...

Peran BPKP Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Peran BPKP Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan
PERAN BPKP
DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
DR. BINSAR H. SIMANJUNTAK, AK., MBA
DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK
Click to edit Master title style
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2
Click to edit Master title style
9 AGENDA PRIORITAS - NAWACITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola
demokratis dan terpercaya
Pemerintahan
segenap
yg bersih, efektif,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya.
5. Meningkatkan
Indonesia
kualitas
hidup
manusia
dan
masyarakat
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
3
Click to edit Master title style
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
1)
2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat;
Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan
produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan
dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Mental / Karakter
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2)
Pinggiran, (3) Luar
Jawa, (4) Kawasan
Timur
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan
Industri
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik &
Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
4
Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019
Click to edit Master title style
VISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019
Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan
iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa
MISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019
1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu Pendidikan Tinggi
untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk
menghasilkan nilai tambah produk inovasi
5
Click to edit Master title style
TATA KELOLA DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL
PEMERINTAH
PERGURUAN
TINGGI NEGERI
KEMENTERIAN
RISET TEKNOLOGI
DAN
PENDIDIKAN TINGGI
KOPERTIS
WILAYAH
PERGURUAN
TINGGI
SWASTA
6
Click to edit Master title style
ARAHAN MENTERI RISTEK DIKTI
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan
IPTEK.
 Presiden telah menetapkan kebijakan nasional
pembangunan yang dirumuskan dalam sembilan agenda
prioritas, yang disebut sebagai NAWA CITA, dimana salah
satu dari agenda prioritas ke-6 adalah “Meningkatkan
Kapasitas Inovasi dan Teknologi”
 Ada 3 sasaran dalam peningkatan Kapasitas Inovasi dan
Teknologi di atas, yakni: Meningkatnya dukungan bagi
kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana,
kelembagaan, dan jaringan, serta terbangunnya 100
(seratus) Taman Sains dan Teknologi (STP)
7
Click to edit Master title style
KINERJA KEMENRISTEKDIKTI
8
Click to edit Master title style
PERAN INTERNAL AUDIT
“Internal auditing is an independent,
independent objective assurance and
consulting activity
activity designed to
consulting
to add
add value
value and improve an
organization's operations. It helps an organization accomplish
its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to
evaluate and improve the effectiveness of risk
risk management,
management
governance processes.” The Institute of Internal
control,
control and governance
Auditors (IIA), Oktober 2012
audit internal bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance
9
Click to edit Master titleDEFINISI
style
SPIP
(PP 60 TAHUN 2008)
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
10
Click to edit Master title style
UNSUR SPIP
(PP 60/ 2008)
11
Click to edit Master title style
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
12
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Click to edit Master title style
Dipertegas dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
13
Click to edit Master title style
EVOLUSI PERAN AUDITOR INTERNAL
Watchdog
Jangka Pendek
Consultant
Catalyst
Jangka Menengah
Jangka Panjang
14
PARADIGMA AUDIT INTERN
Click toPERBANDINGAN
edit Master title style
URAIAN
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
PERAN
Watchdog
Konsultan & Katalis
Fokus pada
Pengeluaran dan
pertanggungjawaban biaya
Proses perbaikan, inovasi dan
efisiensi
Pendekatan
Detektif
(mendeteksi masalah)
Preventif
(mencegah masalah)
Sikap
Bertindak seperti Polisi
Sebagai mitra /pelanggan
Ketaatan/
Kepatuhan
Terhadap semua
kebijakan
Hanya kebijakan yang
relevan
Fokus
Kelemahan /penyimpangan
Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan
Manajemen
Terbatas
Reguler
Jenis Audit
Financial/compliance
audit
Financial, compliance,
operational audit.
Jenjang Karir
Sempit (hanya auditor)
Berkembang luas (dapat
berkir di bagian/ fungsi lain)
15
Click to edit Master title style
1
2
3
Assurance
Activities
Anti
Corruption
Activities
Consulting
Activities
16
Click to edit Master title style
17
TINGKATAN
Click to edit
Master title styleOUTCOME
IA-CM
APIP menjadi agen perubahan LEVEL 5
Optimizing
APIP mampu memberikan assurance secara
keseluruhan atas tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas
ekonomis suatu kegiatan dan mampu membe
kan konsultasi pada tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
APIP mampu memberikan
keyakinan yang memadai proses
sesuai dengan peraturan,mampu
mendeteksi terjadinya korupsi
APIP belum dapat
memberikan jaminan
atas proses tata kelola
sesuai peraturan dan
mencegah korupsi
LEVEL 4
Managed
LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2
Infrastructure
PASAL
11 pp 60
TAHUN
2008
LEVEL 1
Initial
18
Pusat Pembinaan Auditor
18
Click to edit Master title style
KONDISI APIP
APIP secara nasional
19
Click toARAHAN
edit MasterPRESIDEN
title style
PADA RAKORNAS
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
"Sebelum ke sini, saya diberi laporan dari Kepala
BPKP. Dari internal audit yang dilakukan oleh BPKP
didapatkan hasil bahwa di Level I ada 85 persen, Level
II 14 persen, dan Level III baru 1 persen," ujar Jokowi
dalam pidato sambutannya di Aula Gandhi BPKP
Pusat, Jakarta Timur, Rabu (13/5).
"Oleh sebab itu, saya berikan target kepada Kepala
BPKP agar dalam lima tahun ke depan mengenai hasil
ini bisa diubah, dibalik. Mestinya Level III 85 persen,
Level I yang 1 persen”
20
Click to edit Master title style
FOKUS PENGAWASAN BPKP TAHUN 2016
PP No 60/2008 tentang SPIP
Perpres No 192/2014 tentang BPKP
Inpres No 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional
1
Pengawalan
Akuntabilitas
Pembangunan
Nasional
2
Peningkatan
Ruang
Fiskal
3
Pengamanan
Aset Negara
4
Peningkatan
Tata Kelola
(Governance
System)
21
Click to edit Master title style
PENGAWALAN PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH
MONITORING PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
KSP - POSISI B06, B09 DAN B12
• BEASISWA BIDIK MISI DAN AFIRMASI PENDIDIKAN
• BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
(BOPTN) PENELITIAN
• SCIENCE TECHNOPARK
• RISET PROTOTYPE INDUSTRI
PENGAWASAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI
•EVALUASI PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
NEGERI (BOPTN)
•EVALUASI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI
PENGAWALAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
•REVIU PENGADAAN PRA DIPA
22
Click to edit Master title style
PENINGKATAN RUANG FISKAL
REVIU TAMBAHAN ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI
•REVIU TAMBAHAN ANGGARAN K/L /OPTIMALISASI
ANGGARAN
VERIFIKASI TUNGGAKAN ANGGARAN
•VERIFIKASI TUNGGAKAN/TAGIHAN BEASISWA
PPA/BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN PTN (PERWAKILAN BPKP)
•PENGELOLAAN BLU
•REVIU LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
•REVIU/VERIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN KONTRAK
23
Click to edit Master title style
PENGAMANAN ASET NEGARA
PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT BPK RI ATAS
PERMASALAHAN ASET DI KEMRISTEKDIKTI
• PENDAMPINGAN ATAS PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMANFAATAN ASET UNIVERSITAS INDONESIA
PENDAMPINGAN PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN
KEMRISTEKDIKTI
• PENYERAHAN ASET/BMN DARI KEMDIKBUD KE
KEMRISTEKDIKTI
•PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET
24
Click to edit Master title style
Peningkatan Tata Kelola (Governance System)
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN SPIP
•PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI KEMENRISTEKDIKTI
•PENDAMPINGAN PELAKSANAAN EVALUASI
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
•PENILAIAN MATURITAS SPIP
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
•PENILAIAN MATURITAS KAPABILITAS APIP
•PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APIP
25
Click to edit Master title style
MASUKAN/SARAN BAGI KEMENRISTEKDIKTI
 Meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan
Menjadi WTP;
 Menindaklanjuti Setiap Temuan BPK/APIP;
 Membangun SPIP dan Meningkatkan Kinerja;
 Melakukan Perubahan Mindset Para Internal Auditor,
Dari Watchdog Menjadi Konsultan, Bahkan Katalis,
Bukan Mencari Kesalahan Melainkan Problem
Solver, Bukan Post Audit Melainkan Pengawasan On
Going Sejak Tahap Perencanaan dan Penganggaran;
 Memberdayakan Peran Satuan Pengawasan Intern di
Lingkungan PTN
26
TERIMA KASIH
Fly UP