...

Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016
PEDOMAN TEKNIS
PERLUASAN SAWAH POLA SWAKELOLA
TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
2016
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola
Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan dan panduan
dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah.
Pedoman teknis ini disusun hanya memuat hal-hal
secara garis besar. Untuk lebih detailnya Dinas Pertanian
tingkat Provinsi agar menindak lanjuti dengan
penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas
Pertanian tingkat Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis
(Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan
secara teknis sesuai dengan kondisi lapangan.
Keberhasilan kegiatan ini perlu komitmen Pemerintah
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan petani
penerima manfaat untuk dapat melaksanakan kegiatan
Perluasan Sawah dengan sebaik-baiknya dalam kurun
waktu yang telah ditentukan agar dapat dicapai hasil
yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal,
Sumarjo
Su
S
u
uma
ma
m
arj
rjo Gatot
Gato
Ga
tot Irianto
IIrriia
ant
n to
NIP.
NI
N
IP.
P. 1
19601024.198703.1.001
960
601
10
02
24
4
4.1
..1
19
98
87
70
03
3..1.00
1..001
1
001
00
Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................ii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................iii
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Dasar Hukum ................................................................. 2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran......................................... 6
D. Ruang Lingkup ............................................................... 8
E. Istilah dan Pengertian .................................................... 8
BAB II. PELAKSANAAN ............................................................. 13
A. Pengorganisasian ....................................................... 13
B. Pendanaan (Fisik dan Operasional) ........................... 21
C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah.................... 23
BAB III. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ............. 31
A. Pengawasan ............................................................... 31
B. Analisa dan Pengendalian Resiko .............................. 36
C. Indikator Keberhasilan (Level Output) ....................... 40
BAB IV. PENUTUP .................................................................... 44
Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016
ii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Dokumen Kelengkapan Administrasi ................ 45
Lampiran 2. Format Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan
Perluasan Sawah TA. 2016 ................................ 47
Lampiran 3. Checklis Pengendalian Internal Kegiatan
Perluasan Sawah TA. 2016 ................................ 48
Lampiran 4. Notulen hasil konsultasi dengan Inspektur II
Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
LKPP, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA
BPKP................................................................... 51
Lampiran 5. Notulensi hasil konsultasi dengan Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan
Wakil Direktorat Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah Wilayah I LKPP..................................... 54
Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam
rangka
mewujudkan
kemandirian,
kedaulatan dan ketahanan pangan nasional,
salah satu program prioritas pemerintah adalah
mewujudkan swasembada padi, jagung dan
kedelai (pajale).
Pemerintah
telah
mencanangkan
program
Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi
padi, jagung dan kedelai yang keberhasilannya
antara lain sangat ditentukan oleh kinerja dari
upaya penambahan luas baku lahan sawah
serta upaya pengendalian alih fungsi lahan
pertanian
sebagaimana
Undang-Undang
Nomor
diatur
41
di
Tahun
dalam
2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
1
Pada tahun 2016 ini penambahan luas baku
lahan sawah dirancang melalui mekanisme
perluasan sawah dengan pola swakelola.
Agar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah
dengan pola swakelola dapat berjalan dengan
baik dan sesuai dengan aturan maka disusun
Pedoman Teknis ini sebagai acuan kerja bagi
aparat dan Dinas baik di Pusat dan Daerah.
Pedoman ini sudah di konsultasikan dengan
instansi terkait antara lain Inspektorat II Itjen
Kementerian
Pertanian,
LKPP,
Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan
BPKP dengan hasil sebagaimana terlampir.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang
Perlindungan
Lahan
Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
2
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani
(Lembaran
Indonesia
Tahun
Negara
2013
Republik
Nomor
131,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun
2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pemerintah
Pengadaan
dan
Barang/Jasa
perubahannya
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
3
Tahun
2010
Barang/Jasa
tentang
Pengadaan
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia, Nomor 5655);
11. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;
13. Peraturan
Menteri
Pertanian
Indonesia
Nomor
62/
Permentan/
RC.130/12/2015
tentang
Pengelolaan
Penyaluran
dan
Republik
Pedoman
Bantuan
Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
TA. 2016.
14. Peraturan
Menteri
Indonesia
Nomor
RC.120/12/2015
Pertanian
Republik
63/
Permentan/
tentang
Pelimpahan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
4
Wewenang
kepada
Pelaksanaan
Gubernur
Kegiatan
dan
dalam
Tanggung
Jawab Dana Dekonsentrasi Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2016.
15. Peraturan
Menteri
Indonesia
Nomor
RC.130/12/2015
kepada
Pertanian
64/
Permentan/
tentang
Penugasan
dalam
Pelaksanaan
Gubernur
Kegiatan
Republik
dan
Tanggung
Jawab
Pengelolaan Tugas Pembantuan Provinsi
Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan
Menteri
Indonesia
Nomor
RC.130/12/2015
kepada
Pertanian
65/
Permentan/
tentang
Penugasan
Bupati/
Pelaksanaan
Republik
Walikota
Kegiatan
dan
dalam
Tanggung
Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan
Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016.
17. Nota
Kesepakatan
Menteri
Pertanian
Republik Indonesia dengan Kepala Staf
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
5
Angkatan
Darat
01/MOU/RC.120/M/I/2015
Nomor
dan
Nomor
1/I/2015 tanggal 8 Januari 2015;
18. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian kepada Kepala Staf TNI
Angkatan Darat Nomor 1133/SR.040/B.2/
12/2015
tanggal
31
Desember
2015
tentang Institusi Pelaksanaan Kegiatan
Perluasan Sawah TA 2016;
19. Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor
B/249/I/2016
tanggal 25
Januari
2016
tentang Penetapan Institusi TNI AD sebagai
pelaksana
program
kegiatan
perluasan
sawah TA 2016.
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1. Maksud
Maksud
penerbitan
pedoman
teknis
ini
adalah:
a. Sebagai
acuan
dalam
pelaksanaan
kegiatan perluasan sawah.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
6
b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat
dalam melaksanakan kegiatan perluasan
sawah.
c. Agar terwujud persepsi dan pandangan
yang
sama
diantara
petugas
dalam
melaksanakan kegiatan perluasan sawah.
2. Tujuan
Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah
untuk
memberikan
arahan
yang
jelas
tentang tata cara pelaksanaan kegiatan
perluasan sawah.
Tujuan kegiatan Perluasan Sawah adalah:
a. Menambah luas baku lahan sawah
b. Menghasilkan produksi utamanya padi
pada areal sawah baru
3. Sasaran
Sasaran kegiatan Perluasan Sawah:
a. Bertambahnya luas baku lahan sawah
seluas 200.600 Ha, tersebar di 28
Provinsi
b. Bertambahnya produksi padi pada areal
sawah baru
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
7
D.
Ruang Lingkup
1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Penutup
E.
Istilah dan Pengertian
1. Perluasan sawah
Perluasan sawah adalah suatu usaha
penambahan luas baku lahan sawah
pada berbagai tipologi lahan yang belum
pernah
diusahakan
untuk
pertanian
dengan sistem sawah.
2. Sawah
Sawah adalah lahan usaha tani yang
secara fisik permukaan tanahnya rata,
dibatasi oleh pematang, sehingga dapat
ditanami padi dengan sistem genangan
dan palawija/tanaman pangan lainnya.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
8
3. Sawah Irigasi
Sawah
Irigasi
adalah
sawah
yang
sumber air utamanya berasal dari air
permukaan dan air tanah.
4. Sawah lahan rawa
Sawah lahan rawa adalah sawah yang
sumber air utamanya berasal dari air
rawa baik rawa pasang surut maupun
rawa lebak.
5. Sawah baru
Sawah baru adalah sawah yang baru
dicetak/dikonstruksi
dan
belum
mengalami pembentukan lapisan tapak
bajak
(plow
kebutuhan
yang
layer)
airnya
dari
terpenuhi
sumber
air
setempat.
6. Swakelola
barang/jasa
adalah
pengadaan
dimana
pekerjaannya
direncanakan,
diawasi
sendiri
Lembaga/Satuan
dikerjakan
oleh
Kerja
dan/atau
Kementerian/
Perangkat
Daerah/Institusi lainnya.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
9
7. Tim Pembina adalah Tim yang diangkat
dan ditetapkan oleh Gubernur dan atau
Bupati
atau
Pejabat
yang
ditunjuk
mempunyai tugas melaksanakan fungsi
pembinaan
terhadap
pelaksanaan
perluasan sawah baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten.
8. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang
diangkat dan ditetapkan oleh KPA untuk
tingkat
Provinsi
membantu
Tim
Pembina/Pengendali Provinsi.
9. Tim Teknis/Perencana Kabupaten adalah
tim yang diangkat dan ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
tingkat
Kabupaten
mempunyai
tugas
penyiapan dokumen perencanaan terkait
dengan pelaksanaan perluasan sawah.
10.Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat
dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah
Lain pelaksana swakelola mempunyai
tugas
melaksanakan
pekerjaan
konstruksi perluasan sawah.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
10
11.Tim Pengawas adalah tim yang diangkat
dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)
Kabupaten
untuk
mempunyai
tugas
tingkat
terkait
dengan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan perluasan sawah.
12.Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan (PPHP) adalah Panita atau
Pejabat yang ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
13.Survei/investigasi
adalah
serangkaian
kegiatan identifikasi dan penelitian pada
calon petani dan calon lokasi (CPCL)
perluasan sawah yang bertujuan untuk
memperoleh calon petani dan calon
lokasi yang layak.
14.Desain
perluasan
sawah
adalah
dokumen perencanaan yang terdiri dari
peta rancangan perluasan sawah yang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
11
dipergunakan sebagai pedoman atau
acuan
teknis
konstruksi
dalam
perluasan
pelaksanaan
sawah
dan
dilengkapi dengan rencana anggaran
biaya (RAB).
15.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL)
dan
Lingkungan
Upaya
Hidup
Pemantauan
(UPL)
adalah
dokumen lingkungan yang diperlukan
bagi
proses
tentang
pengambilan
keputusan
penyelenggaraan
usaha
dan/atau kegiatan.
16.Surat
Pernyataan
kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL)
adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha
dan/atau kegiatannya.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
12
BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengorganisasian
1. Pusat
Pusat
dalam
hal
ini
adalah
Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menetapkan
sasaran
dan
kebijakan
operasional perluasan sawah;
b. Menetapkan program dan penganggaran
perluasan sawah;
c. Menerbitkan pedoman teknis perluasan
sawah;
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
bimbingan teknis perluasan sawah.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
13
2. Provinsi
2.1. Tim Pembina Provinsi
Tim Pembina diangkat dan ditetapkan
oleh Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk, dengan susunan sebagai
berikut:
Ketua
:
Gubernur
atau
Pejabat
yang
ditunjuk
Sekretaris
:
Kepala
Dinas
Pertanian Provinsi
Anggota
:
Unsur Muspida yang
terkait atau pejabat
yang ditunjuk
Tim
Pembina
mempunyai
tugas
sebagai berikut:
a. Melakukan pembinaan kegiatan
perluasan
perencanaan,
sawah
sejak
pelaksanaan,
evaluasi;
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
14
b. Memberikan rekomendasi untuk
pemecahan masalah yang belum
dapat
diselesaikan
di
tingkat
Provinsi dan Kabupaten.
2.2.Tim Teknis
Tim Teknis diangkat dan ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi,
selaku KPA untuk membantu Tim
Pembina/Pengendali Provinsi dengan
susunan sebagai berikut:
Ketua
dan : berasal dari Dinas
Sekretaris
Anggota
Pertanian Povinsi
: berasal dari Instansi
Teknis
terkait
di
Tingkat Provinsi
Tugas Tim Teknis Provinsi membantu
Tim Pembina/Pengendali Propinsi di
bidang
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan dan pelaporan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
15
3. Kabupaten
3.1. Tim Pembina Kabupaten
Tim
Pembina
ditetapkan
diangkat
oleh
Bupati,
dan
dengan
susunan sebagai berikut:
Ketua
:
Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk
Sekretaris :
Kepala
Dinas
Pertanian Kabupaten
Anggota
:
Unsur Muspida yang
terkait
Tim Pembina Kabupaten mempunyai
tugas yaitu:
a. Melakukan
pembinaan
dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kegiatan perluasan sawah mulai
dari
persiapan,
perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan hingga
evaluasi dan pelaporan;
b. Mengusahakan
masalah
yang
pemecahan
belum
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
dapat
16
diselesaikan di tingkat lapangan
dan
mengkoordinasikannya
dengan instansi yang terkait;
3.2. Tim Teknis/ Perencana Kabupaten
Tim Teknis/Perencana diangkat dan
ditetapkan
oleh
Kepala
Dinas
Pertanian Kabupaten selaku PPK,
dengan susunan sebagai berikut:
Ketua dan : Dinas
Sekretaris
Anggota
Pertanian
Kabupaten
: Instansi
terkait
Teknis
di
Tingkat
Kabupaten
yang
memiliki kompetensi.
Tim
Teknis/Perencana
Kabupaten
mempunyai tugas yaitu:
a. Menyiapkan dokumen perencanaan
perluasan sawah yang memuat
survei
CPCL
dan
Pemetaan
Desain;
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
17
b. Sosialisasi
kegiatan
perluasan
sawah kepada seluruh stakeholder;
c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja
(KAK),
RAB
pelaksanaan
dan
kegiatan
Jadual
perluasan
sawah;
3.3. Tim Pengawas Kabupaten
Tim Pengawas di tingkat Kabupaten
ditetapkan
oleh
beranggotakan
Pertanian
dari
PPK
yang
unsur
Dinas
Kabupaten
selaku
Penggungjawab Anggaran dan/atau
dari Instansi Pelaksana Swakelola
Perluasan Sawah.
Bila dipandang perlu Tim Pengawas
ini dapat melibatkan:
a. Tenaga ahli perorangan antara
lain
dibidang
pemetaan,
administrasi
sipil
konstruksi,
pengukuran
keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
tanah,
dan
18
managemen
informasi
sesuai
dengan Perpres 54 Tahun 2010.
b. Tenaga
ahli
pemerintah
dari
instansi
terkait
sebagai
narasumber
Tim pengawas bertugas membantu
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
selaku PPK dalam menjalankan tugas
dan fungsi pengawasan yaitu:
a. Melakukan
pengawasan
administrasi
maupun
dan
teknis
aspek
keuangan
pelaksanaan
perluasan sawah;
b. Melakukan
pelaporan
pemantauan
secara
dan
periodik
pelaksanaan perluasan sawah;
c. Melakukan
evaluasi
berkala
terhadap kemajuan pelaksanaan
pekerjaan perluasan sawah;
d. Melakukan
permasalahan
identifikasi
yang
dihadapi
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
19
dalam
pelaksanaan
perluasan
sawah dan disampaikan kepada
PPK
untuk
memperoleh
pemecahan masalah.
3.4. Pejabat/Panitia
Penerima
Hasil
Pekerjaan (PPHP)
PPHP diangkat dan ditetapkan oleh
KPA,
dengan
susunan
Ketua,
Sekretaris dan Anggota berasal dari
PNS
lingkup
Dinas
Pertanian
Kabupaten dan instansi lain yang
memiliki
kemampuan
dibidang
pengukuran dan pemetaan.
PPHP mempunyai tugas dan fungsi
membantu Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten selaku PPK dalam hal:
a. Melakukan
pekerjaan
pengukuran
pemeriksaan
hasil
berdasarkan
(opname)
progres/
hasil tiap tahapan pekerjaan yang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
20
dilakukan
oleh
Pelaksana
swakelola
kegiatan
perluasan
sawah;
b. Membuat
berita
pemeriksaan
acara
hasil
pekerjaan
fisik
kegiatan perluasan sawah;
c. Menyiapkan Berita Acara Serah
Terima hasil pekerjaan perluasan
sawah dari PPK kepada KPA.
B.
Pendanaan (Fisik dan Operasional)
1. Sumber Dana
Pembiayaan
pelaksanaan
perluasan
sawah dibebankan pada Dana Tugas
Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian TA. 2016.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
21
2. Pagu
Anggaran
Untuk
Konstruksi
Perluasan Sawah
Biaya
konstruksi
perluasan
sawah
didasarkan pada kesepakatan antara
PPK dan IPL. Pagu anggaran tersedia
maksimal untuk wilayah Sumatera, Jawa,
Kalimantan,
Sulawesi
dan
Nusa
Tenggara senilai Rp 16.000.000,00/Ha
dan untuk wilayah Papua, Papua Barat,
Maluku dan Maluku Utara senilai Rp
19.000.000,00/Ha.
Oleh sebab itu PPK harus melakukan
negosiasi kontrak sesuai dengan kondisi
spesifik lokasi.
3. Pembiayaan Operasional Penunjang
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
perluasan sawah dialokasikan anggaran
operasional untuk mendukung kegiatan
baik di provinsi, maupun kabupaten
sebagai berikut:
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
22
a. Kegiatan Aspek Perencanaan, meliputi
survey
dan
investigasi,
desain,
dokumen lingkungan, operasional tim
perencana/ tim teknis, koordinasi, dan
sosialisasi.
b. Kegiatan Aspek Pengawasan meliputi
operasional tim pengawas dan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
Dalam
penggunaan
anggaran
biaya
operasional penunjang tersebut
PPK
wajib memanfaatkan sesuai kebutuhan
dengan prinsip efisiensi.
C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah
Pelaksanaan perluasan sawah 2016 dilakukan
dengan pola swakelola oleh Instansi Pemerintah
Lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
beserta
aturan
perubahannya.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
23
1. Administrasi dan Perencanaan
a. Penerbitan SK KPA dan PPK
b. Pembentukan
Tim
Swakelola
(Tim
Perencana, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas) serta PPHP
c. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh
Provinsi
dan
Petunjuk
Teknis
oleh
oleh
Tim
Kabupaten
d. Sosialisasi
kegiatan
Perencana/Tim Teknis
e. Penetapan calon petani dan calon lokasi
mengacu kepada SID
f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang
dilengkapi dengan:
1) Jadwal
rencana
pelaksanaan
pekerjaan
2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
3) Desain/ gambar rencana kerja dan
atau spesifikasi teknis.
g. Penyampaian surat penawaran pekerjaan
perluasan sawah oleh KPA kepada IPL
dilampiri
KAK
dan
dokumen
perencanaan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
24
h. Penandatanganan naskah kerja sama
antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dengan Kepala Pelaksana Swakelola
(Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di
masing-masing KODAM)
i.
Penandatanganan kontrak pelaksanaan
antara
PPK
dengan
Pelaksana
Swakelola
j.
Penyusunan dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan dalam kegiatan
perluasan sawah adalah sebagai berikut:
1) Dokumen UKL-UPL untuk luasan 100
– 500 Ha
2) SPPL untuk luasan < 100 Ha
Langkah-langkah
dokumen
dalam
UKL-UPL
penyusunan
adalah
sebagai
berikut:
1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
sebagai pemrakarsa membuat surat
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
25
permohonan izin lingkungan ke Badan
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
2) Dalam
penyusunan
dokumen
lingkungan khususnya UKL-UPL pihak
penyusun tidak diwajibkan memiliki
sertifikat lingkungan serta dokumen
tersebut tidak perlu memuat informasi
rona lingkungan hidup.
3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan
dokumen
lingkungan,
kemudian
dilanjutkan dengan:
4) Penilaian dokumen lingkungan oleh
BLHD
5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati
6) Penerbitan izin lingkungan dari Bupati
Penyusunan
SPPL,
prinsipnya
sama
dengan penyusunan UKL-UPL, dalam hal
ini tidak memerlukan izin lingkungan.
Cheklis
untuk
dokumen
kelengkapan
administrasi sebagaimana lampiran 1.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
26
2. Konstruksi
Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan
pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan
CPCL dan telah mempunyai desain. Adapun
rincian kegiatan konstruksi perluasan sawah
adalah sebagai berikut :
a) Kegiatan land clearing antara lain dapat
dirinci sebagai berikut:
1) Penebangan/penumbangan
yang tumbuh pada lahan;
pohon
2) Pengumpulan batang, cabang dan
ranting yang sudah ditebang; dan
3) Pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil
pembabatan,
pemotongan
/
perencekan, pencabutan akar dan
sampah-sampah yang ada di lokasi.
b) Kegiatan
land
leveling
dapat
dirinci
sebagai berikut:
1) Penyisihan lapisan top soil (tanah
pucuk);
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
27
2) Pengikisan,
penggusuran
dan
penimbunan tanah (cut and fill) untuk
memperoleh lahan yang datar;
3) Pembuatan lahan berteras bangku
(bench terrace) apabila lokasi berada
pada lahan miring;
4) Pemadatan
lereng
talud
teras.
Pemadatan
lereng
talud
teras
dimaksudkan
untuk
mencegah
terjadinya erosi tanah pada lahan yang
telah dicetak.
5) Pengembalian lapisan top soil di atas
permukaan lahan yang telah rata; dan
c) Pembuatan
pematang.
pematang
dimaksudkan
memudahkan
penentuan
Pembuatan
untuk
kepemilikan
lahan antar petani agar tidak terjadi
kekeliruan
kepemilikan
atau
kerancuan
serta
untuk
dalam
efisiensi
penggunaan air irigasi.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
28
d) Pembuatan jaringan irigasi pada tingkat
usaha tani.
Pembuatan
jaringan
irigasi
yang
dimaksud adalah jaringan irigasi pada
tingkat usahatani yang berada dalam
kawasan perluasan sawah. Untuk goronggorong, talang, pintu air dan jaringan
irigasi
di
luar
kawasan
merupakan
kegiatan pendukung, jika anggaran masih
memungkinkan
(irigasi
tersier,
irigasi
pompa, dll).
e) Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan
pertanian.
Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan
pertanian
dimaksud
adalah
jalan
pertanian/ badan jalan pertanian yang
berada dalam kawasan perluasan sawah.
Untuk
jalan
usahatani/
badan
jalan
pertanian di luar kawasan merupakan
kegiatan pendukung, jika anggaran masih
memungkinkan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
29
f) Pengolahan tanah. Pengolahan tanah
dimaksudkan untuk mendapatkan struktur
tanah yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman padi. Dalam pengolahan tanah
tersebut
perlu
penggarap
dengan
melibatkan
upah
kerja
petani
yang
sesuai dengan kesepakatan;
3. Pemanfaatan Sawah Baru
Sawah yang telah selesai dicetak harus
segera dimanfaatkan atau ditanami dengan
komoditas tanaman pangan utamanya padi.
Sawah yang telah selesai dicetak dilarang
dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.
Untuk sawah baru dengan luasan lebih dari
200 Ha diarahkan pemanfaatannya untuk
pengembangan
budidaya
tanaman
padi
organik yang ramah lingkungan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
30
BAB III
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pengawasan
1. Pengawasan
Pengawasan perluasan sawah dilakukan oleh
Tim
yang
mekanismenya
ditunjuk
oleh
dilakukan
PPK
yang
dengan
cara
swakelola baik swakelola oleh Penanggung
Jawab Anggaran (PJA) atau IPL.
Untuk
kegiatan
pengawasan
yang
menggunakan cara swakelola oleh IPL, maka
untuk
pengawasan
terhadap
kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh IPL cukup
dilakukan oleh PPK atau jajarannya.
Dalam hal swakelola yang dilakukan oleh
PJA, PPK dapat melibatkan tenaga ahli
sesuai kebutuhan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
31
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik
berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
maupun
instansi
pemerintah
lain
guna
mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan
sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:
a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap
pelaksanaan
pekerjaan.
Hal-hal
yang
dievaluasi meliputi:
1) Kemajuan
fisik
dikaitkan
dengan
jadwal pelaksanaan
2) Penggunaan alat berat
3) Penggunaan tenaga kerja
4) Pembayaran terkait dengan progres
fisik
b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh
tim pengawas kepada PPK
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
32
c.
PPK mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk menindaklanjuti hasil
evaluasi Tim Pengawas.
2. Pelaporan
a. Laporan
kemajuan
pelaksanaan
pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh tim pelaksana kepada
PPK secara berkala;
b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan
keuangan dilaporkan oleh PPK kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap
bulan;
c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari
dan
dibuat
pelaksana
Selanjutnya
pengawas
setiap
laporan
serta
dilaporkan
PPK
untuk
minggu,
mingguan
ke
menugaskan
melakukan
agar
dapat
oleh
PPK.
tim
evaluasi
diketahui
persentase kemajuan pekerjaan;
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
33
d. Penggunaan
bahan,
jasa
lainnya,
peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dicatat setiap hari
dalam laporan harian oleh pelaksana dan
dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK
menugaskan
tim
pengawas
untuk
melakukan evaluasi hasil laporan yang
dibuat oleh pelaksana;
e. Laporan
bulanan
berdasarkan
dibuat
oleh
rekapitulasi
PPK
laporan
mingguan yang sudah dievalusi oleh tim
pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan
kepada
KPA;
tembusan
Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
cq Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan dengan format pada lampiran 2 .
f. Dokumentasi
administrasi
pekerjaan
dan
foto
meliputi
pelaksanaan
pekerjaan dilakukan oleh pelaksana. Foto
dari arah yang sama diambil pada saat
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
34
sebelum,
sedang
dan
sesudah
diselesaikannya pekerjaan.
4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)
Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan
dilakukan oleh PPHP yang terdiri dari PNS
yang
berasal
dari
instansi
PJA
ditetapkan oleh KPA. Keanggotaan
dapat
diperkuat
independen
dan
oleh
tenaga
kompeten
ahli
di
yang
PPHP
yang
bidang
pengukuran dan pemetaan yang ditetapkan
oleh KPA.
PPHP mempunyai tugas yaitu:
a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan
konstruksi
perluasan
sawah
yang telah diselesaikan oleh Pelaksana;
b. Berdasarkan
laporan
dari
pelaksana
swakelola kepada PPK mengenai realisasi
fisik
perluasan
memerintahkan
sawah,
PPHP
PPK
melakukan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
35
pemeriksaan dan pengukuran (opname)
terhadap kemajuan fisik pekerjaan. Hasil
pemeriksaan
dituangkan
dalam
Berita
Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan
pekerjaan konstruksi perluasan sawah;
d. Membuat berita acara serah terima hasil
pekerjaan konstruksi perluasan sawah,
dari PPK kepada KPA.
e. Selanjutnya
pekerjaan
KPA
kepada
menyerahkan
penerima
hasil
manfaat
(petani).
B. Analisa dan Pengendalian Resiko
Pengendalian merupakan salah satu cara untuk
menghindari terjadinya penyimpangan di setiap
tahap
pekerjaan.
Salah
satu
perangkat
pengendalian yang digunakan adalah Sistem
Pengendalian Internal (SPI) berupa proses
kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
36
dalam rangka memberikan keyakinan atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik.
Pemberlakuan
mendorong
sawah,
SPI
ini
tercapainya
terwujudnya
bertujuan
untuk
sasaran
perluasan
pengelolaan
keuangan
yang transparan dan akuntabel, meminimalisir
penyimpangan pelaksanaan kegiatan perluasan
sawah dan sabagai koridor bagi pelaksana
pengendalian
kegiatan
perluasan
sawah
sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian
dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.
Pengendalian
dilaksanakan
pada
setiap
tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada
aktivitas
yang
menyebabkan
beresiko
pelaksanaan
tinggi
yang
kegiatan
tidak
tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan
membentuk satuan pelaksana pengendalian
internal.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
37
1. Tim Pengendalian
Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim
Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim
Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang
dibentuk disetiap tingkat wilayah, pusat,
provinsi dan kabupaten/kota.
2. Periode Pengendalian
Pelaksanaan
setiap
pengendalian
triwulan
dengan
dilaksanakan
jadwal
sebagai
berikut:
Triwulan I
:
paling lambat akhir Maret
2016
Triwulan II
:
paling lambat akhir Juni
2016
Triwulan III
:
paling
lambat
akhir
September 2016
Triwulan IV
:
paling
lambat
akhir
Desember 2016
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
38
3. Mekanisme Pengendalian
a. Tim Pengendalian pusat, mengendalikan
pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon
II,
pelaksanaan
kegiatan
di
tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
b. Tim
Pengendalian
propinsi,
mengendalikan
pelaksanaan
unit
tingkat
kerja
di
kegiatan
provinsi
dan
kabupaten/kota.
c. Tim
Pengendalian
kabupaten/kota
mengendalikan pelaksanaan kegiatan di
tingkat kabupaten/kota dan lapangan
(kelompok tani)
4. Instrumen
Instrumen
pengendalian
menggunakan
check list terlampir (lampiran 3) sebagai
bahan
acuan
dalam
melaksanakan
pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat,
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
39
propinsi dan kabupaten/kota yang mengacu
pada pedoman pelaksanaan SPI.
C. Indikator Keberhasilan (Level Output)
Dalam
rangka
menunjang
peningkatan
produksi tanaman pangan khususnya padi,
dukungan sarana perluasan sawah diharapkan
dapat memberikan hasil dan dampak bagi
penerima manfaat. Secara kualitatif indikator
kinerja kegiatan perluasan areal sawah adalah
sebagai berikut:
1. Indikator Masukan (Input)
Dalam
pelaksanaan
beberapa
hal pokok
perluasan
yang
sawah
merupakan
masukan/input meliputi antara lain:
a. Penyedian anggaran baik yang berasal
dari
pemerintah
(APBN,
APBD),
bantuan luar negeri, swasta maupun
masyarakat sendiri.
b. Data
potensi
lahan
sawah
pada
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
40
berbagai tipologi lahan.
c. Hasil monitoring dan pelaporan pada
berbagai wilayah.
d. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.
2 Indikator Keluaran (Output)
Indikator keluaran yang diharapkan dari
perluasan
sawah
antara
lain
sebagai
berikut:
a. Tersedianya data dan informasi hasil
survei/investigasi dan desain.
b. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam
upaya mendukung peningkatan produksi
tanaman pangan.
c. Bertambahnya luas baku lahan sawah
sesuai dengan kemampuan anggaran
yang tersedia.
3. Indikator Hasil (Out Come)
Indikator
hasil
yang
diharapkan
dari
pelaksanaan perluasan sawah antara lain:
a. Meningkatnya pemahaman stakeholder
(pemerintah daerah, swasta, BUMN,
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
41
koperasi
dan
masyarakat
petani)
terhadap pentingnya pembukaan lahan/
sawah baru.
b. Bertambahnya areal tanam khususnya
padi
pada
wilayah-wilayah
bukaan
sawah baru.
4. Indikator Manfaat
Indikator manfaat yang diharapkan dari
pelaksanaan perluasan sawah antara lain:
a. Terciptanya
dukungan
pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat petani
dalam perluasan sawah.
b. Terwujudnya
peningkatan
produksi
tanaman pangan khususnya padi pada
wilayah bukaan baru.
c. Termanfaatkannya infrastruktur irigasi
yang telah dibangun pemerintah
5. Indikator Dampak
Indikator dampak yang diharapkan dari
pelaksanaan perluasan sawah antara lain:
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
42
a. Terwujudnya
penyediaan
dukungan
kecukupan
dalam
pangan
nasional.
b. Meningkatnya
pendapatan
kesejahteraan
petani dengan
dan
adanya
tambahan luas areal sawah baru yang
selesai dicetak dan diusahakannya
sesuai dengan luasan yang dimilikinya.
c. Meningkatnya perekonomian wilayah
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
43
BAB IV
PENUTUP
Penambahan luas baku lahan untuk komoditi
tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat
penting untuk mendukung pemantapan ketahanan
pangan, sebagai langkah antisipasi maraknya
praktek alih fungsi lahan pertanian akhir akhir ini.
Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya
sangat
diperlukan
untuk
mempercepat
dan
memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan
sawah.
Untuk
mendukung
suksesnya
pelaksanaan
kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2016, sangat
diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran
terkait terhadap pedoman teknis ini.
Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait
dengan perluasan sawah diharapkan dapat dijalin
secara intensif dan berkesinambungan khususnya
untuk
berkontribusi
dalam
mencari
berbagai
alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul
sehingga program perluasan sawah dapat tercapai
sebagaimana yang diharapkan.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan Sawah Pola Swakelola 2016
44
Lampiran. 1
DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
I. PERENCANAAN
1. SID tersedia ..... (Daerah- Prov/Kab)
II. PELAKSANAAN
1. SK Penetapan CP/CL (Daerah-Kabupaten)
2. MOU/PKS antara KPA dengan Direktur Zeni-AD (Daerah-Provinsi)
3. Dokumen KAK, RAB, Desain dan Jadwal Pelaksanaan (Daerah-Kabupaten)
4. Surat Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Pekerjaan dari KPA ke PPK jika Surat
Penawaran ditandatangani oleh PPK (Daerah-Provinsi)
5. Surat Penawaran KPA kepada Kepala IPL-PS (Direktur Zeni) selaku
Pelaksana Swakelola (Daerah-Provinsi)
6. Persetujuan dari Direktur Zeni-AD sebagai Pelaksana
7. Peta kerja (Shop drawing), yaitu Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan
antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
8. Berita Acara Negosiasi
9. Kontrak antara PPK dengan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) (DaerahKabupaten)
10. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) (Daerah-Kabupaten)
11. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana dan Tim Pengawas)
oleh PPK di Kabupaten Pelaksana Perluasan Sawah
12. SK KPA tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (DaerahProvinsi)
13. Untuk keperluan pemberian honor kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan maka PPK
dapat membuat SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
14. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan 100-500 ha sebagai dasar
penerbitan Ijin Bupati atau SPPL untuk luasan < 100 ha
(Pemrakarsa a.n Kadis Kabupaten/PPK) (Daerah-Kabupaten, tanggal sebelum
kontrak)
15. Pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi), terdiri dari :
- Land Clearing/Land Levelling (hektar)
- Pembuatan Pematang (disesuaikan dengan kontrak)
- Pengolahan Tanah (hektar)
- Pembuatan Saluran Tersier (disesuaikan dengan kontrak)
- Tanam (Kondisi saat ini)
16. Dokumentasi pra-cetak sawah, selama proses cetak sawah dan saat serah terima
per lokasi/hamparan
17. Dokumentasi setelah tanam
18. Dokumentasi hasil monitoring (foto-foto dan saran-saran) (Provinsi, dan Kabupaten)
19. Gambar setelah pekerjaan selesai (As built drawing)
20. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Swakelola kepada PPK
21. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA kepada Petani
23. Pencairan Bansos Saprodi
III. PENGAWASAN DAN EVALUASI
1. Laporan Pengawasan Aspek Administrasi yang dilakukan terhadap
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pengawas (Tim
Kabupaten)
2. Laporan Pengawasan Aspek Teknis hasil pelaksanaan hasil pekerjaan
untuk mengetahui realisasi fisik, kesesuaian antara kontrak dengan
kondisi lapangan (Tim Pengawas Kabupaten)
3. Laporan Pengawasan Keuangan (Tim Pengawas Kabupaten)
IV.PEMANFAATAN LAHAN
1. Penanaman dengan dokumentasi per-lokasi/hamparan
2. Pemeliharaan
3. Panen
Pengawas
Foto Pada Saat Pengerjaan
(dilampirkan)
Foto Sebelum Dikerjakan
(dilampirkan)
5. Dan lain-lain yang spesifik lokasi
4. Pekerjaan belum sempurna (masih ada tunggul, belum ada pematang)
3. Saluran irigasi belum ada atau dimensi terlalu kecil
2. Masih ada tumpukan kayu di sawah ........ Ha
Contoh :
1. Belum tanam ...... Ha, karena .........
Permasalahan : . . . . . . .
Ha
b. Belum sempurna : ..... Ha
a. Sudah Sempurna : .....
Penyelesaian Fisik :
Pagu Anggaran TA.2016 : Rp. . . . . . . . . . . . . .
Luas tercetak : ...... Ha
Target Luas ....... Ha
(dilampirkan)
Dokumentasi Foto
Foto selesai di cetak sawah
Rencana Tindak Lanjut :
Realisasi Anggaran TA.2016 : Rp. . . . . . . . . . . .
Pemanfaatan Lahan/ ditanami : ........... Ha
Koordinat : . . . . . . .
(Periode Laporan : bulan . . . . . . . )
Lampiran : 2
(dilampirkan)
Foto Kondisi Saat ini
Kecamatan/ Lokasi hamparan ........................................... ; Kabupaten : .......................
Format Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Perluasan Sawah TA. 2016
Lampiran 3.
Checklis Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016
Uraian Kegiatan
No
1 PERSIAPAN
1 Juknis
2 Organisasi/kelembagaan
3 CP/CL
a. Apakah ada sumber air
b. Apakah ada saluran irigasinya
c. Jenis vegetasinya ringan
d. Syarat elevasi kemiringan </= 5 %
e. Kepemilikan Lahan pemilik/penggarap
(1) Lahan milik petani max. 2 Ha/KK
(2) Alashak (riwayat kepelimilkan tanah)
f. Apakah dalam penentuan CP/CL dengan metode PRA
g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(1) Apakah CL sesuai dengan RTRW Kab/Kota
(2) Apakah ada PERDA penetapan RTRW Kab/Kota
h. Apakah calon lokasi mudah diakses
i. Apakah calon lokasi merupakan hamparan < 500 Ha
j. Apakah calon lokasi dilengkapi dengan titik koordinat
4
5
6
SID/RAB
a. Apakah ada peta situasi (skala 1:1000)
b. Apakah ada peta vegetasi
c. Apakah ada peta topografi
d. Apakah ada peta desain
e. Apakah ada daftar kepemilikan lahan
f. Apakah ada RAB
g. Apakah RAB dilengkapi dengan rincian biaya
sesuai dengan tahapan pekerjaan
h. Apakah RAB sudah dilegalisir oleh Kadis. Kab./Kota
i. Kondisi tanah
(1) Lahan irigasi tidak berpasir dg kedalaman >/= 30 cm
(2) Lahan rawa pH tanah > 4,5 kedalaman gambut < 50 cm
kedalaman pirit > 60 cm
(3) Lahan tadah hujan, curah hujan bulan basah > 3 bulan
Apakah sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi
Apakah penetapan lokasi dan kelompok tani dengan SK
2 KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1 SK Penetapan KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran
2 SK. Penetapan PPK
3 SK. Pembantu Bendahara
4 Surat Penyampaian KAK, RAB dan Dok SID oleh KPA ke IPL (Pelaksana Swakelola)
5 Surat Tanggapan KAK, RAB, dan Dok. SID oleh Pelaksana Swakelola (IPL)
6 Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dan Dirziad/ Dirzidam TNI AD.
7 Kerjasama Kontrak antara PPK dengan Kalaklap/ Kalakgiat (Ditziad/Ditzidam)
8 SK Tim Teknis/ Tim Perencana
9 SK Tim Pengawas
10 SK Tim Pelaksana ( Ditziad/ Ditzidam)
11 SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan
12 Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan perluasan sawah
13 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Keterangan
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Sesuai/tidak sesuai
Sesuai/tidak sesuai
ya/tidak
Ada/tidak
ya/tidak
Sesuai/tidak sesuai
Ada/tidak
ya/tidak
ya/tidak
ya/tidak
Sesuai/tidak sesuai
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Sesuai/tidak sesuai
Sudah/Belum
Sesuai/tidak sesuai
Sesuai/tidak sesuai
Sesuai/tidak sesuai
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Ada/tidak ada
Uraian Kegiatan
No
3 PERENCANAAN PERLUASAN SAWAH
1 Penetapan CPCL
a. Laporan CPCL
b. SK Penetapan CPCL oleh PPK
2 SID
a. Target luasan perluasan sawah TA.2016
b. SID tersedia
c. SID Proses
3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5 Dokumen Lingkungan Hidup
a. UKL-UPL (luas hamparan < 500 Ha )
b. SPPL ( luas hamparan < 100 Ha )
c. Penetapan izin lingkungan (oleh Bupati)
4 PELAKSANAAN PEKERJAAN
1 Usulan gambar pelaksanaan ( shop drawing ) oleh Pelaksana Swakelola (IPL)
2 Kegiatan Utama
a. Pembersihan lahan (Land Clearing)
b. Land Leveling
(a) Apakah lahan yang dikerjakan sesuai dengan rencana
(b) Apakah dalam melakukan gali timbun (cut and fill)
top soil dikembalikan lagi
(c) Apakah perataan tanah dilakukan
(d) Apakah dilakukan pemadatan lereng talud teras
c. Pembuatan jaringan irigasi tersier dan saluran drainase
d. Pengolahan lahan untuk ditanam
e. Apakah sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan,
pencabutan akar dan sampah lain disingkirkan dari lokasi
3 Pemanfaatan
a. Apakah lahan sawah yang telah dicetak segera ditanami padi atau
tanaman semusim
b. Apakah bantuan saprotan telah dimanfaatkan oleh petani untuk lahan
sawah yang baru dicetak
4 Gambar pelaksanaan perluasan sawah ( as build drawing )
5 MONEV DAN PELAPORAN
A
MONITORING
1. Apakah sudah dibuat Jadual monitoring
2. Apakah sudah dibuat Tim/petugas monitoring
3. Apakah sudah dibuat Pedoman monitoring
4. Apakah sudah dibuat Laporan monitoring
B
C
Keterangan
. . . . Ha
. . . . Ha
. . . . Ha
ada/tidak ada
ada/tidak ada
Ada/tidak ada
ya/tidak
ya/tidak
ya/tidak
ya/tidak
ya/tidak
ya/tidak
Ada/ Tidak ada
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
EVALUASI
1. Apakah sudah dibuat Jadual evaluasi/supervisi
2. Apakah sudah dibuat Tim/petugas evaluasi
3. Apakah sudah dibuat Pedoman evaluasi
4. Apakah sudah dibuat Laporan evaluasi
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
PELAPORAN
1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap III
2. Apakah sudah dibuat Laporan akhir
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
No
Uraian Kegiatan
6 PERTANGGUNG JAWABAN
1 Apakah sudah dibuat Berita Acara Pemeriksanan fisik pekerjaan perluasan sawah
2 Apakah sudah dibuat Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan perluasan sawah
3 Dokumentasi
a. Apakah dibuat dokumentasi sebelum konstruksi
b. Apakah dibuat dokumentasi pada saat sedang dikerjakan
c. Apakah dibuat dokumentasi pasca konstruksi
4 Apakah dibuat dokumen bukti pembelanjaan
5 Apakah dibuat Pembukuan
Keterangan
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Sudah/Belum
Lampiran 4
Lampiran 5
Fly UP