...

PERATURAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI
KementerIan Pekerjaan Umum
Badan PembInaan Konstruksi
Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan
PERATURAN TERKAIT
JASA KONSTRUKSI
REGULASI TEKAIT JASA KONSTRUKSI
REGULASI
TERKAIT
JASA
KONSTRUKSI
1.
UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi
2.
PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi
3.
PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
4.
PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi
5.
PP No. 4/2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 28/2000
Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
6.
PP No. 59/2010 Tentang Perubahan Atas PP No.
29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7.
PP No. 92/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP
No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi
TUJUAN UUJK


Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi
untuk mewujudkan struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing
tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
 Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa
dalam hal hak dan kewajiban
 Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
 Mewujudkan peran masyarakan dibidang jasa konstruksi
PP 28 TAHUN 2000 j.o PP 04 tahun 2010

Lingkup PP 28 tahun 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Registrasi Badan Usaha
Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja
Klasifikasi , Kualifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja
Forum Jasa Konstruksi
Lembaga Jasa Konstruksi
dll
PP 29 TAHUN 2000 j.o PP 59 tahun 2010
Pengikatan pekerjaan konstruksi
1.
▫
▫
Pihak-pihak : pengguna jasa, penyedia jasa
Pengguna harus membuktikan kemampuan membayar biaya pekerjaan
konstruksi
Pengikatan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui
pemilihan penyedia jasa,penyelenggaraan jakon harus memenuhi :
 Ketentuan keteknikan
 Ketentuan ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan
 Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dlm menjamin tertib
penyelenggaraan
PP NO. 30 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH PUSAT
Memiliki
Tugas dan Tanggung
Jawab Pembinaan
Dapat didekonsentrasikan atau
ditugas-pembantukan kepada
Pemerintah Daerah
Yang Meliputi
1. Pengaturan
2. Pemberdayaan
3. Pengawasan
Terhadap
• Usaha orang
perseorangan
• Badan Usaha
• Instansi Pemerintah
(Pusat dan Daerah)
• Orang
Perseorangan
• Badan Usaha
• Penerima Manfaat
atas kegiatan jasa
konstruksi atau
hasil kegiatan jasa
Konstruksi
Penyedia
Jasa
Pengguna
Jasa
Masyarakat
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
BADAN
USAHA JASA
KONSTRUKSI
JENIS USAHA
1.
Perencanaan
2.
Pengawasan
1.
Pengembangan Jenis Usaha:
1.
Umum
2.
Spesialis
3.
Pelaksanaan
1.
Pengembangan Jenis Usaha
1.
Umum
2.
Spesialis
3.
Berketrampilan Kerja
BENTUK USAHA
1.
Perorangan  risiko, teknologi, biaya =
kecil
2.
Badan Usaha
BIDANG USAHA
1.
Bidang Usaha Perencanaan dan
Pengawasan
1. Arsitektur
2. Rekayasa
3. Penataan ruang
4. Jasa konsultan lainnya
2.
Bidang Usaha Jasa Pelaksana
1. Bangunan Gedung
2. Bangunan Sipil
3. Insalasi mekanikal dan elektrikal
4. Jasa Pelaksanaan lainnya
SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI
PERSYARATAN
JENIS
BU NASIONAL
BU ASING
USAHA PERSEORANGAN
USAHA KETEKNIKAN
IZIN USAHA
V
V
SERTIFIKAT BADAN USAHA
V
V
USAHA KEAHLIAN
SERTIFIKAT KEAHLIAN
SERTIFIKAT KETERAMPILAN
V
V
PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI :
1.
PERMEN PU NO. 04 tahun 2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian
izin usaha jasa konstruksi nasional
2.
PERMEN PU NO. 05 tahun 2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian
izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing
SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan
usaha untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa
konstruksi adalah :
1.
Sertifikat Badan Usaha
2.
Izin Usaha Jasa Konstruksi
3.
Sertifikat Ketrampilan atau Keahlian bagi usaha
orang perseorangan
NB:
1. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus
sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK
2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus
sesuai dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PERAN PENTING IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BUJK
Tidak
Mampu A
Proses
Pemberian
IUJK:
Proses Verifikasi
dan validasi
kemampuan dan
integritas BUJK
Nasional
BUJK
Mampu A
BUJK
Mampu B
Sebagai filter masuknya
penyedia jasa konstruksi
kedalam industri konstruksi
nasional
IUJK
BUJK Berkemampuan
Proses Konstruksi
Hasil Konstruksi
Pemberian IUJK:
bukan hanya
sebatas pelayanan
administrasi
JENIS-JENIS IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Perusahaan Nasional
Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional
(IUJKN) &
Tanda Daftar Usaha
Orang Perseorangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
PP 41/2000
Permenpu 04/2011
Diterbitkan
oleh
Kementerian
Pekerjaan
Umum
UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
Permenpu 05/2011
Diterbitkan
oleh
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal (BKPM)
UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
Permenpu 24/2009
Diterbitkan
oleh
Perusahaan Asing
Izin Usaha Perwakilan
Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing
(IPBUJKA)
Izin Usaha Jasa
Konstruksi Perusahaan
Penanaman Modal
Asing (IUJKPMA)
PERMEN PU NO. 04 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
LINGKUP PERATURAN
Wewenang
pemberian IUJK
Pelaporan,
pengawasan
dan
pemberdayaan
Persyaratan dan
tata cara
pemberian IUJK
Permenpu
04/2010
Tanda Daftar
Usaha orang
perseorangan
Hak dan
kewajiban
Jangka waktu
dan wilayah
operasi IUJK
PERMOHONAN IUJK
BUJK mengajukan
permohonan
permohonan izin baru
perpanjangan izin
perubahan data
penutupan izin
Kepada Instansi/Unit
Kerja yang ditunjuk
Bupati/Walikota
Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Teknis)
Pemeriksaan terhadap
dokumen permohonan
Verifikasi lapangan sesuai
kebutuhan
Memenuhi
persyaratan?
Penayangan data IUJK di
www.jasakonstruksi.net
Pemberian IUJK
Instansi Penerbit Non Teknis
Instansi Teknis
Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Non Teknis)
Tidak
Instansi teknis
melakukan verifikasi
lapangan sesuai
kebutuhan
Pemohon
mengajukan
Dokumen
Permohonan
Pemeriksaan
terhadap
Dokumen
Permohonan
Surat
Rekomendasi
Memenuhi
persyaratan?
Tidak
Penayangan data IUJK
di
www.jasakonstruksi.net
Pemberian IUJK
Direkomenda
sikan?
Ya
Ditembuskan
ke Instansi
Teknis
Ya
Permasalahan Implementasi IUJK Nasional





Baru sekitar 40% Kabupaten/Kota yang telah
memiliki Perda IUJK
Masih banyak yang memandang bahwa Pemberian
IUJK hanya sebatas pemenuhan administrasi
IUJK masih dianggap hanya sebagai sumber PAD
Tim Pembina belum berperan dalam pengawasan
pemberian IUJK
Standar assessment IUJK berbeda-beda di tiap
kabupaten/kota, sementara IUJK berlaku secara
nasional
PERMEN PU NO. 05 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEWAJIBKAN BUJK ASING MEMILIKI
IUJK DAN SBU
UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization
• Kesepakatan dalam perundingan liberalisasi perdagangan berkekuatan hukum mengikat
UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
• Pasal 8: perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan
usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki
sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi
PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan PP 92/2010
• Pasal 14 ayat (4): badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki
izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :
• memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
• memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
• memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
• memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri;
Peraturan Menteri 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Izin Perwakilan
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
IZIN PERWAKILAN SEBAGAI SYARAT USAHA PERWAKILAN BUJK ASING
Pasal 17 ayat (5) UndangUndang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa
Konstruksi:
Prinsip National Treatment
(Article 17 of the General
Agreement on Trade in
Services (GATS):
Perlakuan terhadap asing
= perlakuan terhadap
BUJK Nasional
Pasal 14 PP 28/2000
tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa
Konstruksi
Pemilihan penyedia jasa hanya
boleh diikuti oleh penyedia jasa
yang memenuhi persyaratan
telah memenuhi ketentuan
tentang perizinan usaha
dibidang jasa konstruksi dan
memiliki sertifikat, klasifikasi, dan
kualifikasi perusahaan jasa
konstruksi
Izin Usaha Jasa
Konstruksi merupakan
syarat awal bagi
penyedia jasa Asing
untuk dapat
berpartisipasi dalam
pemilihan penyedia
jasa di NKRI
IZIN PERWAKILAN BUJK ASING





Diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum
Hanya diberikan kepada BUJK Asing yang
memiliki kualifikasi besar
Diberikan setelah BUJK Asing telah memiliki
Sertifikat Badan Usaha Asing yang diterbitkan
LPJK Nasional
BUJK Asing yang telah memiliki Izin Perwakilan
BUJK Asing dapat melakukan kegiatan usaha jasa
konstruksi di seluruh Indonesia
Masa berlaku Izin adalah selama 3 tahun dan
dapat diperpanjang
JOINT OPERATION (KERJASAMA OPERASI)


BUJK Asing wajib membentuk ikatan kerjasama operasi
dengan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk
setiap pekerjaan konstruksi
Syarat BUJK Nasional dalam Joint Operation
Berbentuk perseroan terbatas
 Saham 100% dimiliki WNI/institusi Indonesia
 Berkualifikasi Besar
 Memiliki SBU
 Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi


Joint Operation dibuktikan dengan Memorandum of
Agreement antara BUJK Asing dengan BUJK Nasional
KRITERIA PEKERJAAN



BUJK Asing hanya diizinkan mengerjakan proyek
konstruksi yang kompleks, beresiko besar, dan/atau
berteknologi tinggi
Dalam hal menunjuk subkontrak, wajib menunjuk BUJK
Nasional yang telah memiliki SBU dan IUJK
BUJK Asing dapat mempekerjakan tenaga kerja WNA
sesuai peraturan perundangan (hanya untuk tingkat
manajemen) dan wajib mempekerjakan tenaga kerja
Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan
teknis sebagai pendamping
TERIMA KASIH
Fly UP