...

TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERKAIT BANK I. LATAR

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERKAIT BANK I. LATAR
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
BANK RELATED PARTY
TRANSACTION POLICY
KEBIJAKAN ATAS TRANSAKSITRANSAKSI DENGAN PIHAK
TERKAIT BANK
I.
I.
BACKGROUND
LATAR BELAKANG
Sebagai suatu perusahaan publik
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
(”Bank”)
dituntut
untuk
melaksanakan transparansi kondisi
keuangan
dan
non-keuangan
kepada stakeholders. Selain itu,
Bank
juga
dituntut
untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian
dan manajemen risiko dalam
melakukan transaksi dengan Pihak
Terkait Bank.
Dalam
rangka
melaksanakan
transparansi
kondisi
keuangan
maupun non-keuangan tersebut
serta dalam rangka menerapkan
prinsip
kehati-hatian
dan
manajemen risiko, Bank menyusun
Kebijakan Transaksi Dengan Pihak
Terkait Bank (”Kebijakan”), dengan
tujuan agar Kebijakan tersebut dapat
dijadikan
pedoman
dalam
melaksanakan transaksi dengan
Pihak Terkait Bank sehingga
transaksi-transaksi
tersebut
dilakukan
secara
wajar
dan
berdasarkan
pada
persyaratan
komersial yang normal.
Kebijakan ini akan dikaji ulang
secara periodik paling kurang 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Kebijakan ini diharapkan dapat
membantu
dan
meningkatkan
independensi manajemen Bank
dalam mengelola transaksi-transaksi
dengan Pihak Terkait Bank.
As a publicly listed company,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
(the "Bank") is expected to be
transparent about its financial and
non-financial conditions to its
stakeholders. In addition, the Bank
is also expected to implement the
prudential
banking
and
risk
management
principles
in
conducting transactions with Bank
Related Parties.
In order to achieve the transparency
on the financial and non-financial
conditions and to implement the
prudential
banking
and
risk
management principles, the Bank
has formulated the Bank Related
Party Transaction Policy (the
"Policy"), which shall serve as
guidelines
in
conducting
any
transaction with a Bank Related
Party to allow those transactions to
be conducted reasonably, based on
the
normal
commercial
requirements.
The Policy will undergo periodic
review of at least once every year.
The Policy is expected to help the
Bank's management and improve its
independence
in
administering
transactions with Bank Related
Parties.
_________________________________________________________________________________________________
1 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
II. PENGERTIAN
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
II. DEFINITIONS
Pihak Terkait Bank adalah:
Bank Related Party refers to:
i.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Dewan
Direksi,
Dewan
Komisaris,
serta
Pejabat
Eksekutif Bank,
Anak Perusahaan Bank dan
Perusahaan Afiliasi Bank
Perorangan yang mempunyai
kemampuan
untuk
mengendalikan
dan/atau
mempunyai pengaruh signifikan
dalam pengambilan keputusan
keuangan dan operasional Bank,
Keluarga dari pihak tersebut
dalam butir (i) dan (iii) serta
Perusahaan-perusahaan
yang
dimiliki oleh pihak sebagaimana
tersebut dalam butir (i), (ii) dan
(iii)
ii.
iii.
iv.
v.
The Bank's Board of Directors,
Board of Commissioners, and
Executives,
The Bank's Subsidiaries and
Affiliates
Any individual who has the
capacity to control and/or to
exert significant influence in the
decision making of the Bank's
finances and operations,
Any family member of such
individual as referred to in items
(i) and (iii), and
Any company owned by such
parties as referred to in items (i),
(ii) and (iii)
Catatan: Khusus dalam rangka
menghitung
Batas
Maksimum
Pemberian Kredit oleh Bank (BMPK)
maka kriteria pihak terkait adalah
sebagaimana yang dimaksudkan
oleh ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit bagi Bank Umum
beserta penjelasannya.
Note: For the specific purpose of
calculating the Bank's legal lending
limit, the definition of related party
shall follow that which is stipulated in
Bank Indonesia regulation on Legal
Lending Limit for Commercial Banks
and in its legal explanation.
Anak Perusahaan Bank adalah
perusahaan yang dimiliki lebih dari
50 % dan/atau dikendalikan oleh
Bank dan laporan keuangannya
dikonsolidasikan kepada Bank.
The Bank's Subsidiary refers to
any company in which the Bank has
over 50% ownership and/or is
controlled by the Bank with its
financial report consolidated to the
Bank.
Perusahaan Afiliasi Bank adalah
perusahaan anak dari Perusahaan
Induk Bank.
The Bank's Affiliate refers to any
subsidiary of the Bank's Holding
Company.
Pejabat Eksekutif Bank adalah
karyawan bank yang bertanggung
jawab langsung kepada anggota
Direksi.
The Bank's Executive refers to any
of the Bank's employees who report
directly to a Director.
_________________________________________________________________________________________________
2 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
Karyawan adalah karyawan tetap
dan kontrak Bank Danamon.
III. PRINSIP DASAR
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
Employee refers to any permanent
and contract employee of Bank
Danamon.
III. BASIC PRINCIPLES

Pihak Terkait Bank dilarang
memanfaatkan
Bank
untuk
kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank; dan dilarang
untuk
mengambil
dan/atau
menerima keuntungan pribadi
dari Bank, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham.

No Bank Related Party shall take
advantage of the Bank for any
personal, family and/or other
party's benefit, which may harm
or result in reduced profits for the
Bank; and no Bank Related
Party shall make and/or receive
any personal benefit other than
remuneration and other facilities
decided on the General Meeting
of Shareholders.

Bank harus memastikan bahwa
semua transaksi dengan Pihak
Terkait
Bank
merupakan
transaksi yang didasarkan pada
persyaratan komersial normal .

The Bank shall ensure that all
Bank Related Party transactions
are based on the normal
commercial requirements.

Bank harus memastikan bahwa
semua transaksi dengan Pihak
Terkait Bank harus dilakukan
dengan metode, proses dan atau
cara sedemikian rupa sehingga
Bank
tidak
memberikan
perlakuan yang berbeda kepada
Pihak Terkait Bank.

The Bank shall ensure that all
Bank Related Party transactions
are conducted in such method,
process and/or manner that the
Bank does not give different
treatment to Bank Related
Parties.

Bank harus memastikan bahwa
semua transaksi dengan Pihak
Terkait
Bank
harus
dikaji
sebelumnya
oleh
Direktur
Kepatuhan sebelum dimintakan
persetujuan
kepada
Dewan
Komisaris. Selain itu, transaksitransaksi
tersebut
harus
dilaporkan
secara
berkala
kepada Komite Audit secara
berkala oleh Direktur Kepatuhan.

The Bank shall ensure that all
Bank Related Party transactions
are reviewed by the Compliance
Director prior to its submission
for
approval
by
the
Commissioners. In addition,
those transactions shall be
reported periodically to the Audit
Committee by the Compliance
Director.
_________________________________________________________________________________________________
3 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007

Dalam hal terjadi benturan
kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi dan
Pejabat
Bank
harus
mengedepankan
kepentingan
Bank dan dilarang mengambil
tindakan yang dapat merugikan
dan/atau
mengurangi
keuntungan Bank.

In the event that a conflict of
interest occurs, the Bank's
Commissioners, Directors and
Executives shall make the
interests of the Bank a priority,
and they shall not take any
measure that may harm and/or
result in reduced profits for the
Bank.

Merujuk kepada ketentuan yang
berlaku, setiap keputusan yang
menyangkut
benturan
kepentingan harus diputuskan
dalam RUPS kecuali ditentukan
lain.

With reference to the prevailing
requirement, any decision that
involves conflict of interest shall
be resolved in a General
Meeting of Shareholders, unless
otherwise stipulated.

Dalam hal terjadi benturan
kepentingan
dalam
suatu
transaksi,
Karyawan
yang
bersangkutan harus abstain dari
proses
pengkajian
maupun
persetujuan transaksi tersebut.
Ketentuan lebih lanjut tentang
hal
ini
dituangkan
dalam
kebijaksanaan-kebijaksanaan
internal
dan
prosedur
operasional Bank .

In the event that a conflict of
interest occurs in a transaction,
the Employee involved in such
transaction shall not be involved
in the review and approval
processes of the transaction.
Further provisions on this matter
shall be stipulated in the Bank's
internal policies and operating
procedures.
IV. TRANSAKSI
DENGAN
TERKAIT BANK.
PIHAK
Transaksi dengan Pihak Terkait
Bank diartikan sebagai semua
aktivitas atau kontrak dalam rangka
memberikan dan atau mendapat
pinjaman, memperoleh, melepaskan
atau menggunakan aktiva, jasa atau
efek atau mengadakan kontrak
sehubungan
dengan
aktivitas
tersebut antara Bank dengan Pihak
Terkait Bank.
IV. BANK
RELATED
TRANSACTION
PARTY
Bank Related Party Transaction
refers to any activity or contract
intended to provide and/or secure
loans, to obtain, release or make
use of any asset, service or security
or to perform any contract as
regards such activity between the
Bank and a Bank Related Party.
_________________________________________________________________________________________________
4 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
V. PENYEDIAAN DANA KEPADA
PIHAK TERKAIT BANK.
V. ASSET ALLOCATION FOR BANK
RELATED PARTIES.
Transaksi dengan Pihak Terkait
Bank,
khususnya
portofolio
penyediaan dana dalam bentuk
apapun juga, ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh perseratus)
dari modal Bank. Oleh karenanya
setiap penyediaan dana kepada
Pihak Terkait Bank harus terlebih
dulu mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris, sesuai dengan
kebijakan
internal
tentang
pemberian kredit, dan peraturan
Bank Indonesia terkait. Penyediaan
dana kepada peminjam yang bukan
merupakan Pihak Terkait Bank yang
disalurkan dan atau digunakan demi
keuntungan Pihak Terkait Bank
digolongkan sebagai penyediaan
dana kepada Pihak Terkait Bank
dan ketentuan didalam Kebijakan ini
berlaku.
Any Bank Related Party transaction,
particularly an asset allocation
portfolio in any form shall not exceed
a maximum of 10% (ten percent) of
the Bank's capital. Therefore, any
asset allocation for Bank Related
Party shall secure the approval of
the Commissioners as required by
the internal policy on lending and the
related Bank Indonesia regulations.
Any asset allocation to non-Bank
Related Party which is directed
and/or used for the benefit of a Bank
Related Party shall be regarded as
an asset allocation for Bank Related
Party, on which the provisions of this
policy shall apply.
Kredit kepada Pejabat Eksekutif
Bank dapat dikecualikan sebagai
pemberian kredit kepada Pihak
Terkait Bank sepanjang kredit yang
diberikan didasarkan pada kebijakan
kepegawaian Bank yang berlaku.
Any loan extended to a Bank's
Executive may be regarded not as a
Bank Related Party loan as long as
such loan is made according to the
applicable
Bank
employment
policies.
VI. PENILAIAN
KELAYAKAN
PENYEDIAAN DANA KEPADA
PIHAK TERKAIT BANK.
Seleksi dan penilaian kelayakan
penyediaan dana kepada Pihak
Terkait Bank dilakukan dengan
menggunakan informasi yang cukup,
yaitu informasi tentang pemegang
saham,
kepengurusan,
struktur
kelompok usaha, kondisi keuangan
dari peminjam dan atau kelompok
peminjam.
VI. ASSESSMENT
ON
ALLOCATION
TO
RELATED PARTIES.
ASSET
BANK
The selection and assessment of
any asset allocation to Bank Related
Party shall be carried out with the
availability of sufficient information
with regard to the shareholders,
management,
business
group
structure and financial conditions of
the borrower and/or group of
borrowers.
_________________________________________________________________________________________________
5 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
Penyediaan dana kepada Pihak
Terkait Bank dilakukan dengan cara
wajar (arm’s length basis) dan
disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan permodalan Bank, dan
penyediaan tersebut tidak akan
menyebabkan terjadinya konsentrasi
secara signifikan penyediaan dana
kepada peminjam atau kelompok
peminjam tertentu dan sesuai
dengan kebijakan internal Bank
tentang pemberian kredit.
Asset allocation to a Bank Related
Party shall be carried out in a
reasonable manner (arm’s length
basis) and in accordance with the
Bank's
capital
condition
and
capacity, and only when such
allocation does not result in a
significant concentration of asset
allocation to a certain borrower or
group of borrowers, and in
accordance to the Bank's internal
policies on lending.
Sistem informasi manajemen yang
dimiliki
Bank
harus
dapat
memungkinkan Bank secara tepat
waktu mengidentifikasi konsentrasi
penyediaan
dana,
khususnya
kepada Pihak Terkait Bank.
The Bank's management information
system shall allow the Bank to
identify the concentration of asset
allocation in a timely maner,
particularly with regard to Bank
Related Parties.
Penyediaan dana ditetapkan paling
tinggi sesuai dengan batas yang
diatur
dalam
peraturan
Bank
Indonesia tentang batas maksimum
pemberian kredit (BMPK) dan
tingkat penyediaan dana ditetapkan
berdasarkan
analisis
dampak
penyediaan dana terhadap struktur
neraca dan profil risiko Bank dan
sesuai
dengan
kebijaksanaan
internal Bank tentang pemberian
kredit.
The maximum asset allocation shall
be in accordance with the limit
stipulated in Bank Indonesia's
regulation on legal lending limit, and
the level of asset allocation shall be
based on the analysis on the impact
of such asset allocation to the
Bank's balance sheet structure and
risk profile, and in accordance with
the Bank's internal policy on lending.
Analisis dampak pada struktur
neraca dan profil risiko Bank
dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan
diversifikasi portofolio penyediaan
dana secara keseluruhan sehingga
dapat
mencegah
portofolio
penyediaan dana terkonsentrasi
kepada peminjam atau kelompok
peminjam tertentu.
The said analysis of impact to the
Bank's balance sheet structure and
risk profile shall be carried out with
due regard to the amount, type, term
and diversification of the overall
asset allocation portfolio, in order to
prevent the asset allocation portfolio
from being concentrated to a certain
borrower or group of borrowers.
_________________________________________________________________________________________________
6 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
Persetujuan yang diberikan oleh
Dewan Komisaris atas penyediaan
dana kepada Pihak Terkait Bank
tidak meniadakan tanggung jawab
Direksi atas kualitas penyediaan
dana tersebut.
VII. TRANSPARANSI
VIII.

The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
The approval given by the
Commissioners
on
an
asset
allocation to a Bank Related Party
shall not invalidate the Directors'
accountability on the quality of such
asset allocation.
VII. TRANSPARENCY

Setiap Pihak Terkait Bank
wajib
mengungkapkan
kepemilikannya di Bank,
bank
lain
maupun
perusahaan
lain
yang
berkedudukan baik di dalam
maupun di luar negeri.
Pengungkapan
tersebut
disampaikan secara berkala
kepada Direktur Kepatuhan
dalam
bentuk
laporan
kepemilikan
awal
dan
laporan
akan
setiap
perubahannya.

Any Bank Related Party shall
disclose its ownership in the
Bank, other banks or other
companies
whether
domiciled within or outside
the country. Such disclosure
shall be made periodically to
the Compliance Director in
the form of initial statement
of
ownership
and
a
statement for all changes
thereof.

Bank
harus
melaporkan
semua
transaksi
yang
berkaitan
dengan
Pihak
Terkait Bank sesuai dengan
ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

The Bank shall report all
Bank
Related
Party
transactions in accordance
with the prevailing rules and
regulations.
PROSEDUR
Setiap transaksi dengan Pihak
Terkait Bank harus dilaporkan
kepada Direktur Kepatuhan.
Direktur Kepatuhan kemudian
akan mengkaji dan membuat uji
kepatuhan
secara
tertulis
terlebih dahulu atas transaksitransaksi
tersebut
sebelum
transaksi-transaksi
tersebut
dimintakan persetujuan kepada
Dewan Komisaris.
VIII.

PROCEDURES
All
Bank
Related
Party
transactions shall be reported to
the Compliance Director. The
Compliance Director shall then
review and carry out a written
compliance test
on
those
transactions prior to submitting
those transactions for the
Commissioners' approval.
_________________________________________________________________________________________________
7 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007

Apabila dianggap perlu, Direktur
Kepatuhan dapat meminta Unit
Internal Audit untuk melakukan
kajian lebih dalam terhadap
suatu
transaksi
untuk
memastikan bahwa transaksi
tersebut
tidak
bertentangan
dengan ketentuan hukum yang
berlaku
maupun
ketentuan
internal
Bank,
dan
untuk
memastikan bahwa Bank tidak
akan memberikan perlakuan
istimewa terhadap salah satu
pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan transaksi tersebut.

When
necessary,
the
Compliance Director may ask
the Internal Audit Unit to carry
out a more in-depth review on a
certain transaction to ensure that
the
transaction
does
not
contradict
any
applicable
regulation or the Bank's internal
requirement, and to ensure that
the Bank does not give any
preferential treatment to any
party
involved
in
such
transaction.

Direktur
Kepatuhan
wajib
melaporkan transaksi-transaksi
tersebut
secara
berkala
(bulanan) kepada Komite Audit.
Dalam
laporanya,
Direktur
Kepatuhan
minimal
harus
menjelaskan tujuan dan nilai
transaksi-transaksi
tersebut
serta informasi lain tentang
transaksi-transaksi tersebut yang
dianggap
perlu
untuk
disampaikan kepada Komite
Audit.

The Compliance Director shall
report
those
transactions
periodically (monthly) to the
Audit Committee. In such report,
the Compliance Director shall at
least explain the purposes and
values of the transactions and
provide any other information
about the transactions that
needs to be reported to the Audit
Committee.

Karyawan yang terlibat dalam
transaksi
yang
berpotensi
benturan kepentingan harus
memberitahukan tujuan maupun
informasi lain tentang transaksi
tersebut
kepada atasannya.
Laporan
tersebut
dapat
dilakukan
dalam
bentuk
electronic mail maupun surat
biasa, ditujukan kepada atasan
langsung dengan menjelaskan
tujuan
transaksi,
besaran
transaksi dan informasi lainya
yang dianggap perlu untuk
disampaikan.

Any employee involved in a
transaction that may incur
conflict of interest shall explain
his/her supervisor the purpose
and other information about the
transaction. Such report may be
made through an electronic or
ordinary mail, which shall be
addressed to the employee's
direct supervisor, explaining the
purpose and amount of the
transaction as well as any other
information that needs to be
reported.
_________________________________________________________________________________________________
8 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007
In
the
event
that
the
transaction is deemed material
to the Bank, the employee's
supervisor shall report the
transaction to the Compliance
Unit, copying the Compliance
Director and the Internal Audit
Task Force.
Jika
transaksi
tersebut
dianggap material terhadap
Bank maka atasan karyawan
tersebut wajib melaporkan
transaksi
tersebut
kepada
Compliance
Unit
dengan
tembusan kepada Direktur
Kepatuhan dan Satuan Kerja
Audit Internal.
IX. DASAR KETENTUAN.
IX. BASES OF THE POLICY.
Kebijakan ini akan dikaji secara rutin
paling sedikit setahun sekali oleh
Direksi dan Komite Audit dan
disusun
berdasarkan
dengan
peraturan-peraturan sebagai berikut
yang
menjadi
lampiran
kebijaksanaan ini:
This policy shall be periodically
reviewed at least once every year by
the Directors and the Audit
Committee and shall be formulated
based on the following regulations
attached in this policy:

PBI nomor
3/22/PBI/2001
mengenai kewajiban bank untuk
melaporkan
semua transaksi
antara bank dan pihak-pihak
terkait dengan bank kepada BI.

Bank
Indonesia
Regulation
No.3/22/PBI/2001
on
the
obligation of banks to report all
bank related party transactions
to Bank Indonesia.

PBI nomor 8/4/PBI/2006 yang
mewajibkan bank menyediakan
pencadangan untuk pihak-pihak
terkait dan/atau pinjaman yang
besar.

Bank
Indonesia
Regulation
No.8/4/PBI/2006, which requires
banks to provide a reserve for
related parties and/or large
amount of loans.

PBI
nomor
7/3/PBI/2005;
mengenai ketentuan BMPK.

Bank
Indonesia
Regulation
No.7/3/PBI/2005;
on
legal
lending limit requirements.

Peraturan Bapepam X.M.I yang
mewajibkan
Direktur
dan
Komisaris perusahaan terbuka
melaporkan kepada Bapepam
mengenai kepemilikan
atas
perusahaan terbuka, selambatlambatnya 10 hari kerja dari
tanggal transaksi; dan

The Capital Market Supervisory
Agency (Bapepam) Regulation
X.M.I,
which
requires
the
Directors and Commissioners of
publicly listed companies to
report to Bapepam on the
ownership of publicly listed
companies within no later than
10 business days as from the
date of the transaction; and
_________________________________________________________________________________________________
9 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Lampiran
SK Direksi No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Tanggal 16 Januari 2007
The Attachment of
BOD Decision No.Kep:DIR.Corp.Sec.-004
Dated January 16, 2007

Peraturan
Bapepam
nomor
IX.E.I yang mewajibkan adanya
persetujuan pemegang saham
independen apabila terdapat
transaksi
yang
mempunyai
kebenturan kepentingan.

Bapepam Regulation No.IX.E.I,
which mandates the approval of
independent shareholders for
any transaction with conflict of
interests.

Anggaran Dasar PT
Dananon Indonesia Tbk.

The Articles of Association of
PT Bank Danamon Indonesia
Tbk.
Bank
_________________________________________________________________________________________________
10 / 10
Kebijakan Transaksi Pihak Terkait
Related Party Transaction Policy
Fly UP