...

1 Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
A. Kriteria Pihak Terkait
Transaction Policy with the Related Party of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
A. Criteria of the Related Party
Pihak Terkait adalah peminjam dan/atau
kelompok peminjam yang mempunyai
keterkaitan dengan Bank karena merupakan:
Related Party is a borrower and/or a group of
borrower which has relationship with Bank as
it constitues:
1. Pemegang saham perorangan yang
memiliki saham 10% (sepuluh perseratus)
atau lebih dari modal disetor Bank;
1. An Individual Shareholder holding 10%
(ten percent) share or more of the paid
up capital within Bank;
2. Pemegang
saham
berbentuk
perusahaan/badan yang memiliki saham
10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari
modal disetor Bank;
2. A corporate shareholder/entity holding
10% (ten percent) share or more of the
paid up capital within Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris Bank.
3. A member of Board of Commissioners of
Bank.
4. Anggota Direksi Bank
4. A member of Board of Directors of Bank
5. Keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam
butir 1, 2 dan 3.
5. Family of such parties as mentioned in
point 1, 2 and 3.
6. Perorangan yang memiliki saham 25%
(dua puluh lima perseratus) atau lebih
dan/atau
yang
mengendalikan
operasional,
pengawasan
atau
pengambilan keputusan baik langsung
maupun tidak langsung, atas perusahaanperusahaan sebagaimana dimaksud
dalam butir 2.
6. An individual holding 25% (twenty five
percent) share or more and/or who
controls operation, supervision or
decision making, either directly or
indirectly, over the companies as referred
to in point 2.
7. Pejabat Bank yang mempunyai fungsi
eksekutif, yaitu yang mempunyai
pengaruh terhadap kebijakan dan
operasional Bank atau perusahaan,
termasuk kepala satuan kerja audit
intern, akuntansi dan manajemen risiko
Bank;
7. An executive officer of Bank, namely
holding control on the policy and
operation of Bank or company, including
the head of working and internal audit
unit, accounting and risk management
unit of Bank;
8. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya
terdapat kepentingan dari pihak-pihak
dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7
di atas dengan kepemilikan sebesar 10%
(sepuluh perseratus) atau lebih dari
modal disetor perusahaan;
8. Companies in which there are interests of
the parties as referred to in
aforementioned point 1 up to 7 with the
ownership of 10% (ten percent) shares or
more of the paid up capital within
company;
1
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya
terdapat pengaruh dalam operasional,
pengawasan
atau
pengambilan
keputusan dari pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7
walaupun pihak-pihak tersebut tidak
dimiliki
saham
pada
perusahaan
dimaksud;
9. Companies in which they have power in
operation, supervision or decision making
as referred to in point 1 up to 7 even
those parties do not have shares in the
aforementioned companies;
10. Anak
perusahaan
Bank
dengan
kepemilikan Bank lebih dari 25% (dua
puluh lima perseratus) dari modal disetor
perusahaan dan/atau apabila Bank
mempengaruhi tersebut.
10. Subsidiary of Bank with Bank’s ownership
of more than 25% (twenty five percent)
share of the paid up capital of the
company and/or if Bank holds control
over such capital.
Hubungan antara Bank yang berbentuk
BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan peminjam yang berbentuk
BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari
pengertian pihak terkait sepanjang hubungan
tersebut semata-mata disebabkan karena
kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.
Relationship between Bank which is
incorporated as a State-Owned Enterprise
(SOE) or Regional-Owned Enterprise (ROE)
with the borrower of a
State Owned
Enterprise (SOE) or Regional Owned
Enterprise (ROE) is excluded from the
definition of the related party to the extent
that such relationship is solely based on the
direct ownership of the Government of the
Republic of Indonesia.
Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak
Terkait
Criteria of the family in terms of the Related
Party
adalah keluarga sampai dengan derajat
kedua dalam garis lurus maupun garis ke
samping, termasuk mertua, menantu dan
ipar, sehingga yang dimaksud dengan
keluarga meliputi sebagai berikut :
is the family up to second degree either
lineally or collaterally, including parents in
law, son/daughter in law and brother/sister in
law, therefore the family shall mean including
as follows:
1. Orang tua kandung/tiri/angkat,
2. Saudara kandung/tiri/angkat,
1. Biological Parents/
adoptive parents,
3. Anak kandung/tiri/angkat,
2. Biological/step/adoptive sister/brother,
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat,
3. Biological/step/adoptive son/daughter,
5. Cucu kandung/tiri/angkat,
4. Biological/step/adoptive
grandfather/grandmother,
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang
tua,
7. Suami/isteri,
step
parents
/
5. Biological/step/adoptive grandson/grand
daughter,
2
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Mertua atau besan,
9. Suami/isteri
dari
kandung/tiri/angkat,
anak
Transaction Policy with the Related Party of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6. Biological/step/adoptive sister/brother of
parents,
7. Husband/wife,
10. Kakek/nenek dari suami/istri,
8. Parents in law,
11. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat
9. Husband/wife of the biological/step/
adopted son/daughter,
12. Saudara
kandung/tiri/angkat
suami/isteri,
dari
13. Suami/istri dari saudara kandung/ tiri/
angkat,
10. Grandfather/grandmother
husband/wife,
of
the
11. Husband/wife of the biological/step/
adopted grandson/grand daughter
12. Biological/step/adopted sister/brother of
husband/wife,
13. Husband/wife of the biological/step/
adopted brother/sister,
Pihak Tidak Terkait
adalah Peminjam dan/atau
Peminjam di luar Pihak Terkait.
Unrelated party
Kelompok
B. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
is Borrower and/or Group of Borrower other
than the Related Party.
B. Provision of Fund to the Related Party
1. Dalam rangka menghindari kegagalan
usaha Bank sebagai akibat konsentrasi
penyediaan dana dan meningkatkan
independensi pengurus Bank terhadap
potensi intervensi dari pihak terkait, Bank
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam penyediaan dana antara lain
dengan
menerapkan
penyebaran/diversifikasi
portofolio
penyediaan dana yang diberikan.
1. As an effort for avoiding business failure
of Bank as the consequence of
concentration of fund provision and to
improve the independency of Bank
management against the potential
intervention of the related party, Bank is
obliged to implement the prudent
principles in fund provision, among the
other things by applying portfolio
distribution/diversification
of
the
provision of fund.
2. Pelaksanaan penyediaan dana kepada
pihak terkait wajib berpedoman pada
ketentuan regulator tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank
Umum. BMPK - pihak terkait, ditetapkan
setinggi-tingginya
10%
(sepuluh
perseratus) dari Modal Bank.
2. Implementation of fund provision to the
related party must refer to the rules
stipulated by the regulator regarding the
Legal Lending Limit for Commercial Bank
(LLL). LLL – the related party, is stipulated
at the maximum 10% (ten percent) of
Bank’s Capital.
3
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Bank menetapkan Batas Maksimum
Pemberian Kredit Internal (Inhouse Limit)
dengan tujuan agar pemberian kredit
kepada pihak terkait, debitur/group serta
BUMN tidak melampaui BMPK yang
ditetapkan Bank Indonesia. Besarnya
inhouse limit kepada PIhak Terkait adalah
90% x (10% x modal Bank).
3. Bank stipulates the Maximum Limit of
Internal Credit Provision (In-house Limit)
in order that that the credit provision to
the related party, debtor/group and State
Owned Enterprises (SOE) does not exceed
the LLL stipulated by Bank Indonesia.
Amount of the in-house limit to the
Related Party is 90% x (10% x Bank
capital).
4. Semua penyediaan dana kepada pihak
terkait
(kecuali
penyertaan
dan
penempatan), termasuk perubahan
ketentuan
dan
persyaratan
kredit/covenants, agunan, jenis fasilitas
atau perubahan lain dalam struktur
kredit merupakan kewenangan Komite
Kredit Kategori A serendah-rendahnya
Komite Kredit Kategori A.4 dan
selanjutnya
keputusan
tersebut
dimintakan persetujuan penyediaan dana
kepada Dewan Komisaris.
4. All fund provisions to any related party
(except for investment and placement),
including the changes of terms and
conditions of credit/covenants, collateral,
type of facility or other changes in credit
structure shall be under the authority of
Credit Committee Category A, at the
lowest Category A.4 Credit Committee
and further, such decision for fund
provision shall then be approved by the
Board of Commissioners.
5. Sekretaris Komite Kredit menyampaikan
dan melaporkan NAK yang perlu
dikonsultasikan
atau
dimintakan
persetujuan kepada Dewan Komisaris.
5. Credit Committee Secretary delivers and
reports NAK which needs to be consulted
with or approved by the Board of
Commissioners.
6. Kredit kepada Pihak Terkait yang akan
direstrukturisasi wajib dianalisis/direview
oleh konsultan keuangan independen
yang memiliki izin usaha dan reputasi
yang baik.
6. Credit to the Related Party which shall be
restructured must be analyzed/reviewed
by
the
licensed
and
reputable
independent financial consultant.
7. Penyediaan
dana
kepada
perusahaan/badan yang dimiliki oleh
dana pensiun Bank dikecualikan dari
perhitungan
BMPK
pihak
terkait
meskipun status perusahaan/badan
tersebut tetap merupakan pihak terkait.
7. Fund provision to a company/entity which
is owned by pension fund of Bank is
excluded from the LLL calculation of the
related party, even though the status of
such company/entity remains the related
party.
4
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait
tidak boleh bertentangan dengan
prosedur umum pemberian penyediaan
dana yang berlaku dan wajib tetap
memberikan keuntungan yang wajar bagi
Bank dan juga Penyediaan Bank tersebut
wajib mendapat persetujuan Dewan
Komisaris
Bank.
Apabila
kualitas
penyediaan dana kepada pihak terkait
menurun menjadi kurang lancar,
diragukan dan macet, Bank wajib
mengambil
langkah-langkah
penyelesaian dengan cara restrukturisasi
kredit dan/atau pelunasan oleh debitur,
selambat-lambatnya dalam jangka waktu
60 hari.
8. The provision of fund to the related party
may not be in contravention of the
general procedure of the applicable
provision of fund and must remain
providing the reasonable profits for Bank
and also such provision of funds by Bank’s
must obtain the approval thereof from
Board of Commissioners of Bank. If the
quality of fund provision to a related
party decreases or becomes less current,
doubted or bad, Bank must take
settlement measures under credit
restructuring scheme and/or settlement
by debtor, within no later than 60 days.
9. Setiap bulan Bank wajib menyampaikan
laporan kepada Bank Indonesia mengenai
pelanggaran BMPK, pelampauan BMPK
dan penyediaan dana kepada Pihak
Terkait.
9. Bank must deliver the monthly reports to
Bank Indonesia regarding the breach of
LLL, excess of LLL and fund provision to a
Related Party.
10. Kebijakan Bank yang mengatur tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit
diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank
Mandiri.
10. Bank Policy regarding the Maximum Legal
Lending Limit is governed in the Credit
Policy of Bank Mandiri.
11. Standar Prosedur yang mengatur
penatausahaan Pihak Terkait Bank dan
tata cara pelaporannya diatur dalam
Standar Prosedur Kredit Bank Mandiri
Segmen Corporate, Commercial, dan
Business Banking.
11. Standard Procedure governing the
administration of Related Party of Bank
and the reporting procedure are
governed in the Credit Standard
Procedure of Bank Mandiri of Corporate
Segment, Commercial, and Business
Banking.
5
Fly UP