...

this PDF file

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

this PDF file
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
ANALISIS PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG
“PRINSIP MAKSUD DAMAI” DAN BENTUK PENERAPANNYA
DALAM KEGIATAN ANTARIKSA
[ANALYSIS OF INTERNATIONAL REGULATORY ON "PRINCIPLES OF
PEACEFUL PURPOSES" AND ITS IMPLEMENTATION
IN SPACE ACTIVITIES]
Nessia Marga Leta
Staf Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan
e-mail: [email protected]
Diterima 8 April 2012; Disetujui 22 Juni 2012
ABSTRACK
Space technology can be used for civilian and military purposes (dual uses).
Civilian purposes intended for commercial gain and military purposes intended for
weapons systems activity. Several international treaties governing the use of military
weaponry has not given a clear understanding of the principles of peaceful purposes in
outer space, including the Space Treaty 1967 which has not given strict limits on the
definition of Peaceful Purposes, thus causing confusion in the various practices.
Americans are more likely to interpret the term Peaceful Purposes as a Non-Aggressive
action, while Russia and other developing countries are more likely to define the term
Peaceful Purposes as a Non-Military. Besides, the principle of Peaceful Purposes in the
implementation will get new trouble related with items of space technology that are to
double (dual uses). This paper using the methods of descriptive normative will describe
an analysis of the regulations and policies international that govern the principles of
peaceful purposes in space linked with practices of the various countries, as well as
issues and efforts needed to further regulation.
Key word: Peaceful purposes, Space activity, and International law
ABSTRAK
Teknologi antariksa dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil (dual
uses). Kepentingan sipil dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan komersial dan
kepentingan militer ditujukan untuk kegiatan sistem persenjataan. Beberapa
perjanjian internasional yang mengatur penggunaan persenjataan militer belum
memberikan pengertian yang jelas terhadap prinsip maksud damai di antariksa,
termasuk juga dalam Space Treaty 1967 yang belum memberikan batasan yang tegas
tentang definisi peaceful purposes sehingga menimbulkan berbagai kerancuan dalam
praktek. Amerika lebih cenderung mengartikan istilah peaceful purposes sebagai suatu
tindakan yang non-aggressive sedangkan Rusia dan beberapa negara berkembang
lainnya lebih cenderung mendefenisikan istilah peaceful purposes dengan non-military.
Selain itu prinsip maksud damai, di dalam pelaksanaannya, muncul kesulitan baru
terkait dengan barang-barang teknologi keantariksaan yang bersifat guna ganda (dual
uses). Tulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif normatif akan menjelaskan
suatu analisis tentang peraturan dan kebijakan internasional yang mengatur terhadap
prinsip tujuan damai di antariksa dikaitkan dengan praktek-praktek negara yang
beragam, serta persoalan dan upaya yang dibutuhkan untuk pengaturan lebih lanjut.
Kata Kunci: Maksud damai, Aktivitas antariksa, dan Hukun internasional
71
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak awal peluncuran satelit
Sputnik I milik Uni Soviet pada tanggal
4 Oktober 1957, masyarakat internasional
telah banyak mendukung tujuan penggunaan antariksa dengan maksud
damai (Nicolas Mateesco Matte). Hal ini
terlihat dari desakan masyarakat internasional kepada PBB untuk membentuk
The United Nations Office for Outer Space
Affairs (UNOOSA) pada tanggal 13
Desember 1958 melalui Resolusi 1348
(XIII) dan United Nations Committee on
the Peaceful Uses of Outer Space
(UNCOPUOS) pada tahun 1959 melalui
Resolusi 1472 (XIV).(Proceedings united
nations/brazil workshop on space law)
Dalam perjanjian internasional
antariksa lainnya juga banyak mencantumkan prinsip mengenai pemanfaatan
antariksa dengan tujuan damai. Salah
satunya adalah Space Treaty 1967, yang
merupakan perjanjian induk dan piagam
atau peraturan internasional pertama
yang memuat prinsip-prinsip dasar
hukum antariksa.
Latar belakang pembentukan Space
Treaty 1967 karena adanya kepentingan
bersama seluruh umat manusia dalam
kemajuan eksplorasi dan penggunaan
antariksa untuk maksud-maksud damai.
Hal ini menegaskan bahwa kegiatan
eksplorasi dan penggunaan antariksa
harus dilaksanakan untuk kemanfaatan
dan kepentingan semua negara tanpa
memandang tingkat ekonomi atau
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi suatu negara. Selanjutnya
ditegaskan bahwa benda langit lainnya
harus digunakan secara eksklusif untuk
tujuan damai.
Penafsiran awal terhadap istilah
‘peaceful’ dalam kaitannya terhadap
kegiatan antariksa diartikan sebagai
‘non-military’, hal ini telah ditafsirkan
bersama oleh Amerika Serikat dan Uni
Soviet. Namun semenjak peluncuran
satelit buatan Amerika Serikat pertama,
mereka mulai mengubah pemahamannya
72
terhadap istilah ‘peaceful’ menjadi
‘peaceful uses’, yang mana lebih mengklaim istilah ‘non-aggressive’ daripada
‘non-military’ (Mc. Gill, hal. 3). Maksudnya
adalah Amerika menganggap semua
kegiatan militer yang ada di antariksa
dianggap benar dan diizinkan selama
tidak mengancam dan tidak menggunakan
kekerasan terhadap integritas suatu
wilayah negara (non-aggressive) seperti
halnya yang terdapat didalam piagam
PBB Pasal 2 (4). Sementara itu Uni
Soviet ketika itu tetap mempertahankan
posisinya terhadap istilah ‘peaceful’ yang
merupakan sebuah sikap ‘non-military’,
dimana semua kegiatan militer di
antariksa merupakan suatu tindakan
yang tidak damai dan melanggar hukum.
Melihat perubahan istilah yang
mengakibatkan perubahan makna tersebut, perlu untuk memahami pengertian
dari peaceful itu sendiri. ‘Peaceful’
merupakan bentuk sifat dari ‘peace’
(Bryan A. Garner, 1999) yang artinya
tenang atau damai (Jhon M. Echols dan
Hassan Shadily, 2005). Karenanya istilah
peaceful lebih diartikan dengan suatu
sikap apapun yang bersifat damai yang
cendrung melekat dengan istilah NonMilitary. Webster’s Encyclopedic Unabbridged Dictionary of the English Language
lebih menegaskan lagi pemahaman istilah
tersebut dengan memberikan pengertian
peaceful sebagai:
“Characterized by peace: free from
war, strife, commotion, violation,
or disorder: a peaceful reign: a
peaceful demonstration.” (Webster’s
Encyclopedic Unabbridged Dictionary of the English Language
(1989)
Sedangkan peaceful uses, diartikan
sebagai ‘penggunaan atau tindakannya
yang bersifat damai’. Meskipun tindakan
yang bersifat damai itu sendiri berbentuk
militer, namun dianggap benar jika
mempunyai tujuan untuk menciptakan
kedamaian bagi masyarakat luas,
selama tidak mengancam dan tidak
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
menggunakan
kekerasan
terhadap
integritas suatu wilayah negara.
Karena perbedaan penafsiran ini,
penerapan terhadap tujuan prinsip damai
di antariksa pun menjadi berbeda. Hal
ini dipicu oleh perkembangan teknologi
persenjataan dan militer yang semakin
canggih. Sementara itu, pengaturan
terhadap penggunaan senjata tersebut,
khususnya di antariksa tidak sejalan
dengan
perkembangan
kecanggihan
teknologi yang ada sehingga menimbulkan
banyak interpretasi dalam pelaksanaannya.
Pengaturan Internasional terhadap
pelarangan kegiatan militer di antariksa
telah banyak dituangkan di dalam
perjanjian-perjanjian internasional salah
satunya Space Treaty 1967, akan tetapi
pengaturan tersebut masih menimbulkan
beragam interpretasi yang dapat memicu
terjadinya konflik karena tidak secara
khusus melarang penggunaan militer
antariksa, hanya mengatur mengenai
penempatan senjata nuklir dan senjata
pemusnah massal lainnya di antariksa,
serta pelarangan pendirian pangkalanpangkalan, instalasi-instalasi, bentengbenteng militer, percobaan militer dan
tindakan manuver pada benda langit
(Pasal 4 Space treaty 1967).
Dalam kejadian yang ada beberapa
dekade ini, memperlihatkan bahwa
antariksa telah digunakan untuk kegiatan
militer. Pemanfaatan antariksa yang
tadinya dipergunakan untuk kegiatan
sipil-komersial dapat digunakan juga
untuk kegiatan sistem persenjataan.
Seperti ketika Perang Teluk tahun 19901991, Amerika sangat bergantung pada
satelit untuk komunikasi, navigasi dan
informasi (Key Issues, 2012). Kemudian
munculnya satelit mata-mata yang
tadinya dimanfaatkan untuk penginderaan
jauh dan baru-baru ini satelit juga
digunakan untuk suatu sistem AntiSatellite Weapons (Senjata Anti Satelit),
dimana sistem persenjataan ini dapat
digunakan
untuk
menghancurkan
sebuah satelit seperti satelit mata-mata
ataupun satelit lain yang dianggap
mempunyai fungsi strategis dan dikhawatirkan mengganggu kepentingan
militer nasional, komersial dan lain
sebagainya (Suyud Harsono Suyudi, 2001).
1.2 Pokok Permasalahan
Dari berbagai kemajuan tersebut
di atas, makin mengkhawatirkan masyarakat internasional terhadap ancaman
perdamaian dan keamanan dunia. Upayaupaya, perdebatan, dan perundingan
terhadap sistem persenjataan antariksa
pun telah banyak mulai dilakukan, akan
tetapi perjanjian internasional tentang
antariksa kurang melihat perkembangan
dan perluasan terhadap teknologi persenjataan antariksa yang ada. Oleh karena
itu, timbul suatu pokok permasalahan
yang perlu dibahas terhadap (i) sejauh
mana peraturan-peraturan dan perjanjianperjanjian internasional mengatur terhadap prinsip tujuan damai di antariksa
dan kebijakan-kebijakan hukum nasional
negara-negara maju (Space Faring)
dalam memandang dan menerapkan
prinsip tujuan damai di antariksa (ii)
apa persoalan dan upaya yang timbul
ketika aturan-aturan yang ada tidak
sejalan dengan praktek negara-negara.
1.3 Metodologi
Metode yang digunakan dalam
menggali data dan informasi tentang
permasalahan terhadap aplikasi hukum
internasional mengenai prinsip tujuan
damai di antariksa, adalah metode
deskriptif normatif. Tulisan ini akan
memberikan penjelasan terhadap aturanaturan hukum internasional baik bilateral
maupun multilateral yang mengatur
mengenai prinsip tujuan damai di
antariksa, serta memberikan informasi
terhadap praktek-praktek yang ada
terhadap prinsip tujuan damai di
antariksa yang terjadi dalam beberapa
dekade belakangan ini. Berdasarkan
aturan-aturan yang ada dan informasiinformasi mengenai praktek-praktek
terhadap prinsip tersebut, maka akan
dilakukan sebuah analisis mengenai
73
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
permasalahan-permasalahan yang terjadi
terhadap aplikasi dari pada prinsip
tujuan damai tersebut terhadap segala
aktivitas yang dilakukan di antariksa.
2
PERATURAN
INTERNASIONAL
YANG
MENGATUR
MENGENAI
PRINSIP TUJUAN DAMAI
Perserikatan
Bangsa
Bangsa
membentuk The United Nations Office for
Outer Space Affairs yang berperan sebagai
sekretariat bagi masalah eksplorasi dan
eksploitasi antariksa. Pada tahun 1958
Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi
1348 (XIII) yang mengakui penggunaan
antariksa untuk tujuan damai dan
mulai membentuk Komite Ad Hoc untuk
hal tersebut. Tidak lama setelah itu
melalui Resolusi 1472 (XIV) terbentuklah
United Nations Committee on the Peaceful
Uses of Outer Space (UNCOPUOS) pada
tahun 1959, yang berfungsi sebagai
vocal point bagi pemerintah negaranegara dan LSM di dalam hal eksplorasi
dan eksploitasi Antariksa untuk tujuan
dan maksud damai.
Selanjutnya melalui deklarasi
Majelis Umum PBB tentang Legal
Principles Governing the Activities of
States in the Exploration and Use of
Outer Space mempertimbangkan resolusi
1721 (XVI) Tahun 1961 dan Resolusi
1802 (XVII) Tahun 1962, dimana hal
tersebut mulai memicu lahirnya lima
instrumen hukum internasional di
bidang antariksa yaitu Space Treaty
1967, Astronouts Agreement 1968,
Liability Convention 1972, Registration
Convention 1976, dan Moon Agreement
1984 (Harvard National Model United
Nations 2010).
Sejarah singkat dari munculnya
aturan-aturan hukum
internasional
mengenai antariksa tersebut di atas,
hanya Space Treaty 1967 dan Moon
Agreement 1984 saja yang menyebutkan
secara jelas didalam pasal-pasalnya
mengenai prinsip tujuan damai di
antariksa. Sementara itu, tiga aturan
lainnya hanya menyebutkan di dalam
preamble-nya saja, serta beberapa resolusi
74
Majelis Umum PBB semenjak tahun
1958 sampai pada tahun 1998 (United
Nations) telah banyak memberikan
himbauan terhadap pelaksanaan prinsip
damai tersebut. Berikut penjabaran dari
beberapa aturan internasional tersebut
di atas dan beberapa aturan lainnya:
2.1 Perjanjian Multilateral
 Space Treaty 1967
Pasal IV Space Treaty 1967 telah
mengatur terhadap tindakan antariksa
yang mengancam perdamaian. Maksud
dari pasal ini mengenai pelarangan
terhadap tindakan percobaan senjata,
penempatan senjata pemusnah massal
(termasuk senjata nuklir), penyelenggaraan manuver militer, atau pembentukan pangkalan militer di antariksa.
Berdasarkan hal tersebut terlihat
bahwa pasal ini tidak menutupi
adanya aktivitas transit senjata nuklir
di antariksa atau peluncuran senjata
nuklir dari Bumi ke antariksa untuk
menghancurkan rudal yang masuk ke
antariksa. Selain itu, perjanjian ini juga
tidak melarang jenis senjata seperti
Anti-Satellite Weapons/ASAT.
Pasal IV dari Space Treaty ini juga
memunculkan banyak multitafsir terhadap pemahaman penggunaan katakata didalamnya. Seperti perbedaan
penggunaan kalimat ‘orbit’ dan ‘outer
space’, benda-benda apa saja yang
termasuk dalam ‘calestial bodies’
apakah planet-planet atau asteroid
saja atau termasuk stasiun antariksa?
Apakah senjata yang termasuk mass
destruction hanya nuclear weapons
saja atau termasuk persenjataan yang
ada di bumi seperti navigasi, komunikasi dan satelit mata-mata? Selain
dari adanya interpretasi terhadap
pemahaman kata dan defenisi-defenisi
kata di dalam pasal IV ini, juga terdapat
interpretasi
terhadap
terminologi
peaceful purposes yang menimbulkan
banyak persepsi, apakah hal tersebut
diartikan sebagai non agresive, non
militer personal, no hostile potential
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
ataupun strictly civilian personel (Suyud
Harsono Suyudi, 2001).
 Moon Agreement 1979
Moon Agreement ini merupakan sebuah
persetujuan mengenai kegiatan negaranegara pada bulan dan benda langit
lainnya. Seperti halnya Space Treaty
1967, di dalam pasal 3 Moon Agreement
ini juga melarang penggunaan kegiatankegiatan militer. Penggunaan kekuatan
atau tindakan bermusuhan lainnya,
atau ancaman tindakan bermusuhan
pada bulan juga dilarang. Larangan
tersebut juga berlaku untuk penggunaan bulan dalam rangka melakukan
suatu tindakan atau keterlibatan
dalam ancaman dalam kaitannya
dengan bumi, bulan, wahana antariksa,
personil wahana antariksa atau bendabenda antariksa buatan manusia.
 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)
Sejak awal berdirinya PBB memiliki
tujuan utama dalam pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional dari tindakan-tindakan yang
mengancam dan melanggar terhadap
perdamaian, sebagaimana yang disampaikan dalam pasal 1 ayat 1. Hal
ini tak terkecuali terhadap tindakan
dan kegiatan yang dilakukan di
antariksa, dimana seluruh masyarakat
internasional dan negara-negara Space
Faring khususnya, agar memperhatikan
tujuan perdamaian PBB tersebut.
Pasal 2 ayat 4 piagam PBB merupakan
sebuah pasal yang melarang melakukan tindakan pengancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas
suatu wilayah atau negara. Pasal ini
dapat
ditafsirkan
bahwa
semua
penggunaan
militer
diperbolehkan
selama tidak ada ancaman dan penggunaan kekuatan, yang mana terkenal
dengan istilah non-aggressive.
Selanjutnya di dalam konferensi
UNISPACE 1982 mengenai rekomendasi
terhadap the Prevention of an Arms
Race in Outer Space (Space Law Basic
legal Documents II), PBB melaporkan
bahwa perluasan perlombaan senjata
yang terjadi di antariksa merupakan
permasalahan
yang
penting
bagi
masyarakat
internasional
karena
merugikan umat manusia secara
keseluruhan dan harus segera dicegah.
Bagi negara yang mempunyai kemampuan antariksa didesak untuk berkontribusi secara aktif untuk dapat
mencegah perlombaan persenjataan di
antariksa dan untuk menahan diri
dari tindakan yang bertentangan dari
tujuan tersebut. Di dalam konferensi
UNISPACE 1982 ini juga menyampaikan
bahwa
pencegahan
perlombaan
senjata tersebut dan tindakan bermusuhan di antariksa merupakan
keberlanjutan dari kerjasama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk tujuan damai,
serta juga mendesak para peserta
konferensi untuk mematuhi Space
Treaty 1967.
2.2 Perjanjian mengenai pengendalian
persenjataan
Berbicara mengenai
kegiatan
eksplorasi dan penggunaan antariksa
dengan maksud damai berarti berbicara
mengenai keamanan bumi dan antariksa
dari kegiatan-kegiatan yang berbahaya,
seperti kegiatan yang dikenal dengan
istilah militarization ataupun weaponization. Adapun beberapa perjanjian
internasional yang membatasi dan
melarang kegiatan militer dan persenjataan adalah sebagai berikut:
2.2.1 Multilateral
a. Partial Test
Tahun 1963
Ban
Treaty
(PTBT)
Perjanjian PTBT 1963 merupakan
peraturan hukum internasional yang
pertama kali yang mengatur terhadap
penggunaan militer di antariksa. Tujuan
awal dari pembuatan perjanjian ini
adalah untuk memperlambat terjadinya
perlombaan senjata dan juga untuk
menghentikan pelepasan yang berlebihan dari kejatuhan nuklir ke
75
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
atmosfir bumi demi terciptanya tujuan
damai.
Perjanjian ini melarang terhadap
semua bentuk percobaan peledakan
senjata nuklir lainnya di atmosfir,
termasuk di antariksa dan di bawah
laut, atau di lingkungan lain jika
ledakan itu akan menyebabkan adanya
puing-puing radioaktif di luar perbatasan
negara yang melakukan ledakan tersebut
(Pasal 1 Partial Test Ban Treaty (PTBT)
Tahun 1963). Seperti yang disampaikan
oleh Pejabat Sekretaris Ball State dalam
sebuah laporan Presiden Kennedy bahwa
ungkapan 'setiap ledakan nuklir lainnya',
(U.S Department of State, 2012) diartikan
sebagai ledakan nuklir untuk tujuan
damai. Ledakan yang demikian itu
dilarang oleh perjanjian karena kesulitan
membedakan antara ledakan uji coba
senjata dan ledakan dengan tujuan
damai tanpa kontrol tambahan.
b. Nuclear Non-Proliferation
(NPT) Tahun 1968
Treaty
Perjanjian Non-Proliferasi ditandatangani pada tahun 1968 oleh 187
negara dan mulai berlaku pada 1970
(NWIP Fact Sheet, 2012). Perjanjian itu
mencoba untuk mencegah penyebaran
senjata nuklir dengan membatasi transfer
teknologi tertentu dan bergantung pada
sebuah
pemeriksaan
yang
akan
dilakukan oleh International Atomic Energy
Agency (IAEA). Perjanjian ini memiliki
tiga pilar utama yaitu Non-Proliferasi,
perlucutan senjata, dan hak untuk
menggunakan teknologi nuklir secara
damai (Wikipedia, 2012).
Didalam pasal 3 ayat 2 dari
perjanjian ini mengatakan bahwa:
Each State Party to the Treaty
undertakes not to provide: (a) source
or special fissionable material, or
(b) equipment or material especially
designed or prepared for the
processing, use or production of
special fissionable material, to any
non-nuclear-weapon
State
for
peaceful purposes, unless the
source or special fissionable
76
material shall be subject to the
safeguards required by this
article.
Tidak ada dalam perjanjian ini
yang ditafsirkan dapat mempengaruhi
hak mutlak dari semua para pihak
untuk
mengembangkan
penelitian,
produksi, dan penggunaan energi nuklir
untuk tujuan damai tanpa diskriminasi
dan sesuai dengan pasal 1 dan 2.
Semua pihak berusaha untuk memfasilitasi dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran sepenuhnya
kemungkinan perlengkapan, material
dan informasi ilmiah dan teknologi
untuk penggunaan energi nuklir secara
damai. Para pihak akan bekerja sama
dalam memberikan kontribusi sendiri
atau bersama-sama dengan negara lain
atau organisasi internasional untuk
pengembangan lebih lanjut dari aplikasi
energi nuklir untuk tujuan damai, terutama di wilayah-wilayah negara peserta
Non-Nuclear Weapon, dengan memperhatikan kebutuhan wilayah berkembang
di dunia.
c. The Biological and Toxin Weapons
and on Their Destruction (BTWC)
Tahun 1972
Konvensi Senjata Biologi melarang
terhadap pengembangan, pembuatan dan
penimbunan senjata bakteri (biologis)
dan beracun serta tentang pemusnahannya. Konvensi ini ditandatangani di
London, Moskow dan Washington pada
tanggal 10 April 1972. Tujuan dari
pelarangan dan penghancuran senjata
biologis ini tak lain adalah untuk
menghindari efek yang dihasilkan senjata
tersebut yang dapat membunuh dan
menghancurkan sektor ekonomi dan
sosial serta juga untuk dapat mencapai
peaceful purpose sebagaimana disebutkan
di dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 10.
Adapun daftar bahan biologi terkait
dalam konvensi ini meliputi mikroorganime yang tergolong: toxic, virus,
ricketsia, fungi, protozoa dan bacteria.
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
d. The Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques (ENMOD)
Tahun 1977
ENMOD telah diratifikasi hampir
tujuh puluh negara, termasuk Rusia
dan Amerika Serikat. Pada tahun 2000,
sebuah Proyek Sunshine memulai
penelitian tentang ENMOD sebagai
sebuah alat baru yang memungkinkan
terhadap pencegahan penggunaan senjata
pemusnah massal, terutama biologi dan
agen toksin yang bertujuan untuk
mempromosikan
peaceful
purposes,
melindungi lingkungan, dan mencegah
penggunaan bermusuhan teknologi biologi
dan kimia. Perjanjian ini melarang
penggunaan lingkungan sebagai senjata
dalam konflik yang dikenal dengan
istilah
Environmental
Modification
Techniques yang mengacu pada teknik
untuk mengubah melalui manipulasi
yang disengaja terhadap proses alam,
dinamik, komposisi atau struktur dari
bumi, termasuk biota, litosfer, hidrosfer,
dan antariksa (Pasal 2 The Prohibition of
Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques
1977).
Di dalam pasal 3 menyatakan
bahwa ketentuan konvensi ini tidak
akan menghalangi penggunaan teknik
modifikasi lingkungan untuk tujuan
damai dan haruslah tanpa mengurangi
prinsip-prinsip umumnya yang diakui
dan aturan hukum internasional yang
berlaku tentang penggunaan tersebut.
Negara yang terlibat dalam konvensi ini
berjanji untuk memfasilitasi, dan memiliki
hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi ilmiah dan teknologi
pada penggunaan teknik modifikasi
lingkungan untuk tujuan damai.
2.2.2 Bilateral
a. Agreement between the USA and
USSR on measures to reduce the
risk of outbreak of nuclear war
1971 (space law basic legal
documents, vol. 2)
Persetujuan ini bertujuan untuk
mengurangi resiko pecahnya perang
nuklir antara Amerika Serikat dan Uni
Soviet. Keberadaan sistem senjata nuklir
jelas merupakan sumber keprihatinan
dunia yang dapat melanggar prinsip
tujuan damai. Meskipun tindakan
pencegahannya paling rumit, namun
dapat dibayangkan kerusakan teknis
atau kesalahan yang dibuat manusia,
kecelakaan atau tindakan yang salah,
bisa memicu bencana nuklir atau
perang nuklir. Di dalam Strategic Arms
Limitation Talks (SALT), Amerika Serikat
dan Uni Soviet mencapai dua kesepakatan
yang
nyata terhadap peningkatan
pengakuan akan kebutuhan untuk
mengurangi risiko nuklir tersebut, dan
yang melengkapi tujuan utama negosiasi
(U.S. Departement of State, 2012).
Persetujuan antara AS dan Uni
Soviet ini berisi mengenai tiga bidang
utama, yaitu:
 Janji masing-masing pihak untuk
mengambil tindakan yang dianggap
perlu untuk mempertahankan dan
meningkatkan perlindungan secara
terorganisir dan secara teknis terhadap
penggunaan senjata nuklir yang
disengaja atau tidak sah.
 Pemberitahuan resiko yang akan
timbul terhadap perang nuklir yang
terjadi, mendeteksi obyek atau beberapa
kejadian yang tidak dikenal atau tidak
sah dengan menggunakan sistem
peringatan, atau kejadian lainnya yang
tidak dapat dijelaskan yang melibatkan
adanya kemungkinan ledakan senjata
nuklir.
 Pemberitahuan terlebih dahulu terhadap
setiap rencana peluncuran rudal di
luar wilayah pihak peluncur dan ke
arah pihak lain.
b. Treaty between the USA and the
USSR on the limitation of antiballistic missile systems tahun
1972
(space
law
basic
legal
documents, vol. 2, hlm B.V.1.4)
ABM adalah perjanjian bilateral
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet
tentang pembatasan sistem peluru
kendali anti balistik yang digunakan
untuk mempertahankan wilayah terhadap
77
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
senjata nuklir yang di bawah oleh rudal.
Traktat ini hanya berlaku selama 30
tahun dari tahun 1972 sampai pada
akhirnya AS menarik diri dari perjanjian
ini pada tanggal 13 Juni 2002.
Didalam pasal 1 ABM ini menyebutkan pelarangan penggelaran sistemsistem atau komponen komponen ABM
kecuali yang diperkenankan dalam
treaty. Kemudian pasal 5 menyebutkan
pelarangan pengembangan, uji coba,
atau penggelaran sistem-sistem atau
komponen-komponen ABM yang berbasis
antariksa, dan dalam pasal 12 ABM
melarang adanya gangguan terhadap
‘National Technical Means’ yang memerlukan perijinan suatu pihak, memverifikasi kepatuhan terhadap treaty.
3
PRAKTEK NEGARA-NEGARA TERHADAP KEGIATAN ANTARIKSA
DENGAN MAKSUD DAMAI
3.1 Rusia
Sejak awal Rusia telah terlibat
aktif pada forum-forum internasional
dalam membahas peaceful uses di
antariksa. Dukungan negara Russia
tersebut terlihat dari keanggotaanya di
UN-COPUOS, CD dan disetiap ResolusiResolusi Majelis Umum PBB (United
Nations Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space) tentang International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer
Space.
Perwakilan Rusia dalam konferensi
mengenai pencegahan militerisasi di
antariksa pada tanggal 17 Oktober 2000
(Press
Release
Genaral
Assembly)
mengatakan bahwa antariksa merupakan
sistem untuk melakukan monitoring,
communication, dan navigation yang dapat
memperkuat keamanan internasional.
Namun sistem itu bila digunakan untuk
tujuan militer akan dapat mengganggu
stabilitas dan keamanan global. Oleh
karena itu antariksa harus dijadikan
sebagai wilayah kerjasama eksklusif
dengan maksud damai.
Rusia
mendukung
terhadap
program militer antariksa khususnya
78
terhadap pengembangan early-warning
(sistem satelit yang berbasis antariksa
yang berfungsi untuk peringatan rudal
balistik) dan satelit komunikasi, akan
tetapi Rusia tidak mendukung untuk
kegiatan persenjataan antariksa ataupun
ASAT (Pavel Podvig). Pemerintah Rusia
tidak memiliki rencana untuk mengembangkan atau menempatkan sistem
persenjataan di antariksa dan juga
berusaha
untuk
konsisten
dalam
mematuhi moratorium pengujian pada
ASAT,
selama
negara-negara
juga
menjauhkan diri dari tindakan tersebut
(Leonid A. Skotnikov, 2004).
Namun, tidak lama setelah itu
Menteri Pertahanan Rusia Serghi Ivanov
mengatakan bahwa militer Rusia telah
berhasil menguji sistem pertahanan
rudal modern dan akan terus berusaha
untuk menyempurnakan dan memodernisasi sistem tersebut. Hal ini merupakan
bentuk upaya untuk melawan sistem
pertahanan rudal milik Amerika Serikat
(Space Daily, 2012).
namun, dalam peraturan yang
ada, Rusia tetap menolak terhadap
peluncuran senjata ASAT ke antariksa
(Vitaly A. Lukiantsev). Pada tahun 2004
wakil tetap Rusia untuk konferensi
perlucutan senjata atau CD, membuat
pernyataan bahwa Rusia berjanji untuk
tidak menjadi pihak pertama yang
menggunakan senjata di antariksa
(Leonid a. Skotnikov, 2004).
3.2 Amerika Serikat
Pada Sidang Pleno Majelis Umum
PBB tanggal 20 November 2000 mengenai
Prevention of Outer Space Arms Race,
Amerika Serikat termasuk salah satu
negara yang tidak menyetujui penghentian perlombaan senjata di antariksa.
Sedangkan dua negara lainnya abstain
yaitu Federation States of Micronesia dan
Israel (Press Release GA/9829). Kemudian
pada Perang Irak yang berlangsung
pada tahun 2003 sampai 2011 atau
yang lebih dikenal dengan Perang Teluk,
AS telah memanfaatkan antariksa
melalui satelit data pengintainya, satelit
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
komunikasi untuk membantu para
tentara yang berada di medan perang, di
pesawat dan di kapal perang, serta
ramalan cuaca dan program TV
komersial bagi para tentara dan layanan
lainnya (Mc. Gill, hal. 7).
Kebijakan
antariksa
Amerika
Serikat pada tahun 2006 menyebutkan
delapan prinsip program kegiatan
antariksanya. Kebijakan baru tersebut
menyebutkan
Amerika berkomitmen
untuk mengeksplorasi dan menggunakan
antariksa untuk tujuan damai
dan
untuk
kepentingan
seluruh
umat
manusia. Konsisten dengan prinsip
tujuan damai tersebut, memungkinkan
kegiatan pertahanan Amerika dan
intelijen yang terkait demi kepentingan
nasional. Akan tetapi dalam prinsip
lainnya menyebutkan bahwa interferensi
terhadap hak lintas di antariksa
dianggap sebagai sebuah pelanggaran
dan
Amerika
akan
menggunakan
kekerasan
jika
diperlukan
untuk
membela diri serta juga menentang
perkembangan
hukum
baru
yang
melarang
atau
membatasi
akses
Amerika dalam penggunaan antariksa.
Rencana pemerintahan Bush dan
kebijakannya yang secara jelas ditujukan
untuk membuat AS menjadi negara
pertama yang menyebarkan space-based
weapons, serta beberapa tujuan dari
para penguasa dalam hal kepentingan
pengoperasian bagi militer AS dan
keputusan pemerintah untuk membentuk
pertahanan rudal (Theresa Hitchens,
2002). Pada tahun 2003, angkatan
udara Amerika mengeluarkan dokumen
yang disebut “Transformation Flight
Plan” yang melihat keseluruhan senjata
antariksa pada masa depan secara
ofensif dan defensif. Hal ini mencakup
ASAT, Hypervelocity Rod Bundles (dapat
dilemparkan pada target yang berada di
bawah dari antariksa), serta Son of Star
Wars yang merupakan sistem pertahanan
rudal (The U.S. Air Force Transformation
Flight Plan november 2003).
Jelas nyatanya bahwa pemahaman
terhadap istilah peaceful purposes bagi
negara Amerika Serikat adalah “nonaggressive”, dimana Amerika menganggap
semua kegiatan militer di antariksa tidak
dilarang selama tidak menggunakan
kekerasan dan tidak mengganggu
integritas suatu wilayah (Mc. Gill, hal. 3).
Alasan AS tersebut dibenarkan berdasarkan piagam Perserikatan BangsaBangsa pada pasal 2 ayat 4, serta dilihat
dari ‘Vision AS’ pada tahun 2012
terhadap pengendalian antariksa yang
menyatakan bahwa antariksa merupakan
media keempat bagi peperangan dan
antariksa sebagai media yang secara
bebas dapat dioperasikan, serta kemampuan untuk menolak pihak lain dalam
penggunaan antariksa jika hal tersebut
diperlukan (United states Space Commend,
Vision for 2020).
3.3 China
China kemungkinan dianggap
sebagai musuh dan ancaman bagi
Amerika di masa depan terhadap
dominasi
Amerika
di
antariksa.
Meskipun pada saat ini China masih
terus-menerus menentang penggunaan
antariksa untuk tujuan militer dan
mendukung penggunaan damai di
antariksa. Namun sikap China pada 11
Januari 2007 yang berhasil menembak
jatuh salah satu setelit cuaca Fengyun1C
dengan
Rudal
Balistik
Jarak
Menengah (Chinese anti-satellite missile
test, 2007), menimbulkan kepanikan
Amerika dan kecaman dari masyarakat
internasional atas uji coba senjata di
antariksa (BBC News (2007)). Menurut
China tindakan ini bukan partisipasi
dalam perlombaan senjata di antariksa
dan tidak diarahkan kenegara manapun
serta tidak mengancam bagi negara
manapun. (China confirms anti-satellite
missile test, 2012)
Selanjutnya, pada tahun 2006
China telah menguji energi laser yang
tinggi terhadap satelit mata-mata Amerika
ketika melewati wilayah China (Francis
Harris, 2006). Tahun 2010, China
kembali melakukan tes terhadap rudal
jarak menengah dari segmen darat
79
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
(Xinhua, 2010). Dari beberapa kegiatan
China tersebut, tidak dapat dipungkiri
lagi
bahwa
China
mendukung
tenknologi ASAT. Hal juga dapat dilihat
dari program pengembangan militer
antariksa sebagai kepentingan yang
sangat penting dan juga dianggap
sebagai Key Element in the Chinese
Armed Forces Modernization Program (Hu
Jintao, 2007).
Tujuan dan prinsip-prinsip yang
dianut oleh China dalam kegiatan
antariksa ditentukan oleh status dan
fungsi dalam melindungi kepentingan
nasional China serta dalam menerapkan
strategi pembangunan negara sebagaimana tercantum dalam White Paper on
China's National Defense in 2002 (The
Information Office of the State Council
issued, 2002). Dalam White Paper ini,
menjelaskan bahwa China menerapkan
Strategi Pertahanan Militer yang Aktif.
China juga akan melakukan pengawasan
perlucutan senjata dan non-proliferasi,
serta secara konsisten telah menganjurkan
larangan terhadap senjata kimia, biologi
dan
nuklir. Begitu juga dengan
kebijakan antariksa China pada tahun
2006 (China's Space Activities in 2006)
mengatakan salah satu tujuan dan
prinsip pembangunan antariksa China
adalah memanfaatkan antariksa untuk
tujuan damai dan mendukung semua
kegiatan yang memanfaatkan antariksa
dengan damai.
Maka dapatlah dilihat, tindakantindakan China tersebut di atas tidak
mencerminkan janji China terhadap
prinsip peaceful purposes di antariksa
sesuai dengan kebijakan nasional
antariksanya. Meskipun pada kenyataannya tidak ada pengaturan dalam
perjanjian internasional terhadap tindakan
China tersebut, ketidak konsistenan
tersebut membuat China dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut
non-aggressive terhadap tujuan damai di
antariksa.
80
3.4 India
Pada tahun 1995, India mulai
meningkat secara signifikan dalam
pembangunan dan pelaksanaan teknologi
antariksa. Dua satelit buatan India
INSAT-2A dan INSAT-2B yang masingmasing diluncurkan pada tahun 1992
dan 1993.
Sejak saat itu, India terus
meningkatkan dan mengembangkan
kemajuan satelitnya ini, yang secara
eksklusif digunakan untuk pelatihan
interaktif dan pendidikan. Selain itu,
India juga mempunyai Satelit Penginderaan Jauh yaitu Satelit IRS. India
mencapai terobosan yang signifikan
sejak 15 Oktober 1994 ketika Wahana
Peluncuran Satelit Polar (PSLV-Polar
Satellite
Launch
Vehicle)
berhasil
menyelesaikan misi untuk menempatkan
satelit penginderaan jauh, IRS-P2 di orbit.
Pada tanggal 19 April 2012, India
berhasil meluncurkan rudal jarak jauh
yang bernama Agni-V yang jangkauannya
bisa mencapai Jakarta, Beijing dan
sejumlah wilayah yang ada di Eropa.
Rudal ini mampu membawa hulu ledak
seberat 1,5 ton. Peluncuran rudal Agniv
ini akan menjadi semacam titik bagi
India untuk menjadi negara dengan
kemampuan penangkal rudal nuklir
(BBC Indonesia (2012)).
India menyadari bahwa kerjasama
internasional memiliki peran yang lebih
besar, hal ini terlihat dari minat yang
begitu besar dalam mengejar hubungan
bilateral dan multilateral dengan lembaga
dan badan-badan antariksa di dunia.
Kemudian India pernah menjadi tuan
rumah dalam Konfrensi Asia ke-15
mengenai
Penginderaan
Jauh
di
Bangalore. India juga telah ditunjuk
PBB sebagai tuan rumah pusat ilmu
pengetahuan antariksa dan pendidikan
teknologi untuk wilayah Asia-Pasifik.
Secara internasional, ISRO memainkan
peran aktif dalam berbagi keahlian dan
data satelit untuk pengelolaan bencana
alam melalui berbagai multi-lembaga
seperti International Charter on Space
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
and Major Disater, Sentinel Asia dan
UNSPIDER.
4
ANALISIS
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu prinsip dasar dalam
pembentukan hukum antariksa adalah
untuk memberikan kepastian penggunaan antariksa yang eksklusif secara
damai. Hal ini timbul karena adanya
kekhawatiran masyarakat internasional
terhadap kegiatan antariksa yang berfungsi ganda seperti satelit komunikasi,
navigasi, penginderaan jauh dan lain
sebagainya yang dapat digunakan untuk
sistem persenjataan dan kegiatan militer
lainnya. Oleh karena itu, berbicara
mengenai kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa dengan tujuan damai
berarti terkait dengan kegiatan berbahaya
seperti
militarization
dan
weaponization.
Militerisasi terhadap antariksa
pada dasarnya telah terjadi sejak
adanya satelit komunikasi. Karena
seluruh komando kegiatan militer yang
ada diseluruh dunia pastilah bergantung terhadap satelit tersebut yang
berfungsi untuk pengontrolan, komunikasi, peringatan
dini serta navigasi.
Hanya saja tujuan damai dalam
penggunaan antariksa dapat dilihat dari
aktivitas
militer
tersebut
apakah
digunakan justru untuk menciptakan
perdamaian atau untuk mengatur dan
mengendalikan situasi serta mengalahkan musuh dalam operasi militer
sebagaimana yang pernah dilakukan
Amerika Serikat dalam Perang Teluk.
Secara
umum,
militarization
antariksa dapat didefinisikan secara
kolektif terhadap aktivitas manusia di
antariksa yang bertujuan militer seperti
penyebaran, penggunaan, dan uji coba
segala jenis senjata di antariksa, baik
itu senjata pemusnah masal ataupun
jenis senjata lainnya, serta penggunaan
antariksa sebagai media untuk mempromosikan perlombaan senjata dan
penggunaan kekuatan dari dalam dan
dari antariksa yang mengancam bumi
(Department of Forignt Affairs and
International Trade, 2012). Sedangkan
pemahaman weaponization di antariksa
merupakan persenjataan antariksa yang
tidak hanya ditempatkan di orbit dan
benda-benda langit lainnya tapi juga
yang ditempatkan di bumi, meskipun
mereka bukan bagian dari senjata
antariksa tapi mengancam keselamatan
antariksa.
Mengamati perkembangan aktifitas
antariksa tersebut, khususnya terhadap
persenjataan antariksa, telah mengakibatkan
munculnya
perlombaan
senjata antariksa yang dilakukan oleh
negara-negara Space Faring. Tindakan
ini menimbulkan kekhawatiran negaranegara anggota PBB yang menganggap
perkembangan dan penggunaan antariksa
belum sepenuhnya menjiwai semangat
yang terkandung di dalam Space Treaty
1967, bahwa penggunaan antariksa
haruslah untuk kepentingan seluruh
umat manusia dan ditujukan untuk
maksud damai. PBB dan sebagian negara
berkembang telah berupaya untuk
menciptakan penggunaan antariksa
dengan tujuan damai dengan cara
melakukan
pencegahan
terhadap
perlombaan senjata di antariksa. Hal ini
lebih dikenal dengan istilah Prevention of
Arms Race in Outer Space (PAROS).
Berdasarkan hal tersebut di atas
dan untuk dapat memahami permasalahan yang terjadi terhadap aplikasi
terhadap prinsip internasional yang ada
terhadap prinsip tujuan damai di
antariksa, maka analisis yang dilakukan
mencoba mengacu terhadap peraturan
yang telah ada dan kebijakan nasional
masing-masing negara khususnya Space
Faring dalam memandang dan menerapkan prinsip internasional serta persoalan
yang timbul ketika aturan-aturan yang
ada tidak sejalan dengan praktek-praktek
yang terjadi.
81
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
4.1 Peraturan
Internasional
dan
Kebijakan Nasional Negara-negara
Space Faring dalam Memandang
dan Menerapkan Prinsip Tujuan
Damai di Antariksa
Banyak negara-negara di dunia
yang menyetujui dan mendukung
prinsip penggunaan antariksa dengan
maksud damai. Akan tetapi, mereka
melakukan penafsiran terhadap prinsip
tersebut dengan pemahaman dan tata
krama yang berbeda, terutama yang
berkaitan dengan non-military dan nonaggressive. Selain dikarenakan pengaturan hukum internasional yang ada
tidak memberikan ketegasan yang jelas
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
aktivitas militer dan persenjataan, tetapi
juga dikarenakan ambisi masing-masing
negara
khususnya
Space
Faring
terhadap persenjataan antariksa.
Melihat dari aturan hukum
internasional yang ada saat sekarang ini
dan sebagaimana telah dijabarkan
sebelumnya pada bagian II di atas, pasal
IV di dalam Space Treaty 1967 melarang
penempatan senjata nuklir dan senjatasenjata pemusnah masal lainnya di
antariksa. Hal ini berarti, negara berhak
menggunakan antariksa untuk maksud
damai, dengan syarat senjata-senjata
tersebut tidak mencakup senjata-senjata
nuklir dan pemusnah massal. Senjata
pemusnah massal lainnya yang dimaksud
disini secara umum dapat kita pahami
termasuk senjata biologi, radiologi dan
kimia lainnya serta senjata masa depan
yang
secara
destruktif
berpotensi
menimbulkan bencana alam.
Penggunaan benda-benda langit
seutuhnya untuk maksud damai, yang
dijelaskan di dalam pasal IV ayat 2,
hanya berlaku bagi benda-benda langit
termasuk Bulan. Hal ini berarti tidak
berlaku bagi ruang-ruang yang berada
diantara benda-benda langit tersebut
atau tidak berlaku bagi antariksa secara
keseluruhan, tapi hanya mengkhususkan
pengaturan terhadap benda-benda langit
dan Bulan saja. Begitu juga dengan
82
Moon Agreement 1979 yang hanya
menyebutkan pelarangan terhadap penggunaan Bulan dalam rangka melakukan
suatu tindakan atau keterlibatan dalam
ancaman dalam kaitannya dengan
bumi, bulan, wahana antariksa, personil
wahana antariksa atau benda-benda
antariksa buatan manusia lainnya.
Kemudian di dalam pasal yang
sama dari Space Treaty 1967 dan Moon
Agreement 1979 juga melarang pembentukan pangkalan dan instalansi
militer, melakukan percobaan senjata
dan pelaksanaan manuver militer di
Bulan dan benda langit lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa
perjanjian ini tidak melarang secara
jelas terhadap pengembangan, pengujian
dan penyebaran sistem senjata ASAT
baik yang berbasis di darat maupun di
antariksa.
Adanya celah yang menimbulkan
ketidakjelasan dan ketidaktegasan tentang
defenisi atau pengertian tujuan damai di
dalam Space Treaty 1967, telah
dimanfaatkan oleh negara-negara untuk
menginterpertasikan sendiri kata-kata
tujuan damai sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang dipengaruhi
oleh waktu, kemampuan nasional, dan
kondisi nasionalnya.
Amerika Serikat berdasarkan
hukum nasionalnya mengatakan bahwa
aktivitas terhadap antariksa harus
dialokasikan untuk tujuan damai bagi
kepentingan seluruh umat manusia
(Sec., 2012). Semua bangsa memiliki
hak untuk mengeksplorasi dan menggunakan antariksa untuk tujuan damai
sesuai dengan hukum internasional.
Konsisten dengan hal tersebut Amerika
berpendapat bahwa peaceful purposes
memungkinkan antariksa dapat digunakan untuk kegiatan keamanan nasional
dan tanah airnya, dan menganggap
setiap orang mempunyai hak lintas
tanpa adanya gangguan di antariksa
berdasarkan prinsip tidak adanya klaim
kedaulatan nasional suatu bangsa
terhadap antariksa (National Space
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
Policy of the United States of America
2010).
Amerika akan menganggap interferensi suatu negara terhadap sistem
antariksa nasionalnya sebagai suatu
pelanggaran terhadap hak-haknya dan
Amerika akan mempertahankan kebebasan bertindak di antariksa serta mencegah dan menghalangi pihak lain yang
menghambat hak-haknya tersebut dengan
melakukan tindakan yang diperlukan,
termasuk dengan melakukan penentangan terhadap rezim hukum baru
yang melarang atau membatasi akses
untuk menggunakan antariksa (National
Space Policy of the United States of
America 2006). Meskipun didalam
tujuan kebijakannya tersebut Amerika
mendukung kerjasama internasional
yang saling menguntungkan dan tujuan
damai di antariksa namun tetap menyeimbangi terhadap kemajuan keamanan
nasional dan tanah airnya sesuai tujuan
kebijakan luar negeri.
Karenanya, walaupun peraturanperaturan sebagaimana disebutkan di
atas telah memuat tindakan-tindakan
yang dilarang cukup memadai agar
antariksa hanya digunakan untuk
maksud damai, AS berpendapat bahwa
hukum internasional yang ada (Pasal 2
ayat 4 PBB dan Space Treaty 1967)
tidak melarang penggunaan antariksa
untuk maksud militer. Dalam kaitan ini,
AS mempunyai sikap bahwa hukum
internasional secara implisit mengizinkan:
(Alfred Sitindjak, hal. 35)
a. Penggunaan antariksa untuk fungsi
militer tradisional, seperti pengamatan,
pengintaian, navigasi, meteorologi dan
komunikasi.
b. Uji coba dan penggelaran
sistemsistem senjata non-nuklir dan nonABM di orbit bumi.
c. Penggunaan antariksa untuk mempertahankan diri baik secara individu
maupun kolektif termasuk setiap
kegiatan yang mungkin yang tidak
dilarang secara spesifik ataupun
dibatasi.
Sebagaimana halnya Amerika,
Rusia tidak pernah atau jarang sekali
menyatakan secara eksplisit bahwa kata
‘peaceful purposes’ diartikan dengan
non-aggressive. Rusia memiliki sikap yang
menolak secara menyeluruh terhadap
kegiatan militer di antariksa. Hal tersebut
terlihat dari pengaturan Hukum Nasional
Federasi Rusia (Law of the Russian
Federation “About Space Activities”, 1993),
menyebutkan bahwa setiap organisasi
dan warga Rusia mempunyai hak yang
sama untuk dapat terlibat dalam kegiatankegiatan antariksa. Akan tetapi, untuk
dapat menjamin keamanan strategi dan
ekologi, Federai Rusia melarang terhadap
kegiatan sebagai berikut:
a. Penyebaran, pengujian atau meletakkan senjata nuklir atau senjata jenis
lainnya yang tergolong pemusnah
masal di antariksa atau di wilayah
orbit sekeliling bumi.
b. Menggunakan obyek antariksa dan
teknologi antariksa sebagai alat yang
mempengaruhi
lingkungan
untuk
tujuan militer dan tindakan bermusuhan lainnya.
c. Menggunakan Bulan dan benda langit
lainnya untuk tujuan militer
d. Melakukan tindakan yang dapat mengancam secara langsung dan disengaja terhadap keamanan aktivitas
dan benda di antariksa.
e. Melakukan tindakan berbahaya yang
mengakibatkan
terkontaminasinya
lingkungan
termasuk
tindakan
perusakan yang disengaja terhadap
benda antariksa.
Selain itu keterlibatan Rusia dalam
pembahasan internasional terhadap
persoalan peaceful uses terbilang cukup
aktif. Pada tahun 1983, Uni Soviet
mengajukan sebuah draft yang menyatakan pelarangan penggunaan benda-benda
antariksa yang mengancam objek yang
terdapat di antariksa, di atmosfir dan di
bumi. Draft ini juga melarang ancaman
terhadap antariksa seperti ASAT atau
senjata BMD baik yang berbasis di
antariksa, di bumi, di udara, dan di laut
83
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
(Lucy Stojak, hal 27). Kemudian di
dalam pertemuan dengan UN General
Assembly Fourth Committee pada tanggal
18 Oktober 2000 tentang kerjasama
antariksa dalam penggunaan damai
antariksa, perwakilan Rusia menegaskan
bahwa penggunaan antariksa untuk
tujuan
militer
dapat
mengganggu
stabilitas global (Press Release Genaral
Assembly).
Tingkat kepatuhan negara-negara
lain terhadap hukum antariksa ini
hampir sama dengan tingkat kepatuhan
Rusia. Seperti China yang telah menjadi
pendukung yang kuat terhadap rezim
pengawasan senjata di antariksa dan
berargumen mengenai tujuan damai
penggunaan antariksa di dalam konferensi
PBB tentang Perlucutan Senjata (CD)
dan Pencegahan Perlombaan Senjata di
antariksa (PAROS) (CRS Report of
Congress). Selain itu didalam peraturan
nasionalnya, China’s Space Activities in
2006, mendukung semua kegiatan
pemanfaatan antariksa untuk tujuan
damai.
Meskipun Rusia dan China
didalam peraturan nasionalnya mendukung terhadap peaceful purpose,
namun di dalam prakteknya mereka
tetap malakukan uji coba terhadap
sistem rudal dan terus memoderinisasi
sistem persenjataannya. Demikian juga
halnya dengan India, yang terbilang
baru dalam sistem keantariksaan dunia,
sangat aktif di dalam perjanjianperjanjian internasional dan kerjasamakerjasama keantariksaan. Dalam tempo
waktu yang relatif singkat India berhasil
mensejajarkan dirinya dengan negara
Space Faring lainnya atas keberhasilan
peluncuran rudal jarak jauh pada April
2012.
Maka dapat disimpulkan, bahwasanya Amerika, Rusia, China dan negara
lainnya, menganggap tidak ada larangan
secara menyeluruh terhadap penggunaan antariksa untuk kegiatan militer.
Berdasarkan Space Treaty 1967, yang
telah menjadi Magna Carta di dalam
hukum internasional antariksa, telah
84
diatur
penggunaan
tujuan
damai
tersebut hanya terhadap benda-benda
langit saja termasuk Bulan dan tidak
terhadap antariksa secara keseluruhan.
Begitu juga terhadap penggunaan
sistem persenjataan, dimana tidak ada
pelarangan
terhadap
penggunaan
senjata ASAT yang berbasis darat
maupun antariksa. Meskipun istilah
peaceful purposes telah ditafsirkan secara
konsisten oleh beberapa pakar sebagai
non-aggressive dan sebagian lagi sebagai
non-military, namun kebanyakan negara
telah banyak mendukung penafsiran
peaceful purposes sebagai suatu tindakan
yang non-aggressive dalam interpretasi
secara de facto dibenarkan.
Penerapan Piagam PBB terhadap
aktivitas di antariksa ditegaskan dalam
Pasal 3 dari Space Treaty 1967, yang
menyerukan kepada negara pihak
perjanjian untuk melakukan kegiatan
dalam eksplorasi dan penggunaan
antariksa sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Pasal 2
ayat 4 dari piagam ini menyebutkan
bahwa negara yang terlihat dalam
perjanjian harus menjauhkan diri terhadap tindakan yang mengancam atau
menggunakan
kekerasan
terhadap
integritas wilayah atau kemerdekaan
politik suatu negara. Pasal ini dianggap
sebagai bentuk ketidak konsistenan
PBB dalam menciptakan perdamaian
dunia. Karena pasal ini dapat ditafsirkan
bahwa semua penggunaan militer diperbolehkan selama tidak ada ancaman
dan penggunaan kekuatan. Pasal ini
jugalah yang dijadikan kekuatan oleh
Amerika sebagai dasar pembelaan
terhadap pembolehan penggunaan militer
di antariksa.
Selanjutnya dalam pasal 51 PBB
mengenai self defense mengakui hak
yang melekat bagi setiap negara untuk
bertindak mempertahankan diri baik
sendiri maupun berkelompok. Pelaksanaan self defense terhadap prinsip tujuan
damai baik itu non-military dan nonaggressive diarahkan pada pertahanan
di antariksa dan benda-benda langit
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
lainnya. Pembelaan diri dalam artian
non-aggressive lebih kearah penggunaan
instalasi militer pada benda-benda
langit di antariksa. Namun hal ini tidak
dapat dibenarkan karena pada prinsipnya
self defense dapat dilakukan saat
serangan telah terjadi bukan terhadap
tindakan anticipatory self defense (The
non-weponization in outer space, 2012).
Meskipun telah cukup banyak
perjanjian-perjanjian multilateral, bilateral
dan resolusi-resolusi PBB yang mengatur
terhadap prinsip tujuan damai di
antariksa, tetapi diperlukan pengaturan
lebih lanjut terhadap perkembangan
kecanggihan dari teknologi antariksa
yang ada saat sekarang ini. Salah
satunya seperti pengaturan terhadap
penggunaan senjata ASAT. Selain itu
dari beberapa peraturan internasional
yang ada, masih banyak negara-negara
yang tergolong Space Faring yang belum
menandatangani dan bahkan ada yang
mengundurkan diri dari keikutsertaannya
terhadap perjanjian tersebut. Salah satu
contohnya Amerika mengundurkan diri
dari perjanjian Anti Ballistic Missile
(ABM) pada tanggal 13 Juni 2002 yang
telah digagasnya bersama Soviet.
Adapun beberapa kegiatan antariksa yang dianggap dapat mengancam
tujuan damai terhadap penggunaan
antariksa (non-peaceful) dan dilarang
berdasarkan hukum internasional yang
ada saat sekarang ini dikategorikan oleh
Ivan A. Vlasic seorang pakar hukum
antariksa internasional sebagai berikut:
(Mc. Gill, 1991)
 Penempatan senjata nuklir di orbit
sekeliling bumi dan benda-benda
langit lainnya ataupun tempat lainnya
di antariksa yang diatur di dalam
pasal 4 Space Treaty dan pasal 3 Moon
Agreement.
 Penempatan senjata pemusnah massal
di orbit sekeliling bumi dan bendabenda langit lainnya ataupun tempat
lainnya di antariksa yang diatur di
dalam The Biological Weapons Convention
dan The Chemical Weapons Convention.
 Pembangunan pangkalan militer dan
instalasi, serta pengujian dari setiap
jenis senjata dan pelaksanaan manuver
militer di bulan dan benda-benda
langit lainnya yang diatur di dalam
pasal 4 ayat 2 Space Treaty dan pasal
3 Moon agreement.
 Melakukan
percobaan
peledakan
senjata nuklir atau bentuk ledakan
nuklir lainnya di antariksa yang diatur
di dalan Partial Test Ban Treaty pasal 1
ayat 1 huruf a.
 Kegiatan militer atau tindakan bermusuhan terhadap penggunaan Teknik
Modifikasi Lingkungan yang dapat
menghasilkan efek kerugian yang
besar bagi lingkungan manusia seperti
atmosfir dan antariksa lainnya. Hal ini
diatur di dalam Konvensi Environmental
Modification Techniques (ENMOD) pasal
1 dan pasal 2.
 Setiap tindakan bermusuhan yang
dilakukan dengan sengaja untuk dioperasikan di antariksa yang menyebabkan kerusakan pada aset negara lain
yang juga berada di luar angkasa.
Secara umum hal ini disampaikan
dalam pasal 2 ayat 4 yang tidak
mengancam integritas suatu wilayah
Negara, serta di dalam Resolusi Majelis
Umum 3314 (XXIV) pada tanggal 4
Desember 1974 pasal 3 dan 4.
 Setiap gangguan fisik yang disengaja
maupun tidak yang mengakibatkan
kerusakan aset negara lain yang ada di
antariksa seperti halnya pemeriksaan
yang tidak sah terhadap satelit negara
lain.
 Setiap gangguan elektronik yang
disengaja menggunakan satelit sipil
seperti
halnya
komunikasi
atau
navigasi yang mana hal ini diatur di
dalam konstitusi ITU pasal 38, 45 dan
48 serta juga ITU Radio regulation
pasal 4, 15 dan 22.
Sedangkan beberapa kegiatan
yang dalam dekade belakangan ini
dapat dianggap berbahaya dan mengancam prinsip peaceful uses di antariksa
dan tidak ada pengaturannya didalam
85
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
hukum antariksa saat sekarang ini,
antara lain adalah: (Mc. Gill, 2004)
 Pengembangan, pengujian dan penyebaran senjata ASAT (Anti-Satellitte)
 Pengembangan, pengujian dan penyebaran sistem pertahanan rudal nonnuclear yang berbasis di antariksa dan
komponen-komponennya (Space-based
non-nuclear missile defensi systems)
 Menciptakan dan melakukan penyebaran ke antariksa terhadap alat-alat
gangguan optik antariksa, udara
ataupun aset-aset teknik lainnya yang
berbasis bumi (Means of optical
jamming of space, air, or ground-based
technical assets)
4.2 Upaya dan Persoalan yang Timbul
Terhadap Aplikasi Prinsip Peaceful
Purposes di Antariksa.
Berbagai macam upaya PBB dan
bersama negara-negara lainnya dalam
melakukan pencegahan terhadap perlombaan senjata di antariksa demi
terwujudnya dan terlaksananya prinsip
penggunaan antariksa yang damai telah
berlangsung sejak awal tahun 1970-an
sampai saat. Akan tetapi kata sepakat
terhadap penggunaan antariksa secara
damai masih sulit untuk dicari titik
tengahnya. Kontradiksi yang terjadi
tersebut muncul dari kenyataan bahwa
perjanjian internasional yang relevan
tidak mendefenisikan secara tegas
terhadap Peaceful Uses in the Outer
Space sehingga memunculkan berbagai
macam penafsiran oleh berbagai negara.
Sementara itu, sistem persenjataan
antariksa, yang dianggap merupakan
ancaman terhadap perdamaian di
antariksa telah mempengaruhi semua
bangsa secara global. Saat ini, antariksa
telah digunakan oleh sejumlah besar
negara dalam kegiatan nasionalnya. Hal
ini mendorong organisasi-organisasi
internasional untuk bertindak menetapkan kerangka kerja dan pedoman
terhadap pelaksanaannya penggunaan
antariksa yang bertanggung jawab demi
terwujudnya peaceful purposes. Oleh
86
karena itu, masyarakat internasional
perlu memiliki pandangan yang terbuka
terhadap persenjataan antariksa. Salah
satu isu harus dibuat transparan bagi
semua bangsa seperti halnya, terhadap
keberadaan senjata di antariksa, agar
dapat mengarahkan terhadap tindakan
yang perlu diambil untuk mengontrol
setiap tindakan militer yang ofensif
(menyerang).
Dalam perkembangannya, PBB
dan negara-negara tertentu menilai
bahwa penggunaan antariksa belum
sepenuhnya didasarkan pada kepentingan bersama seluruh umat manusia
dan ditujukan untuk tujuan damai.
Penggunaan antariksa dengan tujuan
damai akan tercipta bila terjadi pencegahan terhadap perlombaan persenjataan di antariksa. Dalam hal ini PBB
melalui sidang-sidang tahunan United
Nations Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space (UNCOPUOS) selalu mulai
membahas terhadap upaya pencegahan
upaya perlombaan senjata di antariksa
(Prevention of an Arms Race in Outer
Space-PAROS). Pembahasan ini sering
ditentang oleh Amerika karena menganggap UNCOPUOS tidak mempunyai
mandat dalam melakukan pembahasan
mengenai perlucutan senjata di antariksa.
Amerika mempunyai mandat dalam hal
ini adalah majelis umum PBB dan
Konfrensi Perlucutan Senjata (Conference
Disarmament-CD), sementara itu Rusia,
dengan alasan politis, dan negara berkembang lainnya mendukung untuk
pembahasan persoalan tersebut bersama
UNCOPUOS sesuai Resolusi Majelis
Umum PBB.
Terlepas dari berbagai macam
upaya yang telah dilakukan tersebut,
kita perlu memahami persoalan peaceful
purposes dalam sudut pandang yang
berbeda, yaitu pertama dari segi kegiatan
penggunaan antariksa. Kedua, dari segi
tujuan penggunaan antariksa, dan yang
ketiga dari segi praktek pemanfaatan
oleh negara-negara Space Faring.
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
 Peaceful purposes terkait kegiatan
di antariksa
Kesulitan besar dalam mengatur
kegiatan di antariksa khususnya
terkait dengan tujuan damai adalah
mengenai isu dual-use (penggunaan
ganda), dimana antariksa selain berfungsi untuk eksplorasi, penelitian
ilmiah, dan juga untuk sektor
komersial tetapi juga berfungsi untuk
aktivitas militer yang dapat digunakan
sebagai mata, telinga dan saraf dari
pasukan militer pada saat ini. Penggunaan antariksa yang tadinya dianggap
menguntungkan dari segi militer
untuk komunikasi dan pengintaian,
belakangan
menjadi
berkembang
kedalam bentuk menolak kemampuan
musuh dalam menggunakan antariksa.
Namun pada saat yang sama, penggunaan antariksa untuk kepentingan
sipil mulai berkembang juga. Beberapa
kegiatan sipil antariksa yang menjadi
penggerak beberapa sektor ekonomi
yang berteknologi tinggi adalah seperti
pengembangan software dan hardware,
elektronik yang mutakhir, telekomunikasi, dan bahan materi penelitian yang
terdepan (Johannes M. Wolff). Selain
itu, satelit juga telah banyak digunakan
untuk komunikasi, navigasi, penyiaran,
meteorologi, dan lain sebagainya yang
bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat sipil.
Selain itu antariksa juga dapat
dieksploitasi untuk kepentingan militer
seperti yang dilakukan di darat, laut
dan udara. Melihat kenyataan yang
ada tersebut, sulit untuk kita membedakan apakah kegiatan antariksa
itu bersifat sipil ataukah militer,
terutama terkait untuk satelit komunikasi dan satelit observasi, dan satelit
peringatan dini seperti Global Positioning
System (GPS), dimana satelit tersebut
selain dapat digunakan untuk the
guidance of many precision weapons
tetapi juga untuk berbagai penggunaan
konsumen sipil. Satelit observasi
mampu menghasilkan gambar yang
beresolusi tinggi, untuk pemantauan
komunikasi, dan memberikan informasi
tentang navigasi, cuaca, gerakan
pasukan, dan lain sebagainya. Kemudian
satelit komunikasi dapat berfungsi
untuk memberikan komando dan
pengawasan pasukan militer jarak jauh
dan juga dapat menerima informasi
penting seperti tindakan yang dilakukan
musuh atau tentang kemungkinan
yang akan terjadi. Selanjutnya satelit
peringatan dini yang dapat memantau
wilayah musuh untuk kegiatan militer
seperti pelun-curan rudal.
Berdasarkan
hal
tersebut,
kemungkinan terjadinya perlombaan
senjata di antariksa harus tetap menjadi
perhatian yang utama terhadap risiko
dari dual use di antariksa. Oleh karena
itu upaya PBB dalam menjaga
antariksa untuk tujuan damai harus
difokuskan melalui kegiatan-kegiatan
Komite Penggunaan Antariksa Secara
Damai (UNCOPUOS). karena selama ini
interpretasi terhadap peaceful purposes
lebih lemah dan hanya untuk menghindari perlombaan senjata di antariksa
daripada mencegah kegiatan militer itu
sendiri.
 Peaceful purposes terkait tujuan
dari penggunaan antariksa
Dilihat dari tujuan eksplorasi
dan penggunaan antariksa, tidak akan
terlepas dari fungsi ganda penggunaan
antariksa. Apakah digunakan dengan
tujuan sipil ataupun militer. Mengenai
penggunaan antariksa untuk kegiatan
militer dikatakan dapat mengancam
keamanan dan perdamaian dunia
apabila dilihat dari tujuan penggunaannya. Apakah kegiatan militer tersebut
dilakukan untuk menciptakan perdamaian atau justru untuk mengatur
dan mengendalikan situasi serta
mengalahkan musuh dalam operasi
militer, seperti yang dilakukan Amerika
Serikat dalam Perang Teluk. Namun
dalam prakteknya sangat sulit untuk
membedakan apakah aktivitas yang
dilakukan suatu negara tersebut
mengandung unsur militer yang
bersifat ofensif atau defensif.
87
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
Mengamati pasal 2 ayat 4
piagam PBB, secara tegas melarang
terhadap aktivitas militer selagi tidak
mengancam dan mengganggu integritas
suatu wilayah. Namun jika dilihat dari
tujuan kegiatan militer yang digunakan
sebagai alasan malakukan pertahanan
diri untuk mengantisipasi jika sewaktuwaktu terjadi ancaman dan gangguan
demi terciptanya peaceful purposes,
tidak dapat dibenarkan berdasarkan
pasal 51 piagam PBB. Karena pada
prinsipnya self defense boleh dilakukan
saat serangan telah terjadi bukan
terhadap tindakan pertahanan yang
bersifat antisipasi sebelum serangan
tersebut muncul.
Ada atau tidak adanya aktivitas
militer di antariksa dapat dilihat:
pertama, dari tingkat keterlibatan
pemerintah dalam penelitian dan
pengembangan antariksa. Keterlibatan
pemerintah karena adanya kepentingan nasional dalam kegiatan tersebut, seperti aktivitas militer yang
berfungsi untuk keamanan negaranya,
sehingga negara harus terlibat aktif
dalam mensponsori dan mempromosikan hasil penelitiannya di antariksa.
Kedua, dilihat dari kondisi ekonomi
suatu negara. Hal ini merupakan faktor
utama dalam kesediaan pemerintah
untuk mempromosikan penelitian dan
pengembangan aktivitasnya di antariksa,
karena penelitian tersebut pastinya
akan memakan dana yang cukup besar.
Ketiga, dapat dilihat dari kemajuan
teknologinya. Tingkat teknologi sebuah
negara sangat menentukan kecenderungan negara untuk melakukan
militerisasi di antariksa. Meskipun dua
faktor di atas (faktor keterlibatan
pemerintah dan kondisi ekonomi) telah
dipenuhi namun jika tidak didukung
dengan kecanggihan dan kemajuan
teknologinyanya akan sulit bagi negara
tersebut untuk bersaing dengan negara
yang lebih maju.
88
 Peaceful purposes terkait praktek
pemanfaatan antariksa oleh negaranegara Space Faring
Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, penafsiran terhadap istilah
peaceful purposes di antariksa oleh
Amerika dan Uni Soviet lebih kepada
non-military.
Namun
belakangan
Amerika mulai mengubah pemahaman
tersebut dengan istilah non-aggressive
daripada non-military terhadap aktivitas
damai di antariksa. Meskipun Amerika
berdasarkan
hukum
nasionalnya
mengatakan kegiatan eksplorasi dan
penggunaan antariksa untuk tujuan
damai sesuai dengan hukum internasional, tapi bukan berarti aktivitas
militer sepenuhnya dilarang selagi tidak
menimbulkan ancaman bagi negara
lain. Sedangan Rusia secara eksplisit
tidak pernah menyatakan bahwa
tujuan damai di antariksa sebagai
tindakan
non-aggressive,
namun
belakangan di dalam praktek yang ada
sikap Rusia tidak berbeda jauh dengan
Amerika, yang mendukung tujuan
damai tersebut merupakan suatu
tindakan yang agresif. Tindakan Rusia
ini belakangan banyak diikuti oleh
negara-negara lain seperti China dan
India yang mendukung terhadap prinsip
tujuan damai di antariksa, akan tetapi
di dalam prakteknya lebih cenderung
kepada non-aggressive.
Hal ini disebabkan karena
sebagian besar negara maju sudah
memiliki program keantariksaan yang
cenderung kepada suatu tindakan
pencegahan terhadap pengendalian
antariksa dengan penggunaan antariksa
untuk tujuan militer dan persenjataan
yang mungkin akan dapat membahayakan masyarakat internasional, sehingga
menimbulkan suatu keadaan dimana
terjadi perlombaan senjata di antariksa.
5
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di
atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
 Peraturan dan kebijakan internasional
yang mengatur terhadap prinsip tujuan
damai di antariksa yang ada saat
sekarang ini menimbulkan banyak
multitafsir terhadap penggunaan prinsip
peaceful purposes. Apakah ditafsirkan
dengan istilah non-military atau nonaggressive. Namun secara de facto
kebanyakan negara telah banyak mendukung penafsiran peaceful purposes
sebagai suatu tindakan yang nonaggressive dari pada non- military.
 Peaceful purposes dikaji terhadap
penggunaan antariksa akan tersandung
dengan persoalan dual uses antariksa
yang dapat berfungi sebagai militari dan
juga sebagai aktivitas komersialisasi.
Sementara itu, dilihat dari tujuan
penggunaan antariksa aktivitas militer
tentunya dikhawatirkan akan dapat
mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat di dunia sehingga hal
ini tidak sesuai dengan prinsip peaceful
purposes tersebut. Akan tetapi sebagian
negara beranggapan aktivitas militer di
antariksa yang tidak menggunakan
kekerasan dan ancaman bukanlah
suatu hal yang salah, justru keberadaan
aktivitas militer mereka bertujuan
untuk menciptakan perdamaian dunia
sebagai bentuk anticipatory self defense
jika sewaktu-waktu terjadi serangan
yang dapat mengancam keselamatan
dunia.
 Meskipun telah cukup banyak perjanjian-perjanjian multilateral dan
bilateral yang mengatur terhadap
prinsip tujuan damai di antariksa.
Akan tetapi diperlukan pengaturan
lebih lanjut terhadap perkembangan
kecanggihan dari teknologi antariksa
yang ada saat sekarang ini seperti
pengaturan terhadap pengembangan,
pengujian dan penyebaran senjata
ASAT (Anti-Satellitte), pengembangan,
pengujian dan penyebaran sistem
pertahanan rudal non-nuclear yang
berbasis di antariksa dan komponenkomponennya,
serta
pengaturan
penyebaran ke antariksa terhadap
means of optical jamming of space, air,
or ground-based technical assets.
DAFTAR RUJUKAN
2007 Chinese anti-satellite missile test,
diunduh di http://en.wikipedia.
org/wiki/2007_Chinese_antisatellite_missile_test, pada tanggal
19 Juli 2012.
Alfred Sitindjak, kajian Pemanfaatan
Teknologi
Antariksa
untuk
Maksud Militer dan Implikasinya,
Publikasi Ilmiah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
hlm. 35.
BBC Indonesia (2012), India Berhasil
Luncurkan Rudal Jarak Jauh,
yang diunduh di http://www. bbc.
co.uk/indonesia/dunia/2012/04/
120419_indiamisile.shtml, pada
tanggal 31 Juli 2012.
BBC News (2007), Concern over China’s
missile test, yang diunduh di
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/6276543.stm, pada tanggal
19 Juli 2012.
Bryan A. Garner, 1999. Black’s Law
Dictionary,
Seventh
Edition,
United States of America, hlm.
China confirms anti-satellite missile test,
diunduh di http://www.guardian.
co.uk/science/2007/jan/23/
spaceexploration.china, pada tanggal
19 Juli 2012.
China's Space Activities in 2006.
CRS Report of Congress, China Space
Program: Option for U.S-China
Cooperation.
Department of Forignt Affairs and
International Trade, Defenition of
Space Militarization, diunduh di
http://www.angelfire.com/goth/d
ark-angel/define.html,
pada
tanggal 9 Agustus 2012.
Francis Harris, 2006. Beijing Secretly Fires
Lasers to Disable US Satellites.
Diakses di http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/1529864/
Beijingsecretly-fires-lasers-todisable-US-satellites.html,
pada
tanggal 19 Juli 2012.
89
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
Harvard National Model United Nations
2010. International Cooperation In
The Peaceful Uses Of Outer Space
And Small Arms And Light Weapons
Proliferation, hlm 7-10.
Hu Jintao, 2007. China’s Military
Modernization. Hlm. 194.
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily,
2005. Kamus Inggris Indonesia:
An English-Indonesia Dictionary,
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,
Hlm.422.
Johannes M. Wolff, Peaceful Uses of
Outer Space Has Permitted Its
Militarization-Does It Also Mean
Its Weponization? Hm 9.
Key Issues; The Weaponization of Space.
Diunduh di http://www. Nuclearfiles.org pada tanggal 11 Juli
2012.
Law of the Russian Federation “About
Space Activities”, Decree n. 56631 of the Russian House of Soviets,
20 August 1993.
Leonid a. Skotnikov, Permanent Representative of the Russian Federation,
to the United Nations Office and
Other International Organizations,
(5 october 2004).
Leonid
A.
Skotnikov,
Permanent
Representative of the Russian
Federation, Statement at the
Plenary Meeting of the Conference
on Disarmament, “Prevention of
an Arms Race in Outer Space,
Geneva (26 August 2004).
Lucy Stojak, The Non-Weaponization of
Outer Space, hlm 27.
Mc. gill "peaceful" and military uses of
outer space: law and policy,
institute of air and space law,
faculty of law, mcgill university,
montreal, canada. Hlm 3.
Mc. gill "peaceful" and military uses of
outer space: law and policy,
institute of air and space law,
faculty of law, mcgill university,
montreal, canada. Hlm 7.
Mc. gill "peaceful" and military uses of
outer space: law and policy,
institute of air and space law,
90
faculty of law, mcgill university,
montreal, canada. Hlm 3.
Mc. gill "peaceful" and military uses of
outer space: law and policy,
institute of air and space law,
faculty of law, mcgill university,
montreal,
canada.
Hlm
12
sebagaimana dikutip dari I.
Vlasic. 1991. The Legal Aspects of
Peaceful and Non-Peaceful Uses of
Outer Space.
Mc. gill "peaceful" and military uses of
outer space: law and policy,
institute of air and space law,
faculty of law, mcgill university,
montreal,
canada.
Hlm
13
sebagimana
dikutip
dari
L.
Skotnikov, Permanent Representative of the Russian Federation,
Statement at the Plenary Meeting
of the Conference on Disarmament,
“Prevention of an Arms Race in
Outer Space” Geneva (26 August
2004).
National Space Policy of the United
States of America 2006.
National Space Policy of the United
States of America 2010.
Nicolas Mateesco Matte, The treaty
Banning Nuclear Weapon Tests in
the Atmosphare in Outer Space
an Under Water, Hlm 1.
NWIP Fact Sheet, Disarmament Treaties,
diunduh di http://www.ippnwstudents.org/NWIP/pdfs/abolition.
pdf, pada tanggal 17 Juli 2012.
Pasal 1 Partial Test Ban Treaty (PTBT)
Tahun 1963.
Pasal 2 The Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques 1977.
Pasal 4 Space treaty 1967.
Pavel Podvig, Russian Military Space
Capabilities:Annex F, FAS Report,
hlm.128.
Press Release GA/9829, General Assembly
Adopts
49
Disarmament,
International Security text on
Recommendation of its first
committee.
Analisis Pengaturan Internasional.......... (Nessia Marga Leta)
Press
Release
Genaral
Assembly,
Russian
Federation
Cautions
Against Military Deployment In
Outer Space; Reiterates Proposal
For
Conference
To
Prevent
Militarization.
Press
Release
Genaral
Assembly,
Russian
Federation
Cautions
Against Military Deployment In
Outer Space; Reiterates Proposal
For
Conference
To
Prevent
Militarization.
Proceedings united nations/brazil workshop on space law “Disseminating
and Developing International and
National Space Law: The Latin
America
and
Caribbean
Perspective”, hlm 3 dan 100-101.
Sec. 20102, Conrassional Declarton of
Policy and Purposes; the National
Aeronautics and Space Act.
Sistem satelit yang berbasis antariksa
yang berfungsi untuk peringatan
rudal
balistik.
Sistem
ini
menggunakan sensor inframerah
untuk mendeteksi panas dari
mesin
roket.
Sistem
yang
digunakan tidak hanya untuk
peringatan dini serangan rudal
tetapi juga untuk memantau
peluncuran peluru kendali untuk
memastikan kepatuhan terhadap
pengendalian
senjata
dan
perjanjian uji coba senjata. Misi
utama dari
sistem tersebut
adalah
untuk
memberikan
peringatan taktis dan penilaian
terbatas terhadap serangan rudal
balistik.
Space Daily, Russia Tests Modernized
Missile
Defense
System
(29
November 2004) diunduh di
http://www.spacedaily.com/news/
bmdo-04zn.html, pada tanggal 16
Juli 2012.
Space Law Basic legal Documents II,
UNISPACE Report 1982, Recommendations 426 and 477 on the
prevention of an arms race in outer
space, hlm B.V.2.1.
Space Law Basic Legal Documents, vol.
2, hlm B.V.1.4.
Space Law Basic Legal Documents, vol.
2, The Use of Outer Space for
peaceful Purpose/Disarmament,
hlm B.V.1.3.
Suyud Harsono Suyudi, Masalah Penggunaan Antriksa untuk Maksud
Damai, Kajian Kebijakn hukum
dan informasi kedirgantaraan
(Lapan 2001). Hlm 19-24.
Suyud Harsono Suyudi, Masalah Penggunaan Antriksa untuk Maksud
Damai, op cit. Hlm 26-27.
The Information Office of the State
Council issued, on December 9th
2002, a white paper titled
“China’s National Defense in
2002.
The non-weponization in outer space,
diunduh di http://www.International.gc.ca/arms-armes/isropprisi/research-recherche/spaceespace/stojak2002/section3.aspx
?view=d, pada tanggal 31 Juli
2012.
The U.S. Air Force Transformation Flight
Plan november 2003, hlm D-3
dan D-7.
Theresa Hitchens, Weapons in Space:
Silver
Bullet
or
Russian
Roulette?;The Policy Implications of
US
Pursuit
of
Space-Based
Weapons, Center for Defence
Information, April 18, 2002.
U.S Department of State,
Teraty
Banning Nuclear Weapon Tests in
the Atmosphere in Outer Space
and Under Water, diunduh di
http://www.state.gov/t/isn/4797.
htm, pada tanggal 17 Juli 2012.
U.S. Departement of State, Agreement
on Measures to Reduce the Risk
of Outbreak on Nuclear War
Between the united States of
America and The Union of Soviet
Socialist Republics (Accidents
Measures Agreemnet, yang diunduh
di http://www.state.gov/t/isn/
4692.htm, pada tanggal 31 Juli
2012.
91
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 1 Juni 2012:71-92
United Nations Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space:
Members, diunduh di http://
www.oosa.unvienna.org/oosa/CO
PUOS/members.html, pada tanggal
16 Juli 2012.
United Nations, Intrenational Agreements
and
Other
Available
Legal
Documents Relevant To Space
Related Activities. Hlm 5-7.
United states Space Commend, Vision
for 2020.
Vitaly A. Lukiantsev, Enhancing Global
Security Through Improved Space
Management: A Russian Perspective.
92
Webster’s Encyclopedic Unabbridged
Dictionary of the English Language
(1989), New York: Portland House,
hlm. 1060.
Wikipedia, Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons, diunduh dari
http://en.wikipedia.org/wiki/
Treaty_on_the_Non-Proliferation_of_
Nuclear_Weapons, pada tanggal 7
agustus 2012.
Xinhua, 2010. China Reaffirms Its
Missile Interception Test Defensive.
Diakses di http://news. xinhuanet.
com/english/2010-01/12/content_
12797459.htm, pada tanggal 19
Juli 2012.
Fly UP