...

Hanura dan NasDem setuju langkah Jokowi ungkap

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Hanura dan NasDem setuju langkah Jokowi ungkap
Hanura dan NasDem setuju langkah
Jokowi ungkap kasus HAM 1965
Reporter : Dieqy Hasbi Widhana | Rabu, 27 April 2016 23:32
Presiden Jokowi terima kunjungan Presiden Serbia Tomislav Nikolic. © AFP PHOTO/Adek Berry
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mendukung langkah
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan
mengungkap kuburan massal korban pelanggaran HAM 1965. Apalagi itu dilakukan guna
membuktikan kebenaran.
"Kita menghargai adanya keinginan pemerintah saat ini untuk mengetahui benar tidaknya
kuburan massal tragedi 65 itu. Saya kira itu bagian dari proses untuk mengungkap," kata
Sudding saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/4).
Anggota komisi III DPR ini, mengaku jika ada kesan fakta sejarah 1965 sengaja
dipendam. "Saya kira memang ini suatu sejarah yang kelam," tuturnya.
Meski begitu, Sudding mengungkapkan bahwa negara memang harus bertindak dewasa
terkait konflik masa lalu. Menurutnya, tak perlu dipojokkan siapa bersalah atau tidak.
Hal tersebut guna tidak muncul perpecahan baru.
"Menurut saya jangan kita side back lagi ke belakang untuk minta pertanggungjawaban
apa atau siapa. Ini kan kejadian yang sudah cukup lama. Kalaupun itu terjadi, semoga
mereka tenang di kuburannya. Tapi dengan kebesaran jika kita harus menerima tentang
fakta sejarah seperti itu. Saya kira itu penting dalam kondisi kehidupan berbangsa dan
bernegara agar elemen bangsa saat ini tidak lagi saling menyalahkan," ungkapnya.
Walau pemerintah tengah didesak meminta maaf atas kejadian pelanggaran HAM masa
lalu tersebut, Sudding meminta Jokowi menolaknya. Sebab, paling penting langkah itu
dilakukan guna mengungkap fakta sejarah dan rekonsiliasi.
"Itu terlalu jauh lah. Permintaan maaf itu. Karena kita harus melihat fakta sejarah
bagaimana kondisi bangsa ketika itu. Tidaklah pada tempatnya negara menyampaikan
permintaan maaf. Yang penting ini tugas negara untuk membangun rekonsiliasi," ujarnya.
Senada dengan Sudding, anggota Komisi III DPR Akbar Faizal menilai upaya Jokowi
menuntaskan kasus HAM 1965 merupakan upaya bagus. Dia juga mengaku tidak tahu
apakah benar ada kuburan massal korban 1965. Dirinya juga dia tidak sepakat jika
Jokowi minta maaf pada keluarga korban.
"Kalau minta maaf saya tidak setuju. Apa yang harus diminta maaf. Enggak ada yang perlu
minta maaf. Ya minta maaf juga dong PKI yang membuat bangsa ini mundur. Saya enggak
mendukung presiden untuk minta maaf dan enggak ada keinginan presiden untuk minta
maaf," ungkap politikus Partai NasDem tersebut.
Fly UP