...

Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi
RechtsVinding Online
Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum adat
Terkait permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan.
Oleh:
Aan Andrianih*
Pembentukkan Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
berawal
dari
bersatunya komunitas adat yang ada di
wilayah Nusantara. Komunitas tersebut
telah melahirkan masyarakat hukum adat
dengan
hak-hak
yang
dimilikinya.
Keberadaan masyarakat hukum adat telah
ada jauh sebelum Negara Kesatuan
Republik Indonesia terbentuk dan secara
faktual telah mendapat pengakuan pada
era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini
antara lain dapat dilihat pada pengakuan
kelompok /komunitas masyarakat di
beberapa wilayah yang memiliki susunan
asli dan memiliki kelengkapan pengurusan
sendiri, sebagaimana penyebutan “desa”
di wilayah Jawa sebagai (dorpsrepubliek).
Dalam perkembangannya, pasca
terbentuknya NKRI, pengakuan dan
perlindungan yang diberikan oleh negara
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
mengalami degradasi. Berbagai kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dengan
orientasi pertumbuhan ekonomi dan
modernisasi menjadi salah satu faktor,
terpinggirkannya hak-hak masyarakat
hukum adat salah satunya adalah hak
dalam menjalankan keyakinan dan
kepercayaan yang secara turun temurun
sudah
dianut
oleh
leluhurnya.
Keberagaman keyakinan dan kepercayaan
yang dianut tiap masyarakat adat tersebut
tidak tercantum dalam agama-agama
yang di akui oleh Negara. Sebagaimana di
sebutkan di dalam Pasal 1 UU PNPS No 1
Tahun
1965
tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, yang menyatakan bahwa "Agamaagama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia
ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan
Khong Hu Cu (Confusius)". inilah yang menjadi
dasar pengakuan keberadaan 6 agama yang di
anut di Indonesia. Sedangkan diluar 6 (enam)
agama tersebut dianggap bukanlah agama resmi
yang diakui oleh Negara, hal ini kontradiktif
dengan konstitusi Negara dimana Dalam Pasal
29 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945
(UUDNRI)
menyatakan bahwa Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta negara
menjamin
kemerdekaan
tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu.
Jika dilihat dari ketentuan sebagaimana
terdapat di dalam UUDNRI Tahun 1945
tersebut sangatlah jelas bahwa pada
hakikatnya kebebasan beragama dan
menjalankan agama sepenuhnya dijamin
oleh undang-undang. Karena kebebasan
untuk memeluk agama dan untuk
beribadat
menurut
agama
dan
kepercayaannya dijamin oleh konstitusi,
maka
negara
melalui
Pemerintah
berkewajiban
untuk
menjamin
kemerdekaan setiap warga negara untuk
memeluk agama dan beribadat sesuai
dengan agama dan kepercayaan yang
RechtsVinding Online
dianutnya. Pada kenyataannya, dalam
menjalankan ajaran agama, terdapat
beberapa golongan masyarakat, khususnya
masyarakat hukum adat yang merupakan
penganut kepercayaan lokal, yang dimana hakhak mereka sejak dulu hingga kini belum
terpenuhi. Salah satu hak mereka yang mendasar
yang belum terpenuhi adalah pengakuan resmi
dari pemerintah atas eksistensi kepercayaan atau
agama lokal yang di anut., karena sampai dengan
saat ini status para penganut kepercayaan lokal
masih di anggap belum jelas keberadaanya. Hal
ini mengakibatkan sulitnya masyarakat hokum
adat mendapatkan dokumen kependudukan
yang merupakan dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal
ini mengakibatkan sulitnya masyarakat
hukum adat untuk mengakses berbagai
program yang dimiliki pemerintah akibat
dipersulit dalam contohnya pengurusan
Kartu Tanda Penduduk, tidak adanya KTP
membuat masyarakat hukum adat tidak
dapat memperoleh beberapa Dokumen
kependudukan yang seharusnya menjadi
hak setiap warga Negara seperti surat
nikah, akta kelahiran anak, mendapat
layanan kesehatan dan bantuan ekonomi,
maupun hak politiknya.
Agama adalah aturan-aturan yang
datang dari Tuhan untuk mengatur
hubungan antara manusia dengan
Tuhannya, manusia dengan sesamanya
dan mengatur hubungan antara manusia
dengan alam semesta. Agama adalah
keyakinan dan peribadatan, wujudnya
adalah pengetahuan yang mencakup nilai,
norma dan aturan tentang tindakan
berkaitan dengan yang suci dan yang
duniawi, Sumbernya berasal dari kitabkitab suci yang diyakini berasal dari
Tuhan. Sistem pengetahuan (kebudayaan)
yang diwariskan dari generasi ke generasi,
dipergunakan sebagai pedoman dalam
kehidupan dan menafsirkan serta
menyikapi fenomena yang ada di sekitar
sehingga eksistensinya sungguh-sungguh
nyata.
Kebebasan
beragama
dalam
Universal Declaration Human Rights
(UDHR) Article 18 dinyatakan sebagai
berikut:
” Everyone has the right to
freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to
change his religion or belief, and freedom,
either alone or in community with others
and in public or private, to manifest his
religion or belief in teaching, practice
worship and observance” (setiap orang
berhak untuk bebas berfikir, bertobat dan
beragama; hak ini meliputi kebebasan
berganti agama atau kepercayaan, dan
kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaannya
dalam
bentuk
pengajaran, beribadah dan menepatinya,
baik sendiri maupun dilakukan bersamasama dengan orang lain, baik di tempat
umum maupun khusus).
Seiring dengan makin banyaknya
permasalah terkait pencantuman agama
di dalam Dokumen kependudukan yang
salah satunya Kartu Tanda Penduduk
sebagai identitas resmi Penduduk yang
diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang
selama ini banyak bergulir di masyarakat
khususnya masyarakat hukum adat,
berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
RechtsVinding Online
Kependudukan
sebenarnya di dalam
Pasal-Pasalnya telah berupaya mencegah
diskriminasi bagi warga negara Indonesia
yang memiliki keyakinan ataupun
kepercayaan terhadap leluhur yang dalam
hal ini tidak termasuk ke dalam 6 agama
yang tidak diakui Negara sebagaimana di
cantumkan di dalam Penjelasan Pasal 1
UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau
Penodaan Agama (Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius)).
Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun
2013 Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai
persyaratan dan tata cara Pencatatan
Peristiwa Penting bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.
Peraturan
perundang-undangan dimaksud di dalam
Pasal tersebut yaitu
Undang-Undang
tentang administrasi kependudukan yang
selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 64
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013
Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
bahwa (1) KTP-el
mencantumkan gambar lambang Garuda
Pancasila dan peta wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, memuat
elemen data penduduk, yaitu NIK, nama,
tempat tanggal lahir, laki-laki atau
perempuan, agama, status perkawinan,
golongan darah, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku,
tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el,
dan tandatangan pemilik KTP-el. Di dalam
Pasal 64 ayat (1) tersebut tetap
dinyatakan bahwa agama merupakan
salah satu elemen yang harus di
cantumkan di dalam identitas diri setiap
warga Negara, dan untuk warga Negara
yang agamanya tidak tercantum didalam 6
agama yang di akui oleh Negara maka
berdasarkan Pasal 64 ayat (5) yang
menyatakan “Elemen data penduduk
tentang agama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetapi dilayani
dan
dicatat
dalam
database
kependudukan.” Berdasarkan ketentuan
di dalam Pasal tersebut sangat jelas
bahwa meskipun agama yang di anut oleh
masyarakat hokum adat yang dalam hal
ini mengaut agama local, masyarakat
hokum adat tetap berhak memperoleh
dokumen kependudukan yang memang
haknya,
Sehingga
undang-undang
administrasi kependudukan merupakan
salah satu produk hukum yang dapat
menjembatani bagi masyarakat hukum
adat ataupun warga Negara yang memiliki
keyakinan diluar agama yang di akui oleh
Negara tetap dapat menikmati fasilitas,
pelayanan serta hak-hak sebagaimana
warga Negara yang lainnyapun rasakan.
Namun
demikian
pada
tataran
pelaksanaan seringkali petugas yang
belum dapat memahami ataupun belum
tersosialisasikan dengan aturan yang telah
ada dengan tidak memberikan kartu
identitas yang selayaknya merupakan hak
setiap warga Negara hal ini terjadi karena
sangat kurangnya sosialisasi terhadap
peraturan perundang-undangan terkait
sehingga dapat merugikan banyak pihak
RechtsVinding Online
sehingga kedepan perlu di dorong agar
peraturan perundang-undangan mengenai
administrasi
kependudukan
agar
disosialisasikan kepada aparatur sipil
Negara yang bertanggungjawab terhadap
pemberian identitas diri setiap warga
Negara hal ini sejalan dengan tujuan di
bentuknya undang-undang administrasi
kependudukan yaitu untuk mewujudkan
tertib administrasi kependudukan secara
nasional dan dalam rangka peningkatan
pelayanan Administrasi Kependudukan
yang sejalan dengan tuntutan pelayanan
Administrasi
Kependudukan
yang
profesional, memenuhi standar teknologi
informasi, dinamis, tertib, dan tidak
diskriminatif dalam pencapaian standar
pelayanan minimal menuju pelayanan
prima yang menyeluruh untuk mengatasi
permasalahan kependudukan.
Berdasarkan
pembahasan
sebagaimana telah di jabarkan pada
paragraph sebelumnya dapat dilihat
bahwa pada dasarnya Negara sebagai
Pelindung
warga
Negara
telah
menjalankan ketentuan sebagaimana di
atur di dalam Konstitusi Negara yaitu
Pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945 yang
mengatur kemerdekaan beragama dan
berkeyakinan. Kemudian pasal 28I ayat 3
UUD 1945 tentang identitas budaya dan
masyarakat adat, serta Pasal 28I ayat 2
UUD 1945 tentang bebas dari diskriminasi.
Dalam hal ini Negara telah menjamin
kebebasan beragama dan menjalankan
agamanya, sedangkan untuk dokumen
*
kependudukan bagi setiap warga Negara
yang memiliki agama dan keyakinan di
luar dari agama yang di akui oleh Negara
sebagaimana di sebutkan di dalam
Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang PNPS
maka
Negara
telah
memberikan
perlindungannya melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
23 Tahun 2006
Tentang
Administrasi Kependudukan, di mana
masyarakat hukum adat berhak untuk
tidak mencantumkan agama di dalam
kolom yang terdapat di KTP. Sehingga
peraturan perundang-undangan memiliki
fungsi sebagai alat kontrol sosial dalam
hal ini dapat berjalan dengan baik, dimana
undang-undang tersebut dapat menjadi
pelindung warga negara termasuk di
dalamnya masyarakat hukum adat dari
kondisi-kondisi
yang
selama
ini
menghalangi haknya sebagai bagian dari
warga negara untuk menikmati hak serta
fasilitas yang selama ini ada bagi setiap
warga negara yang lainnya seperti hak
untuk memperoleh pendidikan, jaminan
kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan
sebagai alat rekayasa sosial, peraturan
perundang-undangan tersebut diharapkan
dapat mengarahkan aparat penegak
hukum maupun aparatur pemerintah
agar dapat memberikan perlindungan dan
kepastian kepada warga negaranya dan
dapat melayani masyarakat dengan seadiladilnya.
Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Sekretariat Jenderal DPR RI
Fly UP