...

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan
UU 20/1956, PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921
("ZEGELVERORDENING 1921")
Tentang:PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") *)
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang: bahwa sangat perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Aturan Bea Meterai 1921.
Memperhatikan: pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan:
Undang-undang tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening ,1921").
PasaI 1.
Aturan Bea Meterai 1921 (Staatsblad 1921 No. 498) sebagai diubah dan ditambah, terakhir dengan
Lembaran-Negara 1950 No. 85, diubah lagi sebagai berikut:
I.pada pasal 38 huruf g dihapuskan kata-kata "de diploma's van lidmaatschap van societeiten en
vereenigingen alsmede";
II.pasal 38 huruf h diubah menjadi "tanda-tanda keanggotaan dari sositet dan perkumpulan, yang
semuanya memberi hak termaksud didalamnya dan diberikan untuk memenuhi atau keharusan untuk
memenuhi suatu jumlah yang terhutang";
III.dalam anak kalimat pertama pasal 38 dan dalam ayat ketiga pasal 39 kata "dertig cent" diganti dengan
kata "lima puluh sen".
Pasal 2.
Selanjutnya Aturan Bea Meterai 1921 mengalami perubahan-perubahan berikut:
I.dalam pasal 22 dihapuskan ayat 3;II.dalam pasal 31, II dihapuskan nomor 23 dan 40;III.dalam pasal 41
ke-15 dan pasal 71 anak-bagian b perkataan- *1229 perkataan "de Javasche Bank" diganti dengan
perkataan-perkataan "Bank Indonesia";IV.dalam pasal 46 ayat I dihapuskan ketentuan pada ke2;V.dalam pasal 71 dihapuskan ketentuan pada anak-bagian a;VI.dalam pasal 86 pada anak-bagian a
dihapuskan perkataan- perkataan "van Nederland of" dan pada anak-bagian b perkataan-perkataan "of in
Nederland met evenredig registratierecht";VII.dalam pasal 114 ayat 1 ke-1 dihapuskan perkataanperkataan "dan wel aan cen in Nederland zijn bedrijf of beroep uitoefenende effectenhandelaar ".
Pasal 3.
(1)Ketentuan dalam pasal I sub I dan II undang-undang ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17
Agustus 1945.(2)Ketentuan dalam pasal I sub III mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan kemudian
oleh Menteri Keuangan.(3)Ketentuan dalam pasal 2 undang-undang ini mulai berlaku pada hari
diundangkan undang-undang ini, dengan pengertian bahwa perubahan-perubahan yang disebutkan pada
anak- bagian I anak-bagian VI hanya akan berlaku untuk tanda-tanda yang diperbuat sesudah tanggal ini
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 8 September 1956.Wakil Presiden Republik Indonesia.
MOHAMMAD HATTA.
Diundangkanpada tanggal 9 Oktober 1956Menteri Kehakiman
MOELJATNO.
Menteri Keuangan.
JUSUF WIBISONO
-------------------------------CATATAN
*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-44 pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 1956, P.36/1956
Go Back | Tentang Kami | Forum Diskusi | Web Mail | Kontak Kami ©
Legalitas.Org
Fly UP