...

departemen perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

departemen perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP / 300 / V / 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN
ROUTE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES SEKTOR A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang :
a. bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, telah diatur mengenai Pendapatan
Route Air Navigation Services Charges yang merupakan hasil
kerjasama antar negara yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemungutan,
Penyerahan Dan Pelaporan Route Air Navigation Services
Charges Sektor A, dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
tentang
2
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009
tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang
Penerbangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
Memperhatikan : Minutes of Discussions Between CAAS and DGCA Indonesia on
The Collection of Route Air Navigation Services (RANS) Charges
yang diselenggarakan di Airport Changi pada tanggal 22 Januari
1999.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PEMUNGUTAN,
PENYERAHAN DAN PELAPORAN ROUTE AIR NAVIGATION
SERVICES CHARGES SEKTOR A.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah
seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.
2.
Route Air Navigation Services Charges yang selanjutnya disebut RANS
Charges adalah biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah pendekatan
yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara
yang dikuasai.
3
3.
Penerbangan Jelajah (en-route) adalah pergerakan pesawat udara yang
dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan
melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang
ditentukan (minimum en-route altitude).
4.
Penerbangan Lintas (over flying) adalah penerbangan yang melintasi
wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di
wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam
rangka penerbangan dalam negeri.
5.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7.
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) yang selanjutnya disebut
CAAS adalah lembaga yang berwenang dalam penerbangan sipil di
Singapura.
8.
Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
9.
Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara.
10.
Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
RANS Charges Sektor A merupakan biaya pelayanan navigasi penerbangan
jelajah yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara
dalam jarak 90 NM sebelah selatan SINJON dengan ketinggian sampai dengan
37.000 kaki.
Pasal 3
Hubungan hukum RANS Charges Sektor A yang diatur dalam peraturan ini
terbatas antara CAAS dengan Direktorat Jenderal.
4
BAB III
PEMUNGUTAN
Pasal 4
(1)
Pemungutan RANS Charges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui CAAS atas nama Pemerintah
Indonesia.
(2)
Pemungutan RANS Charges sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal.
Pasal 5
Besaran tarif RANS Charges ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
BAB IV
PENYERAHAN
Pasal 6
(1)
RANS Charges yang dipungut oleh CAAS sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui
Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
melalui rekening Bendahara Penerima.
(2)
Rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rekening mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Persepsi
yang telah ditunjuk.
Pasal 7
Direktur Jenderal membuat surat konfirmasi kepada CAAS paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah menerima RANS Charges.
BAB V
PELAPORAN
Pasal 8
(1)
CAAS membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
5
(2)
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam
bentuk tertulis dan elektronik yang terdiri dari:
a.
b.
c.
d.
e.
(3)
bukti transfer pengiriman uang;
rekening koran;
laporan rincian penerbitan tagihan;
laporan rincian penerimaan pembayaran;
laporan rincian piutang.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
disampaikan dan diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15
(lima belas) bulan berikutnya.
BAB VI
PIUTANG
Pasal 9
(1)
Penghapusan piutang tidak tertagih didasarkan evaluasi penghapusan
yang diusulkan oleh CAAS.
(2)
Piutang tidak tertagih pada RANS Charges akan dihapuskan setelah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB VII
VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
Pasal 10
Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas laporan bulanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Pasal 11
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan RANS Charges, Direktorat Jenderal
melakukan rekonsiliasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
CAAS.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pemungutan, penyerahan dan pelaporan RANS Charges yang telah dilaksanakan
sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan sah sepanjang sesuai dengan
peraturan.
6
7
Fly UP