...

MAKSUD-MAKSUD TUHAN DALAM MENETAPKAN SYARIAT

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

MAKSUD-MAKSUD TUHAN DALAM MENETAPKAN SYARIAT
MAKSUD-MAKSUD TUHAN DALAM MENETAPKAN SYARIAT
DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI
(‫)ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻃﱯ‬
Wahyuddin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
E-Mail: [email protected]
Abstract: Maqashid al-Sharia is sharia purposes or secrets which are established by Allah. According
to al-Syatib, there are four purposes of Allah to determine the shariah: (1). For the benefit of people
in the world and the hereafter. (2). To be understood. (3). As a taklif law that must be implemented
and to eliminate hardship. (4). To comply and freed from the influence of the passions mukallaf. The
first mentioned purpose is the main aim, while other purposes only explains and details the first
purpose. For the realization of such benefit, there are six essential components that must be
maintained, namely: religion, life, intellect, lineage, wealth, and worshipers.
Abstrak: Maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan syariat atau rahasia-rahasia yang yang ditetapkan
Allah swt. Menurut al-Syatibi tujuan Tuhan menetapkan syariat ada empat: (1). Untuk kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat. (2). Untuk dipahami. (3). Sebagai suatu hukum taklif yang harus
dilaksanakan dan menghilangkan kesukaran. (4). Untuk dipatuhi dan membebaskan mukallaf dari
pengaruh hawa nafsu. Tujuan yang pertama disebutkan merupakan tujuan utama, adapun tujuantujuan yang lain hanya merupakan penjelasan dan perincian dari yang pertama. Untuk terwujudnya
kemaslahatan tersebut, maka ada enam komponen penting yang harus dipelihara, yakni: agama, jiwa,
akal, keturunan, harta, dan jamaah.
Kata Kunci: Maqashid al-syari’ah, kemaslahatan, hukum, syariat.
Pendahuluan
Latar Belakang
Syariat1 agama bersumber dari Allah swt. yang
ditujukan kepada umat manusia, bertujuan untuk
mengatur sikap dan perilaku manusia, dalam
merealisasikan pernyataan penghambaannya
kepada
Allah
swt.,
agar
memperoleh
kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun kelak
di akhirat.
Tuntunan terhadap sikap dan perilaku
tersebut bercabang dua, yakni yang berorientasi
kepada Allah swt., yang dalam “bahasa agama”
disebut hablun min Allah dan yang berorientasi
kepada sesama manusia yang disebut hablun min
annas. Dalam Alquran, Allah swt. memberikan
jaminan bahwa apabila kedua hal tersebut dapat
diwujudkan oleh manusia secara serasi dan
1
Syariat atau sariat, keduanya telah baku dalam bahasa
Indonesia. Syariat secara leksikal, berasal dari lafal
verba Arab: – ‫ﺷﺮع – ﯾﺸﺮع – ﺷﺮﻋﺎ – ﺷﺎرع – ﻣﺸﺮوع‬
‫ ﺷﺮﯾﻌﺎ – ﺷﺮﯾﻌﺔ‬syari’atan adalah sigat mubalagah dari
lafal masyra’an yang berarti “al-tariqah al-mustaqimah”,
atau “maurid al-mai li al-syarib” (jalan yang lurus atau
sumber mata air bagi yang minum). Lihat catatan
kaki Minhajuddin, Ikhtilaf Ulama Sunni dan
Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam dalam
Zaitun, Volume I Nomor II Maret Tahun 2003, h.
15.
terpadu, manusia akan mendapatkan kebahagian
yang paripurna lagi abadi. Sebaliknya, jika
diabaikan, manusia akan memperoleh kehinaan
(Q.S. ‘Ali Imran [3]: 112).
Berdasarkan informasi Alquran tersebut,
menjadi jelaslah bahwa semua syariat agama
bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Ini
berarti hukum-hukum taklifi yang wajib
dilaksanakan oleh manusia, orientasinya kepada
manusia; bukan untuk Allah swt. , untuk para
rasul, dan untuk para malaikat.
Bertolak dari alur pikir yang di kedepankan
diatas, dapat dipahami bahwa secara khusus
semua perintah dan larangan yang terdapat dalam
hukum-hukum syari’ah, memiliki alasan logis
yang rasional, yang kesemuanya tidak ada sama
sekali bertentangan dengan nilai-nilai fitrah
insaniah. Ini mengandung arti bahwa subtansi dari
ketentuan-ketentuan hukum syariah sangat
relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Konsep maslahat seperti yang digambarkan di
atas, dieksplorasi oleh Imam al-Syatibi. Dalam
menjelaskan konsep ini, al-Syatibi antara lain
mengatakan:
‫و اﳌﻌﺘﻤﺪ إﳕﺎ ﻫﻮ أﻧﺎ اﺳﺘﻘﺮﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أ ﺎ وﺿﻌﺖ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد‬
...2 ‫اﺳﺘﻘﺮاء‬
“Yang mu‘tamad bila kita betul-betul
mencermati tujuan ditetapkannya syari’ah adalah
kemaslahatan manusia”.
Dari ungkapan al-Syatibi di atas, dapat
dipahami bahwa kandungan maqashid syari’ah
adalah kemaslahatan umat manusia itu sendiri.
Dalam
bagian
terbesar
dari
karya
monumentalnya, al-Muwafaqat, al-Syatibi lebih
jauh menjelaskan bahwa tujuan akhir
ditetapkannya hukum adalah satu, yaitu
kemaslahatan bagi manusia baik di dunia
maupun di akhirat.
Pengetahuan terhadap maqashid syari’ah
dipandang penting karena ia merupakan landasan
bagi seorang mujtahid, baik dalam usaha
mengembangkannya untuk menjawab persoalanpersoalan baru yang tidak didapati hukumnya
secara harfiah dalam wahyu, maupun dalam
kepentingan untuk mengetahui, apakah terhadap
satu kasus masih dapat diterapkan karena
pergeseran nilai disebabkan perubahan stuktur
sosial dan sebagainya.
Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang tersebut diatas,
maka artikel ini dimaksudkan untuk mencoba
menguraikan konsep maqashid syari’ah. Untuk
terpokusnya pembahasan ini, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan maqashid
syari’ah?
2. Apa tujuan konsep maqashid syari’ah itu ?
Sekilas tentang Makna Maqashid Syari’ah
Sebelum melanjutkan tulisan ini dipandang
perlu mengemukakan makna maqashid syari’ah,
maqashid syari’ah adalah makna-makna dan
tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam
seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya,
atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang
ditetapkan Allah swt. (al-Syari‘) bagi setiap
hukum dari hukum-hukumnya.3 Mengetahui
maqashid syari’ah adalah sesuatu yang cukup
signifikan bagi manusia, seorang mujtahid
dituntut untuk memperhatikannya ketika ia
hendak mengistimbatkan hukum-hukum dan
memahami nash-nash, bagi selain mujtahid
tujuannya untuk mengetahui rahasia-rahasia
tasyri‘4
Perbincangan mengenai masalah apakah
Tuhan mempunyai tujuan dalam membuat atau
menetapkan suatu hukum cukup menarik
perhatian para pakar. Perbincangan tersebut
bukan hanya terjadi di kalangan para filosof saja
melainkan juga terjadi di kalangan para teolog
dan ahli ushul. Dalam filsafat agama, terdapat
satu golongan yang berpendapat bahwa segala
kejadian di alam ini terjadi secara seketika tanpa
dirancang sebelumnya. Faham ini disebut
occasionalism. Menurut paham ini, jika ada dua
peristiwa yang kelihatannya serasi dan sejalan,
sebenarnya itu hanya terjadi secara seketika,
karena hal itu dibuat dalam keadaan demikian
oleh Tuhan; seperti halnya dua jam dapat
menunjukkan waktu yang sama karena diciptakan
demikian oleh pembuatnya.5 Faham inilah yang
kemudian dikembangkan oleh aliran teologi
Asyari‘ah yang dasar pemikirannya memandang
Tuhan sebagai Penguasa langit dan bumi yang
segala kemauan-Nya tak dapat ditolak dan tak
dapat dimengerti ia dapat berbuat tanpa tujuan.
Pokoknya menurut mereka segala kejadian dalam
alam tergantung sepenuhnya pada kehendak
mutlak Tuhan.6
Berbeda dengan pandangan tersebut di atas,
Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman serta
dua aliran teologi, Mu‘tazilah dan Maturidiyah
serta al-Syatibiy, semua sependapat bahwa Tuhan
mempunyai tujuan tertentu dalam perbuatanNya. Dalam mengadakan syariat, tujuan Tuhan
adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat (mashalih al-ibad fi ad-darain).7
Pandangan al-syatibi tersebut dipahami antara
lain dari pernyataanya sebagai berikut:
‫و اﳌﻌﺘﻤﺪ إﳕﺎ ﻫﻮ أﻧﺎ اﺳﺘﻘﺮﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أ ﺎ وﺿﻌﺖ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد اﺳﺘﻘﺮاء‬
8.‫ و ﻻ ﻏﲑﻩ‬,‫ﻻ ﻳﻨﺎزع ﻓﻴﻪ اﻟﺮازي‬
Untuk mendukung pernyataan tersebut ia
mengutip beberapa ayat Alquran antara lain Q.S.
al-Nisa [4]: 165.
ِ
ِِ
ِ ‫ﻳﻦ ﻟِﺌَ ﱠﻼ ﻳَ ُﻜﻮ َن ﻟِﻠﻨ‬
ُ‫ﱠﺎس َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ُﺣ ﱠﺠﺔٌ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟﱡﺮ ُﺳ ِﻞ َوَﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪ‬
َ ‫ﻳﻦ َوُﻣْﻨﺬر‬
َ ‫ُر ُﺳ ًﻼ ُﻣﺒَ ﱢﺸ ِﺮ‬
ِ
(165)‫ﻴﻤﺎ‬
ً ‫َﻋ ِﺰ ًﻳﺰا َﺣﻜ‬
Terjemahnya:
4
5
2
3
Al-Syatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah , Juz II
(Beyrut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiayah, t. th. ), h. 4.
Wahbat al-Zuhailiy, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II
(Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), h. 145.
6
7
8
Ibid. , h. 145
Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqhi (Makassar: Yayasan
Al-Ahkam, t. th.), h. 45-46.
Ibid., h. 46.
Ibid., h. 56.
Al-Syatibi, loc. cit.
(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan agar
supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah
Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.9
Tujuan Syariat Untuk Kemaslahatan
Manusia di Dunia dan Akhirat
Al-Syatibi yang dikenal sebagai penggagas
maqashid syari’ah membagi maqashid dalam dua
bentuk, pertama maqashid syari’ah, kedua maqashid
al-mukallaf. maqashid yang pertama disebutkan
dibagi lagi menjadi empat macam. (1). Maksud
Tuhan menetapkan syariat untuk kemaslahatan
dunia dan akhirat. (2). Maksud Tuhan
menetapkan syariat untuk dipahami. (3). Maksud
Tuhan menetapakan syariat untuk dibebankan.
(4). Maksud Tuhan dalam memasukkan mukallaf
di bawah hukum-hukum syariat. Adapun
maqashid al-mukallaf ia hanya menguraikan dalam
beberapa permasalahan atau dengan kata lain ia
tidak membaginya dalam beberapa macam.10
Dalam komentarnya ia mengatakan ‫ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ﰲ‬
‫ … وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﺔ اﺑﺘﺪاء‬Abdullah Darraz (pentahqiq kitab
al-Muwafaqat) menjelaskan makna ‫ اﺑﺘﺪاء‬dengan
mengatakan maksud pertama yaitu kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat dan inilah yang
merupakan peringkat pertama, adapun maksudmaksud yang lain seperti untuk dipahami, untuk
dibebankan dan sebagainya hanyalah merupakan
penjelasan dan perincian dari yang pertama.11
Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa
tujuan Allah swt. mensyariatkan hukumnya
adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia,
sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia
maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya
dicapai melalui taklif, yang pelaksanaanya
tergantung pada pemahaman akan sumber
hukum yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan
di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar
ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus
dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok
tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta,12 urutan inilah yang paling kuat. Kelima
9
10
11
12
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Ahmad, Nazariah al-Maqashid ‘inda al-Imam al-Syatibiy
(Cet. I; t. t: al-Muassasah al-Jāmi’iyah li al-Dirāsāt wa
al-Nusyu wa al-Tauzi’, 1992), h. 116.
Lihat catatan kaki al-Syatibiy, loc. cit.
Lihat Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib alIslamiyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tārikh alMazahib al-Fiqhiyah (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, t.
aspek tersebut telah disepakati bukan saja oleh
ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan
agamawan.13 Perlu dikemukakan disini bahwa
masih ada satu hal lagi yang oleh oleh Hamka
Haq dimasukkan sebagai salah satu bagian yang
sangat urgen untuk dipelihara, bahkan ia
menempatkannya pada urutan kedua setelah
agama, yakni memelihara jamaah.14 Seorang
mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, bila ia
memelihara kelima atau keenam unsur pokok
tersebut, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat,
manakala ia tidak dapat memelihara kelima atau
keenam unsur itu dengan baik.
Tujuan pokok syariat yang disebutkan diatas,
yang jumlahnya lima atau enam aspek, masingmasing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap
aspek tersebut urgensinya dapat dibedakan dalam
tiga tingkatan, yakni (1). Primer (dharuriyah). (2).
Sekunder (Hajiyah). (3). Tertier (tahsiniyah). Untuk
sistematisnya uraian ini maka penulis akan
menguraikan satu persatu.
1. Primer (dharuriyah) ialah segala hal yang
bersifat esensial bagi kehidupan manusia
dan karena itu wajib ada sebagai syarat
mutlak terwujudnya kehidupan dan
kemaslahatan manusia, baik ukhrawi
maupun duniawi. Dengan kata lain
andaikata dharuriyah ini tidak terwujud,
niscaya kehidupan manusia akan punah
sama sekali.
2. Sekunder (hajiyah) adalah segala yang
menjadi kebutuhan primer manusia dalam
hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia
dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar
dari berbagai kemelaratan. Jika kebutuhan
ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia
akan pasti mengalami kesulitan (masyaqqah)
meskipun kehidupan mereka tidak sampai
punah.
3. Tertier (tahsiniyah), yakni suatu kebutuhan
hidup yang sifatnya komplomenter dan
lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup
manusia. Jika kemaslahatan yang terakhir ini
tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup
manusia kurang indah dan kurang nikmat,
13
14
th. ), h. 294. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh
(t. d), h. 367.
Lihat Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Cet. I;
Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), h. 152.
Lihat Hamka Haq, op. cit. , h. 79.
kendatipun tidak sampai menimbulkan
kemeralatan dan kebinasaan hidup.15
Seperti telah dikemukakan, masing-masing
dari lima perkara yang telah disebutkan sebagai
tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat
dari tiga sisi tersebut.16
1. Memelihara
agama
dalam
peringkat
dharuriyah,
yakni
memelihara
dan
melaksanakan kewajiban keagamaan yang
masuk
peringkat
primer,
seperti
melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat
itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi
agama. Memelihara agama dalam peringkat
hajiyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama,
dengan maksud menghindari kesulitan,
seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi
seseorang yang sedang bepergian. Kalau
ketentuan ini tidak dilakukan, maka tidak
akan
mengancam
eksistensi
agama,
melainkan hanya mempersulit orang yang
melakukannya. Memelihara agama dalam
peringkat tahsiniyah, seperti menutup aurat,
baik di dalam shalat maupun di luar shalat,
membersihkan pakaian dan tempat. Kegiatan
ini erat kaitannya dengan ahlaq yang terpuji.
Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan,
maka hal ini tidak mengancam eksistensi
agama dan tidak pula mempersulit orang
yang melakukannya. Artinya bila tidak ada
penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan
sampai meninggalkan shalat yang termasuk
kelompok dharuriyah. Kelihatannya menutup
aurat tidak dapat dikategorikan sebagai
pelengkap (tahsiniyah), karena keberadaannya
sangat diperlukan bagi kepentingan manusia.
Setidaknya kepentingan ini dimasukkan
dalam kategori hajiyah dan dharuriyah. Namun
kalau mengikuti pengelompokan di atas,
tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyah
itu di anggap tidak penting, karena kelompok
ini akan menguatkan kelompok hajiyah dan
dharuriyah.17
2. memelihara jiwa (hifz al-nafs), dalam peringkat
dharuriyah, seperti memenuhi kebutuhan
15
Hamka Haq, op. cit., h. 76. lihat pula Amir
Syaripuddin, U¡ul Fiqh, Jilid II (Cet. II; Jakarta: PT
Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 209-214.
17
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Bagian
Pertama (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
h. 128-129. Bandingkan dengan Hamka Haq, op. cit.,
h.77. lihat juga Muhammad Syah, dkk, Filsafat
Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.
67-101.
pokok
berupa
makanan
untuk
mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan
pokok ini diabaikan, maka akan berakibat
terancamnya jiwa. Memelihara jiwa (hifz alnafs), dalam peringkat hajiyah, seperti
diperbolehkannya berburu binatang untuk
menikmati makanan yang lezat dan halal.
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak
akan mengancam eksistensi manusia,
melainkan hanya mempersulit hidupnya.
Memelihara jiwa (hifz al-nafs), dalam
peringkat tahsiniyah seperti ditetapkannya tata
cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya
berhubungan dengan kesopanan dan etika,
sama sekali tidak akan mengancam eksistensi
jiwa
manusia,
ataupun
mempersulit
kehidupan seseorang.18
3. Memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara
akal dalam peringkat dharuriyah, seperti
diharamkam meminum minuman keras. Jika
ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan
berakibat terancamnya eksistensi akal.
Memelihara akal dalam peringkat hajiyah,
seperti dianjurkannya menuntut ilmu
pengetahuan. Sekiranya hal ini dilakukan,
maka tidak akan merusak akal, tetapi akan
mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya
dengan pengembangan ilmu penegetahuan.
Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyah,
seperti menghindarkan diri dari menghayal
atau mendengarkan sesuatu yang tidak
berguna. Hal ini tidak mengancam eksistensi
akal secara langsung.19
4. Memelihara keturunan (hifz al-nasl), dalam
peringkat dharuriyah, seperti disyariatkannya
nikah dan dilarangnya berzina. Kalau
kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi
keturunan akan terancam. Memelihara
keturunan dalam peringkat hajiyah, misalnya
ditetapkannya
ketentuan
menyebutkan
mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan
diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu
tidak disebutkan pada waktu aqad, maka
suami akan mengalami kesulitan, karena ia
harus membayar mahar misthl. Sementara
dalam kasus talak, suami akan mengalami
kesulitan, jika tidak menggunakan hak
talaknya, padahal situasi di rumah
tanggahnya tidak harmonis lagi. Memelihara
keturunan dalam peringkat tahsiniyah, seperti
disyariatkannya khitbah atau walimah dalam
18
19
Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 129.
Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 129-130.
perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka
melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini
diabaikan, maka tidak akan mengancam
eksistensi keturunan, dan tidak pula
mempersulit
orang
yang
melakukan
perkawinan.20
5. Memelihara harta (hifz al-mal), dalam
peringkat dharuriyah, seperti syaraiat tentang
tata cara pemilikan harta dan larangan
mengambil harta orang lain dengan cara yang
tidak sah. Apabila ketentuan ini diabaikan,
maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
Memelihara harta pada tataran hajiyah,
misalnya syariat tentang jual beli dengan cara
salam, apabila cara ini tidak dipakai, maka
tidak mengancam eksistensi harta, melainkan
akan mempersulit orang yang memerlukan
modal. Memelihara harta dalam peringkat
tahsiniyah,
seperti
ketentuan
tentang
menghindarkan diri dari pengecohan atau
penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan
persoalan bisnis. Hal ini juga akan
berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli
itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga
merupakan syarat adanya peringakat kedua
dan pertama.21
6. Memelihara jamaah dalam artian stabilitas
sosial. Jika beribadah kepada Tuhan
dipandang paling utama dan penting karena
merupakan
landasan
segenap
aspek
kehidupan manusia, maka hubungan dengan
sesama manusia dalam suatu tatanan sosial
berupa negara (jamaah) adalah penting
karena segenap aspek kehidupan duniawi dan
agama hanya dapat terlaksana jika manusia
dapat membangun kehidupan masyarakat.
Itulah sebabnya dalam QS Āl Imran [3]: 112,
ditegaskan bahwa manusia akan dilanda
kehinaan kecuali jika menjaga hubungannya
dengan Tuhan dan hubungannya dengan
sesama manusia: ‫ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟ ﱢﺬﻟﱠﺔُ أَﻳْ َﻦ َﻣﺎ ﺛُِﻘ ُﻔﻮا إِﱠﻻ ِﲝَْﺒ ٍﻞ‬
ْ َ‫ﺿ ِﺮﺑ‬
ُ
ِ‫ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﺣْﺒ ٍﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎس‬Puncak hubungan antar
sesama manusia ialah terbentuknya suatu
kehidupan masyarakat dan negara yang stabil.
Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan
bahwa mereka yang sengaja memisahkan diri
dari jamaah, dalam artian melakukan
tindakan subversif, diancam hukuman mati
(halal darahnya), sama hukumnya dengan
mereka yang berzina dan murtad. Hal ini
menunjukkan bahwa kepentingan jamaah
jauh lebih penting daripada jiwa seseorang
yang melakukan tindak subversif itu.22
Tujuan Syariat untuk Dipahami
Alquran adalah kalam Allah swt. yang
diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan
lafal-lafal bahasa Arab, agar menjadi hujjah
Rasululah saw. dalam pengakuannya sebagai
Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang
menjadi pedoman umat manusia dan sebagai
amal yang bernilai ibadah bagi yang
membacanya.23 Salah satu tujuan syariat adalah
untuk dipahami. Pada dasarnya kajian ini
meliputi dua aspek, pertama syariat ini adalah
bahasa Arab kedua syariat ini adalah ummi.24
Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang
sangat erat dengan kajian tujuan syariat, yakni
pemahaman yang benar akan syariat serta tujuantujuannya tidak mungkin dapat terwujud kecuali
melalui dua aspek tersebut.
Aspek pertama, yakni syariat itu adalah bahasa
Arab, dengan demikian tidak ada bahasa lain
untuk yang dapat mengantar kita memahaminya
dengan benar, kecuali dengan memahami bahasa
Arab dari berbagai aspeknya. Aspek kedua, yakni
syariat itu adalah ummi maksudnya syariat itu
tidak membutuhkan ilmu-ilmu alam, riya«a untuk
memahaminya.25 Karena syariat itu diturunkan
kepada Rasullah yang ummi. Kata ummi di sini
memiliki dua pengertian, pertama Rasulullah saw.
tidak memiliki ilmu orang-orang terdahulu (ahli
Kitab), yang kedua Rasulullah tidak tidak
memiliki
kemamampuan
membaca
dan
menulis.26
Bila ditelusuri lebih jauh, maka ditemukan
bahwa aspek yang pertama disebutkan di ataslah
yang membawa kepada persoalan apakah
terjemahan-terjemahan Alquran dapat mengantar
seseorang untuk memahami Alquran ?. untuk
menjawab
persoalan
ini
ada
baiknya
dikemukakan pandangan al-Syatibi dalam
kaitannya dengan dalalah (petunjuk), suatu lafal,
dalam hal ini ia membagi dalālah (petunjuk), suatu
lafal dalam dua segi:
22
20
21
Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 130.
Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 131. Lihat juga
Minhajuddin, Sistimatika Filsafat Hukum Islam Ibadah
Mia‘amalah Perkawinan Jinayat Peradilan Keadilan
(Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 39.
23
24
25
26
Hamka Haq, op. cit. , h. 73-74.
Lihat Abd Wahhāb Khallāf, ‘Ilm U¡ūl alp-Fiqh (t. d),
h. 23.
Ahmad, op. cit. , h. 120.
Lihat catatan kaki al-Syatibiy, op. cit. , h. 53.
Ibid. , h. 53.
1. Lafal
dan
ibarat
yang
mutlaq
menunjukkan makna yang mutlaq, itulah
yang dikatakan dalalah aqliyyah.
2. Lafal dan ibarat yang muqayyad,
menunjukkan kepada makna tambahan.
Itulah yang disebut dalalah tabi’ah27.
Menurut al-Syatibi, segi yang pertama (dalalah
aqliyyah) terdapat dalam semua bahasa, atau
dengan kata lain tidak ada perbedaan antara satu
bahasa dengan bahasa lainnya. Misalnya dalam
memeberitakan orang berdiri. Hal ini dapat
dituturkan atau diungkapkan dalam semua
bahasa. Akan tetapi bila ungkapan itu
dimaksudkan
untuk
penekanan
kepada
seseorang, menurut al-Syatibi masuk ke dalam
segi kedua (dalalah tabi‘ah) dan hal ini khusus bagi
bahasa Arab, karena lisan Arab senantiasa
memperhatikan keadaan mukhbir (pemberi
berita), mukhbar anh (orang yang diberitakan), nafs
al-ikhbar (berita yang sama), nau‘ al-uslub (ragam
gaya bahasa), al-idah (jelas), ikhfa (samar), I’jaz
(ringkasan), dan sebagainya.28
Berangkat dari spesifikasi bahasa Arab seperti
yang telah digambarkan pada segi yang kedua di
atas. sehingga al-syatibi memandang tidak
mungkin menerjemakan bahasa Arab ke dalam
bahasa lain. Demikian juga halnya dengan
penerjemahan Alquran kedalam bahasa lain.
Namun apabila penerjemahan itu dimaksudkan
pada segi yang pertama disebutkan, yakni dalalah
aqliyyah, maka itu boleh saja bahkan sudah
menjadi kesepakatan di kalangan umat Islam.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa memahami
Alquran melalui terjemahannya adalah tidak
cukup untuk tidak mengatakan mustahil.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah
dipahami bahwa untuk menggali makna-makna
yang dikandung oleh Alquran haruslah
memahami dengan baik lafal-lafal yang ma‘hud
(terkenal) di kalangan bangsa Arab dikala
Alquran diturunkan. Begitu urgennya bahasa
Arab dalam pengkajian tafsir, sehingga tidak
jarang ditemukan mufassir menggunakan syairsyair jahiliyah sebagai salah satu pisau analis
dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran.
Tujuan Syariat sebagai Hukum Taklif yang
Harus Dilaksanakan dan Menghilangkan
Kesukaran
Tabiat manusia tidak menyukai beban yang
membatasi kemerdekaannya dan manusia
senantiasa memperhatikan beban hukum dengan
sangat teliti dan hati-hati. Manusia tidak bergerak
mengikuti perintah kecuali kalau perintahperintah itu dapat menarik hatinya, mempunyai
daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan
dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat
menarik manusia dengan amat cepat dan mereka
dengan mudah menerimanya dengan ketetapan
hati. Hal ini adalah karena Islam menjunjung
tinggi sikap rasionalitas.
Syariat Islam senantiasa memberikan
kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua
hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat
manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal
istilah rukhsah (peringanan hukum). Contoh dari
rukshah yang dapat disebutkan disini adalah
kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak
kuat berpuasa. Di samping itu, dalam Islam juga
dikenal istilah dharurah (hukum yang berlaku pada
saat keterpaksaan). Contoh dharurah adalah
kebolehan memakan makanan yang diharamkan
apabila terpaksa. Penetapan ini didasarkan pada
kaidah fiqh:29
‫اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﶈﻈﻮرات‬
“Keadaan terpaksa menjadikan apa yang semula
terlarang, dibolehkan”
Ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa
beban kewajiban bagi manusia tidak pernah
memberatkan adalah sebagai berikut:
‫ﺖ‬
ْ َ‫ﺖ َو َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴﺒ‬
ْ َ‫ﻒ اﻟﻠﱠﻪُ ﻧَـ ْﻔ ًﺴﺎ إِﱠﻻ ُو ْﺳ َﻌ َﻬﺎ َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒ‬
ُ ‫َﻻ ﻳُ َﻜﻠﱢ‬
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”.30 (Q.S. al-Baqarah [2]:
286).
‫ﻳﺪ ﺑِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻌُ ْﺴَﺮ‬
ُ ‫ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻴُ ْﺴَﺮ َوَﻻ ﻳُِﺮ‬
ُ ‫ﻳُِﺮ‬
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu”.31 (Q.S. al-Baqarah
[2]: 185).
‫ﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴَ ْﺠ َﻌ َﻞ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣَﺮٍج‬
ُ ‫َﻣﺎ ﻳُِﺮ‬
32
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”. (Q.S. alMaidah [5]: 6).
Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua
aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu
dan aspek tuntunan syariat. Dari dua aspek ini
dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia
sebagai mukallaf. Pada aspek terwujudnya
kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat
utama berlakunya taklif, dan mustahil ada
tuntutan di luar daya manusia (talif ma la yutaq).
29
30
27
28
Ibid. , h. 51.
Ibid. , h. 51.
31
32
Fathurrahman Djamil, op. cit. , h. 66-67.
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Sedangkan pada aspek tuntutan syariat,
pembicaraan berkaitan dengan iradah (kehendak)
dan amr (perintah) Tuhan kepada hamba-Nya.
Masalah ini berkaitan pula dengan konsekuensi
perbuatan manusia dan siksaan di akhirat.33
Sebagai disebutkan di atas, daya atau
kemampuan yang dimiliki manusia merupakan
syarat utama bagi berlakunya hukum taklif. Dari
segi ini, perbuatan atau keadaan pada diri
manusia dapat dibedakan dalam dua bentuk,
yakni: pertama, perbuatan atau keadaan di luar
daya manusia, kedua, perbuatan atau keadaan
dalam batas daya manusia. Contoh perbuatan
yang disebutkan pertama menurut al-syatibi, haid
menjadi halangan bagi shalat, puasa dan tawaf
dan lain sebagainya. Sedang bentuk kedua, adalah
segenap perbuatan sadar yang menjadi objek
taklif, baik yang diperintahkan maupun yang
dilarang serta yang diizinkan demi terwujudnya
kemaslahatan. Demikian pula semua perbuatan
yang masuk dalam kategori wad‘iy yang wujudnya
tergantung pada pada usaha manusia sendiri,
contoh konkret menurut al-Syatibiy, adalah jual
beli, nikah, kepatuhan, menyembeli hewan,
minum khamar, berzina, mencuri dan
sebagainya.34
Dari dua macam perbuatan manusia yang
disebutkan di atas, bentuk yang dapat dinilai
secara syariat dan dikenakan hukum taklif
hanyalah perbuatan berdasarkan daya (qudrah)
manusia sendiri. Tampak jelas bahwa baik dari
segi terwujudnya kemaslahatan maupun dari segi
tuntutan syariat, al-Syatibi menekankan daya
(qudrah) manusia sendiri sebagai faktor dan syarat
utama.35
Sehubungan dengan itu, perbuatan manusia
dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni perbuatan
lahir dan perbuatan batin. Dalam kaitannya
dengan daya manusia, dua jenis perbuatan
tersebut terjadi dalam tiga keadaan:36
1. Perbuatan atau keadaan yang pasti berada di
luar daya manusia, misalnya kematian.
Keadaan semacam ini tidak menjadi tuntutan
syariat, karena itu ayat yang berbunyai ‫و ﻻ‬
‫ ﺗﻤﻮﺗﻦ إﻻ و أﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن‬bukanlah menyangkut
kematian itu sendiri, melainkan perbuatan
sebelum kematian, yakni keislaman.
2. Perbuatan yang wujudnya diusahakan secara
pasti oleh manusia, dan menjadi tuntutan
33
34
35
36
Hamka Haq, op. cit., h. 151.
Ibid., h. 152.
Ibid., h. 152.
Ibid., h. 153.
atas manusia, baik menyangkut perbuatan itu
sendiri, maupun perbuatan lain yang
berkaitan dengannya.
3. Perbuatan yang samar-samar berada di antara
dua keadaan di atas, misalnya rasa cinta,
benci dan semacamnya. Perbuatan ini, secara
tabiat terjadi pada diri manusia di luar
dayanya, dan karena itu tidak menjadi
tuntutan syariat kecuali perbuatan lain yang
berkaitan dengannya. Oleh karena itu, hadis
yang bebunyi: ‫أﺣﺒﻮا اﷲ ﳌﺎ أﺳﺪي اﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ‬
(cintailah Tuhan berkat nikmat-nikamt yang
dianugerakan kepadamu) menurut al-Syatibiy
mengandung perintah untuk merenungkan
segala nikmat dan kebaikan yang
dianugerakan Tuhan kepada hamba-Nya.
Dengan kata lain, perintah itu tidak langsung
menunjuk hakikat cinta itu sendiri. Demikian
pula larangan terhadap rangsangan syahwat
yang dapat membawa kepada perbuatan
haram, tidak tertuju kepada hakikat syahwat
itu sendiri.37
Dalam beberapa pernyataan al-Syatibiy,
ditemukan paling tidak ada tiga indikasi yang
lebih menekankan efektifitas daya manusia
dalam perbuatannya. Tiga indikasi yang
dimaksud adalah kemampuan jasmani, kekuatan
akal atau ilmu, dan kesengajaan berbuat yang
disebut niat atau al-qashad.38 Tiga hal tersebut
diuraikan satu persatu sebagai berikut:
1. Kekuatan jasmani merupakan faktor
terpenting bagi terlaksananya perbuatan,
yang karenanya daya jasmani menjadi syarat
bagi pelaksanaan segenap hukum syariat.
Atas dasar ini al-Syatibi menolak adanya
hukum taklif yang tidak terjangkau oleh daya
jasmani.
Sebagai
telah
disinggung
sebelumnya, keadaan yang secara tabiat pada
manusia, misalnya nafsu makan dan nafsu
seksual, kita tidak diminta oleh syariat untuk
menghilangkannya sama sekali, karena hal itu
di luar daya manusia.
2. Daya akal juga menjadi syarat mutlak
berlakunya hukum taklif. Berdasarkan dalil
wahyu dan akal, hukum taklif mustahil
berlaku atas orang yang tidak berakal, sebagai
halnya hukum atas hewan dan benda mati.
3. Bahwa suatu perbuatan dapat terwujud dan
dinilai oleh syariat hanya apabila seseorang
mempunyai niat dalam melakukannya.
37
38
Ibid., h. 153-154.
Ibid., h. 154.
Menurut al-Syatibi, segenap hukum taklif
yang lima: wajib, haram, sunat, makruh dan
mubah adalah tergantung sepenuhnya pada
kesengajaan manusia sebagai pelaku.
Setidaknya ada tiga alasan untuk hal ini (1)
Bahwa harus ada niat. (2) Bahwa diketahui
pasti, setiap perbuatan yang lahir dari orang
gila, tidur, anak-anak dan orang tak sadar
adalah bebas dari hukum taklif. (3)
berdasarkan ijma’, beban di luar daya
manusia tidak tejadi dalam syariat.39
Tujuan Syariat Ditetapkan untuk Dipatuhi
(Dilaksanakan) dan Mengeluarkan Mukallaf
dari Pengaruh Hawa Nafsu
Tujuan ditetapkannya syariat yang terakhir
adalah mengeluarkan mukallaf dari pengaruh
hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang bebas
(ikhtīyar) sebagaimana ia menjadi hamba yang
terpaksa (i«tīrar), untuk membuktikan pernyataan
tersebut, maka berikut dikemukakan beberapa
alasan:40
1. Nash yang ¡arih menunjukkan bahwa tujuan
diciptakannya hamba adalah untuk beribadah
kepada Allah swt., mentaati perintah-Nya
dan menjauhi larangan-Nya, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
ِ ‫اﻹﻧْﺲ إِﱠﻻ ﻟِﻴـﻌﺒ ُﺪ‬
ِ
ِ ِْ ‫ﺖ‬
‫ﻳﺪ‬
‫ر‬
ُ
‫أ‬
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
ُ َ‫ﻳﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِرْزٍق َو‬
ُ ‫( َﻣﺎ أُِر‬56)‫ون‬
ُ ‫َوَﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ‬
ُْ َ
َ ْ ‫اﳉ ﱠﻦ َو‬
ِ ‫أَ ْن ﻳﻄْﻌِﻤ‬
(57)‫ﻮن‬
ُ ُ
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku
tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka
memberi Aku makan”.41 (Q.S. al-Zaariyaat [51]:
56-57).
lihat juga antara lain Q.S. 20: 132, Q.S. 2: 21 dan
177, Q.S. 4: 32.
2. Adanya nash yang menunjukkan celaan
terhaadap orang yang melanggar tujuan
syariat, yakni: menjauhi larangan, melanggar
perintah dan celaan terhadap orang yang
berpaling dari Allah swt. disertai dengan
ancaman dan siksaan secara tidak langsung
atas setiap pelanggaran, karena mereka
dipengaruhi oleh hawa nafsu dan
meninggalkan ketaatan. Hal tersebut dapat
dilihat pada beberapa Ayat Alquran sebagai
berikut:
39
40
41
Ibid. , h. 154-157.
Lihat al-Syatibiy, op. cit. , h. 128.
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
ِ ْ ‫(ﻓَِﺈ ﱠن‬38)‫اﳊﻴﺎ َة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ‬
(39)‫ﻴﻢ ِﻫ َﻲ اﻟ َْﻤﺄْ َوى‬
َ
ََْ ‫( َوءَاﺛـََﺮ‬37)‫ﻓَﺄَﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﻃَﻐَﻰ‬
َ ‫اﳉَﺤ‬
“Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih
mengutamakan
kehidupan
dunia,
maka
sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya)”.42
(Q.S. al-Naaziaat: [79] 37-39).
Lihat pula antara lain Q.S. 53: 3-4, Q.S. 45: 23,
Q.S. 23: 71, Q.S. 47: 14.
3. kenyataan empirik dan tradisi menunjukkan
bahwa maslahat keagamaan dan keduniaan
tidak akan terwujud jika dilakukan dengan
memperturutkan hawa nafsu. Karena nafsu
cenderung berorientasi kepada pertumpahan
darah.43
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di
antara tujuan syariat adalah menghindarkan
manusia dari memperturutkan hawa nafsu,
karena maslahat tidak mungkin terwujud dengan
baik
bila
seorang mukallaf
cenderung
memperturutkan hawa nafsu.
Kesimpulan
Setelah penulis mengemukakan beberapa
pembahasan yang cukup sederhana di atas, maka
berikut akan di kemukakan beberapa kesimpulan:
1. Maqashid al-syari’ah adalah makna-makna
atau tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi
syariat dalam seluruh hukum-hukumnya
atau pada umumnya, dengan kata lain
maqashid al-syari‘ah adalah rahasia-rahasia
yang yang ditetapkan Allah swt. (al-Syari’)
bagi setiap hukum syariat.
2. Tujuan Tuhan menetapkan syariat ada
empat: (1). Untuk kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat. (2). Untuk
dipahami. (3). Sebagai suatu hukum taklif
yang
harus
dilaksanakan
dan
menghilangkan kesukaran. (4). Untuk
dipatuhi dan membebaskan mukallaf dari
pengaruh hawa nafsu. Tujuan yang
pertama disebutkan merupakan tujuan
utama, adapun tujuan-tujuan yang lain
hanya merupakan penjelasan dan
perincian dari yang pertama.
3. Untuk
terwujudnya
kemaslahatan
tersebut, maka ada enam komponen
penting yang harus dipelihara, yakni:
agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan
jamaah. Setiap enam komponen tersebut
memiliki tiga unsur, yakni: unsur primer
42
43
Dikutip dari CD Alquran (Govathu Collction).
Lihat Ibid. , h. 129.
(dharuriyah), sekunder (hajiyah), dan tertier
(tahsiniyah)
Daftar Pustaka
Abu Zahrah, Muhammad. Tarikh al-Mazahib alIslamiyah fi al-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tarikh
al-Mazahib al-Fiqhiyah. Mesir: Dar al-Fikr
al-‘Arabiy, t. th.
Abu Zahrah, Muhammad. Ushl al-Fiqh. t. d.
Ahmad. Nazariah al-Maqashid ‘inda al-Imam alSyatibiy. Cet. I; t. t: al-Muassasah alJami‘iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyu wa alTauzi‘, 1992.
Al-Syatibiy. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah , Juz
II. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiayah, t. th..
Al-Zuhailiy, Wahbat Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II.
Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
CD Alquran (Govathu Collction).
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam,
Bagian Pertama. Cet. I; Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997.
Haq, Hamka. Palsafat Ushul Fiqh. Makassar:
Yayasan Al-Ahkam, t. th.
Khallāf, Abd Wahhāb. ‘Ilm Ushul al-Fiqh t. d.
Minhajuddin. Ikhtilaf Ulama Sunni dan Pengaruhnya
terhadap Perkembangan Fikih Islam dalam
Zaitun. Volume I Nomor II Maret Tahun
2003.
Minhajuddin. Sistimatika Filsafat Hukum Islam
Ibadah Mia’amalah Perkawinan Jinayat
Peradilan Keadilan. Ujungpandang: Yayasan
Ahkam, 1996.
S. Praja, Juhaya. Filsafat Hukum Islam. Cet. I;
Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993.
Syah, Muhammad, dkk. Filsafat Hukum Islam.
Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Syaripuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid II. Cet. II;
Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
Fly UP