagenda sipil kerakyatan demi penegakan demokrasi dan hak asasi
manusia, kendati mereka tetap mengakar secara simultan di tingkat
lokal di Aceh.
Dalam konteks dualisme itulah, maka prospek demokratisasi
di Aceh terletak di tangan bekas kelompok perlawanan itu, dan
kemampuan mereka untuk mengikuti perubahan tatanan politik
di Aceh, serta upaya mereka meraih dukungan dari para konstituen
di Aceh. Memperhatikan perjuangan mereka untuk mempelajari
politik, mengorganisasi dan memobilisasi ulang, serta memanfaatkan kesempatan dalam kancah demokrasi, dapat dikatakan bahwa
GAM telah mencapai level tertentu dalam proses transformasi
menjadi suatu gerakan politik, sehingga tak lagi bergantung pada
mekanisme ekstra judisial, seperti pemaksaan, tindak kejahatan,
atau klientelisme. Namun, di saat bersamaan, peluang yang
nampaknya terjangkau oleh demokrasi dianggap sebagai ilusi dan
memunculkan ketakutan di kalangan bekas tentara GAM. Mereka
juga beranggapan bahwa upaya pencapaian tujuan melalui jalur
demokrasi itu juga terlalu beresiko, terutama ketika persaingan kian
meningkat dan ada kemungkinan GAM gagal meraih dukungan
yang lebih luas dari konstituen di Aceh pada pilkada mendatang.
Dalam konteks ini, maka akan terlalu beresiko bagi GAM, jika hanya
mengandalkan aliansi yang inklusif dan reformasi yang demokratis
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 339
sebagai program politik utama. Jelas pula bahwa peluang politik
untuk berkuasa kian mengerucut seiring dengan meningkatnya
ketegangan dan perpecahan dalam gerakan itu. Sebagai sebuah
gerakan pembaruan, GAM tengah berjuang mengatasi kegagalannya dalam mengajukan gagasan tentang reformasi di Aceh. Banyak
pimpinan GAM memilih beroperasi di wilayah yang nyaman bagi
mereka, dan tetap mengusung klientelisme serta mengulang-ulang
klaim ideologi mereka yang usang. Sayangnya, walaupun upaya
mendirikan partai politik akhirnya berhasil, namun berdirinya
partai politik itu hanya akan menjadi upaya untuk meniadakan
perbedaan, serta tidak memecahkan persoalan-persoalan kompleks
dalam pelaksanaan demokrasi di Aceh. Masa depan Aceh yang cerah
hanya bisa tercapai, jika bekas kelompok perlawanan itu menerima
status politik mereka sebagai salah satu kekuatan politik di tengah
berbagai kekuatan politik lainnya.
Postscript
Pendirian partai politik GAM, PA (Partai Aceh) dan kemenangannya dalam pemilu legislatif 2009 bisa ditengarai sebagai
transformasi gerakan perlawanan menjadi partai politik yang
sukses. Namun, keberhasilan itu hanyalah kemenangan parsial
bagi pengembangan demokrasi di Aceh. Selama berbulan-bulan
sebelum pendirian PA, tampak jelas, agenda reformasi yang inklusif
dan menjadi karakter sejumlah kelompok di dalam GAM, serta telah
pula mengangkat gerakan ini sebagai kekuatan potensial yang
demokratis sebelum dan selama perundingan Helsinki, akhirnya
mengalah dengan sistem patronase politik yang lebih mengakar
dan berkembang pada fase akhir konflik. Bentuk patronase politik
ini terutama tampak dari keadaan di dalam organisasi, dan aliansi
yang terjalin antar individu, serta iming-iming manfaat ekonomi
dan politik dalam perekrutan anggota PA. Keanggotaan di masa
lalu dan kedekatan dengan GAM menjadi kelebihan yang
340 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dibutuhkan bagi kemajuan bisnis di Aceh. Bahkan, ditemukan bukti
bahwa partai ini setidaknya telah menggantikan struktur elit
sebelumnya, yang memang mereka perjuangkan agar bisa
disingkirkan. Dalam hal aliansi reformasi, pada tahun pelaksanaan
Pemilu 2009, fokus PA adalah penguatan struktur KPA karena partai
itu khawatir, agenda politik yang lebih terbuka akan mengerdilkan
peranan KPA dan para bekas panglima GAM dalam kancah politik
di Aceh. Upaya ini akhrinya mengalienasi individu-individu proreformasi, baik yang berada di dalam, maupun yang memiliki
hubungan dekat dengan gerakan tersebut. Pemaparan yang lebih
mendetil mengenai dinamika kekuasaan yang tertanam di Aceh
layak memperoleh perhatian lebih lanjut. Pasalnya, dinamika
tersebut akan memberi gambaran lebih mendalam tentang dinamika
politik lokal di Aceh dan Indonesia, serta tentang jalur yang harus
ditempuh dalam upaya transformasi gerakan perlawanan bersenjata
menjadi partai politik. Analisis lebih mendalam tentang dinamika
Pemilu dan akibat yang muncul dari pemilu tersebut, akan dibahas
dalam bab terakhir buku ini.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 341
(Catatan Akhir)
1
Sebagai perspektif perbandingan, Renamo di Mozambique tak
pernah memenangkan suara mayoritas, tapi dalam sistem
pemerintah yang menganut asas mayoritas, posisi mereka
setidaknya aman sebagai ‘oposisi yang terlembaga.’ (Manning
2008). FMNL di El Savador bertahan sebagai partai politik kecil
tetapi tetap diperhitungkan dalam lembaga legislatif El Savador
selama satu dekade pertama masa damai. Partai kecil ini kemudian
menjadi partai terbesar di lembaga legislatif sejak 2000 (Wade
2008: 33).
2
Tipologi ini dibuat untuk mengkritik gerakan-gerakan perlawanan
bersenjata di Afrika, dengan menyorot struktur dan sifat dasar
sejumlah gerakan yang terlibat dalam konflik bersenjata di
berbagai penjuru benua itu. Tipologi itu digunakan sebagai alat
untuk membedakan masing-masing gerakan gerilya, dan
menciptakan basis untuk perbandingan (Clapham 1998 dan 2007).
3
Peran Islam sebagai bagian dari fondasi ideologi GAM dibicarakan
panjang lebar di literatur lain, contohnya, lihat Aspinall (akan
diterbitkan 2008) dan Schultze (2003). Meskipun agama
memainkan peran penting dalam tataran ideologi, namun
penggunaan agama itu tidak menunjukkan adanya garis pemisah
dan struktur mobilisasi serupa, yang lazim dijumpai dalam
konflik komunal di wilayah lainnya di Nusantara, atau dalam
gerakan perlawanan serupa, seperti yang terjadi di Thailand
Selatan dan Filipina.
4
Faksi-faksi ideologi dan politik berkembang selama masa konflik,
yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Namun, secara
keseluruhan, munculnya faksi-faksi tersebut tidak mengakibatkan
perpecahan yang signifikan, atau melahirkan kelompok bersenjata
baru, seperti yang lazim terjadi di berbagai daerah konflik di dunia.
5
Perpekstif ini secara umum diilhami literatur tradisional tentang
nasionalisme dan mobilisasi kelompok nasionalis, dan secara
khusus, dari pemaparan Stokke dan Ryntveit tentang keterbatasan
perspektif tersebut dalam memahami nasionalisme etnis Tamil di
Srilanka (2000)
6
Disarikan dari Deklarasi Kemerdekaan Hasan di Tiro pada 1976,
342 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
7
8
9
10
11
12
13
14
15
yang dikutip dalam Aspinall (2008) hal.7
Untuk memahami sejarah Aceh di masa lalu secara lebih mendetail,
lihat Reid (2006) “Colonial Transformation: Better Legacy” dan Sulaiman
(2006) “From Autonomy to Periphery: A Critical Evaluation of the Acehnesse
Nationalist Movement.”
Untuk analisis mendalam tentang perlawanan Darul Islam: asal
mula, perkembangan, dan perannya dalam membentuk identitas
orang Aceh, lihat Sulaiman 2006, Morris 1983, Bertrand 2004, dan
Aspinall (2007). Alasan dilancarkannya perlawanan itu bukanlah
cikal bakal perlawanan GAM, melainkan pertikaian tentang peran
Islam di Indonesia, sebagai negara yang baru terbebas dari
penjajahan.
Berdasarkan percakapan pribadi dan wawancara formal dengan
para bekas tentara GAM, baik pimpinan maupun prajurit
bawahan, pada 2006 hingga 2008, penulis mencatat, alur narasi
dan alasan ideologis perlawanan di Aceh selalu mirip bentuk
kalimat dan kata-katanya, serta berdasarkan naskah politik dan
rumusan ideologi yang ditulis pendiri GAM, Hasan di Tiro.
Selama Perang Aceh dan perlawanan Darul Islam pada 1950-an,
lihat juga Reid 1979 untuk pembahasan yang lebih mendetail.
Isu etnis mengemuka ketika terjadi serangan terhadap
transmigran asal Jawa beberapa tahun-tahun belakangan.
Namun, tak ada bukti bahwa penggunaan isu itu merupakan pola
mobilisasi yang sistematis.
Pandangan ini diakui beberapa pimpinan dan panglima GAM
melalui wawancara yang dilakukan setelah tahun 2006.
Proses dalam upaya mengangkat isu perlawanan ke level
internasional itu telah didokumentasikan secara panjang lebar,
misalnya oleh Schultze 2003 dan Aspinall 2005 dan 2008.
Selain jaringan pelatihan Libya pada 1980-an, Irwandi Yusuf
sempat berada di Amerika Latin untuk mempelajari Siasat Perang
Gerilya pada era 1990-an. Banyak dari ketrampilannya itu yang
terbukti sangat signifikan dalam pembentukan perang psikologis
(psy-warfare) di Aceh dan ekspansi GAM selama periode 1998-2003,
yang akan dipaparkan lebih lanjut berikut ini.
Hal ini diungkapkan oleh beberapa panglima GAM yang
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 343
16
17
18
19
20
21
diwawancarai, serta disinggung pula oleh Aspinall (2008) dan
Schultze (2004).
Untuk pembahasan yang mendalam tentang keterlibatan pihakpihak internasional di Aceh, lihat Baron, P. dan A. Burke (2008):
Supporting Peace in Aceh: Development agencies and International involvement.
Para pimpinan GAM di Swedia menyisihkan cukup banyak waktu
dan energi untuk memberi tahu para panglima daerah di Aceh
mengenai isi MoU, serta membujuk mereka agar bersedia
menyerahkan senjatanya. Para panglima mempertahankan
kesetiaan mereka pada para pimpinan di Swedia, dalam segala
hal yang berkaitan dengan perumusan agenda politik dan propaganda (komunikasi pribadi dengan Bachtiar Abdullah, yang
dikonfirmasi kembali melalui sejumlah wawancara dengan
beberapa komandan lapangan pada bulan Februari 2007).
Poin ini diungkapkan dan dikonfirmasi oleh beberapa tokoh kunci
di dalam GAM dan SIRA, selama pelaksanaan rangkaian
wawancara di Banda Aceh pada Agustus 2006.
Masalah reintegrasi bekas tentara GAM masih menjadi salah satu
tantangan politik paling penting di Aceh. Untuk pembahasan lebih
lanjut, lihat misalnya Baron, P. dan A. Burke (2008): Supporting Peace
in Aceh: Development agencies and International involvement.
Wawancara pribadi dengan para panglima GAM dan anggotaanggota KPA. Isu ini juga telah dikonfirmasi melalui korespondensi
pribadi (anonim) dengan staf Internasional IOM.
Wawancara dengan panglima GAM di Banda Aceh, 6 Agustus
2006.
344 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Aspinall, E. 2008. Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Manuskrip akan diterbitkan di Standford University
Press Juni 2009.
Aspinall, E. 2007. From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. Dalam Nations and Nationalism 13. 2. 145-263.
Aspinall, E. 2005. The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for
Peace in Aceh? Policy Studies 20. Washington D. C: The EastWest Center Washington.
Aspinall, E., 2002. “Sovereignty, the Successor State, and Universal Human Rights: History and the International Structuring
of Acehnese Nationalism” dalam Indonesia 73. 1-24 April.
Aspinall, E. dan H. Crouch. 2003. The Aceh Peace Process: Why it
failed. East West Center, Washington.
Barron, P. dan Burke, A. 2008. “Supporting Peace in Aceh: Development Agendas and International Involvement, Policy Studies 47, Washington: East-West Center.
Berdal, M. dan Malone, D. 2000. Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Boulder: Lynne and Rienner Publisher.
Berdal, M. 2003. “ How New and New Wars? Global Ecnomic
Change and the Study of Civil War, dalam Global Governance 9
(4). Hal. 477-502.
Berdal, M. 2005. “Beyond Greed and Grievance and Not Too Soon”
dalam Review of International Studies 31 (4), hal. 687-698.
Bÿås, M. dan K. Dunn (eds.). 2007. African Guerrillass: Raging Against
the Machine. London: Lynne and Rienner Publisher.
Clapham, C. 1998. African Guerrillas. Oxford: James Currey.
Clapham, C. 2007. African Guerrillas Revisited, dalam Bÿås, M. et.
AI. African Guerrillas: Raging Against the Machine. London: Lynne
and Rienner Publisher.
Collier, D. dan Levitsky, S. 1997. Democracy with adjectives: Conceptual innovation in Comparative research. World Politics 49
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 345
(3):430-451.
De Zeeuw, J. (ed.). 2008. From Soldiers to Politicians: Transforming Rebel
Movements After Civil War. Boulder/ London: Lynne and Rienner
Publisher.
Di Tiro, Hasan. 1958. Demokrasi untuk Indonesia. Cetakan ulang 1999,
Jakarta: Teplok Press.
HRW (Human Rights Watch). 2003. Aceh Under Martial Law. Inside
the Secret War. Indonesia Report 2003.
ICG. 2007a. Indonesia: How GAM Won in Aceh. International Crisis
Group. Asia Briefing No 61. Jakarta/ Brussels. 22 Maret.
ICG. 2007b. Aceh: Post-Conflict Complications. International Crisis
Group. Asia Report No 139. Jakarta/ Brussels. 4 Oktober.
ICG. 2006. Aceh’s Local Elections: The Role of the Free Aceh Movement
(GAM). International Crisis Group. Asia Briefing No 57.
Jakarta/ Brussels. 29 November.
ICG. 2001. Why Military Force Won’t Bring Lasting Peace. International
Crisis Group,.Asia Report. Jakarta/ Brussels
Jarstad, A. & Sisk, T. (eds.). 2008. From War to Democracy: Dilemmas
in Peacebuilding. Cambridge: Cambridge University Press.
Keen, D. 2000. “Incentives and Disincentives for Violence. Dalam
Berdal, M. dan Malone, D (eds.) Greed and Grievance: Economic
Agendas in Civil Wars. Boulder: Lynne and Rienner Publisher.
Kell, T. 1995. The Roots of the Aceh Rebellion: Cornell Modern Indonesia Project
Kingsbury, D. dan L. McCulloch. 2006. Military Business in Aceh,
dalam Reid, A. (ed.), 2006. Verandah of Violence: The Background
to the Aceh Problem. Singapore: Singapore University Press.
Kingsbury, D. 2006b. Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki
Peace Process. Jakarta: Equinox Publishing.
Kovacs, M. S. 2008. “When rebels change their stripes: armed insurgents in post-war politics” dalam Jarstad, A. & Sisk, T. (eds.).
From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding. Cambridge:
346 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Cambridge University Press.
Manning, C. 2008. “Mozambique: RENAMO’s Electoral Success”
dalam De Zeeuw, J. (ed.) from Soldiers to Politicians: Transforming
Rebel Movements After Civil War. Boulder/ London: Lynne and
Rienner Publisher.
McCulloch, L. 2003. Greed: The Silent force of the conflict in Aceh: http:/
www.preventconfilct.org/ portal/ main/ greed. pdf
McGibbon, R. 2006. “Local Leadership and the Aceh Conflict” dalam
Reid, A. (ed.). Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem. Singapore:Singapore University Press.
Miller, M. A. 2004. The Nanggroe Aceh Darussalam Law: A Serious
Response to Acehnese Separatism?. dalam Asian Ethnicity, 5 (3).
Miller, M.A. 2006. What’s Special About Special Autonomy in Aceh?.
dalam Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem.
Singapore:Singapore University Press.
Morris, E. E. 1983. Islam and Politics in Aceh: A Study of CenterPeriphery Relations in Indonesia. Disertasi PhD. Ithaca: Cornell
University.
Nessen, W. 2005. Why not independence? Inside Indonesia. 81. JanuariMaret.
Nessen, W. 2006. Sentiments Made Visible: The Rise and Reason of
Aceh’s National Liberation Movement, dalam Reid, A. (ed.)
Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem. Singapore:
Singapore University Press.
Reid, A. (ed.). 2006. Verandah of Violence: the Background to the Aceh
Problem.Singapore: Singapore University Press.
Reid, A. 2004. An Indonesian Frontier: Acehnese and other Histories of
Sumatra. Singapore: Singapore University Press.
Robinson, G. 1998. Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in
New Order Aceh: Indonesia 66. hal. 127-156
Schultze, K. 2006. Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy
and the Aceh Conflict, Oktober 1976-Mei 2004, dalam Reid, A.
DARI PERLAWANAN BERSENJATA MENUJU PARTISIPASI POLITIK 347
(ed.) Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem.
Singapore: Singapore University Press.
Schultze, K. 2004. The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization. Washington: East-West Center.
Schultze, K. 2003. The Struggle for and independent Aceh: The Ideology, Capacity, and Strategy of GAM. dalam Studies in Conflict
and Terrorism 26(4).
Siegel, J. 2000 dan 1969. The Rope of God. Ann Arbor: University of
Michigan Press.
Smith, A. L. 2004. “East Timor: Elections in the World’s Newest
Nation” dalam Journal of Democracy 15 (2).
Stokke, K dan Ryntveit, A.K. 2000. The Struggle for Tamil Eelam in
Sri Lanka. Growth and Change. 31. hal. 285-304.
Sukma, R. 2004. Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and
Lessons. Washington D.C: East West Center.
Sulaiman, M. Isa. 2006. From Autonomy to Periphery: A Critical
Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement. dalam Reid,
A. (ed.) Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem.
Singapore: Singapore University Press.
Wade, C. 2008. “El Salvador: The Success of the FMLN” dalam De
Zeeuw, J. (ed.) From Soldiers to Politicians: Transforming Armed
Rebel Movements After Civil War. Boulder/ London: Lynne
Rienner Publishers.
Weinstein, J. 2006. Inside rebellion: The Politics of Insurgent Violence.
Stanford: Stanford University Press.
348 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
349
6
P EMILIHAN K EP
ALA D AERAH
EPALA
DI
A CEH
ISAI Aceh Research Group1
Ketua tim peneliti Stanley Adi Prasetyo;
Supervisor dan penyunting akhir Olle Törnquist
bersama Teresa Birks
i
Pendahuluan
Pada Desember 2006, untuk pertama kalinya,
diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)
tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara langsung
di Aceh. Penyelenggaraan pilkada tersebut merupakan perwujudan
kerangka baru pelaksanaan demokratisasi, yang dirancang untuk
mendukung dan menerapkan kesepakatan damai Helsinki. Bertolak
belakang dengan pelaksanaan pilkada di Indonesia pada umumnya,
peraturan pemilu yang baru di Aceh membolehkan calon-calon
independen untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan. Pengajuan
kandidat independent itu kemudian menjadi preseden, yang segera
diikuti provinsi-provinsi lainnya. Di sisi lain, Pilkada 2006
merupakan ujian pertama bagi transisi dan reformasi poilitik di
Aceh setelah konflik bersenjata selama beberapa dekade.
350 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Kajian-kajian konvensional tentang proses demokratisasi
umumnya menekankan pada pembentukan berbagai prosedur dan
lembaga, seperti penyelenggaraan pemilu yang bebas, sebagai
indikator utama pelaksanaan demokrasi. Namun, perhatian pada
isu-isu kontekstual ternyata masih minim. Isu-isu tersebut, antara
lain, pada tahap apakah proses demokrasi itu terjadi dan bagaimana
aktor-aktor politik beradaptasi dan bertransformasi di dalam bingkai
pelaksanaan prosedur dan kerangka kelembagaan yang baru
tersebut. Karena itu, dengan mencermati para kandidat dan hasilhasil pilkada, kajian ini akan fokus pada upaya aktor-aktor kunci
menanggapi peluang-peluang baru yang demokratis dan terwujud
dalam pelaksanaan pilkada provinsi dan kabupaten/kota. Secara
khusus, terdapat tiga isu yang memerlukan kajian lebih mendalam.
Pertama, dinamika internal kelompok-kelompok politik dan para
pendukungnya dalam pencalonan untuk pilkada. Kedua, berbagai
isu, program, dan kebijakan yang mereka prioritaskan. Isu ini juga
mencakup pemahaman mereka tentang persoalan dalam proses
rekonstruksi pasca konflik dan pasca tsunami, serta reintegrasi bekas
tentara GAM dan korban konflik; dan ketiga, metode mobilisasi
dukungan yang digunakan para aktor politik itu.
Pada penelitian ini, aktor-aktor politik di Aceh dikategorisasikan menjadi tiga kelompok: (1) mereka yang tumbuh dan
berkembang dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau mendukung
tujuan-tujuan GAM; (2) kelompok-kelompok dominan dalam
politik Indonesia secara keseluruhan, termasuk partai-partai politik
nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan berbagai kelompok
milisi; (3) organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang didirikan
kalangan mahasiswa dan intelektual.
Data yang tersaji di sini merupakan hasil penelitian lapangan
dan tinjauan berbagai literatur yang relevan. Para peneliti melakukan
wawancara mendalam dengan para informan kunci dari partai-partai
politik, GAM, aktivis organisasi non-pemerintah (Ornop/NGO),
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 351
kalangan akademisi, wartawan, dan pengamat politik di Aceh. Selain
dibantu oleh mitra-mitra ISAI dan Demos, para informan juga dipilih
melalui proses bertahap, misalnya, dengan menanyakan pada setiap
informan, siapa yang bisa menjadi sumber informasi terbaik
berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan kunci disiapkan terlebih dulu,
kemudian diperluas selama wawancara dan diskusi. Sedangkan
tinjauan literatur dilakukan dengan menganalisis aneka suratkabar,
majalah, dokumen, dan artikel yang relevan.
Pemilihan kepala daerah—Sebuah tinjauan singkat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebelumnya
dikenal sebagai Daerah Istimewa (DI) Aceh. Nama itu berubah
setelah pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus oleh
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 9
Agustus 2001.
Pilkada langsung pertama diselenggarakan di Aceh pada 1
Desember 2006. Pelaksanaan pilkada ini mencerminkan salah satu
poin penting yang diamanatkan MoU Helsinki, dan telah terwujud
secara hukum melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh
(UUPA).2 Pilkada langsung diselenggarakan untuk memilih kepala
daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan, seperti yang telah
dikemukakan di atas, pilkada Aceh merupakan pemilihan yang
inovatif, karena diperbolehkannya partisipasi para kandidat
independen. Artinya, para pemimpin di tingkat lokal, yang tak
berafiliasi dengan partai-partai politik nasional, dapat mencalonkan
diri tanpa harus membentuk partai politik lokal—yang akan
membutuhkan lebih banyak waktu. Berbagai inovasi di Aceh itu
bahkan menjadi preseden bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah
selanjutnya di daerah lainnya di Indonesia, sehingga pada 2007,
Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pencalonan kandidat
independen diperbolehkan dalam setiap pelaksanaan pilkada di
seluruh provinsi.3
352 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Profil Pilkada
Pilkada di Aceh diselenggarakan di empat kota dan tujuh belas
kabupaten. Namun, hanya 15 pilkada tingkat kabupaten, yang
diselenggarakan pada Desember 2006, karena periode jabatan para
bupati di Kabupaten Bireuen dan Aceh Selatan ketika itu, belum
berakhir. Pilkada di dua kabupaten tersebut, masing-masing baru
dilaksanakan pada 2007 dan awal 2008. Hingga Juli 2006, sekitar
94% calon pemilih telah mendaftarkan diri dan partisipasi pemilih
pun cukup besar jumlahnya. Menurut data-data yang disajikan
pada Tabel 6.1 di bawah ini, jumlah suara sah mencapai 65% dari
total jumlah penduduk di Aceh.
Peta Kabupaten dan Kota di Aceh
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 353
Tabel 6.1 Suara dan partisipasi pemilih
NO
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
PEMILIH
TPS
PARTISIPASI
PEMILIH
1
Banda Aceh
115.633
252
56,65%
2
Sabang
19.303
60
75,91%
3
Aceh Besar
194.164
660
76,12%
4
Pidie
314.769
995
76,22%
5
Bireuen
239.241
685
80,95%
6
Bener Meriah
73.133
260
83,61%
7
Aceh Tengah
103.949
380
84,54%
8
Aceh Utara
395.652
1.034
79,44%
9
Lhokseumawe
98.935
214
67,29%
10
Aceh Timur
201.892
650
72,25%
11
Langsa
88.236
210
64,21%
12
Aceh Tamiang
145.837
431
65,60%
13
Aceh Jaya
44.183
182
78,08%
14
Aceh Barat
106.360
461
77,49%
15
Nagan Raya
84.968
265
84,62%
16
Aceh Barat Daya
74.204
198
80,83%
17
Aceh Selatan
126.929
349
70,91%
18
Aceh Singkil
86.658
300
76,30%
19
Aceh Tenggara
114.880
492
78,37%
20
Gayo Lues
46.681
197
87,85%
21
Simeulue
47.301
196
86,70%
JUMLAH
(65% jumlah
penduduk)
2.632.935
Sumber: KIP-Aceh
8.471
76,38%
354 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Komisi Independen Pemilihan
Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP-Aceh)—bagian dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU)—didirikan dan bertanggungjawab
untuk mengatur jalannya pilkada.4 Sebuah partai politik (atau
koalisi partai) yang berminat mengajukan calon untuk pilkada
gubernur harus menguasai minimal 15% kursi di DPRD
(berdasarkan hasil pemilu sebelumnya). Persyaratan itu hanya bisa
dipenuhi oleh Partai Golkar saja, sehingga partai-partai politik
nasional lainnya harus menggabungkan suara yang mereka
peroleh, agar dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Selain itu,
kelompok-kelompok politik baru pun berpeluang untuk
berpartisipasi melalui jalur kandidat independen. Syaratnya, para
kandidat independen harus mengumpulkan bukti tanda tangan
dukungan, dari setidaknya 3% dari jumlah penduduk Aceh (yang
telah berusia lebih dari 17 tahun, atau telah menikah), atau minimal harus mencapai 120.948 orang (UUPA, pasal 68, ayat 1).
Distribusi dukungan secara geografis juga merupakan kriteria.
Calon independen harus mampu menunjukkan adanya dukungan,
minimal di 50% kabupaten/kota dan 50% kecamatan (UUPA, Pasal
68, ayat 1).
Alhasil, pilkada di Aceh menciptakan rekor sebagai pilkada
dengan jumlah calon terbanyak sejak pilkada langsung diperkenalkan di Indonesia. Pilkada dilaksanakan secara bersamaan untuk
memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota
(kecuali pemilihan bupati Bireuen dan Aceh Selatan seperti telah
disebutkan di atas). Pilkada gubernur diikuti oleh 8 pasangan calon,
sedangkan 141 pasangan calon maju dalam pilkada kabupaten/kota
(Tabel 6.2 dan Tabel 6.5).
Pilkada gubernur
Dari delapan pasangan calon yang berpartisipasi, lima
pasangan di antaranya diajukan oleh partai-partai politik, sedang-
355
kan tiga pasangan lainnya maju sebagai calon independen.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu adalah sebagai
berikut: (Lihat Tabel 6.2).
Dua pasangan, yaitu Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria (Golkar,
PDIP, PKPI) dan Azwar Abubakar-Nasir Djamil (PAN, PKS)
merupakan tokoh-tokoh politik berpengaruh di kalangan elit politik
lokal di Aceh. Malik Raden (Golkar) meraih suara terbanyak dalam
Pemilu 2004 (Kompas 2004), sedangkan Sayed Fuad Zakaria pernah
menjabat sebagai Ketua Partai Golkar di Aceh, dan mewakili Aceh
di DPR, serta menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Aceh. Azwar
Abubakar5 (PAN, PKS) adalah mantan Wakil Gubernur Aceh, yang
ditunjuk sebagai Pelaksana tugas Gubernur setelah Gubernur
Abdullah Puteh dipenjara gara-gara korupsi6, sedangkan Nasir
Djamil adalah anggora DPRD Aceh (Kompas 2006).
Ghazali Abbas (calon independen) dan Iskandar Hoesin (PBB,
dan gabungan partai politik lainnya) juga bagian dari struktur politik
formal yang ada. Hoesin adalah mantan Kepala Kantor Dinas
Transmigrasi di Aceh, yang baru saja menduduki jabatan sebagai
Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan di Kementerian
Hukum dan Has Asasi Manusia. Sedangkan Ghazali Abbas adalah
anggota DPR dan dikenal vokal membela korban kekerasan di Aceh.7
356 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 6.2 Pasangan calon gubernur
NO
CALON: GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR
PARTAI POLITIK/KELOMPOK KOALISI
1
Iskandar Hoesin-Saleh A
Manaf
Partai Bulan Bintang/PBB,i Partai Persatuan Demokrasi
Kebangsaan/PPDK, Partai Merdeka, Partai Patriot
Pancasila, Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme,
Partai Persatuan Daerah/PPD, Partai Buruh Sosial
Demokrat/PBSD, Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB
2
Malik Raden-Sayed Fuad
Zakaria
Partai Golkar,ii Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan/PDI-Piii, Partai Demokrat/PD, dan Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPIiv
3
Letnan Jendral (purn)
Tamlicha Ali-Harmen
Nuriqman
Partai Bintang Reformasi/PBRv, Partai Persatuan
Nahdlatul Ummah Indonesia/PPNUI, Partai Kebangkitan
Bangsa/PKBvi
4
Humam Hamid-Hasbi
Abdullah
Partai Persatuan Pembangunan/PPPvii dan para
pemimpin konservatif GAM
Azwar Abubakar-Nasir Djamil
Partai Amanat Nasional/PANviii, Partai Keadilan
Sejahtera/PKSix
6
Mayor Jenderal (purn) Djali
Yusuf-Syauqas Rahmatillah
Independenx - dekat dengan Partai Demokrat/PD dan
mantan anggota tim keamanan Susilo Bambang
Yudhoyono dalam pilpres
7
Ghazali Abbas-Salahuddin
8
Irwandi Yusuf-Muhammad
Nazar
5
Independen-wakil PPP di DPR dan didukung juga , salah
satunya, oleh kelompok-kelompok pembela hak asasi
manusia
Independen, didukung oleh KPAxi dan SIRAxii
Baik Letnan Jenderal (purn) Tamlicha Ali, maupun Mayor
Jenderal (purn) Djali Yusuf merupakan mantan pejabat tinggi
militer. Namun, berbeda dengan Tamlicha Ali, yang tidak pernah
ditugaskan di Aceh, Djali Yusuf adalah bekas Panglima Kodam
Iskandar Muda di Aceh.
Humam Hamid, seorang mantan dosen di Universitas Syiah
Kuala, adalah putera seorang ulama Aceh terkemuka. Humam dan
saudaranya, Farhan Hamid—mantan anggota DPR dari PAN—
selalu berkecimpung dalam dunia politik. Humam diangkat sebagai
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh pada 1980an
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 357
dan sangat aktif di dunia organisasi non-pemerintah/NGO.
Dukungan Farhan untuk Humam tidak mewakili PAN, melainkan
merupakan dukungan dari keluarga dekat. Dinamika semacam itu
memang lazim terjadi dalam politik Indonesia. Walaupun terkadang
membingungkan, tapi begitulah kenyataannya.
Dari semua calon gubernur, hanya Hasbi Abdullah (yang
berpasangan dengan Humam Hamid) dan Irwandi YusufMuhammad Nazar yang memiliki hubungan dekat dengan GAM.
Hasbi adalah adik dari Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM
di Swedia. Irwandi Yusuf, sebelumnya bertugas sebagai pejabat
intelijen GAM di Jakarta. Walaupun kegiatan politiknya baru
dimulai pada era 2000an, Irwandi adalah salah satu anggota delegasi
GAM di Helsinki, dan wakil GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM),
sebuah badan yang bertanggung jawab bagi implementasi MoU.
Baik Hasbi maupun Irwandi pernah dipenjara akibat kegiatan
mereka. Hasbi dijatuhi hukuman 17 tahun penjara pada 1990, dan
dibebaskan setelah Soeharto jatuh. Sedangkan Irwandi ditangkap
pada 2003, tetapi berhasil melarikan diri dari penjara ketika tsunami 2004.
Muhammad Nazar, yang mendampingi Irwandi, merupakan
Ketua SIRA. Dilahirkan di Ulim Pidie pada 1973, dia menyelesaikan
pendidikannya di IAIN Ar-Raniry pada 1998. Di kampus itu, dia
juga mengajar sejak 1997 hingga 1999 dan mengorganisir kalangan
intelektual muda. Pada 1998, dia menjadi Ketua Organisasi Pemuda
Bulan Bintang, bagian dari Partai Bulan Bintang (PBB), di Aceh.
Pada 1999-2000, dia ditangkap dan dipenjarakan karena
keterlibatannya dalam kegiatan SIRA, yang memobilisasi ribuan
rakyat Aceh untuk menuntut referendum. Nazar sempat dipenjara
lagi dan baru dibebaskan pada 31 Agustus 2005, yang merupakan
salah satu pelaksanaan dari MoU Helsinki.20
358 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Prediksi-prediksi Pilkada
Dalam rangka memprediksi hasil Pilkada, sebagian besar
pengamat politik di Aceh menggunakan analisis yang berdasarkan
pada politik perkauman, atau pendekatan politik kelompok. Caranya,
fokus pada faktor-faktor seperti asal-usul sang kandidat, latar
belakang keluarga, kesetiaannya pada kalangan pemimpin tertentu,
dan reputasi pribadi.
Menjelang Pilkada, sejumlah lembaga survei termasuk International Foundation for Election System (IFES) dan Lingkaran Survei
Indonesia (LSI)21 membuat berbagai prediksi. IFES memperkirakan,
Pilkada gubernur akan berlangsung dalam dua putaran. Menurut
survei IFES, para kandidat akan kesulitan meraih lebih dari 25%
suara pada putaran pertama, sehingga dibutuhkan putaran kedua.
Hasil survei IFES berdasarkan pada jawaban 1.189 responden dari
seluruh kabupaten dan kota di Aceh, kecuali Sabang dan Simeulue.22
Manajer penelitian IFES, Rakesh Sharma, menyatakan dalam suatu
press release bahwa ‘dalam kondisi seperti sekarang ini, akan sangat
berat bagi para calon gubernur di Aceh untuk mengamankan 25%
suara, kecuali terjadi hal luar yang biasa pada masa kampanye,
sehingga mampu menarik para pemilih untuk mendukung calon
tertentu. Namun, kalaupun itu terjadi, tak mungkin mereka mampu
memenangkan lebih dari 26% suara.”23
Sementara itu, LSI memperkirakan, para kandidat yang memiliki
hubungan dekat dengan GAM akan kalah, sedangkan para calon
yang diusung partai-partai politik nasional, khususnya Golkar dan
PAN, kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang.24 Prediksi
LSI berdasarkan survei terhadap popularitas para calon, yang
melibatkan 500 peneliti lapangan, di sejumlah wilayah di Aceh.25
Karena itu, LSI kemudian memprediksi bahwa pasangan Azwar
Abubakar-Nasir Djamil (PAN, PKS) atau Malik Raden-Sayed Fuad
Zakaria (Golkar, PDIP, PPKI) lebih memiliki peluang untuk menang
daripada para kandidat yang terkait dengan GAM. Menurut analisis
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 359
LSI, ‘citra dan popularitas akan menjadi faktor penentu terbesar
dalam pilkada, dan bukan dukungan partai atau organisasiorganisasi lainnya.’ Merujuk pada hasil survei dari pilkada di daerah
lain, LSI menyimpulkan, ‘60% pemenang Pilkada adalah para calon
yang sedang atau pernah menjabat, dan tokoh-tokoh politik yang
populer memiliki peluang keberhasilan lebih besar.’26
Hasil Pilkada
Bertolakbelakang dengan sebagian besar prediksi, pilkada
gubernur Aceh justru didominasi oleh para kandidat yang memiliki
hubungan dengan GAM/KPA dan SIRA, yaitu pasangan IrwandiNazar, yang berhasil mendulang 38% suara. Namun, pasangan
Humam-Hasbi hanya memperoleh 16% suara, meskipun telah
memperoleh dukungan tidak resmi dari para pimpinan GAM di
Stockholm dan para simpatisan mereka di Aceh, serta juga dari
PPP. Para kandidat dari GAM itu meraih kemenangan terutama di
daerah-daerah yang pernah menjadi zona Daerah Operasi Militer
(DOM), sejak 1989 hingga 1999 (Aceh Utara, Aceh Timur, dan
Pidie). Kendati begitu, para pasangan kandidat dari GAM juga
memperoleh kemenangan di daerah lain, seperti Aceh Jaya, Aceh
Barat, Sabang, padahal GAM tiak pernah dominan di daerah-daerah
tersebut. Kemenangan itu mungkin mencerminkan betapa
tingginya keinginan masyarakat Aceh untuk berubah, khususnya
di Sabang. Pasangan kandidat yang dijagokan partai-partai politik
yang dominan, Malik Raden-Sayed Farid (Golkar, PDIP, PPKI)
hanya mampu memperoleh 13% suara, sedangkan Azwar-Nasir
(PAN, PKS) hanya mendapat 10% suara.
Selain menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap para
calon dari partai politik nasional, pilkada gubernur di Aceh juga
menunjukkan rendahnya popularitas para kandidat dengan latar
belakang militer. Tamlicha-Harmen dan Djali-Syauqas masingmasing hanya menduduki peringkat ketujuh dan kedelapan
360 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dengan perolehan suara kurang dari 4%. Untuk hasil pilkada
gubernur secara keseluruhan, lihat Tabel 6.3 berikut ini:
Tabel 6.3 Hasil pilkada gubernur
NO
1
2
3
4
5
PASANGAN CALON
Irwandi Yusuf dan Muhammad
Nazar1
(Independen, didukung KPA/SIRA)
Humam Hamid dan Hasbi Abdullah (PPP)
Malik Raden dan Syed Farid Zakaria
(Partai Golkar, PDIP, PD, dan PKPI)2
Azwar Abubakar dan Nasir Djamil
(PAN dan PKS)
Ghazali Abbas dan Salahuddin Alfata
(Independen, berbasis masyarakat sipil)
SUARA
PERSENTASE
768.754
38,20
334.484
16,62
281.174
13,97
213.566
10,61
156.978
7,8
6
Iskandar Hoesin dan Saleh Manaf (PBB)
111.553
5,54
7
Letjen (purn) Tamlicha Ali dan Tgk Harmen
Nuriqman (PBR, PPNUI, dan PKB)
80.327
3,99
8
Mayjen (purn) Djali Yusuf dan Syauqas
Rahmatillah (Independen, dekat dengan
Partai Demokrat)
65.543
3,26
JUMLAH SUARA
2.012.370
Sumber: KIP Aceh
Kemenangan telak Irwandi dan Nazar terlihat lebih jelas ketika
hasil perolehan suara dalam Pilkada dirinci berdasarkan setiap
kabupaten dan kota, seperti yang disajikan Tabel 6.4 di bawah ini.
Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan mereka tidak semata
diperoleh di wilayah basis GAM, tetapi juga di wilayah lain.
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 361
Tabel 6.4 Suara Irwandi-Nazar di tingkat kabupaten dan kota
NO
KABUPATEN/KOTA
HASIL
SUARA (%)
1
Aceh Besar
Irwandi/Nazar menang
30
2
Sabang
Irwandi/Nazar menang
41
3
Bireuen
Irwandi/Nazar menang
62
4
Aceh Utara
Irwandi/Nazar menang
61
5
Lhokseumawe
Irwandi/Nazar menang
40
6
Aceh Timur
Irwandi/Nazar menang
49
7
Aceh Tenggara
Irwandi/Nazar menang
41
8
Gayo Lues
Irwandi/Nazar menang
39
9
Aceh Selatan
Irwandi/Nazar menang
62
10
Aceh Barat Daya
Irwandi/Nazar menang
50
11
Simeuleu
Irwandi/Nazar menang
34
12
Nagan Raya
Irwandi/Nazar menang
32
13
Aceh Barat
Irwandi/Nazar menang
39
14
Aceh Jaya
Irwandi/Nazar menang
71
15
Langsa
Irwandi/Nazar menang
27
16
Banda Aceh
Irwandi kalah (Humam
Hamid menang dengan 22%
suara)
17
Pidie
Irwandi kalah (Humam
Hamid menang dengan 50%
suara)
18
Aceh Tamiang
Irwandi kalah (Malik Raden
menang dengan 20% suara)
19
Bener Meriah
Irwandi kalah (Malik Raden
menang dengan 33% suara)
17
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
20
Aceh Tengah
Irwandi kalah (Malik Raden
menang dengan 33% suara)
26
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
21
Singkil
Irwandi kalah (Malik Raden
menang dengan 33% suara)
19
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
Total persentase suara yang dimenangkan IrwandiNazar dan total suara
38,20
2.012.370 suara
Sumber: KIP-Aceh
15
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
16
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
19
(suara untuk
Irwandi/Nazar)
362 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Calon Kabupaten dan Kota
Walaupun hasil pasangan calon KPA/SIRA dalam pilkada
kabupaten dan kota pada 2006 tak sebanding dengan kesuksesan
pasangan gubernur Irwandi-Nazar, mereka tercatat memperoleh
sejumlah kemenangan yang signifikan. Pasangan-pasangan calon
KPA/SIRA menang di tujuh kabupaten dan kota. Enam pasangan
menang dalam satu putaran, dan satu pasangan harus melewati
putaran kedua. Kemenangan dalam satu putaran itu meliputi
Sabang, Aceh Jaya, Lhokseumawe, Pidie, Aceh Timur, dam Aceh
Utara. Keempat daerah yang disebut terakhir merupakan basis
utama GAM. Kemenangan pasangan KPA/SIRA melalui putaran
kedua adalah Ramli MS-Fuadri di Aceh Barat, yang hanya
memperoleh 24,6% suara pada putaran pertama. Tapi, pasangan
ini kemudian memperoleh kemenangan luar biasa pada putaran
kedua dengan meraup 76,2% suara. Pasangan kandidat KPA/SIRA
lainnya, Nurdin AR dan Busmadar Ismail, memenangkan pilkada
di Bireuen yang sempat tertunda Bireuenpada Juni 2007 dengan
62,3% suara. Nurdin merupakan bekas pimpinan GAM yang
dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 1990. Dia sempat pindah
ke Australia, beberapa waktu setelah dia dibebaskan. Sedangkan
Busmadar adalah mantan pegawai kecamatan yang dipecat, karena
keterlibatannya dengan GAM. Pasangan KPA/SIRA lain dalam
pelaksanaan pilkada Aceh Selatan (yang juga sempat tertunda),
yakni Husin Yusuf dan Daska Aziz, memperoleh kemenangan pula,
setelah melalui putaran kedua.
Hasil Pilkada di tingkat kabupaten dan kota mencerminkan
ketidaksukaan rakyat terhadap partai-partai politik nasional.
Golkar, walaupun maju sendiri, atau berkoalisi dengan partai-partai
lainnya, hanya mampu memperoleh lima kemenangan di tingkat
kabupaten dan kota—sebuah kemerosotan yang luar biasa karena
Golkar merupakan partai tersukses pada Pemilu 2004. Pasangan
calon dari PAN dan PKS, yang juga tampil bagus dalam Pemilu
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 363
2004, hanya mampu mendapatkan kemenangan di tiga kabupaten.
Sedangkan PPP, yang sebelumnya memiliki pengikut yang cukup
substansial di Aceh, juga tampak terseok-seok, karena hanya
mampu meraih posisi Walikota di Banda Aceh, kendati partai itu
juga turut dalam kemenangan koalisi di Gayo Lues.
Pilkada di tingkat kabupaten dan kota melibatkan kandidat
dari basis politik yang beragam, dalam jumlah yang sangat besar.
Gambaran kompleks tersebut dirangkum dalam Tabel 6.5 berikut ini:
Tabel 6.5 Hasil pilkada tingkat Kabupaten/Kota
Nama pasanganyang menang dalam satu putaran dicetak tebal.
Jika diselenggarakan dua putaran, nama dua pasangan dengan
pemilih terbanyak pada putaran pertama di cetak tebal, sedangkan
pemenang di putaran kedua bisa diketahui dari presentase suara.
2
1
NO
Sabang
Banda Aceh
KABUPATEN/KOTA
Independen (non KPA/SIRA)
Sayid Fadhil & Nursalis
Independen (non KPA/SIRA)
Partai Golkar
PAN
Independen (KPA/SIRA)
PPB, PDIP
H. Husaini & H. Suradji Yunus
M. Nasir & Tgk. Azhari
Munawar Liza Zainal & Islamuddin, ST
H. Hirwan Jack & Muhammad Husin Ali
Independen (non KPA/SIRA)
Muhammad Nur & Rusli Is
T. Zahirsyah & H.M. Amin Nyak Neh
(Kelompok masyarakat sipil
Mahjuddin
bersama SIRA/ KPA)
Independen
Muhammad Taufik Abda & Akhiruddin
H. Raihan Iskandar & Teuku Surya Darma PKS
Independen (non KPA/SIRA)
H. Bachtiar Nitura & Nasruddin Daud
Syech
Teuku Alaidinsyah & Anas Bidin Nyak
PAN, PPNUI, PBB, PPDIii, PSI
PPP, PBR, PD
Mawardi Nurdin & Illiza Sa’aduddin
Djamal
Golkar
BASIS POLITIKi
Sulaiman Abda & Saifuddin Ishaq
KANDIDAT
Tabel 6.5 Hasil pilkada tingkat Kabupaten/Kota
364 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
4
3
Langsa
Lhokseumawe
Independen (KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
Partai Patriot Pancasila, PBR, PPNU
Munir Usman & Suaidi Yahya
IH. Kasbani Kasim & Dahlan A. Rahman
H. T. A. Khalid, MM & Tgk. Mursyid Yahya
PPP, PKPB
PD, PKB, P. Merdeka, PPD, PNI
H. Syahril, & DR. H. Syafriruddin
Marhaenisme, PP Pancasila, PKPI
PAN
H. M. Jamil Hasan-Rahmadi Yahya S.
Usman
PDIP, PBB
Ali Basyah Tanjung & Tgk. Syech Muhajir
Golkar
Independen (non KPA/SIRA)
Ridwan Hanafiah & H Anwar Hasan
Zulkifli Zainon & Saifuddin Razali
M. Nasir & Nurdin M. Yasir
PPP, Golkar
H. Marzuki M. Amin & H. Fatani
PPD, PKS, PM, PD, PBB, PDIP, PKPI
PAN
H.T. Fachruddin & H. Armia Ibrahim
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 365
Aceh Besar
Pidie
Aceh Utara
5
6
7
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
H Zaini Zakaria Alwy & Mahdi
Zaini Aziz & H. Amiruddin Usman Daroy
PPP
Partai Golkar, PAN
Tarmizi A. Karim, & Tgk. H. Amirullah
Gazali Muhammad Syam & Terpiadi A.
Madjid
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
H. Bustami Usman & Tgk. Anwar Yusuf
Independen (KPA/SIRA)
Partai Golkar, Partai Pelopor2, PD
H. Abdullah Yahya & M. Yusuf Ishaq
Ilyas Al-Hamid & Syarifuddin
Independen (non KPA/SIRA)
Faisal Saifuddin & Tgk. Yusri Puteh
H. Azwir & Abdul Manaf
PBR, PBB
T. Khairul Basyar & Abdullah Daud
Poroh
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (KPA/SIRA)
Irwansyah & Tgk. Usman Muda
Tgk H. Gunawan Adnan & H. Abd. Salam
Golkar, PDIP, PKB
H. Rusli Muhammad & Muhammad Ali
PAN, PKS
PBB, PPI,1 PPNU-Demokrat
Sayuthi Is & T. Raden Sulaiman
H. Jalaluddin Harun & Darul Irfan
PKS
H. Mustanir & H. M. Ali Usman
Independen (KPA/SIRA)
PAN, PBR
Tgk H Bukhari Daud & Anwar Ahmad
Mirza Ismail & Nazir Adam
PPP
Independen (non KPA/SIRA)
Marhaenisme, PP Pancasila, PKPI
PD, PKB, P. Merdeka, PPD, PNI
Musa Bintang & H. Munir Aziz
Abdullah Gade & Zainal Abidin
H. Syahril, & DR. H. Syafriruddin
366 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Aceh Tengah
Aceh Timur
8
9
Golkar
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
PDK1, PNBK2, PKPB
Mahreje Wahab & H. Ibrahim Idris Gayo
H. Banta Cut & H. M. Amin. R
H Darma Tapa Gayo & Tgk. Mursyid
Abdul Mutholib Bantasyam & H.
Independen (non KPA/SIRA)
H. Mukhlis Gayo & Soewarno
PBR
Partai Golkar, PAN, PDIP, PKP. P.
Patriot, PBSD, PDK, PNBK, PNIM, P
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (memiliki hubungan
H. Zainal Abidin & H. Zubir Ali Basyah
H. Azman Usmanuddin & Heldiyansyah Z.
Mard
Amhar Abubakar & Syarifuddin S. Malem
Sulaiman Ismail GM & Zulkarnaini
dengan KPA)
PPP
H. Bahtiar Yusuf & Nurdin. AR
Bakar
Independen (KPA/SIRA)
Independen (KPA/SIRA)
Tgk. Ligadinsyah & Tgk. H Mude Hasan
Muslim Hasballah & Nasruddin Abu
PD
Syukur Kobath & Kurniadi Nurdin Sufie
Moeawiyah Sabdin
PBR, PAN, PKI, P Patriot Pancasi
Nasaruddin, H. & Djauhar Ali
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 367
11
10
Aceh Barat
Aceh Tenggara
Independen (non KPA/SIRA)
PAN, Partai Golkar
PD, PKB
Suwanto NG & Rosni Idham
H. Nasruddin & Syahbuddin
Ibnu Abbas & H. Amran Usman
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (KPA/SIRA)
Burhanuddin Mustafa & Chairuddin
Ramli, MS& Fuadi S. Si
PPD
P. Merdeka, PDIP, PKS, PNBK, PBSD,
PPNUI, PBB, P. P. Pancasila
Zulkarnaini & Tgk. Babussalam Oemar
H. Nyak Ali Umar & Tjut Suwarni
PPP, PBR
Daud Manaf & Sofyan. S. Sawang
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
Burhanuddin Yasin & Said Rasyidin
H. Iskandar & H. Chudri Yunus
Independen (non KPA/SIRA)
H. Darmansyah & Kasim Junaidi
Independen (non KPA/SIRA)
Muhammad Rido & Supri Yunus
Independen (non KPA/SIRA)
PKB and PDI-P
H. Hasanuddin & H. Syamsul Bahri
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
Tgk. Appan Husni, JS & H. Abdurrahim Sekedang
Gandhi Bangko & Rajadun Pagan
Independen (non KPA/SIRA)
H. Hasan Basri Selian & Tgk. Saribun Selian
H. Abustian & Djalidun Keruas
Partai Golkar
H. Armen Desky & H. M. Salim Fakhry
368 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Simeulue
Aceh Singkil
Aceh Barat Daya
12
13
14
PBB
Golkar, PPP, PDIP, PBR, PKPB,
Erly Hasyim & Saifuddin Samin
Darmili & Ibnu Aban GT. Ulma
Partai Golkar
PKP, PPP
Mawardi, & Sayuti Abas
H. Makmur Syah Putra & H. Khazali
Salmaza & H. Burhanuddin Berkat
PBB, PD
PKB, Partai Merdeka
Fakhruddin & Rajudin Suak
H. Sulaiman Adami & H. Munir H. Ubit
Akmal Ibrahim & Symsul Rizal
Independen (non KPA/SIRA)
TB. Herman, SE, MM & Tgk. Zulkifli Dalyan
Muhammad Ansar & Zulkifli
PKPI
PAN
H. Musfiari Haridhi & Ridwan Adami
Partai Golkar, PPNUI, PIB, PDIP, PKPI
PPP, PKS
H. Syahyuril & Harsoyo
T. Burhanuddin Sampe & RS. Darmansyah
PKB, PBB
PAN, P. P Pancasila
H. Aliamin Sambo & Amirtua Bancin
PBR, PDIP
Independen (non KPA/SIRA)
Mohd. Daud Syah & Hasdian Yasin Sarmadiah
H. Syafriadi Alias Oyon & Ramlan
Independen (non KPA/SIRA)
PD, PKPI
Fachri Kasim & Fajrian Hasan
PDK, PPIB1
Independen (non KPA/SIRA)
H. M. Sidiq Fahmi & H. Arya Udin
20,9
ke-2
15,1
16,0
21,9
ke-2
7,0
4,1
15,0
19,3
3,7
30,3
19,3
37,2
18,6
4,5
3,3
36,8
9,5
27,3
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 369
17
16
15
Nagan Raya
Aceh Jaya
Gayo Lues
Independen (KPA/SIRA)
PPNUI, PBR
PPP, PD
H. Azhar Muslem & Syech Marhaban
Partai Golkar, PP Pancasila, PBB
T. Zulkarnaini & M. Kasem Ibrahim
Said Mahdi & Achmad Sachuri
Independen (non KPA/SIRA)
Asmadi Syam & Ramli
H. Tripoli, MT & Fauzi
Independen (non KPA/SIRA)
T. Asfan & Ika Suhanas Adlim
Independen (non KPA/SIRA)
PAN, PDIP, PKB, PKS
Mohd Alfatah & H. Evendi Ibrahim
Said Mustafa Usab & Sayudin
Partai Golkar, PD, PIB, PPNUI, PKPI
H. Zulfian Ahmad & Marwan
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (KPA/SIRA)
Azhar Abdurrahman & Zamzani A. Rani
Bustami Usman, & T. Arsyad
PPP
PAN
H. Azwar Thaib, & T. Banta Syahrizal
Independen (non KPA/SIRA)
H. Abdul Gafar & Weri
Malik Musa & Mustafa Ibrahim
PBB, PKB, PDIP, PKPI, PBR
PGK, PPP, PAN, PSI,1PD
H. Ramli & Irmawan
H. Ibnu Hasim & Letkol Inf. Firdaus Karim
58,1
11,3
9,5
12,6
4,2
5,0
31,4
9,2
3,0
12,3
18,6
63,4
12,5
5,5
3,3
38,6
370 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
20
Bener Meriah
19
2007)
Bireuen (Juni,
Aceh Tamiang
18
Independen (non KPA/SIRA)
H. Helmi Mahera Al-Mujahid & H. Noekman
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
H. Subami A. Gani & H. Razuardi Ibrahim
Atqia Abubakar & Fakhrurrazi Yusuf
Mustafa A Glanggang & Tgk. H. Abdullah Manaf
Ismail
Independen (KPA/SIRA)
Tgk. Nurdin Abdurrahman & Tgk. Busmadar
7,7
1,8
20,2
62,3
4,8
3,2
PPP & PDK
PBB
H Anwar Idris & H. Syahrizal Saifuddin
19,8
21,8
33,6
20,8
ke-2
24,8
3,9
9,4
7,4
17,9
7,7
20,1
ke-2
16,4
Independen (non KPA/SIRA)
dengan KPA/SIRA)
Independen (memiliki hubungan
H. Hamdani Raden & H.A. Ridwan M. Dallah
Misriadi & Sutrisno
Fauzan Azima & Dawam Gayo
Smik
PPP, PD
Partai Golkar
PD, PBR
H. Hamdan Sati, ST & H. Iskandar Zulkarnain
Aldar AB & H. Ridwan Qari
Independen (non KPA/SIRA)
Syarifah Chadijah & H. Abul Hayat
Tagore Abubakar & Sirwandi Laut Tawar
Independen (non KPA/SIRA)
H. Sofyan Efendi & Nurman Syah
Darsono
PPP, PPDK, PNI Marhaenisme
Independen (KPA/SIRA)
Rusman & Darsah
Partai Golkar, PDIP
H. T. Yusni & Armand Muis
H. Mohd. Ilyas. & T. Basyir
PAN
H. Abdul Latief & H. Awaluddin
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 371
2008)
ke-2, Januari
2007; putaran
November
Independen (non KPA/SIRA)
PKPI
Independen (non KPA/SIRA)
PBB
Elly Sufriadi & Yuli Zualrdi Rais
H. Rabiun & Mawardi Jamal
Zulkarnaini & H. Havas Adnan
H. Azwir & H. Abdul Karim
PAN
PPP
Independen: (KPA-SIRA)
Tio Achriyat & Tgk. H. Zulkarnain
Harvana Hasan, Mawardy Adami
Tgk. Husin Yusuf & Daska Aziz
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
H. Darmansyah & Tgk. Marhaban Saidi
Abdul Kadir & Zurnalis
Independen (non KPA/SIRA)
Independen (non KPA/SIRA)
Muddasir Kamil & Munasir Soekardi
H. Said Idrus & Taufik Hidayat
Independen (non KPA/SIRA)
ke-2
19,1
6,8
7,35
8,97
0,6
14,9
ke-2
1,97
9,97
6,75
3,59
5,83
12,1
1,92
Sumber: KIP Aceh, 2006. Data hasil pilkada bupati Aceh Selatan yang dimuat dalam website KIP-Aceh tidak benar,
dan telah disesuaikan berdaarkan laporan-laporan media yang mengutip KIP. Terima kasih kepada Dara Meutia
Uning.
21
(putaran ke-1,
Aceh Selatan
Independen (non KPA/SIRA)
Yulizar S & Tgk. H. T. Abdul Aziz Syah
H. T. Lizam Mahmud Murni Yunan
372 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 373
Sepak Terjang Para Aktor dalam Pilkada
Aktor-aktor yang berasal dari GAM
Untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya transisi politik
di Aceh, GAM memulai dua aspek penting dalam reformasi secara
kelembagaan dan organisasi. Pertama, GAM mendirikan Komite
Peralihan Aceh (KPA), sebagai organisasi baru non-militer, yang
berdasarkan pada struktur dan hierarki komando militer GAM,
Teuntra Nanggroe Aceh (TNA). KPA kemudian menyebar dari tingkat
pusat di wilayah atau sagoe, lalu berlanjut ke bawah pada tingkat
mukim, dan akhirnya berdiri di sejumlah gampong atau desa.37
Komandan-komandan militer di setiap tingkat organisasi, biasanya
(meski tak selalu) ditunjuk sebagai ketua KPA tingkat lokal. Alhasil,
KPA sulit dikatakan sebagai organisasi masyarakat sipil, yang
berbasis pada warga yang peduli akan hak-hak asasi manusia.
Langkah kedua, GAM mendirikan partai politik lokal agar bisa
turut bersaing dalam Pemilu 2009. Namun, proses pendirian partai
begitu sulit dan penuh dengan perselisihan (untuk lebih rinci, lihat
Bab 7 dalam buku ini).
Para aktivis dari kalangan masyarakat sipil, dengan pemahaman nasionalis yang sama—dengan lebih berorientasi pada
upaya demokratisasi—mengukuhkan koalisi mereka di bawah
SIRA. SIRA didirikan pada 4 Februari 1999 di Banda Aceh oleh
lebih dari 100 mahasiswa dan organisasi publik di Aceh, demi
menuntut pelaksanaan referendum kemerdekaan, seperti yang
pernah diselenggarakan di Timor Timur. Meskipun SIRA dan KPA
menggabungkan kekuatannya dalam Pilkada 2006, mereka
akhirnya mendirikan partainya masing-masing.
Dinamika-dinamika internal GAM menjelang pilkada kabupaten dan kota diwarnai dengan konflik internal antara para
pemimpin GAM “lama” yang berbasis di luar negeri, dan para
pemimpin GAM “baru” di Aceh. Konflik internal ini menimbulkan
perpecahan dalam pencalonan gubernur. Kelompok pertama,
374 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
“Kelompok Tua” GAM (termasuk Malik Raden, Zaini Abdullah,
Zakaria Saman, Muhammad Usman Lampoh AW) memberikan
dukungan kepada koalisi GAM dan PPP dalam pilkada gubernur,
yakni pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah. Sedangkan
kelompok kedua, “Kelompok Muda” GAM (termasuk Bachtiar
Abdullah, M. Nur Djuli, dan Munawar Liza) mendukung pasangan
Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Penyebab bermulanya
konflik ini ternyata bersumber dari permasalahan yang lebih
mendasar, bukan sekedar perbedaan strategi. Salah satunya seperti
ini. Generasi yang lebih muda dengan konstituten solid di lapangan
tak mau berafiliasi dengan partai-partai politik nasional, karena
mereka yakin pada kekuatan dan kapasitasnya sendiri. Menurut
mereka, jika berafiliasi dengan partai-partai politik nasional, mereka
tidak akan bisa bersikap independen, serta tak bisa memanfaatkan
secara maksimal, peluang-peluang yang disediakan oleh MoU
Helsinki.
Sebagai organisasi, meskipun para pemimpin GAM (yang
berbasis di Stockholm) telah resmi menarik diri dari Pilkada 2006
dan hanya mendukung koalisi dengan PPP dalam pemilihan
gubernur, kandidat dari GAM/KPA dan SIRA bekerja sama untuk
maju sebagai calon independen. Selain tiga kabupaten/kota, mereka
mendaftarkan diri di 21 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada.38 Sembilan belas kandidat KPA/SIRA terdaftar
dalam pilkada kabupaten dan kota— di mana dua pasangan KPA/
SIRA saling bersaing di Aceh Timur (dan pasangan yang lebih
mencerminkan SIRA keluar sebagai pemenang).
Maju sebagai calon independen di tingkat kabupaten dan kota
berarti bahwa mereka tidak memperoleh dukungan dari “Kelompok
Tua” GAM (terutama yang berada di Stockholm) ataupun
dukungan dari aliansi partai-partai politik nasional. Transformasi
struktur komando militer GAM hingga ke tingkat desa melalui
bentuk organisasi transisi non militer—KPA—sangat berperan
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 375
penting dalam mobilisasi suara, khususnya di pedesaan, sedangkan
dukungan SIRA sebagian besar diperoleh di wilayah pemilihan di
perkotaan.
Juru bicara GAM, Bachtiar Abdullah, mendukung pendekatan
generasi muda aktivis GAM, dan menyatakan bahwa, ‘semua calon
dari GAM sebaiknya maju sebagai calon independen. Siapapun yang
maju dengan mewakili salah satu partai, tidak perlu lagi dianggap
sebagai kader GAM.’39
Tak seperti calon lainnya, kandidat dari KPA/SIRA sebagian besar
berkampanye tentang ‘Perubahan untuk Aceh’. Ketika pilkada
gubernur, banyak calon mendasarkan tema kampanyenya pada isu
penegakkan Syariah. Akan tetapi, calon dari GAM/SIRA memilih
untuk tak fokus pada penerapan Syariah Islam. Pasangan IrwandiNazar lebih fokus pada reformasi secara struktural daripada
perubahan secara keagamaan, sehingga kalangan senior GAM
menggambarkan aksi pasangan itu sebagai sebuah “gerakan
demokrasi” bukannya “gerakan Islam”.40 Bahkan, sungguh menarik,
Irwandi-Nazar kurang bergantung pada media massa dibanding
calon-calon lain, karena keterbatasan dana kampanye pasangan itu.
Strategi utama kampanye calon dari GAM/SIRA adalah mobilisasi
dukungan massa di level akar rumput melalui KPA dan SIRA.
376 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 6.6 Pasangan calon GAM-KPA dan SIRA dalam pilkada gubernur dan
kabupaten/kota tahun 2006-2007
NO
1
2
3
NAMA PASANGAN
Irwandi Yusuf &
Muhammad Nazar
Munawir Liza Zein &
Islamuddin
Munir Usman &
Suaidi Yahya
POSISI
Gubernur/Wakil
Gubernur
Walikota/Wakil
Walikota
Walikota/Wakil
Walikota
HASIL
Provinsi Aceh
Menang
Sabang
Menang
Lhokseumawe Menang
Aceh Barat
Menang
(putaran ke-2)
Aceh Jaya
Menang
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Utara
Menang
7
Muslem Hasballah &
Nashruddin Abubakar
(ditambah satu
pasangan kandidat GAM)
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Timur
Menang
8
Mirza Ismail &
Nazir Adam
Bupati/Wakil
Bupati
Pidie
Menang
9
Tgk. Nurdin
Abdurrahman & Tgk.
Busmadar Ismail
Bupati/Wakil
Bupati
Bireuen
Menang
10
Tgk. Husin Yusuf &
Dazka Aziz
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Selatan
Menang
(putaran ke-2)
11
Muhammad Taufik Abda
& Akhiruddin Mahyudin
Walikota/Wakil
Walikota
Banda Aceh
Kalah
12
Irwansyah alias Tgk.
Muchsalmina & Tgk
Usman Muda
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Besar
Kalah
13
Fauzan Azima & Arhama
alias Dawan Gayo
Bupati/Wakil
Bupati
Bener Meriah
Kalah
14
Ligadinsyah &
Tgk Mude Hasan
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Tengah
Kalah
15
Rusman &
Muhammad Darsah
Bupati/Wakil
Bupati
Aceh Tamiang
Kalah
4
Ramli MS & Fuadri
5
Azhar Abdurrahman &
Zamzami Arani
6
Ilyas Pase & Syarifuddin
Sumber: KIP-Aceh
Bupati/Wakil
Bupati
Bupati/Wakil
Bupati
DAERAH
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 377
Terdapat korelasi yang kuat antara wilayah kemenangan
GAM/SIRA dan wilayah di mana jaringan-jaringan GAM/SIRA
berfungsi dengan baik. Forbes Damai, sebuah organisasi yang
mengawasi pilkada di Aceh, melaporkan bahwa di Pidie, Aceh Utara,
Lhokseumawe, dan Bireuen, tim kampanye GAM/SIRA jauh lebih
berhasil merangkul masyarakat di pedesaan daripada calon-calon
lain. Melalui jaringan KPA dan SIRA, tim kampanye menerapkan
pendekatan “door to door” secara intensif, dan menyampaikan pesan
mereka tentang “perubahan untuk rakyat Aceh” kepada masyarakat
desa.41
Selain strategi mobilisasi dan jaringan KPA/SIRA, tema
kampanye juga merupakan sebuah faktor kunci keberhasilan
Irwandi-Nazar dan calon GAM/SIRA lainnya. Salah satu pesan
utama reformasi politik Irwandi adalah bahwa Aceh membutuhkan
pemimpin yang inspiratif dan mampu melakukan perubahan yang
benar. Pendidikan yang baik dan terjangkau—bahkan gratis—bagi
rakyat Aceh juga termasuk agenda perubahan itu. Isu-isu lain, di
antaranya, reformasi dalam penegakan hukum, lingkungan, dan
ekonomi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.42
Calon-calon GAM/SIRA diuntungkan oleh hasrat rakyat Aceh
yang menginginkan perubahan dan keadilan setelah berpuluh
tahun mengalami penindasan, minimnya investasi, dan dilarikannya modal, hasil sumber daya alam Aceh, oleh para politisi dan
pengusaha di Jakarta. Hal ini dikonfirmasi pula dalam penelitian
Demos. Menurut Demos, ‘sebagian besar rakyat Aceh memiliki
tingkat kesadaran politik yang tinggi.’ Dan ‘memiliki antusiasme
yang besar dalam upaya reformasi politik.’ (untuk diskusi lebih
lanjut lihat Bab 3 dalam buku ini).
Pasangan Irwandi-Nazar berhasil memanfaatkan kondisi
psikologis para pemilih dan pandangan umum yang menentang
‘kolonialisme pemerintah pusat/kolonialisme Jakarta’ atau
singkatnya disebut ‘Jakarta’ saja. Selain itu, bertolak belakang
378 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dengan calon lain yang mengenakan pakaian dan jas bergaya Barat,
Irwandi dan Nazar memakai pakaian tradisional Aceh, termasuk
rencong (senjata tradisional Aceh, yang biasa digunakan untuk
upacara adat), dan kopiah meuketop (penutup kepala tradisional
Aceh). Alhasil, bahkan dari penampilan fisik mereka, IrwandiNazar tampak lebih ‘asli Aceh’ daripada kandidat lainnya. Yang
menarik, semua kandidat dalam pilkada Bireuen yang diselenggarakan belakangan, memilih untuk meniru pendekatan ini.
Di samping itu, berbeda dengan “Kelompok Tua” GAM, para
kandidat dukungan KPA/SIRA menolak untuk bekerja sama dengan
partai-partai politik ‘nasional’ manapun, sehingga mereka tampil
menonjol sebagai kandidat yang paling konsisten berjuang
melawan dominasi Indonesia. Karena itu, Irwandi-Nazar berhasil
mempromosikan dirinya sebagai calon yang betul-betul ‘asli Aceh’
dan ‘pembela rakyat Aceh’. Mereka juga diuntungkan oleh persepsi
publik, yang beranggapan bahwa siapapun yang bekerja sama
dengan salah satu partai politik nasional adalah pengkhianat bagi
perjuangan rakyat Aceh. Bagi rakyat Aceh, perjuangan bersenjata
oleh GAM adalah satu hal, tetapi hasrat untuk menegakkan
martabat rakyat Aceh dan menuntut keadilan di Aceh telah menjadi
keinginan kolektif. Irwandi-Nazar berhasil mengelola psikologi
politik tersebut, sedangkan calon-calon lain masih fokus pada
berbagai strategi dan manuver dalam upaya ‘pengelompokkan
rakyat Aceh secara politik’, yakni melalui preferensi politis, yang
dipengaruhi sejumlah faktor, seperti asal-usul, latar belakang
keluarga, kesetiaan kepada pimpinan utama, agama, dan reputasi.
Dengan kata lain, para pemilih yang menganggap GAM
sebagai sebuah alternatif untuk memulai dan mengelola perubahan
di Aceh, menemukan bahwa aspirasinya bisa terwujud melalui
pasangan Irwandi dan Nazar. Namun, Irwandi dan Nazar juga
bukan anggota atau bagian dari kepemimpinan tradisional GAM,
sehingga mereka lebih independen dan lebih berorientasi pada
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 379
masyarakat sipil, seperti halnya Xanana Gusmao dan Ramos Horta
di Timor Timur. Irwandi terang-terangan menentang pimpinan
GAM di Swedia. Sedangkan Nazar tak mengikuti perintah dari
GAM, melainkan dari SIRA. Karena itu, wajar jika kemudian
pasangan Irwandi-Nazar populer di kalangan yang lebih luas dalam
masyarakat Aceh, yang menginginkan terlaksananya nasionalisme
yang damai, mandiri, dan demokratis, melampaui dominasi Jakarta
dan para pimpinan gerilya konservatif di Stockholm.43
Kepentingan nasional Indonesia—partai-partai politik
Strategi memilih calon, yang didukung oleh sebuah koalisi
partai politik, dalam pilkada di Indonesia adalah hal yang lazim.
Hal ini disebabkan, adanya persyaratan bahwa calon hanya bisa
maju apabila didukung oleh satu partai atau koalisi partai yang
minimal meraih 15% suara pada pemilu sebelumnya. Koalisi-koalisi
semacam itu lambat laun semakin dibentuk berdasarkan kepentingan pragmatis demi meraih kekuasaan dan pengaruh, dan tak
lagi disatukan melalui kepentingan-kepentingan ideologis yang
spesifik. Selain itu, koalisi acap berumur pendek, karena hanya
didorong kepentingan-kepentingan jangka pendek.
Koalisi antara PAN dan PKS didorong oleh kepentingan
finansial. Menurut salah satu sumber yang dapat dipercaya, Azwar
Abubakar dari PAN diminta membayar Rp 5 milyar agar M. Nasir
Djamil dan PKS bersedia bergabung sebagai pasangan, serta
memperoleh dukungan partai. Padahal PKS memiliki reputasi
sebagai partai yang lebih ‘bersih’ dibandingkan partai politik
‘nasional’ lainnya. Faktanya, ketika Azwar Abubakar masih
menjabat sebagai gubernur Aceh, PKS kerap mengkritik pemerintahannya.44 Tak dapat dipungkiri, kemenangan PKS pada pemilu
2004 di Banda Aceh, disebabkan oleh anggapan sebagian besar
rakyat bahwa partai itu adalah sebuah partai alternatif. Di tengah
kemarut partai politik, rakyat tampaknya tak punya pilihan lain,
380 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dan PKS berhasil memperoleh dukungan kalangan kelas menengah
Aceh. Dalam pilkada Aceh, PKS menolak berkoalisi dengan Partai
Golkar, karena partai politik itu acap dianggap sebagai perusak
demokrasi dan keadilan di Aceh. Tapi, dalam pilkada gubernur 2006,
pasangan PAN-PKS hanya berada di posisi keempat dengan
perolehan suara di bawah 11%. Menurut Irwanda, seorang
pengurus Partai Golkar, ‘Dalam Pilkada 2006 ini, sebenarnya tak
ada perubahan strategi oleh partai politik, termasuk strategi Golkar
yang mengacu pada perubahan politik.’45
Menjelang Pilkada 2006, Partai Golkar sangat percaya diri akan
pasangan calon gubernurnya. Bagaimanapun, Ketua Umum
Golkar saat itu dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, merupakan
tokoh Indonesia yang teramat penting dalam mendorong
terciptanya perdamaian di Aceh. Calon dari Partai Golkar, Malik
Raden dan Sayid Fuad Zakaria, juga memperoleh dukungan dari
PDIP, PKPI, dan Partai Demokrat. Dukungan partai-partai politik
nasional itu mencerminkan kehendak untuk mempertahankan
supremasi kalangan elit Aceh yang pro-Jakarta. Namun, koalisi
Golkar hanya mampu meraih posisi ketiga dalam pilkada gubernur,
dengan perolehan suara di bawah 14%. Hasil perolehan suara itu
sama sekali tak mendekati hasil Pemilu 2004 dan jauh berada di
bawah Irwandi-Nazar, yang mendulang 38% suara.
Kepentingan nasional Indonesia—TNI
Di antara para calon yang berkompetisi dalam pilkada, terdapat
dua pasangan calon gubernur, yang merupakan pensiunan petinggi
TNI. Letjen (Purn.) Tamlicha Ali dan Teungku Harmen Nuriqman
yang didukung PKB, dan Mayjen (Purn.) Djali Yusuf, mantan
Panglima Kodam Iskandar Muda, yang berpasangan dengan H.RA
Syauqas Rahmatillah, yang maju sebagai calon independen. Berbeda
dengan Djali Yusuf, Tamlicha Ali tidak pernah ditugaskan di Aceh
dan tak dikenal masyarakat Aceh. Tak satupun dari calon-calon
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 381
itu memiliki karir militer yang monumental dan karena itu, tidak
mungkin didukung secara eksplisit oleh TNI. Tapi, pencalonan
mereka barangkali merupakan salah satu cara militer menguji situasi
politik di Aceh.
Pilkada ini juga menunjukkan bahwa militer tak lagi aktif dan
terang-terangan terlibat dalam arena politik Aceh seperti sebelumnya. Namun, mereka berusaha memposisikan diri agar setidaknya
masih berpengaruh secara politik. Artinya, militer tak lagi perlu
meraih kursi di parlemen atau menduduki posisi-posisi kunci di
dalam birokrasi. Mereka hanya perlu membangun “hubungan
dekat” dengan para pengambil keputusan di lembaga eksekutif
maupun legislatif. Tujuan utamanya adalah memperoleh akses
kekuatan politik demi memfasilitasi akses militer pada sumber dayasumber daya ekonomi.
Kepentingan nasional Indonesia—peran milisi di tiga kabupaten
Antara 2000 dan 2001, TNI mensuplai senjata bagi berbagai
kelompok milisi dan organisasi lain di Aceh Tengah, yang
mendukung upaya militer membendung perkembangan pengaruh
GAM di daerah itu. Intervensi militer itu justru memprovokasi
kekerasan komunal antar-etnis. Bahkan, meskipun militer akhirnya
mengundurkan diri, ketegangan antar kelompok etnis dan rasa
saling tak percaya di kalangan masyarakat tak kunjung mereda.46
Kendati pihak Jakarta dan militer kerap membantah, organisasiorganisasi milisi merupakan suatu realita di beberapa tempat di Aceh.
Menurut perkiraan, setidaknya terdapat 21 organisasi milisi berbeda,
yang berbasis dan beroperasi di sejumlah kabupaten, khususnya di
Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah, bahkan juga di
Aceh Utara. Kelompok-kelompok milisi ini beroperasi di bawah
beragam organisasi sebagai samaran, seperti Front Anti-Separatis
(FAS) di Aceh Utara dan Benteng Rakyat Anti-Separatis (Berantas)
di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Di Bener Meriah, pemimpin
382 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kelompok milisi, H. Tagore Abubakar, ikut maju dalam pilkada
bersama calon dari Golkar, Sirwandi Laut Tawar. Di Aceh Tengah,
Mahreje Wahab-Ibrahim Idris Gayo ikut serta dalam pilkada, dan di
Aceh Tenggara, pimpinan kelompok milisi terkemuka, Armen Desky,
pun berpasangan dengan kandidat dari Partai Golkar.
Di kabupaten Aceh Tenggara, Armen Desky menyatakan
secara eksplisit bahwa demi mencapai tujuan memecah-belah Aceh
dan mendirikan sebuah provinsi terpisah dengan nama Provinsi
Aceh Leuser Antara (ALA), maka ‘memenangkan posisi bupati
sangat penting sebagai kendaraan politik. Tanpa ada jabatan formal, [tujuan itu] tentu akan sangat sulit [tercapai].’47 Melalui upayaupaya semacam itu, pilkada di Aceh dimanfaatkan oleh para elit
partai nasional sebagai jalur untuk memperoleh jabatan-jabatan
politik yang lebih penting. Partai-partai politik, seperti Golkar dan
PDIP, tampaknya ingin sekali memecah-belah Aceh menjadi
provinsi-provinsi yang lebih kecil, serta mendirikan Provinsi ALA.
Armen Desky dan pasangannya dari Partai Golkar, Salim
Fakhry, meraih posisi kedua dengan selisih tipis. Mereka
mengantongi 34% suara, sedangkan pasangan calon dari koalisi
partai di Aceh Tenggara meraih 37% suara. Armen Desky dan Salim
Fakhry kemudian menuntut pemilihan ulang, meskipun pada awal
2007 sebagian besar bupati dan walikota bupati di wilayah lain,
sudah dilantik. Berkat pengaruh Armen Desky yang sedemikian
rupa, akhirnya Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara
sempat menetapkan perlunya pemilihan ulang. Selain itu, tujuh
dari delapan pasangan calon juga menuntut pembatalan hasil-hasil
Pilkada. Namun, akhirnya sang pasangan pemenang pilkada, H.
Hasanuddin dan H. Syamsul Bahri, yang didukung oleh PKB dan
PDIP, secara resmi diumumkan sebagai pemenang. Di samping
itu, calon-calon dari Partai Golkar, termasuk para pimpinan milisi,
memenangkan pilkada di Bener Meriah, sebuah kabupaten yang
dikenal sebagai basis milisi pada masa konflik.
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 383
Masyarakat sipil—Barisan politik organisasi-organisasi mahasiswa
Mobilisasi massa tampaknya mulai ditinggalkan masyarakat
sipil generasi kedua aktivis politik dari masyarakat sipil di Aceh.
Meskipun sempat berhasil (dengan dukungan GAM) memobilisasi
satu juta, bahkan ada yang menyebut dua juta, rakyat Aceh untuk
menuntut referendum bagi kemerdekaan Aceh pada November 1999,
strategi demokrasi secara langsung itu kian diabaikan. Misalnya,
Taufik Abda dari Presidium SIRA, yang ketika masih mahasiswa
sempat mendorong aksi mahasiswa di Aceh untuk menggulingkan
Presiden Soeharto, serta juga salah satu penggagas utama aksi
pemogokkan massal tahun 1999 di Aceh, justru kini mempertanyakan keefektifan strategi mobilisasi massa.
Menurut Taufik Abda, sejak penandatanganan MoU Helsinki
dan disahkannya UUPA, peluang untuk partisipasi dan aksi
politik semakin luas. Sejak diterapkannya UUPA, Taufik Abda
mengakui, dia cenderung mengikuti pola-pola perjuangan para
aktivis di Jakarta, seperti lobi dan negosiasi, atau ikut serta dalam
suatu tim ahli. Menurut Taufik, semenjak MoU dan UUPA, sebuah
gerakan massa yang baru, bisa disebut efektif jika diikuti oleh
setidaknya 500.000 hingga 1 juta orang. Dia bahkan ragu bahwa
mobilisasi massa dalam jumlah itu masih bisa tercapai pada masa
sekarang ini. Menurut Taufik, peluang-peluang alternatif yang
terbuka sejak pelaksanaan UUPA, termasuk peluang bagi caloncalon independen untuk maju dalam Pilkada, harus benar-benar
dimanfaatkan.
Aktivis senior dan berpengaruh, seperti Otto Syamsuddin
Ishak lantas mempertanyakan peranan masyarakat sipil dalam
pilkada: apakah mereka hanya ingin menjadi penonton, menjadi
perantara politik (political broker), atau terjun langsung dan maju
sebagai calon independen. 48 Sejumlah aktivis masyarakat sipil
akhirnya berketetapan hati bahwa UUPA betul-betul memberi
mereka peluang, yang seharusnya tak disia-siakan begitu saja.
384 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Mereka pun sepakat untuk mengajukan calon-calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota di Banda Aceh.
Masyarakat sipil—Banda Aceh: Sebuah eksperimen dalam upaya
demokratisasi
Pada sebuah rapat yang diselenggarakan KMPD (Komite
Masyarakat Peduli Desa), sejumlah orang dari berbagai kelompok
masyarakat sipil bertemu untuk menyepakati calon-calon yang
sesuai. Kelompok masyarakat sipil itu, antara lain, melibatkan
organisasi-organisasi adat, Forum LSM Aceh, SIRA, kelompokkelompok mahasiswa radikal dan KPO-PA (Komite Persiapan
Organisasi-Persaudaraan Aceh), yang akan segera dibahas kemudian.
Sekitar 20 nama diusulkan berdasarkan popularitas, kredibilitas,
dan kapasitas. Setelah melalui diskusi yang mendalam, pertemuan
ini menghasilkan daftar singkat, yang terdiri dari empat nama calon
yang potensial. Mereka adalah Kautsar, Aguswandi, Taufik Abda,
dan Akhiruddin. Namun, Kautsar dan Aguswandi tidak layak turut
serta dalam pilkada, karena usia keduanya di bawah 30 tahun—usia
minimum seseorang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Akhirnya, rapat memilih Taufik Abda dari SIRA serta Akhiruddin
dari KPO-PA (Komite Persiapan Organisasi Persaudaraan Aceh) dan
GERAK (Gerakan Rakyat Anti-Korupsi) sebagai calon yang mereka
ajukan. Menurut Akhiruddin, atau yang biasa dipanggil Udin, rapat
KMPD merupakan pertama kalinya organisasi masyarakat sipil,
dengan latar belakang yang berbeda-beda, bertemu dan dan
bersepakat tentang sebuah tindakan politik yang sama.
Secara pribadi, Udin termotivasi oleh keyakinannya bahwa
satu-satunya cara untuk memberantas korupsi adalah dengan
mereformasi birokrasi dari dalam, melalui implementasi perencanaan
dan pengelolaan anggaran yang transparan dan partisipatoris. Di
sisi lain, Taufik, yang sukses “terprovokasi” Otto Syamsuddin,
merasa bahwa dengan mengajukan diri, dia akan turut meng-
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 385
hilangkan mitos, yang menyatakan, hanya tokoh-tokoh kaya dan
senior saja yang bisa maju dalam Pilkada.
Walaupun kesepakatan itu sempat menjadi gebrakan,
realitanya, ketika Taufik dan Udin berkampanye, dukungan dari
berbagai organisasi masyarakat sipil justru menguap. Barangkali,
penyebabnya berakar dari masalah sebagai berikut. Kesepakatan
yang terbentuk merupakan hasil persetujuan antar-individu
berdasarkan pertemanan, bukan berdasarkan relasi antar organisasi
dengan strategi, tujuan, dan target yang sama. Nyatanya, dari
sejumlah kelompok yang sempat menyatakan dukungan di awal,
ternyata hanya sedikit yang terlibat dalam kampanye atau menghadiri rapat-rapat. Tindak-tanduk itu membuat Udin merasa
dikhianati oleh para aktivis, yang awalnya mendorong dirinya
untuk maju, tetapi belakangan justru mereka meninggalkan Udin
begitu saja.
Sebagai calon dengan keuangan terbatas, situasi semacam itu
adalah pukulan berat terhadap pelaksanaan kampanye. Akibatnya,
mereka hanya mampu menyelenggarakan dua kali rapat umum,
yakni satu kali di Ulee Kareeng dan satu lagi di Kutaraja. Meski
begitu, pasangan MUTAKHIR—begitu sebutan bagi pasangan itu
kemudian—berkampanye melalui dialog langsung dengan rakyat,
mengunjungi warung-warung kopi, dan kamp-kamp pengungsian.
Mereka berdua memanfaatkan jaringan mereka yang luas, juga di
antaranya KPA, serta kelompok-kelompok pengawas anggaran.
Mereka juga berupaya menjangkau dan memperoleh dukungan
dari organisasi-organisasi etnis minoritas Tionghoa dan Gayo, di
luar konstituen “tradisional” mereka, seperti kalangan mahasiswa
Islam. Udin telah terbiasa bekerjasama dengan media untuk
mengekspos kasus-kasus korupsi. Alhasil, kampanye MUTAKHIR
diliput secara luas oleh media. Bahkan sejumlah surat kabar, seperti
MODUS dan Raja Post, memberi ruang iklan secara gratis untuk
kampanye mereka.
386 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Sehingga, kendati MUTAKHIR gagal menang dalam pilkada
kota Banda Aceh yang prestisius dan sangat kompetitif itu, Taufik
dan Udin bangga karena mereka berhasil memperoleh 6,5% suara,
walaupun mereka menghadapi berbagai rintangan, tak hanya dari
partai politik nasional yang kaya dan berpengaruh, tapi juga dari
sesama aktivis di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, pengaruh
KPA tak terlalu kuat di Banda Aceh. Tapi, pasangan itu mampu
menunjukkan bahwa mereka lebih berhasil daripada dua calon
independen lainnya, yang ikut serta dalam pemilihan walikota/
wakil walikota Banda Aceh. Hasil itu merupakan bukti keberhasilan
strategi baru dalam kampanye mereka, dan luasnya jaringan mereka.
Meskipun gagal dalam pemilihan walikota, Taufik kemudian
memperoleh kedudukan dalam pemerintahan baru, sebagai bagian
dari tim ahli. Selain itu, dia terlibat pula dalam persiapan SIRA,
yang akan mendirikan partai politik lokalnya sendiri, yakni partai
yang kelak dia pimpin.
Masyarakat sipil—Dari pilkada hingga pendirian partai-partai politik
Menjelang Pilkada Desember 2006, kelompok-kelompok
masyarakat sipil yang berorientasi politik di luar SIRA menjaga
jarak dengan calon-calon dari GAM. Mereka memilih untuk
membangun aliansi dengan politisi-politisi liberal yang sudah
mapan, dan mempersiapkan diri dalam menyongsong tahap
selanjutnya dalam mewujudkan Aceh sebagai provinsi yang
berpemerintahan sendiri: pembentukan partai-partai politik lokal.
Salah satu forum yang melaksanakan gagasan itu adalah KPOPA, sebuah komisi kerja yang dibentuk pada 18 Januari 2006 oleh
sejumlah aktivis terkemuka, seperti Elly Sufriady, Kautsar,
Akhiruddin Mahjuddin, Faisal Saifuddin, Aguswandi, Juanda
Djamal, Arie Maulana, Arabayani Abu Bakar, Tarmizi, Banta
Syahrial, Roys Vahlefi, dan Mashudi, serta bertujuan mempersiapkan upaya perluasan politik dan keterlibatan aktivisme
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 387
masyarakat sipil dan berbagai aspirasi kerakyatan. 49 KPO-PA
berkomitmen melakukan intervensi politik melalui pengajuan caloncalon independen di tiga kabupaten/kota, yakni Banda Aceh, seperti
yang telah diketahui, Pidie, dan Aceh Timur. Namun, seperti yang
diungkapkan di atas, dukungan konkrit dan solid bagi sang calon
justru melemah. Salah satu pimpinan KPO-PA, Kautsar, yang
pernah dipenjara bersama Muhammad Nazar, mengakui bahwa
terdapat perbedaan nyata antara strategi miliknya dan strategi SIRA,
yang memilih beraliansi dengan KPA. Selama bertahun-tahun,
menurut Kautzar, para aktivis masyarakat sipil telah berusaha
memperkuat sekaligus membuat posisi GAM lebih moderat melalui
perwakilan sipil. Karena itu, sejumlah pertemuan digelar di Jakarta
dan Malaysia, yang bertujuan mencapai konsolidasi antara
masyarakat sipil dan GAM. Para aktivis masyarakat sipil bercitacita mendirikan sebuah front politik bawah tanah yang berjuang
demi kemerdekaan Aceh. Tapi, menurut beberapa aktivis yang
terlibat, aspirasi itu tak kunjung terwujud karena GAM lebih
tertarik meningkatkan kapasitas militernya, dan SIRA memilih
bekerja sama dengan kelompok-kelompok dalam GAM, yang kelak
mengembangkan KPA.
Menjelang pilkada gubernur, beberapa kelompok dalam KPOPA menyalurkan aspirasi politik mereka dengan memberikan
dukungan politik bagi Humam Hamid dan Hasbi Abdullah (atau
yang dikenal dengan sebutan H2O). Mereka tidak mendukung
Irwandi-Nazar, meskipun seorang aktivis mahasiswa, Kautsar,
pernah bahu-membahu dengan Nazar dalam memperjuangkan
pelaksanaan referendum. Situasi itu sungguh ironis, karena H2O
didukung oleh para pimpinan GAM, yang mengikuti struktur
komando tradisional. Namun, menurut Kautsar, H2O merupakan
bentuk peleburan politik yang sempurna, karena Humam Hamid
mewakili kelompok kelas menengah, masyarakat sipil, dan para
konstituen yang pro-otonomi, sedangkan Hasbi Abdullah mewakili
388 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
GAM. Aliansi tersebut, dia yakin, akan menjamin sebuah
kemenangan bagi pasangan H2O. Setelah Kautsar mendirikan
Komite Persaudaraan Aceh (KPA), maka keterlibatannya dalam
kegiatan-kegiatan KPO semakin berkurang. Kini, KPA yang
didirikan Kautsar lebih dekat dengan Partai Aceh (PA), yakni partai
politik lokal yang dibentuk para pimpinan inti GAM, yang juga
mendukung pasangan H2O dalam pilkada gubernur.
Kembali ke Pilkada Desember 2006, Faisal Saifuddin, bekas
ketua KPO-PA, maju sebagai calon independen dan berpasangan
dengan Yusri Puteh dalam pilkada tingkat Kabupaten di Pidie, tapi
hanya memperoleh sedikit suara (2,4%), serta kalah dari pasangan
calon dari KPA/SIRA, Mirza Ismail dan Nazir Adam, yang menang
dengan meraup lebih dari 56% suara.50 Selain berupaya memanfaatkan proses-proses demokratisasi, pencalonan Faisal Saifuddin juga
bertujuan untuk membangkitkan kembali keberanian rakyat untuk
berpolitik pasca konflik. Menurut Faisal, rakyat biasa sebagai korban
konflik di Aceh, harus bisa merasa setara dengan GAM, dan mampu
berpartisipasi dalam politik, dengan peluang yang sama dan tak
hanya terbuka bagi bekas pejuang. Faisal juga bertujuan untuk
memberikan pendidikan politik tentang etika politik, misalnya,
tidak terlibat politik uang dalam pelbagai proses politik. Meskipun
kalah, Faisal mengatakan bahwa dia memperoleh ilmu politik
terapan dari pengalamannya, yakni manajemen pilkada.
Jauh sebelum pilkada, terdapat kelompok-kelompok lain yang
tengah membangun diri. Pada 16 Maret 2006, sejumlah aktivis
radikal, di antaranya Thamren Ananda mendeklarasikan pendirian
Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Thamrin adalah
aktivis Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), dan perpanjangan dari gerakan itu, yakni Front Perjuangan Demokratik
Rakyat Aceh (FPDRA).51 Thamren kelak ditunjuk sebagai Sekretaris
Jenderal PRA, ketika partai politik lokal itu resmi didirikan pada 3
Maret 2007. Meski begitu, ketika pilkada gubernur 2006, Thamrin
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 389
Ananda dan KP-PRA memberikan dukungan kepada pasangan
Ghazali Abbas dan Salahuddin Alfatta. Terdapat sejumlah alasan
di balik keputusan tersebut. Ghazali Abbas adalah anggota DPR
RI yang gigih mengkritik kehadiran militer di Aceh. Sikap itu
sejalan dengan posisi SMUR yang anti-militer. Ghazali juga kerap
vokal terhadap berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, dia ditunjuk menjadi anggota dalam Tim Pencari Fakta
Dewan Perwakilan Rakyat (TPF-DPR) pada Juli 1998, yang bertugas
menginvestigasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama
periode DOM dari 1989-1998. KP-PRA memiliki alasan lain untuk
lebih mendukung Ghazali Abbas-Salahuddin Alfatta daripada
Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Menurut Thamrin Ananda, KPPRA tidak ingin dikenal sebagai kelompok yang memiliki hubungan
dengan GAM, dan unsur-unsur masyarakat sipil pendukungnya,
terutama SIRA. KP-PRA mengkritik SIRA sebagai organisasi yang
konservatif dan mengembangkan paham nasionalisme, yang
condong pada bentuk-bentuk chauvinisme.
Meskipun KP-PRA mendukung Ghazali Abbas, dukungan itu
tak diumumkan menjadi sikap partai, sehingga tidak menghalangi
hak para anggotanya untuk bebas memilih. Menurut Thamrin
Ananda, KP-PRA hanya memberikan kriteria-kriteria yang harus
dipenuhi oleh para calon, agar bisa didukung oleh anggota KPPRA, yakni bahwa para calon harus: 1) tidak mewakili partai politik
yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap rakyat Aceh;
2) tidak merupakan bagian dari militer; 3) tidak terlibat dalam kasuskasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk-bentuk
kejahatan lainnya; 4) berkomitmen untuk menyediakan peluangpeluang ekonomi bagi rakyat Aceh dengan mengembangkan
industri; 5) berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang
bersih dan demokratis, serta meningkatkan upah tentara, guru,
pegawai negeri, dan pekerja-pekerja berupah rendah lainnya; 6)
berkomitmen untuk memelihara perdamaian di Aceh dan
390 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mempercepat proses-proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi para
korban konflik dan tsunami, dan; 7) berkomitmen untuk
menurunkan harga bahan-bahan pokok.
Mengomentari perpecahan antar aktor masyarakat sipil dalam
Pilkada 2006, seorang intelektual terkemuka Aceh, Aguswandi,
mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu bukan disebabkan oleh
hubungan-hubungan pribadi atau kepribadian tiap-tiap individu,
tetapi lebih berkaitan dengan isu-isu ideologi dalam melaksanakan
reformasi yang lebih baik di Aceh.52 Menurut aktivis-intelektual
yang lebih senior, Otto Syamsuddin, perpecahan itu membuktikan
bahwa masyarakat sipil belum memiliki basis ideologi yang kuat.
Sebaliknya, para aktivis masyarakat sipil hanya menunjukkan
kepentingan pragmatis dalam penyusunan konsesi politik.
Kegagalan mereka menyokong kampanye Taufik Abda dan
Akhiruddin di Banda Aceh, kendati telah diawali kesepakatan yang
mendobrak, yakni bersatu dan menominasikan kandidat bersamasama, memperkuat analisis Otto Syamsuddin tersebut.
Masyarakat sipil—Pendidikan pemilih
Pendekatan lain yang digunakan untuk mengembangkan
gerakan sosial yang lebih cermat atau masyarakat sipil yang lebih
tradisional dilakukan oleh Tarmizi, seorang anggota KPO-PA, serta
Direktur Eksekutif Forum Rakyat Aceh (FRA). Didirikan pada
Februari 2001, sebagai pecahan dari SMUR, FRA adalah forum lintas
sektoral, yang mewakili sektor pertanian dan perikanan, masyarakat
miskin, perempuan, korban akibat dampak negatif industri, serta
korban pelanggaran hak asasi manusia. FRA mengkoordinasi
sekitar 24 organisasi di 15 kabupaten. Upaya itu mencerminkan
keyakinan Tarmizi bahwa representasi politik dan pendirian partai
politik harus dimobilisasi dari bawah. Awalnya, Tarmizi
beranggapan bahwa reformasi di Aceh hanya bisa dicapai melalui
perjuangan bersenjata. Namun, Tarmizi kini lebih percaya pada
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 391
demokrasi dan tindakan politik. Melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi lain dalam FRA, Tarmizi kemudian menyelenggarakan program pendidikan politik bagi para aktivis menjelang
pilkada Desember 2006, melalui 24 organisasi tingkat kabupaten.53
Program pendidikan politik serupa bagi pemilih diselenggarakan oleh Raihana Diani bersama sejumlah organisasi perempuan.
Dengan target peserta perempuan, sekitar 600-700 perempuan ikut
serta dalam program pendidikan demokrasi dan analisis sosial, demi
menumbuhkan kesadaran perempuan akan hak dan aspirasinya.
Disinggung mengenai kemungkinan untuk bergabung dengan
PRA atau partai-partai politik lokal lainnya, waktu itu Raihana
Diani mengatakan bahwa salah satu tantangan serius yang dihadapi
gerakan perempuan di Aceh adalah membangkitkan kesadaran
perempuan akan hak-haknya, terutama ketika berhubungan
dengan polisi Syariah. Sejumlah qanun (peraturan daerah di Aceh)
yang telah disahkan, lebih mencerminkan invasi terhadap ruangruang privat, dan, justru gagal mengatasi masalah yang lebih fundamental bagi rakyat Aceh.
Masyarakat sipil—Pasca-pilkada
Pilkada 2006 mengisyaratkan perpisahan antara GAM dan
masyarakat sipil. Situasi itu terbukti ketika beberapa aktivis
masyarakat sipil, khususnya generasi kedua, justru menyalurkan
asiprasi politiknya melalui calon yang berbeda, terutama di tingkat
provinsi. Kendati begitu, KPA sangat bersimpati terhadap upaya
para calon dari kalangan masyarakat sipil untuk bersaing dalam
Pilkada kota Banda Aceh. Dan seperti yang ditegaskan Otto
Syamsuddin, pasca pilkada, GAM mengundang sejumlah aktivis
untuk berpartisipasi dalam memperkuat pemerintah daerah,
terutama di kabupaten di mana para kandidat dukungan GAM
menang, misalnya membantu merumuskan perencanaan anggaran.
Bahkan, menjelang Pilkada, sejumlah aktivis masyarakat sipil telah
392 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
membantu para kandidat dukungan GAM untuk menyusun
pernyataan tentang visi dan misi kandidat tersebut.
Rekonstruksi, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagai isu-isu
kampanye
Isu apa sajakah yang diangkat oleh para calon dalam
kampanye Pilkada 2006? Sebagian besar calon mengangkat isu-isu
umum, seperti perdamaian, kesejahteraan dan kemakmuran
ekonomi, tak terkecuali para calon yang berasal dari GAM/SIRA.
Namun, isu-isu tersebut tidak diterjemahkan ke dalam rencanarencana kebijakan yang konkret. Justru pertanyaan paling penting
adalah bagaimana Pilkada 2006 menjadi langkah pertama bagi
rakyat Aceh dalam menyusun agenda rekonstruksi, rehabilitasi,
dan reintegrasi pasca-konflik dan pasca-tsunami, dengan memilih
seorang pimpinan yang mereka anggap paling mampu mengatasi
isu-isu ini, terutama ketika keterlibatan program yang didanai
lembaga-lembaga domestik dan internasional berakhir. Bagaimana
pertanyaan-pertanyaan ini diangkat selama pilkada—dan sejauh
mana rakyat Aceh benar-benar diberi pilihan untuk mengembangkan agenda tersebut?
Ternyata dari delapan pasangan calon dalam pilkada gubernur,
hanya Iskandar Hoesin dan HM Saleh Manaf (didukung oleh koalisi
sejumlah partai kecil) yang berkampanye tentang isu rekonstruksi
dan rehabilitasi. Mereka menyatakan, ‘Demi mempercepat prosesproses rekonstruksi dan rehabilitasi, dibutuhkan koordinasi antara
pemerintah daerah, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR),
dan pemerintah pusat dalam pembangunan Nanggroe Aceh
Darussalam, agar tak terjadi tumpang tindih program.’54
Tak dianggapnya isu rekonstruksi dan rehabilitasi sebagai isu
kunci kampanye oleh tujuh pasangan calon lainnya, sungguh
mengherankan. Kelima pasangan calon yang didukung oleh partaipartai politik nasional, khususnya partai politik pemenang Pemilu
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 393
2004, barangkali memiliki kepentingan khusus ketika menghindari
isu tentang siapa yang patut mengelola pembangunan di Aceh,
karena melibatkan pendanaan yang tak sedikit. Tapi, Irwandi dan
Nazar juga tak memberi perhatian yang cukup besar terhadap isu
perlunya kepemimpinan yang demokratis dalam proses rekonstruksi, serta betapa besar potensi yang dapat dimanfaatkan dari
kepemimpinan semacam itu bagi pembangunan lebih lanjut di
Aceh. Sikap serupa juga ditunjukkan pasangan Humam Hamid
dan Hasbi Abdullah, yang didukung oleh PPP dan beberapa elemen
GAM. Kegagalan pasangan ini mengangkat isu pelaksanaan
rekonstruksi dan rehabilitasi bagi pembangunan lebih lanjut, tak
pelak menunjukkan pengabaian secara terang-terangan, apalagi
Hamid juga salah satu anggota dewan direktur dalam BRR.55
Upaya-upaya politik dalam tata kelola pemerintahan untuk
mendorong reintegrasi dan rekonsiliasi demi pembangunan lebih
lanjut, tidak terlalu disorot dalam pernyataan visi dan misi kandidat
manapun. Tampaknya, pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi,
yang berjalan seiring sejalan dengan reintegrasi dan rekonsiliasi
tidak dianggap sebagai isu kampanye “bernilai jual” tinggi untuk
mendulang suara rakyat. Mereka justru lebih fokus pada isu, seperti
penyediaan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, penerapan
hukum syariah, dan upaya-upaya anti-korupsi.
Singkatnya, keterbatasan sosialisasi isu-isu rekonstruksi dan
rehabilitasi, serta reintegrasi dan rekonsiliasi, pada masa kampanye
menunjukkan bahwa para calon gubernur hanya memberi sedikit
perhatian atau tidak sama sekali, terhadap isu-isu yang paling
penting dan mendesak untuk ditangani bagi Aceh. Dengan kata
lain, tantangan-tantangan terbesar justru belum menjadi agenda
dalam pertumbuhan politik yang demokratis di Aceh. Barangkali,
salah satu alasannya adalah para politisi itu merasa bahwa isu-isu
tersebut akan ditangani oleh aktor-aktor lain, seperti lembagalembaga donor, para pakar, perusahaan-perusahaan besar, dan (bisa
394 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ditambahkan pula partai-partai politik nasional) pemerintah pusat.
Alasan lain, para calon kemungkinan merasa tak memiliki
kemampuan yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan
besar tersebut.
Kesimpulan
Pilkada gubernur dan kabupaten/kota yang berlangsung dari
11 Desember 2006 memberikan sebuah kerangka politik yang
membentuk proses demokratisasi di Aceh. Semula banyak orang
pesimis dengan pelaksanaan Pilkada, dan khawatir pelaksanaan
pemilihan akan sarat konflik. Namun, kekhawatiran itu tidak
terbukti. Meskipun terjadi beberapa insiden kekerasan dan intimidasi
di Aceh Tengah dan Tenggara, nyaris seluruh proses Pilkada
berjalan lancar dan dianggap berlangsung secara damai, adil, dan
demokratis.
Secara umum, Pilkada 2006 menunjukkan terjadinya garis
pemisah yang jelas antara calon-calon di Aceh, yakni barisan
pendukung aliansi KPA-SIRA yang mencalonkan Irwandi dan
Nazar, melawan Jakarta. Di sisi lain, ketika kombinasi para elit
dari “Kelompok Tua” GAM dengan seorang politisi liberal (Hamid)
dalam kerangka partai “nasional”, PPP, meraih posisi kedua, para
kandidat yang menemui kegagalan adalah mereka yang memiliki
keterkaitan erat dengan agenda Jakarta. Malik Raden dan Fuad
Zakaria, yang didukung Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat, hanya
mampu meraih posisi ketiga dengan perolehan suara kurang dari
14%. Pemerintah pusat sudah lama kehilangan legitimasi, akibat
kebijakan-kebijakannya yang militeristik dan diskriminatif serta
eksploitasi sumber daya alam Aceh. Partai-partai politik “nasional”
lebih dianggap sebagai pendukung pemerintah pusat daripada
penyuara tuntutan rakyat Aceh. Keberhasilan Golkar dalam pemilu
sejak 1987, lebih merupakan buah intimidasi, kekerasan, dan
kooptasi elit-elit lokal daripada ungkapan pilihan politik rakyat.
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 395
Peran Gubernur Ibrahim Hasan dalam pemenangan Golkar ketika
Pemilu 1992, dengan meminta penerapan status DOM, tak sekedar
membenarkan anggapan bahwa Golkar hanya tertarik pada
kekuasaan, tapi juga menegaskan bahwa Golkar tak responsif
terhadap kepentingan-kepentingan daerah.56 Di bawah pemberlakuan DOM, partai-partai politik nasional bertingkah seakan-akan
mereka tak memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar jeritan tuntutan rakyat. Karena itu, tidak mengherankan
jika rakyat mulai tidak peduli dengan partai-partai politik nasional.
Pelajaran lain yang bisa dipetik dari pilkada ini adalah
bagaimana Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (yang didukung
oleh GAM dan SIRA) mampu mengalahkan Humam Hamid dan
Hasbi Abdullah, seorang politisi terkenal dari PPP, serta salah
seorang intelektual GAM, yang pernah dipenjara dari 1990 hingga
1998, dan memperoleh dukungan dari “Kelompok Tua” GAM.
Intinya, perbedaan antara kedua pasangan itu dapat dipahami
sebagai pertentangan antara politik rakyat dan politik elit. Irwandi
Yusuf dan Muhammad Nazar mewakili kelompok GAM dan SIRA
“baru”, yang berbasis di Aceh dan mengandalkan politik yang
berdasarkan demokrasi kerakyatan, serta memiliki kemampuan
untuk mobilisasi rakyat di tingkat lokal dan mengkonsolidasikan
konstituen di daerah. Di sisi lain, Humam Hamid dan Hasbi
Abdullah adalah representasi politik elit, baik dalam bentuk partai
politik “nasional” maupun “Kelompok Tua” GAM, yang sebagian
besar berbasis di Stockholm. Selain itu, Irwandi Yusuf dan
Muhammad Nazar juga berhasil memunculkan citra sebagai
kelompok nasionalis yang memiliki prinsip dan mengusung
kesepakatan damai, tapi tidak terikat dengan struktur GAM “lama”.
Faktanya, kemenangan mereka yang mengesankan justru diraih
di luar basis tradisional GAM.
Selain keberhasilan mereka membangun citra sebagai
pengusung prinsip-prinsip nasionalisme yang memiliki keterkaitan
396 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dengan GAM dan SIRA, Irwandi dan Nazar juga diuntungkan
oleh kemunculan sosok Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla sebagai kekuatan politik dalam Pemilu 2004. Keduanya
merepresentasikan sebuah alternatif politik yang diharapkan
mampu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi rakyat Indonesia. Ditinjau dari perspektif ini, maka ada kemungkinan bahwa
kejadian apa di Aceh menggambarkan apa yang terjadi di Jakarta
pada skala mikro.5757
Dalam analisis terbaru, LIPI memprediksi, Irwandi-Nazar akan
berakhir pada 2011. Irwandi yang tak memiliki posisi strategis di
Aceh, serta menurut para analis tersebut, dia hanya orang nomor
empat di dalam GAM, akan lebih merapat ke Jusuf Kalla dan menjadi
anggota kabinet. Sedangkan Nazar memiliki posisi yang lebih kuat
di dalam SIRA. Dalam kongres pertama Partai SIRA pada 10
Desember 2007, di Banda Aceh, partai tersebut menegaskan upaya
mereka untuk mengangkat Nazar menjadi pemimpin utama di
Aceh. Lihat Hasan (2008) hal.186-187.
Sementara itu, di kalangan organisasi masyarakat sipil, SIRA
adalah satu-satunya organisasi yang berhasil membangun basis
dukungan rakyat, dan memadai untuk digunakan dalam pilkada,
meskipun masih belum jelas seberapa jauh basis dukungan itu
dipengaruhi oleh kerjasama SIRA dan KPA. Seperti yang dilakukan
koleganya di Indonesia, banyak organisasi masyarakat sipil yang
berusaha mempertahankan “kemurnian” gerakannya sebagai
gerakan sipil. Namun, pada akhirnya, mereka juga memanfaatkan
aliansi elit, seperti yang dilakukan pimpinan “Kelompok Tua” GAM.
Bedanya, mereka bekerjasama dengan para politisi liberal yang kritis
terhadap GAM.
Secara keseluruhan, para kandidat gubernur sedikit sekali atau
sama sekali tak menaruh perhatian khusus terhadap suatu
kepentingan tertentu atau agenda kebijakan yang spesifik.
Anehnya, hampir tak ada pembahasan tentang upaya melanjutkan
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 397
pelaksanaan demokrasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk
mengarahkan proyek rekonstruksi dan pembangunan terbesar di
dunia sejak Perang Dunia II. Sebaliknya, pilkada akhirnya hanya
berfungsi sebagai sebuah pelaksanaan referendum, yang
mendukung kesepakatan perdamaian dan demokrasi dalam MoU
Helsinki yang dikendalikan kelompok-kelompok nasionalis dan
jaringan masyarakat akar rumput yang menjalankan peran positif
dalam negosiasi perdamaian. Alhasil, sebagai pemberi mandat bagi
kebijakan dan proses demokratisasi di masa depan di Aceh, Pilkada
Desember 2006 menunjukkan perkembangan positif meskipun pada
akhirnya belum memberikan hasil yang signifikan.
Kendati begitu, seperti yang diungkapkan Faisal Saifuddin,
tak ada keraguan bahwa pilkada 2006 telah memberi pelajaran
penting dalam hal kampanye pemilu dan manajemen organisasi,
dan tak lama setelah Pilkada, berdirilah sejumlah partai politik lokal.
Selain partai-partai yang melibatkan gerakan kelompok nasionalis
Aceh dan mahasiswa, seperti Partai Aceh (GAM), Partai SIRA dan
Partai Rakyat Aceh (PRA), partai politik lokal juga didirikan oleh
Ghazali Abbas—Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS); dan Harmen
Nuriqman, yang pernah bertarung dalam pilkada gubernur
bersama Letjen (purn) Tamlicha Ali, menjadi Ketua Partai Daulat
Aceh (PDA). Selain itu, Farhan Hamid, yang masih menjadi
pengurus PAN di tingkat nasional, juga mendirikan Partai Bersatu
Aceh (PBA), agar bisa bersaing memperoleh kursi, baik di tingkat
nasional maupun daerah. Diskusi lebih mendalam tentang partai
politik lokal di Aceh dan bagaimana upaya para pemenang maupun
pihak yang kalah dalam Pemilu 2006 mempersiapkan diri untuk
menyongsong Pemilu 2009 akan disajikan pada Bab 7.
398 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan)
1
Peneliti: Donni Edwin; Asisten Peneliti: Wiratmo Probo, Dono
Prasetyo, Aris Santoso, Irwan Saptono, Penyunting: Murizal
Hamzah
2
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006.
Pelaksanaan UUPA diatur melalui qanun atau peraturan daerah,
khususnya qanun No.2 tahun 2006, qanun No. 3 tahun 2006, dan
qanun No.7 tahun 2006.
3
Keputusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-V/2007.
4
KIP-Aceh berbeda dengan KPU, seperti diatur dalam UUPA dan
qanun No.2, 3, dan 7 Tahun 2006. KIP-Aceh memiliki 11 anggota
yang diangkat melalui Keputusan Gubernur No.3 dan No.14 Tahun
2005 dan Keputusan Gubernur No. 5 tahun 2006. Proses pemilihan
dan seleksi anggota-anggota KIP-Aceh dilakukan oleh tim ad-hoc
independen. Mereka yang terpilih sebagai anggota KIP-Aceh,
menjabat hingga lima tahun. KIP-Aceh dibantu oleh cabangcabangnya di tingkat kabupaten, dan beranggotakan masingmasing lima orang. Jadi, dengan 21 kabupaten/kota di Aceh maka
terdapat 105 anggota KIP di tingkat kabupaten. Komisi Pengawas
Pemilu juga dibentuk, beranggotakan lima orang di tingkat
provinsi dan 5 orang di tingkat kabupaten, sehingga secara
keseluruhan juga berjumlah 105 orang di tingkat kabupaten. Selain
itu, sejumlah tim relawan juga hadir untuk mengawasi prosesproses pemungutan suara di setiap TPS, dan masing-masing tim
beranggotakan lima orang untuk mengawasi 8.471 TPS.
Organisasi-organisasi nasional dan internasional yang independent, juga terlibat dalam proses pengawasan pilkada, di
antaranya, European Union Observation Mission, ANFREL (Asian
Networks for Free Election), IRI (International Republican Institute), National Democratic Institute (NDI), US-AID, Konsulat
Jenderal Amerika Serikat di Medan, Tim Peninjau dari Pemerintah
Jepang, JPPR (Jaringan Rakyat untuk Pendidikan Bagi Pemilih),
AIRP (Aceh International Recovery Program), Forum Organisasi
Non-Pemerintah (NGO) Aceh, Aceh Strategic Research Center, KIPP
(Komisi Independen Pemantau Pemilu), LGSP (Local Governance
Support Program).
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 399
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Azwar Abubakar membantu proses peradilan terhadap Puteh
dengan memberikan dukungan kepada para aktivis anti-korupsi
dan media untuk melaporkannya. Sikap itu memberi dirinya citra
sebagai seorang tokoh yang bersih dan membenci korupsi. Puteh
diadili pada 27 Desember 2004, sehari setelah tsunami.
Azwar Abubakar adalah wakil gubernur, dan menjadi gubernur
pelaksana harian setelah Gubernur Puteh ditangkap. Pada awal
2006, pemerintah Indonesia menunjuk Mustafa Abubakar sebagi
gubernur interim hingga pelantikan Irwandi Yusuf tanggal 8
Februari 2007.
“Menelisik Kekuatan para Petarung”, Majalah Aceh, Desember 2006.
PBB adalah partai Islam yang relatif populer di Aceh.
Partai Golkar adalah motor politik rezim Orde Baru Soeharto, dan
telah melakukan penyesuaian secara terbatas terhadap agenda
reformasi.
PDIP (dipimpin oleh puteri Soekarno, Megawati) adalah pecahan
partai dari satu-satunya partai nasionalis, yang tidak
mengungkapkan secara eksplisit sebagai partai berorientasi
agama, pada masa kekuasaan Soeharto.
PKPI adalah pecahan Partai Golkar, awalnya sejumlah para
purnawirawan jenderal terkemuka sempat memegang jabatanjabatan kunci.
PBR merupakan partai Islam yang lebih konservatif, dan
berkembang di Aceh selain PBB.
Pada hakikatnya, PPNUI dan PKB berbasiskan organisasi sosial
keagamaan tradisional terbesar, Nahdlatul Ulama; PKB didirikan
oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan bersifat
lebih liberal serta pluralistik.
PPP adalah satu-satunya partai berbasis Islam yang diizinkan
pada masa kekuasaan Soeharto. Seperti Golkar, partai ini pun telah
menyesuaikan diri secara terbatas dengan agenda-agenda
reformasi.
PAN adalah partai Islam yang berbasis masyarakat kota dan kelas
menengah, yang didirikan setelah jatuhnya Soeharto.
PKS merupakan partai persaudaraan Islam yang terorganisir
dengan baik. Awalnya, para konstituennya, antara lain, terdiri
400 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
dari kelompok mahasiswa penentang rezim Soeharto.
Djali Jusuf maju sebagai calon independent, meskipun ada
kemungkinan dia dekat dengan Partai Demokrat di Aceh, karena
Djali adalah anggota tim keamanan Susilo Bambang Yudhoyono
ketika maju dalam pemilihan presiden (pilpres).
KPA adalah Komite Peralihan Aceh. Struktur KPA sebenarnya relative mirip dengan stuktur organisasi militer GAM (Teuntra Neugara
Aceh/TNA).
Singkatan dari Sentral Informasi Referendum Aceh. SIRA didirikan
pada 4 Februari 1999 untuk mengkampanyekan referendum
kemerdekaan bagi Aceh. Kerjasama antara SIRA dan GAM
menunjukkan bahwa mereka saling mendukung. Dalam acara yang
diselenggarakan pada tanggal 8 November 1999, sedikitnya
500.000 orang berkumpul di halaman Masjid Baiturrahman untuk
menuntut referendum dengan opsi kemerdekaan. GAM turut
membantu dan memobilisasi massa dari luar Banda Aceh. Militer
menuduh bahwa SIRA merupakan kelompok intelektual GAM, tapi
SIRA berada di luar garis komando GAM.
Wawancara dengan Nashruddin Abubakar, seorang anggota SIRA
dan Wakil Bupati Aceh Timur.
Untuk edisi bahasa Inggris, kami gunakan nama: the Indonesian
Survey Circle untuk LSI. Terjemahan diambil dari the Jakarta Post.
US-AID (2007).
Suara Karya Online, 7 Desember 2006.
LSI juga ditugaskan Partai Golkar untuk melakukan survei
terhadap para calon di tingkat kabupaten dan kota di berbagai
wilayah di Aceh.
“Menolak Riset LSI” (2006), hal. 14-15.
Ibid
IRNA didukung oleh KPA di seluruh Aceh. Humam Hamid dan
Hasbi Abdullah, yang didukung oleh faksi GAM yang lain, hanya
memperoleh kemenangan di Pidie dan Banda Aceh. Pidie
merupakan tanah kelahiran Menteri Kesehatan GAM, Zaini
Abdullah, yang juga merupakan saudara Hasbi Abdullah.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI atau PKP);
merupakan pecahan dari Partai Golkar, yang didirikan Edi
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 401
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Sudrajat.
Sebagian besar singkatan nama partai politik berdasarkan pada
tabel 6.2 dan 6.3 sebelumnya.
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), didirikan oleh Ryaas
Rasyid—salah satu arsitek kebijakan desentralisasi di Indonesia,
dan Andi Mallarangeng, juru bicara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), bekas
partai nasionalis Bung Karno; juga merupakan pecahan dari PDIP (dipimpin Eros Djarot).
Wawancara dengan Baharuddin, seorang aktivis LSM di
Lhokseumawe, dan Fachrul Razi, Banda Aceh.
Tiga kabupaten tersebut adalah Singkil, Simeulue, dan Aceh
Tenggara.
Wawancara pada 5 Desember 2006.
Perwakilan GAM untuk Malaysia dan Australia menyatakan
dalam sebuah wawancara di media bahwa ‘Islam telah menjadi
budaya masyarakat Aceh, jadi tidak perlu diterapkan secara
struktural.’ Nur Djuli juga mengungkapakan hal yang sama dalam
sebuah wawancara dengan radio ABC, http://www.abc.net.au/
pm/content/2006/s1731262.htm.
Konsep yang sama juga
dikemukakan oleh Teungku Nashiruddin yang mengatakan bahwa
‘dalam Islam yang pokok itu bukan formalitas, namun bagaimana
membangun masyarakat Islam melalui pendidikan.’ Aceh Kita, 3-9
Oktober 2005.
Laporan Dinamika Pilkada Aceh, 11 November-5Desember 2006,
Forbes Damai, 2006.
Pidato Irwandi saat deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon
gubernur, 27 Agustus 2006, di kantor KPA, Banda Aceh.
Dalam beberapa hal, kondisi ini mengingatkan pada keberhasilan
PKS di Banda Aceh pada Pemilu legislatif 1999. Dalam Pemilu 1999,
PAN menang di Banda Aceh dengan 39,41% suara. Namun dalam
Pemilu 2004, PKS lah yang menang di Banda Aceh dengan 31,74%
suara. Tapi, dalam Pilkada 2006 dalam pemilihan Walikota/Wakil
Walikota Banda Aceh, kader PKS Raihan Iskandar-Teuku Surya
(keduanya kader PKS dan hanya didukung oleh PKS) dikalahkan
402 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
39
40
41
42
43
44
45
46
oleh Mawardi Nurdin dan Illza Sa’aduddin yang didukung oleh
PPP, PBR, dan Partai Demokrat.
Wawancara dengan Murizal Hamzah, aktivis dan wartawan di
Aceh, 10 Desember 2006.
Wawancara dengan Irwanda, pengurus fungsional Partai Golkar,
8 November 2006.
Lihat ICG (2002) hal. 6-8.
Wawancara dengan Armen Desky, calon bupati dari Partai Golkar
di Kutacane, 5 Desember 2006.
Otto Syamsuddin Ishak berasal dari Tijue, Pidie. Otto adalah dosen
pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh,
yang sangat vokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan
kondisi di Aceh sejak dia masih mahasiswa, dan akibatnya, dia
juga menjadi salah satu target militer. Dia mendirikan Komite
Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Bersama isterinya, Dyah
Rahmani Purnomowati, yang beretnis Jawa, Otto mendirikan
organisasi non-pemerintah Cordova pada 1990 di Banda Aceh.
Sekarang dia menjabat sebagai dosen sosiologi di Universitas Syah
Kuala dan peneliti di Imparsial, sebuah organisasi non-pemerintah
yang berbasis di Jakarta.
Bdk. Presentasi dapat dijumpai di http://partairakyataceh.org/
Faisal Saifuddin merupakan perwakilan SIRA di Jakarta. Dulu dia
mengorganisasi aksi demonstrasi di Jakarta untuk menuntut
penarikan pasukan dari Aceh dan pelaksanaan referendum. Pada
2001, dia ditangkap dalam sebuah aksi demonstrasi di depan
kantor PBB di Jakarta, atas tuduhan keterlibatan dalam pemboman
asrama mahasiswa pada 10 Mei 2001, dan dia dijatuhi hukuman
satu tahun penjara. Faisal Saifuddin membantah dirinya terlibat
dalam peristiwa pemboman, yang mengakibatkan dua mahasiswa
meninggal itu, Tempo (2001).
SMUR didirikan oleh para aktivis mahasiswa Aceh pada 18 Maret
1999 di Universitas Syiah Kuala, tepatnya di Kampus Darussalam.
SMUR mengorganisasi ribuan mahasiswa dan pelajar pada 25
Maret 1999 dalam aksi demonstrasi memprotes militerisme di
Aceh, sehari sebelum kunjungan Presiden B.J Habibie. Belakangan,
FPDRA didirikan oleh sejumlah mahasiwa dan organisasi pemuda,
PEMIIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH 403
47
48
49
50
51
52
58
di antaranya, SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat),
WAKAMPAS (Wahana Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda Aceh
Selatan), GAMUR (Gerakan Mahasiswa Muslim untuk Rakyat),
dan SAMAN (Solidaritas Mahasiswa Aceh Nusantara).
Mantan sekretaris jenderal SMUR dan mantan koordinator
KontraS Aceh.
Baik sebelum maupun setelah Pilkada, Tarmizi dan FRA terlibat
dalam diskusi-diskusi intensif dengan KP-PRA, yang membahas
tentang pendirian partai politk lokal. Akhirnya dia bergabung
dengan PRA.
Diambil dari H.Iskandar Hoesin dan H.M. Saleh Manaf
Serambi Indonesia (2006).
Lihat Al Chaidar (1998).
Dalam analisis terbaru, LIPI memprediksi, Irwandi-Nazar akan
berakhir pada 2011. Irwandi yang tak memiliki posisi strategis di
Aceh, serta menurut para analis tersebut, dia hanya orang nomor
empat di dalam GAM, akan lebih merapat ke Jusuf Kalla dan
menjadi anggota kabinet. Sedangkan Nazar memiliki posisi yang
lebih kuat di dalam SIRA. Dalam kongres pertama Partai SIRA
pada 10 Desember 2007, di Banda Aceh, partai tersebut menegaskan
upaya mereka untuk mengangkat Nazar menjadi pemimpin
utama di Aceh. Lihat Hasan (2008) hal.186-187.
UUPA tidak membolehkan partai-partai lokal memperebutkan
kursi perwakilan daerah di DPR RI. Meski begitu, undang-undang
itu tak menyebut bahwa partai politik lokal boleh menjadi bagian
dari partai politik nasional, dan anggota partai politik lokal bisa
sekaligus menjadi anggota partai politik nasional. Aturan semacam
itu dikhawatirkan akan mendorong aliansi-aliansi taktis dan
pragmatis antara partai politik nasional dan partai politik lokal.
404 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Aceh Kita bersama Nashiruddin. 8th edition. 3-9 Oktober 2005.
Al Chaidar. 1998. Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan DOM
di Aceh 1989- 1998. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
Conciliation Resources. 2007. Map of Aceh, Indonesia.http://www.cr.org/our-work/accord/aceh/map.php.
Harian Kompas. Dominasi Elite Politik Lama dalam Pilkada Aceh. 4
Desember 2006.
Hasan, Kamaruddin. 2008. Pilkada, Partai Lokal dan Masa Depan
Aceh: Harapan Berakhirnya Transisi. dalam Ikrar Nusa Bhakti,
ed. Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki.
Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar.
Hoesin, H. Iskandar dan H. M. Saleh Manaf. tanpa tanggal. ’Aceh Beu
Maju Ureung Beu Carong Agama Beu Kong Damee Sejahtera.’
ICG. 2002. Aceh: A Slim Chance for Peace. Brussels & Jakarta: ICG
Asia Briefing Paper
Harian Kompas. “Dominasi Elite Politik Lama dalam Pilkada Aceh”.
4 Desember 2006.
Majalah Aceh. “Menelisik Kekuatan Para Petarung”. Desember 2006.
MajalahAceh. Menolak Riset LSI. Juni 2006.
MajalahTempo. 14 Mei 2001.
Thompson, Geoff 2006, Conflict Over Sharia in Aceh, wawancara di
ABC Radio Partai Rakyat Aceh. [Online] Tersedia di: http://
partairakyataceh.org/
Serambi Indonesia. 2 Mei 2006.
Suara Karya Online. Prediksi IFES: Pilkada Aceh Bakal Dua Putaran.
7 Desember 2006. http://www.aceh-eye.org/a-eye_news_files/a
eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=4216>
US-AID. Opinions and Information on The Pilkada Aceh Elections 2006:
Key Findings from an IFES Survey. 2007.
Harian Kompas. 10 April 2004.
Forbes Damai. Laporan Dinamika Pilkada Aceh 11 November-5
Desember 2006.
405
6
P ART
AI P OLITIK L OKAL
ARTAI
DI
L OK
OMO
TIF P R OSES D EMOKRA
TIS
ASI
OKOMO
OMOTIF
EMOKRATIS
TISASI
A CEH :
DI
I NDONESIA
Murizal Hamzah1
i
Pendahuluan
“Di balik bencana pasti ada hikmahnya….” adalah
ungkapan yang sering terdengar dari mulut para
penyalur bantuan kemanusiaan dan politisi. Semua
bermula dari gempa bumi sekitar 8,9 skala Richter, yang diikuti
gelombang tsunami pada pukul 7.58 pagi, tanggal 26 Desember
2004. Keesokan harinya, juru bicara GAM, Bachtiar Abdullah,
mengumumkan gencatan senjata dengan Indonesia dari kantornya
di Swedia. Ketika dihantam gelombang tsunami, Aceh masih dalam
status Darurat Sipil Kedua, yang berlaku sejak 19 November 2004
hingga 18 Mei 2005.
Seolah berpacu dengan waktu, Indonesia dan GAM—
difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) Foundation pimpinan
Marti Ahtisaari—sepakat untuk melangsungkan sebuah pertemuan
406 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
demi mengakhiri kekerasan, pada pekan pertama Januari 2005.
Berbagai upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan kemanusiaan hanya bisa dilakukan secara efektif, jika tak ada kontak
senjata antara GAM dan militer Indonesia. Dengan kata lain,
penyaluran bantuan, pelaksanaan proses rehabilitasi, dan
rekonstruksi bisa terselenggara dengan baik, apabila perdamaian
terwujud di Aceh. Secara bersamaan, proses-proses rehabilitasi dan
rekonstruksi yang memadai dan efektif juga berpotensi menciptakan perdamaian dan keharmonisan yang lebih berkelanjutan.
Meskipun peran aktor-aktor dan kepentingan-kepentingan lain juga
krusial, seperti yang telah diuraikan pada Bab 1, ambisi untuk
secepatnya meraih perdamaian, menyalurkan bantuan dan memulai
proses rekonstruksi turut berkontribusi dalam keberhasilan
penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
MoU Helsinki memberikan mandat untuk merumuskan
peraturan perundang-undanganan baru bagi pemerintahan Aceh.
Pada masa tanggap darurat pasca tsunami, peran Gubernur Aceh
berada di tangan Wakil Gubernur Azwar Abubakar, karena
Gubernur Abdullah Puteh sedang menjalani proses pengadilan
kasus korupsi. Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Mustafa
Abubakar sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh pada 30
Desember 2005. Semula Aceh telah dijadwalkan akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama pada
Mei 2005. Namun, bencana tsunami membatalkan rencana tersebut.
Bahkan, seluruh agenda pilkada, baik di tingkat provinsi,
kabupaten, dan kota terpaksa harus ditunda selama masa tanggap
darurat.
MoU Helsinki juga mencerminkan sebuah kompromi dari
pihak GAM, karena mereka tak lagi menuntut kemerdekaan penuh.
Tapi, di sisi lain, kesepakatan itu juga mencerminkan kompromi
dari pihak pemerintah Indonesia, karena Aceh diizinkan menerapkan sistem pemerintahan-sendiri. Para negosiator GAM
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 407
menaruh kepercayaan pada komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dengan menerima saran bahwa rakyat Aceh akan
membentuk pemerintahan mereka sendiri berdasarkan hasil
pilkada. Singkatnya, perjanjian damai antara Indonesia dan GAM
ini akan menjadi titik awal bagi sebuah periode kebangkitan, di
mana rakyat Aceh dapat memenuhi aspirasi mereka melalui upayaupaya yang demokratis (Sinar Harapan 13 Juli 2005).
Pasal 1.1.1 MoU mengamanatkan, undang-undang baru
tentang pemerintahan Aceh harus secepatnya disahkan dan
diimplementasikan, atau setidaknya paling lambat pada 31 Maret
2006. Pasal 1.2 tentang Partisipasi Politik menyatakan bahwa
pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pembentukan partaipartai politik lokal di Aceh, dalam lingkup ketentuan dan aturan
di tingkat nasional. Karena telah mengakui aspirasi rakyat Aceh
untuk membentuk partai politik lokal, pemerintah Indonesia
diwajibkan untuk mengembangkan kerangka politik dan hukum
bagi pendirian partai-partai politik lokal di Aceh melalui konsultasi
dengan DPR, dalam jangka waktu satu setengah tahun sejak
penandatanganan MoU.
Pasal 1.2.2 MoU juga menyebutkan bahwa rakyat Aceh
memiliki hak mengajukan calon lokal untuk semua jabatan politik
sejak April 2006. Pasal selanjutnya, 1.2.3, menyebutkan bahwa
Pilkada yang bebas dan adil harus diselenggarakan di bawah
undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh, untuk memilih
kepala pemerintahan di Aceh, baik tingkat kabupaten atau kota
maupun tingkat provinsi, pada bulan April 2006, yang diikuti
dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
pada tahun 2009.
Seperti yang diamanatkan MoU, rancangan undang-undang
untuk pemerintahan Aceh disusun berdasarkan saran dan pendapat
dari beragam sumber, antara lain, GAM, kalangan akademisi, dan
organisasi masyarakat sipil di Aceh, sebelum dibahas lebih lanjut
408 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di DPR. Para akademisi dari Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh
menyerahkan rancangan yang mengatur tentang ekonomi,
sedangkan kalangan akademisi dari IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh
menyerahkan rancangan yang membahas tentang penerapan
hukum syariah dan rekonsiliasi. Sementara itu, para akademisi dari
Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh Utara, menyerahkan rancangan tentang partai politik lokal.
Sebaliknya, rancangan yang diajukan GAM sangat berbeda
dengan rancangan yang diusulkan oleh masyarakat Aceh dan
pemerintah Indonesia. Misalnya, rancangan GAM menyebutkan
bahwa tidak perlu ada pemilihan Wali Nanggroe (status simbolik
sebagai ‘pelindung negara’ di Aceh) untuk periode awal. Pendiri
GAM, Dr Hasan M Tiro telah ditetapkan sebagai Wali Nanggroe
pertama, sebuah jabatan yang akan dipegang hingga wafat. 2
Pemilihan untuk penggantinya akan dilakukan kemudian. Perwakilan GAM, yang dipimpin Teuku Kamaruzzaman, menyerahkan rancangan undang-undang, yang terdiri dari 34 bab dan memuat
147 pasal.3 Rancangan undang-undang juga diajukan oleh organisasi
masyarakat sipil, yang diwakili oleh Acehnese Civil Society Task Force
(ACSTF) di Banda Aceh, yang terdiri dari 29 bab dan 148 pasal.4
Semua rancangan itu diserahkan ke DPRD Aceh, yang
kemudian merangkainya sedemikian rupa, menjadi 40 bab dan 209
pasal, serta menyerahkannya kepada DPR di Jakarta. Pemerintah
Indonesia, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, kemudian
menyunting rancangan itu menjadi 40 Bab dan 206 pasal. Setelah
perdebatan alot, DPR secara resmi mengesahkan Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 11 Juli 2006, yang terdiri dari 40
bab dan 273 pasal, serta ditandatangani oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006.5
Dengan pengesahan UUPA ini, seluruh peraturan perundangan sebelumnya tentang status dan pemerintahan Aceh, yakni
UU No. 44 tahun 1999 tentang Status Istimewa Aceh dan UU No. 18
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 409
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam,
tidak berlaku lagi. Namun, kajian-kajian tentang UUPA
mengindikasikan bahwa beberapa bagian dalam undang-undang
baru itu, ternyata diambil dari dua produk perundangan sebelumnya.
Proses perumusan, pengesahan, dan pelaksanaan UUPA
akhirnya tidak berjalan mulus. Sejumlah organisasi masyarakat
sipil membentuk sebuah tim pengawas untuk memastikan bahwa
UUPA ditafsirkan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam MoU. Bahkan pada hari ketika undang-undang
itu disahkan, para aktivis menyerukan penolakan terhadap undangundang tersebut dengan aksi mogok massal yang melumpuhkan
sektor transportasi publik di Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, Aceh
Barat, dan daerah-daerah lainnya. Sikap ini tentu saja menunjukkan
kecurigaan sejumlah pihak bahwa UUPA tidak mencerminkan
semangat dan tujuan yang terkandung dalam MoU. Mereka di
antaranya adalah Aliansi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan
UUPA, yang didukung oleh Sentral Informasi Referendum Aceh
(SIRA).
Salah satu anggota Aliansi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan
UUPA, Dawan Gayo, menyatakan bahwa UUPA tidak bisa dianggap
sekedar produk hukum belaka. Undang-undang itu justru harus
dilihat sebagai produk yang memiliki keterkaitan erat dengan
komitmen pemerintah Indonesia dan GAM dalam penyelesaian
konflik di Aceh, melalui upaya yang damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat, seperti yang tercantum dalam
paragraf pertama MoU. Aliansi yang terdiri dari sekitar 20 organisasi
masyarakat sipil ini menganggap bahwa sebagian isi dan poin-poin
penting dalam UUPA bertentangan atau tidak konsisten dengan
MoU. Poin-poin itu, di antaranya, sebagai berikut:
1. Di dalam pasal 7.2, UUPA memperluas jurisdiksi pemerintah
Indonesia atas wilayah-wilayah yang menjadi urusan-urusan
nasional, selain enam wilayah yang telah disepakati di bawah
410 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
2.
3.
4.
pasal 1.12 (a) dalam MoU;6
Pemerintah Indonesia akan melanjutkan intervensi, yang
kemudian mengurangi otoritas pemerintahan Aceh, yakni
melalui pembuatan norma, standar, prosedur, pengawasan di
berbagai hal. Pemberlakuan aturan dan pengawasan semacam
ini, ibarat ‘membebaskan kepala, tetapi tetap mencengkeram
ekor.’ (pasal 11.1 UUPA dan pasal 1.1.2(a) MoU);7
Tidak ada ketentuan yang mengatur peradilan bagi para
anggota TNI yang diduga telah melakukan kejahatan sipil di
pengadilan sipil, yang bertentangan dengan pasal 1.4.5 dalam
MoU (pasal 203 UUPA);
Keberadaan peradilan bagi pelanggaran hak asasi manusia
tidak didasarkan pada Undang-Undang tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia (UU No. 26 tahun 2000), karena undangundang itu tidak berlaku secara retroaktif. Artinya, seluruh
pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, memiliki imunitas
terhadap segala bentuk peradilan (pasal 227 UUPA dan pasal
2.2 MoU Helsinki).
Dengan kata lain, beberapa pasal dalam UUPA malah
merupakan langkah mundur dari UU No. 18 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus di Aceh; UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.8
Kendati begitu, langkah-langkah yang menentukan bagi
pencapaian pemerintahan-sendiri dan demokrasi di Aceh tetap
dimuat dalam UUPA, yakni aturan mengenai diperbolehkannya
para calon independen (non-partai) untuk mengikuti pilkada
gubernur atau tingkat kabupaten/kota, serta aturan tentang
pembentukan partai politik lokal.9
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 411
Dasar hukum bagi partai politik lokal
Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki secara garis besar hanya
dapat memetakan isu-isu penting, seperti masalah ekonomi,
reintegrasi, pemerintahan dan persoalan lainnya, yang selanjutnya
akan diatur lebih rinci dalam UUPA. Secara teknis, implementasi
UUPA memerlukan peraturan pemerintah yang lebih khusus
sebagai petunjuk pelaksanaan. Peraturan-peraturan yang menyinggung soal pembentukan partai politik lokal dimuat dalam Bab XI,
pasal 73-95 UUPA. Sedangkan aturan tentang pencalonan dan
pendaftaran calon independen atau non-partai politik untuk jabatan
bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil
gubernur diatur dalam pasal 67.
Peraturan-peraturan utama yang mengatur pendirian partai
politik lokal dimuat dalam pasal 75 ayat 2 UUPA, yang menyatakan
bahwa partai-partai politik lokal harus didirikan oleh warga negara
Indonesia, dan memiliki anggota setidaknya 50 orang warga negara
Indonesia, yang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, bertempat
tinggal tetap di Aceh, serta menjamin keterwakilan perempuan
hingga 30 persen di lembaga legislatif. Pasal 75 ayat 8, yang
mengatur tentang pendaftaran dan pengesahan partai, menetapkan
bahwa partai-partai politik lokal harus memiliki struktur organisasi,
yang meliputi setidaknya 50% kabupaten dan kota, dan berada di
25% kecamatan di masing-masing kabupaten dan kota tersebut.
Pemerintah pusat kemudian mempersiapkan UU No. 20 tahun
2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Selanjutnya, di Aceh,
Qanun No.3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, yang terdiri
dari 38 pasal tentang pemilu dirumuskan dan disahkan oleh DPR
Aceh (DPRA) pada 13 Juni 2008. Perangkat tersebut menjadi dasar
hukum bagi pendirian Komisi Independen Pemilihan (KIP) di
Aceh.10 Qanun tersebut juga mengatur persyaratan bahwa seorang
calon anggota legislatif tingkat provinsi atau kabupaten/kota Aceh
harus lulus ujian membaca Al-Quran. Aturan tersebut bukan
412 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
aturan baru, karena ujian membaca Al-Quran telah diwajibkan
dalam pilkada provinsi tahun 2006. Alhasil, sejumlah calon
gubernur, bupati dan wakil bupati tidak bisa ikut dalam pemilihan
karena gagal dalam ujian membaca Al-Quran, yang penilaiannya
ditentukan oleh suatu panel penguji, serta terdiri dari kalangan
ulama dan pihak-pihak lain yang kompeten.
Dalam Pilkada Aceh 2006, yang dibahas lebih mendalam pada
Bab 6, MoU Helsinki membolehkan calon-calon independen untuk
bersaing dalam pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi,
kabupaten dan kota. Untuk pertama kalinya, calon independen
dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia, dan kini
ditiru pula di daerah-daerah lain. Sulawesi Utara, misalnya,
merupakan provinsi pertama setelah Aceh yang membolehkan calon
independen berpartisipasi dalam Pilkada. Para calon independen
itu maju di tiga kabupaten, yakni Minahasa Tenggara, Kotamobagu,
dan Siau-Tagulandang-Biaro.11 Karena itu, tak terlalu berlebihan
jika Aceh bisa dianggap sebagai sebuah laboratorium politik, sosial,
budaya, dan militer, dengan hasil yang acap ditiru daerah-daerah
lain. Otonomi Khusus, pemilihan langsung untuk kepala daerah,
calon independen, dan implementasi hukum syariah, serta berbagai
pendekatan dalam manajemen pasca-konflik dan pasca-bencana,
telah dikembangkan di Aceh, dan kemudian menjadi model dan
inspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Ironisnya, UUPA justru
melarang calon-calon independen untuk berpartisipasi dalam
pilkada gubernur dan bupati/walikota di Aceh pada 2012 nanti;
kendati di sisi lain, UUPA juga mengatur bahwa partai-partai lokal
baru yang berhasil memperoleh lebih dari 5% suara dalam Pemilu
2009, bisa mengajukan calonnya pada Pilkada 2012. Dari aturanaturan tersebut, ada beberapa hal yang kemudian patut dicermati.
Pertama, seperti yang akan dibahas dalam Bab 9, kita sudah tahu
bahwa hanya satu partai lokal yang berhasil dalam pemilu legislatif
tingkat daerah, yakni Partai Aceh dari GAM. Kedua, aturan yang
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 413
kini berlaku di seluruh Indonesia memperbolehkan partisipasi calon
independen di daerah-daerah lain.
Setelah mengkaji MoU Helsinki, politisi Aceh, Ahmad Farhan
Hamid, yang sempat menjadi anggota DPR dari Fraksi PAN,
menduga pemerintah Indonesia khawatir jika GAM memegang
kendali atas Aceh. Namun, Farhan menguraikan bahwa kekhawatiran itu tak beralasan, kendati GAM menang berkali-kali,
dan walaupun pada skala nasional maupun internasional, bisa
dikatakan, masyarakat Aceh ingin memisahkan diri. Pasalnya,
menilik pengalaman di negara-negara lain, partai-partai politik lokal
jarang sekali bisa menang dalam jangka panjang. Partai politik
lokal, kata Farhan, tak memiliki akses terhadap kelompok-kelompok
penguasa ekonomi dan politik, pada tingkat lebih tinggi (acehkita.com
12 Juli 2005).
Pihak lain yang mengkritik keberadaan partai politik lokal di
Aceh adalah mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor
Jenderal (Purn.) Supiadin AS 12. Dia mengatakan, rakyat Aceh
sebenarnya tidak membutuhkan partai-partai politik lokal, karena
mereka sebetulnya menginginkan peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan. Meskipun pendirian partai-partai politik oleh para
elit di Aceh adalah sah, Supiadin menegaskan bahwa rakyat
sesungguhnya tidak meminta partai politik, melainkan kehidupan
yang lebih baik dan bermartabat. Dia juga mengingatkan Peraturan
Pemerintah No. 77 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa partaipartai politik dilarang, antara lain, menggunakan gambar, simbol,
lambang, atau atribut-atribut lain yang berkaitan dengan atau
diidentifikasi sebagai simbol organisasi-organisasi separatis dan
terlarang (Serambi Indonesia 20 Desember 2007).
Raihana Diani, juru bicara Partai Rakyat Aceh (PRA),
mengkritik pemisahan dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan
upaya demokratisasi ala Supiadin. Kesejahteraan, menurut Raihana,
bisa tercapai dengan lebih baik dan berkelanjutan dalam kerangka
414 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
demokrasi yang sehat. Kemunculan partai-partai politik lokal di
Aceh, kata Diani, mencerminkan upaya-upaya demokratis yang
sehat, dan bisa menjembatani upaya penciptaan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi rakyat. Diani, yang juga aktivis kemanusiaan
ini, menjelaskan bahwa partai-partai politik lokal perlu menawarkan kebijakan dan program, yang benar-benar menyentuh isu-isu
kesejahteraan. Dengan kata lain, partai-partai politik lokal bukannya tak dibutuhkan, namun partai politik lokal itu harus mempunyai program dan menawarkan solusi yang lebih konkrit untuk
mengatasi berbagai masalah rakyat (Suara Pembaruan 22 Desember
2007).
Partai politik lokal Aceh
UUPA memuat lebih dari 20 pasal tentang pendirian partai
politik lokal, dan selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan
Pemerintah No.20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh,
yang disahkan pada 16 Maret 2007. Pasal 1 menyatakan bahwa
partai-partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk
dengan sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia, atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan
Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota (DPRK), serta dalam pemilihan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil
walikota.
Jadi, tak ada lagi alasan untuk tak menerima pendirian partai
politik lokal. Tak pelak, partai politik lokal pun menjamur. Apalagi,
dasar hukumnya juga sangat kuat. Mandat telah diberikan kepada
rakyat Aceh untuk terlibat dalam politik melalui pendirian partai
politik lokal, dan kemudian dilaksanakan sepenuh hati. Di Indonesia, ketentuan semacam itu hanya berlaku di Aceh.
Sebenarnya pendirian partai-partai politik lokal pada 2007 dan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 415
2008 bukan sesuatu yang baru (Serambi Indonesia 10 April 2008).
Pemilu Indonesia yang pertama pada 1955, yang tampak sangat
demokratis, diikuti oleh partai-partai politik yang berbasis lokal
atau regional, seperti Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia
Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, Gerakan
Banteng di Jawa Barat, Grinda di Yogyakarta, dan Partai Persatuan
Dayak di Kalimantan Barat. Pendirian Partai Persatuan Dayak
bahkan mencerminkan antusiasme penganut paham etnosentrisme,
dengan praktek yang tak membahayakan demokrasi. Partai politik
lokal seperti yang berkembang di Aceh juga dapat ditemukan di
Spanyol, Kanada, Jerman, dan negara-negara lain.
Sejak terbukanya kesempatan pendirian partai politik lokal,
media melaporkan bahwa terdapat dua puluh partai politik lokal
yang prospektif di Aceh.13 Namun, hanya empat belas partai politik
yang kemudian mendaftar di Kantor Dinas Departemen Hukum
dan HAM tingkat Provinsi untuk dinilai pemenuhan syarat-syarat
administratifnya. Partai politik yang akhirnya tak mendaftarkan
diri adalah Partai Aceh Leuser Antara, yang didirikan oleh Iwan
Gayo. Gayo akhirnya malah mendaftar sebagai senator dari Aceh
dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari
keempat belas partai yang menempuh uji verifikasi tahap pertama,
dua partai politik lokal gagal, sementara dua belas partai politik
lokal lainnya maju ke tahap berikutnya. Dua partai yang gagal
pada tahap tersebut adalah Partai Nahdlatul Ummah dan Partai
Serambi Persada Nusantara Serikat. Keduanya tak mampu
menyediakan dokumen tentang status domisili dan bukti
kepemilikan kantor-kantor partai, serta gagal mengajukan bukti
persyaratan jumlah anggota partai di 50% kabupaten/kota dan di
25% kecamatan.
Dua belas partai lainnya kemudian mendaftarkan diri ke KIP
di Banda Aceh. Namun, setelah melalui pemeriksaan administratif
lebih lanjut, hanya 10 partai yang lolos untuk kemudian mengikuti
416 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
uji verifikasi faktual, yang dilaksanakan oleh para petugas KIP di
lapangan pada tingkat kabupaten dan kota. Dalam konferensi pers
di Kantor KIP Aceh pada 7 Juli 2008, akhirnya diumumkan bahwa
dari 10 partai politik lokal yang diverifikasi KIP, 6 partai memperoleh
lampu hijau untuk maju dan berpartisipasi dalam Pemilu 2009.
Pada hari yang sama, KPU Pusat juga mengumumkan bahwa 34
partai nasional dan 6 partai lokal akan berpartisipasi dalam Pemilu
2009. Enam partai politik lokal yang berhak mengikuti ‘pesta
demokrasi’ adalah sebagai berikut:
1. Partai Aceh Aman Seujahtera (Nomor 35)
2. Partai Daulat Aceh (Nomor 36)
3. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Nomor 37)
4. Partai Rakyat Aceh (Nomor 38)
5. Partai Aceh (Nomor 39)
6. Partai Bersatu Aceh (Nomor 40)
Partai-partai yang gagal dalam proses verifikasi faktual
termasuk Partai Generasi Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat),
Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan, Partai Lokal
Aceh, dan Partai Darussalam. Verifikasi faktual di lapangan
menemukan, keempat partai tersebut gagal memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain, memiliki kantor cabang setidaknya di 15
dari 23 kabupaten/kota, serta syarat jumlah anggota dan pengurus.
Persyaratan serupa juga diterapkan di tingkat kecamatan, dan partai
politik harus memiliki kantor cabang dan dewan pengurus, serta
anggota, minimal di dua pertiga jumlah kecamatan.
Tidak puas dengan keputusan KIP, PARA Peduli Perempuan,
Partai Gabthat, dan Partai Lokal Aceh mengajukan keberatan resmi
kepada KIP pada 9 Juli 2008. Mereka menolak keputusan itu dan
meminta KIP melakukan verifikasi ulang. Hasil-hasil verifikasi
faktual, kata mereka, pada hakikatnya sangat politis, tidak adil,
diskriminatif, dan tak sepenuhnya benar. Karena itu, mereka
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 417
mendesak KIP untuk menghentikan seluruh proses menjelang
pemilu, hingga KIP dapat memberikan jawaban yang transparan
atas keberatan mereka itu, serta menindaklanjuti dengan tepat.
Menurut Ketua PARA, Zulhafah Luthfi, partainya memperoleh
aneka ancaman dan diperintahkan untuk tak menaruh papan nama
ataupun lambang yang mencantumkan nama partainya, tidak
mengibarkan bendera partai, serta dilarang membuka kantor partai.
Zulhafah menjelaskan, itulah penyebab mengapa ketika tim
verifikasi datang ke kantor PARA, mereka tidak menemukan apa
pun. Dia yakin, kegagalan partainya untuk lulus dalam proses
verifikasi faktual terjadi karena pihak-pihak yang melakukan
verifikasi faktual di kantor-kantor PARA di tingkat kabupaten/kota
tak melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, dan bukan karena
PARA tak mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.14
PARA adalah satu-satunya partai politik lokal yang didirikan
oleh kaum perempuan. Pendirian PARA pada 30 Mei 2007
merupakan salah satu butir rekomendasi dari Seminar Raya Komite
Perempuan Aceh Bangkit pada 23-24 November 2006, yang
mengusulkan pembentukan sebuah partai politik sebagai kendaraan
politik bagi aspirasi kaum perempuan. Dengan aturan komposisi
70% perempuan dan 30% laki-laki, Zulhafah menampik anggapan
bahwa PARA semata-mata partai politik yang diperuntukkan bagi
perempuan, dan mengusung isu tunggal. Menurut dia, justru
semua pihak yang terlibat dalam politik, tak peduli apapun gender
mereka, diharapkan dapat berjuang dan memberi perhatian khusus
terhadap hal-hal yang menyangkut kebutuhan dan isu-isu
perempuan.
Partai Ghabtat mendapat dukungan dari kalangan santri,
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang merupakan
kendaraan bagi para ulama tradisional, para bekas tentara GAM,
anggota SIRA, serta lembaga pendidikan Islam Inshafuddin dan
Al-Waliyah. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 22 Maret 2007
418 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di makam Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dalam sebuah
peringatan secara simbolik tentang era keemasan Aceh di bawah
kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yang pernah memiliki
kekuasaan membentang hingga Malaka, Malaysia. Visi dan misi
Partai Gabthat adalah pelaksanaan syariah Islam, sekaligus
melindungi perjanjian damai di Aceh di bawah MoU Helsinki.
Salah satu ganjalan dalam representasi aspirasi lokal di tingkat
nasional adalah tak satupun partai politik lokal berhak
menominasikan kandidat untuk pemilihan presiden maupun
kandidat untuk duduk di DPR di Jakarta. Partai politik lokal hanya
bisa bersaing dalam memperebutkan 69 kursi di DPRA dan 645
kursi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, calon-calon yang
diajukan oleh enam partai politik lokal itu juga harus berkompetisi
dengan para calon yang didaftarkan dan didukung 34 partai politik
nasional lainnya. Jadi, para pemilih di Aceh memiliki kesempatan
untuk memilih dari 40 partai politik dalam Pemilu 2009. Sedangkan
para pemilih di provinsi lain, hanya memilih dari 34 partai.
Keenam partai politik lokal yang resmi ikut Pemilu 2009
mendeklarasikan komitmen bersama untuk memerangi korupsi,
memperjuangkan kesetaraan gender, dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. Partai politik lokal dengan corak agama tertentu
adalah Partai Daulat Aceh (PDA) dan Partai Aceh Aman dan
Seujahtera (PAAS). Partai Rakyat Aceh (PRA), yang dibentuk
kalangan aktivis muda dan progresif, menekankan pentingnya
pembangunan ekonomi kerakyatan, sedangkan Partai Aceh—yang
didukung oleh struktur komando Kelompok Tua GAM, dan
khususnya Partai SIRA—yang berakar dari organisasi-organisasi
masyarakat sipil, mengangkat isu tentang pentingnya mewujudkan
tatanan politik yang demokratis. Partai Bersatu Aceh Bersatu (PBA)
bersikap lebih universal dan pluralistik dibanding partai-partai
lainnya, dengan konstituen utama dari kalangan masyarakat kota.
Enam partai politik lokal ini dipandang rakyat Aceh sebagai ‘pilihan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 419
utama’ dan bukan sekedar ‘pilihan alternatif,’. Pasalnya, partai
politik lokal tampak lebih familiar dan merepresentasikan orangorang lokal, serta dianggap bersih dari perilaku politik ‘kotor’, yang
lazim ditunjukkan partai politik nasional.
Seperti telah dikemukakan di atas, keenam partai politik lokal
tak hanya berkompetisi satu sama lain, tapi juga berhadapan dengan
34 partai politik nasional. Hasil Pemilu 2004 di Aceh, yang
diselenggarakan pada masa konflik, mendudukkan 69 orang sebagai
wakil rakyat (terdiri dari 65 orang sebagai anggota DPRD, dan
empat orang sebagai pimpinan DPRD) dengan komposisi sebagai
berikut: Partai Golkar (12), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
(12), Partai Amanat Nasional (PAN) (9), Partai Bintang Reformasi
(PBR) (8), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8), Partai Bulan Bintang
(PBB) (8), Partai Demokrat (PD) (6), Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) (2), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI) (1).15 Karena partai politik lokal tidak bisa bersaing dalam
meraih kursi di tingkat nasional, 13 kursi yang mewakili Aceh di
DPR di Jakarta hanya diperebutkan oleh 34 partai politik nasional.
Lalu, bagaimana peluang partai politik lokal di Aceh menjelang
Pemilu 2009? Mengutip survei International Foundation for Electoral Systems (IFES) yang dipublikasikan di Banda Aceh pada 15 Januari 2007,
Manajer Penelitian IFES, Rakesh Sharma, menyatakan bahwa
berdasarkan survei terhadap 1.203 responden antara 25 Januari-4
Februari 2007 di segenap penjuru Aceh, (kecuali Sabang dan
Simeulue), kecenderungan pilihan masyarakat adalah sebagai berikut:
Partai Politik Lokal
: 39,0%
Partai Politik Nasional : 11,9%
Ragu-ragu
: 39,2%
Lain-lain/tidak tahu
: 9,9%
Gambaran tersebut menunjukkan adanya keinginan di
kalangan pemilih untuk mencoba sesuatu yang baru. Artinya,
420 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mereka akan lebih memilih partai-partai politik lokal daripada partai
politik nasional. Meski begitu, penilaian terhadap karakter Partai
Aceh dan Partai SIRA, akan lebih dipengaruhi oleh kinerja dan
rekam-jejak Gubernur Iwandi Yusuf, para bupati dan walikota
dukungan GAM, serta para pendiri Partai Aceh. Sebaliknya,
penilaian terhadap karakter Partai SIRA juga akan dipengaruhi
oleh kinerja Wakil Gubernur Muhammad Nazar dan para walikota
dukungan SIRA, serta para pendiri Partai SIRA. Apabila kebijakan
dan prestasi mereka sejak dilantik pada 7 Februari 2007 dapat
diterima dan dipahami oleh rakyat, maka kedua partai ini diyakini
akan dipandang sebagai para pahlawan daerah dan kemungkinan
besar bakal menang dalam Pemilu 2009.
Kendati begitu, Pemilu 2009 menjadi sebuah tantangan yang
luar biasa bagi seluruh partai politik lokal di Aceh karena akan
terjadi perebutan suara antara partai politik lokal dan partai politik
nasional. Dalam pemilu itu, dilangsungkan tiga ajang kompetisi
demokrasi. Pertama, kompetisi antara partai politik lokal dan partai
politik nasional untuk memperebutkan 69 kursi di DPRA, serta
256 kursi di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Kedua,
persaingan antar partai politik lokal. Terakhir, pertarungan antar
partai politik nasional untuk memperebutkan 13 kursi di DPR.
Partai-partai politik lokal dan nasional mendaftarkan para calon
anggota legislatif, dan memulai masa kampanye, yang berlaku
serentak di seluruh Indonesia pada 12 Juli 2008, dan terus
berlangsung hingga 5 Agustus 2009. Kampanye ini dilakukan
dengan dua fase: fase kampanye ‘dalam ruang tertutup’, yang
diselenggarakan melalui pertemuan-pertemuan terbatas, dan tanpa
mobilisasi massa, dari 12 Juli 2008 hingga 16 Maret 2009, dan
kampanye ‘terbuka’ atau kampanye lapangan dengan memobilisasi
massa dari 17 Maret hingga 5 April 2009. Setelah kedua fase
kampanye itu, diberlakukan ‘masa tenang’, di mana seluruh partai
tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye hingga pemilu
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 421
diselenggarakan pada 9 April 2009; pemilu pertama sejak rezim Orde
Baru yang mengikutsertakan partai-partai politik lokal di Aceh.
Profil enam partai politik lokal
Bagian ini akan menyajikan profil-profil enam partai politik
lokal di Aceh yang dihimpun pada awal 2009, dan disusun
berdasarkan nomor urut partai:
1.
Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
Ketua
: Drs. H. Ghazali Abbas Adan
Sekretaris
: Drs. H. Nusri Hamid
Bendahara
: Faisal Putra Yusuf
Kantor
: Jalan T. Nyak Arief No. 159, Banda Aceh
Ghazali Abbas Adan adalah salah seorang pendiri PAAS, yang
resmi dideklarasikan pada 3 Juni 2007 di Taman Sari, Banda Aceh.
Pendirian partai ini pertama kali diumumkan pada 18 Maret 2007
di Restoran Lamnyong, Banda Aceh. Ghazali dikenal sebagai politisi
andal, dan sebagai anggota resmi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) di tingkat nasional. Lelaki kelahiran Pidie ini telah duduk di
DPR di Jakarta selama beberapa periode, sejak 1992 hingga 2004.
Ghazali dikenal sangat vokal dalam mengangkat isu-isu hak
asasi manusia di DPR. Dia satu-satunya anggota dewan yang
menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Aceh
untuk diadili pada saat Aceh masih menjadi Daerah Operasi Militer
(DOM) antara 1989-1998. Sebelum mendirikan partai politik lokal,
Ghazali juga menjadi calon gubernur Aceh pada Pilkada 2006,
berpasangan dengan Shalahuddin Al-Fatah. Mereka berpartisipasi
dalam pemilihan gubernur melalui jalur independen dan, di luar
dugaan, mereka hanya memperoleh 7,8% suara serta berada di
urutan kelima, di belakang Irwandi-Nazar dengan 38,2% suara,
Humam-Hasbi dengan 16,6% suara, Malik-Sayed dengan 14% suara,
422 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dan Azwar-Nasir dengan 10,6% suara.
Meskipun hanya berada di posisi kelima, pasangan GhazaliShalahuddin berhasil mengalahkan pasangan Iskandar HoesinSaleh Manaf (5,5%) yang didukung PBB, serta Tamlicha Ali-Harmen
Nuriqman (4%) dukungan PBR, dan pasangan independen lainnya
Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah (3%). Padahal dari segi keuangan,
Ghazali-Abas hanya menggunakan sedikit dana untuk beriklan di
media. Mereka hanya satu kali memasang iklan di sebuah koran
harian lokal, dan isinya menyatakan bahwa masyarakat yang ingin
menyumbang untuk kampanye pasangan itu, sebaiknya
menghubungi tim-tim kampanye di setiap kabupaten/kota. Data
KIP Aceh menunjukkan bahwa pasangan Ghazali memiliki dana
kampanye terendah pada Pilkada Aceh 2006, yakni hanya sekitar
Rp 920 juta. Para calon lain memiliki dana kampanye setidaknya
Rp 1 milyar atau lebih. Misalnya, Djali Yusuf, yang memiliki dana
kampanye sebesar Rp 9 milyar, Malik Raden Rp 7 milyar, Azwar
Abubakar Rp 8 milyar, dan Tamlicha Rp 1,5 milyar.
Siapakah konstituten utama PAAS? Prakiraan pada awal 2009
menunjukkan bahwa konstituten PAAS terdiri dari bekas
pendukung PPP dan kalangan korban konflik, yang menganggap
Ghazali selalu konsisten membela hak-hak mereka. Para
pendukung setia itu juga termasuk para pemilih Ghazali pada
Pilkada 2006. Partai yang mengadopsi gagasan ‘Islam modern’ itu,
juga diharapkan dapat menarik para pemilih dari kalangan santri,
dan karena itu, harus bersaing pula secara khusus dengan Partai
Daulat Aceh (PDA). Berdasarkan pengalamannya pada Pilkada
2006, Ghazali yakin, salah satu cara untuk mendulang suara
sebanyak-banyaknya dalam Pemilu 9 April adalah dengan sesering
mungkin menemui berbagai pihak di dayah (sekolah agama atau
pesantren), dan masyarakat di pedesaan.
PAAS mengangkat isu-isu tentang keamanan dan kesejahteraan Aceh dalam kerangka Syariah Islam, yang menekankan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 423
pada kombinasi model partai politik dan sistem politik Islam dalam
bingkai partai Islam modern. Partai yang menggunakan lambang
peta Aceh dengan Al-Quran di tengahnya ini, berpegang pada
keyakinan bahwa setiap kegiatan harus diniatkan sebagai bentuk
ibadah, termasuk di antaranya, kegiatan-kegiatan politik. Oleh
karena itu, bentuk-bentuk upaya politik PAAS akan disesuaikan
dengan aturan-aturan dan norma-norma yang terkandung dalam
Al-Quran dan Hadits.
Tak diragukan lagi, Ghazali adalah ikon partai dan sumber
pendulang suara. Namun, sekretaris partai, Nusri Hamid, yang
baru saja melibatkan diri secara terbuka dalam politik, tampaknya
berpeluang untuk “menarik pemilih”. Sang Mayor—begitu
panggilan Nusri Hamid—berasal dari keluarga politisi terkenal,
termasuk di antaranya Ahmad Farhan Hamid dan Ahmad Humam
Hamid, yang pernah menjadi calon gubernur dalam Pilkada 2006.
Nusri juga merupakan saudara mantan Ketua DPRD Banda Aceh,
Muntasir Hamid, serta Munadir Hamid, mantan anggota DPRD
Banda Aceh.
Daerah-daerah yang diharapkan akan menjadi basis bagi PAAS
berada di wilayah Pantai Timur, seperti Pidie, kampung halaman
Ghazali. Pada Pilkada 2006, Ghazali memperoleh 32.734 suara di
Pidie, sedangkan Irwandi-Nazar mendapat 39.246 suara. HumamHasbi memperoleh dukungan suara paling banyak di daerah ini,
dengan perolehan 118.884 suara, berkat dukungan para bekas
tentara GAM. Basis dukungan bagi PAAS adalah para penduduk
desa yang taat beragama. Karena itu, pesaing utama PAAS adalah
Partai Daulat Aceh dan para pendukungnya—kalangan santri.
424 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
2.
Partai Daulat Aceh (PDA)
Ketua
: Teungku Harmen Nuriqman (sebelumnya
Teungku Nurkalis MY)
Sekretaris
: Teungku Muhibbussabri (sebelumnya
Teungku Mulyadi M Ramli)
Bendahara
: Amiruddahri
Kantor
: Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh
Tidak ada kata-kata Islam dalam nama partai ini, meskipun
lambang partai melukiskan dua menara di sisi kupiah meukeutob,
peci tradisional Aceh untuk lelaki. Partai ini memang didirikan oleh
para ulama dari berbagai dayah (sekolah agama atau pesantren).
Partai ini memperoleh hak untuk ikut serta dalam Pemilu 2009,
sedangkan Partai Gabthat, yang mengklaim didukung oleh para
santri dan kalangan ulama yang dekat dengan GAM, gagal dalam
proses verifikasi faktual. Partai Daulat Aceh (PDA) bertujuan
menegakkan Syariah Islam di Aceh. Menurut manifesto PDA, para
investor diperbolehkan masuk ke Aceh, asalkan tunduk pada
hukum syariah. Tapi, pendiri dan mantan ketua partai, Teungku
Nurkalis, menyatakan bahwa PDA bukan partai yang hanya
diperuntukkan bagi para santri atau kelompok-kelompok pembaca
Al-Quran. Nama partai ini juga mungkin akan mengingatkan orang pada sebuah partai nasional, Partai Daulat Rakyat, yang
didirikan oleh Adi Sasono. Adi Sasono adalah aktivis organisasi
non-pemerintah, dan pernah menjadi sosok terkemuka di kalangan
ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), turut menikmati
patronase Soeharto dan dekat dengan Habibie, serta mengusulkan
kebijakan yang serupa dengan Kebijakan Ekonomi Baru di Malaysia, yakni penerapan diskriminasi positif demi keuntungan
penduduk muslim asli Melayu.
PDA secara resmi didirikan oleh para ulama dan tokoh agama
pada 4 Maret 2007 di Makam Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala, Banda
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 425
Aceh. Syiah Kuala merupakan seorang mufti (hakim agama) yang
sangat terkenal pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637).
Menurut Nurkalis, para pendukung PDA tersebar di berbagai
penjuru kabupaten dan kota di Aceh, khususnya di kalangan
masyarakat muslim yang memegang teguh ajaran Islam. Dia
mengklaim bahwa Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)
merupakan pendukung terbesar PDA. PDA juga memperoleh
dukungan dari kalangan santri, yang tergabung dalam Rabithah
Thaliban Aceh (dibentuk oleh Ikatan Santri Dayah Se-Aceh), dan
memiliki hubungan dengan HUDA. Hubungan HUDA dengan
PDA ini mirip dengan hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU),
salah satu organisasi muslim sosial keagamaan tradisional terbesar
di Indonesia dan barangkali juga di dunia, dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) di Jawa, meskipun ideologi PDA lebih condong pada
ideologi yang dianut PKS daripada PKB.
Dukungan daerah terhadap PDA diharapkan datang dari 23
kabupaten/kota, di mana para anggota partai memiliki ikatan
emosional dengan para santri dan alumni dayah. Dukungan
tersebut merupakan sumber kekuasaan yang potensial, karena
melampaui sekat-sekat antar etnis dan identitas kelompok. Basis
pendukung setia partai ini diperkirakan tersebar di 693 dayah,
dengan 108.468 santri dan sekitar 700 kelompok pembaca Al-Quran
dari berbagai penjuru wilayah Aceh (Serambi Indonesia 29 Maret
2008).
Khawatir dominasi partai-partai politik lokal dalam Pemilu
2009—khususnya Partai Aceh atau partai SIRA—akan membawa
Aceh semakin dekat dengan referendum kemerdekaan, Letnan
Jenderal (purn.) Kiki Syahnakri menyatakan, Partai Daulat Aceh
adalah satu-satunya partai politik lokal, yang didukung Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika dimintai konfirmasi
tentang dukungan tersebut, Nurkalis mengatakan bahwa partai
itu didirikan karena kondisi perekenomian yang buruk dan
426 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pelaksanaan syariah di Aceh, perlu segera diatasi. Visi partai ini
adalah mengembalikan sistem tata kelola pemerintahan pada masa
Sultan Iskandar Muda, meskipun tetap dalam kerangka NKRI.
Menurut Nurkalis, partai politik lokal lain seharusnya menyatakan
dengan lebih eksplisit bahwa mereka adalah bagian dari NKRI.16
Menurut Nurkalis, tujuan PDA yang lain adalah menepis
anggapan bahwa ulama seharusnya tak terlibat dalam politik. PDA
didirikan untuk mewakili aspirasi kelompok-kelompok aktivis Islam yang percaya bahwa hukum syariah harus ditegakkan di Aceh
secara kaffah (sempurna), bukan hukum syariah seperti yang
diterapkan dewasa ini.
Untuk menghadapi Pemilu 2009, PDA membentuk dua dewan,
yakni Dewan Nashihin dan Dewan Mustayar. Dewan Nashihin
terdiri dari para ulama yang memberikan nasihat kepada pengurus
partai. Sedangkan Dewan Mustayar beranggotakan para ulama
yang berwenang mengganti kepengurusan partai dan merumuskan
kebijakan, serta juga berwenang memecat anggota PDA yang
terpilih duduk di DPRD.
Tampaknya, posisi PDA akan semakin terangkat berkat
kedekatannya dengan Partai Bintang Reformasi (PBR), di mana
Nurkalis juga menjadi anggota partai nasional tersebut, serta para
politisi seperti Harmen Nuriqman, yang ketika itu adalah anggota
legislatif di Aceh dan seorang ulama. Dalam Pemilu 2004, PBR
termasuk dalam lima besar, dan meraih delapan kursi di DPRD
Aceh. Para pendukung utama PBR juga datang dari kalangan ulama
dayah dan santrinya, yakni kalangan yang dihormati penduduk
lokal di sekitar dayah. Salah satu keuntungan partai ini adalah
memiliki jumlah pendukung yang relatif merata di seluruh Aceh.
Harmen Nuriqman pernah maju sebagai wakil gubernur dalam
Pilkada 2006, berpasangan dengan Letnan Jenderal (purn.) Tamlicha
Ali. Harmen juga anggota DPR di Aceh pada periode sebelum Pemilu
2009. Singkatnya, PDA tampak memiliki posisi kuat untuk
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 427
mendobrak tembok pemisah antara calon legislatif dari partai politik
lokal dan nasional.
3.
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Ketua
: M Taufik Abda
Sekretaris
: Arhama (Dawan Gayo)
Bendahara
: Faurizal
Kantor
: Jl. T Nyak Arief No.110, Banda Aceh
Di benak rakyat Aceh, SIRA merupakan singkatan dari Sentral
Informasi untuk Referendum Aceh. Tapi, ‘SIRA’ dalam Partai SIRA
adalah singkatan dari Suara Independen Rakyat Aceh. Awalnya,
SIRA adalah organisasi payung bagi organisasi-organisasi nonpemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya, demi perjuangan menuntut referendum untuk kemerdekaan bagi Aceh.
Belakangan, SIRA berkembang menjadi organisasi berbasis massa,
dan akhirnya melahirkan serta memberikan namanya kepada Partai
SIRA, untuk membangkitkan kenangan masyarakat, sebagai upaya
menarik suara dalam Pemilu 2009. Kongres Partai SIRA yang
diselenggarakan pada 10-13 Desember 2007, memilih Wakil
Gubernur Muhammad Nazar sebagai ketua dewan pertimbangan
partai, dan Muhammad Taufik Abda sebagai ketua umum partai.
Sehari sebelum mereka memutuskan kepanjangan dari nama
SIRA, sebuah komite telah ditugaskan untuk mencari setidaknya
11 nama, yang menjelaskan singkatan SIRA. Nama-nama itu, antara
lain, Seutot Indatu Rakyat Aceh, Solidaritas Independen Rakyat Aceh,
Saboh Ikat Rakyat Aceh (Kesatuan Rakyat Aceh), Sosialisme Islam
Rakyat Aceh, dan Suara Independen Rakyat Aceh. Sira juga berarti
‘garam’ dalam bahasa Aceh.
Partai SIRA secara formal dibentuk di Banda Aceh pada 10
Desember 2007, bersamaan dengan Hari HAM Se-dunia. Bendera
partainya berwarna biru, dengan bulan sabit dan 10 bintang merah
428 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
di bagian tengah. Menurut Partai SIRA, bendera itu mencerminkan
sifat partai yang cinta pada perdamaian dan memiliki komitmen
dalam penegakan hak asasi manusia. Seperti halnya Partai Aceh,
Partai SIRA juga memiliki kantor cabang di tingkat kabupaten dan
kota di seluruh wilayah Aceh. Hal itu bisa tercapai karena sejak
masa konflik hingga Pilkada 2006, SIRA dan anggota GAM menjalin
komunikasi erat satu sama lain, dan saling bahu-membahu
mendukung perkembangan masing-masing.
Nama SIRA juga mengingatkan orang pada peristiwa 8 November 1999, ketika SIRA dan GAM memobilisasi sekitar satu juta
rakyat Aceh di halaman Masjid Agung Baiturrahman di Banda
Aceh, untuk berpartisipasi dalam Sidang Umum Masyarakat
Pejuang Referendum (SU-MPR). Pemerintah Indonesia menggambarkan SIRA sebagai kalangan intelektual dan sayap sipil GAM.
Ketua Presidium SIRA, Muhammad Nazar, telah dua kali dipenjara,
atas tuduhan ‘menebar benih-benih kebencian’ terhadap Indonesia dan menuntut referendum di Aceh dengan opsi otonomi khusus
dan kemerdekaan.
Pada pembukaan Kongres Pertama Partai SIRA, Nazar
mengatakan bahwa partai ini bersifat inklusif, dan siapa pun bisa
bergabung, selama mengikuti aturan-aturan partai. Dia menegaskan bahwa Partai SIRA didirikan untuk terus memperjuangkan
aspirasi rakyat Aceh, yang masih menghadapi kesulitan dalam
bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Nazar
mengatakan, mendirikan sebuah partai politik adalah ambisinya
sejak 1999, ketika isu referendum kemerdekaan Aceh begitu gencar
di Aceh. Menurut Nazar, Partai SIRA bukanlah partai yang baru
terbentuk. Namun, baru pada kali ini, SIRA akhirnya memiliki
kesempatan untuk berkomunikasi sebagai partai kepada publik
yang lebih luas.
Pada saat penulisan bab ini, terjadi ketegangan antara SIRA
dan beberapa kelompok dalam Partai Aceh tentang perbedaan ba-
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 429
sis, metode organisasi (Partai Aceh lebih bergantung pada struktur
komando GAM yang lama) dan perbedaan pandangan tentang isuisu demokrasi secara umum dan khususnya, perihal kepemimpinan.
Konflik tersebut kian memanas menjelang Pemilu 2009. Anggota
Dewan Pengurus Partai SIRA dan kawan-kawan dekatnya cukup
terkenal di kalangan politisi Aceh. Misalnya, bekas negosiator GAM,
Shadia Marhaban, yang belakangan menjadi Ketua Liga Inong
Aceh (LINA), sebuah organisasi yang menangani para perempuan
bekas pejuang GAM dan korban konflik. Beberapa pimpinan partai
juga merupakan tokoh yang dikenal baik di kalangan organisasi
masyarakat sipil dan para mantan aktivis mahasiswa, di antaranya,
pemimpin partai, Taufik Abda. Selain itu, di tengah memanasnya
perpecahan internal, kelompok konservatif menuding para
pengkritik di dalam tubuh GAM, seperti Nur Djuli dan Bakhtiar
Abdulah, mendukung SIRA. Padahal kedua orang itu akhirnya
sama sekali tidak bergabung dengan partai apapun.
Pendirian Partai SIRA yang agak terlambat disebabkan
sejumlah alasan. Pertama, mereka menunggu pemberlakuan
instrumen hukum yang memadai, dan kedua, terjadi perdebatan
apakah SIRA harus mendirikan partai politik sendiri atau ikut
dengan partai yang didirikan GAM. Meski begitu, mereka telah
mempersiapkan kebutuhan logistik dengan baik, antara lain,
melalui keikutsertaan para anggota dewan pengurus dan anggota
organisasi SIRA dalam berbagai bisnis. Misalnya, sebagai kontraktor
pembangunan rumah, profesi yang berkembang pada masa
rekonstruksi dan rehabilitasi waktu itu. Strategi bisnis serupa juga
dilakukan Partai Aceh, tentunya dengan memanfaatkan struktur
komando GAM yang lama. Bisnis semacam inilah yang juga
menjadi mesin pendulang uang dalam Pemilu 2009.
Kampanye untuk meningkatkan perolehan suara juga
didukung oleh sejumlah kader SIRA yang telah menjadi birokrat,
atau kalangan yang dekat dengan SIRA atau tidak merupakan
430 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bagian dari partai politik tertentu. Di antaranya—kendati hanya
di awal saja—Walikota Sabang, Munawar Liza Zainal; Wakil
Walikota Sabang, Islamuddin; Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin
Abubakar; serta sejumlah anggota tim asistensi gubernur Aceh dan
anggota Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang mengelola rehabilitasi
korban konflik dan bekas tentara GAM.
Dari sudut pandang ideologis, asas Partai SIRA adalah keadilan
sosial dan Islam, dan cita-cita partai adalah mewujudkan Aceh yang
adil dan sejahtera. Kemampuan para pemuda untuk memobilisasi
massa terbukti ketika Irwandi-Nazar terpilih sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh. Kesuksesan itu adalah hasil kerja tim
kampanye, yang terdiri dari kalangan muda anggota SIRA dan
(kini bekas) tentara GAM, dan telah saling bahu-membahu sejak 8
November 1999. SIRA memiliki basis konstituen yang solid,
khususnya di kawasan Pantai Barat dan Timur. Dalam Pemilu 2009,
pendukung partai ini diperkirakan akan berhadap-hadapan dengan
pendukung Partai Aceh.
4.
Partai Rakyat Aceh (PRA)
Ketua
: Aguswandi (sebelumnya Ridwan H Mukhtar)17
Sekretaris
: Thamrin Ananda
Bendahara : Malahayati
Kantor
: Jl. T Iskandar No. 174, Desa Lamgeulumpang,
Ulee Kareng, Banda Aceh.
Sebuah ruko sederhana berlantai dua di Ulee Kareng, Banda
Aceh, Aceh Besar, tak tampak seperti kantor partai politik lokal.
Siapa yang mengira bahwa inilah kantor Partai Rakyat Aceh (PRA),
yang lulus uji verifikasi untuk berpartisipasi dalam ‘pesta
demokrasi’ pada 9 April 2009.
PRA didirikan para aktivis muda dari Front Perlawanan
Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA), dengan cabang-cabang
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 431
organisasi, antara lain, Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat
(SMUR), Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD), Care
Aceh dan Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM). SMUR
berafiliasi dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
(LMND) ketika organisasi tersebut menentang rezim Soeharto.
LMND adalah bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) di
Jakarta. Rata-rata usia anggota dan pengurus PRA di bawah 30 tahun,
jauh lebih muda dari para pengurus partai politik nasional dan partai
politik lokal lain, yang umumnya berusia lebih dari 30 tahun.
Peluang yang diberikan MoU Helsinki untuk membentuk
partai politik lokal dimanfaatkan oleh para aktivis muda ini dengan
mendeklarasikan Komite Persiapan untuk Partai Rakyat Aceh (KPPRA) di Restoran Lamnyong, Banda Aceh, pada 16 Maret 2006. Ide
pembentukan partai politik lokal kian menguat ketika kongres
FPDRA di Saree, Aceh Besar pada 27 Februari 2006. Setelah UUPA
diberlakukan pada 11 Juli 2006, PRA secara resmi mendeklarasikan
diri sebagai sebuah partai politik pada 3 Maret 2007. PRA adalah
partai politik lokal pertama yang melakukan deklarasi pasca UUPA.
Partai ini terbentuk setelah perjalanan panjang dalam merumuskan
platform, prinsip dasar partai, kebijakan dan program selama
Kongres KP-PRA pada 27 Februari hingga 2 Maret 2007, serta
pemilihan ketua dan sekretaris partai.
Kongres secara demokratis memilih Aguswandi sebagai ketua
dan Thamrin Ananda sebagai sekretaris jenderal. Keduanya berlatar
belakang sebagai aktivis mahasiswa dan organisasi non pemerintah.
Setahun kemudian, Ridwan H. Mukhtar menggantikan Aguswandi
sebagai ketua partai. Menurut Thamrin, partai ini dibentuk oleh
para aktivis dari gerakan mahasiswa, pemuda kota, dan petani di
desa-desa, yang bercita-cita mewujudkan Aceh yang adil, sejahtera,
dan modern di masa depan.
Salah satu pokok perhatian PRA adalah pengembalian kontrol
atas aset-aset ekonomi kepada rakyat Aceh, seperti aset yang
432 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
dikuasai oleh Exxon Mobil dan PT Arun, yang menambang dan
mengolah LNG, serta sejumlah aset ekonomi lainnya yang sebagian
besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Bisa
dikatakan bahwa PRA terobsesi untuk mengembalikan kedaulatan
atas sumber daya alam kepada rakyat. Pada saat bab ini ditulis,
PRA telah memiliki kantor cabang di seluruh kabupaten dan kota,
serta di 189 kecamatan. Selain itu, mereka juga memperoleh
dukungan dari penduduk di pedesaan terutama di Aceh Tengah,
Aceh Tenggara, dan pantai Barat Aceh.
Target pemilih PRA adalah para petani, pedagang, buruh,
kalangan profesional, pekerja organisasi non-pemerintah, kelas
menengah dan kelas bawah, serta para penduduk di pedesaan.
Bendera partai ini sekilas mirip dengan bendera GAM, dengan latar
belakang merah dan dua garis hitam, satu di atas dan satu lagi di
bawah. Yang membedakan, pada bendera GAM terdapat sebuah
bintang putih dan bulan sabit, sedangkan PRA menggunakan satu
bintang kuning.
Bagaimana PRA menjabarkan kebijakan dan programprogramnya? Bagaimana mereka berkampanye? Awal 2009, PRA
satu-satunya partai politik lokal yang menerbitkan surat kabar
sendiri, yakni Haba Rakyat (Kabar Rakyat), dan terbit sebulan sekali
sejak 2006. Selain itu, pengurus ORPAD dan Care Aceh, yang juga
pengurus partai, turut membantu rakyat, baik sebelum maupun
sesudah tsunami. Kegiatan mereka itu bisa dimanfaatkan dalam
menarik lebih banyak peminat dan memperluas jaringan partai di
berbagai desa.
Sayang, potensi mereka dalam mengangkat identitas dan
kemampuan mereka, belum terlihat secara maksimal selama
kampanye. Itulah kelemahan utama partai ini. Selain itu, para
konstituen PRA tumpang tindih dengan para konstituen Partai
Aceh dan Partai SIRA. Meski begitu, PRA memiliki beberapa calon
anggota legislatif yang cukup terkenal, dan telah membuktikan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 433
komitmen mereka dalam membela kepentingan-kepentingan rakyat.
Kelebihan inilah yang diharapkan efektif untuk meningkatkan
perolehan suara.
5.
Partai Aceh (PA)
Ketua
: Muzakkir Manaf
Sekretaris
: M Yahya SH
Bendahara : Hasanuddin
Kantor
: Jl. Sultan Alaidin Mahmud Syah, Banda Aceh
Apalah arti sebuah nama? Tanyakan kepada para pengurus
Partai Aceh, yang telah tiga kali berganti nama. Partai Aceh semula
menggunakan nama Partai Gam, yang dideklarasikan pada 7 Juli
2007 di Banda Aceh. Juru bicara Partai Gam, Teungku Adnan
Beuransyah, menjelaskan bahwa kata Gam bukanlah sebuah
akronim. Bendera partai mirip dengan bendera GAM, dengan latar
belakang warna merah menyala, dua garis hitam, satu di atas dan
satu di bawah, serta sebuah bintang dan bulan sabit putih di
tengah. Prinsip utama partai yang dibentuk oleh bekas tentara
GAM ini adalah transisi dari perjuangan bersenjata menuju
perjuangan politik, menukar peluru dengan suara dalam berpolitik.
Mantan Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, ditunjuk
sebagai Ketua Partai Gam—seorang warga negara Singapura yang
tinggal di Swedia. Mentroe—begitu Malik biasa disapa dalam
lingkungan GAM—mengatakan bahwa kepemimpinannya di
Partai Gam tak bermasalah, serta Indonesia tak mempersoalkan
status kewarganegaraannya (acehkita.com 23 November 2007).
Namun, pemerintah Indonesia memprotes nama partai itu.
Beberapa jam setelah penutup papan pengenal Partai Gam resmi
dibuka, polisi meminta agar papan nama itu segera ditutup kembali.
Pemerintah bersikukuh menuntut klarifikasi kepanjangan dari
nama Gam. Akhirnya, pada 25 Februari 2008, pengurus Partai Gam
434 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mengumumkan bahwa Gam adalah singkatan dari Gerakan Aceh
Merdeka. Terlepas dari fakta bahwa Gam menuliskan nama
panjangnya pada bendera, Indonesia masih protes. Pemerintah
mengatakan, walaupun kepanjangan dari Gam ditulis dengan
huruf kecil di balik bendera, tapi akronim ‘GAM’ ditulis dengan
huruf besar di tengah bendera. Selain itu, warna bendera dan
lambang yang digunakan sangat mirip dengan bendera GAM.
Tentu, bisa dimaklumi, kemiripan nama dan simbol Partai Gam
adalah bagian dari strategi, yang bertujuan membangkitkan
kenangan di kalangan pemilih, memenangkan opini publik, serta
mendorong orang untuk memilih Partai Gam.
Namun, keberatan pemerintah Indonesia terhadap nama partai
masih berlanjut. Perdebatan pun berakhir setelah para elit partai
mengubah nama Partai Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh
pada 22 April 2008. Menurut juru bicara partai, Teungku Adnan
Beuransyah, partainya telah berusaha mempertahankan nama
‘Partai GAM’, tapi pemerintah Indonesia tak henti-hentinya
mengajukan keberatan. Bagaimana pun, polemik itu mereda, dan
partai ini lolos dalam verifikasi administratif di Departmen Hukum
dan HAM di Jakarta.
Selain mengubah nama, partai ini juga harus mengubah
lambangnya. Perubahan itu tak hanya merupakan bagian dari
proses politik, tapi juga berdasarkan aturan-aturan hukum,
termasuk pasal 1.2.1 MoU Helsinki; UUPA, serta Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh,
pasal 6.4, yang menyatakan, ‘Desain logo dan bendera daerah tidak
boleh menyerupai sebagian atau keseluruhan desain, lambang,
maupun bendera dari organisasi terlarang, atau organisasi/
kelompok/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.’
Aturan tersebut menimbulkan protes di kalangan GAM. Pada
4 Januari 2008, Irwandi mengirimkan surat atas nama pemerintahan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 435
Aceh kepada pemerintah Indonesia, yang meminta agar pemerintah
pusat segera mencabut dan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah
No. 20 tahun 2007, serta merumuskan kembali aturan itu melalui
konsultasi dengan gubernur.
Namun, Jakarta tak menghiraukan protes Irwandi, dan GAM
akhirnya memilih berkompromi. Bendera partai diubah, bulan sabit
dan bintang pun dihilangkan, dan ‘Aceh’ satu-satunya kata di
tengah bendera. Partai Aceh pun bertujuan mengubah citranya di
kalangan rakyat Aceh, dari partai revolusioner menjadi partai
pembangunan.
Keinginan GAM untuk membentuk partai politik lokal
diumumkan dalam pertemuan GAM Ban Sigom Donja (Kongres
Dunia Rakyat Aceh), yang diselenggarakan di kampus Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 20-21 Mei 2006. Kemudian dalam
pertemuan terakhir (ke-44) Aceh Monitoring Mission Commission for
Security Arrangement (CoSA), pada 2 Desember 2006, Malik
mengumumkan dukungannya kepada GAM untuk mendirikan
partai politik lokal.
Partai Aceh juga sangat memahami kekuasaan para ulama.
Ketika para ulama yang tergabung dalam HUDA memberikan
dukungannya kepada Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh
mendirikan sebuah organisasi baru, bernama Majelis Ulama
Nanggroe Aceh (MUNA), untuk mewadahi para ulama dan santri
ke dalam partai. Pendiri Partai Aceh, Malik Mahmud dan Zaini
Abdullah meresmikan pendirian MUNA, yang dipimpin oleh
Teungku Ali Basyah, serta melantik 60 orang pengurus pada 30
Juli 2008 di Kompleks Pemakaman Syiah Kuala di Banda Aceh, yang
juga merupakan lokasi pendeklarasian Partai Daulat Aceh. Setelah
mendirikan MUNA, Malik berharap, melalui keberadaan MUNA,
seluruh ulama di Aceh dapat bersatu untuk berjuang demi satu
tujuan, yakni membela kepentingan rakyat Aceh (Serambi Indonesia
31 Juli 2008).
436 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Sekretaris Jenderal HUDA, Teungku Faisal Ali menegaskan,
MUNA adalah organisasi yang dibentuk para ulama pendukung
Partai Aceh, dan karena itu, MUNA adalah alat mobilisasi suara
untuk mendukung Partai Aceh dalam Pemilu 2009.18 Pernyataan ini
juga kemudian dikonfirmasi oleh Adnan.19 Alhasil, tak diragukan
lagi, ditinjau baik kacamata logistik dan jaringan, Partai Aceh telah
memiliki semuanya. Karena itu, tak mengherankan jika Adnan, yang
pernah memperoleh suaka politik di Denmark, yakin bahwa
partainya akan memperoleh 80% suara, berdasarkan penilaian
terhadap kekuatan Partai Aceh dan kelemahan partai-partai lain.
Kekuatan partai ini terletak pada minimnya perpecahan antara bekas
anggota GAM yang tetap setia, dalam penyaluran aspirasi politik.
Partai Aceh diperkirakan akan memenangkan pemilihan di Pantai
Barat dan Timur Aceh, yang memiliki jumlah pemilih lebih besar.
Meskipun organisasi SIRA juga berpengaruh, namun Komisi
Peralihan Aceh (KPA) telah membuktikan dirinya sebagai mesin
politik yang efektif dalam mengusung Irwandi (dari KPA) dan Nazar
(dari SIRA), sehingga mereka bisa meraih posisi tertinggi dan
tertinggi kedua dalam Pilkada Gubernur 2006. SIRA, di satu sisi,
tidak terikat dengan kepemimpinan GAM, sedangkan di sisi lain,
KPA adalah organisasi para veteran Tentara Nasional Aceh (TNA),
yang dibubarkan pada 27 Desember 2005 di Banda Aceh. Kini, KPA
merupakan senjata andalan Partai Aceh dalam memobilisasi
dukungan pemilih, karena KPA memiliki jaringan di seluruh 23
kabupaten/kota di Aceh, bahkan hingga ke tingkat pedesaan.
Jaringan inilah yang semakin menambah kelebihan partai.
Kendati begitu, hal-hal yang tak terduga bisa dan bahkan
sudah terjadi dalam dunia politik di Aceh, seperti yang ditunjukkan
dalam Pilkada 2006 (untuk analisis lebih mendalam tentang Pilkada,
lihat Bab 6). Irwandi-Nazar bisa memperoleh kemenangan di Aceh
Tenggara, yang sebelumnya merupakan basis Partai Golkar.
Irwandi memperoleh 37.217 suara, mengalahkan pasangan Malik
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 437
A. Raden-Sayed Fuad Zakaria, yang hanya mendapat 22.291 suara.
Ironisnya, kekalahan itu terjadi justru ketika Sayed Fuad Zakaria
menjabat sebagai Ketua Partai Golkar di Aceh. Situasi serupa juga
terjadi di Kota Sabang, yang terkenal sebagai ‘zona putih’ semasa
Darurat Militer 2003, karena GAM sama sekali tak punya pengaruh
di wilayah tersebut. Namun, Irwandi-Nazar dapat mengalahkan
tujuh calon pasangan di sana, termasuk dua kandidat dari kalangan
militer, Djali Yusuf dan Tamlicha Ali.
Dari sekitar 2,1 juta pemilih di Aceh, 50% pemilih tinggal di
pantai Timur, seperti Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, dan
Aceh Timur; 20% tinggal di wilayah tengah, seperti Aceh Tengah,
Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; serta 30% penduduk
lainnya tinggal di pantai Barat, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, dan
Aceh Selatan—yang sebagian di antaranya merupakan daerah yang
menderita kerusakan materi terparah dan jumlah penduduk tewas
terbesar akibat tsunami (Tabloid SIPIL Edisi I, 19-29 Maret 2008).
Data KIP Aceh pada 2006 menunjukkan bahwa jumlah pemilih
terbesar berada di pantai Timur: 314.796 suara di Pidie, 239.241
suara di Bireuen, 305.652 suara di Aceh Utara, dan 201.892 suara di
Aceh Timur—yang merupakan basis dukungan tradisional bagi
GAM dan sebelumnya merupakan wilayah yang berada di bawah
DOM.
Dalam Pilkada 2006, bekas anggota GAM di Pidie dan Bireun
mendukung pasangan Humam-Hasbi atas perintah Malik dan
Zaini. Namun, belakangan bekas komandan GAM, Muzakir Manaf,
berhasil memperoleh dukungan mereka. Meskipun para pemilih
terpecah, sebagian besar memberikan dukungan kepada IrwandiNazar. Seiring dengan meredanya konflik di dalam Partai Aceh,
keberadaan Muzakir Manaf, seorang bekas komandan dan
pengusaha baru, sebagai ketua partai, patut diperhitungkan. Pada
saat penulisan, di tingkat pedesaan, pesaing kuat Partai Aceh
tampaknya hanya Partai SIRA dan Partai Rakyat Aceh.
438 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Partai Aceh telah menyatakan bahwa mereka sungguhsungguh ingin mengubah diri. Caranya, antara lain, dengan
menetapkan 50 persen calon legislatif terdiri dari bekas tentara GAM,
dan sisanya merupakan tokoh akademisi, tokoh masyarakat, dan
ulama. Bekas direktur suatu lembaga hak asasi manusia di Banda
Aceh dimintai pendapatnya tentang kemungkinan para calon
legislatif dari Partai Aceh diminta untuk memberi kontribusi dalam
bentuk uang kepada partai. Dia menjawab, partai membutuhkan
kecerdasan para tokoh yang aktif dalam arena hak asasi manusia.
Jawaban ini senada dengan pernyataan Adnan, yang mengungkapkan bahwa partainya berniat menguasai parlemen di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dengan mengajukan wakil-wakil
rakyat yang terpercaya. Sikap ini menunjukkan upaya para
pimpinan Partai Aceh untuk beralih dari semata-mata mengandalkan penggunaan otot, menjadi lebih mengandalkan akal; dari
sekedar menggunakan ketajaman ujung pedang, kini mengandalkan mata pena di DPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6.
Partai Bersatu Aceh (PBA)
Ketua
: Dr Ahmad Farhan Hamid MS
Sekretaris
: Muhammad Saleh SE
Bendahara : H Ridwan Yusuf SE
Kantor
: Jl. Gabus No 6 Bandar Baru, Banda Aceh
Dari dunia akademis pindah ke dunia politik. Begitulah Ahmad
Farhan Hamid, yang lebih dikenal sebagai anggota DPR di Jakarta,
daripada sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Di
era Reformasi pasca kejatuhan rezim Soeharto, akademisi ini pun
bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di Aceh, dan
akhirnya menjadi anggota DPR selama dua periode, hingga 2009.
Ketika muncul peluang untuk mendirikan partai politik lokal
di Aceh, Farhan, yang juga salah satu anggota Dewan Pimpinan
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 439
Pusat PAN itu, mendirikan Partai Bersatu Aceh (PBA). Partai ini
menggunakan lambang bintang segi delapan dan sebuah peta Aceh,
yang merupakan simbol dari tujuan partai untuk menyatukan
beragam etnis di provinsi tersebut. Seperti kelima partai politik lokal
lainnya, PBA menggunakan prinsip pluralisme dan keterbukaan.
Misi PBA adalah mendidik dan membangun kehidupan yang adil
dan demokratis bagi rakyat. Awalnya, pendirian partai politik lokal
oleh Farhan diprotes oleh para anggota PAN. Namun, protes
mereka itu hanya dianggap angin lalu, dan Farhan jalan terus
dengan berbagai rencananya, karena tindakannya itu tak bertentangan dengan aturan dalam PAN. PBA dideklarasikan secara
resmi di Banda Aceh pada 27 Januari 2008, dengan kantor-kantor
cabang yang tersebar di 20 kabupaten/kota.
Siapakah target pemilih partai ini? Sebagai seorang pendiri
PAN di Aceh, PBA berharap, para simpatisan PAN dan penduduk
kota akan memilih partai politik lokal ini untuk kursi di tingkat
lokal, dan memilih PAN di tingkat nasional. Namun, harapan ini
tampak tak mudah dicapai. Pasalnya, para pemilih diminta memilih
di antara calon anggota legislatif, yang diajukan oleh PBA, PAN
dan Partai Matahari Bangsa (pecahan dari PAN). Pada awal 2009,
Farhan bertekad menggunakan partainya sebagai motor pemersatu
rakyat Aceh, dan untuk menjembatani aspirasi-aspirasi politik lokal.
Jika Partai Rakyat Aceh memiliki media sendiri sebagai alat
kampanye, maka PBA, melalui salah satu pimpinannya, memiliki
akses ke sebuah tabloid mingguan, Modus Aceh, yang terbit di Banda
Aceh. Tabloid yang dipimpin sekretaris PBA itu, telah terbit selama
enam tahun. Sebagai media yang berorientasi bisnis, media ini dapat
memasang iklan kampanye PBA. Contohnya, iklan PBA pada edisi
4 Juli 2008, yang menempati satu halaman penuh, dan mengajak
khalayak untuk memanfaatkan kesempatan, serta maju sebagai
calon legislatif dari PBA untuk tingkat DPR Aceh dan DPR
Kabupaten/Kota, dalam Pemilu 2009.
440 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Sebagai pendiri PBA, Farhan mencalonkan dirinya untuk
DPD Aceh. Karena pencalonan itulah, PBA tampaknya didirikan
Farhan sebagai kendaraan politik untuk memperkenalkan dirinya
kepada para pemilih. Pasalnya, persaingan untuk meraih empat
kursi DPD di Jakarta sangat ketat. Setidaknya 29 calon mengincar
posisi di sana. Pendirian partai politik lokal sebagai perahu penyelamat, juga merupakan strategi yang digunakan anggota DPD Aceh
Mediati Hafni Hanum, seorang pendukung Partai Darussalam di
Banda Aceh. Namun, partai itu tidak lolos dalam proses uji
verifikasi. Hafni, salah satu calon dalam Pilkada Gubernur 2006
yang gagal dalam tes membaca Al-Qur’an itu, mendaftarkan diri
kembali sebagai calon DPD Aceh untuk periode 2009-2014.
Masa depan: Pertarungan yang demokratis di Aceh
Pada awal 2009, enam partai politik lokal dari Aceh sudah siap
untuk bertarung dan bersaing dalam Pemilu April 2009, dengan caracara yang damai dan demokratis. Namun, tak pelak, akan terjadi
persaingan dan perpecahan antara kekuatan-kekuatan lama dan
baru, antar sesama partai politik lokal, antar sesama partai politik
nasional, serta antara partai politik nasional dan partai politik lokal.
Tantangan bagi Aceh, baik dulu maupun sekarang, adalah menjamin
agar persaingan politik itu dapat berlangsung dalam arena yang
demokratis, serta tak mengancam perdamaian, yang dicapai setelah
konflik selama 30 tahun. Karena itu, sangat dibutuhkan sikap para
penegak hukum, elit-elit lokal dan nasional, birokrat lokal dan militer,
yang mendukung persaingan demokratis, bukan malah menghalangi
keberlangsungan upaya-upaya yang demokratis itu.
Tentu saja, Pilkada 2006 telah membuyarkan analisis para
politisi di Jakarta. Mereka memprediksi, pilkada akan diwarnai oleh
meluasnya aksi kerusuhan, karena Aceh baru saja mengalami
konflik bersenjata, dan tingginya keterlibatan para bekas tentara
GAM dalam proses pilkada. Tapi, para pengawas dari Uni Eropa
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 441
menilai, pilkada berlangsung demokratis, aman, dan damai. Semua
kegiatan yang dapat menggagalkan pilkada, dapat dicegah atau
diatasi, berkat kuatnya komitmen rakyat Aceh untuk memelihara
perdamaian, serta juga karena tingginya kehadiran pengawas dari
komunitas internasional di sana. Setiap orang berkomitmen untuk
menjadikan Pilkada 2006 sebagai langkah pertama dalam upaya
transisi politik yang damai. Jelas, Aceh selaiknya dipahami dari
puncak menara Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, dan
bukan dari puncak Monumen Nasional (Monas) di Jakarta.
Persoalan lain menjelang Pemilu adalah diabaikannya sejumlah
isu yang sangat penting. Salah satunya adalah apa yang akan terjadi
di masa depan ketika Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi AcehNias (BRR NAD-Nias), yang telah dipercaya membangun kembali
Aceh pasca-tsunami, mengakhiri mandatnya, yang hampir
bersamaan dengan pelaksanaan pemilu. Pemerintah Aceh telah
menyiapkan Badan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(BKRR), yang akan mengambil alih peran BRR. Tujuan BKRR
adalah melanjutkan tanggung jawab BRR, yakni mengelola dan
menyalurkan dana dari donor, yang akan keluar dari Aceh pada
2012. Sayang, isu-isu rekonstruksi dan rehabilitasi tidak dianggap
sebagai prioritas dalam agenda politik yang demokratis di Aceh.
Misalnya, salah satu pimpinan partai, Thamrin Ananda dari PRA,
mengatakan bahwa partainya baru akan memperhatikan
permasalahan itu setelah Pemilu.
Beberapa masalah lain yang mempengaruhi pelaksanaan ‘pesta
demokrasi’ 2009, antara lain, intimidasi terhadap para anggota partai
politik nasional, yang dilakukan oleh kader-kader partai politik
lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada 10 Juli 2008.
Atau aksi menghalangi partai politik lokal untuk membuka kantor
cabangnya, seperti kejadian di Singkil, Aceh Singkil pada 18 April
2008. Berdasarkan Laporan Analisis terhadap Potensi Konflik di
Aceh menjelang Pemilu 2009 (Januari-Juli 2008) 20, ditemukan
442 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
sejumlah kasus intimidasi oleh kandidat legislatif, serta insiden
diskriminasi oleh pemerintah, polisi dan militer, yang bertujuan
untuk mengintimidasi warga agar tidak mendukung partai politik
lokal di daerahnya. Demi menghindari konflik, baik sebelum
maupun setelah Pemilu 2009, diperlukan pemahaman bahwa harga
perdamaian di Aceh itu jauh lebih mahal daripada sebuah kursi
legislatif.
Menjelang Pemilu 2009, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama,
partai politik lokal dapat bermain secara jujur dan adil, serta model
partai politik lokal bakal menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
Inilah yang kami maksudkan dari pernyataan bahwa partai politik
lokal adalah sumbangan Aceh sebagai lokomotif bagi proses
demokratisasi di Indonesia. Kedua, tampaknya Partai Aceh akan
menguasai parlemen di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Sementara itu, Partai SIRA akan menempati urutan kedua, sedangkan posisi ketiga akan diraih oleh Partai Rakyat Aceh atau Partai
Daulat Aceh. Namun, sungguh menarik, ternyata hasil pemilu
menunjukkan kemenangan Partai Aceh, bersama partai nasional
Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat, tanpa perwakilan Partai
SIRA maupun Partai Rakyat Aceh di DPRA. Perkembangan ini
menuntut adanya revisi dari kesimpulan yang sempat bernuansa
optimis, serta diskusi yang perlu diperbaharui, yang akan dibahas
dalam Bab 9.
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 443
(Catatan Akhir)
1
Murizal Hamzah bekerja di Aceh Independen Institute di Banda
Aceh.
2
Hasan di Tiro meninggal dunia pada 3 Juni 2010.
3
Wawancara dengan Teuku Kamaruzzaman di Banda Aceh, tanggal
12 November 2005.
4
Ferry Mursyidan Baldan, ‘Pondasi Menuju Perdamaian Abadi;
Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh’, Suara Bebas, Juli
2007, hal. 41.
5
Eda dan Dharma (2007), hal. 123.
6
Menurut Pasal 1.1.2 (a) MoU, ‘Aceh akan menggunakan otoritas di
seluruh sektor urusan publik…kecuali dalam bidang politik luar
negeri, pertahanan eksternal, kemananan nasional, urusan fiskal dan
moneter, peradilan dan kebebasan beragama. Pasal 7.2 dalam UUPA
menyatakan bahwa ‘Kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang
bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
peradilan, urusan moneter dan fiskal nasional, dan sejumlah fungsi
dalam bidang agama.’
7 Pasal 11.1 dalam UUPA menyatakan bahwa ‘Pemerintah menetapkan
norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.’ (penjelasan:
Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah
acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah).
8
Wawancara dengan Dawan Gayo pada 30 Oktober 2006 di Banda
Aceh.
9
MoU pasal 1.2.1 dan 1.2.2. dan UUPA pasal 256 dan 257.
10 Di provinsi-provinsi lain, KIP itu setingkat dengan Komisi
Pemilihan Umum (KPU).
11 ‘Sulut Pertama Terapkan Calon Perseorangan’, Suara Pembaharuan,
14 April 2008.
12 Mayor Jenderal Supiadin digantikan oleh Mayor Jenderal Soenarko
444 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
13
14
15
16
17
18
19
pada 14 juli 2008.
1. Partai Rakyat Aceh (PRA); 2. Partai Aceh Aman Seujahtera
(PAAS); 3. Partai Aceh Leuser Antara (PALA); 4. Partai Lokal Aceh
(PLA); 5. Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA); 6. Partai Generasi
Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat); 7. Partai Aliansi
Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan; 8. Partai GAM (partai ini
kemudian berganti nama menjadi Partai Aceh); 9. Partai Serambi
Persada Nusantara Serikat (PSPNS); 10. Partai Bersatu Atjeh (PBA);
11. Partai Demokrat Aceh; 12. Partai Suara Independen Rakyat
Aceh (Partai SIRA); 13. Partai Darussalam; 14. Partai Daulat Aceh
(PDA); 15. Partai Aceh Meudaulat (PAM); 16. Partai Nurani Aneuk
Nanggoe Aceh (NUANA); 17. Partai Nahdlatul Ummah (PNU); 18.
Partai Silaturrahmi Rakyat Aceh (PSRA); 19. Partai Demokrasi
Aneuk Aceh (PADAN); 20. Partai Islam Aneuk Nanggroe (PIAN).
Wawancara dengan Ketua PARA, Zulhafah Luthfi, 10 Juli 2008.
Golkar adalah partai bekas rezim Soeharto, yang telah
menyesuaikan diri secara terbatas dengan agenda reformasi. PPP
adalah satu-satunya partai berbasis Islam, yang diperbolehkan
di bawah rezim Soeharto. Sama seperti Golkar, PPP pun telah
menyesuaikan diri secara terbatas dengan agenda reformasi. PAN
adalah partai Islam, yang berorientasi pada kelompok urban dan
kelas menengah, serta didirikan setelah Soeharto jatuh. PBR dan
PBB merupakan partai Islam yang lebih konservatif, yang sebagian
merupakan pecahan dari PPP. PKS adalah partai persaudaraan
Islam yang terorganisasi dengan baik; basis dukungan awal partai
ini, di antaranya berasal dari kalangan mahasiswa yang melawan
rezim Soeharto. PDI-P (dipimpin Megawati Soekarnoputri) adalah
faksi yang tersisih dari satu-satunya partai nasionalis, yang tak
terlalu menonjolkan aspek agama (PDI) di era Soeharto. PKPI
merupakan pecahan Golkar, dan di awal pendiriannya, sempat
dipimpin sejumlah purnawiran jenderal.
Wawancara dengan penulis pada 24 Juli 2008.
Ridwan H. Mukhtar meninggal dunia pada hari Senin, 4 Agustus
2008, karena menderita kanker hati.
Wawancara dengan penulis pada 31 Juli 2008.
Wawancara dengan penulis pada 31 Juli 2008.
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 445
20
Laporan ini dirumuskan oleh Aceh Post-Conflict Working Group, yang
terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan organisasi
masyarakat sipil lainnya, seperti GeRAK Aceh, KontraS Aceh, LBH
Banda Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Solidaritas
Perempuan Aceh, Aceh Institute, Komisi Nasional Perempuan,
SPKP HAM Aceh, Forum Akademisi Aceh, dan People Crisis Center Aceh.
446 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Acehkita.com. 12 Juli 2005. Farhan: Ada ketakutan GAM akan kuasai
Aceh melalui partai lokal.
Acehkita.com. 23 November 2007. Malik Mahmud tetap pimpin Partai
GAM.
Baldan, Ferry Mursyidan. Pondasi Menuju Perdamaian Abadi
(Catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh). Suara Bebas.
Juli 2007.
Eda, Fikar W & Dharma, Satya. 2007. Forum bersama anggota DPR/
DPD RI asal Aceh: FORBES dan jejak lahirnya UUPA. Jakarta:
Asosiasi Wartawan Muslimin Indonesia and Forbes Anggota
DPR/ DPD RI Asal Aceh.
Serambi Indonesia. 20 Desember 2007. Pangdam: Masyarakat tak butuh
partai lokal.
Serambi Indonesia. 29 Maret 2008. Tahun ini semua dayah di Aceh dapat
bantuan.
Serambi Indonesia. 10 April 2008. Menyusul Aceh, partai lokal bakal
merebak.
Serambi Indonesia. 31 Juli 2008. Malik Mahmud: Tak ada GAM anti
MoU.
Sinar Harapan. 13 Juli 2005. GAM tetap tuntut partai politik lokal
Suara Pembaruan. 22 Desember 2007. Soal Partai Lokal.
Suara Pembaruan. 14 April 2008. Sulut pertama terapkan calon
pereorangan.
Tabloid SIPIL. Edisi 1, 19-29 Maret 2008. Yang berubah dan yang
bergeser.
447
8
T RANSISI T AK B ERBINGKAI ?
The Aceh Participatory Research Team 1
i
Pendahuluan
Saat bab ini ditulis pada akhir 2008 dan awal 2009, perkembangan demokrasi di Aceh kian menjanjikan.
Tingginya partisipasi politik dalam Pilkada 2006, serta
antusiasme pendirian partai politik lokal menunjukkan bahwa
transformasi politik di daerah pasca konflik dan tsunami ini berjalan
mulus. Kendati begitu, sebuah riset menyimpulkan bahwa terdapat
sejumlah tantangan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi di Aceh,
yang dikhawatirkan dapat mengganggu perdamaian dan demokrasi
di masa mendatang. Studi tersebut awalnya dilaksanakan Demos
pada November-Desember 2006, dan belakangan dilanjutkan oleh
Pusat Studi tentang Aceh dan Srilanka dari Oslo University pada
2007 dan 2008.
Untuk memulai diskusi yang lebih luas tentang kesimpulankesimpulan tersebut, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang
448 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
perlu diambil, The Aceh Participatory Research Team, suatu tim yang
terdiri dari peneliti dari kalangan akademis dan aktivis, melaksanakan wawancara terhadap sejumlah agen pembawa perubahan pada
akhir 2008. Tujuannya, menelisik pemahaman mereka dan solusi
yang mereka tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Tantangan pertama yang diajukan pada tokoh-tokoh tersebut
adalah keberadaan relasi yang simbiosis antara dunia usaha, politik,
dan jajaran birokrasi. Tantangan kedua, ancaman dari sejumlah
kepentingan yang berpengaruh dan berharap dapat mengelola
situasi di Aceh, demi memenuhi tujuan mereka—yang acap disebut
sebagai ‘perdamaian yang membawa laba’ (profitable peace—lihat bab
4 untuk pembahasan lebih mendalam tentang topik ini). Walaupun
saat itu, baru sedikit indikasi mengenai hal tersebut di Aceh, namun
potensi itu tak lenyap. Pasalnya, fenomena ini akan kian mengemuka, jika terjadi persaingan unjuk prioritas antara proyek
rekonstruksi/pembangunan ekonomi yang masif dan pengembangan pemerintahan-sendiri yang demokratis.
Tantangan ketiga adalah minimnya kontribusi lembagalembaga internasional dan negara-negara donor dalam isu
penegakan hak asasi manusia di Aceh. Lembaga internasional dan
negara-negara donor tampaknya lebih peduli pada proyek dan program masing-masing, daripada berupaya mengembangkan
demokrasi yang lebih substansial dan berkelanjutan. Sikap ini tak
berubah, kendati permasalahan dalam Undang-Undang tentang
Pemerintah Aceh (UUPA), dan pelaksanaan MoU Helsinki tengah
berkecamuk di masyarakat. Selanjutnya, tantangan keempat
menyebut tentang berlanjutnya permasalahan dalam partai politik
(termasuk partai politik yang baru didirikan). Masalah itu, antara
lain, pelaksanaan demokrasi internal dan kepemimpinan,
tranparansi, dan keuangan partai. Pertanyaan yang turut mengemuka menjelang Pemilu 2009 adalah apakah keinginan dan
kemampuan partai-partai politik betul-betul mewakili aspirasi dan
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 449
keinginan rakyat. Tantangan kelima menunjuk pada minimnya
partisipasi organisasi massa, yang terbentuk demi mengusung
aspirasi dari masyarakat di akar-rumput. Selanjutnya, tantangan
keeenam merujuk pada perilaku nepotisme dan politik uang dalam
hubungan antara politisi, birokrat, dan pelaku bisnis, yang
menyuburkan hubungan patron-klien. Situasi semacam itu
kemudian memunculkan tantangan berikutnya. Tantangan
ketujuh menunjuk pada perilaku kalangan pro-demokrasi yang
kemudian ‘beradaptasi’ dengan sistem (yang bobrok itu), demi
mempertahankan pengaruh politik, dan menjamin perlakuan
khusus bagi para pendukungnya.
Hasil penelitian dan tantangan-tantangan tersebut di atas
diringkas dan dijabarkan kepada sejumlah aktor, yang dianggap
memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang politik dan
gerakan pro-demokrasi di Aceh, serta memiliki kemampuan untuk
bercermin dari pengalaman pribadi mereka. Para aktor tersebut
meliputi aktivis partai politik, para aktivis KPA dan SIRA2 yang
berhasil menang dalam Pilkada 2006, wartawan, aktivis perempuan,
organisasi massa, aktivis organisasi non pemerintah, akademisi dan
intelektual, serta Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR),
yang akan segera selesai masa tugasnya. Aktor-aktor tersebut dipilih
secermat mungkin karena keterbatasan waktu dan kapasitas dalam
menjalankan wawancara. Sebenarnya kami bermaksud menggapai
lebih banyak lagi informan, namun waktu yang tersedia teramat
singkat. Namun, kami berharap dengan jumlah informan yang
ada, akan dapat memulai sebuah upaya diskusi lebih lanjut.3
Studi kami ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya.
Pertama, survei demokrasi Demos-Aceh, yang dilaksanakan pada
akhir 2006 dan awal 2007. Kedua, studi tambahan yang dilaksanakan pasca survei demokrasi Demos-Aceh, di bawah proyek
penelitian tentang peran demokrasi di wilayah pasca tsunami di
Aceh dan Srilanka oleh Oslo University. Survei dan kajian tersebut
450 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
telah dibahas dalam bab-bab terdahulu di bab ini. Kendati Olle
Törnquist yang memulai survei demokrasi, studi tambahan, serta
studi lanjutan yang kami laksanakan ini, dia mengarahkan
sepenuhnya studi tambahan oleh Oslo University. Sementara itu,
beliau hanya menjadi penasihat dalam pelaksanaan survei, serta
pembimbing bagi tim independen kami.
Tim peneliti menghadapi berbagai kesulitan ketika menghubungi para informan, karena sensitifnya isu politik di Aceh.
Selain itu, studi sempat tertunda lama, menilik jarak waktu antara
survei demokrasi yang dilaksanakan akhir 2006 dan awal 2007,
yang dilanjutkan studi tambahan, dan wawancara yang kami
lakukan pada akhir 2008. Akibatnya, sejumlah temuan pada
penelitian sebelumnya, khususnya dari survei demokrasi, yang
seharusnya ditanggapi oleh para informan kami, kemungkinan
sudah tak lagi sesuai dengan situasi terbaru. Kesulitan lainnya, di
tengah keterbatasan waktu, para aktor yang harus kami hubungi
juga sangat sibuk dan memiliki waktu terbatas. Sayangnya,
beberapa partai politik, misalnya Partai Golkar, tidak menanggapi
permohonan wawancara kami hingga bab ini selesai ditulis.
Sebagian besar wawancara dilakukan dengan tatap muka, dan
memakan waktu satu hingga dua jam. Tapi, lagi-lagi karena
keterbatasan waktu, beberapa informan akhirnya menjawab melalui
surat elektronik.
Bab ini bertujuan untuk membahas tantangan-tantangan
utama yang disampaikan oleh para informan, tanggapan mereka
terhadap tantangan yang ditemukan melalui survei demokrasi
(antara lain apakah mereka setuju dengan temuan itu, dan apakah
temuan itu betul-betul mencerminkan tantangan yang dihadapi
pelaksanaan demokrasi di Aceh dewasa ini), serta solusi dan strategi
yang mereka tawarkan. Kami juga meminta mereka meramalkan
pemenang dan yang akan kalah dalam Pemilu 2009 yang akan
datang. Untuk itu, pembahasan di dalam bab ini akan terbagi atas
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 451
empat bagian. Bagian pertama menitikberatkan pada pemahaman
para aktor tentang periode transisi, yakni definisi periode transisi,
tujuan, dan jangka waktu ideal bagi proses tersebut. Bagian
berikutnya, mengkaji tentang proses transisi ‘tak berbingkai’ dalam
konteks kerangka pelaksanaan demokrasi yang tengah berlangsung,
termasuk di dalamnya pelaksanaan MoU Helsinki, masalah
pemerintahan-sendiri dan UUPA, aspirasi akar-rumput, serta
keterkaitan antara bingkai pelaksanaan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Bagian ketiga akan fokus pada upaya yang
dibutuhkan untuk mengembangkan kerangka pelaksanaan
demokrasi yang sudah ada, serta perlunya mengembangkan
partisipasi berdimensi kerakyatan. Sementara itu, bagian keempat
akan membahas sejumlah kesimpulan dan rekomendasi.
Memahami periode transisi: Tantangan, tujuan, dan jangka
waktu
Bertahannya pola hubungan simbiosis dan patron klien, serta penggunaan
jalur koneksi
Berdasarkan penjelasan para informan kami, periode transisi
sangat krusial dalam mengatasi tantangan bagi perdamaian dan
demokrasi di Aceh. Contohnya, perdamaian—dan yang terpenting,
pelaksanaan pemerintahan-sendiri di Aceh justru kian menyuburkan perbuatan haram, yang tak jauh berbeda dari pemerintahan
sebelumnya; dan bukannya malah menciptakan pemerintahan baru
yang bersih dari perilaku korup. Perbuatan-perbuatan tersebut,
antara lain, hubungan simbiosis antara dunia usaha, politik dan
birokrasi yang terus berkembang; atau bertahannya klientelisme,
nepotisme, dan korupsi dalam birokrasi dewasa ini, serta pemberian
keistimewaan atau perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok
tertentu yang tergolong baru dalam pemerintahan. Jawaban para
informan umumnya langsung menunjuk pada mantan anggota
GAM dan/atau mantan aktivis SIRA. Alasannya, menurut para
452 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
informan, berkembangnya perilaku-perilaku haram itu ‘tak
terelakkan’ dalam suatu periode transisi, yang tentu saja perlu
segera diatasi dan diberantas.
Para informan mengemukakan partisipasi bekas tentara GAM
dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah,
sebagai contoh. Mereka mempertanyakan proses pelibatan para
bekas pejuang itu dalam proyek-proyek tersebut: apakah melalui
proses yang adil dan terbuka, atau telah dimanipulasi demi
kepentingan kelompok dan individu tertentu. Mereka berpendapat,
para bekas pejuang itu didahulukan dalam setiap alokasi kontrakkontrak, di tengah bisnis rekonstruksi yang tengah marak, demi
menyalurkan lebih banyak peluang ekonomi. Aktivis hak-hak
perempuan dan bekas Koordinator KontraS Aceh, Asiah Uzia
menjelaskan bahwa tingginya keterlibatan bekas tentara GAM
dalam proyek-proyek rekonstruksi adalah hal yang lumrah.
Pasalnya, di masa damai, para bekas tentara GAM ini lebih banyak
menganggur, dan ‘...menjadi kontraktor bisa menghasilkan banyak
uang dengan cepat.’ Namun, dia menambahkan, para politisi Aceh
menggunakan cara-cara ‘kotor’ dalam berbisnis: ‘Kelompok bisnis
tulen dan sebagian besar politikus [dari kalangan] mantan
kombatan juga mendapatkan proyek dari pemerintah dengan cara
main dari belakang’.
Masalah lain adalah tingginya kehadiran para anggota KPA
dan bekas aktivis SIRA dalam jajaran birokrasi. Orang-orang
tersebut umumnya ditunjuk oleh kolega mereka sesama bekas
pejuang GAM atau bekas aktivis SIRA, yang terpilih menjadi kepala
daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan.
Penunjukkan semacam ini dituding sebagai salah satu bentuk favoritism, nepotisme, dan klientelisme. Terdapat kekhawatiran bahwa
para bekas pejuang atau bekas aktivis SIRA memiliki rencana lain
di balik penunjukkan sejumlah kalangan sebagai ‘lingkaran dalam’
mereka, yakni membagi-bagi keuntungan dari posisi mereka sebagai
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 453
penguasa dalam birokrasi. Tindak-tanduk semacam itu justru akan
kian menyuburkan kolusi dan korupsi dalam pemerintahan daerah
di Aceh. Fajran Zain dari Aceh Institute mengungkapkan kekhawatirannya atas permasalahan tersebut. ‘Kalau memang mereka
mempunyai kapasitas—dan selama mereka tidak mengintimidasi
dan kasar dalam meminta proyek, hal tersebut sah-sah saja,’ kata
dia. ’Namun, yang kita sayangkan, saat ini, mereka tidak memiliki
kapasitas, dan kemudian lari ke penyalahgunaan kekuasaan.’
Rendahnya keterampilan dan profesionalisme dalam jajaran
birokrasi Aceh dewasa ini juga dikemukakan oleh kalangan
wartawan. Ramadhan, Pemimpin Redaksi Raja Post, mengungkapkan bahwa kalangan birokrat tetap melanjutkan hubungan
simbiosis ala birokrasi sebelumnya. ’Aktornya yang berubah,’ dia
menjelaskan, ’kalau dulu aktornya banyak melibatkan orang-orang partai dan orang yang dekat dengan kepala daerah. Sekarang,
[birokrasi] banyak melibatkan GAM. Posisi mereka ini memang
sedang naik daun...’ Di sisi lain, Ketua Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) Banda Aceh, Muhammad Hamzah, bersikap lebih kritis. Dia
berpendapat, para pemimpin umumnya lupa makna profesionalisme, dan malah mengembangkan peluang bagi KKN (korupsi,
kolusi dan nepotisme). Muhammad Hamzah menyatakan, ’Bisa kita
lihat ketika Irwandi memimpin. Dia membentuk tim asistensi, yang
terdiri dari banyak orang GAM, yang tidak memiliki keahlian di
bidang [yang menjadi tanggung jawabnya] itu.’
Yang menarik, walaupun para informan tidak menyetujui
perilaku di atas, mereka menganggap fenomena tersebut bisa
dikendalikan, diperbaiki dan hanya bersifat sementara. Para
informan berpendapat, perlakuan khusus yang diberikan kepada
para bekas tentara GAM dan aktivis SIRA bisa ditolerir, terutama
setelah Pilkada 2006. Kendati begitu, mereka juga yakin bahwa
permasalahan tersebut dapat diatasi kelak suatu saat nanti, karena
’sekarang masih periode transisi’. Mencermati alasan semacam itu,
454 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
timbul pertanyaan baru: apa yang seharusnya dilakukan dan
dicapai selama periode transisi?
Bekas anggota KPA dan aktivis SIRA yang terpilih menjadi
kepala daerah kemudian dimintai pendapat tentang upaya
mengatasi tantangan-tantangan dalam demokrasi selama periode
transisi. Mereka berpendapat, bertahannya pola favoritisme,
nepotisme, dan klientelisme, yang kemudian kian menyuburkan
korupsi, dan kolusi dalam birokrasi—sesungguhnya merupakan
warisan dari birokrasi sebelumnya, serta merupakan pencerminan
dari rezim korup di Jakarta. Karena itu, sebagai pemerintahan baru,
mereka juga tengah berjibaku untuk menata ulang organisasi
birokrasi, serta meminimalisir peluang bagi perilaku-perilaku curang
dan korup di dalam birokrasi. Dalam kesempatan terpisah, para
kepala daerah yang baru terpilih itu mengungkapkan bahwa mereka
menentang segala upaya yang mendukung pemberian keistimewaan atau perlakuan khusus, serta perilaku patrimonial yang dapat
mengarah pada kolusi dan korupsi. Mereka justru tengah berjuang
keras untuk memperbaiki pola rekrutmen jajaran birokrasi, serta
mengembangkan hubungan yang lebih sehat antara birokrasi,
dunia usaha, dan politik.
Gubernur Irwandi Jusuf, contohnya, menegaskan bahwa
dirinya adalah individu yang non-partisan, dan sangat menentang
pemberian perlakuan khusus. Bekas pejuang GAM yang pernah
dipenjara oleh pemerintah Indonesia selama konflik ini, adalah
gubernur pertama yang terpilih melalui pencalonan independen,
bersama Muhammad Nazar, sebagai wakil gubernur. Irwandi
kembali menegaskan posisinya, ’Saya tidak punya partai. Sampai
sekarang pun saya tetap orang independent.4 Saya tidak punya
orang di DPR Aceh. Saya murni bekerja atas dukungan rakyat.’
Disinggung mengenai tingginya keterlibatan para bekas pejuang
GAM dalam proyek-proyek pemerintah, dia beralasan bahwa para
bekas pejuang itu memiliki hak yang sama untuk mengikuti ten-
455
der proyek. Apalagi, dia menambahkan, ‘Ada peraturan yang
mengatur persaingan yang fair.’ Dia menjelaskan:
Apakah ada hukum yang melarang orang GAM menjadi
kontraktor? Saya kira tidak ada itu. Wajar sekali mereka terlibat
bisnis, karena sekarang sudah ada kebebasan. Tapi di lapangan
kan semua bersaing dengan terbuka. Anda juga bisa bisnis, tapi
harus mampu bersaing di lapangan. Kehadiran GAM dalam
bisnis tidak ada kaitannya dengan terpilihnya orang GAM
sebagai kepala daerah.
Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kuntoro
Mangkusubroto, yang tuntas masa jabatannya pada awal 2009,
juga menguatkan penjelasan sang gubernur. Dia mengatakan
bahwa MoU Helsinki menganjurkan agar para bekas pejuang GAM
dapat dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang diemban BRR.
Selain itu, BRR tetap menerapkan standar dan ketentuan profesional
yang sama bagi setiap pihak, termasuk terhadap bekas pejuang
GAM. Menurut dia, tindakan itu juga merupakan upaya tak
langsung untuk mengintegrasikan kembali para bekas pejuang ke
dalam kehidupan sipil di masyarakat Aceh. Seperti yang dijelaskan
oleh Kuntoro berikut ini:
Dalam MoU disebutkan GAM bisa bekerja di BRR. Jadi, kami
dengan tulus memberikan kesempatan kepada mereka untuk
bersama-sama bekerja di sini. Tentu, dalam proses perekrutan
dan dalam bekerja, [mereka] harus professional. Bagi mereka
yang tidak memiliki kemampuan, tidak bisa bekerja di BRR.
Mantan GAM bekerja di BRR sesuai dengan aturan, dan
direkrut secara transparan. Hal tersebut dilakukan untuk
mendukung agar [proses] reintegrasi berjalan dengan baik.
Pernyataan Kuntoro di atas, yang menyinggung mengenai
rekrutmen dan pekerjaan yang diberikan berdasarkan prinsip-
456 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
prinsip profesionalisme dan kemampuan masing-masing individu,
dipertanyakan berbagai pihak. Salah satunya, Muhammad Hamzah
dari AJI Banda Aceh. Dia mengungkapkan, berbagai bukti
menunjukkan bahwa di dalam tubuh BRR, sejumlah staf yang
ditunjuk ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
seperti yang dimuat dalam iklan-iklan rekrutmen. Menurut
Hamzah, perilaku itu merupakan salah satu upaya para birokrat
untuk mempertahankan kekuasaannya, serta membina jaringan
politik demi kepentingan tertentu. Hamzah menjelaskan:
Lihat saja di BRR, banyak sekali aktivis Aceh yang direkrut di
sana, [dan] kemudian mendapat jabatan yang sebenarnya
tidak sesuai dengan keahliannya. Ada aktivis NGO yang
banyak terlibat dalam kegiatan HAM, tapi pindah ke BRR dan
menduduki jabatan di bagian penyimpanan buku-buku. Ada
aktivis anti korupsi, [yang] menjabat di bagian perumahan.
Maksud BRR, tentu saja, untuk merangkul orang-orang yang
selama ini kritis [terhadap BRR], untuk berpihak kepada mereka
[BRR]. Ini juga bagian dari jaringan politik.
Menanggapi tudingan adanya favoritisme, Irwandi memaparkan, penunjukkan sejumlah teman dekat yang paling dia
percaya, untuk bergabung dalam pemerintahannya adalah hal yang
lazim bagi setiap pemerintahan baru. Karena itu, tindakan tersebut
seharusnya tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar
hukum atau tidak demokratis. Apalagi, menurut dia, ’orangorangnya’ itu hanya sebagian kecil dari anggota birokrasi secara
keseluruhan. Menurut Irwandi:
Makna profesional harus diluruskan di sini. Coba hitung saja
berapa banyak orang GAM atau [anggota] tim sukses [saya]
yang duduk di dalamnya. Kalaupun ada, mereka itu bukan
motor. Fungsi mereka paling hanya sebagai koordinator. Fungsi
koordinator bukan urusan teknis. Masalah teknis tetap
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 457
dipegang oleh orang yang punya kemampuan. Makanya kita
harus pahami dulu makna profesional itu dengan baik. Saya
menempatkan orang-orang saya dalam posisi tertentu, sematamata untuk bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Tapi,
itu pun tidak banyak. Sistem seperti itu masih terjadi di manamana. Ketika SBY terpilih, orang-orangnya juga ditempatkan,
tapi benar-benar terpilih.
Kendati rezim lama yang korup sudah diganti (mantan
Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, dihukum atas tindak korupsi
ketika masih menjabat), masih ada kekhawatiran bahwa perilaku
korup dan paternalistik serupa akan terulang kembali ketika
pemerintahan telah dipegang oleh pimpinan baru yang terpilih
secara demokratis, yakni oleh bekas anggota GAM, SIRA, dan para
aktivis pembela HAM dan kalangan pro-demokrasi. Walaupun
berbagai bukti tentang perilaku semacam itu terpampang jelas,
namun penjelasan dan pemahaman yang dikemukakan para
informan umumnya menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi
di Aceh masih berada dalam periode transisi. Selain itu, mereka
menambahkan, perjuangan untuk memperbaiki demokrasi melalui
institusi-institusi yang demokratis tak mungkin terwujud dalam
sekejap. Meski begitu, ketika wawancara ini dilaksanakan, tampak
jelas masih banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam
upaya menata ulang organisasi birokrasi menjelang Pemilu 2009
dan pemilihan presiden.
Jangka waktu dan tujuan periode transisi: absennya pemahaman bersama
Salah satu karakter periode transisi adalah rendahnya kualitas
pelaksanaan demokrasi di Aceh. Wakil Gubernur Muhammad Nazar
mengungkapkan bahwa demokrasi masih berada di tangan mereka
yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang
minim, atau di tangan orang-orang yang selama ini tak pernah
terpenuhi hak-hak ekonomi dan sosialnya. Alhasil, pelaksanaan
458 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
demokrasi pun memberikan potensi bagi munculnya kekerasan dan
konflik. Karena itu, dia menyarankan, pemerintahan saat ini perlu
meningkatkan kemampuan, serta menggenjot pendidikan politik
melalui partai politik. Sembari mengakui bahwa pemerintahan saat
ini masih memiliki kelemahan, serta tantangan-tantangan dalam
birokrasi pun masih ada, Nazar mengatakan bahwa masyarakat
sipil harus terus berupaya memperluas pelaksanaan demokrasi.
Pasalnya, apabila terdapat tanda-tanda keterlibatan militer dalam
politik atau bisnis, maka ‘keterlibatan [militer itu] dapat membahayakan masa depan demokrasi.’
Kalangan politisi memiliki pemahaman beragam tentang sifat
periode transisi serta tujuannya. Menurut Taufik Abda, pimpinan
Partai SIRA, terdapat dua tipe periode transisi yang perlu dilaksanakan sejak penandatanganan MoU Helsinki. Tipe pertama
adalah transisi kultural. Pada periode transisi ini, Aceh harus
mengatasi sejumlah masalah perilaku. Alasannya, selama periode
itu terdapat sejumlah aspek kultural yang dipupuk selama masa
konflik, yang sesungguhnya tak lagi relevan di masa damai:
Secara kultural, masyarakat Aceh sedang mengalami
perubahan-perubahan perilaku, di mana hubungan-hubungan
sosial mulai dilakukan secara sangat transaksional. [Artinya],
perhitungan untung rugi secara material menjadi bahan
pertimbangan utama dalam interaksi masyarakat. Selain itu,
secara kultural, masyarakat Aceh mewarisi kebiasaankebiasaan dan budaya era konflik, di mana pemerintahan dan
pembangunan dikelola secara buruk dan penuh penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan masa lalu dalam
pemerintahan dan pembangunan masih dianggap hal biasa
yang belum dapat diubah, dan dihentikan, termasuk budaya
klientelisme dan hubungan patron-klien.
Periode transisi kedua adalah transisi struktural, yang meliputi
perubahan dalam pemerintahan, hukum, dan anggaran pem-
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 459
bangunan. Periode ini, menurut Taufik, sangat bergantung pada
upaya Aceh dalam mengontrol produksi ekonomi, dan melaksanakan pemerintahan-sendiri secara sungguh-sungguh:
Dalam transisi struktural, yang harus dilihat adalah kapasitas
pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan,
mengurangi ketergantungan Aceh [terhadap] sumber-sumber
produksi atau ekonomi dari luar, seperti pangan dan bahanbahan kebutuhan masyarakat Aceh lainnya. Masa transisi
struktural baru dianggap selesai, jika sudah terbangun selfgovernment yang sebenarnya.
Di sisi lain, kendati membenarkan bahwa klientelisme,
nepotisme dan korupsi merupakan ‘kultur lama dalam birokrasi’,
Taufik Abda berpendapat, pemerintahan saat ini kurang berupaya
keras dalam mencegah perilaku-perilaku tersebut mencemari
pemerintahan baru. ‘Pemerintah sekarang pun nyaman dengan
kultur ini. Itu berarti, tidak ada upaya revolusi/reformasi birokrasi
yang serius.’
Seorang mantan pejabat publik, yang juga aktif di sebuah
partai politik ‘nasional’, dan tak ingin disebutkan namanya di sini,
memiliki pandangan berbeda dengan Taufik Abda. Menurut dia,
pemerintahan Irwandi berusaha untuk menghalangi perilaku
korup, dan tindak-tanduk haram lainnya. Upaya itu terlihat dari
pemisahan tugas yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Dia
memberitahu bahwa:
Pada masa pemerintahan Puteh, kontrol DPRD atas proyekproyek pemerintah sangat dominan. Dulu, Partai Golkar
mengklaim 2 persen dari setiap proyek pemerintah sebagai
pajak [tak resmi], lalu [dana itu] dibagikan kepada militer dan
partai politik. Sekarang, saya lihat Irwandi lebih ketat dalam
masalah ini. Tak satupun anggota DPRA terlibat dalam proyek.
Meskipun sejumlah bekas aktivis GAM memenangkan proyek,
460 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
saya tak melihat kemenangan itu semata-mata karena
[hubungan mereka dengan] GAM.
Meski begitu, informan ini menilai, adakalanya Irwandi
menunjukkan sikap yang lebih longgar, ketika berhadapan dengan
perilaku para bekas aktivis GAM, yang mencurigakan. ‘Contohnya
seperti ini,’ dia bilang, ‘kalau orang itu miskin, sang gubernur
seolah-olah tak melihatnya. Tapi, begitu seseorang sudah mampu
membeli sebuah mobil, maka dia akan segera bertindak [untuk
mencegah tindakan yang melanggar hukum].’
Pernyataan Taufik Abda dan politisi dari partai politik
‘nasional’ itu menunjukkan bahwa pemerintahan Irwandi tidak
berhasil—setidaknya pada waktu dilakukan wawancara—mencegah perilaku haram dan tak demokratis di dalam birokrasi. Tapi,
Irwandi punya alasan lain. ‘Ketika saya terpilih,’ Irwandi menjelaskan, ‘langkah pertama saya adalah bagaimana mengubah
birokrasi yang buruk menjadi lebih baik. Perubahan tidak langsung
saya lakukan ketika pertama kali saya menjabat. Harus saya lihat
dulu selama setahun pertama. Pada tahun kedua, saya mulai
melakukan perubahan itu.’
Kalangan wartawan, seperti Ramadhan dan Muhammad
Hamzah, sama-sama mengakui bahwa pemerintahan Irwandi
berupaya untuk melakukan perubahan, agar bisa mengakhiri
tindak korupsi. Misalnya, antara lain, dengan melaksanakan uji
kepantasan dan kelayakan (fit and proper test) dalam penunjukan
pejabat publik. Namun, keduanya merasa upaya tersebut belum
cukup.
Dari wawancara tentang sifat dan tujuan dari periode transisi,
serta diskusi yang berkembang dari topik ini, bisa dilihat bahwa
tak ada pemahaman bersama yang jelas mengenai transisi di Aceh,
sebagai daerah pasca konflik. Ketiadaan pemahaman itu menyebabkan munculnya sikap yang ambigu di kalangan aktor kunci politik
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 461
di Aceh. Sikap serupa khususnya tercermin ketika menyinggung
kemampuan para aktor-aktor kunci itu dalam mengendalikan
perilaku tak demokratis tersebut di masa mendatang. Selain itu,
harapan mereka terhadap proses demokratisasi serta pelaksanaan
proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berlangsung, masih kabur dan tak satu suara. Isu ini juga sempat
diangkat dalam sebuah workshop, yang diselenggarakan The Aceh
Participatory Research Team, bekerjasama dengan Friedrich Ebert
Stiftung (FES) pada 28 November 2008. Workshop ini bertujuan
untuk menjaring lebih banyak lagi pendapat dari berbagai aktor
kunci tentang situasi politik terkini di Aceh. Kendati menyetujui
bahwa Aceh tengah berada dalam proses transisi, tak satupun
peserta workshop mampu menentukan tujuan dari periode transisi
dan jangka waktu periode tersebut.
Hanya sebagian kecil informan yang kami wawancarai
menyebutkan jangka waktu periode transisi. Kelompok kecil itu
memperkirakan periode transisi akan memakan waktu antara dua
hingga lima tahun, bahkan ada yang menyatakan hingga sepuluh
tahun, sejak penandatanganan MoU Helsinki. Sumber dari partai
politik ‘nasional’, misalnya, mengatakan bahwa periode transisi
seharusnya hanya berlangsung selama dua tahun, sejak penandatanganan MoU Helsinki. Menurut dia, jangka waktu itu cukup
bagi para bekas pejuang untuk mentransformasi nilai-nilai konflik
dan kekerasan menjadi perjuangan politik murni. Di sisi lain, Fajran
Zain dan Taufik Abda berpendapat, periode transisi setidaknya
memakan waktu antara dua hingga sepuluh tahun, demi memastikan tuntasnya proses tranformasi dari praktek-praktek birokrasi
lama yang korup dan tidak demokratis—baik secara kultural
maupun struktural.
Sikap para informan yang bisa menerima sejumlah perilaku
haram dan tak demokratis itu, jelas menunjukkan keinginan mereka
untuk mempertahankan perdamaian di Aceh. Menyediakan akses
462 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ekonomi yang lebih luas bagi para bekas pejuang, misalnya,
dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan perdamaian. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah
benarkah para bekas pejuang itu menjadi pihak yang menuai
manfaat dari perilaku-perilaku semacam itu, atau justru malah
memfasilitasi para birokrat dan politisi?
Dari pemahaman tersebut, maka pertanyaan berikut adalah
sebagai berikut. Adakah kerangka kerja demokratis, yang bisa
menjadi pedoman bagi para aktor-aktor kunci dalam politik di Aceh
selama masa transisi tersebut?
Transisi dan Kerangka Kerja yang Demokratis
Pelaksanaan MoU Helsinki: Bagaimana kesepakatan damai memperluas
pelaksanaan demokrasi
Ketika workshop pada November 2008, Kepala Badan Reintegrasi
Aceh (BRA), M. Nur Djuli, menyatakan bahwa Gubernur Irwandi
Jusuf sempat memulai proses untuk menentukan jangka waktu
periode transisi. Sayangnya, ungkap Nur Djuli, badan yang
dibentuk untuk keperluan itu tidak bekerja efektif, sehingga gagal
memenuhi tujuannya. Meski begitu, setidaknya usaha tersebut
menunjukkan bahwa gagasan untuk menetapkan jangka waktu
transisi tidak sepenuhnya diabaikan sejak penandatanganan MoU.
Perdamaian jangka panjang di Aceh bermula dari penandatanganan MoU Helsinki, sebuah kesepakatan yang ditandatangani
oleh GAM dan pemerintah Indonesia, dan terdiri dari butir-butir
krusial bagi perdamaian yang berkelanjutan. Meski begitu,
pelaksanaan MoU Helsinki pun pasang-surut. Demobilisasi,
pelucutan senjata, dan reintegrasi bekas pejuang menandai tahap
pertama pelaksanaan kesepakatan damai. Tahap selanjutnya adalah
rehabilitasi politik, dan pembebasan para tahanan politik. Bantuan
ekonomi, yang dibagikan melalui dana reintegrasi dan rehabilitasi
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 463
merupakan aspek lain dalam pelaksanaan MoU. Yang terakhir,
elemen paling utama dalam transformasi politik adalah pemilihan
gubernur dan wakil gubernur Aceh, di mana diperkenankan pula
para calon independen maju untuk pertama kalinya—yang
merupakan perkembangan baru dalam politik di Indonesia.
Pelaksanaan MoU semestinya mengarahkan periode transisi
di Aceh, memberi garis besar langkah-langkah yang harus
ditempuh, dan memprediksi jangka waktu untuk masing-masing
tahapan dalam transisi, serta—setidaknya secara tersirat—
menyampaikan tujuan dan sasaran dari setiap butir-butir kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan
politik. Misalnya, MoU memberi mandat bahwa pemilihan gubernur
dilaksanakan pada 2006, dan pemilihan anggota legislatif akan
diselenggarakan pada 2009 (pasal 1.2.2 dan 1.2.3 MoU Helsinki).
Menurut pasal 1.1.1 MoU, ‘Undang-undang baru tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan
akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret 2006,’ serta dirumuskan berdasarkan empat prinsip
yang dijabarkan dalam MoU. Kenyataannya, Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) baru resmi berlaku pada 11 Juli 2006.
Menurut Thamren Ananda dari Partai Rakyat Aceh (PRA),
‘MoU dan UUPA telah membuka ruang demokrasi bagi rakyat Aceh.’
Namun, menurut dia, masih banyak hal yang perlu dilakukan
untuk membuka peluang dan memperbaiki ekonomi. Khususnya,
pembagian pendapatan dari sektor energi, yakni 70 persen dari
pendapatan di sektor energi Aceh harus diserahkan kepada
pemerintah Aceh (pasal 181.1b UUPA). Selain itu, pelaksanaan
UUPA di tingkat daerah harus lebih dirinci ke dalam berbagai
perangkat aturan, dan dirumuskan ke dalam qanun. Wakil Bupati
Aceh Timur, Nasruddin Abubakar menjelaskan, ’UUPA itu tidak
akan bermakna apa-apa, kalau tak ada qanun, [yang mengatur]
pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dalam UUPA. Ada puluhan
464 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
qanun yang harus disahkan oleh legislatif Aceh.’5
Namun, sebelum akhirnya dirumuskan ke dalam qanun, UUPA
terlebih dulu harus diturunkan ke dalam beberapa peraturan
pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). Misalnya, satu
peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden akan mengatur
pada pendirian partai politik lokal. Pada saat penyusunan bab ini,
satu-satunya peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang
telah disahkan adalah tentang pendirian partai politik lokal.
Peraturan lainnya masih menunggu hasil perumusan dan pengesahan, yakni antara lain, transfer kewenangan dari pemerintah
Indonesia kepada Badan Pengelola Kawasan Sabang, serta
manajemen sumber daya gas dan minyak bumi (Serambi Indonesia,
12 Desember 2008). Proses perumusan aturan-aturan yang lebih
rinci dari UUPA itu, tentu saja, bakal menjadi tantangan tersendiri
bagi perdamaian dan pelaksanaan demokrasi di Aceh.
Perbaikan dalam pelaksanaan demokrasi (politik) vs pem-bangunan
ekonomi
Terlepas dari kemenangan mutlak para kandidat dukungan
KPA dan SIRA pada Pilkada 2006 lalu, tak ada arah politik yang
jelas setelah pemilihan tersebut. Hasil survei demokrasi menunjukkan bahwa sejumlah tantangan perlu segera diatasi agar proses
transisi tak kehilangan arah. Salah satu upaya untuk itu adalah
mewaspadai ancaman laten dari sejumlah tokoh berpengaruh, yang
bermaksud menciptakan perdamaian sebagai salah satu ’batu
loncatan’ bagi kepentingannya sendiri. Contohnya, seperti
tercermin dari upaya menciptakan ’perdamaian yang menuai laba’
(profitable peace). Kendati kecenderungan ini awalnya lebih mampu
dicegah di Aceh, daripada di daerah konflik lainnya, survei dan
studi-studi lainnya dalam buku ini membuktikan bahwa upaya
pencegahan itu bukannya tanpa dampak samping. Salah satu efek
samping itu adalah terjadinya pemisahan antara program pem-
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 465
bangunan ekonomi/rekonstruksi yang masif dan pengembangan
pemerintahan-sendiri yang demokratis. Bagaimana para informan
merespon tantangan tersebut? Bagaimana pendapat mereka terhadap
situasi dewasa ini?
Beberapa informan bersikap defensif dalam menanggapi
tantangan tersebut. Di satu sisi, mereka tidak menafikan bahwa
program pembangunan ekonomi dan pengembangan pemerintahan-sendiri yang demokratis, seharusnya dilakukan secara
simultan. Namun, di sisi lain, mereka bersikukuh bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas di Aceh saat ini. ’Semua pihak
harus memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Yang sangat dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah harus mengutamakan hal tersebut,’ kata
Ghazali Abbas dari Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS).
Sebagian besar informan yakin bahwa proses transformasi
politik telah ditunaikan dengan sukses, seperti yang tercermin dari
keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2006, serta pendirian sejumlah
partai politik lokal. Belakangan, pengesahan UUPA juga dianggap
sebagai bukti bahwa pelaksanaan demokrasi di Aceh mengalami
kemajuan. Menurut Wiratmadinata dari Forum LSM Aceh, UUPA
telah memfasilitasi ’pemerintahan-sendiri dengan style Aceh’, karena
undang-undang tersebut ’mengatur pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta juga
mengatur tentang otonomi khusus, partai politik lokal dan lainlain.’ Jadi, berbagai pihak yang beranggapan bahwa aspek politik
dari MoU telah terakomodasi dalam UUPA, memiliki pendapat
bahwa meningkatkan pembangunan ekonomi harus menjadi fokus
di masa mendatang.
Di sisi lain, BRR, yang mewakili suara pemerintah pusat,
sepakat bahwa transformasi politik dan penegakan prinsip-prinsip
demokrasi teramat krusial dalam mengakhiri suatu konflik.
Namun, menurut Kuntoro, demokrasi tak bisa bertahan tanpa
466 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pembangunan ekonomi yang memadai pula. Dia memaparkan,
dalam kurun waktu empat tahun, sejak tsunami, sekitar US$ 72
trilyun telah disumbangkan bagi upaya rekonstruksi di Aceh.
Berbagai kemajuan telah dicapai, dan Aceh telah membangun
berbagai sarana infrastruktur baru, yang bisa memfasilitasi
pembangunan ekonomi. Tapi, kemajuan dalam pembangunan
ekonomi membutuhkan manajemen dengan keahlian dan
keterampilan memadai. Menurut Kuntoro:
Sekarang, kita telah mempunyai rumah sakit baru, jalan baru,
jembatan baru, pelabuhan baru, bandara baru, semua baru.
Tantangan kita, serta yang paling pokok sekarang ini adalah
bagaimana cara kita merawat semua sarana dan prasarana
yang telah terbangun tersebut. Modal yang telah terbangun
tersebut [harus] dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak
menjadi benda mati, tetapi menjadi penggerak roda ekonomi.
Sehingga akhirnya roda perekonomian tersebut akan
menggerakkan pembangunan di Aceh. Pembangunan tersebut
dikelola sehingga bisa mengentaskan kemiskinan,
pengangguran dan membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
Sebab, sebelum tsunami, Aceh adalah provinsi nomor tiga
termiskin di Indonesia. [Karena itu], yang terpenting sekarang
adalah bagaimana investasi Rp 72 trilyun itu bisa menjadi
modal bagi pembangunan di Aceh.
Sembari menekankan pentingnya pembangunan ekonomi,
Kuntoro menambahkan bahwa tugas pemerintah daerah yang
paling mendesak saat ini adalah mempercepat perumusan qanun,
yang mengatur bidang ekonomi, seperti yang diatur dalam MoU
dan UUPA. Dia menjelaskan:
Semuanya sedang dalam proses, tapi [hingga kini] belum ada
titik terangnya. Saat ini, dari semua qanun yang telah
diselesaikan, belum satupun yang bersentuhan dengan
masalah ekonomi. Yang baru selesai hanya qanun tentang
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 467
syariah, qanun tentang bagaimana membuat qanun, qanun
masalah pendidikan, qanun masalah wali nanggroe, yang belum
ada relevansi dengan masalah ekonomi. Pemerintah Aceh harus
segera menyelesaikan qanun-qanun masalah ekonomi. Perjanjian
Helsinki merupakan perjanjian induk luar biasa, yang harus
dipegang [teguh]. Tapi, perjanjian tersebut adalah perjanjian
induk, yang harus diikuti oleh undang-undang. Setelah itu,
undang-undang juga harus diikuti dengan qanun-qanun tentang
cara pelaksanaan. Ini yang belum sepenuhnya disiapkan.
Ini mengkhawatirkan, karena 60 qanun yang belum diselesaikan adalah tata cara bagaimana melaksanakan MoU Helsinki
dan UU tentang pemerintah Aceh. Tanpa qanun tersebut, UUPA
tidak akan bisa dilaksanakan. Saat ini, belum ada qanun
mengenai ekonomi, sedangkan mengenai demokrasi sudah ada.
Yang harus dilakukan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya
adalah menuntut hal tersebut [perumusan qanun-qanun bidang
ekonomi].
Kendati begitu, hingga kini belum terlalu jelas siapa yang
memegang kendali atas segala masalah ekonomi ini. Apalagi, secara
tersirat, pemerintah pusat masih punya kepentingan terhadap
sejumlah aset di Aceh. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, aset-aset yang dibangun oleh proyek rekonstruksi BRR akan
tetap berada di bawah pengawasan Jakarta. Kebijakan ini lazim
pula diterapkan di provinsi-provinsi lain. Misalnya, jalan tol di
Jakarta, yang juga adalah ibukota negara, terkadang tercatat sebagai
aset pemerintah pusat. Namun, pemerintah Aceh khawatir hukum
tersebut digunakan Jakarta untuk mengekang mereka, dan ujungujungnya melanggar kesepakatan dalam MoU.
Sebagai contoh, pasal 1.3.5 MoU Helsinki menyatakan bahwa
’Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua
pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh’. Namun,
pasal ini telah diterjemahkan sedemikian rupa dalam UUPA,
468 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
sehingga malah jadi membingungkan. Selain itu, UUPA jelas-jelas
membatasi hak pembangunan dan pengelolaan. Menurut undangundang, hak tersebut tak berlaku bagi pelabuhan maupun bandar
udara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dan bukan
dikelola oleh BUMN. Tipe pelabuhan laut dan bandar udara
semacam ini jumlahnya sangat sedikit di Aceh. Hak tersebut juga
tidak berlaku terhadap kawasan perdagangan bebas di Sabang,
yang merepresentasikan wewenang dan kepentingan pemerintah
pusat. Walikota Sabang, Munawar Liza, bekas aktivis GAM dan
anggota tim perunding GAM di Helsinki, mengaku merasa serba
tak pasti menjalankan wewenangnya sebagai walikota, dalam
mengelola wilayahnya.
Siapa yang sebenarnya mengontrol pembangunan infrastruktur? Mengapa pembangunan itu tak pernah dibahas
dengan kepala pemerintahan daerah di Sabang? Yang saya lihat
adalah selalu militer yang sibuk membangun barak-barak
baru, markas militer dan pusat pelatihan baru, bandar udara
militer baru, dan seterusnya.
Berbagai kesulitan dan ketidakpastian itu mungkin bisa diatasi,
apabila pemerintah pusat segera memberlakukan PP dan perpres
yang dibutuhkan, sesuai amanat UUPA. 6 Apabila transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh diatur secara
resmi melalui peraturan perundangan, maka sejumlah masalah akan
terpecahkan. Misalnya, isu pengelolaan infrastruktur, sehingga
pemerintah daerah akan memperoleh kekuasaan dan wewenang
yang lebih luas dalam mengelola kawasan perdagangan bebas itu.
Karena itu, tak mengherankan, jika anggota legislatif Aceh
mempertanyakan tertunda-tundanya pengesahan peraturan yang
dibutuhkan, serta komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan
persoalan tersebut. Dalam sebuah artikel yang terbit pada 4 Desember
2008 dalam suratkabar lokal, Serambi Indonesia, Gubernur Aceh
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 469
mengeluh bahwa tertundanya pengesahan peraturan-peraturan itu
telah menghambat pembangunan ekonomi di Aceh.
Pemerintahan-sendiri dan UUPA
Apakah Aceh telah berhasil melaksanakan pemerintahansendiri seperti yang diamanatkan MoU Helsinki? Bagaimana
pendapat para aktor-aktor kunci di Aceh? Manakah yang
seharusnya menjadi prioritas—masalah politik atau ekonomi?
Menurut Irwandi, terdapat sejumlah kesenjangan antara MoU dan
UUPA. Contohnya, konsep pemerintahan-sendiri tidak disebut di
dalam UUPA. Irwandi mengatakan bahwa hingga saat ini, dirinya
telah meminta Jakarta untuk merevisi UUPA, dan menyarankan
agar pelaksanaan UUPA seharusnya lebih mencerminkan semangat
yang tercermin dalam MoU Helsinki. Namun, Irwandi menambahkan, kendati terus menerus terjadi perbedaan pendapat dengan
pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk
lebih memperhatikan upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat:
Di tengah perjuangan [menuntut terlaksananya] self-government
itu, tentu upaya mensejahterakan rakyat harus berjalan.
Bagaimanapun, kesejahteraan rakyat perlu mendapat
perhatian utama. Rakyat butuh makan. Perjuangan demokrasi
akan lebih berkualitas kalau ekonomi rakyat juga lebih baik.
Perjuangan membangun ekonomi dan perjuangan menuntut
self-government adalah dua hal yang simultan.
Pendapat senada juga dikemukakan Nazar. Dia menjelaskan
bahwa konsep pemerintahan-sendiri tidak ditemukan dalam hukum
di Indonesia. ‘Dalam sistem perundangan Indonesia yang ada hanya
otonomi khusus,’ kata dia. Karena itu, dia menyarankan agar Aceh
sebaiknya lebih fokus pada pelaksanaan UUPA melalui peraturan
daerah, yaitu qanun. Peraturan-peraturan itulah yang belum
dirumuskan oleh DPRA. 7 Sementara itu, dia menambahkan,
470 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan ekonomi,
karena, ’Demokrasi yang tumbuh dalam kondisi kemiskinan,
kurang berkualitas, dibanding dengan demokrasi yang tumbuh
dalam kemakmuran, seperti dalam masyarakat negara-negara maju
di Eropa dan Amerika Serikat.’
Di sisi lain, para politisi di luar GAM menilai, upaya menuntut
agar status pemerintahan-sendiri dilaksanakan sesuai dengan
mandat MoU, bisa mengancam perdamaian di Aceh. Masalahnya,
menurut mereka, penandatanganan MoU tidak melibatkan semua
stakeholder politik di Aceh, sehingga sebagian pihak merasa tidak
senang dan menganggap isu pemerintahan-sendiri hanya membela
kepentingan GAM. Menurut seorang aktivis dari PAN, salah satu
partai politik ’nasional’, tuntutan pelaksanaan pemerintahansendiri tidak realistis dan bisa saja memicu konflik baru dengan
pemerintah pusat dan militer. Dalam pandangan aktivis PAN itu,
langkah terbaik adalah mencoba menerima UUPA, dan perlahan
melakukan revisi terhadap isinya, terutama ketika Pemilu 2009 telah
usai. ’Menuntut pelaksanaan MoU secara murni sama saja dengan
mengundang perang baru,’ kata dia, ’saya lihat, GAM sekarang
lebih rasional dan akhirnya bersedia memilih untuk memperbaiki
UUPA, sehingga kelak pelan-pelan bisa memenuhi butir-butir
kesepakatan utama dalam MoU.’
Pendapat serupa juga disampaikan Farhan Hamid dari Partai
Bersatu Aceh (PBA) dan juga anggota PAN. Dia berpendapat,
konsep pemerintahan-sendiri tak pernah diakomodasi oleh MoU
Helsinki maupun UUPA. ’Ruang [untuk membahas konsep itu]
dalam undang-undang belum terbuka,’ ungkap mantan anggota
DPR ini. Dia menambahkan, ‘Saya memandang, jika semua
kewenangan yang ada dalam UUPA bisa diimplementasikan, justru
akan kian mendekati konsep ‘self goverment’. [Alhasil, konsep itu
pun kelak akan] semakin mudah dipahami oleh politisi di Jakarta,
baik di tingkat pusat/nasional. Sehingga, pada waktu gagasan self-
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 471
goverment diajukan lagi, tingkat penolakan akan berkurang.’
Secara umum, publik juga merasa bingung dengan masalah
ini, karena tak semua pihak memahami tujuan MoU. Muhammad
Hamzah dari AJI mengkritik rendahnya upaya sosialiasasi isi dan
tujuan MoU di kalangan masyarakat Aceh:
Bentuk [pemerintahan-sendiri] yang diinginkan GAM, tidak
pernah disosialisasikan kepada masyarakat Aceh. Jadi, seakanakan GAM-lah yang menentukan arah kebijakan Aceh ini.
Mereka yang merasa berjasa mendamaikan Aceh, mereka yang
merasa berjasa membawa perubahan pada Aceh. Karena itu,
mereka juga lupa melakukan sosialisasi [konsep] self-government itu. Dalam masyarakat, seakan berkembang [pendapat]
bahwa self-government itu adalah perjuangan para elit, bukan
urusan grassroot. Makanya, jangan heran kalau orang [akhirnya]
tidak peduli.
Namun, menurut Ramadhan, perjuangan menuntut pelaksanaan pemerintahan-sendiri secara sungguh-sungguh adalah
tanggung jawab para elit, dan bukan tanggung jawab rakyat. Selain
itu, Ghufron Zainal Abidin dari PKS menganggap bahwa isu
pelaksanaan MoU lebih baik dihindari. Menurut dia, rakyat tidak
peduli pada isu-isu politik, khususnya yang menyangkut rincian
pelaksanaan MoU. Pasalnya, mereka tetap dalam posisi tak berdaya,
serta tak memiliki motivasi untuk terlibat dalam urusan politik,
akibat kondisi ekonomi yang sulit. Pendapat senada juga
diungkapkan Muhammad Hamzah. Dia menjelaskan, ‘Rakyat
melupakan self-government, karena bagi mereka, yang paling penting
adalah perdamaian dan bisa mendapatkan kesejahteraan. Rakyat
Aceh sudah bosan dengan konflik. Mereka butuh perbaikan
ekonomi.’
472 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Aspirasi masyarakat akar-rumput
Para informan dari organisasi massa, yang juga berbicara dari
perspektif kepentingan rakyat, mengeluhkan tentang minimnya
partisipasi sungguh-sungguh dari masyarakat akar-rumput.
’Banyak hal yang tak mungkin dipulihkan dengan pembangunan
ekonomi saja,’ kata Nazaruddin dari PERMATA, sebuah serikat
petani lokal. Dia menyarankan, pemerintah sebaiknya memfasilitasi
ruang yang cukup bagi gerakan masyarakat akar-rumput, sehingga
masyarakat akar-rumput dapat menemukan aspirasi mereka sendiri.
’Pemerintah Aceh masih berpikir dengan cara yang sama, dan
mengira dengan membangun banyak irigasi maka persoalan petani
terselesaikan,’ keluh Nazaruddin.
Yang mengejutkan, para aktivis organisasi massa tidak menganggap pembangunan ekonomi sebagai prioritas. Mereka lebih
menitikberatkan perhatian pada tindak korupsi di dalam birokrasi
serta hubungan simbiosis antara pelaku bisnis, politisi, dan birokrat
dalam mengendalikan program rekonstruksi dan peningkatan taraf
hidup. Perilaku tersebut, menurut mereka, telah mengakibatkan
rendahnya profesionalisme dalam pembangunan ekonomi dan
infrastruktur. Padahal pembangunan ekonomi dan infrastruktur
sangat membutuhkan dukungan yang profesional. ‘Selama ini,
yang terlihat, ketika satu kelompok mulai berkuasa di Aceh, semua
proyek di perkampungan harus mereka yang kerjakan, meskipun
kadang kala mereka tidak mampu mengerjakannnya,’ tutur
Zainuddin, Ketua Keujren Blang8 di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
‘Sebagian orang takut untuk mengungkapkan [masalah ini] karena
[adanya] ancaman dan intimidasi.’
Suherman, Ketua Asosiasi Pedagang Ikan (ASPI) menyalahkan
pemerintah, karena gagal menjamin transparansi dan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam pengelolaan proyek-proyek
rekonstruksi dan pembangunan ekonomi lainnya. Dia secara
khusus menunjuk pada kegagalan skema pendanaan mikro-kredit
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 473
bagi para nelayan, yang juga dikenal sebagai kredit peumakmu
nanggroe. Dia mengklaim, para nelayan justru tak menerima kredit
tersebut. Sebaliknya, dana itu malah diberikan kepada individuindividu yang tak berhak. Yang menyedihkan, Suherman mengatakan, mayoritas penerima dana menggunakan uang tersebut
untuk membeli motor dan telepon genggam, dan bukan menjadikannya sebagai modal awal untuk mendirikan usaha kecil.
Kerangka kerja yang demokratis bagi pembangunan ekonomi
Untuk menemukan sintesis dari pembahasan di atas, penting
kiranya untuk menggali apa saja yang telah ditawarkan MoU
Helsinki bagi masyarakat yang baru saja usai dilanda konflik dan
tsunami di Aceh. Terlepas dari keberhasilan Pilkada 2006 dan
antusiasme pendirian partai politik lokal, peran MoU dalam
memperluas kerangka partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif
selama periode transisi ini, justru terabaikan. Sebagian informan
berpendapat, perhatian yang terlalu besar terhadap pelaksanaan
MoU secara murni dan sungguh-sungguh, hanya akan menonjolkan aspek politik, dan menafikan pembangunan ekonomi. Informan
lain mengkritik upaya tersebut semata-mata tuntutan GAM yang
‘tidak realistis’ serta bisa mengancam perdamaian. Di satu sisi,
pemerintah daerah memang berkewajiban untuk memenuhi
tugasnya dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi. Sayangnya,
pembangunan ekonomi di Aceh terlihat kurang demokratis, dan
tak ada yang transparan. Pasalnya, masih ada kelompok-kelompok—baik di kalangan birokrat, pelaku bisnis, maupun politisi—
yang menggunakan jalur ‘koneksi’ atau mengandalkan patron
dalam menggapai keuntungan ekonomi bagi diri sendiri. Korupsi
dan kolusi tetap bertahan, tapi masyarakat enggan melapor karena
mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri.
Situasi ini menyebabkan hilangnya rasa penghormatan
sebagian orang terhadap MoU dan segala hal yang merupakan
474 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pencerminan dari butir-butir kesepakatan di dalamnya. MoU
Helsinki juga dianggap tidak relevan dalam mengatasi kesulitan
ekonomi yang dihadapi dewasa ini. Persoalannya, MoU Helsinki
tidak menyediakan pedoman agar pembangunan ekonomi dan
pelaksanaan pemerintahan-sendiri dapat berjalan beriringan, dan
saling melengkapi. Satu-satunya pedoman yang disajikan MoU bagi
Aceh sebagai daerah pasca konflik adalah perlunya keseimbangan
antara pembangunan ekonomi, pelaksanaan demokrasi, tata kelola
pemerintahan yang baik, serta penegakan hak asasi manusia.
Selain itu, Fajran Zain dari Aceh Institute mengingatkan,
pelaksanaan status pemerintahan-sendiri secara murni dan
sungguh-sungguh, sesuai amanat MoU, sangatlah krusial. Sebab
transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh
sangat dibutuhkan untuk menjamin perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Dia merujuk pada kehadiran pos-pos militer di
pedesaan Aceh ‘dalam beberapa bulan terakhir’.9 Menurut Fajran,
situasi itu terjadi karena pemerintah Aceh tak berwenang untuk
mengatur militer dan penempatan pasukan, walaupun di dalam
MoU jelas-jelas disebut bahwa kekuatan militer dibutuhkan hanya
untuk keperluan pertahanan eksternal10. Perkembangan semacam
ini juga menyiratkan perlunya upaya para aktor-aktor politik untuk
memperluas kerangka pelaksanaan demokrasi, agar semakin
terbuka dan inklusif. Jika upaya ini tidak dilaksanakan, maka masa
depan demorkasi akan dipertanyakan, khususnya jika kekuatan
atau aliansi yang tak demokratis mengambil alih tongkat kepemimpinan, dan memusnahkan harapan akan berlanjutnya
perdamaian dan pembangunan di Aceh.
Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa para informan
menunjukkan sikap seolah-olah sedang kehilangan arah dalam
pengembangan kerangka pelaksanaan demokrasi. Sebagian informan
bahkan tak lagi melihat esensi sesungguhnya dari nilai-nilai yang
demokratis di dalam MoU, dan menganggap pembangunan ekonomi
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 475
serta penegakan aspek-aspek politik, seperti demokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang baik, sebagai hal yang terpisah. Bagaimanapun,
MoU adalah titik awal yang perlu dikembangkan menjadi kerangka
kerja yang lebih demokratis, konkrit dan inklusif bagi kelompokkelompok pro-demokrasi di Aceh.
Mengembangkan kerangka kerja yang demokratis
Birokrasi
Setelah pembahasan tentang hubungan simbiosis antara
anggota legislatif, eksekutif, dan kepentingan bisnis, bagian ini akan
menjabarkan sejumlah solusi yang dikemukakan oleh para
informan untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Ghazali
Abbas dari PAAS, ‘Yang terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh,
adalah campur-aduk pekerjaan. Anggota parlemen menjadi calo
proyek di APBD.’ Di tengah situasi tersebut, dia menambahkan,
tak mengherankan jika kemudian terjadi kerjasama tak sehat antara
kontraktor, pimpinan proyek dan badan legislatif dalam pengesahan
proyek-proyek pembangunan, terutama proyek pemerintah.
Karena itu, upaya preventif pemerintah untuk membatasi
perilaku-perilaku tersebut, teramat krusial. Nasruddin Abubakar,
Wakil Bupati Aceh Timur, dan pernah maju sebagai calon
independen, mengatakan bahwa inti dari masalah tersebut adalah
’transparansi’. Menurut dia, prinsip tersebut harus diterapkan
dalam proyek-proyek pemerintah, melalui cara sebagai berikut:
Setiap proyek pemerintah seharusnya [melalui] tender secara
terbuka, diumumkan, serta disaksikan oleh semua pihak yang
terlibat dengan tender itu. Agar semua orang tahu siapa yang
menang tender dan yang kalah tender. Ini adalah satu upaya
agar anggota DPRA, polisi, jaksa dan lain-lain, tidak main proyek,
karena mereka semua terlibat dengan proyek pembangunan di
Aceh selama ini. Padahal lembaga-lembaga seperti Kadin (Kamar
Dagang dan Industri), Gapensi (Gabungan Pelaksana Nasional
476 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Konstruksi Indonesia) dan organisasi lain dalam bidang
konstruksi, yang seharusnya berfungsi dan terlibat, agar
pembangunan bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan target yang dicapai.
Tapi, bagaimana dengan keterlibatan para bekas pejuang senior GAM dalam proyek-proyek rekonstruksi? Para informan
mengakui bahwa keterlibatan kelompok tersebut bisa dipertanyakan, terutama dalam proses perekrutan dan proses penawaran
(bidding) proyek. ‘Semua orang tidak pernah dilarang menjadi
kontraktor dan mendapatkan proyek dari pemerintah,’ kata
Muhibbusabri dari Partai Daulat Aceh (PDA). ‘Persoalannya,
apakah selama ini [para] kontraktor, khususnya dari GAM,
mendapatkan proyek sesuai dengan aturan atau tidak. Ini yang
sekarang terjadi di Aceh,’ tuturnya.
Perilaku-perilaku tercela itu tentu tak sesuai dengan prinsip
kompetisi yang adil. Bagaimana mencegah perilaku semacam itu di
masa depan? Thamren Ananda dari PRA menyebut dua aspek dari
solusi masalah itu. Aspek pertama berkaitan dengan mekanisme
partai politik dalam mengendalikan kader-kadernya:
Harus ada pemisahan antara pengurus partai dan anggota
DPRD. [Tujuannya] untuk memaksimalkan kontrol partai
terhadap kadernya di DPRD, sehingga anggota partai yang
menjadi anggota DPRD akan semakin maksimal dalam
mengerjakan tugasnya di DPRD, dan bukan malah menjadi
kontraktor.
Selain itu, Thamren menambahkan, ‘Harus didorong pula
[upaya] membuka lapangan kerja, selain di bidang kontraktor, yang
mampu menjawab persoalan kebutuhan hidup. Sehingga pekerjaan
untuk memenuhi kebutuhan hidup, tak hanya bisa diakses oleh
sebagian orang yang menjadi kontraktor dengan memanfaatkan
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 477
akses terhadap kekuasaan.’ Senada dengan penjelasan Thamren,
Asiah Uzia mengatakan, ‘Selain bekerjasama dengan pebisinis
profesional, pemerintah juga harus memperkuat peran pebisnis
lokal. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya
para politikus mantan kombatan, agar mereka tak lagi berbisnis
dengan cara yang tidak baik.’
Peran donor asing dan organisasi internasional
Terlepas dari perdebatan tentang pembangunan ekonomi dan
pelaksanaan demokrasi sebagai prioritas, penuturan para informan
menunjukkan gambaran lain yang cukup menarik. Hanya sebagian
kecil dari para informan yang secara khusus menyinggung
mengenai isu-isu penegakan hak asasi manusia dan isu lain yang
terkait. Salah satu persoalan yang kami angkat sebagai pertanyaan
dalam wawancara kami adalah minimnya kontribusi kalangan
donor dan organisasi internasional dalam penegakan isu-isu seperti
demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
transparansi, dan hak asasi manusia. Padahal kehadiran komunitas
internasional saat itu sungguh besar. Situasi itu, tentu saja, sangat
ironis, karena justru komunitas internasional yang kerap mendengung-dengungkan isu-isu semacam itu.
Tanggapan atas pertanyaan itu sungguh beragam. BRR,
misalnya, menyatakan bahwa lembaga-lembaga internasional itu
telah memberi kontribusi signifikan bagi pengembangan demokrasi.
Kuntoro mengungkapkan bahwa kalangan donor dan NGO
internasional telah mendanai dan/atau memfasilitasi sejumlah program capacity building dalam pelaksanaan pemerintahan, demokrasi,
dan pembangunan ekonomi. Dia menjelaskan:
Saat ini, saya melihat, [tujuan] NGO atau donator yang datang
ke Aceh [awalnya] adalah memperbaiki Aceh pasca tsunami.
Mereka disini tidak menggantikan pemerintah daerah. Tapi,
pemerintah daerah harus sadar diri, [karena] saat ini mereka
478 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
[lembaga-lembaga donor dan NGO Internasional] telah
membantu membangun Aceh dan meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam mengelola pemerintahan. ... Banyak lembaga
donor saat ini yang melakukan pendidikan dan pelatihan
kepada semua pihak, termasuk [isu] demokrasi. Saya mengamati, Irwandi sebagai seorang gubernur adalah seorang yang
bersih. Sampai sekarang saya melihat dia masih sangat bersih.
Tapi, dia mempunyai keterbatasan dalam mengelola roda
organisasi agar berjalan sesuai dengan yang diinginkannya,
[yakni] sebagai sebuah organisasi yang bersih.
Meski begitu, mayoritas informan sepakat bahwa lembagalembaga internasional dan kalangan donor memberi perhatian minim
pada isu-isu tertentu, seperti penegakan demokrasi dan hak asasi
manusia. Sebagian informan menyalahkan organisasi-organisasi dari
luar itu, karena telah menghancurkan kearifan lokal dan nilai-nilai
yang dianut masyarakat Aceh. Kalangan donor juga dikritik karena
mereka hanya fokus pada proyek masing-masing. Proyek-proyek
itupun lebih menitikberatkan pada upaya rekonstruksi pasca tsunami,
daripada berupaya meningkatkan good governance, demokrasi dan hak
asasi manusia, serta bekerjasama dengan partner-partner lokal,
khususnya pemerintah. Menurut Wiratmadinata dari Forum LSM:
Selama ini, program yang dibuat lembaga donor untuk
penguatan kesadaran hukum dan HAM, serta demokrasi,
hanya untuk jangka pendek. Padahal isu-isu tersebut
menyangkut kepentingan banyak orang. Donor juga tidak mau
mendukung lembaga-lembaga yang sebenarnya punya
konsentrasi ke arah itu. Donor cenderung suka membiayai program jangka pendek, yang hasilnya bisa dilihat dengan mata.
Penguasaan masalah lokal juga kurang, karena umumnya
lembaga donor yang menjalankan misi di Aceh menggunakan
pendekatan ala Barat atau [boleh dibilang] westernisasi.
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 479
Keengganan kalangan donor internasional dalam mendukung
program-program penguatan demokrasi juga tercermin dari
minimnya pendanaan yang mereka berikan. Selain itu, programprogram yang mendukung penguatan demokrasi, tata kelola
pemerintahan yang baik, dan hak asasi manusia, kurang dipublikasikan dengan baik. Menurut Asiah Uzia, ‘Isu semacam itu
tidak dimunculkan karena ketakutan donor pada pemerintah.’
Asiah menjelaskan bahwa lembaga donor asing khawatir
gerak mereka akan dibatasi pemerintah, jika mereka lebih fokus
pada isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Apalagi, dia
menambahkan, banyak donor yang tidak menerima mandat
tersebut dari atasan mereka, karena tujuan awal mereka ke Aceh
adalah membantu pembangunan kembali Aceh pasca tsunami.
Namun, Asiah juga mengakui bahwa ‘LSM lokal tidak berusaha
untuk mendorong agar lembaga donor tersebut juga membantu
bidang hak asasi manusia dan demokrasi.’
Meski begitu, saat ini, sejumlah lembaga sedang mengubah
mandatnya, agar dapat ikut serta membantu dalam bidang hak
asasi manusia dan demokrasi. ‘Ada lembaga donor yang sedang
melakukan pendataan awal untuk melaksanakan program mereka
di bidang demokrasi,’ tutur Asiah. Namun, di sisi lain, tampak
jelas bahwa kapasitas lokal dalam mengangkat isu-isu semacam
itu juga masih rendah. Di berbagai kasus, organisasi lokal terlihat
tidak gigih memperjuangkan isu-isu tersebut, atau kurang
bersemangat menanggapi perubahan agenda oleh para donor.
Pokok permasalahannya, organisasi lokal telah terbiasa oleh
dana dari organisasi internasional dan kalangan donor, yang
membanjiri Aceh. Situasi tersebut tak hanya melumpuhkan idealisme
mereka, namun juga menghilangkan kemandirian dan kreativitas
mereka. Para informan mengingatkan bahwa organisasi nonpemerintah lokal sebenarnya adalah perwujudan dari organisasi
masyarakat sipil di tataran lokal. Tapi, belakangan organisasi-
480 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
organisasi tersebut malah menjadi lahan industri baru, di mana para
aktivis mendulang dana melalui proyek-proyek yang dikendalikan
para donor. Karena itu, ‘Begitu beberapa organisasi mendapat
dukungan keuangan, mereka mengkhianati rakyat dan bekerja untuk
kepentingan pribadi mereka,’ kata Suherman. Alhasil, rakyat pun
menjadi manja dan mata duitan. Rakyat tak segan untuk meminta
uang dari organisasi-organisasi lokal, yang hanya berorientasi
proyek, serta enggan menerima program-program lain.
Selain itu, hanya beberapa informan yang menyinggung
pentingnya memiliki gerakan masyarakat akar-rumput. Gerakan
akar-rumput ini akan berguna untuk mendirikan organisasi massa,
yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, yang
betul-betul diinginkan rakyat. Asiah Uzia memaparkan:
Saat ini, cukup banyak lembaga-lembaga yang bangkit dan
dibentuk oleh masyarakat, untuk mengubah suatu kebijakan
pemerintah. Sayangnya, lembaga semacam itu tidak cukup kuat
untuk bertahan, dan tidak ada lembaga yang membantu.
Bahkan mereka [organisasi-organisasi massa itu] dibiarkan
begitu saja oleh semua pihak. Sehingga, akhirnya seiring
perjalanan waktu, lembaga tersebut mati dengan sendirinya.
Situasinya mungkin akan berbeda, jika ada kelompok-kelompok
komunitas yang berkelanjutan, serta bisa digerakkan atau
bergerak sendiri, ketika ada kebijakan yang tidak mengutamakan rakyat. [Sayang], [gerakan semacam] ini jarang
muncul di Aceh.
Nazaruddin Thaha menyalahkan kalangan donor yang lebih
peduli untuk menghabiskan uang mereka, daripada menyetujui
program-program jangka panjang, yang bertujuan memperkuat
tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, serta mengembangkan
beragam organisasi massa lokal. ‘Lembaga donor memang sebaiknya mendorong penguatan nilai-nilai lokal, serta mengangkat isuisu tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam masa transisi
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 481
ini,’ kata dia. ’Dukungan donor semacam itu dibutuhkan, terutama
untuk menjamin pemerintah daerah dan organisasi massa di tingkat
lokal agar dapat bersama-sama mempersiapkan diri, dalam
memasuki era baru setelah periode transisi di Aceh.’
Peran penting organisasi massa
Komentar Nazaruddin Thaha memicu pertanyaan penting
mengenai peran organisasi massa. Dari wawancara, kami temukan
bahwa dukungan yang terbatas terhadap organisasi massa tak
semata-semata disebabkan oleh program-program yang terlalu
menuruti kemauan donor, dan hanya berorientasi proyek. Penyebab
lainnya adalah rendahnya optimisme dan kepercayaan diri di
kalangan aktor-aktor politik kunci di Aceh. Sejumlah politisi dan
akademisi bersikap skeptis, bahkan memandang sebelah mata
terhadap kemampuan rakyat kecil untuk membentuk suatu
organisasi massa yang berpengaruh, dan bisa menjadi saluran
untuk menyuarakan hak-hak mereka. Beberapa akademisi berpendapat, organisasi massa yang memiliki pengaruh semacam itu
hanya bisa berdiri apabila institusi pendidikan telah sepenuhnya
pulih. Menurut Rektor IAIN Ar-Raniry, Yusni Saby, ‘Membaiknya
lembaga pendidikan bisa menciptakan masyarakat yang berilmu
pengetahuan dan berpengetahuan, serta bisa membantu saudarasaudara mereka yang lain.’
Ketua Partai SIRA mengajukan suatu pendekatan alternatif
untuk mengembangkan organisasi massa yang menjanjikan. Dia
berpendapat, pendekatan sektoral, seperti pendirian gerakan buruh
atau petani, telah gagal. ‘Pendekatan itu takkan berhasil,’ kata
Taufik Abda. Menurut dia, cara yang lebih efektif dalam mengembangkan organisasi massa adalah melalui pendekatan teritorial.
‘Pendekatan teritorial harus multisektoral, yang mengikuti
administrasi pemerintahan atau berdasarkan kesamaan latar
belakang kultural dan etnis, seperti kebudayaan dari pesisir timur,
482 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bagian tengah, bagian tenggara, kepulauan, dan lain-lain.’
Pendekatan itu sukses diterapkan SIRA semasa konflik.
Wakil Gubernur Nazar yakin bahwa kunci organisasi massa
yang tangguh adalah ‘ketersediaan kader yang memiliki komitmen
dan berkualitas, memiliki komunikasi intensif dengan anggota dan
massanya, dan terpenting memiliki sumber daya pendanaan dari
bawah, tanpa bergantung pada lembaga-lembaga donor.’ Menurut
Nazar, organisasi massa yang ada di Aceh gagal memenuhi
persyaratan terakhir. ’Sebagian besar organisasi massa, seperti
masyarakat adat, perhimpunan petani, organisasi-organisasi
perempuan, serikat buruh, dan pedagang-pedagang kecil, masih
sangat bergantung pada sumberdaya pendanaan dari luar atau
donor’ tuturnya. Akibatnya, menurut Nazar, organisasi-organisasi
itu sulit berjalan sesuai dengan visi mereka, dan konsisten dengan
ideologi dan kepentingan yang setuju untuk mereka bela di awal
pembentukan organisasi. Meski begitu, dia menambahkan,
’organisasi massa berbasis agama, seperti Muhammadiyah, lebih
kuat dibanding organisasi massa yang berideologi progresif.’
Gubernur Irwandi menunjukkan keyakinannya akan
kekuatan gerakan rakyat yang murni. Sebagai kandidat independen,
Irwandi menyaksikan sendiri kekuatan dari gerakan masyarakat
akar-rumput. Salah seorang kandidat independen dalam pemilihan
gubernur 2006 mengatakan, keberhasilan Irwandi terletak pada
dukungan dari jaringan GAM di level akar-rumput. Yang menarik,
Irwandi justru lebih banyak berbicara tentang organisasi massa
berbasis agama, daripada organisasi massa yang terbentuk dari kelas
masyarakat miskin. ’Kekuatan organisasi massa sekarang ini sudah
tertata dengan baik,’ ungkap Irwandi, ’Lihat saja dengan maraknya
kembali organisasi-organisasi ulama, seperti ulama dayah dan
organisasi mahasiswa.’ Menyinggung mengenai gerakan perempuan—yang tengah naik daun—Irwandi mengatakan, ’[Organisasi
massa] yang paling menonjol adalah kebangkitan wanita Aceh.
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 483
[Padahal] ketika masa konflik organisasi ini terbelah dan terpisahpisah.’ Di sisi lain, meskipun organisasi massa berbasis agama
pernah kuat di Aceh, menurut Irwandi, kekuatan kepemimpinan
ulama di Aceh kini jauh melemah.
Pandangan yang menyatakan bahwa kekuatan gerakan
perempuan selama ini terpecah-belah dan terpisah-pisah, masih bisa
diperdebatkan. Namun, istilah ’kebangkitan’ bisa dijelaskan seperti
ini. Perempuan selalu menjadi sasaran dalam konflik bersenjata
dan peperangan. Kendati begitu, perempuan juga mengalami
transformasi terhadap peran dan status sosial mereka di masyarakat
Aceh yang patriarkis. Satu-satunya alasan yang melatarbelakangi
kebangkitan gerakan perempuan adalah di masa damai, perempuan
perlu mempertahankan peran dan status sosialnya yang telah
berubah di masa konflik itu. Perubahan status sosial dan peran
perempuan di masyarakat itu terjadi, antara lain demi mempertahankan hidup (survival) di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Akibat konflik, jumlah populasi perempuan kini melampaui
populasi laki-laki di Aceh. Kondisi ini membuat perempuan, sebagai
kepala rumah tangga, juga harus menanggung tanggung jawab
lebih besar. Para perempuan itu, tak hanya harus menanggung
hidup bagi anak-anaknya, tapi juga bagi keluarga besar mereka.
Di sisi lain, solidaritas antar perempuan tampaknya turut mendorong langkah-langkah untuk memperkuat identitas dan posisi
mereka di masyarakat, melalui cara-cara yang demokratis. Meski
begitu, situasi pasca konflik justru telah meminggirkan perempuan
dan menghalangi mereka untuk memasuki dan turut berpartisipasi
di ruang-ruang publik. Pasalnya, kini para lelaki ingin mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum konflik. Para perempuan pun sadar bahwa mereka juga perlu menyuarakan aspirasi
mereka. Karena itu, perempuan harus bisa berusaha agar tuntutan
dan suara mereka dapat terdengar lantang di domain publik.
Jadi, adakah gerakan yang murni tumbuh dari bawah, di Aceh?
484 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Fajran dari Aceh Institute berpendapat bahwa organisasi massa
bisa terbentuk jika terdapat tujuan yang sama pada tingkat akarrumput. Menurut dia, satu-satunya contoh gerakan akar-rumput
semacam itu di Aceh adalah SIRA. Fajran memaparkan:
Organisasi kemasyarakatan akan mudah bangkit jika adanya
krisis, konflik, bencana dan lainnya. Namun, untuk saat ini,
tidak ada satu organisasi masyarakat yang hidup dan berbasis
kerakyatan. Dulu pernah ada, seperti SIRA, dan beberapa
lembaga lainnya. Tapi, kemudian yang kami sayangkan, SIRA
akhirnya diubah menjadi partai politik.
Sejumlah akademisi senior yang lebih konservatif memiliki
pandangan yang berbeda. Menurut mereka, organisasi massa berbasis
agama adalah contoh organisasi yang berhasil. Darni Daud dari
Universitas Syiah Kuala menyebut organisasi massa yang dibentuk
para ulama pada 1950an, PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).
Darni Daud berpendapat, organisasi massa di Aceh yang sungguhsungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah, pertama kali
dimulai secara tradisional oleh para ulama. Sayangnya, kata dia,
pertumbuhan organisasi semacam itu berhasil ditekan selama konflik.
Walaupun pasca konflik organisasi-organisasi itu mulai tumbuh
kembali, menurut Darni, ’Mereka telah terpengaruh dengan polapola NGO dan pengaruh modern yang lebih materialistis.’
Secara keseluruhan, minimnya organisasi massa yang menjanjikan di Aceh, disebabkan konflik berkepanjangan di propinsi
ini. Rakyat kemungkinan tidak familiar dengan metode pengorganisasian diri demi memperjuangkan hak-hak mereka. Pasalnya,
di masa lalu, setiap upaya untuk mengumpulkan orang langsung
diberangus militer. Tak ada kebebasan berkumpul, berserikat dan
berorganisasi. Akibatnya mayoritas masyarakat Aceh menjadi pasif
dan tidak antusias dengan segala bentuk gerakan akar-rumput.
Sehingga akhirnya mereka pun kehilangan kemampuan untuk
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 485
mendirikan organisasi mereka sendiri. Menurut Thamren dari PRA:
Untuk mendorong terbentuknya organisasi rakyat yang kuat
harus dimulai dari kesadaran terendah rakyat, yang kemudian
didorong menjadi lebih maju melalui pendidikan demokrasi,
politik dan lain-lain, sehingga memiliki kesadaran dan visi yang
kuat, serta konsisten, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat
pula dengan pemerintah.
Pendapat ini tampaknya bagus. Namun, berapa lama waktu
yang dibutuhkan, hingga masyarakat dapat mencapai level kesadaran yang memadai, dan memiliki kepercayaan diri serta posisi
tawar-menawar yang kuat dengan pemerintah? Mungkin pemerintah atau lembaga legislatif dapat mendukung upaya penguatan
organisasi-organisasi semacam itu. Menurut Nasruddin Abubakar:
Pemerintah terus berupaya mendorong organisasi masyarakat
yang berbasis kerakyatan. [Caranya, antara lain dengan]
mempersiapkan program capacity building, [baik] untuk
organisasi [maupun] masyarakat umum. Sehingga masyarakat
dapat menentukan pilihan hidup, mereka ingin jadi apa? Apa
mau [jadi] petani, pengusaha, pedagang, pegawai, dan lainlain. Untuk itu, masyarakat harus dibekali dengan
kemampuan, dan diberi bantuan modal usaha, antara lain
melalui pemberian kredit yg dijamin oleh pemerintah.
Pemerintah juga telah melakukan upaya peningkatan taraf
hidup masyarakat bawah, dengan program partisipatif
masyarakat dalam membangun desa, [yakni] melalui
pembentukan koperasi-koperasi, unit usaha masyarakat,
kelompok tani, dagang, serta dibekali dengan training-training
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
Terlepas dari keragaman tanggapan para informan, patut dicatat
bahwa mereka tak dapat mengidentifikasi tipe organisasi massa
486 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
apakah yang cocok di Aceh, dan bagaimana seharusnya mendukung organisasi massa yang punya masa depan menjanjikan.
Sebagian informan juga enggan mengakui bahwa GAM dan SIRA
dulu pernah menjadi gerakan akar-rumput, yang mampu memberi
perlawanan gigih selama konflik.
Meski begitu, masih ada pihak yang percaya bahwa dukungan
dari masyarakat akar-rumut adalah aset tak ternilai untuk memenangkan pemilu. Partai Aceh (PA)—yakni partai yang mengklaim
diri sebagai perwakilan yang sah dari transformasi politik GAM—
tampaknya termasuk mereka yang percaya. PA memfasilitasi
pembentukan organisasi massa berbasis agama, yang bernama
Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA). Organisasi ini terdiri dari
para ulama dayah atau pesantren di pedesaan. ‘Mereka lembaga
independent,’ kata juru bicara PA, Adnan Beuransah, ‘GAM hanya
sebagai inisiator saja.’
Namun, upaya fasilitasi organisasi massa oleh sebuah partai
politik, yang sebelumnya adalah sebuah gerakan perlawanan
bersenjata, bisa saja membahayakan dan mengancam demokrasi.
Terutama apabila tindakan tersebut diartikan sebagai upaya untuk
mengumpulkan dukungan dengan memanfaatkan struktur
komando militer yang lama. Organisasi massa akan lebih bermutu,
jika dibentuk melalui aspirasi rakyat kecil, serta merupakan buah
dari gerakan sosial yang tangguh—dan terbentuk oleh masyarakat
sipil.
Pemilu 2009: akankah ramalan menjadi kenyataan?
Yang akan menang dan kalah
Salah satu pertanyaan yang paling menarik dalam studi ini
adalah ramalan para informan tentang Pemilu 2009, yang sudah
dekat waktunya saat itu. Di tengah euforia politik, dengan enam
partai politik lokal yang diberi lampu hijau untuk berkompetisi
dalam ajang pemilu ini, analisis dan prediksi para informan
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 487
sangatlah menarik untuk diamati. Sebagian besar informan yakin
bahwa partai politik lokal akan mendominasi hasil pemilu. Partai
Aceh diperkirakan akan memimpin perolehan suara, yang diikuti
oleh Partai SIRA di posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga akan
diperebutkan oleh PRA dan PDA.
Partai Aceh dan Partai SIRA diprediksi memiliki peluang terbesar
untuk memenangkan Pemilu 2009, karena kedua partai ini memiliki
jaringan akar-rumput yang teramat luas, terutama di desa-desa
terpencil. Jaringan tersebut terbukti efektif pada Pilkada 2006, yang
mengantarkan Irwandi dan Nazar ke tampuk kekuasaan. Menurut
Nazaruddin Thaha, partai politik pemenang pemilu setidaknya harus
memenuhi beberapa indikator, sebagai berikut:
Partai politik yang akan menang dalam pemilu 2009 adalah
partai yang dianggap paling memiliki sejarah heroik dalam
perjuangan Aceh; partai yang paling banyak mengangkat
sentimen nasionalisme Aceh; partai dengan calon-calon
anggota legislatif dari orang-orang yang belum terlibat dalam
partai politik nasional sebelumnya; serta partai yang paling
banyak memiliki tokoh-tokoh dari elit NGO dan organisasi
massa sektoral.
Salah satu anggota partai politik ’nasional’ memperkirakan,
Partai Aceh dan Partai SIRA akan menang, dan meraih sekitar 30
persen suara. Menurut sumber ini, sekitar 15 persen suara akan
dibagi antara partai politik lokal lainnya. Selebihnya, sekitar 55
persen suara akan dibagi-bagi di kalangan partai politik ’nasional’.
Sumber tersebut juga berpendapat bahwa Aceh masih memerlukan
perwakilan di lembaga legislatif tingkat nasional, yaitu DPR. Karena
itu, menurut dia, partai politik ’nasional’ akan lebih fokus
berkompetisi untuk meraih kursi di Jakarta. Selain itu, sumber ini
menambahkan bahwa rakyat Aceh kemungkinan akan mengubah
kecenderungan mereka atas partai politik nasional. Jika sebelumnya
488 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
rakyat Aceh cenderung memilih Partai Golkar, PPP, dan PAN, pada
Pemilu 2009, kemungkinan mereka akan lebih condong pada Partai
Demokrat. ’Orang Aceh lebih suka SBY yang jadi presiden,’ kata
sumber itu.
Nasruddin Abubakar memperkirakan bahwa dari partai-partai
politik ‘nasional’, rakyat Aceh akan lebih memilih Partai Demokrat
dan Partai Golkar. ‘Karena kedua partai ini dipimpin oleh presiden
dan wakil presiden (Susilo Bambang Yudhoyono/SBY dan Jusuf
Kalla/JK) yang sangat mendukung penyelesaian konflik Aceh,
melalui dialog dan perundingan. Sehingga hasil dialog itu
menghasilkan komitmen bersama (MoU) untuk perdamaian abadi
di Aceh,’ paparnya. Karena itu, dia mengklaim, rakyat Aceh
menaruh harapan yang sangat besar kepada kedua tokoh tersebut.
’Jangan sampai perdamaian yang telah diraih dengan pengorbanan
yang sangat besar itu, dihancurkan oleh orang-orang yang sangat
bodoh, yang tidak mengerti dan memahami makna perdamaian
itu,’ tutur Nasruddin.
Menilik peluang yang sangat bagus itu, tanggapan Partai Aceh
terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam studi ini sangatlah penting.
Adnan Beuransah, misalnya, sangat percaya diri bahwa partainya
akan memperoleh dukungan dari mayoritas rakyat Aceh. Dia
menuturkan:
Kami sangat yakin, Insya Allah partai kami, Partai Aceh akan
memperoleh suara mayoritas. Itu bisa dilihat dari kenyataan
sekarang ini. Di kampung-kampung bisa kita lihat masyarakat
mendukung PA. Itu sebabnya, kami yakin PA akan menang,
karena PA adalah partai yang mendapat mandat dari pimpinan
GAM. Semua tahu, GAM yang lebih kuat berjuang dalam
meloloskan hadirnya partai lokal ini. Tanpa perjuangan kami
dalam perundingan di Helsinki, partai lokal tidak akan hadir
di Aceh. Selain itu, PA adalah partai yang memberi warna lain
bagi perpolitikan di Aceh. PA lahir dari sebuah gerakan revolusi
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 489
yang panjang. Sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan
GAM dalam menegakkan demokrasi di Aceh. GAM identik
dengan Partai Aceh. Lihat saja bagaimana antusiasnya warga
menyambut kedatangan Wali Nanggroe beberapa waktu lalu.
Massa yang mencapai ratusan ribu itu adalah pendukung
partai Aceh.
Lantas, seberapa demokratiskah Partai Aceh? Sungguh
mengherankan, Adnan Beuransah justru menolak untuk menjawab
dua dari pertanyaan terpenting dalam wawancara. Pertama,
pertanyaan mengenai bagaimana partai mengatasi masalah
pelaksanaan demokrasi internal partai politik, antara lain,
transparansi dan keuangan partai. Kedua, pertanyaan mengenai
adanya pemberian keistimewaan pada kelompok-kelompok tertentu,
yang berpotensi membahayakan demokrasi. Adnan Beuransah juga
menghindari pertanyaan mengenai tingkah para bekas pejuang dan
aktivis GAM, yang ternyata juga mengikuti perilaku korup dalam
birokrasi. Dia beralasan, dia tidak kompeten untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adnan hanya menyatakan:
Saya tidak terlalu memahami isu ini. Saya tidak banyak terlibat
dalam pemerintahan Irwandi. Karena itu, saya tidak bisa
menjawab hal-hal yang terkait dalam pemerintahannya.
Namun, yang jelas, beberapa orang dekat yang dulu terlibat
dalam tim suksesnya [Irwandi], kini masih ada dalam
lingkaran di sana di pemerintahan Aceh. Saya tidak tahu sejauh
mana keterlibatan mereka dalam pmerintahan Irwandi. Biar
rakyat yang memantaunya.
Dalam menanggapi pertanyaan mengenai hubungan simbiosis
antara politisi, birokrat dan pelaku usaha, Adnan berjanji bahwa:
Untuk menghindari perilaku itu, kami, misalnya, ke depan, saat
kader-kader Partai Aceh sudah berada DPRA atau di jabatan
490 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pemerintahan lainnya, kami akan mengharamkan bagi kader
kami bermain proyek. Kami memberi kesempatan seluasluasnya kepada rakyat Aceh untuk memantau tindak-tanduk
wakil rakyat dari Partai Aceh. Soal mekanismenya, nanti akan
kita atur secara detil. Tapi yang jelas aturan itu akan memberi
kesempatan kepada rakyat untuk memantau kegiatan di
parlemen. Semuanya biar lebih transparan. 11
Dia juga berpendapat bahwa para anggota legislatif di daerah
sebaiknya digaji dengan jumlah memadai, sehingga mereka tak lagi
perlu berpartisipasi dalam proyek-proyek rekonstruksi. ‘Harus
diperhatikan juga gaji [anggota legislatif yang bakal terpilih nanti],’
kata Adnan, ‘Mereka yang sekarang bermain proyek itu kan mencari
penghasilan tambahan. Jadi, ke depan, untuk menghindari itu,
mungkin bisa dengan memberikan gaji yang cukup.’
Rakyat umumnya memang menunggu pernyataan semacam
itu. Namun, rakyat Aceh juga ingin menguji partai politik lokal
itu. ‘Rakyat Aceh ingin membuktikan apakah penjuangan mereka
[Partai Aceh] selama ini benar-benar dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat, atau malah tidak jauh berbeda dengan
partai lain,’ kata Suherman dari Asosiasi Pedagang Ikan.
Fakta menunjukkan, menjelang Pemilu 2009, banyak pihak
memprediksi bahwa Partai Aceh akan keluar sebagai pemenang.
Tapi, proses kampanye dinodai oleh aksi kekerasan dan intimidasi
yang ditujukan pada pendukung Partai Aceh. Akibatnya, lima
anggota tewas terbunuh, dan masyarakat pun dihinggapi ketakutan akan masa depan perdamaian bila pemilu usai kelak.
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran tentang kejujuran
proses pemilu. Fajran Zain dari Aceh Institute mengungkapkan
kekhawatirannya bahwa aksi kekerasan akan mendominasi dan
mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Aceh, sebagai daerah
pasca konflik. Menurut Fajran, bekas pejuang yang tidak berpengalaman akan mendominasi wajah birokrasi dan pemerintahan.
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 491
Alhasil, ‘agresi kepemimpinan’ bisa saja terjadi, ketika para bekas
pejuang ‘menginginkan segalanya’, bahkan kalau perlu dengan
paksa. ‘Pebisnis harus dia, birokrasi harus dia dan pejabat
pemerintahan juga harus dia. Sekarang legislatif juga mau digarap
oleh para [bekas] kombatan tersebut,’ paparnya. Dia juga khawatir,
intimidasi dan kekerasan akan digunakan demi memperoleh
dominasi semacam itu. Terutama ketika para bekas pejuang/
kombatan itu juga kurang memiliki keterampilan dan kemampuan,
untuk meraih posisi tersebut secara jujur dan adil.
Untuk itu, Fajran menyarankan, Aceh perlu kekuatan
penyeimbang. ‘Kekuatan penyeimbang itu dibutuhkan untuk
[mencegah dominasi] Partai Aceh, yang bisa membahayakan
demokrasi Aceh dan proses perdamaian,’ urainya. Dia memperkirakan, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah jika hukum telah
diperkuat, dan masyarakat sipil tetap kuat dan solid. Kondisi ini
mungkin baru bisa tercapai dalam jangka waktu yang lebih lama.
Yusni Saby dari IAIN Ar-Raniry mengatakan bahwa ’aturan main’
antara partai politik lokal sangat tak sehat. ’Kualitas sumber daya
manusia [partai politik lokal] masih belum meyakinkan, dan [jumlah
mereka yang berkualitas] belum banyak,’ kata dia menambahkan.
Politisi lokal lain juga menunjukkan kekhawatiran serupa.
Menurut Thamren, semua partai politik lokal memiliki kesempatan
yang sama untuk menang, ‘dengan catatan, semua partai tidak
menggunakan kekerasan atau praktik intimidasi dalam proses
pemilu ke depan.’ Meski begitu, pada masa kampanye, PRA
melaporkan beberapa intimidasi yang mereka alami. Di sisi lain,
Ghazali Abbas dari PAAS enggan meramalkan pemenang pemilu.
Tapi, dia memiliki pendapat serupa mengenai dominasi partai yang
didukung GAM. Dia mengatakan:
Saya tidak mampu menjadi peramal politik. Saya bukan dukun
politik. Kita hanya berkomitmen pemilu di Aceh berjalan
dengan demokratis dan beradab. Tidak ada politik preman dan
492 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
politik cukong, karena tujuan dari partai politik adalah
mencerdaskan masyarakat.
Di sisi lain, walaupun harus berhadapan dengan Partai Aceh
yang didukung GAM, Partai SIRA tetap percaya diri. Partai ini
akan memanfaatkan citranya sebagai gerakan pro-kemerdekaan
yang anti kekerasan (seperti yang ditunjukkan SIRA ketika konflik),
sebagai pendulang suara. Wakil Gubernur Nazar, yang juga Ketua
Majelis Tinggi Partai SIRA, berpendapat:
Apabila pemilu berjalan secara fair, maka Partai SIRA akan
menang. Alasannya, pertama, hasil pemilu gubernur/wakil
gubernur tahun 2006 dapat menjadi indikator dukungan
rakyat Aceh terhadap calon dari Partai SIRA. Kedua, Partai
SIRA dan tokoh-tokohnya memiliki popularitas. Ketiga, politisipolitisi partai SIRA dikenal sebagai bagian dari elemen pejuang
Aceh, namun tidak pernah terlibat dalam kekerasan. Keempat,
rakyat mengetahui sumber daya manusia di Partai SIRA lebih
bagus. Yang terakhir, Partai SIRA memiliki simbol-simbol yang
sudah menjadi brand dan dikenal luas oleh rakyat Aceh.
Secara keseluruhan, para informan optimistis bahwa rakyat
Aceh akan bersikap rasional dalam menggunakan suara mereka.
’Orang Aceh tidak mau dipaksa-paksa terus. Kalau dipaksa mereka
akan melawan,’ kata Darni Daud dari Universitas Syiah Kuala,
’Saya yakin, yang menang adalah kebenaran. Kalau partai yang
ada tidak membawa kebenaran, maka yang menang adalah
kebenaran itu sendiri.’
Kandidat independen
Isu lain yang patut menjadi perhatian adalah manfaat dari
pengajuan kandidat independen dalam pemilu. Menurut Irwandi,
individu yang maju sebagai calon kandidat, akan menemui
kesulitan dalam pemilu bila tak didukung jaringan yang solid di
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 493
tingkat akar-rumput. Singkatnya, jika masih dimungkinkan,
seorang kandidat independen pada pemilu 2009 mungkin takkan
seberuntung Irwandi pada Pilkada 2006. Berkat dukungan yang
luar biasa selama kampanye, Irwandi acap merujuk dirinya sebagai
’gubernur rakyat’, dan memperkuat posisinya itu dengan tak
bergabung dengan partai politik mana pun. Namun, menjelang
Pemilu 2009, Irwandi belakangan mendukung Partai Aceh.
Yang menarik, tantangan yang dihadapi para kandidat
independen yang memenangkan pemilihan sungguh besar. Wakil
Bupati Aceh Timur Nasruddin Abubakar menjelaskan, kandidat
independen pemenang pilkada kesulitan untuk beradaptasi dengan
sistem di dalam birokrasi. Tak satupun dari mereka yang berhasil
menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama. Menurut
Nasruddin:
Kendala yang dihadapi para kandidat independen baik di
provinsi, kabupaten/kota adalah terjadinya miskomunikasi
atau kurang harmoninya eksekutif dengan legislatif. Akibatnya,
terjadi tarik menarik kepentingan dalam penyusunan anggaran
dan penentuan arah pembangunan. Selain itu, gubernur/wakil
gubernur, bupati/walikota yang terpilih dari kandidat independent tidak ada perwakilan partai politik di legislatif. Alhasil,
visi dan misi tidak seiring dengan partai-partai nasional yang
di legislatif. Selain itu, ada kendala lain. Sistem politik sudah
berubah, undang-undang sudah berubah, peraturan sudah
berubah. Tapi, karyawan dan pejabat, baik dari eselon 2 hingga
eselon 4 masih orang-orang lama, yang sudah sangat mapan
dan nyaman dengan pola lama, sistem lama. Karena itu, kami
perlu waktu untuk menyesuaikan kembali dan perlu up-grading ulang orang-orang tersebut.
Walikota Sabang Munawar Liza mengungkapkan keluhan
serupa dalam workshop pada November 2008. Dia mengungkapkan,
legislatif dan eksekutif cenderung tak mau bekerjasama, bahkan
494 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
berusaha mensabotasi program-program dan proposal yang
diajukan. ‘Seolah-olah mereka senang, jika melihat orang lain
menderita,’ kata Munawar Liza. Selain itu, dia juga mengakui
bahwa dirinya pun menemui kesulitan ketika berhadapan dengan
legislatif. Bekas aktivis GAM ini pun mengungkapkan pengalamannya ketika dia harus memperoleh persetujuan dari legislatif
atas laporan anggaran tahunan. ‘Mengapa mereka harus menunggu hingga sehari sebelum tenggat waktu habis, untuk pergi
inspeksi ke lapangan. Padahal ujung-ujungnya mereka kemudian
menolak laporan tersebut,’ keluhnya, ‘bukankah seharusnya
mereka melakukannya lebih awal, sehingga eksekutif masih sempat
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada?’
Frustasi yang dialami para kandidat independen itu justru
menimbulkan sikap politik yang pragmatis menjelang Pemilu 2009.
Beberapa minggu sebelum pemilu, misalnya, Irwandi akhirnya
berekonsiliasi dengan anggota GAM yang konservatif, dan secara
terbuka mendukung Partai Aceh. Irwandi pun menjadi salah satu
juru kampanye paling vokal. Tindakan tersebut menunjukkan
upaya Irwandi menyelamatkan jabatannya sebagai gubernur, yang
ketika itu tinggal tiga tahun lagi. Perkembangan politik itu
menyebabkan hasil pemilu semakin sulit untuk diprediksi. Secara
keseluruhan, transisi tak berbingkai di Aceh telah menjebak para
aktor politik ke dalam perilaku politik yang pragmatis. Perilaku
tersebut dapat menganggu upaya untuk memperluas kerangka
kerja yang demokratis di Aceh. Kami akan kembali membahas hasil
pemilu dalam post-script di Bab 9.
Perlunya partisipasi berdimensi kerakyatan
Sebagian informan barangkali telah salah paham terhadap
pentingnya representasi aspirasi rakyat dari bawah. Berdasarkan
prediksi mereka tentang partai yang akan menang dan kalah pada
Pemilu 2009, sebagian besar mengklaim bahwa partai politik lokal
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 495
akan mendominasi: Partai Aceh akan memenangkan mayoritas
kursi, dan diikuti oleh Partai SIRA. Alasan yang melatarbelakangi
prediksi tersebut adalah popularitas partai-partai politik lokal itu,
serta betapa luasnya jaringan mereka di level akar-rumput. Jawaban
ini menunjukkan bahwa jaringan di tingkat akar-rumput memiliki
kekuatan signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Namun, banyak informan yang tampaknya menganggap
remeh potensi dari partisipasi organisasi massa. Padahal peran
organisasi massa bisa sangat berharga, misalnya, jika mereka
memperoleh kesempatan untuk merancang dan mengawasi
anggaran lokal. Namun, agar bisa melakukannya, setiap anggota
organisasi massa perlu menguasai kemampuan dasar, serta
pengetahuan tentang merancang anggaran partisipatoris. Tentu
saja, seperti halnya eksperimen yang sukses di negara-negara lain,
perlu diadakan pelatihan bagi para anggota organisasi massa untuk
kegiatan tersebut.
Meski begitu, masih ada sejumlah kecil aktor di Aceh yang
merasa inisiatif semacam itu akan berguna untuk mengatas konfliki
atau menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan tata
kelola pemerintahan dan birokrasi pemerintah. Sikap itu tercermin
dari jawaban mereka terhadap beberapa pertanyaan, antara lain,
apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi dan mendorong pemerintah yang lebih transparan dan bersih? Bagaimana
mendorong pelaksanaan demokrasi dan mengatasi hubungan
simbiosis antara pelaku bisnis, politisi dan birokrat? Bagaimana
mencegah berlangsungnya pola-pola patron-klien, favoritisme, dan
klientelisme dalam birokrasi? Sebagian besar informan menjawab,
tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui penegakan
hukum dan peraturan-peraturan yang tegas. Hanya sebagian kecil
informan yang menyebut perlunya pengawasan publik, partisipasi
rakyat dan sebagainya.
Irwandi, contohnya, mendukung gagasan perlunya kontrol
496 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
publik. Sedangkan Dawan Gayo, yang bekerja di BRA, berpendapat
bahwa masyarakat sipil sebaiknya bekerja bersama-sama untuk
mengawasi lembaga-lembaga demokrasi, seperti eksekutif dan
legislatif. ‘Ketika masyarakat telah bersatu, maka mereka akan kuat
untuk mendesak pemerintah, apabila janji pemerintah belum
terealisasi.’ Dawan memberi contoh pengalaman Bupati Bener
Meriah, Aceh Tengah. Bupati itu gagal memenuhi janjinya apabila
terpilih, yakni pemerintah akan memperbaiki jalan. Selain gagal
memperbaiki jalan, anggaran juga mengalami defisit hingga 30
persen. ‘Masyarakat sudah bisa menilai pemimpin mereka, dan
karena itu, ke depan dia tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat,’
tutur Dawan Gayo.
Di sisi lain, Kuntoro berpendapat, upaya untuk mendorong
rakyat mengawasi anggaran belanja daerah adalah langkah yang
penting:
Masyarakat harus mulai mengawasi bagaimana alokasi
anggaran untuk setiap sektor. Gubernur pernah mengatakan,
pemerintah [yang] sekarang [berjanji] untuk memakmurkan
masyarakat. Kita lihat berapa persen alokasi untuk pendidikan,
berapa persen untuk kesehatan. Setelah itu, kita kawal DPRA
bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kontraktornya,
bagaimana laporannya. Ini semua harus diawasi dengan ketat
oleh masyarakat.
Sayangnya, sebagian besar informan tak mampu mengelaborasi bagaimana partisipasi rakyat dapat ditingkatkan dan
dipertahankan. Salah satu informan dari sebuah partai politik
‘nasional’ mengatakan, dia cukup paham tentang perencanaan
anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena pernah
menyandang jabatan publik:
Kami telah melaksanakan pelatihan internal bagi calon anggota
legislatif dari partai kami. Pelatihan itu mengajarkan peserta
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 497
bagaimana mengkaji perencanaan anggaran dan laporan
keuangan lainnya. Saya juga memberikan pelatihan bagi kaderkader partai politik lokal dan calon anggota legislatif lainnya.
Saya tidak merasa terancam dengan pelatihan semacam itu.
Sebaliknya, pelatihan itu bisa menguntungkan bagi saya di
kemudian hari. Saya bisa saja memperoleh dukungan dan
simpati, karena saya juga maju calon legislatif, untuk meraih
kursi di tingkat nasional, ha...ha...ha...
Secara keseluruhan, para informan tidak mampu mengidentifikasi sumber kekuasaan alternatif, yang dapat membantu
memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Di satu sisi, mereka
mengakui bahwa masyarakat akar-rumput memiliki potensi yang
signifikan. Namun, di sisi lain, tampaknya mereka sengaja
menghindari upaya untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi
tersebut, sebagai salah satu pilar demokrasi. Singkatnya, mereka
tetap percaya bahwa penggunaan kekuasaan formal melalui
lembaga legislatif dan eksekutif saja, akan mampu menawarkan
solusi yang efektif bagi setiap persoalan dalam demokrasi. Kendati
begitu, kekuasaan itu acap kali akhrinya digunakan untuk mengamankan posisi dan kepentingan pribadi daripada dimanfaatkan
untuk mengembangkan saluran alternatif bagi pola-pola partisipasi
dan gerakan rakyat yang demokratis.
Lantas, bagaimana permasalahan yang dihadapi antara
pemerintah Aceh dan pemerintah pusat di Jakarta? Seperti yang
telah dikemukakan di atas, ketegangan sempat terjadi. Perasaan
frustasi pun melanda pemerintahan yang baru terpilih di Aceh.
Padahal mereka ingin mengendalikan pemerintahan mereka dan
memiliki kebebasan untuk memutuskan hal-hal yang terbaik bagi
rakyat Aceh, dan bukan demi kepentingan kelompok tertentu dari
luar. Namun, mereka tampaknya juga tak mampu meyakinkan
rakyatnya sendiri bahwa keputusan-keputusan pemerintah adalah
semata-mata demi kebaikan Aceh, atau menjelaskan tujuan dari
498 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kebijakan mereka. Alhasil, pembangunan ekonomi pun melambat,
dan upaya penegakan pemerintahan-sendiri yang demokratis pun
semakin sulit dilakukan. Situasi semacam ini berpotensi membuka
peluang bagi upaya untuk ‘menciptakan perdamaian yang menuai
laba/profit’ (profitable peace), seperti yang telah dibahas pada Bab 4.
Demi mengatasi masalah ini, pimpinan di pemerintahan
diharapkan bisa sadar bahwa membuka ruang politik dan peluang
bagi sumber kekuasaan alternatif yang lebih luas, dapat menyediakan jawaban atas berbagai hambatan yang ada—sekaligus pula
menjadi salah satu upaya resolusi konflik. Mendorong lebih banyak
partisipasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dapat
membangun hubungan yang lebih saling memahami dan setara
antara pemerintah dan publik.
Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan kerangka
demokratisasi. Caranya, tak hanya melalui pengorganisasian ulang
gerakan pro-demokrasi di Aceh, tapi juga mendorong gerakan akarrumput agar bisa menjadi partisipasi kerakyatan yang menjanjikan.
Kerangka pelaksanaan demokrasi semacam itu diharapkan mampu
menjadi pedoman bagi pendirian organisasi massa, yang terbentuk
sebagai pencerminan aspirasi masyarakat di level bawah, serta terlibat
dalam pembangunan yang partisipatoris atau berdimensi kerakyatan.
Tentu saja, agar harapan itu bisa tercapai, sejumlah kondisi perlu
tercipta terlebih dulu. Kondisi-kondisi yang dibutuhkan, antara lain,
upaya fasilitasi oleh pemerintah untuk mengatur kelembagaan
sedemikian rupa, sehingga membuka peluang bagi partisipasi yang
demokratis—di luar pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut juga
tergantung pada proses-proses tertentu, yang perlu dikaji lebih
mendalam, agar dapat ditemukan formula yang paling tepat bagi rakyat
Aceh, serta bagi perdamaian dan pelaksanaan demokrasi.
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 499
Kesimpulan dan Rekomendasi
Sebagai kesimpulan, periode transisi di Aceh dapat dikategorikan sebagai periode transisi yang ‘tak berbingkai’, baik
dalam artian tak memiliki bingkai waktu yang jelas (termasuk juga
kapan periode itu dimulai), pada tataran konkrit maupun para
tingkat gagasan. Maupun dalam konteks bahwa periode transisi
juga (tak) memiliki tujuan dan cita-cita yang pasti dan disepakati
bersama, seperti yang ditunjukkan oleh adanya tarik-menarik antara
pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Yang mengherankan, tak satu pun informan mampu menyebutkan kerangka
waktu dan tujuan dari periode transisi. Kendati semua informan
mengakui bahwa periode transisi tengah berlangsung, sejumlah
kasus menunjukkan bahwa para aktor politik berpura-pura tak
melihat, atau bahkan memaklumi, berbagai tingkah polah yang
tak demokratis di dalam birokrasi, partai politik, proyek-proyek
rekonstruksi. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang
periode transisi itu, menimbulkan pertanyaan, seberapa jauhkah
pedoman yang telah disajikan MoU Helsinki, dapat digunakan
untuk lebih mengembangkan kerangka pelaksanaan demokratisasi?
Jawabannya terletak pada sikap para informan yang tidak lagi
memedulikan MoU, karena, menurut mereka, berbagai hal di dalam
kesepakatan perdamaian itu tak lagi relevan, dan proses transformasi politik telah tuntas dijalankan dengan sukses. Selain itu,
sebagian informan juga mengkritik bahwa MoU hanya melayani
kepentingan kelompok tertentu, yaitu GAM. Di sisi lain, pemerintah
Aceh mengklaim bahwa pemerintah pusat telah mempersulit
pelaksanaan pemerintahan-sendiri yang murni dan sesuai dengan
amanat MoU. Sebagian besar informan juga sependapat bahwa
kerangka pelaksanaan demokrasi harus diperluas untuk mengarahkan aspek-aspek ekonomi. Namun, para aktor politik ini nyaris
tak berminat atau tak bisa melihat betapa pentingnya mendorong
peran organisasi massa, khususnya yang mewakili aspirasi rakyat
500 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kecil, sebagai sumber kekuasaan alternatif dalam menyelesaikan
konflik dan mengatasi persoalan-persoalan lainnya.
Kendati begitu, hal yang terpenting adalah sebagian besar
informan mengungkapkan perlunya tujuan dan pemahaman
bersama, demi memperbaiki demokrasi. Upaya ini tentu perlu dikaji
lebih mendalam, karena demos, rakyat Aceh, lebih dulu perlu bersatu
agar bisa maju bersama-sama dalam meraih cita-cita.
Singkat kata, upaya untuk lebih mengembangkan demokrasi
sangat dibutuhkan. Karena itu, perlu dianalisis dan ditentukan
pula tujuan dan metode yang dibutuhkan secara spesifik. Tanpa
upaya ini, masa depan perdamaian dan demokrasi di Aceh bisa
terancam, karena transisi pun akhirnya tak memiliki bingkai. Untuk
itu, kami merekomendasikan studi lanjutan, khususnya mengenai
isu mendorong munculnya aspirasi dari bawah.
Sebagai penutup, perlu diingat, Aceh telah mengalami berbagai
hal sejak bab ini disusun pada akhir 2008 dan awal 2009. Setelah
pelaksanaan Pemilu 2009, konstelasi politik di Aceh telah berkembang
sedemikian rupa, sehingga sedikit-banyak berpengaruh pada
pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2011. Perkembangan
terakhir dan analisis terhadap berbagai perubahan di Aceh, menjelang
penerbitan edisi ini, dibahas dalam bagian post-script, yang disajikan
sebagai penutup buku ini.
TRANSISI TAK BERBINGKAI? 501
(Catatan Akhir)
1
The Aceh Participatory Research Team ditugaskan untuk menunaikan
penelitian ini secara independen oleh Profesor Olle Törnquist,
sebagai salah satu pimpinan proyek penelitian, yang didanai Norwegian Research Council, dan mengkaji tentang peran demokrasi
di wilayah pasca tsunami sebagai salah satu upaya peacebuilding
di Srilanka dan Aceh (lihat Kata Pengantar buku ini). Anggota tim
ini adalah: Affan Ramli, Dara Meutia Uning, Murizal Hamzah,
Shadia Marhaban (Koordinator). Pada permulaan riset ini,
Achmady Meuraksa turut serta dalam melakukan beberapa
wawancara. Pembimbing: Olle Törnquist.
2
Selama wawancara, semua informan menyebut anggota KPA—
komite yang bertanggung jawab dalam transisi para bekas
pejuang GAM—sebagai ‘GAM’. Demi mempertahankan ekspresi
mereka, singkatan ini (GAM) akan terus digunakan dalam bab ini:
‘GAM’ merujuk pada anggota atau pendukung dari gerakan
bersenjata Aceh di masa lalu (Gerakan Aceh Merdeka/GAM), yang
sekarang telah berubah menjadi KPA (Komite Peralihan Aceh)
pasca penandatanganan perjanjian damai di Helsinki. Selain itu,
SIRA—tanpa label partai yang mengikutinya, merujuk pada Suara
Independen Rakyat Aceh, gerakan yang pernah menuntut
pelaksanaan referendum untuk kemerdekaan pada 1998.
3
Mereka yang diwawancara adalah Gubernur Irwandi Jusuf, Wakil
Gubernur Muhammad Nazar, Wakil Bupati Aceh Timur Nasruddin
Abubakar, Ketua BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto, Dawan
Gayo (Badan Reintegrasi Aceh/BRA), Ghufron Zainal Abidin
(Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Thamren Ananda (Partai Rakyat
Aceh/PRA), Adnan Beuransah (Partai Aceh/ PA), Taufik Abda
(Partai SIRA), Ghazali Abbas (Partai Aceh Aman Seujahtera/
PAAS), Farhan Hamid (Partai Bersatu Aceh Bersatu/PBA),
Muhibbusabri (Partai Daulat Aceh/PDA), Nazaruddin Thaha
(PERMATA), Suherman (Ketua Asosiasi Pedagang Ikan/ASPI),
Zainuddin (Ketua Keujreun Blang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten
Aceh Besar), Wiratmadinata (Forum LSM), Asiah Uzia (aktivis
perempuan/mantan Koordinator KontraS Aceh), Raihana Diani,
Ramadhan (Pemimpin Redaksi Rajapost), Muhammad Hamzah
502 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
4
5
6
7
8
9
10
11
(Ketua AJI Banda Aceh), Fajran Zain (Analysis Manager Aceh Institute), Yusni Saby (Rektor IAIN Ar-Raniry), Darni Daud (Rektor
Universitas Syiah Kuala). Selain itu, terdapat pula sejumlah
mantan pejabat publik yang kini aktif dalam partai politik nasional
lain, yang tidak mau namanya disebutkan.
Menjelang Pemilu 2009, Irwandi mengubah posisinya itu, dan
berbalik mendukung Partai Aceh dukungan GAM.
Menurut aturan dalam UUPA, qanun setara dengan peraturan
daerah. Qanun ini diterjemahkan oleh kalangan GAM dan pihakpihak lainnya sebagai instrumen peraturan yang terlepas atau
independen dari aturan hukum lainnya, dan hanya semata-mata
bertalian dengan UUPA.
Pada saat buku ini akan dicetak, peraturan pemerintah yang
mengatur transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada
badan pengelola pelabuhan bebas Sabang masih pada tahap
pembahasan dan perumusan.
DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah lembaga
legislatif tingkat propinsi, yang lazim dikenal dengan sebutan DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi di daerah lainnya di
Indonesia. Dulu nama yang dikenal adalah DPRD Aceh, sebelum
akhirnya diubah oleh UUPA, mengikuti mandat MoU Helsinki.
Keujreun Blang adalah organisasi yang pengelolaan sawah, yakni
pembagian air, waktu bagi para petani untuk turun ke sawah,
dan lain-lain. Lembaga lokal ini sudah eksis sejak zaman Sultan
Iskandar Muda.
Melalui kesepakatan damai, jumlah pasukan organik di Aceh telah
berkurang, dan pos-pos militer pun ditiadakan. Kehadiran militer
hingga tingkat pedesaan merupakan strategi utama rezim Orde
Baru dalam upaya kontrol teritorial di Indonesia, terutama di
daerah-daerah konflik. Munculnya kembali pos-pos militer
semacam itu menimbulkan kekhawatiran baru akan kehadiran
kembali kebijakan lama.
UUPA tidak mengatur pembedaan tersebut.
Pada saat buku ini akan naik cetak, sepanjang pengetahuan penulis,
hanya sedikit upaya atau belum ada upaya sama sekali untuk
mewujudkan janji tersebut.
503
9
H ILANG A RAH DALAM T RANSISI,
K ALAH DALAM P EMILU
Dara Meutia Uning bersama Olle Törnquist
dan the post script analysis team 1
i
Pendahuluan
Hiruk pikuk perayaan setelah pemilu dan pemilihan
presiden berangsur-angsur mereda, dan pada saat bab
ini disusun pada akhir 2009, situasi di Aceh kembali
normal. Seiring dengan persiapan pelantikan anggota legislatif
baru, kegembiraan dan eforia politik perlahan meredup. Namun,
hasil pemilu akan berdampak serius, terutama bagi partai politik
yang kalah dalam pertarungan tersebut. Yang menjadi perhatian
utama, apakah pemilu telah menyediakan partisipasi rakyat yang
cukup kuat, serta menghasilkan perwakilan dari kelompokkelompok utama dalam masyarakat, demi upaya fasilitasi proses
demokratisasi lebih lanjut. Masihkah mungkin untuk mempertahankan langkah-langkah penting, yang telah dilakukan
sebelumnya, demi upaya menjalankan demokrasi yang bermakna?
504 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Apa yang sebenarnya isi benak rakyat terhadap hasil pemilu dan
apakah harapan mereka saat ini? Mampukah partai politik lokal
yang kalah dalam pemilu, bangkit kembali? Apakah anggota
legislatif yang baru terpilih akan mendukung terbentuknya tata
kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di Aceh?
Kami telah membahas persoalan-persoalan ini dengan aktoraktor politik kunci dan para ahli demokrasi di Aceh. Pembahasan
pertama kami lakukan pasca pemilihan anggota legislatif. Dan tahap
kedua dilakukan setelah pemilihan presiden. Sebagian aktor yang
kami datangi, juga pernah turut berpartisipasi dalam survei kami
tentang masalah-masalah utama dalam demokrasi, yang tertuang
di Bab 8. Kali ini, banyak informan yang enggan meluangkan
waktu untuk berdiskusi dan sebagian lainnya sama sekali tidak
menanggapi undangan kami. Gubernur Irwandi dan Wakil
Gubernur Muhammad Nazar, yang sebelumnya berpartisipasi
dalam riset kami, tidak memberi tanggapan apapun. Kami juga
menghubungi bupati dan walikota dukungan GAM/SIRA, tapi kali
ini mereka juga tidak memberi tanggapan. Rendahnya minat dan
komitmen untuk membangun diskursus publik yang demokratis
itu, sungguh menyedihkan. Untuk memperkaya riset kami,
sejumlah diskusi kelompok informal dilaksanakan pada Agustus
dan November 2009 di Banda Aceh. Diskusi tersebut bertujuan
untuk menganalisis hasil pemilu dan memperdebatkan masa depan
demokrasi di Aceh.
Pada saat bab ini ditulis, para pemenang terlihat mabuk oleh
kemenangan, sedangkan mereka yang kalah tampak kehilangan
semangat. Kelompok yang kalah itu bahkan tak mampu berbicara
banyak karena besarnya kekecewaan yang mereka rasakan. Di sisi
lain, beberapa informan membentak-bentak kami ketika wawancara,
tanpa alasan jelas. Mungkin mereka merasa telah berkuasa, dan,
mungkin juga, mereka merasa terancam oleh ketatnya persaingan
antar kandidat unggulan pemilihan presiden di Aceh, yakni antara
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 505
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
Bab ini akan membahas hasil pemilu 2009 di Aceh, dan
dampaknya terhadap proses demokratisasi lebih lanjut di propinsi
ini, yang telah sedikit-banyak menjalankan sistem pemerintahansendiri. Tulisan ini adalah sebuah analisis dari semua kejadian yang
dilewati dalam perjalanan panjang membangun dan memelihara
gelombang baru demokrasi. Namun, bab ini juga berupaya untuk
membahas secara kritis apa yang terjadi di Aceh di masa mendatang.
Adakah masa depan bagi kerangka kerja yang demokratis dan lebih
luas, dan yang menjamin keberlanjutan perdamaian dan proses
rekonstruksi di Aceh? Ataukah demokrasi di Aceh justru mengalami
kemunduran?
Partai Aceh dan Partai Demokrat: Aksi sapu bersih sang
pemenang
Hasil pemilu yang melampaui prakiraan
Seperti yang telah diprediksi, Partai Aceh (PA) memenangkan
Pemilu 2009 di tingkat daerah. Namun, yang paling mengejutkan
dari hasil pemilu itu adalah besarnya kesenjangan perolehan suara
antara Partai Aceh dan partai politik lokal lain, yang jauh tertinggal
di belakang. Pada akhir perhitungan suara, Partai Aceh
memenangkan 33 kursi dari 69 kursi di DPRA (Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh).
506 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 507
Dengan mengklaim sebagai satu-satunya partai politik lokal
yang mengusung mandat dari perundingan damai dan MoU
Helsinki, Partai Aceh menang mutlak di basis dukungan terkuatnya,
yakni di kawasan Utara dan Timur Aceh. Dalam kampanyenya,
Partai Aceh menyatakan bahwa masa depan perdamaian terletak
pada kemauan dan kemampuan partai untuk melaksanakan
‘pemerintahan-sendiri’ di Aceh, seperti yang diamanatkan oleh
MoU. Selain itu, Partai Aceh akan melanjutkan perjuangan untuk
rakyat, melalui cara-cara yang demokratis, yakni dengan memenangkan kursi di lembaga legislatif. Pada salah satu kampanye
terbuka Partai Aceh, pimpinan senior partai Sofyan Daud
menyatakan bahwa mereka telah berkampanye untuk tujuan
tersebut sejak berpuluh tahun lalu, jauh sebelum partai politik lokal
lain terbentuk. Karena itu, dia menambahkan, kampanye kali ini
adalah penegasan kembali komitmen partai dalam membawa
kesejahteraan bagi rakyat Aceh (Serambi Indonesia, 2009e).
Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 lebih rendah
dibanding Pilkada 2006. Hanya sekitar 75 persen pemilih yang
berpartisipasi pada 2009. Bandingkan dengan partisipasi pemilih
hingga 80 persen pada 2006 (rincian lebih lengkap dapat dilihat
pada tabel terlampir di akhir bab ini, yang menyajikan hasil pemilu
lengkap dengan perspektif komparatif. Perbandingan dengan hasil
Pilkada di bab 6 juga akan lebih berguna). Namun, penurunan itu
tak berdampak negatif pada Partai Aceh.
Pada pemilu tingkat propinsi, Partai Aceh mampu
mendominasi 17 kabupaten dari 23 kabupaten. Ketujuh belas
kabupaten itu, antara lain, Banda Aceh, Pidie, dan Aceh Tamiang,
yang merupakan wilayah di mana pasangan Irwandi-Nazar
mengalami kekalahan pada waktu pemilihan gubernur. Namun,
kemenangan di Banda Aceh sesuai dengan perkiraan, karena
pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah memperoleh
kemenangan di wilayah tersebut pada 2006 silam. Pasangan itu
508 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
didukung pimpinan GAM, yang berbasis di Stockholm, dan kini
juga memimpin Partai Aceh. Selain itu, Partai Aceh menang tipis
dari Partai Demokrat di Aceh Tamiang, dengan selisih 3% suara.
Partai Aceh mengalami kekalahan di Gayo Lues, Aceh
Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Bener Meriah, dan Aceh
Tengah. Di Gayo Lues and Aceh Tengah, Partai Aceh kalah dari
Demokrat; sedangkan di Bener Meriah, PA berada di posisi kedua
setelah PKPI. Selanjutnya, Partai Aceh berada di posisi keempat di
Subulussalam, di posisi kelima di Aceh Tenggara, dan berada di
posisi keenam di Aceh Singkil. Di kabupaten-kabupaten tersebut,
para pemenangnya adalah PAN dan Partai Golkar.
Gambaran hasil pemilu ini menunjukkan, kendati Irwandi
akhirnya memilih untuk mendukung para pimpinan GAM
konservatif di Partai Aceh, serta berkampanye untuk partai tersebut
di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Singkil, Partai Aceh tetap
tak mampu mendulang dukungan besar di luar basis dukungan
terkuatnya, seperti yang pernah dialami pasangan Irwandi-Nazar
pada Pilkada 2006, terutama di Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Selain itu, suara bagi pasangan Irwandi-Nazar pada 2006 juga lebih
besar daripada perolehan Partai Aceh pada 2009, antara lain di
Sabang, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan
Aceh Barat Daya. Karena itu, dominasi Partai Aceh hanya terbatas
pada basis dukungan tradisionalnya, yakni di Bireuen,
Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Simeulue.
Di tingkat kabupaten, Partai Aceh menang di 15 distrik, dan
memperoleh lebih dari 50% kursi di basis dukungan terkuat para
pimpinan konservatif GAM, yakni di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe,
Aceh Utara dan Aceh Timur. Sebaliknya, jumlah suara terendah
diperoleh Partai Aceh di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues
dan Aceh Tenggara; namun, hanya di Aceh Singkil dan
Subulussalam, PA tidak memperoleh kursi sama sekali (dan di
daerah tersebut pasangan Irwandi-Nazar juga tak menang).
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 509
Lembaga legislatif di kabupaten-kabupaten tersebut kini didominasi
oleh partai politik nasional, yakni Golkar dan PKPI.
Partai politik lokal lain tak mampu bersaing, dan tertinggal
jauh di belakang. Selain Partai Aceh, secara keseluruhan partai
politik lokal telah gagal—yang bertolak belakang dengan perkiraan
sebelumnya. Partai SIRA, khususnya, telah dipermalukan.
Sebelumnya, partai itu diprediksi akan memperoleh hasil yang
bagus, dan menduduki posisi kedua setelah Partai Aceh. Namun,
setelah perhitungan suara usai, Partai SIRA justru gagal melampaui
batas electoral threshold 5%, untuk memperoleh kursi di DPRA. Tak
dipungkiri, di antara partai politik lokal lainnya, Partai SIRA
memang menduduki posisi kedua, kendati hanya memperoleh
sedikit suara. PDA, yang berakar kuat dari kalangan ulama, adalah
satu-satunya partai politik lokal selain Partai Aceh, yang berhasil
memperoleh sebuah kursi di DPRA. PDA, juga satu-satunya partai
politik lokal non-GAM, yang cukup berhasil di tingkat kabupaten,
dengan memperoleh tujuh kursi di beberapa DPRK (Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten).
Bahkan untuk DPRK, partai politik lokal lainnya hanya
mampu memenangkan sedikit kursi. Partai SIRA, contohnya,
hanya mampu memperoleh 6 kursi di DPRK. Sedangkan PRA
memenangkan dua kursi, PBA tiga kursi, dan PAAS tak memperoleh kursi sama sekali.
Kejutan lainnya adalah kembalinya partai politik nasional,
terutama Partai Demokrat. Pada Pilkada 2006, para pemilih enggan
memilih partai politik nasional. Akibatnya, para kandidat
independen (sebagian didukung oleh aktivis SIRA dan GAM, yang
tidak mengikuti petunjuk para pimpinan ‘kelompok tua’ GAM
untuk bergabung dengan partai politik nasional) menjadi alternatif
yang paling populer. Beberapa kandidat yang didukung oleh aktivis
GAM yang progresif dan aktivis SIRA, kemudian terpilih sebagai
gubernur, bupati, dan walikota. Karena itu, menjelang Pemilu 2009,
510 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
banyak pihak yang percaya bahwa partai politik lokal akan kembali
mendulang hasil yang lebih baik daripada partai politik nasional.
Selain itu, beberapa partai politik lokal juga yakin, apabila partai
berafiliasi dengan partai politik nasional, hasilnya akan kontraproduktif. Tapi, kenyataan berkata lain. Partai Demokrat, yang
didirikan Presiden Yudhoyono, menjadi partai terbesar kedua di
lembaga legislatif tingkat propinsi (DPRA). Sisa suara di Aceh diraih
partai politik nasional, seperti Golkar, PKS dan PAN, walaupun
perolehan suara mereka tak secemerlang pemilu lima tahun lalu.
Karena itu, tak mengherankan, Demokrat juga berhasil meraih 6
kursi dari 13 kursi yang diperebutkan di DPR pusat, Jakarta.
Namun, kejutan itu masih terus berlanjut ketika Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pasangan barunya sebagai
calon wakil presiden, Profesor Boediono, yang didukung oleh
koalisi di bawah pimpinan Partai Demokrat, meraih kemenangan
fenomenal dalam pemilihan presiden. Walaupun partisipasi pemilih
tak terlalu besar (76,6% dari jumlah pemilih yang terdaftar), aliansi
Partai Demokrat berhasil memenangkan 93% suara di Aceh.
Pasangan tersebut jauh meninggalkan saingan terberatnya, mantan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dari Golkar dan Jenderal (Purn) Wiranto
dengan partai barunya HANURA (Hati Nurani Rakyat), yang
hanya memperoleh 4,3 persen suara; serta Megawati Soekarnoputri
dari PDI-P dan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, dengan partai
barunya, Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), yang hanya
meraih 2,4% suara.2
Kemenangan tim SBY-Boediono, khususnya di daerah pusat
dukungan GAM, sangat mengagumkan. Persentase perolehan suara
di Pidie (terbagi atas dua kabupaten, 95.11% dan 95.24%) , Bireuen
(96.86%) , Aceh Utara (95.18%) , dan Lhokseumawe (95.18%),
misalnya, berada di atas rata-rata perolehan suara (93.25%).
Dominasi oleh satu partai politik atau satu pemimpin dengan
persentase suara sebesar itu, tak pernah terjadi di Aceh. Bahkan
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 511
juga tak pernah selama periode Orde Baru Soeharto, ketika Golkar
dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) mendominasi provinsi
ini. Yang tak kalah mengejutkan, SBY-Boediono juga menang
mutlak di beberapa kabupaten, yang sebelumnya merupakan basis
dukungan Golkar, seperti di Gayo Lues (90.02%), Aceh Tenggara
(97.31%), Aceh Singkil (86.51%), dan Subulussalam (90.18%),
meninggalkan Kalla-Wiranto jauh di belakang.
Selama masa kampanye, janji utama SBY and Partai Demokrat
adalah memegang teguh komitmen untuk mempertahankan
perdamaian di Aceh. SBY dan Demokrat berjanji bahwa kesepakatan
damai takkan pernah diingkari, sembari memberi peringatan bagi
siapapun yang ingin mengganggu perdamaian. Namun, keberhasilan SBY-Boediono ini tak lepas dari dukungan aktivis Partai
Aceh, yang bergerak di level akar-rumput. Walaupun, Partai Aceh
secara resmi menyatakan bahwa pihaknya bersikap netral dalam
pemilihan presiden, sebagian tokoh-tokoh terkemuka GAM, seperti
Sofyan Daud, Irwandi Jusuf dan Muzakkir Manaf bergabung
dengan ‘tim sukses’ SBY-Boediono. Langkah serupa juga dilakukan
sejumlah bupati dan walikota, serta Wakil Gubernur Muhammad
Nazar, yang kemungkinan berupaya melindungi posisinya, akibat
penampilan buruk partainya, Partai SIRA, dalam pemilu.
Yang menarik, sebagian besar partai politik Islam, yang
sebelumnya cukup kuat di Aceh, tak begitu berhasil. PKS (Partai
Keadilan Sejahtera) merupakan pengecualian, karena berhasil
meraih dua kursi di DPR, dan menduduki posisi kelima di DPRA
dan DPRK. Namun, PPP yang pernah begitu berjaya di Aceh, tak
mampu bersaing, dan para pendukungnya pun tercerai-berai.
Sementara itu, partai politik Islam lain bersama sejumlah kecil partai
politik nasionalis hanya mampu meraih beberapa kursi di DPRK.
Situasi ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya, beberapa
tokoh lokal yang cukup berpengaruh, melalui jaringan klientelisme
milik mereka, masih mampu menggalang dukungan, dan mem-
512 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
+peroleh satu kursi di wilayah mereka masing-masing.
Aneka Kontroversi
Secara umum, Pemilu 2009 merupakan cerminan dari
administasi penyelenggaraan pemilu yang buruk, yang diwarnai
drama politik tak berkesudahan, serta marak dengan manipulasi
suara. Keluhan partai politik dan calon anggota legislatif umumnya
berkisar tentang pengelolaan pemilu yang tak profesional. Komisi
pemilihan Umum (KPU) dikritik habis-habisan dan juga harus
menghadapi sejumlah tuntutan hukum (walaupun tuntutan itu
belakangan gugur) dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selain
itu, daftar pemilih pun kacau. Kekacauan itu dicurigai telah
membuka jalan bagi manipulasi suara di setiap tingkat penghitungan suara, dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi di
Jakarta. Lambannya pengumuman hasil perhitungan suara juga
membuat situasi kian runyam.
Aceh juga mengalami hal serupa. Beberapa minggu sebelum
kampanye terbuka dilaksanakan, para peserta dan partai politik
lokal telah mengalami intimidasi dari berbagai pihak. Kekerasan
pun terjadi secara sporadis. Aksi kekerasan terburuk dialami Partai
Aceh: setidaknya 14 anggota dan/atau simpatisannya tewas
tertembak. Tapi, Partai Aceh tetap bersikap tenang, dan tidak
melakukan aksi pembalasan apapun. Bahkan dalam pernyataan
yang dimuat satu halaman penuh di harian Serambi Indonesia, yang
terbit di Aceh, Partai Aceh menegaskan bahwa pihaknya takkan
membalas dendam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian
berkunjung ke Aceh pada Februari 2009, dan menyatakan bahwa
tak seorang pun boleh mengganggu perdamaian di Aceh dan
mengembalikan situasi damai ke situasi konflik dan perang (Harian
Aceh, 2009). Pernyataan serupa juga menjadi slogan kampanye
Partai Demokrat di bulan Maret 2009 (Serambi Indonesia, 2009g),
dan baliho-baliho yang mengutip ucapan SBY ‘Jagalah Perdamaian’
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 513
terpampang di berbagai lokasi di Banda Aceh.
Walaupun Partai Aceh mengungkapkan bahwa pihaknya
adalah target utama aksi teror (beberapa anggota dan simpatisannya
bahkan tewas terbunuh), partai-partai politik lain mengeluhkan
ancaman dan teror oleh anggota dan simpatisan Partai Aceh
terhadap mereka. Namun, Partai Aceh secara diplomatis mengelak
tudingan tersebut. PA mengatakan bahwa partai tak pernah
memberi instruksi untuk melakukan ancaman atau intimidasi, dan
tindakan tersebut semata-mata spontanitas individu (Khaerudin,
2009).
Tapi, sayangnya, intimidasi terhadap partai politik lokal lain
terus berlanjut. Wakil Gubernur Muhammad Nazar bahkan secara
terbuka mengkritik aksi menghalang-halangi pendukung Partai
SIRA, yang akan menghadiri kampanye terbuka Partai SIRA di
Lhokseumawe. Taufik Abda dari Partai SIRA mengungkapkan
bahwa keseluruhan proses yang berjalan tak mencerminkan
pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dia
mengatakan:
Pada prinsipnya, pemilu harus berlangsung secara demokratis,
[dan] LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Tapi,
kenyataannya Pemilu 2009 lalu penuh dengan intimidasi dan
kecurangan. Ada banyak kasus yang dilaporkan ke panwas
(Panitia Pengawas Pemilu) atau diberitakan media. Namun,
sangat sedikit [dari] kasus intimidasi [itu] yang terungkap
pelaku dan motifnya.
Meskipun Taufik sebelumnya tak menafikan sejumlah
kelemahan, yang dimiliki partainya, dia tak menduga hasil yang
diperoleh ternyata sangat buruk. Suara untuk Partai SIRA sangat
jauh di bawah perkiraannya. Kami memang belum bisa memperoleh
data-data resmi yang lebih rinci, tapi sejumlah sumber mengungkapkan bahwa beberapa calon anggota legislatif Partai SIRA
514 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
hanya mampu memperoleh satu atau dua suara di tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi tempat tinggal mereka. Contohnya,
seperti yang terjadi di Pidie, Bireuen, dan Aceh Timur; yang
tentunya tak lazim terjadi. Dalam kasus-kasus lain, sejumlah saksi
partai politik memperoleh ancaman selama proses perhitungan
suara. Para saksi—yang umumnya adalah para lelaki muda di
desa—sangat khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya. Di
Pidie, saksi untuk Partai SIRA diancam, sehingga akhirnya memberi
suaranya kepada Partai Aceh. Menurut Taufik Abda, intimidasi
mempengaruhi pilihan masyarakat, dan turut mengakibatkan
jeleknya perolehan suara Partai SIRA.
Selain itu, Taufik Abda menyangsikan netralitas TNI dan Polri,
yang seharusnya mampu menjamin keamanan. ‘Terjadi proses
pembiaran terhadap intimidasi dan kecurangan menjelang dan pada
hari H pemilu.’ Pendapat senada juga dikemukakan Thamren
Ananda dari Partai Rakyat Aceh (PRA). Dia mengatakan, aparat
keamanan juga tampaknya terlibat dalam kecurangan pemilu.
Kan aneh, di asrama TNI pun, PA menang. Saya kira, kita semua
tahu bahwa keluarga-keluraga TNI tidak dibiarkan begitu saja
memilih siapa. Pasti selalu diarahkan [untuk memilih calon
yang mana]. Nah, kenapa di asrama TNI, PA bisa menang ?
Menurut saya, ada skenario lain, dan saya mengkhawatirkan
itu.
Kacaunya daftar pemilih dan proses penghitungan suara yang
meragukan, adalah topik yang mewarnai berbagai keluhan. Marini
dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan bahwa
penyelenggara pemilu bersikap acuh. Apalagi para petugas di
lapangan selalu memberi jawaban: ‘kami tidak tahu’, ketika partai
politik mengajukan pertanyaan. Menurut Marni, tak ada formulir
yang diisi sebagai bukti hasil penghitungan suara, ketika kotak
suara dikirim dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi, yakni dari
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 515
tempat pemungutan suara (TPS) di tingkat kecamatan ke tingkat
KPU di Jakarta. Tiadanya catatan hasil penghitungan suara itu
dicurigai sebagai salah satu upaya untuk memanipulasi suara.
Marini menjelaskan,
Saya ditawarkan untuk penggelembungan suara sampai
diberikan nomer kontak. Jadi, seperti orang beli ikan. Pertama,
[saya ditawar untuk membayar] Rp 1.000, [lalu naik] Rp 5.000.
[Kalau] mau dibawa ke KPUD, naik Rp 10.000. Jadi kalau saya
butuh 10. 000 suara, bisa saja.
Muhammad Jaffar dari Universitas Syiah Kuala University
berpendapat bahwa manipulasi suara terjadi secara sistematis dan
tidak sistematis. Dia mengatakan, kecurangan sistematis hanya
terjadi di beberapa daerah, dan umumnya berkisar pada upaya
pengacauan informasi dan minimnya konfirmasi hasil perhitungan
suara. Hanya sebagian permasalahan tersebut dapat diselesaikan
melalui pengajuan keberatan secara resmi. Jaffar memaparkan:
Kecurangan secara sistematis, seperti diduga, terjadi di
kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Di
sana, petugas sejak awal tidak memberikan salinan hasil
rekapitulasi suara TPS kepada saksi-saksi dari partai peserta
pemilu. Sehingga peserta pemilu tidak memiliki data
pembanding untuk mempersoalkan penetapan hasil oleh
penyelenggara. Sedangkan manipulasi yang dilakukan secara
tidak sistematis, diduga terjadi di Kabupaten Aceh Timur.
Manipulasi terjadi di beberapa kecamatan dan oleh [petugas]
KIP kabupaten sendiri. Dalam kasus ini, peserta pemilu dapat
mengajukan keberatan karena memiliki data pembanding dari
penyelenggara tingkat terbawah.
Meskipun berbagai protes dilontarkan, tapi hanya satu partai
politik nasional, yakni PKS, dan satu partai politik lokal, yaitu Partai
516 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
SIRA, yang mengajukan keberatan secara resmi kepada Mahkamah
Konstitusi. Sayangnya, upaya itu tak membuahkan hasil.3
Di Balik Kemenangan Partai Aceh
Walaupun terjadi berbagai keanehan dalam pemilu, namun
kemenangan Partai Aceh yang luar biasa memerlukan penjelasan
yang lebih berbobot. Seperti yang diketahui, Partai Aceh memiliki
berbagai kekuatan dan kelebihan dibanding para pesaingnya. Tapi,
para pesaing itu pun telah mengabaikan kelemahan mereka sendiri.
Mari kita bahas dimensi-dimensi utama di balik kemenangan itu
dengan lebih rinci.
Penegasan kembali identitas kultural dan nasionalisme Aceh
Pada Bab 8 buku ini, Nazaruddin Thaha dari PERMATA
(organisasi massa berbasis petani) mengatakan bahwa:
Partai politik yang akan menang dalam pemilu 2009 adalah
partai yang dianggap paling memiliki sejarah heroik dalam
perjuangan Aceh; partai yang paling banyak mengangkat
sentimen nasionalisme Aceh; partai dengan calon-calon
anggota legislatif dari orang-orang yang belum terlibat dalam
partai politik nasional sebelumnya; serta partai yang paling
banyak memiliki tokoh-tokoh dari elit NGO dan organisasi
massa sektoral.
Penuturan ini, tentu saja, menyiratkan bahwa Partai Aceh
akan keluar sebagai pemenang pemilu. Para pemimpin partai
mengklaim, PA adalah partai yang paling mencerminkan
nasionalisme Aceh, menjunjung adat, harkat dan martabat rakyat
Aceh. Dalam kampanye, para juru kampanye selalu menekankan
bahwa para pimpinan PA telah turut menderita bersama rakyat
selama konflik, dan partai itu akan mewakili seluruh rakyat Aceh,
terutama mereka yang tersisih dan sengsara selama konflik.
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 517
Kendati slogan kampanye itu terdengar klise, namun banyak
orang mempercayai kata-kata itu mengandung kebenaran. Partai
Aceh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Aceh.
Seperti yang diungkapkan Farid Wajdi dari IAIN: ‘Masyarakat puas
orang ini (Partai Aceh) menang, karena orang ini (Partai Aceh)
juga anak mereka.’ Terminologi ‘anak’ di sini berarti rakyat Aceh,
yang selama ini terabaikan, dan tersisihkan oleh orang luar dalam
memperoleh akses yang setara di bidang politik dan bisnis, serta
tak diperkenankan mengekspresikan identitas kultural mereka.
Dalam benak banyak orang, gambaran itu tercermin dari serangan
teror terhadap anggota dan simpatisan PA; yang kemudian dikemas
sedemikian rupa oleh partai, yang menuding serangan itu sebagai
upaya untuk mengenyahkan ‘yang terpilih’ (the chosen one).
Bukannya membalas, Partai Aceh justru memanfaatkan serangan
terhadap mereka itu sebagai bahan untuk melegitimasi ‘sejarah
kepahlawanan’ mereka. Serangan itu juga digunakan untuk
mengingatkan rakyat tentang upaya pihak luar, yang ingin
menghalang-halangi PA agar dapat berkompetisi dengan setara
dalam pemilu. Dan, upaya semacam itu adalah ancaman bagi harga
diri dan identitas bangsa Aceh.
Selain itu, Partai Aceh selalu mengelak dari tuduhan bahwa
partai itu bertanggung jawab atas berbagai intimidasi terhadap
partai politik lain, seperti Partai SIRA, dengan mengungkapkan
penderitaan yang dialami oleh anggota dan pendukung PA. Baik
Sekretaris Jenderal PA, Yahya Muaz, dan salah satu tokoh
terkemuka di PA, Hasbi Abdullah, mengklaim, ‘PA bukan meneror
partai orang lain, tapi kami justru yang diteror. Ada 14 pengurus
PA yang tewas karena ditembak.’ Kalimat serupa acap dikemukakan
dalam rapat umum pada masa kampanye. Singkatnya, Partai Aceh
telah secara kejam dijadikan sasaran teror, karena PA adalah ‘partai
yang terpilih’, yakni satu-satunya partai yang berhak menugusung
amanat MoU Helsinki. Seperti yang dipaparkan Dahlan, wakil
518 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
sekretaris tim ‘sukses’ partai, sebagai berikut:
4
Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang memiliki ideologi
nasionalisme murni, dan berakar dari perjuangan selama
puluhan tahun. Partai SIRA hanya kelompok anak muda dan
mahasiswa, yang berfungsi sebagai alat hukum ketika GAM tak
bisa membentuk partai. Jadi, Partai SIRA telah kehilangan
signifikansinya ketika Partai Aceh bisa berdiri. Sedangkan partai
politik lain memiliki ideologi berbeda, seperti Islam, sosialisme,
dan sebagainya.
Jadi, bagaimana Partai Aceh membangkitkan sentimen
nasionalisme tersebut? Partai tetap menjalankan strategi lamanya
dalam mempengaruhi kelompok-kelompok massa yang
tersubordinasi dan tak berpendidikan, serta tersebar luas di wilayah
pedesaan Aceh. Partai mengklaim bahwa tak ada kelompok lain
yang telah begitu mengakar dan mampu mewakili partai, tapi, juga
sangat setia pada GAM, dan sangat dipercaya pula oleh GAM.
Banyak orang di kelompok tersebut percaya bahwa Partai Aceh
akan memimpin Aceh untuk meraih kemerdekaan melalui cara-cara
hukum, dan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu,
berbagai pihak juga yakin bahwa kemenangan Partai Aceh adalah
simbol pengakuan terhadap kebangkitan Aceh dalam bidang politik
dan ekonomi di daerah, setelah konflik dan alienasi selama 32 tahun.
Karena itu, harapan pun menjulang agar Partai Aceh mampu
memimpin upaya untuk melibatkan kelompok marjinal dan miskin
ke dalam bidang politik dan ekonomi, khususnya dalam isu hak
asasi manusia. Zubaidah Djohar, seorang peneliti dan aktivis
perempuan, mengatakan:
Kemenangan ini diharapkan dapat menjembatani kelemahan
hukum di masa lalu, serta ketidakpedulian terhadap kondisi
masyarakat di gampong (kampung) dan kaum minoritas;
melanjutkan perdamaian [sehingga] menjadi lebih bermakna
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 519
untuk hidup masyarakat, baik bagi perempuan dan laki-laki;
dan melahirkan sistem pemerintahan yang mengakar pada
khazanah lokal, dengan mengedepankan nilai-nilai
kebudayaan Aceh yang lebih bermartabat.
Selain berhasil mempromosikan citranya di kalangan rakyat
kecil sebagai satu-satunya partai yang mengusung amanat dari
MoU Helsinki, PA juga berhasil mempertahankan kepercayaan dari
para pendukung tradisional GAM. Partai Aceh juga memperluas
dukungan melalui afiliasi dengan organisasi massa dari kelompok
nelayan, petani, dan ulama. Singkatnya, Partai Aceh sangat sukses
memproyeksikan dirinya sebagai satu-satunya solusi kepada
sebagian besar pemilih, walaupun partai tak mampu menjamin akses
pada sumber daya publik atau jalur patronase alternatif. Raden
Samsul, contohnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Aceh, serta Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja
Transportasi Indonesia (FSPTI) Aceh, berharap bahwa kemenangan
Partai Aceh juga berarti upaya perlindungan hak-hak buruh yang
lebih baik. Upaya tersebut, antara lain, melalui penyediaan lapangan
kerja yang lebih luas, perbaikan lingkungan kerja, dan penambahan
tingkat upah minimum.
Saya rasa, kepentingan serikat pekerja di Aceh sudah terwakili
[oleh mereka], apalagi kami memang tidak punya partai
sendiri. (...) Walaupun demikian, kemenangan Partai Aceh
sebagai partai lokal dan partai politik baru di Aceh masih lebih
baik, dan memungkinkan adanya kesempatan perubahan ke
arah lebih baik. Kita berharap mereka mampu merealisasikan
janji-janji dalam masa kampanye.
Ekspresi yang lebih sinis dikemukakan Said Kamaruzzaman,
wartawan Serambi Indonesia. Dia mengatakan bahwa masyarakat
Aceh terpaksa memilih kandidat terbaik dari pilihan-pilihan
520 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
terburuk. Masyarakat Aceh lebih memilih kandidat ‘dari kalangan
mereka sendiri’, daripada memilih pihak luar. Said menguraikan,
Sebelum pemilihan berlangsung, saya kerap mewawancarai
warga, yang sebetulnya bukan mantan kombatan (bekas
pejuang GAM), bahkan mengaku bukan simpatisan Partai
Aceh. Dia mengaku akan memilih calon legislatif PA. Saat
ditanya apa sebabnya, dia berujar “Daripada dipajoh le gob, geut
dipajoh le saudara droe teuh (daripada dimakan orang, lebih baik
dimakan saudara sendiri).” Sebetulnya, ada makna frustrasi
dalam kalimat itu. Karena di mata mereka, memilih partai atau
caleg mana pun tidak memberi dampak positif bagi mereka. Di
antara pilihan yang paling sulit itulah, mungkin kriteria
“saudara sendiri” menjadi satu-satunya parameter dalam
menentukan pilihan mereka.
Selain itu, PA juga dikenal luas sebagai organisasi para bekas
kombatan (pejuang) GAM, yang kini telah menjadi kontraktor bisnis
berpengaruh, dan secara de facto sudah berkuasa, karena sebagian
besar kandidat independen pemenang Pilkada 2006 mendukung
mereka. Karena itu, hanya sebagian kecil pemilih pragmatis, yang
mendukung PA karena ada jaminan akses terhadap sumber daya
publik.
Pengorganisasian dukungan: kombinasi klientelisme dan populisme
Partai Aceh tak pelak merupakan partai paling siap dibanding
partai-partai politik lainnya. Menurut Said Kamaruzzaman dari
Serambi Indonesia, ‘Sebagian besar pimpinan Partai Aceh dan para
pendukungnya adalah bekas pejuang, yang sudah dipersiapkan
dengan baik untuk menghadapi kompetisi.’ Selain itu, dia
menambahkan, ‘Partai Aceh adalah satu-satunya partai politik
lokal yang memiliki kantor-kantor yang berfungsi baik di seluruh
pelosok Aceh.’
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 521
Muhammad Jaffar dari Fakultas Hukum Universitas Syiah
Kuala University menegaskan, ‘Selain Partai Aceh, tak ada partai
politik lokal yang benar-benar siap untuk berpartisipasi dalam
Pemilu 2009. Apalagi partai-partai lain tampak kurang mampu
membentuk kepengurusan sampai pada tingkat terbawah, serta
jumlah caleg yang diajukan sangat terbatas.’ Kendati begitu,
mantan Ketua KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh ini
menambahkan bahwa Partai Aceh sebenarnya tak mampu
menyediakan calon-calon anggota legislatif yang bermutu dan paling dipercaya masyarakat.
Salah satu indikator lain yang menunjukkan lemahnya
persiapan partai lokal adalah minimnya kampanye terbuka dalam
bentuk rapat umum yang diselenggarakan oleh partai-partai politik
lokal, selain Partai Aceh. Beberapa partai politik nasional memang
menghindari kampanye terbuka karena alasan keamanan; dan
Irwandi-Nazar sebenarnya juga tak menekankan upaya pengumpulan massa besar-besaran ketika memenangkan Pilkada 2006.
Pasangan itu lebih mengandalkan kontak-kontak personal maupun
melalui organisasi, serta kampanye ‘door to door’. Meski begitu, partai
politik lokal yang lebih lemah kemungkinan memperhitungkan
resiko yang bakal mereka tanggung, misalnya, apabila massa yang
mereka mobilisasi dihalangi oleh lawan politik mereka. Sikap
semacam ini tak hanya menggerus kepercayaan diri tapi juga
mengirim kesan pada kalangan pemilih potensial tentang siapa
memiliki kemampuan nyata dalam memobilisasi massa dalam jumlah
besar, dan memiliki sumber daya untuk memperoleh keuntungan
dalam berbagai kesempatan politik. Kita akan membahas secara
khusus tentang kelemahan kelompok pro-demokrasi ini dalam
bagian tersendiri di bab ini nanti.
Alasan terakhir, minimnya kemampuan partai politik untuk
mengorganisasir dan memobilisasi massa sebetulnya penting karena
sebagian besar pemilih juga tak siap. Maksudnya, para pemilih pun
522 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
tak dibekali oleh kemampuan untuk menilai secara kritis berbagai
isu dan program yang diajukan partai-partai politik, serta mereka
lengah pula menelisik rekam jejak para kandidat. Seperti yang
diungkapkan Jaffar, ‘Masyarakat masih kurang kritis dan sedikit
informasi yang tersedia tentang caleg (calon anggota legislatif) yang
mereka pilih.’ Hal senada juga dipaparkan Fardi Wajdi dari IAIN
Ar-Raniry Banda Aceh. Fardi berpendapat, masyarakat cenderung
memperhatikan karakteristik umum masing-masing partai,
daripada mendalami kebijakan-kebijakan yang ditawarkan partai,
atau memperhatikan individu-individu yang menjadi kandidat
anggota legislatif. Karena itu, suara mereka mudah sekali
terombang-ambing oleh sentimen lokal dan propaganda politik
yang sederhana
Faktor lain yang menguntungkan Partai Aceh adalah
pendapat yang mengatakan bahwa legislatif di daerah seharusnya
direformasi, agar lembaga itu dapat bekerja bersama-sama dengan
lembaga eksekutif, serta tak menghalangi para eksekutif yang baru
terpilih. Farid Wajdi dari IAIN mengungkapkan bahwa kemenangan Partai Aceh merupakan ‘ruh baru’, yang akan berdampak
positif bagi pemerintahan Irwandi-Nazar saat ini. Dia menguraikan:
Dengan adanya orang-orang ini [GAM] mendominasi [lembaga
legislatif] atau banyak jumlahnya, ya, Alhamdulillah sekali.
Dulu kan belum ada partai [yang mendukung eksekutif GAM/
SIRA], sekarang sudah ada di sana. [Kalau mereka mau]
memberi dukungan, ya, bisa sampai 50% dukungannya. Kalau
bisa memberi support atas program [eksekutif], saling kerja
sama, tentu [kebijakannya] searah, [dan] tidak ada gesekangesekan [antara eksekutif dan legislatif].
Dampak positif berupa pemerintahan yang stabil dan aman
dari gejolak, apabila Partai Aceh menang, juga kerap dikemukakan
Gubernur Irwandi serta para kandidat independen yang pernah
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 523
didukung oleh KPA/SIRA. Dalam Bab 8, para bupati dan walikota
mengeluhkan tentang sulitnya menjalankan pemerintahan yang
efektif, serta melaksanakan program-program mereka, gara-gara
rendahnya dukungan dari lembaga legislatif di daerah.
Tapi, dalam beberapa kasus, keluhan itu hanya sekedar alasan
atau dalih untuk menutupi buruknya kinerja para eksekutif politik
tersebut. Contohnya, kinerja Gubernur Irwandi yang tidak
kunjung memuaskan. Pemerintahannya dihujani kritik karena
rendahnya tingkat pencapaian pemerintah dalam perbaikan
infrastruktur publik, penyediaan layanan kesehatan yang mudah
diakses dengan biaya terjangkau, perbaikan sektor pendidikan,
serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, kendati
anggaran daerah Aceh telah jauh meningkat dibanding masa konflik
dulu, tingkat realisasi proyek-proyek pemerintah yang telah
disetujui terus menurun: dari 91.24% pada 2006 menjadi hanya
67.21% pada 2008 (Serambi Indonesia, 2009f). Akibatnya, semakin
banyak kalangan yang mempertanyakan komitmen Irwandi dalam
membawa kesejahteraan di propinsi tersebut. Kritik tersebut kian
menjadi, ketika Irwandi semakin sering melakukan perjalanan ke
luar negeri, dengan dalih untuk mengundang investor asing, yang
justru tak membuahkan hasil apa pun.
Di sisi lain, korupsi dan kolusi tetap bercokol sebagai masalah
utama dalam birokrasi dan proyek-proyek pembangunan
pemerintah. Gubernur pun dituding terlibat dalam perilaku haram
tersebut, meskipun tak pernah terbukti hingga saat ini. Perlakuan
khusus yang diberikan kepada bekas pejuang GAM dalam proyekproyek konstruksi pemerintah dan dalam birokrasi pun semakin
tak diragukan lagi keberadaannya.
Menghadapi popularitas yang kian menurun, ditambah
dengan resiko perlawanan dari lembaga legislatif baru—yang akan
segera terpilih—serta adanya aturan (ketika itu) yang mengatakan
bahwa kandidat dalam pemilihan gubernur berikutnya harus
524 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
diajukan oleh partai politik, Irwandi pun akhirnya mengambil jalan
keluar yang paling pragmatis. Langkah itu diambil, walaupun
Irwandi sempat dicap sebagai ‘pengkhianat’ oleh kelompok
konservatif GAM, ketika dia maju sebagai kandidat independen
pada Pilkada 2006, dan mengabaikan keputusan para ‘pimpinan
tua’ GAM, yang memilih untuk berafiliasi dengan partai politik
nasional, PPP. Meskipun Irwandi sempat diharapkan untuk
mendukung program-program yang progresif dan demokratis, dan
terlepas dari upaya untuk mengikutsertakan pimpinan GAM yang
progresif dan aktivis SIRA dalam tim-tim yang dibentuknya,
Irwandi akhirnya memutuskan bahwa Partai Aceh adalah satusatunya pihak yang bersedia menerimanya melalui kesepakatan
yang adil. Singkat kata, Irwandi akhirnya sadar bahwa dirinya
membutuhkan sebuah partai politik untuk mempertahankan
popularitasnya, mengamankan kebijakannya, serta memperbaiki
peluangnya dalam pemilihan gubernur mendatang.
Dalam keterangan resmi, Irwandi menjelaskan posisi barunya
itu sebagai sebuah ‘keterikatan moral dengan Partai Aceh’ (Rakyat
Aceh Online, 2009), dan kemenangan Partai Aceh akan mempermudah
pelaksanaan program-programnya (Serambi Indonesia, 2009a).
Irwandi tak sendirian. Banyak kandidat independen yang maju
pada Pilkada 2006 lalu, akhirnya memilih untuk berhenti bersikap
kritis terhadap pimpinan konservatif GAM, dan berbalik
mendukung Partai Aceh, yang baru terbentuk. Walikota Sabang,
Munawar Liza, misalnya, mengatakan bahwa Partai Aceh lebih
terinstitusi dan terbuka, dibanding pola kepemimpinan yang lebih
terpusat secara personal ala pimpinan GAM konservatif terdahulu.
Dan, yang terpenting, dia mengatakan, tak ada dukungan cukup
kuat dari aliansi progresif KPA dan SIRA, yang terbentuk pada
Pilkada 2006, untuk melaksanakan suatu program alternatif ketika
kandidat yang mereka ajukan akhirnya terpilih. Dari perspektif
tersebut, Partai Aceh kemudian menawarkan komitmen mereka
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 525
untuk melindungi pemerintahan Irwandi, jika mereka memenangkan pemilu.
Menariknya, Partai Aceh secara khusus meminta solusi bagi
para pimpinannya, yang kemungkinan terpilih sebagai anggota
legislatif, agar tetap bisa mempertahankan sumber pendapatan
mereka (sebelum mereka terpilih), sehingga mereka dapat
melanjutkan dan barangkali memperluas perlakuan khusus yang
mereka berikan pada para pendukung mereka sebelum pemilu.
Dengan kata lain, Partai Aceh lebih memilih untuk terus
menyediakan jalur patronase bagi para pendukungnya hingga ke
tingkat terendah di akar-rumput. Partai itu tak menggunakan
kekuasaan politik untuk mengubah sistem tersebut, agar terjadi
perubahan secara demokratis dan imparsial, dalam upaya
menciptakan kesejahteraan rakyat. Partai Aceh juga mengirim sinyal
kuat kepada para elit politik dan kalangan bisnis bahwa mereka
dapat terus bekerjasama di dalam birokrasi. Untuk itu, PA mungkin
mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Misalnya, dukungan
pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang berhubungan erat
dengan tokoh-tokoh penting tertentu, termasuk dengan pihakpihak di luar birokrasi, dalam berbagai hal yang bertalian dengan
proyek pemerintah, dan proses tender.
Singkatnya, Partai Aceh tampaknya telah berkembang menjadi
sebuah mesin politik nasionalis, yang sangat tipikal di Indonesia
dan di banyak negara berkembang lainnya. Mesin politik tersebut
biasanya memperoleh dukungan dari dua kelompok. Pertama, para
pendukung setia atau para loyalis, yang mereka kumpulkan melalui
ideologi nasionalisme yang populis, dan distribusi patronase. Kedua,
dukungan itu diperoleh dari kalangan politisi dan pelaku usaha
yang luas, serta para pemimpin informal, dengan mempertahankan
pola-pola klientelisme dalam pemerintahan publik. Untuk itu, Partai
Aceh merangkul sejumlah kepentingan tanpa mengubah sistem
dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut, seperti yang
526 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
diungkapkan Harriss, Stokke, and Törnquist (2004), adalah cara
para elit mengikutsertakan rakyat ke dalam politik secara sepihak,
dan bertentangan dengan prinsip partisipasi rakyat, yang
berdasarkan pada aspirasi rakyat dan organisasi akar-rumput.
Partai Aceh versus Partai SIRA: mengisolasi sang pembangkang
Dari semua partai politik lokal, Partai Aceh sangat mewaspadai
bekas sekutu terdekatnya, yang pernah bekerjasama dalam
menuntut pelaksanaan referendum untuk kemerdekaan di Aceh.
Sekutunya itu juga serius menerapkan kebebasan politik yang
diatur MoU Helsinki, dan akhirnya membentuk partai sendiri, yakni
Partai SIRA. Patut diingat, aliansi pimpinan GAM dan aktivis SIRA
yang pro-demokrasi, adalah kelompok yang aktif mengajukan
usulan dalam perundingan di Helsinki, dan akhirnya berhasil
memperjuangkan kesepakatan yang unik, yakni mencapai
perdamaian melalui jalur demokrasi (lihat Bab 1). Kelompok ini,
faktanya, juga sering menentang pimpinan konservatif GAM di
Stockholm. Belakangan, dukungan kelompok ini membawa
sejumlah kandidat independen dukungan KPA dan SIRA
memperoleh kemenangan luar biasa pada Pilkada 2006, di mana
hasil serupa tak bisa diulangi oleh Partai Aceh pada 2009. Salah
satu alasannya adalah popularitas bekas pimpinan SIRA, yang kini
menjabat sebagai Wakil Gubernur, Muhammad Nazar, di wilayah
bagian Selatan Aceh. Alasan lainnya, pasangan Irwandi-Nazar
menggabungkan aspirasi kelompok nasionalis dengan sikap politik
yang tak lagi bergantung pada struktur komando elit, demi
pembangunan yang berbasis pada kepentingan rakyat.
Konflik yang berlangsung antara bekas sekutu lama, SIRA,
KPA dan GAM digambarkan dengan sangat baik oleh Dahlan. Dia
menjelaskan bahwa ‘hanya ada satu partai nasionalis sejati, yaitu
Partai Aceh; dan Partai SIRA ibarat seorang anak yang sedang
memberontak pada orang tuanya.’
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 527
Menarik untuk dicatat bahwa ‘anak-anak tersebut’ telah
membuat sang ‘orang tua’ amat khawatir, jika kita mencermati
segala daya dan upaya Partai Aceh untuk menghambat kemajuan
Partai SIRA. Meski begitu, upaya Partai Aceh untuk mendongkel
aspirasi bekas sekutunya itu, tak cukup menjelaskan buruknya
hasil yang diperoleh Partai SIRA. Salah satu faktornya adalah
sebagai berikut. Para pimpinan Partai SIRA telah mengabaikan
strategi lama mereka yang pernah berhasil. Strategi itu, antara lain,
menggabungkan aksi berdimensi kerakyatan dan pengajuan usulan
yang inovatif—seperti yang pernah dilakukan dengan UndangUndang tentang Pemerintahan Lokal, serta pengembangan
kebijakan, yang didukung oleh aliansi berbasis massa dan
kampanye pemilu. Salah satu faktor terpenting dari kekalahan
Partai SIRA adalah Partai SIRA mengabaikan pula kemampuan
GAM merangkul jaringan tradisional di level akar-rumput,
terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Gaya GAM agak
serupa dengan NU (Nahdlatul Ulama), organisasi massa berbasis
agama di Jawa. Baik NU dan GAM/Partai Aceh memanfaatkan
solidaritas komunal di pedesaan, daripada pawai kampanye, sebagai
basis utama untuk menggalang dukungan di bidang sosial, politik,
dan agama. Pengaruh yang tertanam kuat di komunitas lokal itu,
juga memiliki andil yang sangat besar bagi kemenangan IrwandiNazar pada 2006, kendati jaringan lama masyarakat sipil milik SIRA,
serta struktur komando GAM juga berperan penting.
Para pimpinan baru justru mengatakan bahwa saat ini, aktivis
SIRA tak lagi perlu menggabungkan aspirasi modern mereka yang
demokratis itu, dengan strategi lama. Singkatnya, Partai SIRA telah
salah perhitungan. Partai itu tak memperhitungkan budaya
mayoritas masyarakat Aceh. Partai SIRA semata-mata fokus pada
pendekatan modern, dan mengadopsi gaya berkampanye ala Barat
nan progresif, yang belum bisa begitu diterima masyarakat Aceh,
menyelenggarakan berbagai workshop dengan sesi-sesi pelatihan,
528 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
menerbitkan artikel di jurnal-jurnal, dan sebagainya. Selain itu,
Partai SIRA juga gagal dalam mengkomunikasikan gagasan tentang
demokrasi dan reformasi ke dalam tataran konkrit, melalui para
pemimpin eksekutif yang baru terpilih. Mereka juga tak berhasil
memajukan dan melaksanakan program-program alternatifnya
melalui kasus-kasus percontohan. Kelemahan-kelemahan ini
kemudian dimanfaatkan Partai Aceh untuk memberi label pada
anggota dan pengikut Partai SIRA sebagai orang luar. Di kalangan
masyarakat pedesaan di Aceh, konsep ini tercermin melalui istilah
awaknyan (mereka), yang merupakan kebalikan dari istilah geutanyo
(kita).
Satu lagi karakteristik Partai SIRA sebagai anak dari Partai
Aceh, yang berposisi sebagai orang tua, digambarkan Dahlan
sebagai berikut. SIRA adalah ‘sayap mahasiswa’ dari gerakan utama
kelompok nasionalis, yang dipimpin oleh Partai Aceh. Karena itu,
keduanya tak pernah memiliki identitas dan ideologi terpisah, dan
SIRA takkan pernah menandingi kemampuan para tetua (GAM).
Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan keduanya
berpisah jalan. Pada intinya, Partai Aceh telah menyesuaikan diri
dengan sebagian kecil aspek demokrasi, tak hanya agar bisa
berpartisipasi dalam pemilu, tapi juga demi mempertahankan
legitimasi dan otoritasnya. Khususnya, di daerah-daerah terpencil
di Aceh, dengan menjunjung hukum adat, dan melalui kemampuan
mengantarkan patronase, ketika bekerjasama dengan kalangan
bisnis dan birokrat. Sebaliknya, Partai SIRA justru ingin membangun sebuah alternatif, yang lebih banyak berdasarkan
gagasannya sendiri—dan menafikan kekacauan dalam sistem lama,
yang sebenarnya membutuhkan solusi baru. Menurut Dahlan:
Indonesia memang satu negara, tapi memiliki ruang bagi dua
sistem. Dan di dalam sistem Aceh, Partai Aceh akan terbuka
bagi semua kelompok dan aspirasi, seperti yang dicita-citakan
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 529
oleh Soekarno. Soekarno memiliki visi tentang bangsa yang
terdiri dari rakyat kecil (kaum marhaen), di antaranya kelompok
petani, nelayan, intelektual, ulama, dan sebagainya.
PA bahkan sukses memecah-belah kelompok Islam yang
komunal, dengan mendukung organisasi massa keagamaan yang
berbeda. Langkah PA barangkali juga menjelaskan hasil tak
memuaskan yang diperoleh partai-partai Islam lokal.
Di sisi lain, Partai SIRA gagal membangkitkan dan mengorganisir kembali asal muasalnya sebagai sebuah koalisi organisasiorganisasi non-pemerintah, yang berubah menjadi gerakan sosial
dan berjuang secara damai melalui prinsip nasionalisme, yang egalitarian secara sosial. Partai SIRA dan jaringannya sungguh rapuh,
tercerai-berai, dan tak fokus. Sebagai contoh, sebagian anggota dan
pendukung Partai SIRA menginjakkan satu kaki di Partai SIRA,
dan kaki lainnya di Partai Aceh. Selama kampanye, sikap semacam
ini justru menjadi masalah di dalam Partai SIRA. Partai, misalnya,
akhirnya enggan menanggapi berbagai intimidasi, yang berusaha
mengenyahkan dan menghalangi Partai SIRA. Alasannya, partai
khawatir respon tersebut akan merugikan pihak yang mengintimidasi, dan selanjutnya, justru memicu perpecahan di dalam
tubuh Partai SIRA. Dengan kata lain, Partai SIRA gagal mentransformasi sebuah gerakan sosial berbasis gerakan mahasiswa, yang
pernah terlibat aktif dalam politik dan mencoba mempengaruhi
berbagai pimpinan politik dan kelompok penekan, menjadi sebuah
partai politik yang terstruktur baik dan berbasis pada gerakan
tersebut.
Selain itu, Partai SIRA juga tak pernah sungguh-sungguh
menelaah berbagai peluang politik untuk mendukung upaya
demokratisasi lebih lanjut, sebagai pedoman (roadmap) dalam
menyediakan dukungan bagi para korban kekerasan, serta para
petani, nelayan, pengusaha, dan kelompok kepentingan lainnya
530 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
melalui upaya-upaya imparsial, dan bukan melalui cara-cara
klientelisme. Partai SIRA tak mampu mengartikulasikan
ideologinya, dengan lebih spesifik dan konkrit, kepada khalayak
yang lebih luas. Partai ini hanya mampu mengutarakan ideologinya
pada tataran umum—yang ujung-ujungnya terdengar tak jauh
berbeda dengan ideologi Partai Aceh. Kenyataan paling
mengherankan adalah mereka yang turut membantu kemenangan
dalam Pilkada 2006, yakni para aktivis SIRA dan kelompok GAM
yang tersisih itu, ternyata tak mampu memanfaatkan secara optimal posisi mereka sebagai tim ahli dan anggota pemerintahan.
Bahkan sebagai aktivis masyarakat sipil, mereka juga tak mampu
memperjuangkan perubahan. Padahal upaya tersebut kemungkinan
dapat mengembangkan lebih banyak akses terhadap sumber daya
publik, bagi rakyat kecil dan kelompok kepentingan lainnya—
sebagai alternatif terhadap patronase yang ditawarkan pimpinan
GAM yang konservatif, dan Partai Aceh. Terabaikannya peluang
ini disebabkan oleh alasan yang cukup membuat frustasi: Partai
SIRA pun tak luput dari tuduhan favoritisme. Hal ini terlihat dari
berbagai kritik yang dialamatkan pada kinerja Wakil Gubernur
Muhammad Nazar dan kegiatan bisnisnya.
Di sisi lain, para pimpinan GAM yang reformis dan aktivis
SIRA kurang banyak mengekspos peran mereka dalam pengembangan demokrasi sebagai pedoman pelaksanaan perdamaian, yang
kemudian tertuang dalam MoU (lihat Bab 1 buku ini).
Alhasil, Partai SIRA, yang semula dianggap sebagai salah satu
pesaing kuat Partai Aceh, tak mampu menyajikan program
alternatif menjanjikan, dengan proposal kebijakan yang konkrit
dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Partai SIRA tetap
bersikap pasif, dan terlalu berhati-hati. Alasannya, mereka mencoba
untuk mendorong upaya rekonsiliasi dengan pimpinan reformis
GAM dan para pengikutnya dari basis yang sama pada Pilkada
2006. Namun, para pimpinan reformis GAM menolak gagasan
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 531
untuk membentuk kelompok politik terpisah, dan memilih untuk
melakukan rekonsiliasi dengan para pimpinan tua GAM dan Partai
Aceh. Dalam proses selanjutnya, Partai SIRA juga tak mampu
melakukan konsolidasi ulang dan memobilisasi dukungan dari
gerakan masyarakat sipil. Partai SIRA dan barangkali beberapa
partai politik lokal lainnya telah mengabaikan fakta bahwa Partai
Aceh telah bekerja keras untuk menutupi kelemahannya dalam
bidang gerakan sosial seperti masyarakat sipil, antara lain dengan
merangkul sejumlah pemimpin dan kelompok ke dalam sistem
patronasenya, sehingga menjadi mesin politik yang efektif.
Akhirnya, berbagai faksi dalam Partai SIRA pun tak mampu
menerima berbagai kelemahan yang mereka miliki, dan lebih
mengeluhkan tindak kecurangan dan intimidasi selama pemilu.
Taufik Abda dari Partai SIRA tidak menyebutkan alasan lain di
balik kegagalan dalam pemilu ketika wawancara. ‘Partai SIRA
memiliki infrastruktur politik yang lumayan baik. Namun,
kenyataannya kami memperoleh suara lebih kecil dari partai politik
lain, yang infrastruktur politiknya lebih lemah daripada SIRA,’
tuturnya. Meski begitu, dia mengakui bahwa ‘Partai SIRA tidak
menyiapkan contingency plan untuk menghadapi buruknya sistem
penyelenggaraan pemilu di Aceh.’
Bertolak belakang dengan Partai SIRA, yang berorientasi pada
paham sosial demokrat yang kabur dan kelompok nasionalis-Islam,
Partai Rakyat Aceh (PRA) dengan paham sosialis yang lebih radikal,
justru memperoleh hasil lebih baik daripada perkiraan sebelumnya.
Seperti telah dipaparkan Dahlan, ideologi PRA sangat berbeda dengan
Partai Aceh, dan lebih tegas dibanding ideologi Partai SIRA. Pada
Pemilu 2009, perolehan suara PRA sangat dekat dengan suara Partai
SIRA. Pada tingkat propinsi, PRA memperoleh 1.7% suara, sedangkan
SIRA mengumpulkan 1.78%. Kendati begitu, masih perlu diamati lebih
jauh, apakah kedua partai itu dapat bekerjasama untuk
menggabungkan agenda dan aksi-aksinya di masa mendatang.
532 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Terutama ketika ketentuan hukum (tentang electoral threshold 5% bagi
partai politik, yang ingin berpartisipasi dalam pemilu/pilkada
berikutnya) memaksa mereka untuk membubarkan partai masingmasing, dan mulai lagi dengan nama baru, pada pemilu berikutnya.
Keterkaitan dengan partai politik nasional
Keputusan Partai Aceh untuk melakukan ‘kesepakatan’
rahasia dengan sebuah partai politik nasional, Partai Demokrat,
sungguh mengagetkan. Hanya beberapa minggu menjelang
pemilu, tersebar kabar bahwa salah satu pimpinan tertinggi Partai
Aceh mendukung tim kampanye Partai Demokrat di Aceh. Namun,
ketika kami menanyakannya pada Sekjen PA, Yahya Muaz, tentang
aliansi rahasia dengan Partai Demokrat, dia mengelak dan
mengatakan, ‘Itu urusan rakyat. Kami, PA, nggak ada urusan. Itu
urusan rakyat. Seperti saya bilang, PA tidak akan berkoalisi dengan
partai apapun.’
Menjawab pertanyaan kami tentang kesepakatan antara Partai
Aceh dan Partai Demokrat, setidaknya setelah pemilu, anggota senior Partai Aceh, Hasbi Abdullah memberikan penjelasan yang lebih
diplomatis. Dia menguraikan,
Belum, tapi kami, orang per orang, sudah buat pendekatan.
Mereka [Partai Demokrat] mau bantu kita, terutama dalam
rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Konsensus [partai
kami] dengan Partai Demokrat nanti, akan saling
menguntungkan
Selanjutnya, selama kampanye pemilihan presiden, sejumlah
bupati dan walikota yang dekat dengan Partai Aceh menunjukkan
dukungan mereka kepada kandidat Yudhoyono-Boediono.
Beberapa di antara mereka justru bergabung dengan tim kampanye,
seperti yang dilakukan Gubernur Irwandi Jusuf (Serambi Indonesia,
2009b). Sedangkan Partai SIRA terpecah dalam hal dukung-
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 533
mendukung ini. Wakil Gubernur Muhammad Nazar bergabung
dengan tim Yudhoyono-Boediono, sementara anggota partai
lainnya berafiliasi dengan tim Kalla-Wiranto—dan kelak kembali
mengalami kekalahan.
Tentu saja, Partai Aceh tak memberi dukungan resmi, seperti
penegasan juru bicara partai, Adnan Beuransah, pada media (Serambi
Indonesia, 2009c). Ketua Partai SIRA Taufik Abda juga menerapkan
kebijakan serupa dalam partainya. ‘Partai SIRA memberikan
kebebasan kepada para kadernya untuk terlibat dalam tim pemenangan capres [calon presiden] manapun.’ Partai Demokrat
kemungkinan memperoleh dukungan terbesar karena SBY paling
diunggulkan untuk menang. Partai Aceh pun tak menutupi
simpatinya pada SBY. Ketika kami menanyakan apakah ada kontrak
politik antara Partai Aceh dan tim SBY, Hasbi Abdullah, mengatakan:
Insya Allah, ada. SBY adalah orang yang memberikan izin kepada
Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyepakati MoU Helsinki.
Saya kira itu [alasan PA mengadakan kontrak politik dengan
SBY]. Masyarakat Aceh tahu itu. Masyarakat Aceh melihat SBY,
bukan Demokrat. Karena di belakang Demokrat, ada SBY. Jadi,
yang dilihat SBY, karena dia berjasa untuk Aceh, walaupun di
belakangnya ada Jusuf Kalla. Tapi ketika JK berpasangan
dengan Wiranto, image JK menjadi kurang bagus. Jadi ada
pengaruhnya.
Penjelasan yang lebih umum dikemukakan oleh Muhariadi
dari PKS. Dia mengatakan bahwa partai politik lokal perlu menjalin
komunikasi yang baik dan harmonis dengan Jakarta. Menurut
Muhariadi, di Jakarta, terdapat sejumlah orang yang tak begitu
memahami butir-butir kesepakatan dalam MoU. Karena itu, masalah
semacam itu harus segera diatasi. Kalau tidak, ‘itu akan memancing
suasana [tidak baik].’ Dengan menjalin komunikasi yang baik antar
elit, masalah dan hubungan itu dapat difasilitasi ‘melalui partai-
534 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
partai nasional, seperti PKS, dan partai lain yang memiliki wakilwakil di pusat.’
Jadi, tampaknya upaya Partai Aceh untuk menjalin hubungan
dengan Jakarta adalah bagian dari usaha untuk mengamankan
kepemimpinannya di Aceh, yakni dengan mengandalkan dukungan
dari pusat. Partai Demokrat sebagai patron di level nasional menjadi
pilihan terbaik. Dengan memperlihatkan keterkaitan yang erat
dengan partai politik nasional berkuasa, yang juga turut mendukung proses perdamaian, memberi isyarat kepada para pemilih
bahwa Partai Aceh adalah ‘pilihan paling aman’. Sebagai imbalan,
Irwandi dan Partai Aceh pun memberi dukungan balik, sebagai
salah satu klien yang baik bagi Partai Demokrat. Sebaliknya, Jusuf
Kalla, tidak dianggap sebagai patron yang cukup memadai dan
menjanjikan, karena rendahnya peluang JK dalam berbagai polling
sebelum pemilu.
Tak kalah penting juga, sikap Partai Aceh yang lebih
mementingkan Demokrat dan SBY, barangkali didorong oleh fakta
bahwa SBY adalah kandidat yang mampu mengendalikan
kepolisian dan tentara. Beberapa bulan sebelum pemilihan umum,
para pendukung Partai Aceh mulai dihinggapi kekhawatiran akibat
maraknya aksi teror di provinsi tersebut. Aksi teror itu juga
memunculkan ketakutan bahwa perdamaian akan terancam (ICG
2009). Namun, tak diduga, pada 19 Februari 2009, Kapolda Aceh
diganti, walaupun baru memegang jabatan selama satu setengah
tahun (Adhar, 2009). Sejumlah pihak berasumsi, rotasi ini dipicu
oleh kasus-kasus teror yang tak kunjung berhasil dipecahkan,
termasuk di antaranya, berbagai aksi serupa di Aceh. Keputusan
ini ditanggapi dengan sangat positif oleh Partai Aceh.
Partai politik lokal tunggal: keberhasilan atau kegagalan?
Partai Aceh adalah satu-satunya partai politik lokal yang lolos
‘seleksi alamiah’ dalam proses demokrasi formal, bersama Presiden
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 535
Yudhoyono dan Partai Demokratnya. Selain itu, sejumlah partai
politik nasional juga memenangkan beberapa kursi di lembaga
legislatif daerah (DPRA/DPRK). Singkat kata, tak ada lagi yang
tersisa bagi partai politik lokal non-GAM pada tingkat provinsi,
kecuali satu kursi bagi PDA, yang didukung kelompok ulama.
Situasi itu, sungguh mengejutkan, ternyata sangat mencerminkan kesepakatan bagi-bagi kekuasaan antara GAM dan pemerintah
Indonesia, yang pernah ditawarkan pemerintah Indonesia dalam
negosiasi di Helsinki, tapi ditolak oleh delegasi GAM dan Ahtisaari
pada waktu itu (lihat Bab 1). Saat itu, hasil akhirnya adalah pedoman
pelaksanaan perdamaian yang demokratis (democratic roadmap) melalui
pelaksanaan pemilu, yang memberi kesempatan bagi semua pihak
untuk berpartisipasi, baik melalui pengajuan kandidat independen,
maupun pendirian partai politik lokal, sebagai tambahan dari partaipartai politik nasional yang telah ada di Indonesia.
Awalnya para pimpinan GAM yang reformis dan pimpinan
SIRA berharap akan ada suatu kesempatan yang adil bagi semua
pihak, dalam membentuk lebih dari satu partai politik lokal, dan
bersaing dalam pemilu. Pasalnya, konsep sistem multipartai
bertujuan untuk menghindari bagi-bagi kekuasaan antar elit
politik, yang dapat mengabaikan aspirasi murni rakyat kecil di level
akar-rumput. Tapi, menurut Dahlan, Partai Aceh adalah satusatunya partai yang mencerminkan aspirasi nasionalisme rakyat
Aceh. Memang partai politik lain juga ada, termasuk partai politik
nasional. Namun, tak ada lagi ruang bagi partai politik lokal lain,
yang mewakili nasionalisme Aceh. Lagipula di dalam Partai Aceh,
ungkap Dahlan, tersedia ruang bagi berbagai kelompok dan
kepentingan, seperti aktivis mahasiswa, intelektual, ulama, nelayan,
petani, dan sebagainya.
Ambisi untuk menghegemoni ini menerbitkan tanda tanya
bagaimana kelak ambisi itu berdampak bagi perkembangan
demokrasi di Aceh.
536 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tanggapan terhadap kemenangan mutlak Partai Aceh
Walaupun tak ada konsensus atau pemahaman yang jelas
tentang transisi di Aceh, dari situasi perang menuju proses
perdamaian yang demokratis dan pembentukan pemerintahansendiri, Pemilu 2009 adalah langkah formal terakhir, yang
diamanatkan MoU Helsinki. Karena itu, banyak informan yang
menyambut gembira pelaksanaan pemilu dan kemenangan Partai
Aceh sebagai bentuk lain dari ‘kemerdekaan’, yang diharapkan
dapat mencegah berbagai gangguan terhadap proses perdamaian.
Beberapa informan berpendapat, kemenangan Partai Aceh
mencerminkan suara rakyat Aceh. Prof Fardi Wajdi dari IAIN ArRaniry Banda Aceh menjelaskan,
Secara umum orang Aceh itu mandiri. Kemandirian dalam
memilih siapapun yang mereka inginkan adalah bagian dari
kepribadian orang Aceh. Kepribadian ini tak hanya dimiliki
oleh orang kota, tapi juga orang kampung. Orang Aceh itu
cerdas dan tahu siapa yang pantas memperoleh suara mereka.
Zubaidah Djohar, seorang perempuan peneliti, mengklaim
bahwa kemenangan Partai Aceh yang fenomenal itu adalah titik
awal demokratisasi di Aceh, sesuai harapan dalam kesepakatan
damai di Helsinki. ‘Ini adalah sebuah kemenangan bersama rakyat
Aceh, dan menjadi icon perubahan yang besar untuk pemerintahan
Aceh ke depan.’ Dia menambahkan, kemenangan itu mengirim
pesan kuat ke pemerintah pusat tentang betapa otonomnya rakyat
di provinsi tersebut.
Hari ini, daerah dapat menentukan pemimpinnya, wakil
rakyatnya dan masa depan mereka. Jadi, kemenangan PA tidak
hanya merupakan simbol perubahan bagi masyarakat Aceh,
tetapi juga simbol perubahan besar bagi seluruh masyarakat
Indonesia, terutama bagi pemerintahan pusat sendiri. Jadi, tidak
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 537
alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan perdamaian yang
tengah berlangsung hari ini.
Para aktivis partai politik nasional mengatakan bahwa
kemenangan Partai Aceh sesuai dugaan. Banyak di antara mereka
yang mengatakan, kecurangan dan intimidasi adalah hal biasa
dalam pemilu yang berlangsung kala masyarakat tengah menjalani
masa transisi. ‘Dalam [ukuran] sebuah masa transisi demokrasi,
pemilu lalu sudah lebih baik,’ kata Muhariadi dari PKS. Selain itu,
pimpinan PKB di Aceh, Marini (yang gagal terpilih kembali),
mengatakan bahwa kemenangan PA menunjukkan aspirasi rakyat
Aceh. ‘Hari ini, masyarakat memilih itu. Mereka memberikan
kepercayaan kepada partai tersebut.’ Karena itu, dia menambahkan,
Partai Aceh wajib memenuhi janji-janjinya. ‘Kemenangan yang
mengklaim kemenangan rakyat Aceh ini, harus benar-benar
dibuktikan dengan segala kebijakan-kebijakan,’ kata dia. Pendapat
serupa juga dikemukakan Muhariadi. Dia mengingatkan, dominasi
Partai Aceh akan berdampak buruk bagi partai itu, jika PA gagal
memenuhi janji-janjinya
Tentu saja, partai politik nasional yang berhasil dalam pemilu
di Aceh, juga harus memenuhi janji-janjinya untuk menghindari
berbagai kritik. Namun, pertanyaan utama adalah dapatkah
lembaga legislatif di tingkat provinsi menjadi lembaga yang
bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan
tugasnya, apabila Partai Aceh merupakan satu-satunya partai
politik terbesar di sana?
Dominasi PA dan dampaknya
Beberapa informan menekankan bahwa posisi Partai Aceh yang
menghegemoni akan membuat pemerintahan Irwandi-Nazar
semakin berpengaruh. Karena Irwandi telah menjadi anggota
partai, sejumlah informan berpendapat bahwa Irwandi akan lebih
mudah menjalankan kebijakan-kebijakannya. Said Kamaruzzaman
538 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mengatakan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif
takkan bermasalah.
Bagi Gubernur Irwandi, yang juga mantan kombatan GAM,
kemenangan Partai Aceh akan memudahkan pihaknya
membuat kebijakan. Sebagaimana diketahui, 33 anggota DPRA
berasal dari Partai Aceh. Visi-misi dan program-programnya
yang berorientasi kerakyatan akan mudah dijalankan, karena
mereka berasal dari “ideologi” yang sama.
Kendati begitu, patut diingat bahwa dukungan Irwandi yang
begitu besar untuk Partai Aceh tak membuahkan hasil sebaik
pencapaiannya bersama Nazar dari Partai SIRA pada Pilkada 2006.
Karena itu, menarik untuk diamati, apakah Irwandi akan sematamata bergantung pada dukungan Partai Aceh, jika dia bermaksud
untuk maju dan memenangkan pemilihan gubernur dan pilkada,
yang akan berlangsung pada Desember 2011, dan berlanjut di 2012.
Selain itu, sewaktu bab ini ditulis, popularitas Irwandi terus
menurun dan kritik terhadap pemerintahannya pun meningkat.
Tempo, misalnya, memberitakan bahwa pemerintah Aceh telah
menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan
penerbangan, yang memiliki keterkaitan dengan salah satu taipan
bisnis dengan reputasi miring, Tommy Winata (Tempo 12-18 October 2009). Singkatnya, Irwandi kemungkinan perlu menambah
basis dukungannya, selain Partai Aceh, dengan dukungan dari
partai politik yang berbasis di Jakarta, agar bisa bertahan dari hujan
kritik atau menimbang kembali keputusannya yang mengabaikan
gerakan progresif di luar Partai Aceh, demi memperbaiki kinerjanya.
Beberapa kelompok kepentingan, yang berakar dari partisipasi
rakyat, khawatir bahwa Partai Aceh tak mungkin ditentang, dan
menjadi terlalu berkuasa. Raden Samsul dari serikat pekerja berharap,
Partai Aceh akan menepati janji-janjinya. Tapi, dia juga menaruh
perhatian pada dominasi PA di lembaga legislatif. Dia memaparkan:
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 539
Kami menaruh harapan besar dengan kemenangan mayoritas
Partai Aceh. Tapi, kami juga khawatir jumlah mereka yang
sangat dominan di parlemen akan mengurangi kualitas
demokrasi. Misalnya, PA sudah tidak merasa perlu
membangun hubungan intens dengan rakyat pemilih mereka,
atau ada perasaan kurang perlu menghargai pihak lain, karena
rakyat Aceh telah memenangkan mereka secara sangat
dominan atau telak.
Seperti yang dibahas dalam bab 8 buku ini, hegemoni Partai
Aceh membutuhkan kekuatan penyeimbang untuk menjamin
keberlanjutan dan pengembangan demokrasi. Salah satu yang
patut menjadi perhatian utama adalah aturan untuk pilkada
mendatang di Aceh yang melarang pengajuan kandidat independen. Padahal calon independen kini justru diizinkan di
provinsi-provinsi lain. Ini berarti, hanya partai politik dengan
jumlah perwakilan yang memadai di lembaga legislatif tingkat
provinsi, yang dapat menominasikan calon. Kemungkinan
terburuk yang bakal terjadi adalah upaya bagi-bagi kekuasaan
antara Partai Aceh dan partai politik nasional yang dominan, dan
ujung-ujungnya merugikan para aktor politik lokal. Jika aturan
itu tak diubah, barangkali takkan ada alternatif bagi organisasi
pro-demokrasi untuk muncul kembali, dan mendorong proses
demokratisasi di masyarakat pasca konflik ini.
Bagaimana tanggapan Partai Aceh mengenai isu dominasi
politik ini? Dalam wawancara, Hasbi Abdullah mengatakan,
‘Karena di DPR Aceh nanti ada orang-orang PA yang mendominasi
lembaga ini, ketika mengambil keputusan tidak perlu koalisi dengan
partai lain.’ Senada dengan ucapan ini, Yahya Muaz mengungkapkan, ‘PA tidak akan berkoalisi dengan partai apa pun.’ Sikap ini
tentu saja tak aneh dalam demokrasi yang berdasarkan pada
keputusan pihak mayoritas. Tapi, persoalannya, kelompokkelompok yang tersisih dan kelompok minoritas dalam politik,
540 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
kemungkinan besar takkan memperoleh kesempatan untuk
menyuarakan aspirasinya. Baik sekarang, maupun menjelang
pilkada yang akan datang.
Era Orde Baru adalah salah satu contoh buruk. Pihak
mayoritas (yang ditentukan melalui pemilu resmi) adalah Golkar.
Golkar mengumpulkan sejumlah perwakilan kelompok-kelompok
kepentingan, yang dipilih dan ditentukan dari atas, dan sangat
patuh pada patron. Saat ini, umumnya semua pihak setuju bahwa
situasi semacam itu adalah bencana bagi Aceh, terutama jika ada
usaha mengamankan perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok
berkuasa, dan mengabaikan aspirasi murni rakyat dari bawah.
Karena itu, kelompok mayoritas saat ini, sebagai pemenang dalam
pemilu yang lebih adil, seharusnya diimbangi dan dikontrol,
khususnya oleh partai-partai oposisi yang efektif, kelompokkelompok yang tersisih dalam masyarakat sipil, kelompok-kelompok
kepentingan, serta dalam diskursus publik pada umumnya.
Namun, sayangnya, hingga sekarang, upaya demokratisasi
di Indonesia—termasuk di Aceh, semata-mata bertumpu pada
kebebasan dan pelembagaan demokrasi melalui pemilu. Selebihnya
yang acap terjadi adalah pengabaian, dan penegasian nilai-nilai
dasar dan hak asasi, yang berujung pada absennya bentuk-bentuk
kontrol oleh rakyat terhadap kepentingan publik atas dasar prinsip
kesetaraan dalam politik—seperti yang kerap dikumandangkan para
ahli mengenai tujuan dari demokrasi.
Menilik pengalaman Indonesia di masa lalu pada masa Orde
Baru, maka tak heran jika muncul kekhawatiran bahwa kombinasi
antara eksekutif yang kuat tapi kurang demokratis, dan legislatif
yang ‘asal Bapak senang’ atau ‘yes man’, dapat menciptakan kembali
kecenderungan-kecenderungan autoritarian. Resiko yang jelas
timbul adalah eksekutif dan legislatif bekerjasama untuk mengabaikan, dan bahkan melegitimasi perilaku yang kian mengkhawatirkan dewasa ini, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 541
Dampak paling serius, yang bisa terjadi adalah masyarakat kecil
pun akhirnya menyesuaikan diri dengan perilaku-perilaku haram
tersebut, apabila tak ada atau hanya sedikit peluang untuk
menyuarakan kritik dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui
cara-cara independen.
Patut disayangkan, gejala-gejala yang mengarah pada situasi
semacam ini sudah mulai terlihat. Misalnya, demonstrasi besarbesaran yang mendukung kepemimpinan Irwandi sebagai
Gubernur pada 8 Februari 2010, untuk memperingati tahun ketiga
Irwandi-Nazar di pemerintahan (Serambi Indonesia, 2010b; Tempo
Interaktif, 2010). Seperti yang diberitakan Serambi Indonesia (2010b),
massa menyerukan dukungan bagi Irwandi (tanpa menyebut
Nazar) sebagai Gubernur Aceh, dan menuntut hal sama kepada
para pimpinan Partai Aceh ketika mengunjungi kantor pusat partai
tersebut. Pimpinan partai berjanji akan memenuhi tuntutan
tersebut. Sejumlah laporan media terkemuka menyebut bahwa
beberapa peserta dalam aksi demonstrasi itu memperoleh bayaran,
sehingga terkesan Irwandi dan Partai Aceh mulai bergerak untuk
mempengaruhi rakyat dengan menggunakan dominasi mereka,
yang seolah tak punya lawan itu (Serambi Indonesia, 2010a, 2010b;
Tempo Interaktif, 2010).5
Hasbi Abdullah menepis kekhawatiran itu, dan menyatakan
bahwa Partai Aceh akan lebih mendahulukan kepentingan publik
daripada mendahulukan kepentingan partai.
Kita tidak mengarah ke sana, sebab kita tetap berpikir untuk
kepentingan rakyat. Dengan duduk di parlemen, kita bisa
memikirkan nasib rakyat Aceh. Kita bisa berupaya berubah,
tidak untuk otoriter. Kita semata-mata duduk di parlemen
untuk kepentingan rakyat.
Serupa dengan pernyataan itu, Yahya Muaz bereaksi keras
terhadap setiap pertanyaan yang menyinggung rencana Partai Aceh
542 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
untuk bekerjasama dengan partai politik lain. ‘Bodoh kali pertanyaan
Anda,’ bentaknya, ‘Di parlemen semua berpikir untuk Aceh. Bukan
berpikir untuk partai.’ Setiap anggota legislatif dari partai Aceh akan
memperoleh sanksi dari partai, jika mereka melanggar hukum atau
melakukan tindak korupsi. Baik Yahya maupun Hasbi menjelaskan
bahwa partai akan memberikan tiga kali peringatan kepada setiap
anggota legislatif, jika mereka melakukan pelanggaran. Pada
akhirnya, ‘jika tidak berubah, maka segera dilakukan penggantian
anggota antar waktu,’ Yahya menegaskan.
Pernyataan-pernyataan tersebut tentu menggugah, serta
menuntut adanya kritik yang independen dan oposisi yang
menjanjikan, untuk mengungkap perilaku-perilaku tak wajar dan
mengawasi pelaksanaan upaya koreksi terhadap perilaku tersebut.
Di sisi lain, pernyataan yang sama menggugahnya disampaikan
pula oleh Dahlan. Dia mengatakan bahwa Partai Aceh juga
menerima gagasan bahwa aturan tentang partisipasi dalam pilkada
mendatang perlu diubah, agar kandidat independen dapat maju,
sehingga bisa mencegah dominasi oleh satu partai politik lokal
tertentu. Karena itu, sangat penting bila pernyataan itu segera
ditindaklanjuti oleh kalangan pro-demokrasi yang punya komitmen
pada masa depan demokrasi di Aceh.
Koalisi eksekutif-legislatif: KKN nan abadi 6
Terlepas dari janji-janji partai Aceh, tak dipungkiri bahwa saat
ini, dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif akan
berubah. Pola patronase akan berganti dan isu-isu transparansi
dan akuntabilitas patut menjadi perhatian utama. Partai Aceh telah
memastikan dukungan kuat bagi pemerintahan Irwandi, karena
Irwandi telah kembali ke asalnya yang lama. Yahya Muaz menegaskan bahwa Partai Aceh dan lembaga legislatif akan mendukung
pemerintahan Irwandi:
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 543
[Proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan
akan] lebih cepat. [Irwandi] tentu senang, karena sebagai
eksekutif, [dia dapat] bermusyawarah [tentang programprogramnya] dengan legislatif [yang] satu partai dengan dia.
Selama ini, Parlemen Aceh telat mengesahkan APBN, yang
menyebabkan telatnya program-program. Kami berharap
dapat bekerjasama dengan pemerintah Irwandi.
Bagaimana gubernur merespon dukungan semacam ini? Di
satu sisi, sang gubernur masih belum bisa mengontrol perilakuperilaku lama dalam birokrasinya, seperti favoritisme dan
klientilisme, yang mengakibatkan dirinya dihujani kritik. Kini
tampaknya sang gubernur akan lebih kesulitan untuk mencegah
kepentingan-kepentingan tertentu—terutama kalangan aktivis dan
bekas pejuang GAM yang sekarang telah menjadi pengusaha—
mengeruk untung dari berbagai proyek-proyek kepentingan publik.
Sementara itu, patut disayangkan pula jika badan legislatfi
baru tak mampu mengakomodasi isu-isu penegakan keadilan, hak
asasi manusia, kesetaraan gender dan pelayanan kesehatan. Dewasa
ini, semakin luas kekhawatiran bahwa badan legislatif akan lebih
mengejar kepentingan ekonomi dan agenda-agenda politik mereka.
Caranya, antara lain, dengan menyediakan bisnis-bisnis khusus
dan kesempatan kerja bagi para bekas pejuang GAM, yang juga
pendukung mereka, atau memperbaiki hubungan mereka dengan
Jakarta. Jika hal itu terjadi, maka rakyat kecil takkan bisa
membedakan legislatif baru dengan legislatif yang lama. Sebaliknya,
favoritisme yang terus menerus menyajikan keistimewaan di bidang
ekonomi dan politik bagi kelompok-kelompok kepentingan
tertentu, akan menambah persoalan-persoalan sosial baru, antara
lain menguatnya kelompok elit baru di setiap kabupaten, rendahnya
akuntabilitas dan kerjasama dengan organisasi-organisasi
masyarakat sipil yang independen, serta keengganan mereka
merespon diskursus publik, baik melalui media atau saluran lainnya.
544 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Kenyataannya, seperti yang telah diuraikan dalam Bab 8 buku
ini, pemerintahan GAM/SIRA tak memperlihatkan upaya sungguhsungguh dalam memberantas perilaku-perilaku tak wajar dalam
birokrasi. Para birokrat dan perilaku korupnya tetap bercokol di
sana, dan kelompok kepentingan baru yang ingin mencari untung,
yakni para bekas pejuang GAM, justru semakin menambah
kebobrokan itu, apalagi proyek-proyek rekonstruksi tengah booming pasca tsunami. Selain itu, pembagian kerja dan kerjasama antara
eksekutif dan legislatif sebelumnya, tak kunjung menunjukkan hasil
yang baik. Akibatnya, rasa tidak puas kian merebak. Menurut Said
Kamaruzzaman, buruknya kinerja pemerintahan GAM/SIRA
sungguh serius.
Dari 23 kabupaten/kota, 19 di antaranya dipimpin oleh mantan
kombatan GAM. Mereka memang menang “mutlak” dalam
Pilkada 2006 lalu. Namun, tidak ada prestasi mereka yang
membanggakan saat ini. Komunikasi mereka sangat buruk,
termasuk dengan kaum jurnalis. Yang sering menjadi sorotan
media justru dugaan terjadinya berbagai ketimpangan,
misalnya dugaan korupsi. Pengelolaan keuangan daerah juga
tergolong tidak taat azas. Pengawasan internal dinilai rendah.
Begitulah hasil pemeriksaan lembaga resmi, semisal BPKP.
Begitulah kesan umum potret kinera mereka yang maju melalui
jalur independen itu.
Jadi, apa makna kemenangan mutlak sebuah partai politik lokal
yang beraliansi dengan Gubernur bagi masa depan Aceh? Thamren
Ananda dari PRA memperkirakan, dominasi tersebut membuat
posisi Wakil Gubernur Muhammad Nazar dari Partai SIRA semakin
tertekan. Namun, dia yakin, tekanan itu takkan berlangsung
selamanya. Thamren menjelaskan:
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 545
Meski kemenangan PA akan berpengaruh kurang baik terhadap
wakil gubernur, sebab beliau dari Partai SIRA—yang memang
dimusuhi oleh PA sejak kampanye pemilu lalu—tapi hal itu tidak
akan bertahan lama, karena partai pemenang tidak
mengedepankan ideologi dan programatiknya. [Para pimpinan]
hanya [akan peduli tentang] kekuasaan pragmatis dan bagibagi “kue” kekuasaan antar kalangan elit politik, di eksekutif
dan legislatif. Karena basis hubungan yang terbangun adalah
pragmatisme yang jauh dari pandangan dan ideologi politik
masing-masing, maka semua hubungan akan baik-baik saja.
Kalaupun ada percekcokan/pertengkaran itu jika terjadi
ketidakmerataan pembagian “kue” kekuasaan di kalangan
mereka. Dan itu kan dapat diselesaikan dengan mudah [di
kalangan elit].
Dengan penuh percaya diri, Dahlan menambahkan bahwa
Partai SIRA akan hancur berantakan, karena tak lagi berbagi
kekuasaan. Menurut dia, ‘Partai SIRA tidak memiliki ideologi yang
betul-betul berbeda, selain paham nasionalisme yang diperoleh dari
induk partai yang asli, Partai Aceh. Jadi, ketika para pimpinan
kehilangan akses terhadap sumber daya, dengan sendirinya mereka
akan hilang.’ Tentu saja, kini tergantung pada aktivis Partai SIRA
untuk membuktikan hal yang sebaliknya.
Partai politik lokal di Aceh: masa depan serba tak menentu
Ketika Gubernur Irwandi, yang sebelumnya berposisi netral,
akhirnya mendukung partai Aceh sebagai satu-satunya partai politik
lokal yang sah, proses demokratisasi di Aceh menghadapi persoalan
serius. Tindakan Irwandi itu menimbulkan kebingungan di kalangan
pendukungnya, yang mengusung pasangan Irwandi-Nazar sejak
2006. Kelompok tersebut mendukung gagasan pro-demokrasi dari
perundingan di Helsinki, yang kemudian menyatukan para aktivis
SIRA, anggota GAM yang reformis dan bekas pejuang GAM di
lapangan. Mereka bersatu-padu untuk mengembangkan tata kelola
546 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pemerintahan alternatif, di luar kerjasama dengan partai politik
nasional Indonesia (lihat Bab 1). Tentu saja, keputusan Irwandi untuk
bergabung dengan Partai Aceh tak terlalu mengejutkan. Pasalnya,
upaya awal untuk membentuk partai politik berbasis para anggota
GAM pro-demokrasi, yang bisa menjadi tempat bernaung pula bagi
aktivis SIRA, telah dikesampingkan. Di sisi lain, kinerja pemerintahan
Irwandi-Nazar yang sungguh buruk, memaksa Irwandi mencari
dukungan alternatif. Tapi, keputusannya itu merupakan pukulan
berat bagi kalangan GAM reformis dan aktivis SIRA. Pasalnya,
kelompok tersebut menggunakan pedoman pelaksanaan perdamaian
yang demokratis dari MoU sebagai basis pemikiran mereka. Selain
itu, mereka juga mengusung gagasan tentang kesetaraan dalam
politik dan kompetisi yang adil antara partai-partai politik lokal.
Apakah partai-partai politik lokal lain bisa memperoleh
kesempatan kedua? Marini dari PKB mengingatkan adanya
sejumlah persoalan sebagai berikut. Kendati partai lokal, Partai
Aceh, mencetak kemenangan mutlak dalam pemilu di tingkat
propinsi dan kabupaten/kota, namun kemenangan itu tak serta
merta merupakan kemenangan bagi partai politik lainnya. Partai
politik lokal yang mengalami kekalahan, termasuk Partai SIRA dan
PRA, memperoleh suara yang teramat sedikit, sehingga mereka
takkan mampu mengajukan calon dalam pilkada 2011. Selain itu,
karena ketentuan yang mengatur electoral threshold minimum
sebanyak 5% bagi partai politik yang ingin berpartisipasi dalam
pemilu baru, maka para partai kalah itu harus membentuk partai
politik lokal dengan nama baru agar dapat berpartisipasi dalam
pemilu/pilkada mendatang.
Di sisi lain, aliansi informal yang sukses, antara partai politik
lokal yang kuat (Partai Aceh) dan partai politik nasional yang
berkuasa (Partai Demokrat), menunjukkan indikasi bahwa partai
politik lokal dan kelompok kepentingan lainnya bakal diabaikan.
Formula bagi-bagi kekuasaan selanjutnya digunakan dalam
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 547
negosiasi-negosiasi lain di masa mendatang, antara lain
menyangkut isu-isu penting bagi hajat hidup orang banyak.
Misalnya, pendapatan minyak dan gas bumi, mengundang investor dan pemberlakuan hukum adat.
Eliminasi politik terhadap partai politik lokal non-GAM, juga
mengejutkan bagi kerangka pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sejumlah argumen yang beredar luas memberi dukungan pada
upaya demokratisasi sistem partai politik, dan upaya membentuk
perwakilan politik, yang betul-betul mencerminkan aspirasi dari
bawah. Caranya, antara lain, mengizinkan pengembangan partai
politik lokal, serta tak menuntut rakyat miskin dan para aktivis
untuk memobilisasi dana cukup bagi pengembangan partai politik
nasional di seluruh pelosok negeri. Dalam banyak hal, Aceh adalah
kasus percobaan. Tentu, harapan dari percobaan itu adalah hasil
yang positif. Pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan
partai politik lokal berbasis identitas etnis dan agama, berpotensi
menimbulkan lebih banyak konflik, akhirnya terbukti tak benar.
Meski begitu, seperti yang diketahui, Partai Aceh adalah satusatunya yang berhasil, setelah kampanye yang keras terhadap
kompetitor di tingkat lokal—terutama Partai SIRA. Kemenangan
itu juga lebih dilihat sebagai kesepakatan bagi-bagi kekuasaan
dengan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Sungguh disesalkan, pengaturan kekuasaan semacam itu
diterima dan didukung secara pasif oleh kalangan donor asing.
Mereka beralasan, perdamaian yang stabil memerlukan keterlibatan
para bekas kombatan secara langsung dalam bidang politik dan
ekonomi, tapi di sisi lain, justru mengabaikan gagasan utama MoU,
yang mendukung partisipasi secara luas melalui demokrasi, yang
berakar dari kesetaraan politik.
Seperti yang telah dikemukakan, kegagalan partai politik nonGAM, menyebabkan mereka tak mungkin berpartisipasi dalam
pemilu/pilkada mendatang. Taufik Abda dari Partai SIRA
548 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
mengatakan bahwa partainya akan mengajukan judicial review pada
Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan electoral threshold bagi
partai politik lokal.
Kami akan mereview ketentuan electoral threshold partai lokal
dalam UU No.11/2006, dan membandingkan dengan partai
nasional, yang tidak memenuhi electoral threshold, tapi bisa ikut
pemilu berikutnya. Jika tidak bisa mereview [ketentuan itu],
[kami] akan menyiapkan Partai SIRA jilid II.
Partai politik lokal lain juga kecewa dengan perbedaan aturan
tentang electoral threshold, yang mengizinkan sebuah partai politik
lokal berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Batas minimal bagi
partai politik lokal adalah 5% suara, sedangkan batas minimal bagi
partai politik nasional adalah 2.5 % suara. Seperti yang juga telah
diuraikan sebelumnya, aturan ini tak hanya menentukan partai
politik lokal kecil, untuk berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.
Tapi, aturan itu juga menentukan kesempatan bagi mereka, untuk
mengajukan calon dalam pilkada mendatang, yang akan dimulai
pada akhir 2011. Jika tidak, Partai Aceh adalah satu-satunya partai
yang bisa mengajukan calon.
Thamren Ananda dari PRA mencurigai adanya suatu skenario
tersembunyi. ‘Negara mencoba memenangkan satu partai politik
lokal saja.’ Jika hanya ada satu partai politik lokal di dalam badan
legislatif, maka partai itu akan mudah dihancurkan dan dimusnahkan, ungkapnya. Ini juga menjadi alasan, kata dia, mengapa PRA
tak melanjutkan gugatan mereka tentang hasil pemilu. ‘Kami
berpikir bagaimana menyelamatkan perdamaian dan [melanjutkan]
keberadaan partai lokal.’
Pada tataran hukum, sebagian besar partai politik lokal kecil
akhirnya bersikap menunggu, dan melihat bagaimana nasib mereka
selanjutnya. Namun, apakah rencana mereka di masa depan? Taufik
Abda dari Partai SIRA, misalnya, mengatakan bahwa partai
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 549
politiknya akan melanjutkan program pelatihan politik yang telah
berjalan selama ini, dan mencoba untuk maju dalam pemilu di masa
mendatang.
Kami akan mengkonsolidasikan diri dan menekankan
pendidikan politik untuk kader, anggota, dan masyarakat Aceh.
Dan kami akan berusaha menguasai sebagian dari posisi
pemerintahan eksekutif di Aceh pada Pilkada tahun 2012 dan
kembali merebut kursi parlemen pada pemilu 2014.
Rencana PRA agak sedikit berbeda. Pada saat bab ini ditulis,
Thamren dari PRA mengatakan bahwa partai politik lokal tengah
menjajaki sebuah rencana untuk membentuk aliansi dengan partaipartai politik lain, yang gagal memenuhi electoral threshold. PRA juga
sedang mengkaji upaya untuk membentuk partai politik lokal baru.
‘Jika partai-partai lokal itu menggabungkan suaranya masingmasing, maka kami akan dapat memenuhi ET dan bisa dapat tiket
gratis untuk bertarung pada pemilu 2014,’ tuturnya. Selain itu,
PRA juga ingin membentuk blok ekstra parlementer, yang terdiri
dari partai-partai politik yang telah kalah. Thamren memaparkan,
Jadi, kami akan membangun kekuatan ekstra parlemen, yang
kami sebut sebagai blok politik programatik. Blok ini akan
mengimbangi kerja-kerja perlemen, atau memberikan pilihanpilihan alternatif kepada rakyat Aceh. Misalnya,
[menyarankan] bahwa seharusnya regulasi-regulasinya bisa
dibuat lebih baik, seperti yang dirancang oleh blok ini.
Demikian juga halnya dengan fungsi parlemen yang lain,
seperti fungsi pengganggaran dan fungsi pengawasan. Intinya,
blok tersebut akan mengimbangi parlemen, untuk memacu
mereka agar dapat bekerja lebih baik melayani rakyat Aceh.
Harapannya, rakyat pun akan lebih tercerdaskan secara politik.
550 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Di satu sisi, rencana Partai SIRA menunjukkan perasaan tak
percaya diri, dan tampaknya tidak realistis. Sebaliknya, gagasan
tentang blok ekstra parlementer adalah ide yang inovatif, dan
membuka peluang-peluang yang dibutuhkan bagi upaya-upaya
yang demokratis. Namun, persoalannya, pembentukan blok
tersebut juga berpotensi menyuburkan kecenderungan-kecenderungan yang tak demokratis. Karena itu, ide-ide yang
progresif dari kalangan pro-demokrasi perlu dikonsolidasi.
Selanjutnya, kemampuan mereka perlu ditingkatkan agar dapat
tumbuh menjadi kekuatan alternatif. Namun, usaha semacam itu
akan menjadi kontra-produktif dan hanya melayani aspirasi
masing-masing partai politik, apabila blok politik yang lebih luas
itu dipimpin oleh sebuah partai politik atau koalisi beberapa partai
politik. Pada akhirnya, usaha itu mengulang praktek serupa oleh
Partai Aceh, yang menindas (seperti partai komunis di masa lalu
atau Golkar) organisasi-organisasi di level akar rumput, demi
tujuan politik dan kepentingan mereka sendiri.
Lantas bagaimana dengan masa depan Partai Aceh? Apa yang
akan terjadi, jika partai itu gagal memenuhi harapan para
pemilihnya? Walaupun Partai Aceh merupakan partai lokal yang
menghegemoni, partai itu tak akan menghilang begitu saja, garagara keahlian yang tak memadai dan tidak mampu mewujudkan
janji-janjinya. Seperti halnya partai politik nasionalis dalam
masyarakat pasca kolonial yang baru, Partai Aceh kemungkinan
akan selamat sebagai partai yang populis dan terpusat pada
kalangan elit. Partai ini akan terus menyediakan perlakuan istimewa
dan jalur patronase bagi kalangan profesional dan para pakar, selain
bagi pelaku bisnis, pemimpin informal masyarakat, dan untuk
beberapa tahun ke depan, bagi para bekas pejuang GAM. Partai
Aceh tampaknya akan terus mempertahankan hubungan yang erat
dengan Partai Demokrat, sepanjang Presiden Yudhoyono menjadi
patron utama dalam proses perdamaian dan penyediaan peluang-
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 551
peluang bisnis bagi Partai Aceh dan para pendukungnya.
Pendeknya, Partai Aceh kemungkinan besar akan naik turun
dengan kebijakannya yang populis, dan melalui kemampuannya
dalam mendistribusikan jalur patronase; selama tak ada peluang
menjanjikan bagi rakyat biasa untuk mengembangkan upayaupaya alternatif yang lebih demokratis, untuk mempengaruhi
kepentingan publik dan akses pada sumber daya publik.
Di sisi lain, Partai Aceh (serta partai-partai politik lain yang
lebih kecil) juga akan mengalami perpecahan. Sebagian besar partai
politik dikendalikan oleh para elit, melalui kompetisi yang ketat
dan minimnya keterwakilan pendukung di level akar rumput pada
internal partai. Sayangnya, tampaknya sulit melihat adanya
reformasi di dalam tubuh Partai Aceh, ketika faksi yang progresif
telah dilemahkan dan dilumpuhkan.
Singkat kata, dinamika demokratisasi melalui partai-partai
politik lokal semakin melemah. Salah satu alasan utamanya adalah
sulitnya mengkombinasikan kekuatan ideologi lama dan mobilisasi
dengan demokrasi yang bersandar pada pelaksanaan pemilu.
Persoalan lain, yang juga teramat penting, adalah para pemimpin
yang progresif dalam masyarakat sipil kini telah terpecah-belah dan
tak bersatu-padu selama lima tahun terakhir ini. Selain itu, kemampuan mereka untuk memperbaiki dan mengembangkan
gagasan-gagasan awal mereka, juga tak memadai. Kelompok ini
justru terlihat kehilangan arah dalam proses transisi. Mereka juga
telah gagal dalam memperluas tujuan politik dan menyajikan
alternatif-alternatif dalam proses demokratisasi. Situasi ini akhirnya
mengakibatkan kekalahan yang tragis bagi semua partai politik
lokal, kecuali Partai Aceh, dalam pemilu. Di satu sisi, para aktivis
belum sempat melunasi utang-utang mereka yang membengkak
lantaran mendanai pertarungan mereka yang gagal dalam pemilu.
Selain itu, mereka juga dibebani masalah untuk memikirkan dan
mengorganisasi ulang partainya. Namun, di sisi lain, sang
552 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
pemenang menyapu bersih segala peluang dan menikmati
kesepakatan bagi-bagi kekuasaan, yang pernah ditentang dalam
perundingan di Helsinki. Irwandi, misalnya, tak lagi menentang
tekanan dan tuntutan dari Partai Aceh, karena dia sekarang
merupakan gubernur yang setia pada Partai Aceh. Ketika bab ini
tengah disusun, Irwandi memutuskan untuk mengganti Ketua
Badan Reintegrasi Aceh (BRA), akibat tekanan dari Partai Aceh.
Ironisnya, Ketua BRA, M. Nur Djuli, baru saja berhasil memperoleh
pencairan dana dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi korban
kekerasan. Namun, sebagai salah satu pimpinan GAM yang
progresif, serta pihak yang memperjuangkan demokrasi dalam
kesepakatan di Helsinki dan membela pelaksanaan perjanjian itu
tanpa kompromi, Nur Djuli jelas-jelas tak disukai oleh Partai Aceh.
Keputusan-keputusan semacam itu tampaknya akan kian
meningkat di kemudian hari.
Kesimpulan dan rekomendasi
Demokrasi di Aceh patut diberi selamat karena keberhasilannya
menjalankan pemilu yang damai, dibanding dengan wilayah pasca
konflik lainnya. Namun, sayangnya, pelaksanaan demokrasi itu
menghadapi kemunduran karena hasil akhir pemilu, yang
menunjukkan adanya kesepakatan pembagian kekuasaan. Sejumlah
aktor kunci, seperti sang gubernur, mengubah prioritas mereka
dan kelompok-kelompok progresif pun terbukti gagal membangun
alternatif untuk mengatasi hegemoni Partai Aceh.
Tentu saja, situasi ini membutuhkan upaya untuk memperluas
demokrasi, di luar partai politik dan sistem pemilu yang ada. Dalam
wawancara dan analisis yang dipaparkan dalam Bab 8—dan ditulis
menjelang Pemilu 2009, sebagian besar aktor politik kunci
mengatakan bahwa proses transisi dibatasi oleh pelaksanaan
demokrasi secara resmi melalui pemilu. Hanya sedikit yang
mengungkapkan pendapat tentang pentingnya memupuk partisi-
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 553
pasi kerakyatan yang demokratis untuk mengatasi sejumlah
persoalan, seperti patronase dan klientelisme. Dalam bab ini, kami
telah menganalisis beberapa konsekuensi negatif dari sikap abai
para aktor politik itu terhadap permasalahan dalam demokrasi.
Karena itu, kesimpulan yang paling jelas dari bab ini adalah
pentingnya memperkuat basis perwakilan rakyat yang demokratis,
melalui pembentukan organisasi-organisasi rakyat, yang dibangun
dari bawah dan dikembangkan dengan kekuatan mereka sendiri.
Upaya ini tentu tak semata-mata bisa dilakukan sendirian oleh rakyat,
bahkan oleh partai politik, yang jelas-jelas memiliki kepentingan
tertentu. Sebaliknya, pengalaman historis dari kasus-kasus lainnya,
seperti di Amerika Latin, Kerala, yang terletak di bagian Barat Daya
India, dan Skandinavia, mengajarkan beberapa hal sebagai berikut.
Upaya menyampaikan tuntutan dari bawah melalui lembaga dan
saluran-saluran yang wajar dalam demokrasi, pertama kali harus
diperkenalkan oleh pihak dari atas (misalnya, lembaga legislatif di
daerah dan pemerintah). Upaya itu dilakukan agar rakyat dapat
mempengaruhi keputusan-keputusan tentang kepentingan publik
dan menjamin agar pejabat pemerintah dan politisi tetap akuntabel.
Dengan begitu, rakyat tak hanya mampu mengutarakan aspirasi
tanpa harus bergantung pada patron tertentu, tapi secara tidak
langsung memberi suntikan insentif bagi gerakan-gerakan
berorientasi kerakyatan. Gerakan-gerakan inilah yang
mengorganisir saluran-saluran penyampaian aspirasi tersebut,
sehingga rakyat pun menjauhi segala praktek lobi terhadap pemimpin
lokal yang sangat berpengaruh, dan bos-bos dalam dunia politik.
Kebutuhan untuk menggalang tuntutan dari bawah itu
memerlukan upaya re-konsolidasi organisasi-organisasi masyarakat
sipil yang pro-demokrasi, serta tentunya, agen-agen perubahan
yang reformis dari era GAM. Upaya ini saja tak cukup untuk
membangun gerakan berdimensi kerakyatan, tapi kelompokkelompok itu dapat membantu mendorong pengaturan kelem-
554 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
bagaan. Sehingga, upaya tersebut akhirnya dapat menciptakan
peluang-peluang yang memadai, dan memberikan insentif bagi
rakyat agar lebih terlibat dalam politik. Jadi, rakyat tak lagi mencari
pemecahan masalah sebagai seorang klien kepada patron-patron
di berbagai level.
Lantas sejauh mana para pimpinan di atas, seperti Gubernur
Irwandi atau sejumlah bupati, yang bersedia memberi ruang bagi
inisiatif semacam ini? Sayangnya, jawabannya tidak terletak pada
orientasi ideologi mereka. Sikap ini tergantung pada pendapat mereka
tentang pilihan mana yang paling penting bagi mereka. Pertama,
berusaha memahami ketidakpuasan rakyat dan mencari alternatif
yang dibutuhkan, atau kedua, menjalin kerjasama yang pragmatis
dengan aktor-aktor yang dominan di tingkat lokal dan nasional.
Selain itu, patut diingat, para aktivis rakyat yang demokratis
dan kelompok reformis dari gerakan nasionalis tidak boleh
kehilangan momentum lagi. Karena itu, mereka tak boleh
berlebihan menilai kekuatan mereka. Mulai sekarang, takkan ada
lagi jalan pintas, seperti yang terjadi dalam negosiasi di Helsinki.
Agen-agen perubahan yang demokratis harus fokus pada jalurjalur alternatif yang menyokong suara rakyat, dan mendukung
kebijakan-kebijakan yang progresif.
Usaha tersebut membutuhkan kombinasi berbagai upaya dari
kelompok elit yang progresif, para ahli dan pemimpin yang progresif
dari kelompok-kelompok aksi rakyat. Salah satu dari berbagai
pendekatan yang cocok untuk upaya tersebut adalah memupuk
kembali kajian-kajian inovatif dan pelatihan tentang partisipasi
kerakyatan alternatif, dan partisipasi luas dalam tata kelola
pemerintahan. Caranya, antara lain, menjalin kerjasama antara para
ahli dan akademisi di satu sisi, serta antara aktivis rakyat dan
pemimpin gerakan rakyat.
Satu lagi tugas penting bagi kelompok-kelompok masyarakat
sipil, akademisi, kalangan wartawan investigasi adalah mengawasi
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 555
dengan kritis serta menganalisa lembaga legislatif dan pemerintah.
Tujuannya, menghalangi kekuatan baru yang menghegemoni dari
Partai Aceh dan Partai Demokrat, serta mendorong kebijakan
alternatif dan meningkatkan kesadaran publik.
Aliansi yang luas di kalangan pemimpin yang reformis, ahli
dan akademisi, dan tentunya organisasi masyarakat sipil dalam
membentuk saluran-saluran alternatif bagi partisipasi rakyat yang
demokratis (lebih baik daripada koalisi pimpinan partai politik)
sebaiknya mampu fokus pada isu-isu yang penting, dan merumuskan
ulang suatu solusi alternatif. Misalnya, upaya memerangi korupsi,
dan akses yang adil terhadap sumber daya publik; meningkatkan
kesempatan yang setara bagi perempuan dan kelompok-kelompok
yang rentan dalam masyarakat; akses yang sama terhadap layanan
kesehatan dan pendidikan; penentuan prioritas dalam penyusunan
perencanaan dan anggaran belanja; mendorong penegakan hak-hak
sipil dan hak asasi manusia, serta mendukung pakta-pakta yang
demokratis untuk mengkombinasikan kesejahteraan sosial dan
pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut takkan
bertahan lama, jika tak ada usaha untuk membangun suatu jaringan
pendukung. Jaringan itu terdiri dari orang-orang yang memiliki
pendirian sama, baik di Aceh maupun di Indonesia. Aliansi itu dapat
menjadi elemen penyeimbang, sebuah alternatif terhadap
kecenderungan masa kini, yang lebih mementingkan pembagian
kekuasaann dan hubungan patron-klien dengan presiden dan partai
politik nasional yang berkuasa.
Seiring dengan bergulirnya waktu, situasi di Aceh tentu telah
mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu, bisa dimaknai
secara positif maupun negatif bagi pelaksanaan dan masa depan
demokrasi di Aceh. Pembahasan dan analisis mengenai situasi
terkini di Aceh serta prediksi masa depan demokratisasi di Aceh,
hingga beberapa saat sebelum edisi ini diterbitkan, akan disajikan
dalam bagian post-script di penghujung buku ini.
556 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
(Catatan Akhir)
1
The Post-Script Analysis team terdiri dari Dara Meutia Uning
(penulis utama), Shadia Marhaban (koordinator), Affan Ramli,
Murizal Hamzah dan Olle Törnquist (kontributor, pembimbing
and penyunting). Tim juga berterima kasih atas berbagai pendapat
dan diskusi berharga dengan sejumlah tokoh-tokoh terkemuka
dan para ahli di Aceh, terutama kepada M. Nur Djuli.
2
Jenderal (Purn) Wiranto adalah mantan Menteri Pertahanan pada
era pemerintahan Habibie, yang dituduh terlibat dalam
pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur. Namun, tuduhan
itu tak pernah terbukti dalam pengadilan hak asasi manusia di
Jakarta. Jenderal (Purn) Prabowo Subianto adalah bekas menantu
Soeharto, yang dipecat dari tentara karena keterlibatannya dalam
aksi penculikan, penyiksaan, dan dugaan pembunuhan para
aktivis pro-demokrasi pada 1997.
3
Kendati begitu, sejumlah partai politik dan individu di tingkat
daerah mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil
perhitungan suara, yang diumumkan KPU. Mahkamah Konstitusi
akhirnya memutuskan sejumlah perubahan dalam distribusi
kursi, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Pada tingkat
propinsi, PDIP harus menyerahkan satu kursi pada PPP, yang
merupakan perwakilan suara di Aceh Timur, Langsa dan Aceh
Tamiang (Daerah Pemilihan Aceh 6). Perubahan distribusi kursi
di tingkat kabupaten terjadi di: (1), Aceh Utara: Demokrat harus
menyerahkan satu kursi kepada PPD; (2) Lhokseumawe: satu kursi
PDA diganti oleh PBA; dan (3) Nagan Raya: satu kursi PBR
digantikan oleh Partai Aceh (Serambi Indonesia, 2009d).
4
Interview sekaligus diskusi terpisah dengan Dahlan, yang
dikemukakan di sini dan lebih lanjut di bab ini, dilakukan di Banda
Aceh, 22 November 2009.
5
Berdasarkan laporan media, sang koordinator aksi mengklaim
bahwa setidaknya 29.000 orang berpartisipasi dalam aksi
tersebut, dan sebagian besar terdiri dari perempuan (Serambi Indonesia, 2010b; Tempo Interaktif, 2010). Sebagian besar peserta datang
dari Kabupaten Bireuen, kampung halaman Irwandi. Pada 9
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 557
6
Februari 2010, Serambi Indonesia melaporkan bahwa koodinator para
demonstran, yang juga dikenal sebagai bekas pejuang GAM
perempuan, menepis isu bahwa dia telah dibayar Rp 1,3 milyar
(sekitar US$ 130.000) oleh Irwandi untuk mengorganisir massa
dan demonstrasi. Dia mengatakan bahwa dana demonstrasi
berasal dari pendukung Irwandi di Thailand, Filipina, dan negaranegara lainnya (Serambi Indonesia, 2010b). Media juga melaporkan,
sejumlah peserta mengaku hanya datang karena uang dan makan
gratis, dan karena itu, mereka juga tak tahu apa tujuan demonstrasi
tersebut (Serambi Indonesia, 2010b; Tempo Interaktif, 2010). Beberapa
peserta perempuan dari Kabupaten Aceh Barat dilaporkan telah
merasa ‘ditipu’ oleh koordinator mereka. Pasalnya, mereka
diberitahu bahwa mereka akan menghadiri acara dzikir bersama,
untuk memperingati tahun ketiga Irwandi-Nazar di pemerintahan. ‘Kami tidak tahu kalau kami justru digunakan untuk
menghadiri demonstrasi ini,’ ungkap para perempuan ini kepada
pers—sebelum mereka dilarang untuk bicara pada media (Serambi
Indonesia, 2010a). Serambi Indonesia menggambarkan bahwa
meskipun para perempuan itu dibayar dan disediakan transport
dari Aceh Barat, mereka tampaknya menyesali kehadiran mereka
dalam acara tersebut (2010a).
KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Terminologi ini digunakan secara luas untuk mendefinisikan
perilaku-perilaku busuk berupa kerjasama antara politisi, birokrat,
militer dan pelaku usaha selama Orde Baru. Istilah itu terus dipakai
sebagai ungkapan untuk menggambarkan perilaku serupa pasca
Soerharto, walaupun, pada saat ini, elemen militerisme dan
sentralisme tak lagi kental, dan lebih diwarnai kekuasaan para
politisi yang terpilih dalam pemilu.
558 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daftar Pustaka
Adhar, R. (2009). Di balik pergantian Kapolda NAD: Benarkah
Bukan Mutasi Biasa? Modus Aceh.
Harian Aceh. (2009, 24 Februari). Lawatan Presiden SBY ke Aceh,
‘DOM dan GAM sudah tamat’, diambil dari http://
www1.harian-aceh.com/banda-raya/banda-aceh/2001lawatan-presiden-sby-ke-aceh-dom-dan-gam-sudah-tamat
Harris, J., Stokke, K., & Törnquist, O. (2004). Introduction: The
new local politics of democratisation. In J. Harris, K. Stokke &
O. Törnquist (Eds.), Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation (hal. 1-21). New York: Palgrave Macmillan.
Khaerudin. (2009, 28 Maret). Saling Serang dalam Kampanye Partai
Aceh dan Partai SIRA. Kompas.com, diambil dari http://
regional.kompas.com/read/xml/2009/03/28/18110088/
saling.serang.dalam.kampanye.partai.aceh.dan.partai.sira
Rakyat Aceh Online. (2009). Irwandi Tunggu Pinangan PA.
Serambi Indonesia. (2009a, 21 Maret). Irwandi Yusuf di Takengon:
http://
PA Bukan Partai Separatis, diambil dari
m.serambinews.com/news/pa-bukan-partai-separatis
Serambi Indonesia. (2009b, 9 Juni). Irwandy-Nazar Masuk Tim
Kampanye SBY, diambil dari http://www.serambinews.com/
news/irwandi-nazar-masuk-tim-kampanye-sby
Serambi Indonesia. (2009c, 13 Juni). JK Dekati PA, dari http://
m.serambinews.com/news/jk-dekati-pa
Serambi Indonesia. (2009d). KIP Aceh Segera Plenokan Hasil
Putusan MK.
Serambi Indonesia. (2009e, 2 April). Massa PA Tumpah Ruah,
diambil dari http://www.serambinews.com/news/massa-patumpah-ruah
Serambi Indonesia. (2009f). Pansus DPRA: Kabinet Irwandi Minim
Prestasi.
Serambi Indonesia. (2009g, 30 Maret). SBY saat kampanye di Banda
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 559
Aceh: Jangan ada konflik lagi di Aceh, from http://
www.serambinews.com/news/jangan-ada-konflik-lagi-di-aceh
Serambi Indonesia. (2010a). “Katanya Berzikir, Ternyata Diajak
Demo”.
Serambi Indonesia. (2010b). Puluhan Ribu Pendemo Dukung
Irwandi.
Tempo Interaktif. (2010). Ribuan Warga Aceh Unjuk Rasa Dukung
Gubernur Irwandi Yusuf.Lampiran
Tabel-tabel berikut ini (disusun oleh Dara Meutia Uning, di bawah
bimbingan Olle Törnquist) dapat dibaca dan digunakan
bersama-sama dengan Bab 6 ‘ Pemilihan Kepala Daerah di
Aceh’.
560 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Lampiran
Tabel-tabel berikut ini (disusun oleh Dara Meutia Uning, di bawah
bimbingan Olle Törnquist) dapat dibaca dan digunakan bersamasama dengan Bab 6 ‘ Pemilihan Kepala Daerah di Aceh’.
Tabel 1
Distribusi Kursi di DPR (2009)
Daerah Pemilihan
Partai Politik Nasional
Aceh I
(Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie,
Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan
Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh
Singkil, Subulussalam, Aceh Barat Daya,
Aceh Selatan, Simeulue)
Demokrat
Golkar
PKS
PAN
PPP
Jumlah
Kursi
3
1
1
1
1
Aceh II
(Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah,
Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur,
Langsa, Aceh Tamiang)
Demokrat
Golkar
PKS
PAN
3
1
1
1
Sumber: KIP Aceh, 2009
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 561
Tabel 2
Hasil Pemilu dan Distribusi Kursi
di DPR-A (2009)
Daerah
Pemilihan
Aceh 1
(Sabang, Banda
Aceh, Aceh
Besar)
Partai Politik Nasional
Partai
Suara (%) Kursi
Demokrat
15,58
2
Golkar
9,73
1
PKS
7,78
1
PAN
5,75
1
Partai Politik Lokal
Partai Suara (%) Kursi
PA
31,37
3
PDA
5,37
1
Aceh 2
(Pidie, Pidie
Jaya)
Aceh 3
(Aceh Jaya,
Aceh Barat,
Nagan Raya)
Demokrat
Golkar
4,25
2,5
1
1
PA
74,54
6
Demokrat
Golkar
PPP
PAN
PKS
Demokrat
Golkar
PPP
PKPI
Demokrat
PKS
Golkar
Demokrat
PKS
Golkar
PPP
Golkar
Demokrat
PAN
PKB
Patriot
Demokrat
PAN
PBB
PPP
12,60
6,48
5,16
5,03
4,06
9,65
5,98
4,96
4,91
7,97
2,39
2,38
17,06
3,93
3,80
2,42
23,95
8,36
8,10
7,35
4,82
10,65
5,10
4,40
4,19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
PA
39,97
3
PA
45,38
5
PA
67,98
7
PA
49,38
5
PA
8,33
1
PA
40,39
3
Aceh 4
(Bireuen, Bener
Meriah, Aceh
Tengah)
Aceh 5
(Lhokseumawe,
Aceh Utara)
Aceh 6
(Aceh Timur,
Langsa, Aceh
Tamiang)
Aceh 7
(Gayo Lues,
Aceh Tenggara,
Aceh Singkil,
Subulussalam)
Aceh 8
(Aceh Barat
Daya, Aceh
Selatan,
Simeulue)
Sumber: KIP Aceh, 2009
562 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 3
Distribusi Kursi di DPR-K (2009)
Daerah
Pemilihan
Sabang
Banda Aceh
Aceh Besar
Pidie
Pidie Jaya
Aceh Jaya
Aceh Barat
Nagan Raya
Bireuen
Partai Politik Nasional
Partai
Golkar
Demokrat, PKS, PAN,
PBB
PDK, PBR
Demokrat
PKS
Golkar
PBB
Demokrat, PAN
PKS, Golkar
PBB
Demokrat
PKS, Golkar
Partai Politik Lokal
Kursi
4
2
PBR
PAN
PPP
PDK, Demokrat, PKNU
Demokrat, PPP
Golkar
Demokrat, PKS
PAN, Golkar
1
4
2
1
2
1
4
3
PKPI, PKB, PPP, PDI-P,
Patriot, Buruh
Demokrat, PBB
PAN, Golkar, PDI-P
PBR, Hanura, PKPB,
PKPI, PKS, PKB, PPP,
Patriot
Demokrat
PAN, PPP
PKS
1
Partai
PA
Kursi
6
PA
PDA
SIRA
6
4
1
PA
PDA
10
4
PA
PDA,
SIRA
34
1
PA
16
PA
PDA
PA
PDA,
PRA,
PBA
14
1
7
1
3
2
1
PA
5
4
2
1
PA
PBA
25
1
1
8
5
3
1
5
4
2
4
2
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 563
Bener Meriah
Aceh Tengah
Lhokseumawe
Aceh Utara
Aceh Timur
Langsa
Aceh Tamiang
Gayo Lues
Aceh Tenggara
Golkar
Demokrat
Hanura, PKPI, PAN,
PDI-P, PBR
PKPB, Gerindra
Demokrat
Golkar
Hanura, PPD, PKPI,
PAN, PPP, Patriot,
PKNU
PKPB, Gerindra, PKS,
PBB, PDI-P, PSI
Demokrat
PKS, PAN
Golkar, PPP
Demokrat
PKS, PAN, Golkar, PPP,
PBB, PDI-P, PSI, PPD
Demokrat
PKPI, Golkar
Demokrat
Golkar
Hanura, PKS, PAN
Gerindra, PPP, PDI-P,
PBR, PKNU
Demokrat
PAN, PPP, PDI-P
PKS, Golkar
PKPI, PNBKI, PBR,
PBA
Golkar
PAN, Kedaulatan,
Demokrat
Hanura, PPRN, PKPI,
PKS, PPD, PKB, PDK,
PPP, PNBKI, PIS
Golkar
PKS, PKPI, PPD, PPPI,
PNI Marhaenisme, PDP
Hanura, Gerindra, PAN,
PDK, PNBKI, Patriot,
PKNU, PSI
6
3
2
1
4
3
2
PA
3
PDA
1
PA
3
PA
PBA
14
1
PA
SIRA
32
1
PA
PDA,
SIRA,
PBA
PA
25
1
SIRA
1
PA
8
PBA
1
PA
1
PA
1
1
4
2
1
4
1
5
1
4
3
2
1
5
3
2
1
3
2
6
1
4
2
1
564 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Aceh Singkil
Subulussalam
Aceh Barat
Daya
Aceh Selatan
Simeulue
,
Golkar
PKPI
PKB, PPI, PBR,
Demokrat
Hanura, PPRN, Gerindra,
PAN, PPD, PMB, PBB,
PDI-P
Golkar, PKPI
Hanura, PAN, PBB,
Kedaulatan
PKB, PPP, PDI-P, PBR,
PKPB, Demokrat
Demokrat, PAN
Golkar, PPP
PKPB, PKPI, PDP, PMB,
PBB, PDK
Demokrat, PKPI
Golkar, PKPB
PAN
PPRN, PPP
Demokrat, Golkar, PDIP, PBR
PKPB, PPRN, PKS,
PAN, PPI, PMB, PDK,
PPP, PBB, PIS
Sumber: KIP Aceh, 2009
6
3
2
-
-
-
-
3
2
1
PA
9
4
3
2
1
2
PA
10
SIRA,
PRA
PA
1
1
3
2
1
1
2
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 565
Tabel 4
Perbandingan Hasil Pemilu
(DPR-A, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota)
Daerah
Pemilihan
DPRA (2009)
PA
Gubernur-Wakil
Gubernur (2006)
IrwandiSuara
Nazar
(%)
Menang
40,80
Kalah
15,47
Menang
29,67
Kalah
16,37
N/A)*
N/A)*
Bupati/Walikota (2006,
2007, 2008)
Independen
Suara (%)
KPA/SIRA
Menang
35,58
Kalah
6,5
Kalah
19,7
Menang
56
Menang
23,90
putaran
kedua: 52,70
Kalah
5,5
Menang
25,1
putaran
kedua: 76,2
Kalah
12,6
Menang
62,3
Kalah
21,8
Kalah
10,8
Menang
38,9
Menang
67,4
Menang
36,4
N/A)**
N/A)**
Kalah
17,9
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
N/A)**
Sabang
Banda Aceh
Aceh Besar
Pidie
Pidie Jaya
Menang
Menang
Menang
Menang
Menang
Suara
(%)
33,98
21,47
35,57
75,85
70,81
Aceh Jaya
Aceh Barat
Menang
Menang
61,40
31,77
Menang
Menang
70,79
41,14
Nagan Raya
Bireuen
Bener Meriah
Aceh Tengah
Lhokseumawe
Aceh Utara
Aceh Timur
Langsa
Aceh Tamiang
Gayo Lues
Aceh Tenggara
Aceh Singkil
Subulussalam
Aceh Barat
Daya
Aceh Selatan
Menang
Menang
Kalah
Kalah
Menang
Menang
Menang
Menang
Menang
Kalah
Kalah
Kalah
Kalah
Menang
30,18
71,38
12,63
11,68
58,62
72,37
69,84
31,35
28,19
14,45
6,92
5,44
8,63
45,91
Menang
Menang
Kalah
Kalah
Menang
Menang
Menang
Menang
Kalah
Menang
Menang
Kalah
N/A)*
Menang
31,82
62,05
17,47
13,88
40,25
60,6
48,76
27,33
19,39
39,17
41,09
11,10
N/A)*
49,76
Menang
39,08
Menang
62,35
Menang
Simeulue
Menang
35,03
Menang
34,40
N/A)**
Catatan:
)*Pada saat pilkada, kabupaten ini belum terbentuk.
** Tak ada kandidat independen KPA/SIRA.
19,1
putaran
kedua:
54,29
N/A)**
566 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 5
Hasil Pemilihan Presiden di Tiap Kabupaten di Aceh (2009)
Daerah
Pemilihan
Daftar
Pemilih
Suara
yang
telah
dihitung
(%)
MegawatiPrabowo
SBY-Boediono
Jk-Wiranto
Suara (%)
Suara (%)
Suara (%)
Sabang
22.455
N/A
976
(6,6%)
13.607
(92%)
976
(6,6%)
Banda Aceh
143.148
91.105
(63,64%)
1.176
(1,29%)
82.608
(90,67%)
7.321
(8,04%)
Aceh Besar
230.980
176.219
(76,29%)
1.704
(0,97%)
166.778
(94,64%)
7.737
(4,39%)
Pidie
266.021
200.043
(75,20%)
1.691
(0,85%)
190.264
(95,11%)
8.088
(4,04%)
Pidie Jaya
94.401
68.086
(72,12%)
518
(0,76%)
64.845
(95,24%)
2.723
(4,00%)
Aceh Jaya
51.756
36.391
(70,13%)
355
(0,98%)
34.767
(95,54%)
1.269
(3,49%)
Aceh Barat
115.167
33.938
(29,47%)
468
(1,38%)
32.394
(95,45%)
1.076
(3,17%)
Nagan Raya
95.278
77.321
(81,15%)
1.633
(2,11%)
70.792
(91,56%)
4.896
(6,33%)
Bireuen
265.758
143.266
(53,89%)
865
(53,89%)
138.727
(96,86%)
3.634
(2,54%)
Bener Meriah
78.972
66.654
(84,40%)
4.657
(6,99%)
58.946
(88,44%)
3.051
(4,58%)
Aceh Tengah
115.431
72.012
(62,39%)
3.714
(5,16%)
63.814
(88,62%)
4.484
(6,23%)
Lhokseumawe
118.880
9.195
(7,73%)
62
(0,67%)
8.752
(95,18%)
381
(4,14%)
Aceh Utara
351.992
13.061
(3,71%)
155
(1,19%)
12.431
(95,18%)
475
(3,64%)
Aceh Timur
234.936
N/A
N/A
157.152
(93,36%)
N/A
Langsa
97.618
70.795
(72,52%)
2.133
(3,01%)
64.954
(91,75%)
3.708
(5,24%)
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 567
Daerah
Pemilihan
Daftar
Pemilih
Suara
yang
telah
dihitung
(%)
MegawatiPrabowo
SBY-Boediono
Jk-Wiranto
Suara (%)
Suara (%)
Suara (%)
Aceh
Tamiang
170.731
122.395
(71,69%)
9.040
(7,39%)
108.102
(88,32%)
5.253
(4,29%)
Gayo Lues
51.427
43.347
(84,29%)
2.030
(4,68%)
39.022
(90,02%)
2.295
(5,29%)
Aceh
Tenggara
122.428
6.503
(5,31%)
56
(0,86%)
6.328
(97,31%)
119
(1,83%)
Aceh Singkil
62.299
26.415
(42,40%)
1.819
(6,89%)
22.851
(86,51%)
1.745
(6,61%)
Subulussalam
37.638
27.544
(73,18%)
1.065
(3,87%)
24.840
(90,18%)
1.639
(5,95%)
Aceh Barat
Daya
89.779
42.424
(47,25%)
401
(0,95%)
40.467
(95,39%)
1.556
(3,67%)
Aceh Selatan
140.195
81.902
(58,42%)
752
(0,92%)
78.744
(96,14%)
2.406
(2,94%)
Simeulue
50.945
41.179
(80,83%)
753
(1,83%)
37.600
(91,31%)
2.826
(6,86%)
Catatan:
1.
Angka-angka dalam tabel ini diperoleh dari KIP Aceh. Namun, karena
keterbatasan waktu dan data, beberapa kabupaten tidak memiliki data
lengkap. Data yang tak lengkap itu ditandai dengan “N/A” (singkatan
dari “not available”/tak tersedia).
2.
Jumlah total pemilih yang terdaftar untuk pemilihan presiden di Aceha
adalah 3.008.235. Namun, pemilih yang menggunakan hak pilihnya
berjumlah 2.309.256. Hasil pemilihan presiden yang memuat suara di
setiap distrik ini hanya mencerminkan 1.449.755 suara, yang telah
dihitung hingga 8 Juli 2009 pukul 10.00 WIB. Tapi, hanya data di Sabang
and Aceh Timur, yang kami ambil dari laporan media, yang mengutip
KIP Aceh. Media yang kami kutip itu adalah serambinews.com (8 Juli
2009) dan analisadaily.com (9 Juli 2009).
568 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Tabel 6
Hasil Pemilu 2009 di tiap Kabupaten di Aceh
Daerah
Pemilihan
Sabang
Partisipasi
Pemilih
16.413
Partai
Nasional
Golkar
Demokrat
PKPI
PKS
PBB
PPP
1.939
1.933
1.508
779
583
348
Persentase
(%)
13,39
13,35
10,42
5,38
4,03
2,4
Partai
Lokal
PA
SIRA
PDA
PRA
PAAS
PBA
4.920
240
207
87
68
57
Persentase
(%)
33,98
1,66
1,43
0,60
0,47
0,39
Banda Aceh
78.591
Demokrat
PKS
Golkar
PAN
PPP
17.008
9.346
8.850
3.345
2.895
23,44
12,88
12,19
4,61
3,99
PA
PDA
SIRA
PRA
PBA
PAAS
15.578
2.792
1.643
1.041
295
203
21,47
3,85
2,26
1,43
0,40
0,28
Aceh Besar
176.103
Demokrat
Golkar
PAN
PKS
PPP
PBB
19.849
13.446
10.628
9.256
7.815
5.739
12,28
8,30
6,56
5,71
4,82
3,54
PA
PDA
PRA
SIRA
PBA
PAAS
57.606
10.247
4.622
2.617
915
618
35,57
6,33
2,85
1,62
0,56
0,38
Pidie
205.871
Demokrat
Golkar
PKS
PPP
PAN
9.036
5.023
4.610
3.162
2.865
4,51
2,50
2,29
1,57
1,43
PA
PDA
SIRA
PRA
PBA
PAAS
152.048
5.187
3.551
2.899
825
713
75,85
2,59
1,77
1,45
0,41
0,35
Pidie Jaya
75.090
PPP
Demokrat
Golkar
PAN
PKS
3.164
2.470
1.896
1.697
1.023
4,50
3,51
2,69
2,41
1,46
PA
SIRA
PDA
PRA
PBA
PAAS
49.759
2.256
1.242
1.043
248
215
70,81
3,21
1,77
1,48
0,35
0,30
Aceh Jaya
40.948
Demokrat
PPP
Golkar
PAN
PKS
3.411
1.874
1.554
701
671
9,31
5,11
4,24
1,91
1,83
PA
SIRA
PRA
PDA
PBA
PAAS
22.483
881
859
709
147
53
61,40
2,40
2,35
1,94
0,40
0,14
Aceh Barat
88.471
Demokrat
Golkar
PKS
PAN
PPP
9.036
5.023
4.730
4.036
3.164
11,34
6,30
5,94
5,07
3,97
PA
PRA
PDA
SIRA
PBA
PAAS
25.300
2.578
1.892
1.437
1.182
964
31,77
3,24
2,37
1,80
1,48
1,21
Suara
Suara
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 569
Daerah
Pemilihan
Nagan Raya
Partisipasi
Pemilih
78.684
Partai
Nasional
Demokrat
Golkar
PAN
PPP
PKS
9.005
5.382
4.672
3.836
2.195
Persentase
(%)
12,72
7,60
6,59
5,42
3,09
Partai
Lokal
PA
SIRA
PRA
PDA
PAAS
21.374
1.520
1.285
946
868
Persentase
(%)
30,18
2,15
1,81
1,33
1,22
Bireuen
216.842
Demokrat
PPP
PKS
Golkar
PAN
PKPI
12.527
6.871
5.483
4.852
3.536
950
6,14
3,37
2,69
2,38
1,73
0,46
PA
SIRA
PDA
PRA
PBA
PAAS
145.552
5.077
2.330
2.074
2.018
544
71,38
2,49
1,14
1,01
0,98
0,27
Bener Meriah
73.012
PKPI
Golkar
Demokrat
PAN
PBR
PKS
PPP
12.093
8.792
7.578
7.157
5.761
3.975
3.782
16,72
12,15
10,47
9,89
7,96
5,49
5,22
PA
SIRA
PDA
PAAS
PRA
PBA
9.137
1.406
969
528
471
278
12,63
1,94
1,34
0,73
0,65
0,38
Aceh Tengah
96.168
Demokrat
Golkar
PBR
PPP
PKPI
14.967
8.075
7.632
7.354
4.810
17,2
9,28
8,77
8,45
5,53
PA
SIRA
PBA
PAAS
PRA
PDA
10.166
973
801
725
489
435
11,68
1,12
0,92
0,83
0,56
0,49
Lhokseumawe
79.895
Demokrat
PKS
Golkar
PAN
PPP
9.871
4.123
2.626
2.080
1.267
PA
PDA
SIRA
PRA
PAAS
PBA
43.229
1.894
1.668
1.138
514
499
58,62
2,57
2,26
1,54
0,69
0,68
Aceh Utara
277.077
Demokrat
Golkar
PPP
PKS
PAN
16.646
5.297
4.590
3.813
2.763
6,58
2,09
1,81
1,50%
1,09
PA
PRA
SIRA
PDA
PBA
PAAS
182.945
3.939
3.929
3.479
2.223
1.601
72,37
1,56
1,55
1,38
0,88
0,63
Aceh Timur
188.756
Demokrat
Golkar
PPP
Gerindra
PKS
15.179
3.773
3.621
2.064
1.844
8,89
2,20
2,12
1,20
1,08
PA
PDA
PRA
PBA
SIRA
PAAS
119.280
3.046
2.629
1.647
1.547
816
69,84
1,78
1,54
0,96
0,90
0,48
Suara
13,38
5,59
3,56
2,82
1,72
Suara
570 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
Daerah
Pemilihan
Langsa
Partisipasi
Pemilih
70.996
Partai
Nasional
Demokrat
Golkar
PKS
PAN
Gerindra
PPP
16.053
5.039
3.885
2.589
1.871
1.488
Persentase
(%)
24,99
7,85
6,05
4,03
2,91
2,32
Partai
Lokal
PA
PRA
SIRA
PDA
PAAS
PBA
20.130
1.048
990
780
601
329
Persentase
(%)
31,35
1,63
1,54
1,21
0,94
0,51
Aceh Tamiang
126.461
Demokrat
PKS
PDI-P
Golkar
PAN
PPP
27.671
7.826
5.029
4.315
4.162
3.258
25,08
6,60
4,56
3,91
3,77
2,95
PA
PRA
PBA
SIRA
PAAS
PDA
31.098
2.736
1.877
1.594
543
362
28,19
2,48
1,70
1,44
0,49
0,33
Gayo Lues
45.950
PKB
Golkar
PPP
Demokrat
PKS
PAN
Patriot
9.056
4.191
3.144
2.504
1.984
1.274
682
22,27
10,30
7,73
6,16
4,88
3,13
1,68
PA
PDA
SIRA
PRA
PAAS
PBA
5.876
796
452
356
338
30
14,45
1,96
1,11
0,88
0,83
0,07
Aceh
Tenggara
112.708
Golkar
Patriot
Demokrat
PAN
PKB
32.924
9.319
8.438
7.330
4.625
32,69
9,25
8,38
7,28
4,59
PA
SIRA
PRA
PDA
PAAS
PBA
6.974
1.688
1.109
255
66
43
6,92
1,68
1,10
0.25
0,06
0,04
Aceh Singkil
47.740
Golkar
PBR
Demokrat
PAN
PDS
Patriot
10.160
3.169
3.168
2.562
2.221
50
25,22
7,87
7,86
6,36
5,51
0,12
PA
PRA
SIRA
PBA
PAAS
PDA
2.191
667
189
99
26
19
5,44
1,65
0,47
0,24
0,06
0,05
Subulussalam
31.052
PAN
Golkar
Demokrat
PBB
PKS
Patriot
5.769
2.785
3.364
1.539
1.361
31
21,12
10,19
12,31
5,63
4,98
0,11
PA
PRA
SIRA
PBA
PDA
PAAS
2.358
235
169
97
26
18
8,63
0,86
0,62
0,35
0,09
0,06
Aceh Barat
Daya
64.424
Demokrat
PAN
PPP
PKB
PKS
PBB
5.838
3.119
2.731
1.851
1.844
1.142
9,56
5,10
4,47
3,03
3,02
1,87
PA
PRA
SIRA
PDA
PAAS
PBA
PBA
28.048
2.318
722
500
351
247
247
45,91
3,79
1,18
0,82
0,57
0,40
0,40
Suara
Suara
HILANG ARAH DALAM TRANSISI, KALAH DALAM PEMILU 571
Daerah
Pemilihan
Partisipasi
Pemilih
Partai
Nasional
Suara
Persentase
(%)
Partai
Lokal
Suara
Persentase
(%)
Aceh Selatan
97.169
Demokrat
PAN
PPP
PBR
Golkar
PBB
11.904
5.306
4.633
3.320
3.044
1.575
12,48
5,56
4,85
3,48
3,19
1,65
PA
SIRA
PRA
PDA
PBA
PAAS
37.274
3.159
2.532
1.371
1.008
649
39,08
3,31
2,65
1,44
1,06
0,68
Simeulue
41.512
PBB
Demokrat
Golkar
PKS
PAN
5.922
3.139
2.191
1.744
1.571
14,98
7,94
5,54
4,41
3,97
PA
SIRA
PRA
PBA
PDA
PAAS
13.847
449
419
337
222
95
35,03
1,13
1,06
0,85
0,56
0,24
Sumber: KIP Aceh
Catatan:
1.
Jumlah pemilih yang terdaftar untuk pemilu adalah 3.009.965 orang.
Pemilih yang menggunakan hak suara berjumlah 2.266.713 orang.
572 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
573
P OS
T S CRIPT : A J ANG B ALAS D END
AM
OST
ENDAM
P OLITIK ATAU T ER
CIPT
ANY
A A LTERNA
TIF
ERCIPT
CIPTANY
ANYA
TERNATIF
B AR
U YANG D EMOKRA
TIS ?
ARU
EMOKRATIS
(oleh Post-Script Analysis Team)
i
Seperti yang telah diuraikan panjang lebar dalam buku
ini, kerangka pelaksanaan demokrasi yang inklusif di
Aceh, pertama kali dirumuskan dalam kesepakatan
damai di Helsinki, dan kemudian diusung oleh koalisi
yang memenangkan Pilkada pada 2006. Bingkai yang demokratis
itu sungguh fundamental bagi perdamaian dan proses rekonstruksi
di Aceh. Namun, seperti yang diketahui pula, aspirasi untuk
mengembangkan dan memanfaatkan demokrasi lebih lanjut,
sebagai landasan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan
sosial di Aceh, ternyata tak mungkin untuk dilanjutkan. Banyak
faktor menjadi penyebab kegagalan itu. Di antaranya adalah sikap
Jakarta yang menentang upaya tersebut, serta tumpulnya
dukungan internasional dalam proses rekonstruksi dan dalam
mendorong good governance. Tapi, dalam kesempatan ini, kami hanya
574 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
akan menyinggung empat alasan utama penyebab kegagalan
tersebut. Pasalnya, keempat hal tersebut sepatutnya ditangani
langsung para aktor di Aceh.
Alasan pertama dan yang paling utama adalah karakter topdown kelompok-kelompok politik di Aceh. Demi memperoleh
kemajuan dalam berpolitik, membangun kendaraan politik yang
baru, memobilisasi dukungan, serta mengembangkan lobi dan
jaringan, sebagian kelompok politik di Aceh—di satu sisi, acap
menggunakan struktur komando yang lama (terutama KPA), serta
memanfaatkan hubungan dengan para pendukung tradisional
mereka yang setia. Di sisi lain, kelompok politik lainnya di Aceh
menggalang dukungan dari kelas menengah dan kelompokkelompok aktivis mahasiswa, serta kelompok masyarakat sipil
lainnya. Di dalam proses tersebut, kelompok-kelompok politik di
Aceh itu tak segan menggunakan posisi politik dan jalur koneksi
yang mereka punya, demi menyokong kepentingan pribadi dan
kepentingan para pendukung mereka.
Alasan kedua, dan juga tak kalah pentingnya adalah tiadanya
alternatif menjanjikan, untuk mengganti pelaksanaan politik yang
hanya mengandalkan komando, serta bergerak berdasarkan
perintah dari atas (top-down), dan tidak sesuai dengan kerangka
pelaksanaan demokrasi itu. Tak ada organisasi berbasis gerakan
kerakyatan atau organisasi berbasis kepentingan, dan berlandaskan
pada gagasan tentang perubahan sosial dan ekonomi, yang mampu
mengawasi akuntabilitas para politisi, serta mendirikan suatu basis politik alternatif, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan
mengembangkan koalisi dalam kebijakan pembangunan.
Alasan ketiga, banyak aktor berpengaruh dalam politik Aceh
akhirnya tunduk terhadap gagasan pembagian kekuasaan di
kalangan elit. Upaya bagi-bagi kekuasaan merupakan salah satu
rekomendasi pihak Indonesia selama perundingan damai, yang
ditentang oleh para juru runding dari pihak Aceh. Kembalinya
POST SCRIPT 575
pola-pola berpolitik ala Indonesia itu ditentukan oleh hasil Pemilu
2009. Akibatnya, para aktor-aktor yang berperan vital bagi
perubahan pun disisihkan. Kenyataan tersebut bertolak belakang
dengan konsep demokrasi yang inklusif, seperti yang tergambar
dalam kesepakatan di Helsinki. Pihak yang menang dalam pemilu
ketika itu adalah mereka yang berhasil berkat struktur komando
yang lama, adanya hubungan dengan kalangan pendukung
tradisional yang setia, serta memiliki berbagai posisi dan koneksi
politik untuk mendulang sumber daya dan dukungan. Sedangkan
para aktor dari kalangan pro-demokrasi akhirnya kalah telak dan
tersingkir.
Hal keempat tercermin dalam kekhawatiran yang muncul
akibat hasil Pemilu 2009, serta pelaksanaan Undang-Undang
tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hasil pemilu dan ketentuan
UUPA berpeluang besar menciptakan monopoli oleh para pimpinan
dari satu-satunya partai politik lokal, yakni Partai Aceh, dan
sejumlah partai-partai politik besar, yang berbasis di Jakarta.
Untunglah, sejumlah kalangan pro-demokrasi di Aceh, yang bekerja
sama dengan partai-partai politik lokal kecil lain, seperti Partai SIRA
dan PRA, mampu meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk
menganulir ketentuan dalam UUPA tentang kandidat independen.
Pada Desember 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
pencalonan kandidat independen diperbolehkan dalam pemilihan
kepala daerah di Aceh.
Ironisnya, tampaknya bukan kelompok pro-demokrasi yang
akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang mengajukan
kandidat independen dalam pilkada. Alasannya, antara lain, Partai
Aceh memutuskan untuk mengajukan mantan menteri luar negeri
GAM dari kelompok konservatif, Zaini Abdullah, sebagai kandidat
gubernur. Pasangannya sebagai calon wakil gubernur adalah
pimpinan PA, Muzakir Manaf, yang juga Ketua KPA dan kini
adalah pengusaha yang sukses di Aceh. Di sisi lain, pimpinan partai
576 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
ini dan para pendukungnya juga berhasrat mengajukan mantan
perdana menteri GAM—juga dari kelompok konservatif, Malik
Mahmud, sebagai Wali Nanggroe, yakni pemimpin tertinggi (secara
adat) di Aceh, dan menganugerahkannya kekuasaan layaknya sultan Aceh.
Karena itu, Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur
Muhammad Nazar, yang ingin mencalonkan diri kembali dalam
pilkada mendatang, memutuskan untuk menempuh jalur
independen. Namun, kali ini, mereka berpisah jalan. Tentu saja,
masing-masing telah membina aliansi yang cukup berpengaruh
sejak 2006, untuk mengatasi meluasnya ketidakpuasan rakyat
terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan mereka yang tak begitu
cemerlang. Di sisi lain, Irwandi yang telah mencampakkan posisi
independen dan kerjasamanya dengan kelompok aktivis prodemokrasi pada Pemilu 2009, demi kepentingan Partai Aceh, kini
merasa ditolak oleh para otokrat dari kelompok tua GAM, garagara tak dicalonkan untuk periode kedua. Alhasil, Irwandi ingin
membuktikan bahwa dirinya adalah ‘pemimpin rakyat sejati’ pada
para pimpinan tua yang telah mengabaikannya itu, serta pada para
aktor progesif yang telah dia sisihkan di masa lalu.
Situasi tersebut sedikit banyak mencerminkan konflik di dalam
GAM pada 2005. Konflik itu kemudian membuka jalan bagi aliansi
yang sukses antara jaringan KPA dengan Irwandi sebagai aktor
utama, dan para aktivis SIRA dengan Nazar sebagai tokoh utama
mereka, pada Pilkada 2006, demi menentang para pimpinan GAM
konservatif. Sayangnya, konflik yang dihadapi ketika itu tak
sepenuhnya sama dengan situasi sekarang. Konflik antar para
pimpinan senior saat ini, tampaknya takkan membuka ruang bagi
para aktivis yang progresif, serta bagi pengembangan demokratisasi.
Irwandi, misalnya, kemungkinan besar akan memanfaatkan sumber
daya yang dimilikinya untuk meraih komando atas struktur KPA,
dan mengkonsolidasi pengaruhnya di dalam Partai Aceh. Selain itu,
POST SCRIPT 577
bertolak belakang dengan Pilkada 2006, dana kampanye yang
dibutuhkan kali ini barangkali jauh lebih besar. Kondisi ini tentunya
membuka peluang bagi sumbangan maupun donasi dari kalangan
bisnis. Logika pemikiran semacam ini tentu juga berlaku bagi Nazar,
maupun kandidat-kandidat utama lainnya.
Dengan begitu, pilihan yang dimiliki kalangan pro-demokrasi,
yang tetap saja kekurangan dana dan minim dukungan dari
organisasi kerakyatan dan organisasi berbasis kepentingan itu,
teramat sempit. Kemungkinan besar, rakyat biasa dan organisasiorganisasi massa takkan mampu mempengaruhi berlangsungnya
balas dendam politik di kalangan elit.
Satu dari sekian peluang yang bisa saja muncul adalah apabila
Gubernur Irwandi dan sejumlah kandidat pilkada bupati/walikota
yakin bahwa mereka takkan menang tanpa dukungan, dan bantuan
kelompok-kelompok pro-demokrasi dalam mengembangkan program yang progresif bagi masa depan Aceh. Dengan dukungan
dan bantuan itu, para kandidat itu dapat memperoleh reputasi
internasional, dan mengembangkan gerakan politik rakyat seluasluasnya dari berbagai kalangan, melalui suatu agenda yang
inovatif. Peluang ini barulah suatu kemungkinan. Seperti yang
diketahui dari pengalaman daerah lain di Indonesia (misalnya, di
Solo, Jawa Tengah), maupun pengalaman para konstituen di
beberapa tempat di India, pimpinan politik dari kelompok-kelompok
yang telah mapan tak lagi bisa mengandalkan clientelism, bossism
dan pendanaan besar belaka. Banyak di antara mereka kemudian
mencoba untuk menjalankan kebijakan yang populis dan politik
identitas. Namun, hanya sedikit pihak, yang ingin membangun
reputasi sebagai sosok yang modern dan demokratis, mencoba
untuk menggandeng para pemimpin yang progresif dan kalangan
aktivis masyarakat sipil, demi memperoleh tambahan suara. Sikap
ini bisa saja bermuara pada upaya kooptasi terhadap kelompokkelompok aktivis. Tapi, pengalaman di tempat lain juga
578 ACEH: PERAN DEMOKRASI BAGI PERDAMAIAN DAN REKONSTRUKSI
menunjukkan contoh tentang kelompok progresif yang mempersiapkan diri dengan baik, dan berhasil mengembangkan politik
yang transformatif, serta mencapai kemajuan secara bertahap.
Mencermati perimbangan kekuatan politik terkini di Aceh,
kondisi semacam itu bisa saja terwujud, atau justru sebaliknya.
Meski begitu, patut dicamkan bahwa agenda dan gerakan seperti
itu bisa dimulai dan proses demokratisasi dapat bergerak lagi.
Caranya, antara lain, melalui pemberian perlakuan khusus dan
pengikutsertaan secara demokratis organisasi-organisasi berbasis
kepentingan yang betul-betul mencerminkan aspirasi dari bawah,
dalam tata kelola pemerintahan yang menyangkut kepentingan
publik. Tujuan jangka panjangnya adalah memfasilitasi koalisi pada
tingkat daerah dan pusat, agar tercipta pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan rakyat. Upaya
semacam ini tak pelak membutuhkan waktu, namun juga sekaligus
merupakan cara untuk terlibat dalam politik, tanpa harus terperosok godaan mengambil jalan pintas, yang mengesampingkan
upaya mendorong konsolidasi dan kemajuan secara bertahap.
Langkah itu telah dilaksanakan di berbagai daerah dan konteks
yang berbeda, dengan situasi yang sama sulitnya; yakni dari
Skandinavia di masa lalu, hingga ke beberapa wilayah di Brazil
dan India dewasa ini—serta juga dalam upaya-upaya inovatif yang
terus dikembangkan oleh para aktivis di Aceh.