...

Lembar Berita - Forest Peoples Programme

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Lembar Berita - Forest Peoples Programme
Lembar Berita:
Oktober 2014
Daftar
3 Yang Salah dan Benar Terhadap Hutan
4 Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon
6 Resolusi nyata atau hanya harapan palsu? 8 Proyek Konservasi yang Merugikan Masyarakat 10 Pemetaan 3D mulai memberikan hasil
12 Prospek bagi masyarakat hutan Indonesia dengan kedatangan Presiden baru 13 Mengamankan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC)
Masyarakat Adat di Hutan
15 COP12 CBD: Dukungan bagi Praktik Adat dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati
Masyarakat Adat
16 Resolusi Kota Hijau sudah keluar!
16 Mendukung komunitas-komunitas masyarakat adat untuk mempengaruhi kesepakatan
perdagangan dengan Uni Eropa
18 Perwakilan masyarakat adat Mengembangkan Kerangka Pemantauan Hak Asasi Manusia
18 Kesaksian masyarakat menunjukkan cara untuk melindungi hak dan hutan
20 Publikasi terbaru
Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP
Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik
di sini atau dengan mengirim surel ke [email protected] Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali;
Anda juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan
langganan setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tiap pengiriman.
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre, Stratford Road
Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ
United Kingdom
Tel: +44 (0)1608 652893
[email protected]
www.forestpeoples.org
© Forest Peoples Programme 2014
Lembar Berita Elektronik FPP: Oktober 2014
Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan
untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP
Yang Salah dan Benar Terhadap Hutan
Dalam terbitan kali ini, lembar berita berisi hal-hal yang salah dan benar terhadap hutan, karena pertentangan
antara kepentingan dan pendekatan yang berbeda untuk memutuskan nasib hutan dan masyarakat hutan di
berbagai negara.
Aksi pembunuhan yang kejam atas empat pemimpin Ashaninka dari Saweto, Peru di bulan September oleh
para pembalak liar merupakan pengingat yang menyedihkan dari kerentanan yang terus berlanjut dari
masyarakat hutan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak legal atas tanah dan hutan adat melawan
berbagai kepentingan. Undang-undang Peru mewajibkan pengakuan, penatabatasan dan sertifikasi legal tanah
adat masyarakat adat sebelum memberikan izin ekstraksi sumber daya alam, namun tanah Saweto tetap tidak
memiliki sertifikat hak, menjadikannya terbuka bagi konversi hutan dan eksploitasi komersial.
Peru juga akan menjadi tuan rumah pertemuan COP20 UNFCCC pada bulan Desember, ketika masalahmasalah hutan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim akan dirundingkan lebih lanjut. Audiensi
publik internasional yang akan diwarnai dengan kesaksian masyarakat terhadap deforestasi dan HAM
akan diselenggarakan oleh FPP dan organisasi masyarakat adat Peru ‘AIDESEP, dengan kehadiran Pelapor
Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Victoria Tauli-Corpuz. Sebuah laporan mengejutkan yang
menunjukkan bahwa mengamankan hak-hak asasi masyarakat hutan sejalan dengan mengamankan hutan di
seluruh dunia juga akan diluncurkan.
Dengan secara aktif melibatkan aktor-aktor lain yang mempengaruhi hutan dan hak-hak mereka, masyarakat
hutan tengah mengubah praktik-praktik yang dilembagakan dan tengah mencari solusi-solusi kreatif yang
menggabungkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses pengambilan keputusan tentang
hutan. Komunitas Sengwer dari Hutan Embubot di Kenya berhasil mendapatkan komitmen dari Kim, Presiden
Bank Dunia, untuk berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Kenyatta, setelah terjadi penggusuran
paksa tahun ini oleh Dinas Kehutanan Kenya, terkait dengan proyek konservasi hutan yang didanai oleh Bank
Dunia. Para tokoh masyarakat telah menyerukan sebuah rencana aksi yang kuat dari pemerintah Kenya untuk
menyelesaikan krisis hutan ini.
Komunitas Mambuti-Batwa, di Republik Demokratik Kongo (RDK) melakukan pemetaan 3D masyarakat
atas wilayah dan zona pemanfaatan mereka dalam upaya mendukung mekanisme ganti rugi di Taman
Nasional Kahuzi-Biega. Mekanisme Whakatane IUCN, yang mempromosikan dialog, penilaian lapangan dan
pemecahan masalah bersama-sama dengan organisasi konservasi milik otoritas taman dan masyarakat yang
terkena dampak, tengah diujicobakan di RDK, Thailand dan Kenya. Pelajaran-pelajaran yang didapat akan
dibagikan dalam Kongres Taman Dunia mendatang di Sydney.
Pola wilayah desa yang ditindih oleh konsesi konservasi dan konsesi swasta terus memanaskan konflik lahan
di seluruh wilayah tersebut, yang ditunjukkan oleh ancaman baru-baru ini terhadap hak-hak masyarakat
sekitar Kawasan Konservasi Boumba Bek - Nki di wilayah tenggara Kamerun, termasuk kekerasan oleh para
penjaga lingkungan (eco-guards).
Ada juga prospek-prospek dan tantangan-tantangan baru dalam tata kelola hutan. Pada bulan September
2014 lembaga pemerintah Indonesia yang menangani urusan tanah dan hutan menyatakan dukungan mereka
terhadap hak-hak masyarakat adat, memberikan titik awal yang bermanfaat bagi Presiden mendatang Joko
Widodo, yang akan dilantik di bulan Oktober 2014.
The Forest Stewardship Council (FSC) baru-baru ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komite Tetap
Masyarakat Adat (Permanent Indigenous People Committee/PIPC) dalam struktur tata kelolanya, sebuah
dorongan yang menggembirakan bagi komitmen FSC sebelumnya untuk menghormati persetujuan bebas,
didahulukan dan diinformasikan (FPIC) masyarakat adat di antara prinsip-prinsip dan standar-standarnya.
Perhatian politik terhadap hutan yang terus tumbuh ini juga harus menjadi momentum untuk mengamankan
hak-hak masyarakat hutan.
Joji Cariño
Direktur, Forest Peoples Programme
3
Pemerintah Peru gagal
mengatasi kekerasan dan
pengrusakan hutan di
Peruvian Amazon
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Pada bulan April 2014, dengan firasat tragis
tentang apa yang mungkin akan terjadi, para
pemimpin komunitas Saweto, sebuah desa
Ashaninka di Peruvian Amazon, meminta agar
pemerintah Peru mengambil langkah-langkah
mendesak untuk ‘mencegah setiap upaya untuk
membunuh diri kami’. Ancaman tersebut datang
dari para penebang yang melakukan ‘pembalasan’
atas upaya yang sejak lama dilakukan masyarakat
untuk mendokumentasikan dan melaporkan
pembalakan liar di wilayah mereka.1
4
Pada bulan September 2014, Edwin Chota,
ketua komunitas Saweto, dibunuh bersama
dengan Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima
Melendez dan Francisco Pinedo. Orang-orang
ini telah menghabiskan waktu lebih dari satu
dekade berjuang untuk mendapatkan hak atas
tanah untuk komunitas Saweto dan untuk
perlindungan dari pembalakan liar, yang terus
mereka tunjukkan bahwa hal-hal tersebut telah
gagal diwujudkan oleh pemerintah. “Sampai saat
ini, kami tidak melihat hasil nyata dari perjuangan
melawan pembalakan liar yang semakin marak
di kawasan hulu Sungai Cañanya...dan di Sungai
Tamayadi kawasan pedalaman.” . Walaupun
Mr. Chota,khususnya, sering menjadi sasaran
ancaman pembunuhan dari para pembalak tetapi
permintaan perlindungan yang terus menerus
diajukan olehnya tidak pernah dipenuhi. Diduga
ia dibunuh oleh mafia pembalakan setempat.
Meskipun undang-undang Peru mengharuskan
pemerintah untuk secara hukum mengakui,
memberi sertifikat hak untuk dan menata batas
wilayah tradisional masyarakat adat dan untuk
melakukannya sebelum mengizinkan ekstraksi
sumberdaya, tanah Saweto itu tetap tidak
dapat diperlakukan seperti itu karena belum
mendapatkan sertifikat hak. Hal ini terjadi
meskipun ada permohonan resmi yang dibuat
oleh Desa sejak tahun 2002. Akibatnya, upaya
mereka untuk melindungi dan mengontrol tanah
tradisional mereka telah dilemahkan, seperti
yang dinyatakan Mr. Choeta. “Selama kita tidak
memiliki hak, penebang tidak akan menghormati
kepemilikan adat...mereka mengancam kami.
Mereka mengintimidasi. Mereka memiliki
senjata.”Masalah semakin bertambah saat
konsesi penebangan dikukuhkan di atas wilayah
tersebut pada tahun 2001. Meskipun konsesikonsesi tersebut saat ini tidak beroperasi, tempat
itu menjadi tempat pembalakan liar yang marak
dan keberadaan mereka telah dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah Ucayali sebagai dalih untuk
menghalangi permohonan hak dari Saweto.
Sayangnya, kasus Saweto bukan satu-satunya.
AIDESEP, organisasi masyarakat adat Amazonian
utama Peru, memperkirakan bahwa sekitar 20
juta hektar tanah adat masyarakat adat tetap tidak
memiliki pengakuan hukum termasuk 594 desa
adat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Namun,
bahkan jika masyarakat yang mendapatkan
sertifikat, celah hokum memungkinkan
pemerintah untuk mempertahankan kuasa atas
hutan dan sumberdaya mineral, yang membatasi
upaya masyarakat adat untuk melindungi hutan
mereka sendiri dan mengelola sumberdaya
komunal mereka.
Sementara itu, meskipun pemerintah berjanji
untuk mengatasi pembalakan liar,investigasi
independen memperkirakan bahwa sekitar
80% dari kayu yang diekspor dari Peruvian
Amazon diekstraksi secara ilegal. Laporan resmi
menunjukkanbagaimana lebih dari setengah
konsesi penebangan yang diselidiki mengambil
kayu dari luar konsesi mereka.4 Ini mencerminkan
praktek baku di Peruvian Amazon di mana kayu
ditebangi secara ilegal dari wilayah adat dan
kawasan lindung namun dicuci melalui konsesikonsesi penebangan berbadan hukum, yang
menyediakan semua dokumen yang diperlukan.
Mr. Chota sendiri telah berulang kali
mengecam kelemahan-kelemahan ini. Pos
kendali kehutanan terdekat dengan Saweto
jauhnya beberapa hari perjalanan ke arah hilir,
yang memungkinkan para penebang untuk
mengapungkan kayu-kayu mereka selama
musim hujan dan mengklaim bahwa kayu yang
diekstraksi secara illegal di wilayah Ashéninka
diambil dari sebuah konsesi setempat. “Selamat
datang di tanah tanpa hukum,” kata Edwin Chota
pada bulan April 2014, “Dari pos pemeriksaan
tersebut sampai ke sini, tidak ada hukum. Satusatunya hukum adalah hukum senjata api.”5
Sebuah studi mendatang oleh AIDESEP dan
Forest Peoples Programme mengidentifikasi
penyebab mendasar dari deforestasi di Peru. Hal
ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah
untuk menjamin pengakuan hukum dari
wilayah adat dan untuk mendukung upaya
masyarakat melindungi hutan mereka telah
menyebabkan meningkatnya kerusakan hutan.
Laporan tersebut menunjukkan bagaimana
kehancuran ini (hampir 250.000 hektar pada
tahun 20126 ) telah didorong oleh programprogram pemerintah untuk membangun jalan
dan mendorong kolonisasi di hutan, serta
pemberian konsesi kepada perusahaan minyak
dan gas, yang mencakup lebih dari 80% wilayah
Amazon.7 Selain itu, gabungan dari celah
hukum, pengawasan lingkungan yang lemah dan
korupsi mendasari kegagalan pemerintah barubaru ini untuk mencegah tebang habis ribuan
hektar hutan primer untuk perkebunan kelapa
sawit dan operasi pertambangan emas ilegal. Ini
menambah permasalahan pembalakan liar, yang
tetap marak terjadi.
Pada bulanJuli 2014, kongres Peru mempercepat
pengesahan undang-undang proinvestasi yang
baru (UU 30.230) yang semakin melemahkan
regulasi lingkungan hidup Peru yang rapuh
dengan menurunkan denda bagi pencemaran
lingkungan dan mempersingkat waktu yang
diberikan untuk meninjau Analisis Dampak
Lingkungan. Yang penting, UU tersebut dapat
menghilangkan kuasa otoritas lingkungan hidup
untuk menetapkan standar tingkat polusi. Lebih
1 ‘En represalia, las amenazas de muerte y denuncias sin
fundamentoshacia mi persona y comuneros de la comunidad son con
mayorfuerza, porlo que pido la prevención de cualquieratentado contra
la vida’. Carta CCNN Alto Tamaya a DirectorEjecutivoForestal y de
fauna Silvestre Ucayali (23 Abril 2014).
2 ‘que a la fecha (abril 2014) no se perciberesultadosconcretos de
lucha contra la tala ilegal….que ha intensificado en las cabeceras de la
quebradacañanya…y en el rio alto Tamaya’ Ibid: 2014
3 EIA 2012, http://eia-global.org/the-laundering-machine/table-ofcontents/6.-hundreds-of-shipments-the-us-peru-trade-in-illegal-wood
4 Finer at al 2014, http://www.nature.com/srep/2014/140417/srep04719/
pdf/srep04719.pdf
5 http://ngm.nationalgeographic.com/2013/04/mahogany/wallace-text
6 http://es.mongabay.com/news/2013/0814-deforestacion-en-paisesamazonicos.html
7 RAISG 2012, Amazon Under Pressure.
8 Pernyataan pakta persatuan organisasi adat Peru, 7 September
2014. ‘Es el mejor ejemplo de la ilegalidad e ilegitimidad en la que
viene incurriendo el gobierno de OllantaHumala’.http://servindi.org/
actualidad/112771
9 http://news.mongabay.com/2014/0924-gfrn-hance-peru-un-summit.
html
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Pada tahun 2008, Peru membuat janji ambisius
untuk mengurangi deforestasi bersihnya menjadi
nol menjelangtahun 2020, namun tren-tren
ini membuat janji tersebut semakin menonjol;
terlebih lagi bila digabungkan dengan rencana
Peru untuk membangun lebih dari 70 mega
bendungan di Amazon.
buruk lagi, UU tersebut menetapkan prosedur
khusus yang dapat memungkinkan pemerintah
memotong atau membatalkan hak masyarakat
adat atas tanah dimana tempat proyek-proyek
pembangunan berskala besar direncanakan. UU
ini telah ditolak oleh organisasi masyarakat adat
yang menyatakan UU ini adalah contoh paling
tepat untuk menggambarkan tindakan ilegal dan
tidak sah yang dipromosikan oleh pemerintah
Ollanta Humala’.8 Pada malam peresmian
kepemimpinannya pada konferensi iklim PBB
terbaru di Lima (COP20, Desember2014),
pemerintah Peru dengan semangat mengiklankan
komitmennya untuk melindungi hutan dan
menghormati hak-hak masyarakat adat. Ini
termasuk program senilai $300.000.000 yang
didanai oleh pemerintah Norwegia dan Jerman.
Komitmen ini, yang berada di bawah bayang
peristiwa tragis Saweto dan paket langkahlangkah hukum terbaru, perlu dipertanyakan.
5
Resolusi nyata atau hanya
harapan palsu?
Komunitas Sengwer mengusulkan langkah
ke depan, karena Bank Dunia mengakui
mereka melakukan kesalahan
Komunitas Sengwer dari Hutan Embobut di
Cherangany Hills, Kenya – sejak Januari 2014
– telah digusur secara paksa dari tanah mereka
oleh penjaga bersenjata dari Dinas Kehutanan
Kenya (Kenya Forest Service/KFS), yang telah
membakar habis rumah mereka. Peristiwa itu
terjadi meskipun ada perintah dari Pengadilan
Tinggi yang melarang hal ini. Mungkin lebih dari
70% komunitas Sengwer telah kembali ke tanah
mereka sejak peristiwa tersebut, yang membuat
mereka tinggal di tempat-tempat penampungan
sementara yang tidak memadai, dan diserang
dan ditangkap oleh penjaga KFS.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Masyarakat lain (baik yang telah dipindahkan
ke hutan Embobut oleh Pemerintah, atau yang
telah mengambil keuntungan dari disangkalnya
hak komunitas Sengwer atas tanah, dan
karenanya telah mengambil alih lahan untuk
bercocok tanam) belum kembali. Komunitas
Sengwer telah menunjukkan betapa pentingnya
tempat tinggal leluhur mereka bagi komunitas
ini melalui kerasnya keinginan mereka untuk
kembali meskipun terus menerus mengalami
penyerangan.
6
Minggu lalu, pada tanggal 30 September, Dewan
Eksekutif Bank Dunia bertemu di bawah
kepemimpinan Presiden Kim untuk memutuskan
tanggapan mereka terhadap situasi komunitas
Sengwer itu. Mereka harus memutuskan antara:
(a) Kritikan keras dari Inspeksi Panel Bank
Dunia itu sendiri terhadap Proyek Pengelolaan
Sumber Daya Alam (NRMP). Penyelidikan oleh
Panel dilakukan setelah adanya pengaduan
resmi oleh komunitas Sengwer yang menuntut
Bank Dunia untuk menyelidiki situasi ini, dan
(b)Usulan Rencana Aksi dari Manajemen
Bank Dunia yang menanggapi temuan-temuan
Panel. Rencana Aksi ini – dari sudut pandang
komunitas Sengwer – seluruhnya tidak memadai,
dalam arti Rencana tersebut mencoba untuk
menyanggah atau menangkis semua kritik, dan
hanya mengusulkan beberapa tanggapan yang
kurang berarti.
Meskipun Panel Inspeksi tidak bisa membuktikan
adanya kaitan langsung antara pendanaan Bank
Dunia dengan penggusuran paksa komunitas
Sengwer oleh KFS, Panel telah mendapati bahwa:
(1) Bank Dunia telah gagal menerapkan kebijakan
pengaman masyarakat adatnya (Indigenous
People OP 4.20) dengan tidak melindungi hakhak mereka atas tanah mereka, termasuk “karena
tidak mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk mengatasi potensi kerugian hak adat
sebagaimana diatur oleh kebijakan tersebut”; dan
(2) Bank Dunia tidak dapat memenuhi kebijakan
pengamannya karena proyek membiarkan
kondisi-kondisi yang dapat memungkinkan
dilakukannya
penggusuran
lebih
lanjut
lewat kegagalan untuk secara memadai
mengidentifikasi, menangani atau meredakan
fakta bahwa lembaga yang mereka danai,
yaitu KFS, telah dan masih tetap melakukan
penggusuran “sebelum, selama dan setelah akhir
NRMP.”
Meskipun terdapat perbedaan pandangan di
kalangan Dewan, mereka menanggapi dengan
mewajibkan Bank Dunia memberikan tanggapan
yang jauh lebih kuat, termasuk komitmen
Presiden Kim untuk menghubungi Presiden
Kenyatta. Beberapa pihak berargumen bahwa
permasalahan dengan tawaran Bank Dunia untuk
membantu memecahkan masalah yang telah
mereka timbulkan adalah bahwa Bank Dunia
menggunakan pendekatan yang sama yang pada
awalnya menimbulkan masalah tersebut.
Namun, masyarakat yang terkena dampak
telah menyambut baik tanggapan dari Bank
Dunia, dan telah mengusulkan rencana aksi
yang sangat jelas yang memungkinkan adanya
intervensi Bank Dunia untuk mendukung
resolusi yang nyata yang dapat mengamankan
hutan
dengan
mengamankan
hak-hak
masyarakat hutan. Dalam surat mereka kepada
Presiden Kenyatta masyarakat meminta Presiden
untuk mengarahkan pemerintahannya untuk
memenuhi empat permintaan kunci, yaitu:
(i) Agar Kementerian Lingkungan Hidup, Air
dan Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan
Kenya dan Dinas Satwa Liar Kenya mengadopsi
paradigma konservasi yang baru di mana
komunitas adat yang tinggal di hutan dijadikan
penjaga hutan mereka di bawah pengawasan
lembaga-lembaga konservasi tersebut.
(ii) Agar Komisi Pertanahan Nasional untuk
secara aktif, efektif dan efisien melaksanakan
amanat konstitusi mereka untuk menyelesaikan
masalah-masalah
yang
dihadapi
oleh
komunitas adat yang tinggal di hutan dan isuisu lainnya sehingga dapat menyelesaikan
Ketidakadilan Permasalahan Tanah Historis,
(iii) Agar tinjauan atas Undang-Undang
Kehutanan Tahun 2005 dilakukan sejalan
dengan Konstitusi Kenya Tahun 2010 dan
Kebijakan Pertanahan Nasional dengan
konsultasi dan partisipasi aktif, efektif dan
efisien dari komunitas adat yang tinggal di hutan.
Komunitas Sengwer berharap resolusi nyata
dapat ditemukan. Mereka berharap agar Bank
Dunia dan Pemerintah dapat mengakui bahwa,
jauh dari keadaan sebagai ancaman bagi hutan,
komunitas-komunitas seperti mereka paling baik
ditempatkan untuk melindungi hutan mereka.
Latar belakang lebih lanjut tentang situasi yang
berkembang di Kenya:
Selama satu tahun terakhir komunitas Ogiek di
Chepkitale, Dewan Tetua Gunung Elgon dan
pandu masyarakat terus menerapkan peraturan
adat mereka yang baru saja dibuat dalam
bentuk tertulis, yang telah berhasil membantu
mereka menangkap para pembakar arang, dan
membujuk Dinas Kehutanan Kenya (KFS) untuk
berhenti mempromosikan sistem yang membantu
masyarakat non-hutan menghancurkan hutan
adat.
Melalui
Jaringan
Masyarakat
Hutan
Tradisional, masyarakat penghuni hutan –
termasuk komunitas Ogiek dari Gunung Elgon,
komunitas Sengwer dari Cherangany Hills,
komunitas Yaaku dari Hutan Mokogodo, dan
komunitas Sanye dan Aweer/Boni dari Negara
Lamu – saling dukung untuk mengembangkan
peraturan lokal dan kapasitas, serta hak-hak dan
tanggung jawab, untuk menentukan masa depan
mereka sendiri sehingga mereka dapat memelihara
dan dipelihara oleh ekologi mereka yang kaya
(ekologi yang ada dan yang tengah memulihkan
diri).
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
(iv)
Agar
Dinas
Kehutanan
Kenya
menghormati penegakan hukum (Perintah
Larangan Konservatori yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Tinggi Eldoret bulan Maret 2013
sehubungan dengan kasus yang diajukan oleh
komunitas Sengwer dari hutan Embobut) dan
MENGHENTIKAN serangan dan bentukbentuk pengusiran dan penggusuran paksa
lainnya (pengrusakan harta benda, pembakaran
rumah, penangkapan, intimidasi, dll.) yang terus
terjadi terhadap warga komunitas adat Sengwer
dari tempat tinggal dan tanah leluhur mereka di
hutan Embobut.
- Masyarakat penghuni hutan lain di Kenya juga
semakin berperan aktif:
- Dalam situasi hukum yang cepat berkembang,
- Dalam menunjukkan bahwa mereka adalah
penjaga terbaik dari lahan hutan mereka, dan
- Dalam memastikan bahwa konservasi hutan
di Kenya mengadopsi pendekatan berbasis
hak dari paradigma konservasi baru yang
dapat menghasilkan situasi yang sama-sama
menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal
di hutan dan bagi konservasi hutan.
Jaringan ini bertemu pada bulan September 2014
dan telah menyiapkan presentasi kolektif yang
kuat untuk Satuan Tugas Komisi Pertanahan
Nasional. Satuan Tugas Ketidakadilan Historis
ini tengah menyiapkan legislasi menjelang bulan
Maret 2015 untuk menyelesaikan ketidakadilan
tanah historis seperti yang diderita oleh semua
komunitas ini.
7
Proyek Konservasi yang
Merugikan Masyarakat
Ancaman terhadap hak-hak masyarakat terus
meningkat di dalam dan di sekitar Kawasan
Konservasi Boumba Bek - Nki di Kamerun
Tenggara
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Kawasan lintas negara TRIDOM telah ditargetkan
untuk konservasi dalam 20 tahun terakhir. Yang
membentuk sudut-sudut kawasan ini adalah
Taman Nasional Minkebe di Gabon, Taman
Odzala di Republik Kongo, Cagar Alam Dja
dan Taman Boumba Bek-NkI. Daerah ini juga
menjadi tempat tinggal bagi banyak masyarakat
pedesaan, termasuk ribuan komunitas adat Baka
yang mata pencaharian dan budayanya sejak
lama bergantung pada berburu di hutan dan
mengumpulkan hasil hutan di seluruh wilayah
tersebut.
8
Wilayah yang berhutan lebat ini telah lama
menjadi target eksploitasi oleh perusahaan
penebangan yang telah mendapat izin dari
pemerintah dalam bentuk konsesi penebangan
besar (30-70.000 ha). Dalam tahun-tahun
terakhir, tambang baru untuk kobalt dan bijih
besi sudah mulai dibuka, dan ini telah dikaitkan
dengan investasi yang cepat dalam pembangunan
infrastruktur (terutama jalan), peningkatan
jumlah barak-barak pertambangan ilegal, dan
peningkatan migrasi petani, penambang dan
aktor komersial potensial ke kawasan tersebut.
Ancaman-ancaman ini telah menghasilkan
peningkatan investasi dalam kegiatan antiperburuan ilegal, sehingga komunitas adat Baka
terputus dari tanah adat mereka, dan hak-hak
asasi mereka terancam oleh penjaga lingkungan
(ecoguards) yang terlalu bersemangat.
Di luar beberapa kota setempat di seluruh
kawasan ini, sebagian besar penduduk pedesaan
adalah komunitas adat Baka, yang berjumlah
sekitar 8.000 orang, dengan mayoritas berusia
25 tahun ke bawah. Pendekatan pengelolaan
asli yang diadopsi untuk Taman Boumba Bek
didasarkan pada kebijakan tidak ada akses atau
penggunaan, yang ditegakkan oleh tim penjaga
lingkungan bersenjata yang ditugaskan untuk
mengendalikan perburuan ilegal satwa liar.
Di sekitar daerah Boumba Bek dari kompleks
ini (Taman Nasional Boumba Bek-Nki), para
penjaga ini dengan cepat mendapatkan reputasi
negatif dan terdokumentasi dengan baik karena
mengincar masyarakat setempat dan masyarakat
adat, menimbulkan pelanggaran serius dan
konflik antara otoritas taman dan masyarakat,
kesejahteraan masyarakat berkurang, dan
meningkatnya kemiskinan. Masyarakat tetap
secara sistematis dikecualikan dari pengelolaan
taman,
bertentangan
dengan
kebijakan
utama IUCN dan WWF yang mensyaratkan
perlindungan hak-hak masyarakat dan tata kelola
hutan berbasis masyarakat yang didasarkan
pada persetujuan bebas, didahulukan dan
diinformasikan (FPIC) mereka. Standar-standar
ini harus divalidasi lebih lanjut di Kongres Taman
Dunia di Sydney pada bulan November 2014.
Peta-peta wilayah adat di dalam dan di sekitar
Boumba Bek, yang dibuat antara tahun 2004 dan
2006 oleh masyarakat, organisasi pendukung
masyarakat sipil mereka (termasuk FPP) dan
NGO konservasi menggambarkan dengan jelas
bagaimana lahan adat masyarakat adat telah
ditindih oleh batas-batas taman. Peta-peta
yang dibuat oleh komunitas Baka selama tahun
2014 dengan dukungan dari NGO adat Okani
menunjukkan pola pemanfaatan hutan yang luas
yang sama di seluruh wilayah adat komunitas
Baka yang ditindih oleh konsesi penebangan dan
pertambangan di dekatnya, dan mencerminkan
wilayah Baka lainnya yang ditindih oleh Taman
Nasional Nki.
Pembangunan yang paling penting di sebelah
barat daya Taman Nki di Kamerun – dan salah
satu alasan mengapa para penjaga lingkungan
telah menjadi lebih aktif di sana dalam beberapa
tahun terakhir – adalah tambang bijih besi
besar Mballam yang sedang dibangun oleh
perusahaan Kamerun yang bernama Camiron.
Daerah ini adalah tempat tinggal mayoritas
masyarakat hutan tradisional Kamerun yang
ingin melestarikan hutan tempat mereka
menggantungkan kesejahteraan dan budaya
mereka. Lembaga konservasi yang bekerja
di Kamerun harus mengakui peran penting
masyarakat adat dalam pelestarian tanah adat
mereka, yang kini menjadi taman nasional – dan
menghentikan penganiayaan terhadap mereka di
sana. Dan komunitas adat Baka dari sekitar daerah
pertambangan Mballam mengetahui dengan
jelas, lahan yang ditargetkan oleh perusahaan
pertambangan Mballam adalah wilayah adat
yang sangat penting bagi mata pencaharian
mereka dan kesejahteraan masyarakat.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Pola wilayah masyarakat yang ditindih oleh
konservasi, sebagaimana dibuktikan oleh peta
masyarakat ini, menjelaskan mengapa konflik
antara masyarakat adat dan otoritas taman
menjadi begitu parah dan sedemikian cepat
menyebar di seluruh wilayah ini lebih dari satu
dekade yang lalu. Seperti yang didokumentasikan
dalam sebuah laporan baru-baru ini, konflikkonflik ini terus berlanjut di sekitar Taman
Nasional Boumba Bek dan Taman Nasional Nki
hari ini. Tuduhan serius atas pelanggaran hak
asasi manusia oleh para penjaga lingkungan
terhadap masyarakat selama tahun 2014 di
wilayah ini dapat dipercaya dan konsisten
dengan pola sistematis pelanggaran tersebut. Ini
mencerminkan hal yang menyedihkan dari model
konservasi “senjata dan penjaga” yang masih
mendominasi di kawasan tenggara Kamerun,
dan yang juga telah didokumentasikan oleh FPP
di kawasan utara Republik Kongo, kawasan barat
daya Republik Afrika Tengah, kawasan timur
Republik Demokratik Kongo dan Kenya (lihat
artikel tentang Sengwer dalam terbitan ini).
Perusahaan ini memegang izin konsesi untuk
daerah yang mengandung sejumlah besar bijih
yang dapat langsung dimasukkan ke dalam
peleburan (direct ship ore) dalam bentuk
hematit murni dengan kandungan hingga 95%.
Program pembangunan tambang ini mencakup
pembangunan 450 kilometer jalur kereta api
dan infrastruktur terkait (termasuk jalan) antara
Mballam di Kamerun bagian tenggara dan
sebuah pelabuhan baru di sebelah selatan Kribi.
Jalur kereta api ini kemudian akan membagi dua
lahan lain dari komunitas Baka dan Bagyeli, dan
merupakan pertanda transformasi dramatis dari
lanskap di dalam dan di sekitar Kompleks Taman
Boumba Bek-Nki.
Droit a la terre et droit a la pierre (Zone de
Mballam)
9
Pemetaan 3D mulai
memberikan hasil
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Proyek ini, yang dipimpin oleh komunitas
adat Bambuti-Batwa, diikuti oleh sebuah
penilaian Whakatane yang dilakukan
bersama dengan otoritas konservasi di
Taman Nasional Kahuzi Biega di Republik
Demokrtik Kongo.
10
Komunitas adat Batwa telah ratusan tahun tinggal
di hutan dan pegunungan Kahuzi Biega. Kawasan
pegunungan ini juga merupakan habitat bagi
gorila dataran rendah dan primata besar lainnya
yang tinggal di zona Albertine Rift. Pembentukan
Taman Nasional Kahuzi Biega (TNKB) pada
tahun 1970 menyebabkan pengusiran, secara
paksa, komunitas Bambuti-Batwa yang telah
tinggal di dalam dan menggunakan hutan
tersebut sejak jaman dahulu. Karena tidak ada
lahan lain yang tersedia di luar taman, mereka
akhirnya tersebar dalam kantong-kantong kecil
di lahan-lahan marjinal – tetapi jumlahnya tidak
memadai untuk menampung semua dan harus
berebut lahan dengan kelompok etnis lain. Sejak
saat itu, komunitas Bambuti telah hidup dalam
kemiskinan, kehilangan bahasa asli mereka dan
harus mengadopsi bahasa dari tiga komunitas lain
tempat mereka kini hidup berbaur. Komunitas
adat Batwa dari seluruh kawasan ini mengangkat
isu-isu tersebut pada saat Kongres Taman Dunia
(WPC) pada tahun 2004, namun sejak saat itu
nyaris tidak ada perubahan. Akankah WPC 2014
di Sydney dapat membantu mereka lebih jauh?
Pada tahun 2014, komunitas Bambuti membuat
peta 3D dari wilayah adat dan zona penggunaan
mereka. Mereka didukung oleh FPP, “Centre
d’Accompagnement des Peuples Autochtones et
Minoritaires Vulnerables” (CaMV), dan Yayasan
ARCUS. Peta tersebut menunjukkan lokasi
daerah-daerah di dalam taman nasional yang
masih tidak dapat diakses oleh mereka. Proses
pemetaan ini melibatkan penyusunan peta dasar
fisik dari wilayah tersebut dengan masukan dari
laki-laki dan perempuan adat, yang memberitahu
tempat-tempat keramat, zona pemanfaatan
dan lokasi desa-desa kuno pada struktur fisik
tersebut.
Institut Konservasi Alam Kongo (ICCN),
pemerintah provinsi, dan pengelola taman
nasional menjalin kolaborasi dalam proses ini.
Sejak tahun 2004, pelaku konservasi di seluruh
RDK telah berubah, dan kini ada pengakuan
yang semakin meluas bahwa komunitas adat
Bambuti-Batwa harus memainkan peran kunci
dalam mengelola kawasan lindung. Peta 3D
yang dihasilkan menunjukkan hubungan yang
mendalam dan terus-menerus antara mata
pencaharian adat dan perlindungan jangka
panjang dari keanekaragaman hayati untuk
lingkungan TNKB yang telah mereka tinggali
selama ratusan tahun.
Mekanisme Whakatane dikembangkan oleh
IUCN pada tahun 2011 “untuk menanggapi dan
menyelesaikan (memberi ganti rugi terhadap)
efek dari ketidakadilan, baik di masa lampau
maupun saat ini, terhadap masyarakat adat atas
nama konservasi”. Itu adalah sebuah pendekatan
musyawarah untuk menghasilkan kerangka
kerja yang memungkinkan masyarakat adat
dan otoritas konservasi untuk bekerja bersamasama untuk melindungi hak-hak mereka
dan juga lingkungan hidup. Keberhasilannya
tergantung pada pengakuan otoritas konservasi
dan pemerintah berwenang bahwa masyarakat
adat dapat menjadi mitra yang efektif dalam
konservasi ketika hak mereka untuk membantu
melindungi tanah mereka diimplementasikan.
Penilaian Whakatane Kahuzi Biega, selama bulan
September dan Oktober 2014, adalah penilaian
ketiga yang diujicobakan oleh IUCN di seluruh
dunia. Dua Penilaian Whakatane percontohan
pertama berlangsung pada tahun 2011 dan 2012,
di Mt Elgon, Kenya dan di Taman Nasional Ob
Luang, Thailand. Hasil semua penilaian ini akan
dipresentasikan pada Kongres Taman Dunia
IUCN di Sydney pada bulan November 2014
untuk membantu membentuk masa depan
konservasi.
Proses multi-tahapan di Kahuzi-Biega mencakup:
(1) Pemetaan 3D: Lebih dari 21 hari komunitas
Bambuti dari kelompok klan utama di sekitar
Kahuzi menyusun peta 3D dari wilayah mereka.
(2) Peta 3-D peta telah dipresentasikan pada
pertemuan pertama antara komunitas Bambuti
dan TNKB, otoritas setempat, IUCN dan ICCN.
Selain menunjukkan lahan dan pengetahuan
mereka, peta itu juga mencerminkan
ketergantungan budaya dan sosial mereka
pada hutan mereka. Praktisi konservasi untuk
TNKB menyatakan: “Kita tahu komunitas
Bambuti pergi ke hutan secara tidak resmi untuk
mengumpulkan madu dan obat-obatan, oleh
karena itu jika taman ini rusak maka komunitas
Bambuti juga akan hancur.”
(4) Meja bundar kedua diadakan di Bukavu, di
mana temuan-temuan dan road map tersebut
dibahas. Acara ini melibatkan 85 warga Bambuti,
CaMV, ICCN, IUCN, FPP, PKNB, kepala
Proses Whakatane menghasilkan apa yang
dijanjikan akan menjadi dialog yang bermakna
antara komunitas adat Bambuti dan pengelola
TNKB. Road map yang direncanakan akan
menanggapi tujuan-tujuan jangka pendek untuk
membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan
mendesak komunitas Bambuti termasuk tanah,
pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, pembagian
keuntungan yang adil dari taman nasional,
dan pelatihan untuk membangun kapasitas
mereka untuk mewujudkan tujuan jangka
menengah dan jangka panjang. Ini termasuk
mendokumentasikan pengelolaan masyarakat,
mengidentifikasi lahan di pinggiran taman untuk
diserahkan kembali kepada masyarakat, dan
memungkinkan kepemilikan tanah kolektif bagi
komunitas Bambuti, menghasilkan konservasi
berbasis hak yang modern.
Poin kunci yang menonjol dalam diskusi ini adalah
perselisihan pendapat atas kemungkinan bahwa
komunitas Bambuti dapat kembali memperoleh
pengakuan formal terhadap hak-hak mereka di
dalam batas-batas TNKB yang ada. Keberhasilan
pendekatan konservasi masyarakat di RDK akan
dinilai dari kemampuannya untuk menegakkan
hak-hak masyarakat untuk mengelola wilayah
tradisional mereka dan melindungi lingkungan
mereka dengan lebih baik lagi.
Photos - credit: ©FPP/CAMV
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
(3) Kerja lapangan: Setelah meja bundar,
perwakilan dari ICCN, IUCN, FPP, CaMV, para
peneliti, dan seorang perwakilan masyarakat
adat Ogiek, dari penilaian Whakatane Kenya,
melakukan penilaian lapangan selama tiga
hari untuk belajar dari komunitas Bambuti di
Kabare, Bunyakiri dan Kalehe. Salah seorang
tetua mengatakan: “Kami ingin memiliki
kembali tanah kami di mana kami bisa hidup
menurut adat istiadat kami. Kami ingin kembali
ke hutan kami di mana nenek moyang kami
meninggal dunia. Anda tidak dapat memberi
kami apapun yang akan menggantikan hutan
kami. Bahkan jika Anda memberi kami uang.”
adat, Menteri-Menteri Provinsi yang penting
(Pertambangan, Pertanian, Tanah, Pembangunan
Desa, Lingkungan Hidup), Presiden Parlemen,
dan para wakil yang bertanggung jawab atas
lingkungan hidup.
11
Prospek bagi masyarakat
hutan Indonesia dengan
kedatangan Presiden baru
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Indonesia menjalani sebuah proses demokratis
bersejarah tahun ini, untuk pertama kalinya
memilih presiden secara langsung menggantikan
presiden berkuasa yang akan habis masa
jabatannya. Presiden baru, Joko Widodo, dikenal
umum sebagai ‘Jokowi’, tidak berasal dari kalangan
politik atau militer, namun hanya pembuat
furnitur sederhana sebelum terpilih sebagai
Walikota Surakarta dan Gubernur ibukota,
Jakarta. Jokowi mendapatkan popularitas sebagai
‘Orang Bersih’, biasa menemui orang banyak dan
berupaya menyelesaikan transportasi Jakarta
yang kacau. Tidak seperti presiden-presiden
sebelumnya, beliau mencapai kekuasaan tanpa
menjalin patronase politik dan kesepakatankesepakatan gelap di balik layar yang menodai
nama baik banyak politisi Indonesia.
12
Dalam hal hutan dan masyarakat hutan di
Indonesia, Jokowi menghadapi tantangan besar.
Hutan Indonesia semakin menipis dengan
hilangnya hutan sekitar dua juta hektar per
tahunnya, terutama karena tata cara pemberian
konsesi perkebunan, skema pertambangan serta
proyek-proyek transmigrasi terkait yang ilegal
dan korup. Sebuah studi terbaru oleh Forest
Trends menunjukkan bahwa lebih dari 80%
deforestasi untuk pengembangan kelapa sawit
dan bubur kertas di Indonesia adalah ilegal.
Laporan terbaru FPP, Assault on the Commons,
membeberkan dengan rinci bagaimana bencana
hilangnya hutan menjadi mudah terjadi karena
hak-hak lebih dari 90 juta masyarakat hutan
di Indonesia tidak terjamin. Hukum nasional
lebih mengedepankan membagikan lahan dan
hutan kepada perusahaan di atas kepentingan
masyarakat dan masyarakat adat. Karenanya
mata pencaharian berbasis hutan dirusak oleh
investor rakus yang mencari keuntungan yang
cepat.
Gerakan masyarakat adat yang kuat dengan
masyarakat sipil pendukung telah mendesakkan
reformasi regulasi-regulasi ini sehingga kawasan
hutan adat dialokasikan kepada masyarakat
bagi pengelolaan, kepemilikan dan penggunaan
jangka panjang mereka.
Kampanye untuk
mengakui hak-hak masyarakat adat dimulai
pada tahun 1980 dan memperoleh kekuatan
setelah jatuhnya rezim Suharto. Sejak itu
masyarakat sipil dan organisasi masyarakat
adat nasional, AMAN, berkembang. Kebutuhan
untuk pengakuan yang efektif terhadap hak-hak
masyarakat adat telah berulang kali ditegaskan
oleh NGO, akademisi dan lembaga pembangunan
berkenaan dengan sertifikasi hutan, penyelesaian
konflik lahan, legalitas kayu, pengelolaan hutan
masyarakat, skema percontohan REDD+,
‘minyak sawit berkelanjutan’ dan komitmen
perusahaan pada ‘nol deforestasi’. Komite PBB
tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial telah
berulang kali menyarankan dilakukannya
reformasi-reformasi seperti itu. Keputusan
baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi telah
mengakui ke-tidakonstitusional-an unsur-unsur
dari UU kehutanan yang mengingkari hak-hak
masyarakat adat. Presiden yang akan turun tahta
berjanji tahun lalu untuk mengakui hak-hak
masyarakat adat. Baru-baru ini, laporan lengkap
Bank Dunia menyerukan hal yang sama.
Bank Dunia juga mendukung pemetaan tanah
masyarakat adat oleh anggota AMAN. Sudah
4,9 juta hektar klaim tanah adat telah dipetakan
dan AMAN telah mendesak lembaga-lembaga
negara untuk secara resmi mengakui klaim lahan
ini. AMAN dan Bank Dunia ingin memetakan
40 juta hektar lahan menjelang tahun 2022.
NGO Indonesia Sekala dan jaringan pemetaan
partisipatif nasional (JKPP) menyatakan
bahwa ‘sangat mungkin’ di Indonesia terdapat
42.500.000 hektar lahan yang berada di bawah
klaim adat, sementara ada 72 juta hektar lainnya
yang ‘mungkin’ juga dibebani oleh hak – sekitar
setengah dari wilayah nasional.
Pada bulan September 2014 lembaga-lembaga
pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan
tanah dan hutan menyatakan dukungan mereka
terhadap hak-hak masyarakat adat. Deklarasi itu
dinyatakan bersama oleh Kementerian Koordinasi
Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional,
Badan Informasi Geospasial Nasional, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia dan BP REDD+
nasional. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal
AMAN, menyatakan perlunya reformasi hukum
untuk menjamin hak-hak dan upaya-upaya
masyarakat adat sendiri untuk membangun
kapasitas mereka untuk mengelola tanah dan
hutan mereka sesuai dengan kearifan lokal.
Deklarasi ini memberikan titik awal yang berguna
bagi Presiden mendatang, yang akan dilantik
tanggal 20 Oktober 2014. Selama kampanye
pemilunya, Jokowi sepakat untuk mengakui
dan melindungi tanah adat, mengadopsi hukum
nasional yang menegakkan hak-hak masyarakat
adat, dan mendukung hak-hak masyarakat.
Sudah ada pembicaraan-pembicaraan tentang
pembentukan Kementerian Urusan Agraria
yang baru, untuk mengawasi masalah-masalah
pertanahan
dan
memperkuat
kapasitas
pelaksanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Mengamankan Persetujuan
Bebas, Didahulukan dan
Diinformasikan (KBDD/
FPIC) Masyarakat Adat di
Hutan
The Forest Stewardship Council (FSC) baru
saja menyepakati pembentukan Komite Tetap
Masyarakat Adat (PIPC) dalam struktur tata
kelola lembaga tersebut. Komunitas Sami adalah
kelompok penggembala rusa tradisional. Di bawah,
Anders Blom – dari Protect Sapmi Foundation,
sebuah organisasi masyarakat adat yang bekerja
bersama komunitas Sami – menguraikan visinya
tentang bagaimana FSC kini harus membantu
untuk mewujudkan hak-hak masyarakat adat.1
Setiap organisasi yang efektif harus memiliki
visi yang memandu operasi mereka. Visi harus
kuat, dapat diraih dan jelas untuk semua orang
dalam organisasi. Ini mengingatkan saya pada
kisah ketika Michelangelo membuat patung Daud
dan salah seorang muridnya bertanya,”Guru,
bagaimana Anda dapat menciptakan keindahan
seperti itu dari sebuah batu?”. Michelangelo
menjawab, “Tapi tidakkah itu sudah jelas? Saya
melihat Daud di batu tersebut sepanjang waktu.
Yang harus saya lakukan hanyalah menghilangkan
bagian-bagian yang mengaburkan sosoknya.”
Di dalam Komite Tetap Masyarakat Adat (PIPC)
dari Forest Stewardship Council, kami telah
membuat sebuah pernyataan visi yang didorong
oleh nilai yang mengatakan bahwa kami akan:
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Jokowi mungkin harus berjuang keras
untuk mempromosikan hak-hak tanah dan
memberantas konsesi agribisnis dan kehutanan
yang korup. Wakil Presidennya, Jusuf Kalla,
memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam
menyelesaikan konflik antar-etnis di daerah
namun keluarganya memiliki investasi jangka
panjang di bidang minyak sawit. Partai politik
yang menjadi platform mereka, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), terperangkap
dalam transaksi-transaksi tanah yang tidak jujur
di berbagai provinsi. Bahkan, koalisi politik
yang mendukung kampanye pemilihan presiden
Jokowi hanya menguasai sekitar 36% dari DPR.
Baru-baru ini, DPR mengesahkan undangundang yang menolak pemilihan walikota,
gubernur provinsi dan bupati secara langsung,
sebuah langkah yang oleh para komentator
dibaca sebagai penghinaan kepada Presiden
mendatang dan sebagai cara memperkuat tangan
partai politik. Aktivis masyarakat sipil lokal
berharap Jokowi dapat menghadirkan reformasi-reformasi yang paling dibutuhkan, namun
mereka juga mengetahui bahwa orang-orang
yang mendapatkan keuntungan dari praktik
tidak benar saat ini tidak akan menyerahkan hak
istimewa dan kekebalan hukum mereka begitu
saja tanpa perlawanan.
13
“Mendukung peningkatan masyarakat adat yang
kuat, tangguh, berkelanjutan dan sukses,yang hak
dan kepentingannya diakui, dihormati, dilindungi
dan disediakan dalam penggunaan dan pengelolaan
tanah, hutan dan sumber daya alam leluhur
mereka.”
Untuk mencapai visi tersebut, untuk melihat Daud
dalam batu kami, kami harus bekerja dengan alatalat yang membantu kami menghilangkan bagianbagian yang menutupi.
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan
(KBDD/FPIC) saat ini adalah alat yang paling
penting bagi PIPC untuk mewujudkan visi kami.
Prinsip ini adalah prioritas utama.
Secara historis, sudah banyak diskusi dilakukan
tentang definisi FPIC. FPIC sudah disebutkan dalam
standar FSC saat ini karena merupakan bagian dari
hak-hak sipil, hukum internasional dan programprogram tanggung jawab sosial perusahaan. Setelah
melihatnya, kami kira tidak ada lagi kebutuhan
untuk membahasnya. Meskipun demikian, masih
ada beberapa pertanyaan yang perlu diperjelas.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
• Isunya saat ini adalah bukan membahas definisi
namun bagaimana kita dapat menerapkan
FPIC. FSC telah menghasilkan pedoman
yang komprehensif bagi pelaksanaan FPIC
– bacalah! Pedoman ini menunjukkan
bahwa konsultasi tidaklah sama dengan
persetujuan. Pedoman tersebut adalah
contoh yang baik tentang bagaimana FSC
bekerja secara proaktif tentang masalah ini.
14
• Sejak 2012, FPIC sebagai sebuah konsep telah
diintegrasikan secara nyata ke dalam Prinsip
& Kriteria FSC. FPIC akan menjadi elemen
wajib dari Indikator Generik International
dan standar-standar nasional yang diturunkan
darinya. Bagi semua perusahaan yang bekerja
di lanskap adat, FPIC akan menjadi bagian
yang harus ada dalam pekerjaan mereka.
• Banyak yang bertanya apakah FPIC adalah hak
veto mutlak – kami katakan bukan.
• Kami percaya bahwa FPIC membawa
tanggung jawab baik untuk masyarakat
adat maupun perusahaan bersertifikat.
Proses berbasis dialog yang serius harus
menghasilkan perjanjian/kesepakatan tertulis.
Lalu bagaimana dengan harapan, ketakutan,
tantangan dan peluang tentang FPIC? Ini semua
adalah pertanyaan yang relevan bagi banyak dari
Anda semua serta bagi kami di PIPC. Mari kita
mulai dengan harapan.
Kami melihat FPIC sebagai alat yang paling
penting untuk mengakui dan menghormati hakhak adat. FSC berharap bahwa mereka dapat
menjadi yang terdepan dalam masalah ini. Belum
ada sistem sertifikasi yang didorong oleh pasar
dan dikendalikan pihak ketiga lainnya yang telah
mencapai titik sejauh ini.
Jadi bagaimana dengan ketakutan? Ya kami juga
mengalami ketakutan dalam kaitannya dengan
FPIC. Sebagai contoh, akankah perusahaan/
pemegang sertifikat menyadari tanggung jawab
mereka untuk menyediakan bagi masyarakat adat
kapasitas yang diperlukan untuk berpartisipasi
penuh dalam proses FPIC? Di sini kita berbicara
tentang kontribusi keuangan, akses ke penasihat
independen, pelatihan, dll. Tanpa kontribusi itu
saya khawatir seluruh gagasan tentang FPIC ini
akan mengalami kegagalan.
Apakah ada tantangan yang berkaitan dengan
FPIC? Ya, akan ada tantangan di semua sisi dalam
proses ini. Bagi FSC itu akan menjadi tantangan
untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai
seksi tanpa kehilangan fokus. Bagi pemegang
sertifikat, hal tersebut akan melibatkan perubahan
paradigma dalam bersikap terhadap masyarakat
adat. Mereka akan perlu membangun kapasitas
internal dan pengetahuan untuk mewujudkan
perubahan ini. Bagi masyarakat adat salah satu
tantangan besar adalah membangun kepercayaan
dalam hubungan mereka dengan perusahaanperusahaan bersertifikat dan dengan LembagaLembaga Sertifikasi (CB) untuk mengatasi semua
kesalahan historis. Atas nama itikad baik dan
kerjasama hal ini dapat dilakukan.
Lalu apa peluang-peluang itu? Bagi FSC itu akan
menjadi kesempatan untuk menjadi standar pilihan
bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Untuk
pemegang sertifikat ini akan membawa kepuasan
menjadi bagian dari solusi bukan menjadi bagian
dari masalah. Bagi masyarakat adat ini bisa
membawa peluang sejati benar untuk menjaga dan
melindungi bagian-bagian penting dari lanskap
kita. Dengan membangun hubungan, mereka dapat
menyebarkan hal-hal baik dari keberlanjutan sejati
dan ketahanan.
Terakhir, kami tengah menghadapi periode kerja
keras. Langkah pertama adalah proyek-proyek
implementasi FPIC yang telah direncanakan.
Saya yakin bahwa dengan niat baik dan kerja
keraskami akan bertemu di Majelis Umum tiga
tahun mendatang dan mengumumkan kepuasan
kami menjadi sebuah organisasi yang bahkan
lebih kuat lagi di sebuah dunia yang lebih baik.
1 Artikel tamu ini adalah versi suntingan dari pidato Anders Blom dalam pertemuan samping
mengenai ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dalam pengelolaan hutan
bersertifikasi FSC: harapan, ketakutan, tantangan dan peluang’, yang dipresentasikan pada Majelis
Umum FSC di Sevilla, Spanyol, 10 September 2014.
COP12 CBD
Dukungan bagi Praktik Adat dan
Pemantauan Keanekaragaman Hayati
Masyarakat Adat
COP12 menjadi tonggak penting karena CBD
telah mengadopsi sebuah rencana aksi mengenai
pemanfaatan berkelanjutan secara adat yang
berkomitmen terhadap, dan menyerukan,
dukungan konkret bagi praktik-praktik
berkelanjutan berbasis masyarakat dalam
kaitannya dengan keanekaragaman hayati.
Selain itu, Para Pihak akhirnya sepakat untuk
menggunakan istilah ‘masyarakat adat dan
Salah satu tugas utama COP12 adalah untuk
melaksanakan tinjauan jangka menengah atas
Rencana Strategis untuk Keanekaragaman
Hayati (2011-2020) yang dikembangkan CBD.
Sebuah laporan utama, yang disebut sebagai
Pandangan Keanekaragaman Hayati Global
Ke-4 (Global Biodiversity Outlook/GBO4),
telah diluncurkan yang meninjau sejauh mana
kita tetap berada pada jalur untuk memenuhi
kedua puluh target keanekaragaman hayati
yang dicanangkan dalam rencana tersebut.
Masyarakat adat terus menerusmenekankan
pentingnya sistem pengelolaan keanekaragaman
hayati terpadu mereka untuk mendekati berbagai
sasaran keanekaragaman hayati, dan juga bahwa
(kurangnya) perbaikan pada sebagian besar
target keanekaragaman hayati dapat berdampak
besar pada komunitas, mata pencaharian,
pengetahuan dan praktik mereka. Mereka juga
menunjukkan pentingnya pemantauan berbasis
masyarakat, dan menyampaikan pesan yang jelas
bahwa pengetahuan adat harus diakui sebagai
pengetahuan ahli, yang melengkapi pengetahuan
ilmiah. CBD mulai menyadari hal ini dan sudah
memasukkan beberapa studi kasus tentang
pemantauan masyarakat ke dalam GBO4, dan
COP12 telah mengadopsi berbagai Keputusan
yang mengakui dan mendorong inisiatif-inisiatif
berbasis masyarakat, berdasarkan pengetahuan
tradisional.
Untuk melihat foto-foto, membaca pernyataanpernyataan masyarakat, dan melihat konferensi
pers yang dilakukan Forum Adat International
mengenai Keanekaragaman Hayati (IIFB) tentang
perdebatan terminologi, silakan kunjungi portal
IIFB: http://iifb.indigenousportal.com/
Silakan akses dan unduh GBO4 dan dokumen
teknis terkait di sini: http://www.cbd.int/gbo4/
FPP E-Newsletter: July 2014
Konferensi Para Pihak
ke-12 Konvensi
Keanekaragaman Hayati (COP12 CBD )di adakan
di Pyeongchang,Korea Selatan, dari tanggal 6-18
Oktober 2014. Masyarakat adat dari seluruh
dunia berkumpul dalam pertemuan tersebut
untuk berbagi perspektif dan masukan mengenai
beberapa isu terkait keanekaragaman hayati
yang menjadi hal penting dan/atau keprihatinan
bagi masyarakat dan wilayah mereka, seperti
keanekaragaman hayati dan perubahan iklim,
spesies invasif, gender dan keanekaragaman
hayati, dan pengetahuan adat.
komunitas lokal’ dalam keputusan-keputusan di
masa datang.
Seluruh Keputusan sementara ini tersedia sebagai
dokumen-dokumen sesi (in-session document)
di
sini:
http://www.cbd.int/cop12/insession
sampai mereka seluruhnya selesai diproses
dan ditayangkan sebagai keputusan-keputusan
COP12 di situs CBD.
15
Resolusi Kota Hijau sudah keluar!
FPP menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk,
Mengevaluasi Proyek Investasi: Pertimbangan
Hukum dan Tata Kelola yang Baik, di bulan
September 2014 di Kumba, Kamerun Barat. Tujuan
dari pertemuan ini adalah untuk berbagi informasi
tentang huokum internasional saat ini dan standar
industri terkini untuk perusahaan industri yang
mencari lahan untuk pengembangan agribisnis.
Pertemuan ini mendatangkan masyarakat yang
terkena dampak oleh pembangunan minyak sawit
SGSOC/Herakles di sekitar Gunung Kamerun
dan peserta dari luar daerah yang tanahnya
terkena dampak proyek-proyek pembangunan
besar lainnya. Selama seminggu itu, masyarakat
mengorganisir komite masing-masing untuk
menyusun sebuah platform bersama untuk
dialog dengan perusahaan atas dasar ketentuanketentuan huokum internasional yang melindungi
hak-hak masyarakat, dan hasilnya adalah Resolusi
Kota Hijau.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Resolusi ini menguraikan prinsip-prinsip yang
didasarkan pada kconsensus masyarakat dan
huokum internasional, dan membentuk dasar
bagi kerja lebih lanjut oleh masyarakat untuk
membangun kapasitas mereka untuk dapat
berunding secara adil dengan perusahaan
yang
ingin
melakukan
pembangunan
dimengembangkan tanah adat mereka.
16
Mendukung komunitaskomunitas masyarakat
adat untuk mempengaruhi
kesepakatan perdagangan
dengan Uni Eropa
Pada tahun 2012 Guyana memulai negosiasi
dengan Uni Eropa dengan tujuan untuk memasuki
Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) yang
akan berupaya memastikan bahwa Guyana
mengekspor hanya kayu legal ke pasar Uni Eropa.
VPA adalah langkah yang diwajibkan dalam
Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan,
Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) yang
diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 2003 yang
bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar
dengan menguatkan pengelolaan hutan lestari,
meningkatkan tata kelola dan mempromosikan
perdagangan kayu yang dihasilkan secara legal.
Hal yang terpenting dalam VPA adalah definisi
apa yang dimaksud dengan ‘kayu legal’ itu dan
adalah tanggung jawab dari masing-masing
negara mitra untuk mengembangkan definisi
legalitas tersebut. Uni Eropa menekankan
pentingnya partisipasi stakeholder secara
luas dalam proses ini. Setelah kekhawatirankekhawatiran disuarakan di Guyana tentang
kurangnya partisipasi efektif dari masyarakat
sipil dalam proses VPA, dan terutama dari
komunitas-komunitas masyarakat adat, Uni
Eropa menyerahkan sebuah proyek kepada
Asosiasi Masyarakat Amerindian dan FPP yang
bertajuk “Mempromosikan Partisipasi Efektif
Masyarakat Adat dalam Kesepakatan Kemitraan
Sukarela di Guyana”. Proyek ini mendapatkan
pendanaan bersama dari Forest Market DFID
dan Governance Programme.
Isu-isu lahan dan proses VPA
Sejak awal tahun, materi-materi yang membahas
FLEGT dan isu-isu terkait telah dikembangkan
dan digunakan dalam enam lokakarya yang
mempertemukan masyarakat dari 24 komunitas
di region 1 dan 2, yang merupakan daerahdaerah yang paling terkena dampak penebangan.
Lokakarya-lokakarya ini meliputi pengenalan
terhadap FLEGT dan proses VPA dan,
mengingat bahwa ini adalah konsep baru bagi
kebanyakanpeserta, hal ini memicu munculnya
sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Banyak
yang ingin mengetahui bagaimana VPA akan
berguna untuk menangani sengketa tanah saat
ini dan bertanya bagaimana dapat menentukan
apakah suatu kayu legal atau tidak ketika ada
pelaku yang berbeda-beda yang mengklaim
memiliki tanah asal kayu tersebut. Kekhawatiran
ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar
tanah yang dimiliki, diduduki dan digunakan
oleh masyarakat secara tradisional dianggap
tanah negara berdasarkan hukum perundangundangan nasional yang ada. Saat menyuarakan
kekhawatiran mereka kepada Departemen Urusan
Amerindian, mereka diberitahu bahwa mereka
harus mengajukan permohonan kepemilikan
legal atas tanah bersangkutan (sertifikat hak) atau
perpanjangan hak jika mereka sudah memiliki
sertifikat hak. Namun, pengalaman masyarakat
menunjukkan bahwa mereka mencurahkan
banyak waktu untuk menyusun dan mengajukan
permohonan ini yang kemudian tidak ada
kelanjutan dalam proses resmi atau diabaikan
sama sekali. Di saat yang sama, tanah mereka
diberikan untuk kepentingan penebangan dan
pertambangan. Terkait dengan hal ini, banyak
peserta yang menyerukan agar sengketa yang
menyangkut tanah mereka dan permohonan
perpanjangan yang belum ditanggapi ditangani
dahulu sebelum VPA ditandatangani.
Tata kelola hutan yang lemah dan pelanggaran
FPIC
Sementara proses pengembangan VPA GuyanaUni Eropa tengah berlangsung, masalahmasalah besar dengan tata kelola hutan Guyana
terus berlanjut. Pengungkapan kesepakatan
kontroversial perusahaan kayu Tiongkok Bai
Shan Lin di bulan Juli 2014 memulai debat
publik besar tentang sistem konsesi kehutanan
Guyana. Dengan membawa bukti-bukti tentang
Dalam
kesepakatan-kesepakatan
yang
disembunyikan dari sorotan publik, Bai Shan
Lin mendapatkan alokasi wilayah hutan yang
luas – beberapa indikasi menunjukkan hingga
1,4 juta hektar – dan mulai mengekstraksi kayu
tanpa melakukan analisis dampak lingkungan
dan sosial. Ada yang mengatakan sebagian dari
kawasan yang dialokasikan tersebut disewa
secara ilegal dari perusahaan lain. Masyarakat di
Rupununi Utara dan Selatan kini sangat prihatin
tentang konsekuensi dari kegiatan perusahaan,
termasuk juga akibat pembangunan jalan,
terhadap mata pencaharian mereka. Konsesi
tersebut terletak sangat dekat, dan beberapa
bagiannya bahkan tumpang tindih, dengan
tanah yang mereka miliki secara adat, namun
mereka belum pernah diajak konsultasi dan
belum memberikan persetujuan mereka atas
kegiatan Bai Shan Lin. Desa Apoteri terletak
hanya 300 meter dari salah satu konsesi-konsesi
ini dan salah seorang warganya mengatakan
kepada surat kabar lokal “Kami berada terlalu
dekat dengan konsesi. Kami tidak tahu apa yang
akan terjadi.” Dia menjelaskan bahwa komunitas
Apoteri, Rewa dan Crashwater dikelilingi oleh
konsesi-konsesi tersebut dan mereka tidak bisa
pergi kemana-mana. Adalah penting bahwa
pengalaman desa-desa ini dan desa-desa lainnya
yang terkena dampak dimasukkan ke dalam
diskusi VPA. Proyek APA-FPP yang sedang
berlangsung juga akan membantu membawa
para perwakilan mereka ke forum-forum tempat
mereka dapat berbagi keprihatinan mereka.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:
http://www.redd-monitor.org/2014/08/19/
bai-shan-lins-logging-operations-in-guyanaexploitation-disruption-and-destruction/
http://guyaneseonline.wordpress.
com/2014/08/19/bai-shan-lin-aerial-view-ofmassive-logging-exports/
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Meskipun penguasaan lahan membentuk
elemen amat penting dari tata kelola hutan,
tim perunding pemerintah Guyana sejauh
ini menunjukkan pandangan bahwa VPA
bukanlah forum untuk menyelesaikan masalahmasalah lahan yang lebih luas. Masyarakat yang
tinggal di dalam dan bergantung pada hutan
mempertanyakan pandangan resmi pemerintah
ini. Desa dan masyarakat Amerindian bersikeras
agar isu-isu tata kelola penting harus menjadi
bagian dari perundingan VPA dan penyusunan
definisi legalitas yang kredibel dan kuat.
Warga desa dan organisasi-organisasi adat
mengkhawatirkan hak-hak atas tanah yang
penting serta kontradiksi dan celah-celah hukum
yang sejauh ini telah dikesampingkan dalam
proses VPA. Sebelum tahun ini berakhir, putaran
lokakarya kedua akan dilakukan di bawah proyek
APA-FPP yang bertujuan untuk mencatat secara
sistematis berbagai kekhawatiran lebih lanjut dan
rekomendasi-rekomendasi yang akan diajukan
untuk proses nasional.
lemahnya penegakan hukum, kerangka hukum
dan peraturan yang cacat, tindak korupsi serta
kurangnya transparansi di sektor kehutanan,
perdebatan ini menghadirkan tantangan yang
tepat pada upaya pemerintah untuk menghindari
penanganan masalah-masalah yang ada di sektor
kehutanan sebagai bagian dari proses VPA.
17
Perwakilan masyarakat adat
Mengembangkan Kerangka
Pemantauan Hak Asasi
Manusia
FPP adalah salah satu dari empat Mitra Pelaksana
(selain AIPP, IWGIA dan Tebtebba) dalam proyek
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang
didanai Komisi Eropa untuk mengembangkan
sebuah kerangka pemantauan hak asasi manusia
dan alat-alat bagi Masyarakat Adat untuk
digunakan dalam aktivitas pemantauan berbasis
masyarakat mereka. Proyek ini juga akan
mendorong dimasukkannya hak dan aspirasi
masyarakat adat dalam agenda pembangunan
pasca-2015, termasuk tujuan, target dan indicator
terkait dari pembangunan berkelanjutan di masa
depan.
• Indigenous Livelihoods Enhancement
Partners (Mitra Peningkatan Mata
Pencaharian Adat), Kenya
• Inter Mountain Peoples Education and
Culture (Pendidikan dan Budaya Antar
masyarakat Gunung) di Thailand
• Lawyers Association for Human Rights
of Nepalese Indigenous Peoples (Asosiasi
Pengacara Hak Asasi Manusia Masyarakat
Adat Nepal))
• Mainyoito Pastoralist Integrated Development
Organization (Organisasi Pembangunan
Terpadu Penggembala Mainyoito), Kenya
• National Indigenous Women’s Federation
(Federasi Perempuan Adat Nasional), Nepal
• Vereniging van Inheemse Dorpshoofden di
Suriname
• Visión Amazonía, Peru
• OKANI, Kamerun.
Untuk keterangan lebih rinci silakan hubungi
[email protected]
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Salah satu langkah pertama yang penting
dalam proyek ini berlangsung di Chiang Mai,
Thailand pada tanggal 19-21 Agustus, ketika
sepuluh perwakilan organisasi masyarakat adat
berkumpul untuk membahas dan menyepakati
isu-isu yang paling penting yang harus dicakup
oleh pemantauan tersebut, berdasarkan hak-hak
yang tercakup dalam Deklarasi PBB tentang Hak
Masyarakat Adat (UNDRIP).
18
• Dengan peserta dari Cile, Peru, Suriname,
Kenya, Nepal dan Thailand, perdebatan
yang mencakup banyak hal mengidentifikasi
sejumlah tema mendasar penting yang
umum bagi masyarakat adat. Namun,
diakui bahwa akan selalu ada kekhawatiran
khusus yang relevan dengan situasi lokal
tertentu. Dengan dukungan dari Brigitte
Feiring sebagai, konsultan proyek, peserta
dapat mengusulkan rancangan alat-alat
pemantauan untuk diujicobakan di lapangan
kepadadalam masyarakat selama enam
bulan ke depan. Mitra-mitra dari berbagai
negara mencakup:
Kesaksian masyarakat
menunjukkan cara untuk
melindungi hak dan hutan
Mengatasi deforestasi dan tindakan mitigasi iklim
lainnya akan menjadi salah satu butir penting
dalam agenda Konferensi Para Pihak Konvensi
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
mendatang pada bulan Desember di Lima, Peru
(COP20).
Hal ini telah dibuktikan di masa lalu dengan
negosiasi yang intens tentang REDD+ dan
yang lebih baru dengan peluncuran Deklarasi
NewYork tentang Hutan, yang ditandatangani
oleh pemerintah, perusahaan dan NGO dalam
acara KTT Iklim PBB yang diselenggarakan di
New York di bulan September.
REDD+, pertanian cerdas iklim, pasokan-rantai
yang berkelanjutan sekarang digabungkan
bersama dalam sebuah upaya bersama untuk
mengurangi deforestasi dan emisi karbon terkait
di daerah tropis. Namun, kurangnya kepatuhan
dengan upaya pengaman yang disepakati secara
internasional, reformasi tata pemerintahan yang
buruk,dan meningkatnya tekanan terhadap tanah
dan wilayah adat memerlukan tindakan lebih
kuat untuk mengatasi bahaya pelanggaran hak
asasi manusia yang semakin buruk. Kesepakatan
sukarela dan kemitraan publik-swasta tidak
dapat menggantikan aksi internasional dan
nasional yang kuat untuk membidik penyebab
internal dan eksternal dari dari deforestasi,
menjamin penghormatan dan kepatuhan
dengan standar-standar dan norma-norma
hak asasi manusia internasional dan dalam
penghormatan khusus untuk dan perlindungan
tanah, wilayah dan sumberdaya masyarakat adat
dan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan
diinformasikan.
Karena semua alasan ini, Forest Peoples
Programme(FPP) menyelenggarakan – bersama-
Selain acara audiensi tersebut, yang dimaksudkan
sebagai kontribusi untuk aktivitas-aktivitas
Cumbre de los Pueblos, FPP dan delegasi
pemimpin masyarakat adat dan perwakilan CSO
dari Peru, Kolombia, Guyana, Panama, Paraguay,
Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia
juga akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
Paviliun Adat dan dalam inisiatif masyarakat
sipil di Global Landscapes Forum.
Untuk penjelasan lebih rinci tentang latar
belakang acara audiensi ini
http://www.forestpeoples.org/tags/deforestationand-rights-indigenous-peoples-building-palangkaraya-declaration/news/2014/10/com
[link to the hearing flyer posted on our site]
Untuk melakukan pra-registrasi, silakan kirim
surel ke [email protected] untuk
memesan tempat untuk menghadiri dan bertukar
pengalaman dan mendengarkan kesaksian
masyarakat.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Akuntabilitas pemerintah dan perusahaan bahkan
lebih mendesak lagi menimbang risiko bahwa
perundingan saat ini yang mengarah ke COP21
di Paris mungkin hanya berupa janji di bibir saja
untuk hak-hak masyarakat adat dan kewajiban
untuk memastikan sebuah pendekatan berbasis
hak untuk mitigasi berbasis lahan,serta risiko
bahwa ini akan gagal untuk mengakui dengan
semestinya kontribusi positif dari masyarakat
adat dalam perlindungan hutan, mitigasi iklim
dan adaptasi.
sama dengan organisasi masyarakat adat Peru
AIDESEP – sebuah acara audiensi publik
internasional tentang deforestasi dan hak asasi
manusia selama COP20. Acara audiensi publik ini
akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember
di Museum of Arts of Lima (MALI).Tamu
khusus dalam acara tersebut adalah Victoria
Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB tentang
Hak-hak MasyarakatAdat. Acara tersebut akan
menawarkan ruang publik bagi para pemimpin
masyarakat adat dari Amerika Latin, Afrika dan
Asia untuk berbagi pengalaman lapangan mereka,
baik pengalaman dengan deforestasi maupun
dengan isu-isu HAM yang berkaitan dengannya,
dan pengalaman dalam mempertahankan
hutan dan sumberdaya.Acara tersebut juga akan
meluncurkan sebuah laporan mengejutkan
mengenai deforestasi, yang akan dihadiri oleh
para penulisnya dan masyarakat yang terlibat,
dan tuntutan dari Deklarasi Palangka Raya akan
kembali dikumandangkan
19
Publikasi terbaru
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Deklarasi Palangka Raya
tentang Deforestasi dan Hak-Hak
Masyarakat Hutan
20
Kami, perwakilan masyarakat hutan, masyarakat
adat, komunitas lokal, petani, penyadap karet,
pengumpul rotan, penghuni lahan gambut,
perempuan, laki-laki dan kaum muda dari asia,
afrika dan amerik latin, serta ngo lingkungan dan
sosial pendukung, berkumpul di Palangka raya,
kalimantan tengah,indonesia, membuat seruan
ini kepada masyarakat internasional, pemerintah
kami sendiri dan organisasi internasional yang
berupaya mengamankan lingkungan global.kami
telah bertemu antara tanggal 09-14 maret 2014
untuk meninjau dan berbagi pengalaman dan
menilai perkembangan yang tengah terjadi
di tingkat lokal, nasional dan global untuk
mengurangi deforestasi dan menjamin hak-hak
dan mata pencaharian kami.
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2014/03/declaration_ind.pdf
Hak-Hak Masyarakat adat dan
Kebijakan-Kebijakan Iklim di
Guyana: Laporan Khusus
Lebih dari empat tahun setelah penandatanganan
MoU antara Guyana-Norwegia, laporan
khusus ini bertujuan untuk menilai kualitas
perlakuan terhadap hak-hak masyarakat adat
dalam kebijakan nasional Guyana atas tanah,
pembangunan rendah karbon dan hutan. Ulasan
ini dikembangkan melalui kunjungan-kunjungan
kepada masyarakat dilakukansecara ekstensif
dan dengan cara menganalisis kebijakan yang
dilakukan oleh Amerindian Peoples Association
(APA) dan Forest Peoples Programme (FPP)
antara tahun 2009 dan 2013.
Laporan ini menyajikan berbagai rekomendasi
umum dan khusus tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memperkuat pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat
adat dalam kebijakan-kebijakan nasional tentang
penggunaan lahan, hutan dan iklim.
http://www.forestpeoples.org/topics/responsiblefinance/publication/2014/indigenous-peoplesrights-and-climate-policies-guyana-sp
Publikasi mendatang
Perempuan adat dan sistem hak
asasi manusia Inter-Amerika:
toolkit tentang mekanisme
Assault on the Commons – Studi Kasus Indonesia:
Sebuah kronologi dan analisis sejarah dan faktorfaktor deforestasi di Indonesia, dan keterlibatan
masyarakat hutan dan organisasi pendukung
terhadap perlindungan hak dan pelestarian
hutan.
Situs-Situs Warisan Dunia dan
Hal-Hak Masyarakt Adat
http://www.forestpeoples.org/topics/africanhuman-rights-system/publication/2011/toolkitindigenous-women-s-rights-africa
Revisi Pedoman FPIC dan RSPO: Revisi
panduan
untuk anggota RSPO mengenai
bagaimana menerapkan Persetujuan Bebas,
Didahulukan dan Diinformasikan, sejalan
dengan revisi Prinsip & Kriteria RSPO 2013.
Penerbit bersama
International Work Group for Indigenous Affairs
(IWGIA)
Forest peoples Programme (FPP)
Gundjeihmi Aboriginal Corporation (GAC)
Buku ini memuat 20 studi kasus dari situs-situs
Warisan Dunia dari seluruh dunia, dengan
tambahan beberapa artikel latar belakang yang
berkaitan dengannya. Studi-studi kasus tersebut
mengeksplorasi dan mendokumentasikan, dari
perspektif hak asasi manusia, pengalamanpengalaman masyarakat adat dengan situssitus Warisan Dunia dan dengan prosesproses Konvensi Situs Dunia. Studi-studi ini
mengidentifikasi permasalahan yang berulang
dan kekurangan sistemik dalam pelaksanaan
Konvensi, serta peluang-peluang yang mungkin
dapat diberikan Konvensi bagi masyarakat adat
dan pembelaan dan promosi hak-hak asasi
manusia mereka.
Lembar Berita FPP: Oktober 2014
Toolkit ini akan menyajikan mekanisme
hukumyang relevan dengan hak-hak perempuan
adat dalam sistem hak asasi manusia InterAmerika. Hal ini bertujuan untuk mendukung
organisasiorganisasi perempuan adat dalam
mengefisienkan
penggunaan
berbagai
mekanisme dan dalam mempengaruhi penetapan
standar. Publikasi ini merespon dan lebih lanjut
menjelaskan perlunya lembaga-lembaga hak asasi
manusia untuk mengadopsi sebuah pendekatan
yang mencakup hak-hak perempuan maupun
hak-hak kolektif masyarakat adat atas tanah ketika
berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan
dengan hakhak perempuan adat. Format publikasi
ini terinspirasi sekaligusmelengkapi publikasi
serupa pada sistem Afrika yang diluncurkan FPP
tahun 2010, yaitu: Perempuan adat dan sistem hak
asasi manusia Afrika: tookit tentang mekanisme.
21
Fly UP