...

Sikap Fraksi PKS Terhadap Putusan Provisi PN Jakarta Selatan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Sikap Fraksi PKS Terhadap Putusan Provisi PN Jakarta Selatan
Sikap Fraksi PKS Tentang
Putusan Provisi Pengadilan Jakarta Selatan
Terkait Kasus Sdr. Fahri Hamzah yang Melewati Kewenangannya dan
Menyandera Keputusan Politik DPR
Putusan provisi Pengadilan Perdata (PMH) PN Jakarta Selatan telah mengejutkan karena pengadilan
perdata (PMH) telah bertindak lebih dari kewenangannya. Berdasar undang-undang partai politik, UU
No. 2 Tahun 2008 dan Perubahannya UU No. 2 Tahun 2011 tidak sama sekali disebutkan bahwa
pengadilan PMH merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Para
pembentuk UU Parpol sudah menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
baik itu berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran hak anggota partai politik, pemecatan anggota
dan lain-lain (Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011).
Dalam kasus ini dimana terjadi pemecatan, menurut UU Parpol, institusi yang dapat mengadili adalah
Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan langsung Kasasi ke Mahkamah Agung. Bukan dengan
mengajukan ke pengadilan negeri sebagai kasus PMH sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang struktur penyelesaiannya juga berbeda yaitu PN, banding di PT dan Kasasi ke MA.
Jadi terdapat dua rezim hukum yang berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda pula.
Pembentuk UU Parpol menyadari bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik harus
dilakukan dengan cara yang berbeda dengan berbagai pembatasan yang berbeda. Misalnya, mekanisme
yang terdapat dalam UU Parpol memberikan batas waktu penyelesaian masing-masing yaitu 60 hari di
Mahkamah Partai, 60 hari di PN dan 30 hari di Kasasi MA (Lihat Pasal 32 dan 33 UU Parpol). Dengan
demikian penyelesaian perselihan internal partai politik akan diselesaikan dengan cepat karena memang
perselisihan jenis ini tidak boleh berjalan panjang karena dapat menyandera proses politik yang memang
membutuhkan kepastian segera.
Pengadilan perdata PMH hanya berwenang sebatas sebagai pengadilan untuk memutus perkara perdata
saja. Pengadilan PMH tidak berwenang mengadili materi perkara perselisihan internal partai politik
karena substansi perkara perselisihan partai politik merupakan ranah hukum publik. Pengadilan perdata
secara tegas memiliki kewenangan yang berbeda, pengadilan perdata tidak dapat menyelesaikan
perselisihan internal partai politik karena terdapat aspek hukum yang berbeda antara hak-hak
keperdataan pribadi (naturlijk person) dalam hukum perdata dengan hak-hak seseorang sebagai
anggota partai politik. Para pihak yang bersengketa dalam perselisihan internal partai politik tidak
murni merepresentasikan diri mereka sebagai pribadi kodrati melainkan sebagai recht person menurut
Pasal 3 ayat 1 UU 12 Tahun 2011.
Jika ingin gunakan PMH, gunakan untuk menuntut ganti kerugian saja dan itu bisa dilakukan setelah
kasus perselisihan internal parpol-nya diselesaikan.
Jadi putusan pengadilan PMH dalam provisinya kemarin jelas-jelas melewati kewenangannya. Apalagi
sampai mencampuri mekanisme kelembagaan di DPR seperti pergantian pimpinan yang jelas menurut
UU MD3 berjalan melalui proses politik tanpa perlu putusan pengadilan. Dalam hal partai politik ingin
mengganti anggotanya yang duduk sebagai pimpinan DPR maka yang berhak menguji kehendak partai
itu forumnya adalah rapat paripurna, tidak terkait dengan putusan pengadilan.
Untuk itu, DPR melalui tim hukum yang dibentuk berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf h Peraturan DPR RI
tentang Tata Tertib diatur bahwa “membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak
yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan
komisi yang terkait”. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf h tersebut, kami sebagai pimpinan
FPKS DPR berhak untuk dilibatkan dan diajak berkonsultasi dalam membicarakan hal dimaksud.
Tim Hukum tersebut perlu mengkaji untuk mendudukan putusan provisi Pengadilan PN Jaksel terkait Sdr
Fahri Hamzah agar tidak mengambil kewenangan DPR yang diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR dalam
proses pemberhentian anggota dan atau penggantian jabatan Pimpinan DPR RI.
Terkait dengan surat FPKS DPR RI perihal usul penggantian Pimpinan DPR atas nama Sdr. Fahri Hamzah,
S.E. selaku Wakil Ketua DPR RI, FPKS DPR RI telah melakukan kajian hukum berdasarkan UU Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, serta peraturan
perundang-undangan lainnya. Pada pokoknya FPKS berpandangan bahwa penggantian Pimpinan DPR RI
adalah hak Fraksi dan Partai terkait. Gugatan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Fahri Hamzah, S.E. hanya
berdampak pada statusnya sebagai Anggota DPR RI bukan Pimpinan DPR RI. Untuk melengkapinya kami
telah membuat kajian singkat mengenai hal tersebut sebagaimana terlampir dalam “Tinjauan Yuridis
FPKS DPR Atas Usul Pemberhentian Sdr. Fahri Hamzah selaku Anggota DPR dan Wakil Ketua DPR.” Kajian
ini merupakan satu-kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini. Melalui Pimpinan DPR RI kami
meminta agar Tinjauan Yuridis Fraksi PKS ini disampaikan kepada semua Fraksi di DPR.
Fly UP