...

tautan - Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

tautan - Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Panduan Pengusulan Ijin Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
dalam rangka
Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2014
Kata Pengantar
Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka
dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi telah memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik
melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya
maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian
pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan
jenjang pada KKNI.
Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan
keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, maka Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat
untuk mengajukan izin menyelenggarakan program penyetaraan capaian pembelajaran seseorang yang
dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan
terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnyamelalui
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada perguruan tinggi yang berminat untuk
mengajukan izin penyelenggaraan program RPL kepada Direktorat Jenderal Pendidkan Tinggi c.q.
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.
Djoko Santoso
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | i
I. PENDAHULUAN
Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka
dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas
dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis
pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan
pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.
Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut
diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal,
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
Secara khusus, upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, salah satunya diturunkan
dalam kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau-disingkat RPL-pada Pasal 4 Ayat 2 huruf a.
Dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional terkait pembelajaran sepanjang hayat, maka mekanisme RPL pada jalur
pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk
menempuh pendidikan formal, dan juga memberikan kesempatan bagi akademisi, tenaga pendidik dan
kependidikan untuk mendapatkan pengakuan dari capaian pembelajaran yang telah dilakukannya
sehingga dapat dipergunakan dalam meningkatkan karir akademiknya.
RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat (disingkat RPL-PSH), sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, hanya memberikan pengakuan atau
penyetaraan pengalaman kerja dengan kemampuan dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang pada
jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNI atau program D1 sampai
dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNI sebagai jenjang paling tinggi. Seseorang dapat
menggunakan RPL-PSH sebagai pengakuan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang tertentu di
perguruan tinggi jika yang bersangkutan telah memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C
Kejuruan.
Pengakuan kesetaraan yang diperoleh melalui proses RPL-PSH tidak sama dengan pengakuan terhadap
perolehan gelar (degree), namun lebih bersifat sebagai pertimbangan memasuki sebuah program
pendidikan (entry requirement) ke jenjang yang lebih tinggi.
Seseorang yang berkehendak untuk memperoleh RPL-PSH harus mengajukan permintaan tertulis
kepada perguruan tinggi pendidikan yang memperoleh ijin sebagai penyelenggara RPL-PSH. Permintaan
tersebut harus dilengkapi dengan portofolio yang disusun sesuai dengan pengalaman kerja atau hasilhasil pembelajaran lampau yang dimiliki, berserta bukti-bukti yang sahih.. Pengkajian yang transparan,
akuntabel, dan komprehensif atas capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya merupakan dasar
dari pengurangan sejumlah sks mata kuliah tertentu (exemption) pada jenjang pendidikan yang lebih
tinggi.
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 1
II. PENYELENGGARAAN RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
Suatu perguruan tinggi, yang memiliki kapasitas dan memperoleh ijin (mandate) melakukan RPL-PSH
berhak melakukan proses asesmen terhadap pengalaman kerja atau capaian pembelajaran lampau dari
calon mahasiswa atau peserta didik sesuai dengan aturan yang disusun oleh perguruan tinggi pendidikan
tersebut serta panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
Penyelenggaraan RPL-PSH terkait erat dengan penjaminan mutu dari hasil pendidikan tinggi
sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini bermakna bahwa
penyelenggaraan RPL-PSH oleh perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan dan parameter mutu
yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI, dengan pertimbangan
utama sebagai berikut :
a. Legalitas perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi;
b. Adanya kebutuhan RPL-PSH yang dibuktikan melalui studi pelacakan yang sahih dan handal;
c. Kemampuan untuk menyelenggarakan RPL-PSH mencakup kemampuan melakukan asesmen
bersama tim independen, ketersediaan dan kesiapan SDM, sarana prasarana dan pendanaan;
d. Sistem penjaminan mutu;
e. Keberlanjutan program; dan
f. Keselarasan penyelenggaraan program RPL-PSH di dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi
yang bersangkutan.
Dengan demikian, perguruan tinggi (PT) yang akan mengajukan ijin penyelenggaraan RPL-PSH
diharuskan membuat evaluasi diri dan sekaligus menimbang kemampuan pemenuhan persyaratan
minimal yang dimiliki perguruan tinggi tersebut sebagai penyelenggara RPL-PSH.
III. PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
Pengajuan ijin penyelenggaraan RPL-PSH ditujukan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI dengan membuat studi kelayakan dan melengkapi berkas yang telah ditentukan. Dalam
proses pengajuan ijin penyelenggaraan RPL-PSH, pihak yang berkepentingan memiliki tugas dan
tanggung jawab yang saling melengkapi.
Perguruan Tinggi:
1. Membentuk tim internal yang bertanggung jawab dalam penyusunan proposal untuk pengajuan
ijin penyelenggaraan RPL-PSH;
2. Melakukan studi kelayakan atas kebutuhan masyarakat terkait dengan program RPL-PSH;
3. Melakukan evaluasi diri kesiapan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL-PSH;
4. Menyusun proposal penyelenggaraan RPL-PSH secara komprehensif dan dilengkapi data
pendukung yang sahih dan handal, minimal data 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan RPL-PSH ke Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ditjen DIKTI disertai proposal penyelenggaraan RPL-PSH;
6. Melakukan revisi, apabila usulan proposal yang pertama tidak lolos – maksimum satu kali – dan
mengajukan kembali proposal yang telah direvisi kepada Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ditjen DIKTI..
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 2
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI:
1. Menerima surat resmi permohonan penyelenggaraan RPL-PSH beserta proposal dari perguruan
tinggi terkait;
2. Secara administratif memeriksa kelengkapan berkas usulan proposal. Jika berkas tidak lengkap,
maka berkas usulan dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi lebih lanjut;
3. Jika berkas usulan lengkap, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI menunjuk
tim untuk melakukan evaluasi terhadap usulan proposal;
4. Tim melakukan evaluasi proposal dan menyampaikan rekomendasi diterima, direvisi atau
ditolak;
5. Menetapkan hasil evaluasi dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengusul.
6. Menerbitkan ijin penyelenggaraan RPL-PSH ke PT pengusul jika usulannya diterima.
Tim Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan RPL:
a. Menerima penugasan untuk melakukan evaluasi usulan proposal;
b. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen
DIKTI.
Prosedur pengajuan ijin penyelengaraan RPL-PSH mengikuti alur sebagaimana dinyatakan pada Gambar
1 berikut:
Gambar 1: Diagram Alur Pengajuan Izin Penyelenggaraan RPL
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 3
IV. KELENGKAPAN DOKUMEN
Ijin penyelenggaraan RPL-PSH hanya dapat diusulkan oleh PT yang memenuhi kriteria. Penyelenggaraan
RPL dilakukan pada tingkat program studi dengan persyaratan utama:
a. program studi telah 2 (dua) kali secara berturutan berstatus minimal terakreditasi B dari badan
akreditasi nasional yang berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara, dan masih
berlaku pada saat pengusulan ;
b. penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusannya sesuai kualifikasi
pada jenjang KKNI bidang pendidikan tingi tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan
evaluasi kinerja lulusan;
c. lulusan program studi terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi pelacakan
selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan prosentase yang layak;
d. memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5
(lima) tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan
e. lolos uji kelayakan proposal perencanaan penyelenggaraan RPL-PSH yang dilakukan oleh tim
evalusi yang ditugaskan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti.
Kelengkapan dokumen yang perlu disertakan dalam mengajukan ijin antara lain meliputi:
a. Surat permohonan dari Pimpinan PT;
b. Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum dan kesediaan untuk bertanggung jawab
(Formulir F-1 terlampir);
c. Surat keputusan ijin program studi;
d. Surat keputusan akreditasi program studi;
e. Proposal yang formatnya sesuai dengan format terlampir (Formulir F-2);
f. Dokumen pendukung, khususnya hasil studi pelacakan lulusan dan surat dukungan dari asosiasi
profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk bidang keahlian
yang sesuai dengan program studi.
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 4
Formulir F-1: Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Masalah Hukum
[KOP SURAT PERGURUAN TINGGI]
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP.
Pangkat, golongan ruang
Jabatan
SURAT PERNYATAAN
:
:
:
:
: Rektor/Direktur/Ketua .........................................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama Perguruan Tinggi :
Alamat
:
Ijin Kemendikbud
Tanggal dan tahun
:
:
tidak sedang dalam perkara hukum, dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................................., ................,...........
(__________________________________)
Rektor/Direktur/Ketua ............................
Coret sesuai dengan kualifikasi yang diusulkan
1
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 5
Formulir F-2: FORMAT PROPOSAL RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
Proposal penyelenggaraan RPL-PSH pada dasarnya memuat portofolio perguruan tinggi pengusul
pengusul, yang mencerminkan kapasitas dan komitmen perguruan tinggi dalam melaksanakan RPL-PSH
untuk suatu program studi. Penulisan proposal mengikuti struktur dan format berikut:
Halaman judul/cover
Memuat informasi tentang nama perguruan tinggi dan program studi yang akan melaksanakan RPL-PSH.
Halaman identifikasi
Halaman ini berisi informasi tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi pengusul,
Daftar Isi
Ringkasan eksekutif – maksimum 2 halaman
Memuat intisari proposal, khususnya menyangkut potensi perguruan tinggi dan rencana pengembangan
program RPL dan kebijakan perguruan tinggi tentang penyelenggaraan RPL-PSH tersebut.
Bab 1: Komitmen Perguruan tinggi dan Kebijakan Pengembangan RPL – maksimum 5 halaman
Bagian ini memuat berbagai informasi terutama yang terkait kapasitas dan kinerja perguruan tinggi
untuk mampu menjalankan RPL-PSH, antara lain:
a. Kebijakan pengembangan RPL-PSH terkait dengan peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar)
maupun dalam memastikan penyelenggaraan RPL-PSH tidak menimbulkan pengangguran lebih
banyak.
b. Rencana Strategi Pengembangan Perguruan tinggi secara umum
c. SPMI (SIstem Penjaminan Mutu Internal) dari perguruan tinggi yang telah ada maupun rencana
pengembangan untuk mengakomodasi penyelenggaraan RPL-PSH.
Bab 2: Dokumen evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi – maksimum 15 halaman
Bagian ini memuat hasil evaluasi kinerja pada tingkat perguruan tinggi dan penyelenggara program studi
calon pelaksana RPL-PSH yang didasarkan atas data dan informasi yang sahih selama tiga tahun terakhir
serta didukung dengan analisis yang komprehensif dan dalam.. Cakupan evaluasi diri antara lain terdiri
atas:
a. Pengelolaan dan kinerja perguruan tinggi
b. Pengelolaan dan kinerja penyelenggara program studi
1. Profil dan kinerja penyelenggara program studi (yang diusulkan melaksanakan RPL-PSH);
2. Profil mahasiswa dan lulusan dari program studi;
3. Ketelusuran lulusan program studi selama 3 (tiga) tahun terakhir
c. Uraian tentang kurikulum program studi beserta capaian pembelajaran yang diharapkan
1. Struktur kurikulum dan tujuan pendidikan/capaian pembelajaran (umum)
2. Rencana pemberlajaran setiap mata kuliah pokok serta kemampuan yang diharapkan
3. Proses pembelajaran yang dilakukan saat ini
d. Ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang RPL-PSH
1. Sarana pembelajaran
2. Laboratorium, bengkel, studio, dsb.
e. Program kerjasama dengan industri, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan atau lembaga
sertifikasi profesi, termasuk berbagai hibah yang diterima oleh penyelenggara program studi.
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 6
Bab 3: Dokumen analisis kebutuhan (need assesment) perlunya diselenggarakan RPL-PSH maksimum 5 halaman
Bagian ini memuat informasi yang terkait dengan analisis kebutuhan penyelenggaraan RPL-PSH, antara
lain mencakup:
a. Jenjang kualifikasi dari lulusan program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat
b. Studi pelacakan terkait dengan ketersediaan peserta RPL-PSH dan keterserapan hasil RPL-PSH
oleh masyarakat dilengkapi dengan data survei yang sahih dan handal.
Bab 4: Pengembangan mekanisme RPL-PSH pada program studi - maksimum 15 halaman
Bagian ini memuat berbagai informasi yang terkait dengan rencana pengembangan RPL-PSH, antara
lain:
a. Capaian pembelajaran (CP) program studi sesuai dengan level kualifikasi pada KKNI yang akan
dituju;
b. Strategi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang dimaksud;
c. Mekanisme dan proses asesmen dari masing-masing capaian pembelajaran program dan
capaian pembelajaran per mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akuntabel, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
d. Deskripsi rinci tentang rencana penyelenggaraan RPL-PSH, mulai dari penerimaan atau seleksi,
proses asesmen untuk memperoleh pengakuan (metoda asesmen dan tim pengujinya),
pelaksanaan, target program, dan penjaminan mutu input, proses, dan output RPL-PSH;
e. Manajemen sumber daya yang dapat mendukung RPL-PSH, yang mencakup pendanaan dan SPP
untuk penyelenggaraan RPL-PSH, ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
pembelajaran;
a. Program kerjasama dengan industri, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan atau lembaga
sertifikasi profesi, termasuk berbagai hibah yang diterima oleh penyelengara program studi yang
akan menerapkan mekanisme RPL-PSH;
b. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan RPL-PSH di program studi.
Lampiran, berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan proposal.
Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, menggunakan font calibri standar 11 point, dan spasi tunggal.
Tidak ada batasan jumlah halaman untuk berkas lampiran, namun sangat dianjurkan hanya melampirkan
informasi penting dan terkait erat dengan proposal.
Panduan RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Ditjen DIKTI | 7
Fly UP