...

peraturan pemerintah republik indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan pemerintah republik indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993
TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa dalam rangka penciptaan iklim usaha yang dapat lebih mendorong
pertumbuhan perekonomian nasional dan merangsang minat penanaman modal
asing, dipandang perlu menetapkan persyaratan pemilikan saham pada
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing;
Mengingat
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING.
Pasal 1
Persetujuan dalam rangka Penanaman Modal Asing dapat diberikan, apabila
jumlah investasi tidak lebih kecil dari US$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika
Serikat).
Pasal 2
Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing; selanjutnya
disebut perusahaan penanaman modal asing, pada dasarnya berbentuk usaha
patungan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal disetor peserta Indonesia
dalam perusahaan patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
perseratus) pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan
menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dalam waktu 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial
sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 3
(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan jumlah investasi
sekurang-kurangnya US$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat) apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
a. padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) orang, dan:
(1) sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima perseratus) hasil
produksi untuk diekspor; atau
(2) menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang
setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri
lain ;
b. melakukan kegiatan dibidang usaha jasa tertentu sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Perusahaan penanaman modal asing yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat didirikan dengan persyaratan bahwa
modal disetor peserta Indonesia pada saat perusahaan didirikan sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya
20% (dua puluh perseratus) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam
izin usahanya.
(3) Modal disetor peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditingkatkan lagi menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus)
dari seluruh nilai modal disetor perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana
tercantum dalam izin usahanya.
Pasal 4
(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan modal saham
yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
a. jumlah modal disetor sekurang-kurangnya US$ 50.000.000,- (lima
puluh juta dollar Amerika Serikat);
b. berlokasi di salah satu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku,
Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi;
c. berlokasi di salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam
rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan Pemerintah negara lain.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi
komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya
51% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual
atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan-badan
tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
(3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial
sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
Pasal 5
(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal
saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila jumlah nilai modal
yang disetor sekurang-kurangnya US$ 2.000.000,- (dua juta dollar Amerika
Serikat).
(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau
barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain.
(3) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi
komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya
51% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual
atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
yang modal sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia atau badan-badan
tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
(4) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
Pasal 6
(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal
saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, dengan syarat :
a. berlokasi di Kawasan Berikat ; atau
b. berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
(2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi
komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya
20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau
dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang
modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan tertentu lainnya
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
(3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial
sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
(4) Penguasaan atau pemilikan tanah untuk perusahaan penanaman modal asing
yang berlangsung di Kawasan Berikat atau EPTE sepenuhnya dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pertanahan bagi
usaha di lingkungan Kawasan Berikat atau EPTE.
Pasal 7
Penjualan atau pengalihan saham kepada Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, dan Pasal 6 dilakukan melalui :
a. Pemilikan langsung; dan/atau
b. Pasar Modal.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah
ini ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1993
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING
UMUM
Dalam usaha untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran penanaman
modal asing dalam pembangunan ekonomi, semakin perlu adanya berbagai
kebijakan dan langkah-langkah untuk mewujudkan iklim yang lebih menarik
bagi usaha penanaman modal asing di Indonesia. Untuk itu diperlukan
pengaturan yang jelas dan memberi kepastian hukum mengenai persyaratan
Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Asing (selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing).
Pengaturan tersebut meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk usaha
penanaman modal asing baik yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki
pihak asing.
Berkaitan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula persyaratan
mengenai penjualan atau pengalihan modal saham kepada Warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini perlu agar dalam jangka panjang
dapat lebih memberi kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam
perusahaan penanaman modal asing, baik bagi peserta asing maupun bagi
peserta Indonesia. Kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong
penanaman modal asing dengan peserta asing sepenuhnya, yang pada gilirannya
memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
untuk turut serta dalam pemilikan di perusahaan penanaman modal asing
tersebut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan peserta Indonesia adalah warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia yang seluruh modal sahamnya dimiliki Warga Negara
Indonesia. Modal disetor adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham,
termasuk didalamnya bagian laba yang ditahan dan agio saham setelah
dikonversi menjadi modal.
Pasal 3
Ayat (1)
Dengan ketentuan ini, maka persyaratan huruf a atau huruf b harus
dipenuhi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Ketentuan penunjukan Propinsi tersebut dimaksudkan untuk mendorong
usaha pembangunan dibidang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.
Persetujuan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan pemerintah negara lain yang sudah berlangsung dewasa ini
adalah dengan Pemerintah Republik Singapura dalam rangka
pengembangan Propinsi Riau. Kawasan yang akan dikembangkan dalam
rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Singapura tersebut antara lain adalah :
1. Kawasan untuk usaha-usaha kepariwisataan termasuk sarana
pendukungnya di Pulau Bintan.
2. Kawasan Industri di Pulau Bintan.
3. Kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau
Bintan dan daerah aliran Sungai Kampar.
4. Kawasan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak
bumi di Pulau Karimun Kecil dan pengolahan minyak di Pulau
Karimun Besar.
Ayat (2)
Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah
International Finance Corporation, Asian Development Bank dan Islamic
Development Bank.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan
industri penunjang bagi pertumbuhan industri pengolahan. Industri
penunjang ini pada umumnya padat karya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Fly UP