...

Contoh Anggaran Dasar Yayasan PDF

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Contoh Anggaran Dasar Yayasan PDF
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Yayasan ini bernama [______________________________] disingkat [______], dalam
bahasa Inggris disebut [______________________________] disingkat [______], untuk
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Yayasan" berkedudukan di [_________].
2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus
dengan Persetujuan Rapat Pembina
STATUS DAN JANGKA WAKTU
Pasal 2
1. Yayasan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat nirlaba, mandiri dan
tidak memajukan kepentingan suatu kelompok atau aliran kelompok tertentu.
2. Yayasan ini didirikan pada tanggal [____________] untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Yayasan ini didirikan sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang sosial dan
kemanusiaan dalam rangka mendukung [___________________________________].
KEGIATAN
Pasal 4
1. Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3
Anggaran Dasar ini, Yayasan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana-dana
bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam dan di luar negeri sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penghimpunan dan pengelolaan dana/atau penyaluran dana-dana tersebut untuk
membiayai program-program dan/atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat
mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, termasuk namun tidak terbatas
pada:
a. [________________________];
b. [________________________];
c. [________________________];
1
d. [________________________];
e. [________________________];
f.
[________________________].
KEKAYAAN
Pasal 5
1. Kekayaan pangkal Yayasan terdiri dari uang tunai sebesar Rp [____________],([________________________]) yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan
dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud
yang dapat dinilai dengan uang berupa:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan
baik dari Negara Republik Indonesia atau Negara lain ataupun lembaga internasional
lainnya, dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. wakaf dari orang atau badan hukum;
c. hibah dari orang atau badan hukum;
d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan
hukum waris;
e. sumbangan tetap atau berkala dari para dermawan, hartawan atau organisasi sosial
dan lembaga filantropi;
f.
hasil kerjasama Yayasan dengan organisasi atau usaha lain yang sah, halal dan tak
bertentangan dengan hukum yang berlaku;
g. perolehan dari dana abadi Yayasan;
h. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil usaha lainnya
yang sah; dan
i.
perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari Yayasan, disimpan di
salah satu bank atau beberapa bank atas nama Yayasan atau ditanam menurut cara
yang ditentukan oleh Pengurus, baik untuk menambah dana abadi Yayasan maupun
untuk tujuan lain yang sah, sesuai dengan garis besar yang ditetapkan oleh Pembina.
4. Kekayaan dan pendapatan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal
ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan tiada bagian apapun yang dapat dibayar,
dialihkan atau dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dividen,
bonus atau cara apapun juga sebagai keuntungan kepada para pendiri atau anggota
Pengurus, Pengawas atau Pembina atau pihak lain yang mempunyai kepentingan
2
terhadap Yayasan, dengan ketentuan: bahwa syarat tersebut tidak dimaksudkan untuk
menghalangi pembayaran, dengan itikad baik, pembayaran bunga yang tidak melebihi
suku bunga bank atas deposito berjangka untuk dana yang dipinjamkan kepada
Yayasan atau pembayaran sewa yang wajar atas tanah dan bangunan yang disewakan
kepada Yayasan.
5. Bahwa tiada anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina yang ditunjuk untuk jabatan
yang menerima gaji atau honorarium, dan tiada imbalan atau keuntungan lainnya dalam
uang atau dengan nilai uang yang diberikan oleh Yayasan kepada anggota Pengurus,
Pengawas atau Pembina, kecuali penggantian ongkos-ongkos yang wajar dan bantuan
untuk memungkinkan setiap anggota Pengurus atau Pengawas atau Pembina
menyumbangkan waktu dan tenaga guna melaksanakan pekerjaan kepengurusan,
pembinaan dan pengawasan Yayasan.
PEMBINA
Pasal 6
1. Pembina terdiri dari [_________] orang atau lebih.
2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus atau Pengawas.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pendiri Yayasan dengan
ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota
Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota
Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan Pengawas dan
Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan korum kehadiran dan
korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini.
4. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
5. Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dilakukan oleh anggota Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas.
6. Panggilan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus disampaikan dengan surat
tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pengawas dan Pengurus dengan mendapat
tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal
yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus mencantumkan hari, tanggal, jam,
tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan
pemanggilan sampai dengan tanggal diadakan.
3
8. Apabila semua anggota Pengawas dan Pengurus dengan hak suara yang sah hadir atau
diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang
sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat gabungan
Pengawas dan Pengurus dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia.
9. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas
dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat gabungan Pengawas dan Pengurus.
10. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima/diberi gaji, upah, honor
dan atau tunjangan tetap.
11. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung
jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pembina
tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas atau pelaksana
kegiatan.
12. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota
Pembina berakhir, apabila:
a. mengundurkan diri;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pembina;
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan
pengadilan; atau
f.
dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
13. Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini
dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
Pasal 7
1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus
atau anggota Pengawas oleh undang-undang atau Anggaran Dasar ini. yang meliputi :
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
4
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
f.
Penetapan garis besar pemakaian dana dan sumber daya lain, termasuk garis besar
pengembangan dan pengelolaan dana abadi Yayasan;
g. Pengesahan laporan tahunan Yayasan; dan
h. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja
kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus dan Pengawas.
3. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan
Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
Pembina.
RAPAT UMUM PEMBINA
Pasal 8
1. Rapat Umum Pembina dalam Yayasan adalah:
a. Rapat Umum Pembina Tahunan Yayasan;
b. Rapat Umum Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat
Umum Pembina Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pembina yang diadakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat
Umum Pembina Tahunan, dan Rapat Umum Pembina Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.
RAPAT UMUM PEMBINA TAHUNAN
Pasal 9
1. Rapat Umum Pembina Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pembina Tahunan:
5
a. Pengurus mengajukan laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal
20 ayat 2 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina;
b. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
c. Rapat Pembina menetapkan kebijakan umum Yayasan dan mengesahkan rencana
program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
d. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus
dan atau Pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Pengesahan laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2
Anggaran Dasar ini oleh Rapat Umum Pembina Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan. Sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal dokumen laporan tahunan (laptah) ternyata tidak benar dan menyesatkan,
maka anggota pengurus dan anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung
jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu Yayasan, masyarakat dan atau Negara
Republik Indonesia
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMBINA
Pasal 10
1. Rapat Umum Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan.
2. Panggilan Rapat Umum Pembina dilakukan oleh anggota Dewan Pembina yang berhak
mewakili Pembina.
3. Panggilan Rapat Umum Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir
kepada setiap anggota Pembina dengan mendapat tanda terima yang layak, paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu
tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Rapat Umum Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat,
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat
tersedia di kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pembina Tahunan harus pula
mencantumkan bahwa laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di Kantor Yayasan.
5. Apabila semua Pembina dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat,
maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak
menjadi syarat. dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat
mengenai hak yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pembina dapat
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMBINA
Pasal 11
1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Pembina dipimpin
oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pembina dibuat
Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat, dan
seorang anggota Pembina atau kuasa anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan, apabila
Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.
PENGURUS
Pasal 12
1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus yang terdiri sedikitnya 3 (tiga) orang
anggota yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih
dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua
Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung
jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengurus
tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengawas dan atau
pelaksana kegiatan.
4. Para anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Pembina, masing-masing untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali,dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu
sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya
anggota Pengurus melakukan tindakan yang oleh Rapat Pembina dinilai merugikan
Yayasan.
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus,
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian penggantian anggota
Pengurus.
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan
7
atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan
dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus
tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan
pembatalan diajukan.
7. a. Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima/diberi gaji,upah,
honor dan atau tunjangan tetap.
b. Pengecualian atas ayat 7.a pasal ini adalah bahwa Pengurus dapat menerima
gaji,upah atau honorarium dalam hal Pengurus:
1. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas;
dan
2. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
c. Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
7.b. Pasal ini ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan
Yayasan.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pembina, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus lowong, maka
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus
diselenggarakan Rapat Umum Pembina untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk
sementara Yayasan diurus oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat
Pengawas.
10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan, paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pembina.
12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini
dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 13
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
a. Pengurus tidak berwenang untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
b. Pengurus tidak berwenang untuk membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain;
c. Pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan Yayasan, kecuali dengan
pesetujuan pembina;
d. Pengurus tidak berwenang untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina baik secara tertulis atau ikut hadir
menandatangani akta yang dimaksud;
e. Pengurus tidak berwenang untuk menjaminkan kekayaan Yayasan, kecuali
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan dan dilakukan dengan
persetujuan pembina baik secara tertulis atau ikut hadir menandatangani akta yang
dimaksud;
f.
Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya
maksud dan tujuan Yayasan.
2. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Pengurus
dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan yang
melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan
yang diatur dalam surat kuasa.
4. Setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar ini, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
5. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan salah seorang
Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi salah seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh
2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.
6. a. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris berhak dan berwenang bertindak mewakili
Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.
b. Dalam hal Ketua dan atau Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua)
9
orang anggota Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak mewakili
Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat
Umum Pembina dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pembina dapat dilimpahkan
kepada Pengawas.
8. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus
lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili
oleh Pengawas.
9. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan
Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap
anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
10. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian tersebut.
11. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan
putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi
Pengurus Yayasan manapun.
12. Pengurus wajib :
a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak
dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan;
b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan
dan data pendukung administrasi keuangan;
c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan
tahunan (laptah) sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada
masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.
RAPAT PENGURUS
Pasal 14
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang
atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis 1 (satu) anggota Pembina atau lebih
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah anggota
Pembina dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus.
10
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada
setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5
(lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut
dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukanYayasan. Apabila semua anggota
Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari
anggota Pengurus yang hadir.
7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota
Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau
diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul
dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup.
11. a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan
suara blanko dan.suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus.
11
PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 15
1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat
Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan Yayasan dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang diangkat dan
diberhentikan oleh Pengurus.
5. Direktur Eksekutif menjalankan kegiatan Yayasan sehari-hari dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangannya kepada Pengurus.
6. Direktur Eksekutif melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan yang sama dengan
masa jabatan Pengurus yakni 5 (lima) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya.
7. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
8. Tugas, wewenang, tata cara pengangkatan dan alasan serta tata cara pemberhentian
Pelaksana Kegiatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan atau
Keputusan Rapat Umum Pengurus.
PENGAWAS
Pasal 16
1. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Pengawas.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang
mampu, malakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tangung jawab
yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengawas tidak
boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan atau pelaksana
kegiatan.
4. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pembina
untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa
kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas
melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan.
12
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas,
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait, paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota
Pengawas.
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan
atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan
dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan
pembatalan diajukan.
7. Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima diberi gaji, upah,
honor dan atau tunjangan tetap.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat
Umum Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
pasal ini.
9. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling
kurang 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pembina.
11. Seorang anggota Pengawas menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini
dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pembina
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 17
1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus
dalam menjalankan kegiatan Yayasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan Yayasan yang dijalankan oleh Pengurus dan
pelaksana kegiatan;
b. mengawasi dan memberikan pengarahan mengenai penghimpunan dan pengelolaan
dana Yayasan; dan
c. memeriksa keuangan Yayasan, menilai kegiatan dan kebijaksanaan Pengurus dan
melaporkan pendapatnya kepada Pembina.
13
2. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan Yayasan.
3. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja
kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus.
4. Setiap anggota Pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih
anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan tugas
melakukan tindakan yang oleh Pengawas dianggap merugikan Yayasan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai
alasannya.
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima, Pembina wajib
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela
diri.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan
diri,Pembina wajib:
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
dan 9 pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus diberhentikan sementara dan Yayasan tidak
mempunyai seorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara Pengawas
diwajibkan untuk mengurus Yayasan. Dalam hal demikian 2 (dua) anggota Pengawas
yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
bersama.
12. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran Dasar ini
berlaku pula baginya.
13. Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan kerena
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian tersebut.
14
RAPAT PENGAWAS
Pasal 18
1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang
atau lebih anggota pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota
pengurus atau atas permintaan dari 1 (satu) anggota pembina atau lebih yang bersama–
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah anggota pembina dengan
suara yang sah.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh anggota pengawas yang berhak mewakili
pengawas.
3. Panggilan rapat pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada
setiap anggota pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut
dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan. Apabila semua anggota
Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam hal Ketua Pengawas tidak
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota
Pengawas yang hadir.
7. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam Rapat Pengawas hanya oleh seorang
anggota Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya
apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dual dari jumlah anggota Pengawas hadir
atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul
dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
11. Setiap anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pengawas lain yang diwakilinya;
a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
dengan lisan, kecuali rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
dan
15
b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggaptidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengawas.
KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 19
1. a. Rapat Umum Pembina dapat dilangsungkan, apabila dihadiri oleh anggota Pembina
yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh jumlah
anggota Pembina dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak
tercapai,maka dapat diadakan panggilan rapat kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b pasal ini harus
dilakukan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk
tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Kedua diselenggarakan, paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat
pertama.
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri oleh anggota Pembina yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak biasa dari seluruh jumlah suara
yang sah dalam rapat.
2. Anggota Pembina dapat diwakili oleh anggota Pembina lain atau orang lain dengan surat
kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Pembina
diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap anggota Pembina memberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara.
5. Anggota Pengurus, anggota Pengawas, dan karyawan Yayasan boleh bertindak selaku
kuasa dalam Rapat Pembina, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Pembina yang hadir dalam rapat.
16
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil
berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pembina.
TAHUN BUKU
Pasal 20
1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan
ditutup.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku
Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan (laptah) secara tertulis
yang memuat sekurang-kurangnya:
a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta
hasil yang telah dicapai;
b. laporan keuangan dan neraca yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang
diaudit oleh suatu firma akuntan publik dengan reputasi baik yang dipilih oleh
Pembina.
3. Laporan tahunan (laptah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus
ditandatangani oleh para auditor yang memeriksa keadaan keuangan Yayasan dan
harus ditandatangani pula oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk
pertanggungjawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam
melaksanakan tugasnya untuk diajukan dalam Rapat Umum Pembina Tahunan. Ikhtisar
laporan tahunan (laptah) tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Yayasan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pembina
Tahunan diselenggarakan, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh
para anggota Pembina.
4. Apabila diantara anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ada yang tidak
menandatangani laporan tahunan (laptah) tersebut, alasan atau penyebab tidak
ditandatanganinya laporan tahunan (laptah) terus harus dijelaskan secara tertulis oleh
yang bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat
Umum Pembina Tahunan. Pembina dan atau Pengawas berhak untuk setiap saat yang
wajar meminta kepada Pengurus untuk menunjukkan pembukuan dan catatan keuangan
17
Yayasan, memeriksa pembukuan dan catatan tersebut serta mengajukan pertanyaan
tentang pengelolaan kegiatan dan kekayaan Yayasan, dan Pengurus wajib memenuhi
permintaan Pembina dan atau Pengawas tersebut. Pada Rapat Umum Pembina
Tahunan, Pembina harus menunjuk para auditor Yayasan untuk tahun berikut. Tiada
anggota Pengurus atau Pengawas atau pembina atau karyawan yayasan yang dapat
menjabat sebagai auditor yayasan.
5. Ikhtisar laporan tahunan (laptah) tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia, apabila Yayasan :
a. memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan luar negeri atau pihak lain
sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
b. mempunyai kekayaan, diluar wakaf, sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh
muilyar rupiah) atau lebih.
6. Dalam hal Yayasan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini,
Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pernyataan standar akuntansi
keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan
(laptah) Yayasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina
dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan instansi
terkait.
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 21
1. Pembina, Pengawas dan atau Pengurus Yayasan dengan cara dan dalam bentuk
apapun tidak dapat mengubah maksud dan tujuan Yayasan.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan
dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama
Yayasan dan kegiatan usaha Yayasan wajib mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan pengubahan Anggaran
Dasar ini.
4. Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini baik untuk akta
pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
maupun untuk akta pengubahan Anggaran Dasar ini yang telah disetujui Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia belum dilakukan, maka anggota Dewan Pengurus
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.
5. Pengubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam
ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
6. Pengubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pembina, yang dihadiri
oleh anggota Pembina yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
18
mufakat tidak tercapai, keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat Pengubahan Anggaran Dasar ini harus
dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
7. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini korum yang ditentukan tidak
tercapai, maka paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan
rapat kedua dengan cara yang sama seperci rapat pertama, yang dihadiri oleh anggota
Pembina yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah
anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan
suara terbanyak biasa dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
PENGGABUNGAN
Pasal 22
1. Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan
lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
4. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan
menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan yang dituangkan
dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
5. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat umum
pembina yang dihadiri oleh Anggota pembina yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota
Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dalam rapat.
6. Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar ini yang
menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia untuk memperoleh persetujuan.
7. Pengurus wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
penggabungan selesai dilakukan.
19
PEMBUBARAN
Pasal 23
1. Yayasan bubar karena:
a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini berakhir;
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak
tercapai;
c. dinyatakan bubar berdasarkan keputusan rapat Umum Pembina; atau
d. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak
mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan Yayasan
tidak cukup melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
pembubaran Yayasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pembina yang dihadiri oleh
anggota Pembina yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
3. Apabila Yayasan dibubarkan baik karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar ini berakhir atau karena tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
ini telah tercapai atau tidak tercapai atau karena dibubarkan berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Pembina maupun karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d
pasal ini, maka harus diadakan likuidasi (dibereskan) oleh Likuidator.
4. Pengurus bertindak sebagai Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan, apabila
dalam keputusan Rapat Umum Pembina atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf d pasal ini tidak menunjuk Likuidator.
5. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
6. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pembina atau penetapan
Pengadilan.
8. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan
dibidang kepailitan.
9. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan
yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal
penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam
surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan Yayasan.
20
10. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Yayasan.
11. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada
Pembina.
12. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
11 pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10
pasal ini tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
13. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,pemberitahuan sementara,
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan
terhadap Pengurus berlaku juga bagi Likuidator.
14. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta pendirian ini beserta
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pembina dan diberikannya pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para Likuidator.
PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN
Pasal 24
1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada satu atau lebih organisasi amal, ilmu
pengetahuan, atau pendidikan yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan.
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai
maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka
sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
3. Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan sisa likuidasi atau penyaluran
kekayaan Yayasan setelah pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina sesuai dengan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
ketentuan bahwa tiada sisa kekayaan Yayasan yang boleh dibagikan kepada para
anggota Pembina, para anggota Pengurus, para anggota Pengawas, ataupun karyawan
Yayasan.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 25
1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka
Rapat umum Pembina yang akan memutuskan.
2. Selanjutnya telah diangkat sebagai anggota Pembina dengan susunan sebagai berikut:
[______________________________]
21
3. Menyimpang dari ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Pengurus, telah diangkat sebagai anggota Pengurus dengan
susunan sebagai berikut: [______________________________]
Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
4. Menyimpang dari ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Pengawas, telah diangkat sebagai anggota Pengawas dengan
susunan sebagai berikut: [______________________________]
Pengangkatan anggota Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
5. Selanjutnya pendiri Yayasan adalah sebagai berikut:
[______________________________]
22
Fly UP