...

sistem pemerintahan daerah berdasarkan uu no. 23

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

sistem pemerintahan daerah berdasarkan uu no. 23
KERJA 3X !!!
MI – 20 Oktober 2015
DI CARI, KEPALA DAERAH YANG BERANI INOVASI!
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH :
Dr. NELSON SIMANJUNTAK, SH, M.Si
Hp. 08121064102
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SULAWESI SELATAN, 28 OKTOBER 2015
3
T U J UA N D E S E N T R A L I S A S I
4
KONSEP DASAR DESENTRALISASI
DESENTRALISASI
PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM
PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN DARI
PEMERINTAH PUSAT
KPD PEMERINTAHAN
DAERAH
SEHINGGA PEMERINTAHAN DAERAH MEMPUNYAI
KEWENANGAN UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS
URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
5
(7) Pengawasan
ELEMEN DASAR MEMBANGUN ENTITAS
PEMERINTAHAN DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Urusan Pemerintahan
Kelembagaan
Personil
Keuangan Daerah
Perwakilan Daerah
Pelayanan Publik
Pengawasan
6
SISTEM PEMERINTAHAN DARI MASA KE MASA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945
Pada dasarnya meneruskan sistem yg diwariskan oleh Pem. Kolonial Belanda.
Menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemda,
namun penekanan lebih diberikan kepada prinsip dekonsentrasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948
lebih menekankan pada prinsip desentralisasi
pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD).
Kepala daerah bertindak selaku Ketua DPD bertanggung jawab kepada DPRD
Kondisi ini merupakan cerminan dr demokrasi parlementer yg dianut pd masa itu
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957
hampir sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Thn 1948
Perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terletak pada
peranan yang dijalankan oleh kepala daerah. Kepala daerah hanya berperan
selaku alat daerah dan tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat
7
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959
bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah
mengemban dua fungsi yaitu sebagai eksekutif daerah dan wakil Pemerintah
Pusat di daerah. Kepala daerah juga bertindak selaku Ketua DPRD
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965
perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem pemerintahan daerah adalah
bahwa kepala daerah bukan lagi bertindak sebagai Ketua DPRD, dan dia juga
diizinkan menjadi anggota partai politik. Meskipun prinsip desentralisasi dan
dekonsentrasi dianut dalam sistem tersebut, namun dekonsentrasi hanyalah
dianggap sebagai pelengkap
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
kuatnya intervensi Pemerintah Pusat dalam setiap elemen dasar dari
pemerintahan daerah
kepala daerah berperan sebagai daerah otonom dan Kepala wilayah
Nuansa sentralisasi juga terasa kuat dalam aspek kepegawaian, keuangan, dan
aspek-aspek lainnya
8
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
Perubahan dari sentralisasi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
menjadi pemerintahan daerah yang desentralistik secara ekstrim
terjadi penyerahan urusan secara drastis ke daerah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat
dan provinsi mempunyai kewenangan yang terbatas
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
Berusaha mencari keseimbangan antara desentralisasi dengan sentralisasi
urusan pemerintahan sudah dibagi antar tingkatan pemerintahan secara
sistematik antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota
Namun dalam pelaksanaannya tidak optimal dikarenakan :
1. pembagian urusan pemerintahan tidak diikuti dengan pembagian
sumber-sumber pendanaan yang seimbang
2. urusan pemerintahan yang diserahkan ke provinsi sedikit tapi sumber
pendanaannya banyak sehingga menyebabkan kecenderungan provinsi
untuk mencampuri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota
3. di tingkat kabupaten/kota sebagai lini terdepan penyedia pelayanan
publik kurang didukung oleh pendanaan yang memadai
9
KE BIJAKAN DE S E NT RALIS AS I
UU 32 /’04
mencari keseimbangan
UU 22 / 1999 Dominan Destr
UU 5 / 1974 Dominan Sentrl
UU 18 / 1965 Dominan Desentr
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan sentrl
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
10
KONSEP DASAR
UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO.32 TAHUN 2004
Pemerintahan
Daerah
Pemilihan Kepala
Daerah
UU NO. 23 TAHUN
2014
PERPU NO. 1 TAHUN
2014
Desa
UU NO. 6 TAHUN
2014
UU NO. 1 TAHUN
2015
UU NO. 8 TAHUN
2015
11
 Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masy
melalui
peningkat an
pelayanan,
p e m b e r d a y a a n , d a n p e r a n s e r t a m a s y, s e r t a
peningkatan
daya
saing
daerah
dgn
memperhatikan prins ip demokrasi, pemerataan,
keadilan,
dan kekhas an
suatu
daerah
dalam
sistem NKRI
 Utk
meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dg lebih
memperhatikan
aspek
hub
antara
Pemeri nta h
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi
dan keanekaragaman daerah, ser ta peluang dan
tantangan
persaingan
global
dalam
kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
12
SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN
UU NO. 23 TAHUN 2014
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PRESIDEN
GUBERNUR
BUPATI /WALIKOTA
WAJIB
PILIHAN
URUSAN
ABSOLUT
URUSAN KONKUREN
DILIMPAHKAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
13
K L A S I F I K A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N
APBD
APBN
KONKUREN
ABSOLUT
WAJIB
1.
2.
3.
4.
5.
PERTAHANAN
KEAMANAN
AGAMA
YUSTISI
POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
14
PELAYANAN
DASAR
SPM
APBN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PILIHAN
NON
PELAYANAN
DASAR
1. PEMBINAAN
WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN
PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN
ANTAR SARA
4. PENANGANAN
KONFLIK
SOSIAL;
5. KOORDINSASI
TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DI
DAERAH;
6. PENGEMBANGAN
DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKAN
MRP
KEWENANGAN
DAERAH/
TDK
DILAKSANAKAN INSTANSI
VERTIKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang
serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan
demokratis.
UU NO. 32 TAHUN 2004
UU NO. 23 TAHUN 2004
PP 38 TAHUN 2007
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DIBAGI BERSAMA
URUSAN WAJIB
BAGI DAERAH
(BID. KESBANGPOLDAGRI)
KEWENANGAN
PRESIDEN
DILIMPAHKAN KEPADA
GUB, BUPATI/WALIKOTA
15
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
PSL 4 (1) UUD 1945
PRESIDEN
BINWAS
DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN
PUSAT
Kementerian/LPNK
Koordinasi
Sebagian
Urusan
Psl 17 UUD 1945
Koordinasi
KEMENDAGRI
Tanggungjawab
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah
16
H U B U N G A N P E M E R I N TA H P U S AT D A N D A E R A H
 Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden.
 Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
 Pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
pemda
provinsi
dilaksanakan oleh K/L dan thd penyelenggaraan pemda kabupaten/kota
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 Dengan
demikian
hubungan
Presiden
dengan
gubernur
dan
bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis.
17
1. Sanksi administratif ringan :
a.
b.
c.
Teguran Lisan
Teguran Tertulis
Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak-hak jabatan
a.
b.
c.
Pembayaran uang paksa / ganti rugi
Pemberhentian sementara dgn memperoleh hak-hak jabatan
Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan
a.
Pemberhentian tetap dgn memperoleh hak keuangan & fasilitas
lainnya
Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan & fasilitas
lainnya
Pemberhentian tetap dgn memperoleh hak-hak keuangan & fasilitas
lainnya serta dipublikasikan di media massa
Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak dan fasiltas serta
dipublikasikan di media massa
2. Sanksi administratif sedang :
3. Sanksi administratif berat :
b.
c.
d.
18
Penyidik memberitahukan kpd kepda sebelum
melakukan penyidikan terhadap asn yg disangka
melakukan
pelanggaran
hukum
dalam
pelaksanaan tugas.
2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan tdk berlaku
apabila :
1)
a. Tertangkap tangan
b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yg
diancam dengan pidana penjara 5thn atau lebih dan
melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.
3)
Pemberitahuan kepada kepda dlm jangka waktu
paling lama 2 x 24 jam
19
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TTG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Daerah dpt melakukan Inovasi Daerah:
Peningkatan Efesiensi;
Perbaikan Efektifitas;
Perbaikan kualitas pelayanan;
Tidak ada konsflik kepentingan;
Berorientasi kepada kepentingan umum;
Dilakukan secara terbuka;
Memenuhi nilai-nilai kepatutan;
Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
21
P E R C E PA T A N P E N Y E L E S A I A N P E N Y U S U N A N P E R A T U R A N
P E L A K S A N A A N U U N O. 2 3 TA H U N 2 0 1 4 T T G P E M DA
Paralel Meeting
Penyelesaian 30 RPP,
2 Rperpres, dan
6 RPermendagri
Progress Penyelesaian 2 RPerpres
 Telah selesai 1 Peraturan yaitu
Perpres No. 91 Thn 2015 ttg
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah.
 RPerpres ttg Pejabat Sekda
telah tersusun draft dan sudah
dilaksanakan koordinasi
internal Kemendagri.
Progress Penyelesaian 30 RPP
 23 RPP telah tersusun draft
(RPP Prioritas : Penataan
Urusan, Perangkat Daerah,
Penataan Daerah, Desartada,
Gub. selaku Wakil Pem. Pusat,
dan Laporan Penyelenggaraan
Pemda dan Evaluasi Kinerja).
 7 RPP sedang dlm proses
penyusunan draft.
Progress penyelesaian 6 RPermendagri
RPermendagri telah dilakukan konsolidasi
internal dlm rangka penyusunan draft
22
 Mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 120/253/SJ tgl 16
Januari 2015 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah
ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014.
 Mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 900/4627/SJ tgl 18
Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5)
UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda {Pasal 298 ayat (5)}.
 Kemendagri telah melakukan percepatan penyusunan
peraturan pelaksanaan UU No. 23 Thn 2014 melalui pertemuan
paralel meeting. Progress penyusunan peraturan pelaksanaan
sampai pd minggu keempat september 2015 adalah sbb :
 Penyusunan RPP sebesar 27 %
 Penyusunan RPerpres sebesar 50%
 Penyusunan RPermendagri sebesar 4%
23
 PP Penataan Daerah.
 PP
Desain
Besar
Penataan Daerah.
 PP Perangkat Daerah.
 PP SPM.
 PP Urusan Pemerintahan
 PP Pemberian Insentif
dan/atau Kemudahan kpd
Masyarakat / Investor.
 PP Partisipasi Masy.
 PP Urusan Pemerintahan
Umum.
 Peraturan Presiden ttg Dewan
Pertimbangan
Otonomi
Daerah (telah selesai)
 Permendagri ttg Tata Cara
Pemberian Nomor Register
Perda.
 Permendagri
Tatacara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tatacara Evaluasi
24
25
Fly UP