...

PETUNJUK TEKNIS

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PETUNJUK TEKNIS
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA DAN KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
TAHUN 2014
I.
Pendahuluan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah pelaksana
tugas pemerintahan dibidang pertanahan yang memiliki wewenang dan tanggung
jawab mewujudkan nyatakan amanat UUD 1945 Pasal 33 bahwa “tanah adalah
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam mengemban wewenang dan
tanggung jawab tersebut, BPN RI telah merumuskan dan melaksanakan berbagai
program pertanahan baik yang sumber pembiayaannya menggunakan dana
rupiah murni APBN (RM) maupun yang menggunakan dana dari masyarakat
(PNBP).
Keberhasilan dalam pelaksanaan program pertanahan adalah merupakan
pencapaian sasaran dan tujuan BPN RI sebagaimana yang termuat dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) BPN RI Tahun 2010-2014 yang juga sejalan dengan RPJM II
Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Oleh karenanya harus bisa dipastikan
pelaksanaan seluruh program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI dapat
terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang sudah ditentukan baik secara
kuantitas (fisik dan anggaran) maupun kualitas (mutu pelaksanaan per tahapan
kegiatan serta kesesuaian subyek dan obyeknya).
Program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI tertuang dalam DIPA,
baik di satuan kerja BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota
seluruh
Indonesia.
Sedangkan
mekanisme
pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksana, TCK, NSPM
maupun SOP Kegiatan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pelaksanaan pengendalian
terhadap pelaksanaan program pertanahan harus dilaksanakan dengan terencana,
tertib, terukur, terkoordinasi, komprehensif, informatif dan harus dapat
1 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
dimanfaatkan bagi pengambilan kebijakan para penanggung jawab kegiatan baik
di tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
Mengingat
akan
urgensinya,
maka
proses
pengendalian
program
pertanahan harus diatur dalam sebuah petunjuk teknis kegiatan yang diharapkan
akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan baik yang sedang dilaksanakan sekarang maupun yang akan datang.
II.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan
Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Instruksi Kepala BPN RI No. 1/Ins/II/2013 Tahun 2013 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Tahun 2013;
9. Instruksi Kepala BPN RI No. 1/Ins/II/2014 Tahun 2014 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Program Strategis Dan Peningkatan Kinerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.
III.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai
2 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan, pencapaian hasil atau keluaran
dari kegiatan serta pemanfaatan hasilnya dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengendalian program pertanahan yang ada dalam DIPA baik pusat, Kantor
Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan ini tujuannya adalah
untuk :
1. Membangun dan mengembangkan basis data pengendalian pelaksanaan
program pertanahan di masing-masing satuan kerja;
2. Mengkoordinasikan
pelaksanaan,
pengendalian
dan
pelaporan
kinerja
pelaksanaan program pertanahan di masing-masing satuan kerja;
3. Mendukung
pembangunan
dan
pengembangan
proses
perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan evaluasi kinerja dan pelaporan
program pertanahan yang berbasis sistem informasi eksekutif didalam aplikasi
SKMPP;
4. Mendukung penyediaan laporan dan data pendukung pelaporan pelaksanaan
program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI kepada stakeholder
eksternal;
5. Mendukung penyediaan data untuk kepentingan internal BPN Pusat, Kantor
Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
6. Mengimplementasikan seluruh mekanisme pengendalian dan pelaporan
program pertanahan di masing-masing satuan kerja melalui aplikasi SKMPP;
7. Memberikan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SKMPP
dengan memperhatikan dinamika atau perkembangan organisasi.
IV.
Sasaran
Sasaran dari pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan
ini adalah :
1. Terpenuhinya target DIPA satuan kerja masing-masing untuk kegiatan
pengelolaan kendali mutu pertanahan;
2. Teroptimalisasinya penggunaan aplikasi SKMPP dalam proses pengendalian
dan pelaporan program pertanahan;
3 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
3. Terkoordinasinya proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan program pertanahan di satuan kerja pusat, Kantor Wilayah BPN
Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
4. Termanfaatkannya
laporan
kendali
mutu
program
pertanahan
bagi
pelaksanaan fungsi pengendalian program pertanahan;
5. Tercapainya target-target pelaksanaan program pertanahan baik yang bersifat
output (fisik dan keuangan) maupun yang bersifat hasil dan manfaat (outcome
and benefit).
V.
Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) dan Bagan Alir
Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat lunak
yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang terintegrasi di dalam
infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia.
Gambar Menu Login Aplikasi SKMPP
Masing-masing satuan kerja baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi
maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sejak tahun 2009 telah memiliki
4 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Username dan PasswordLogin masing-masing untuk mengoperasikan aplikasi
SKMPP. Aplikasi ini berbasis web (online) dan terintegrasi dengan server yang ada
di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN RI.
Gambar Menu Isian dalam Aplikasi SKMPP
Selain memiliki modul dan menu pelaporan program-program pertanahan
yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja pusat, kantor wilayah dan kantor
pertanahan, aplikasi ini juga didesain untuk dapat menjadi sistem informasi
eksekutif dengan membangun dan mengembangkan fitur-fitur informasi seperti
kinerja (input, process and output), Profil Kantor, Trend pelaksanaan program
pertanahan, Hambatan Kendala Dan Masalah (HKM) program pertanahan, peta
sebaran program pertanahan, peta realisasi fisik dan anggaran program
pertanahan, serta menu upload data pendukung pelaksanaan program pertanahan
(evidence).
Pengisian atau input laporan pelaksanaan program pertanahan yang
dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan daerah kedalam aplikasi SKMPP tidak
hanya mengacu kepada data realisasi fisik keluaran akhir kegiatan (misalnya
penerbitan sertipikat) maupun serapan anggaran semata, namun sudah dimulai
sejak program pertanahan tersebut dilaksanakan dalam tahapan-tahapan awal
seperti penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran tanah dan tahapan
lainnya sebelum keluarnya produk atau output akhir dari program tersebut.
Tahapan-tahapan tersebut disesuaikan atau mengikuti Petunjuk Teknis atau
5 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
TCK/NSPM maupun struktur penganggaran didalam DIPA masing-masing
program atau kegiatan. Sasaran yang diharapkan adalah selain mendapatkan data
laporan kinerja akhir pelaksanaan kegiatan atau program pertanahan, juga
didapatkan data atau informasi kemajuan pelaksanaan (data on progress) yang
dapat memberikan gambaran kebijakan apa yang harus diambil dalam rangka
percepatan pelaksanaan maupun penyelesaian hambatan, kendala dan masalah
(HKM) yang terjadi.
Gambar Menu Sistem Informasi Eksekutif dalam Aplikasi SKMPP
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan
dilaksanakan secara berjenjang dari kantor pertanahan, kantor wilayah sampai ke
pusat. Mekanisme kerja masing-masing akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Hal
yang sama juga dilakukan untuk proses pelaporan dan pemanfaatan laporan
pelaksanaan program pertanahan melalui aplikasi SKMPP.
Pelaporan pelaksanaan program pertanahan di masing-masing satuan kerja
melalui aplikasi SKMPP dapat dijelaskan dalam gambar mekanisme alir kerja
dibawah ini :
6 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Validasi
Data
Gambar Mekanisme Kerja Pelaporan melalui Aplikasi SKMPP
1. Target
a. BPN Pusat mengentry target fisik dan anggaran seluruh program
pertanahan yang tersedia didalam aplikasi SKMPP sesuai dengan target
DIPA masing-masing provinsi maupun satuan kerja eselon II di pusat.
b. Kantor Wilayah BPN Provinsi memisahkan antara program pertanahan
yang dilaksanakan di provinsi dan yang dilaksanakan di kabupaten/kota
kemudian membagi/mengentry target fisik dan anggaran masing-masing
program pertanahan ke kantor pertanahan kabupaten/kota maupun yang
ke kantor wilayah sendiri sesuai dengan DIPA masing-masing.
c. Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
mengentry target fisik dan anggaran program pertanahan sesuai dengan
basis kegiatan atau program tersebut, baik yang berbasis desa/kelurahan
maupun yang berbasis Kabupaten atau Provinsi.
2. Realisasi dan Validasi.
a. Satuan kerja Eselon II BPN RI di Pusat mengentry realisasi fisik dan
anggaran beserta data pendukung (evidence)kegiatan atau program
7 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
pertanahan sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi
DIPA di satuan kerjanya masing-masing.
b. Kantor Wilayah BPN Provinsi mengentry realisasi fisik dan anggaran
beserta data pendukung (evidence) kegiatan atau program pertanahan
sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi DIPA kantor
wilayah masing-masing.
Kantor Wilayah BPN Provinsi juga melaporkan hambatan, kendala dan
masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di satuan kerjanya
dengan cara mengentry menu laporan HKM dalam aplikasi.
Kantor Wilayah BPN Provinsi mengisi data profil kantor serta menu
lainnya yang ada didalam aplikasi yang akan digunakan sebagai bahan
sistem informasi eksekutif di tingkat pusat.
Selain melakukan pengisian data realisasi program pertanahan di satuan
kerjanya, Kantor Wilayah BPN Provinsi juga melakukan validasi terhadap
laporan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengentry realisasi fisik dan anggaran
beserta data pendukung (evidence) kegiatan atau program pertanahan
sesuai dengan timeframe, tahapan pelaksanaan dan realisasi DIPA kantor
pertanahan kabupaten/kota masing-masing.
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga melaporkan hambatan, kendala
dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan di satuan kerjanya
dengan cara mengentry menu laporan HKM dalam aplikasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengisi data profil kantor serta menu
lainnya yang ada didalam aplikasi yang akan digunakan sebagai bahan
sistem informasi eksekutif di tingkat kantor wilayah dan pusat.
Selain melakukan pengisian data realisasi program pertanahan di satuan
kerjanya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga melakukan permintaan
dan konfirmasi validasi terhadap laporannya masing-masing kepada
Kantor Wilayah BPN Provinsi.
3. Pemanfaatan Basis Data Aplikasi SKMPP, Laporan dan Sistem Informasi
Eksekutif.
a. Basis Data Pengelolaan Program Pertanahan Nasional.
b. Bahan Evaluasi dan Perencanaan
8 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
c. Sistem Informasi Eksekutif :

Pengukuran dan penilaian kinerja satuan kerja pusat dan daerah.

Pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program pertanahan.
d. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder BPN RI.
VI.
Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
1. Beberapa Pengertian Terkait Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
a. Program Pertanahan adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Wilayah BPN
Provinsi pada tahun anggaran berjalan, baik yang berasal dari sumber dana
publik (rupiah murni), sumber dana masyarakat melalui Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
b. Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat
lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja
yang
terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
c. Tim Kendali
Program Pertanahan (TKPP) Kantor Wilayah BPN
Provinsiadalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi yang keanggotannya terdiri atas :

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Operator Aplikasi SKMPP
Dalam melaksanakan pengelolaan kendali mutu program pertanahan,
TKPP Kantor Wilayah BPN Provinsi melaksanakan tugas :

Menyusun rencana kerja kendali program pertanahan Kantor Wilayah
BPN Provinsi;
9 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Mengkoordinasikan pencapaian target program-program pertanahan
yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi
maupun satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berada
di wilayahnya;

Menetapkan strategi dan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan
program pertanahan
yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN
Provinsi;

Melakukan fasilitasi dan asistensi bagi kelancaran pelaksanaan
program dan laporan pelaksanaan program pertanahan di Kantor
Wilayah BPN Provinsi termasuk melakukan supervisi kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dan melakukan konsultasi kepada BPN
Pusat;

Memonitor
dan
mengevaluasi
kemajuan
pelaksanaan
program
pertanahan di dalam ruang lingkup wilayah provinsi;

Memfasilitasi pelaksanaan tugas operator SKMPP Kantor Wilayah BPN
Provinsi
dan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota
dalam
hal
pengumpulan dan verifikasi dan validasi data pelaksanaan program
yang akan diinput kedalam aplikasi SKMPP serta membantu
mengkoordinasi pengumpulan evidence pelaksanaan program-program
pertanahan;

Menyiapkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kendali mutu di
Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai dengan DIPA masing-masing;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi sehubungan dengan monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan program pertanahan di dalam ruang lingkup
kerja provinsi masing-masing.
d. Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahanadalahpenanggung
jawab
kegiatan
dalam
rangka
penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor
Wilayah BPN Provinsi, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi.
10 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
e. Ketua adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi atau Pejabat
Eselon III lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi,
yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kendali
mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi.
f. Wakil Ketua adalah Pejabat Eselon III Kantor Wilayah BPN Provinsi yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
dan bertugas
membantu dan mewakili tugas-tugas Ketua.
g. Sekretaris adalah Pejabat Eselon IV di lingkungan Bagian Tata Usaha atau
Pejabat Eselon IV lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi, bertugas mengelola administrasi, rapat koordinasi dan kegiatan
lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan.
h. Anggota adalah Pejabat atau Pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi yang
merupakan :
i.

Para Pejabat Eselon III Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penanggung Jawab / Koordinator Kegiatan atau Program Pertanahan.
Operator Aplikasi SKMPP adalah pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP.
Dalam menjalankan pengelolaan kendali mutu program pertanahan,
Operator Aplikasi SKMPP bertugas :

Menginput target serta realisasi fisik dan anggaran program-program
pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi
termasuk data pendukung kegiatan (evidence) yang telah divalidasi oleh
penanggung jawab kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi, ke dalam aplikasi SKMPP serta menyusun
laporan bulanan pengelolaan kendali mutu program pertanahan
Kabupaten/Kota.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan operator SKMPP Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengisian target
dan realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan program pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta melakukan proses Validasi
Laporan.
11 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Menginput semua menu laporan dan informasi yang disediakan
didalam aplikasi SKMPP antara lain : SDM, Infrastruktur, HKM, Profil
Kantor, Inventarisasi Data Pertanahan maupun informasi lainnya sesuai
dengan kondisi di Kantor Wilayah BPN Provinsi masing-masing.
Dalam hal terdapat kegiatan konsultasi teknis atau diklat tentang
aplikasi SKMPP, operator SKMPP Kantor Wilayah Provinsi bersama
dengan
operator
SKMPP
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/kota
diwajibkan memenuhi panggilan untuk mengikuti konsultasi teknis
dimaksud yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan
setelah mengikutinya diwajibkan pula untuk melakukan sosialisasi
sekembalinya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Program Pertanahan Yang Dikendalikan Dan Dilaporkan.
Program pertanahan yang dikendalikan dan dilaporkan dalam kegiatan
pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah seluruh program
pertanahan yang ada di dalam DIPA masing-masing satuan kerja dan menu
laporannya telah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Program pertanahan yang
antara lain sudah tersedia menu pengendalian dan pelaporannya didalam
aplikasi SKMPP antara lain :
a. Kegiatan Survey Pemetaan :

Pembekalan Teknis Pengukuran Dasar.

Trainer of Trainee Pengukuran Dasar.

Konversi Peta-Peta Tematik kedalam Format Geodatabase.

Peta Survei Potensi Tanah Skala 1:25.000.

Updating Peta Zona Nilai Tanah.

Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.

On The Job Training Survei Potensi Tanah.

Sosialisasi Survei Potensi Nilai Tanah.

Program atau Kegiatan Survey dan Pemetaan lainnya yang terdapat
dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.
b. Kegiatan Pendaftaran Tanah :

Sertipikasi Prona.
12 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Sertipikasi UKM.

Sertipikasi Tanah Petani.

Sertipikasi Transmigrasi (HM).

Sertipikasi Tanah Nelayan.

Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR-Menpera).

Sertipikasi Hak Pengelolaan (HPL).

Program atau Kegiatan Pendaftaran Tanah lainnya yang terdapat dalam
DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.
c. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan :

Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT).

Inventarisasi P4T.

Manajemen Kegiatan Redistribusi Tanah.

Redistribusi Tanah.

Potensi Obyek Konsilidasi Tanah.

Konsolidasi Tanah.

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan
Wilayah Terpencil.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kabupaten/Kota.

Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar.

Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar
(Panitia C).

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan I.

Hasil pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan II.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan III.

Usulan Penetapan Tanah Terlantar.

Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Provinsi.

Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Kabupaten/Kota.

Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Bekas Kawasan/Kritis.

Pokmasdartibnah.

Pemetaan Sosial dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat.
13 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Program atau Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam
aplikasi SKMPP.
d. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara :

Pelayanan Pengaduan Kasus.

Pelayanan Informasi Penanganan Kasus.

Penanganan Kasus.

Beracara di Pengadilan.

Kajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Program atau Kegiatan Sengketa Konflik dan Perkara lainnya yang
terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi
SKMPP.
e. Kegiatan lainnya :

Larasita.

Kegiatan Berbasis PNBP.

Profil
Kantor
WilayahBPN
Provinsi
dan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota.

Inventarisasi Data Pertanahan.
f. Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan
di pusat dan daerah.
Berdasarkan
laporan
di
tahun-tahun
anggaran
sebelumnya
HKM
pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi dalam beberapa tipologi
yang menunya sudah tersedia dalam laporan aplikasi SKMPP, yaitu antara
lain :

Manajemen Data

Manajemen Keuangan

SDM

Ketersediaan Data Subyek dan Obyek Program Pertanahan.

BPHTB

Sarana dan Prasarana Penunjang

Partisipasi Masyarakat

Koordinasi Internal dan Eksternal
14 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Peraturan

Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.
Lain-lain
Secara komprehensif maupun spesifik menu pengendalian dan pelaporan
program pertanahan dalam aplikasi SKMPP setiap tahun mengalami
penyesuaian sesuai dengan program dan kegiatan BPN RI.
3. Subyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN
Provinsi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh :
a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai penanggung jawab
pelaksanaan program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan
penanggung
jawab
kegiatan
pengelolaan
kendali
mutu
program
pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi.
b. Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Wilayah BPN Provinsi,
yang bertugas melaksanakan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan dan pengkoordinasian pelaksanaan program pertanahan di
Kantor Wilayah BPN Provinsi.
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah BPN Provinsi,
memfasilitasi seluruh informasi target dan realisasi fisik dan anggaran
seluruh program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN
Provinsi dan berkoordinasi aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan.
d. Pejabat
atau
Staf
Penanggung
Jawab
Teknis/Lapangan
Program
Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi, memfasilitasi seluruh laporan
kemajuan pelaksanaan program pertanahan sesuai dengan timeframe dan
target yang telah ditentukan beserta data pendukung kegiatan (evidence)
dan berkoordinasi secara aktif dengan Tim Kendali Program Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Operator Aplikasi SKMPP dalam rangka
pelaporan program atau kegiatan sesuai dengan timeframe pelaksanaan
dan pelaporannya.
e. Pejabat/Staf Pelaksana Program Pertanahan di Kantor Wilayah BPN
Provinsi, memfasilitasi Penanggung Jawab Teknis/Lapangan terkait data
kemajuan pelaksanaan program pertanahan yang dilaksanakannya.
15 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
f. Operator
Aplikasi
Pengendalian
SKMPP,
memfasilitasi
pelaporan
pelaksanan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
baik melalui Aplikasi SKMPP maupun dalam pembuatan laporan tertulis
dan penyiapan serta upload data pendukung pelaksanaan program
pertanahan (evidence).
4. Obyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Obyek pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan kendali mutu program
pertanahan seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan poin 2 (dua)
buku petunjuk teknis ini, adalah seluruh program atau kegiatan pertanahan
yang ada didalam DIPA masing-masing dan yang menunya sudah tersedia
dalam aplikasi SKMPP. Dalam implementasinya, pengendalian terhadap
pelaksanaan program pertanahan dilakukan terhadap tahapan-tahapan
keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut :
a. Masukan (input).
Pengendalian terhadap masukan atau input yang dimaksudkan adalah
laporan serapan atau penggunaan anggaran kegiatan untuk melaksanakan
kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan ketersediaannya didalam
DIPA masing-masing satuan kerja, mekanisme pencairan dan pertanggung
jawabannya harus bisa dilaksanakan dengan prinsip money/budget follow
function sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan atau program dapat
dibiayai dengan tepat dan berhasil guna.
Pada mekanisme pengendalian melalui aplikasi SKMPP laporan ini
ditunjukkan dalam kolom “realisasi keuangan” atau “realisasi anggaran” di
setiap kegiatan atau program pertanahan.
b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process).
Pengendalian terhadap tahapan atau proses yang dimaksudkan adalah
laporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang telah diatur didalam
Petunjuk Teknis Kegiatan masing-masing (Juklak, TCK, NSPM, dan lainnya)
atau tahapan kegiatan sesuai dengan struktur anggaran pembiayaan
didalam DIPA masing-masing, yang secara khusus mengatur langkahlangkah penyelesaian sebuah kegiatan atau program pertanahan.
16 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Pelaporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang dilaporkan melalui
aplikasi SKMPP harus mengacu kepada tahapan-tahapan yang secara teknis
maupun anggaran telah ditentukan tersebut.
c. Keluaran (output).
Pengendalian terhadap keluaran (output) yang dimaksudkan adalah
laporan realisasi fisik produk akhir dari kegiatan atau program pertanahan
tersebut (misalnya: Sertipikat, Laporan dan lain sebagainya) sesuai dengan
target kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing.
d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit)
Pengendalian terhadap manfaat (outcome) yang dimaksud adalah laporan
hasil pengukuran atau pengumpulan data manfaat dari program
pertanahan terhadap para pemangku kepentingan BPN RI, dokumendokumen yang dijadikan alat pengendalian antara lain : indeks kepuasan
masyarakat penerima manfaat dari program pertanahan, nilai tambah
ekonomi makro (economic value added) sebagai akibat dari adanya
program
pertanahan,
indeks
kesesuaian
subyek-obyek
program
pertanahan (Prona, Redistribusi Tanah dan lainnya) serta indeks kepuasan
pegawai dalam melaksanakan program-program pertanahan.
Khusus terhadap pengendalian manfaat (outcome) program pertanahan ini,
dilaksanakan oleh BPN Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian
program pertanahan dengan lokasi adalah Kantor Wilayah, Kantor
Pertanahan dan Para Pemangku Kepentingan di bidang pertanahan yang
selama ini menerima manfaat dari program pertanahan.
5. Evidence (data pendukung) Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan.
a. Masukan (input).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen-dokumen
dibidang
keuangan
pencairan/penggunaan
dan
anggaran
anggaran
yang
kegiatan
membuktikan
atau
bahwa
program
dilaksanakan, yaitu :

Dokumen SP2D
(Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).
17 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
telah
b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen realisasi per
tahapan pelaksanaan kegiatan yang membuktikan bahwa tahapan
pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Khusus untuk data pendukung
tahapan/proses pelaksanaan kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah,
oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP) telah diatur dalam petunjuk teknis pelaporan ke
UKP-PPP, sehingga data pendukung (evidence) yang harus disertakan
dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi
atas :

Data pendukung kegiatan legalisasi aset :
1) Tahapan Penyuluhan Berita Acara dan Daftar Hadir Kegiatan
Penyuluhan.
2) Tahapan Pengumpulan Data Yuridis (dibuktikan dengan Daftar
Nama disertai No & Tgl. KTP/Surat Keterangan Domisili).
3) Tahapan Pengukuran (dibuktikan dengan Daftar Nama, NIB, dan
KoordinatCentre Point dengan Sistem Proyeksi TM3).
4) Tahapan Panitia A (dibuktikan dengan No. Risalah Pemeriksaan
Tanah).
5) Tahapan Penetapan Hak (dibuktikan dengan Fotocopy SK untuk
tanah negara (TN) dan Berita Acara Pengesahan untuk Tanah Milik
Adat (TMA).
6) Tahapan Penerbitan Sertipikat (dibuktikan dengan Nama dan
Nomor Hak).
7) Tahapan PenyerahanSertipikat(dibuktikan dengan Berita Acara
Penyerahan).

Data pendukung kegiatan redistribusi tanah :
Kegiatan Redistribusi Tanah, selain data pendukung yang sama dengan
kegiatan legalisasi aset juga dilengkapi dengan bukti SK TOL dan SK
Redistribusi/Sertipikat.

Data pendukung kegiatan penertiban tanah terlantar :
1) Identifikasi dan Penelitian Dalam Rangka Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar : Laporan Identifikasi Dan Daftar Isian
18 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
2) Sidang Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi
Terlantar: Berita Acara Identifikasi dan Penelitian
3) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan I Dalam
Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat
Peringatan I Dan Laporan Hasil Pemantauan I.
4) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan II Dalam
Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat
Peringatan II Dan Laporan Hasil Pemantauan II.
5) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan III Dalam
Rangka
Penertiban
Tanah
Terindikasi
Terlantar:Surat
Peringatan III Dan Laporan HasilPemantauan III.
6) Penyusunan Usulan Penetapan Tanah Terlantar Dalam Rangka
Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Surat Usulan Penetapan
Tanah Terlantar.

Data Pendukung Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar :
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi
terlantar.

Data pendukung kegiatan atau program pertanahan lainnya :
Bagi kegiatan atau program pertanahan lainnya yang ada didalam DIPA
namun belum diatur secara khusus bentuk data pendukung
kegiatannya maka evidence atau data pendukung untuk membuktikan
pelaksanaan kegiatannya adalah dokumen fisik hasil pelaksanaan
kegiatan atau program pertanahan yang akan dilaporkan baik yang
bersifat output per tahapan maupun output produk akhir dari
kegiatan atau program tersebut.
c. Keluaran (output).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen yang
berhubungan dengan produk akhir kegiatan atau program pertanahan
tersebut, yang dilaporkan ketika kegiatan atau program pertanahan telah
menyelesaikan tahapan akhir pelaksanaannya.
d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen hasil
pengukuran manfaat dari pelaksanaan program pertanahan yang dirasakan
19 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
oleh para pemangku kepentingan BPN RI baik pemangku kepentingan
eksternal maupun internal serta dokumen pengukuran kesesuaian subyek
obyek program dan manfaat ekonomi secara makro. Dokumen tersebut
antara lain adalah :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima manfaat program
pertanahan.

Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pelaksana program pertanahan.

Indeks Kesesuaian Subyek Obyek (IKSO) program pertanahan.

Nilai tambah ekonomi (makro) dari pelaksanaan program pertanahan
(economic value added).
Berbeda dengan jenis-jenis data pendukung (evidence) lainnya, data
pendukung manfaat (benefit) ini bersifat indirectly (tidak langsung
berhubungan dengan tahapan maupun produk akhir pelaksanaan program
pertanahan) dan pengendalian serta pengukurannya dilaksanakan oleh
satuan
kerja
BPN
Pusat
terhadap
masing-masing
provinsi
dan
kabupaten/kota, baik terhadap data di kantor seperti :

Kuesioner kepuasan pegawai pelaksana program pertanahan.

Data hasil olahan mesin indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang
terdapat di masing-masing kantor pertanahan.

Data subyek dan obyek program pertanahan sebagaimana yang
terdapat didalam warkah dan atau buku tanah.
Maupun terhadap data yang didapatkan dengan melakukan survey
lapangan dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan BPN RI
langsung di beberapa lokasi sampel lokasi pelaksanaan program
pertanahan.
6. Jangka Waktu (Timeframe)Pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan.
Perencanaan yang baik dan terukur sangat memegang peran penting terhadap
keberhasilan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program, demikian juga
dengan pelaksanaan program pertanahan sebelum masuk dalam tahapan
pelaksanaan maka harus memiliki timeframe pelaksanaan dan penyelesaian
20 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
pekerjaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen yang
terkait dengannya.
Pada dasarnya, dengan mempertimbangkan keunikan kondisi masing-masing
satuan kerja yang berbeda-beda maka timeframe pelaksanaan program
pertanahan dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan prioritas masingmasing.
Namun untuk kepentingan pengendalian, sinkronisasi pelaporan kinerja
kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dan untuk menjaga dan
menjamin keberhasilan pelaksanaan program pertanahan, dalam kegiatan
pengelolaan kendali mutu program pertanahan ditetapkan bahwa pedoman
atau patokan penyelesaian seluruh program pertanahan yang dilaksanakan
oleh seluruh satuan kerja BPN RI baik di pusat maupun daerah harus
mengikuti persentase titik keberhasilan (check point achievement) sebagai
berikut :
a. B03 (akhir bulan Maret tahun berjalan)

Tahapan persiapan pelaksanaan selesai 100%

Tahapan inti pelaksanaan selesai 30%
b. B06 (akhir bulan Juni tahun berjalan)

Tahapan inti pelaksanaan selesai 80%

Produk akhir program pertanahan selesai 40%
c. B09 (akhir bulan September tahun berjalan)

Tahapan inti pelaksanaan selesai 100%

Produk akhir program pertanahan selesai 70%
d. B12 (akhir bulan Desember tahun berjalan)

Produk akhir program pertanahan selesai 100%
Persentase titik keberhasilan pelaksanaan program pertanahan (check point
achievement) diatas adalah untuk realisasi fisik dan anggaran.
Paralel atau sejalan dengan itu maka pelaksanaan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi juga harus dilakukan
dengan menetapkan suatu timeframe pelaksanaan yang akan menopang
tercapainya
setiap
titik
keberhasilan
pelaksanaan
program
(check
21 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
pointachievement). Timeframe pelaksanaan pengeloaan kendali mutu program
pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan
1
Persiapan Administrasi, SK TKPP
dan Operator
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan
Supervisi ke Kab/Kota dan
Konsultasi Pengelolaan Kendali
Mutu Program Pertanahan
Pelaksanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan program
pertanahan kedalam Aplikasi
SKMPP
Evaluasi dan Pelaporan
2
3
4
5
B03
B06
B09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B12
11
12
7. Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi maka mekanisme kerja
pengendalian dan pelaporan kendali mutu program pertanahan di Kantor
Wilayah BPN Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar
Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan
Kendali Mutu Program Pertanahan
22 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
8. Satuan Pekerjaan, Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan
Kendali Mutu Program Pertanahan.
a. Satuan Pekerjaan.
Keluaran utama dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan adalah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan.
Satuan pekerjaannya terdiri atas :

Satuan pekerjaan paket untuk kegiatan penyiapan administrasi

Satuan pekerjaan OH/OT untuk pelaksanaan supervisi ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

Satuan pekerjaan OR/Lap untuk pelaksanaan rapat TKPP Kantor
Wilayah BPN Provinsi dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaporan
program pertanahan.

Satuan pekerjaan OR/Kali untuk pelakasanaan penyusunan laporan
bulanan oleh Operator Aplikasi SKMPP.
b. Jenis dan Tahapan Kegiatan Dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
Dalam melaksanakan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi, dapat disesuaikan
dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum pelaksanaan jenis
dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan
adalah sebagai berikut :

Kegiatan penyiapan administrasi penunjang, dilaksanakan di awal
tahun anggaran untuk menopang pelaksaan kegiatan inti. Termasuk
didalamnya penyiapan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi tentang Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan
(TKPP) Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Operator Aplikasi SKMPP.

Kegiatan supervisi ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilaksanakan
di 5(lima) Kantor Pertanahan yang dianggap secara signifikan mewakili
kinerja dan HKM provinsi masing-masing.
Dalam hal diperlukan lebih dari 5(lima) kali supervisi ke Kantor
Pertanahan dan atau konsultasi ke BPN Pusat di Jakarta, maka dapat
dilakukan dengan menggunakan anggaran PNBP masing-masing sesuai
23 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
dengan ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan serta peraturan yang
berlaku.

Rapat TKPP dalam rangka melakukan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program pertanahan dilaksanakan setiap
1(satu) kali dalam 1(satu) bulan sehingga total 12 kali rapat TKPP
dalam satu tahun anggaran.
Dalam hal terdapat hal-hal yang membutuhkan alokasi rapat tambahan,
dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional rapat
masing-masing kantor pertanahan sesuai dengan ketersediaan dalam
DIPA dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program
pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan
tersebut antara lain :
1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai
dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA
pengelolaan kendali mutu program pertanahan.
2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout
entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data
hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program
pertanahan.
Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang
Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan.
Laporan nomor 2) tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat melainkan
pelaporan melalui entry dalam aplikasi SKMPP.
9. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan
ini, untuk masing-masing satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi
dialokasikan anggaran sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus
ribu rupiah) per kanwil kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat
dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima
ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA BPN RI.
(Lihat Lampiran Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi).
24 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
10. Keluaran (output) Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
a. Keluaran utama (output) :

1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai
dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA
pengelolaan kendali mutu program pertanahan. (Sesuai format
terlampir)

1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout entry
data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan,
kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan.
b. Sub Keluaran utama (suboutput) :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tentang
Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan dan Operator Aplikasi
SKMPP Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Jadwal atau timeframe pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan.

Notulensi atau resume hasil supervisi ke Kantor Pertanahan.

Notulensi atau resume hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
program pertanahan.
11. Pemanfaatan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program dan Sistem
Informasi Eksekutif.
Informasi yang dihasilkan oleh Laporan Program Pertanahan didalam aplikasi
SKMPP maupun laporan kegiatan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan selanjutnya diolah untuk menjadi Sistem Informasi Eksekutif
terkait evaluasi dan kebijakan selanjutnya dari pelaksanaan program
pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.
Informasi yang telah dan dapat digunakan oleh Pimpinan baik tingkat pusat
maupun daerah untuk mengambil strategi kebijakan dan peningkatan kinerja
pelaksanaan program, yang didapatkan dari kegiatan pengelolaan kendali
mutu program pertanahan, antara lain :
a. Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Pertanahan meliputi Laporan
Kinerja Fisik dan Anggaran, fisik yaitu proses dan keluaran dari kegiatan
25 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
masing-masing program pertanahan sedangkan anggaran yaitu serapan
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program pertanahan.
b. Laporan Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program
pertanahan, yang meliputi :

Manajemen Data

Manajemen Keuangan

SDM

Ketersediaan Data Subyek dan Obyek Program Pertanahan.

BPHTB

Sarana dan Prasarana Penunjang

Partisipasi Masyarakat

Koordinasi Internal dan Eksternal

Peraturan

Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.
 Lain-lain
c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang dipantau oleh
UKP4, BPK dan KPK (Eksternal Stakeholders).
d. Profil Kantor (data pegawai, infrastruktur/aset, bangunan dan tanah
kantor, dan lain lain).
e. Inventarisasi Data Pertanahan (Data Buku Tanah, Data Wilayah, dan lainlain).
f. Selain data dan informasi yang bisa disajikan(query) langsung dari aplikasi
SKMPP, terdapat juga beberapa informasi yang menjadi Sistem Informasi
Eksekutif yang sumbernya adalah dari hasil penelitian dan pendalaman di
lapangan atau di lokasi pelaksanaan program pertanahan, yang dilakukan
oleh penanggung jawab SKMPP di BPN Pusat, antara lain :

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pegawai BPN

Indeks Kesesuaian Subyek-Obyek program pertanahan.

Data economic value added (EVA) yang dihasilkan dari pelayanan di
bidang pertanahan.
26 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
12. Kegiatan Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan Dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Oleh BPN
Pusat.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan dan keberhasilan setiap check point achievement dari
program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI baik di tingkat
pusat maupun daerah, maka BPN Pusat, dalam hal ini Kedeputian Bidang
Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lewat direktorat terkait secara rutin
dan berkala melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kendali
mutu program pertanahan serta kemajuan dan hasil pelaksanaan program
pertanahan dengan cara melaksanakan :
a. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi
maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
b. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan programprogram pertanahan utamanya program prioritas yang dipantau oleh
langsung oleh pemangku kepentingan eksternal BPN RI seperti
pemerintah, DPR, KPK, BPK, Ombudsman maupun pemangku kepentingan
terkait lainnya.
c. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kantor Wilayah BPN Provinsi
dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu :

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penerima manfaat dari
program pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai/kuesioner
langsung ke lokasi program pertanahan di desa/kelurahan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Pelaksana Program
Pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dengan cara melakukan kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai
yang telibat secara teknis dalam pelaksanaan program pertanahan.

Pengukuran Indeks Kesesuaian Subyek dan Obyek (IKSO) Program
Pertanahan,
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara :
27 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
1) Mengecek data subyek dan obyek penerima manfaat program
pertanahan melalui warkah buku tanah yang ada di Kantor
Pertanahan.
2) Mendatangi dan mewawancarai masyarakat dan unsur pemerintah
desa/kelurahan lokasi pelaksanaan program pertanahan.

Pengumpulan data economic value added (EVA) yaitu data makro
ekonomi manfaat atau dampak ekonomis dari pelayanan di bidang
pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI.
Data ini dikumpulkan dari masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi
dengan cara mengambil data rekapitulasi seluruh Kabupaten dan Kota
untuk masing-masing indikator EVA seperti penerimaan BPHTB, PPh,
Nilai Hak Tanggungan, dan PNBP.
VII. Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.
1. Beberapa Pengertian Terkait Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
a. Program Pertanahan adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan, baik yang berasal dari
sumber dana publik (rupiah murni), sumber dana masyarakat melalui
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN).
b. Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan adalah perangkat
lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang
terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
c. Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor Pertanahan adalah
Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota yang keanggotannya terdiri atas :

Penanggung Jawab

Ketua
28 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Operator Aplikasi SKMPP
Dalam melaksanakan pengelolaan kendali mutu program pertanahan,
TKPP Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas :

Menyusun rencana kerja kendali Program Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

Mengkoordinasikan pencapaian target program-program pertanahan
yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Menetapkan strategi dan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan
program pertanahan
yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

Melakukan fasilitasi dan asistensi bagi kelancaran pelaksanaan
program dan laporan pelaksanaan program pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk melakukan konsultasi kepada
Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun BPN Pusat.

Memonitor
dan
mengevaluasi
kemajuan
pelaksanaan
program
pertanahan di dalam ruang lingkup wilayah kabupaten/kota.

Memfasilitasi pelaksanaan tugas operator SKMPP Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dalam hal pengumpulan, verifikasi dan validasi data
pelaksanaan program yang akan diinput kedalam aplikasi SKMPP serta
membantu
mengkoordinasi
pengumpulan
evidence
pelaksanaan
program-program pertanahan.

Menyiapkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kendali mutu di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan DIPA masingmasing.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
sehubungan
dengan
monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pertanahan di dalam
ruang lingkup kerja Kabupaten/Kota masing-masing.
29 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
d. Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan
adalah
penanggung
jawab
kegiatan
dalam
rangka
penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor
Pertanahan Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam hal ini adalah Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
e. Ketua adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat Eselon IV lainnya
yang
ditunjuk
oleh
Kepala
Kantor,
bertugas
mengkoordinasikan
penyelenggaraan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor
Pertanahan Pertanahan Kabupaten/Kota.
f. Wakil Ketua adalah Pejabat Eselon IV Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahanuntuk bertugasmembantu
dan mewakili tugas-tugas Ketua.
g. Sekretaris adalah Pejabat Eselon V di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
atau Pejabat Eselon V lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pertanahan, bertugas mengelola administrasi, rapat koordinasi dan
kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali
mutu program pertanahan.
h. Anggota adalah Pejabat atau Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
yang merupakan :
i.

Para Pejabat Eselon IV Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penanggung Jawab / Koordinator Kegiatan atau Program Pertanahan.
Operator Aplikasi SKMPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP.
Dalam menjalankan pengelolaan kendali mutu program pertanahan,
Operator Aplikasi SKMPP bertugas :

Menginput target serta realisasi fisik dan anggaran program-program
pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
termasuk data pendukung kegiatan (evidence) yang telah divalidasi oleh
penanggung jawab kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh Kepala
Kantor PertanahanKabupaten/Kota, ke dalam aplikasi SKMPP serta
menyusun laporan bulanan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan Kabupaten/Kota.
30 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Operator SKMPP Kantor
Wilayah BPN Provinsi terhadap pelaksanaan pengisian target dan
realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan program pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

Menginput semua menu laporan dan informasi yang disediakan
didalam aplikasi SKMPP antara lain : SDM, Infrastruktur, HKM, Profil
Kantor, Inventarisasi Data Pertanahan maupun informasi lainnya sesuai
dengan kondisi di kantor pertanahan masing-masing.

Dalam hal terdapat kegiatan konsultasi teknis atau diklat tentang
aplikasi SKMPP, operator SKMPP Kantor Pertanahan Kabupaten/kota
diwajibkan memenuhi panggilan untuk mengikuti konsultasi teknis
dimaksud yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan
setelah mengikutinya diwajibkan pula untuk melakukan sosialisasi
sekembalinya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Program Pertanahan Yang Dikendalikan Dan Dilaporkan.
Program pertanahan yang dikendalikan dan dilaporkan dalam kegiatan
pengelolaan kendali mutu program pertanahan adalah seluruh program
pertanahan yang ada didalam DIPA masing-masing satuan kerja dan menu
laporannya telah tersedia dalam aplikasi SKMPP. Program pertanahan yang
antara lain sudah tersedia menu pengendalian dan pelaporannya didalam
aplikasi SKMPP antara lain :
a. Kegiatan Survey Pemetaan :

Pembekalan Teknis Pengukuran Dasar.

Trainer of Trainee Pengukuran Dasar.

Konversi Peta-Peta Tematik kedalam Format Geodatabase.

Peta Survei Potensi Tanah Skala 1:25.000.

Updating Peta Zona Nilai Tanah.

Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.

On The Job Training Survei Potensi Tanah.

Sosialisasi Survei Potensi Nilai Tanah.

Program atau Kegiatan Survey dan Pemetaan lainnya yang terdapat
dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.
31 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
b. Kegiatan Pendaftaran Tanah :

Sertipikasi Prona.

Sertipikasi UKM.

Sertipikasi Tanah Petani.

Sertipikasi Transmigrasi (HM).

Sertipikasi Tanah Nelayan.

Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR-Menpera).

Sertipikasi Hak Pengelolaan (HPL).

Program atau Kegiatan Pendaftaran Tanah lainnya yang terdapat dalam
DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi SKMPP.
c. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan :

Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT).

Inventarisasi P4T.

Manajemen Kegiatan Redistribusi Tanah.

Redistribusi Tanah.

Potensi Obyek Konsilidasi Tanah.

Konsolidasi Tanah.

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil dan
Wilayah Terpencil.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kabupaten/Kota.

Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar.

Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar
(Panitia C).

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan I.

Hasil pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan II.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Setelah Peringatan III.

Usulan Penetapan Tanah Terlantar.

Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Provinsi.

Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan Kabupaten/Kota.

Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Bekas Kawasan/Kritis.

Pokmasdartibnah.
32 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Pemetaan Sosial dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat.

Program atau Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
lainnya yang terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam
aplikasi SKMPP.
d. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara :

Pelayanan Pengaduan Kasus.

Pelayanan Informasi Penanganan Kasus.

Penanganan Kasus.

Beracara di Pengadilan.

Kajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Program atau Kegiatan Sengketa Konflik dan Perkara lainnya yang
terdapat dalam DIPA dan menunya telah tersedia didalam aplikasi
SKMPP.
e. Kegiatan lainnya :

Larasita.

Kegiatan Berbasis PNBP.

Profil
Kantor
WilayahBPN
Provinsi
dan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota.

Inventarisasi Data Pertanahan.
f. Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan
di pusat dan daerah.
Berdasarkan
laporan
di
tahun-tahun
anggaran
sebelumnya
HKM
pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi dalam beberapa tipologi
yang menunya sudah tersedia dalam laporan aplikasi SKMPP, yaitu antara
lain :

Manajemen Data

Manajemen Keuangan

SDM

Ketersediaan Data Subyek dan Obyek Program Pertanahan.

BPHTB

Sarana dan Prasarana Penunjang

Partisipasi Masyarakat
33 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Koordinasi Internal dan Eksternal

Peraturan

Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.
Lain-lain
Secara komprehensif maupun spesifik menu pengendalian dan pelaporan
program pertanahan dalam aplikasi SKMPP setiap tahun mengalami
penyesuaian sesuai dengan program dan kegiatan BPN RI.
3. Subyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor Pertanahan
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh :
a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab
pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan dan penanggung
jawab kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan di Kantor
Pertanahan.
b. Tim
Kendali
Program
Pertanahan
(TKPP)
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kendali mutu
program
pertanahan
dan
pengkoordinasian
pelaksanaan
program
pertanahan di Kantor Pertanahan.
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
memfasilitasi seluruh informasi target dan realisasi fisik dan anggaran
seluruh program pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dan berkoordinasi aktif dengan Tim Kendali Program
Pertanahan.
d. Pejabat
atau
Staf
Penanggung
Jawab
Teknis/Lapangan
Program
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memfasilitasi seluruh
laporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan sesuai dengan
timeframe dan target yang telah ditentukan beserta data pendukung
kegiatan (evidence) dan berkoordinasi secara aktif dengan Tim Kendali
Program Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta Operator
Aplikasi SKMPP dalam rangka pelaporan program atau kegiatan sesuai
dengan timeframe pelaksanaan dan pelaporannya.
34 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
e. Pejabat/Staf Pelaksana Program Pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, memfasilitasi Penanggung Jawab Teknis/Lapangan
terkait
data
kemajuan
pelaksanaan
program
pertanahan
yang
dilaksanakannya.
f. Operator
Aplikasi
Pengendalian
SKMPP,
memfasilitasi
pelaporan
pelaksanan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
baik melalui Aplikasi SKMPP maupun dalam pembuatan laporan tertulis
dan penyiapan serta upload data pendukung pelaksanaan program
pertanahan (evidence).
4. Obyek Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Obyek pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan kendali mutu program
pertanahan seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan poin 2 (dua)
buku petunjuk teknis ini, adalah seluruh program atau kegiatan pertanahan
yang ada didalam DIPA masing-masing dan yang menunya sudah tersedia
dalam aplikasi SKMPP. Dalam implementasinya, pengendalian terhadap
pelaksanaan program pertanahan dilakukan terhadap tahapan-tahapan
keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut :
a. Masukan (input).
Pengendalian terhadap masukan atau input yang dimaksudkan adalah
laporan serapan atau penggunaan anggaran kegiatan untuk melaksanakan
kegiatan atau program pertanahan sesuai dengan ketersediaannya didalam
DIPA masing-masing satuan kerja, mekanisme pencairan dan pertanggung
jawabannya harus bisa dilaksanakan dengan prinsip money/budget follow
function sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan atau program dapat
dibiayai dengan tepat dan berhasil guna.
Pada mekanisme pengendalian melalui aplikasi SKMPP laporan ini
ditunjukkan dalam kolom “realisasi keuangan” atau “realisasi anggaran” di
setiap kegiatan atau program pertanahan.
b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process).
Pengendalian terhadap tahapan atau proses yang dimaksudkan adalah
laporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang telah diatur didalam
Petunjuk Teknis Kegiatan masing-masing (Juklak, TCK, NSPM, dan lainnya)
atau tahapan kegiatan sesuai dengan struktur anggaran pembiayaan
35 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
didalam DIPA masing-masing, yang secara khusus mengatur langkahlangkah penyelesaian sebuah kegiatan atau program pertanahan.
Pelaporan realisasi fisik per tahapan kegiatan yang dilaporkan melalui
aplikasi SKMPP harus mengacu kepada tahapan-tahapan yang secara teknis
maupun anggaran telah ditentukan tersebut.
c. Keluaran output).
Pengendalian terhadap keluaran (output) yang dimaksudkan adalah
laporan realisasi fisik produk akhir dari kegiatan atau program pertanahan
tersebut (misalnya: Sertipikat, Laporan dan lain sebagainya) sesuai dengan
target kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing.
d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit)
Pengendalian terhadap manfaat (outcome) yang dimaksud adalah laporan
hasil pengukuran atau pengumpulan data manfaat dari program
pertanahan terhadap para pemangku kepentingan BPN RI, dokumendokumen yang dijadikan alat pengendalian antara lain : indeks kepuasan
masyarakat penerima manfaat dari program pertanahan, nilai tambah
ekonomi makro (economic value added) sebagai akibat dari adanya
program
pertanahan,
indeks
kesesuaian
subyek-obyek
program
pertanahan (Prona, Redistribusi Tanah dan lainnya) serta indeks kepuasan
pegawai dalam melaksanakan program-program pertanahan.
Khusus terhadap pengendalian manfaat (outcome) program pertanahan ini,
dilaksanakan oleh BPN Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian
program pertanahan dengan lokasi adalah Kantor Wilayah, Kantor
Pertanahan dan Para Pemangku Kepentingan di bidang pertanahan yang
selama ini menerima manfaat dari program pertanahan.
5. Evidence (Data Pendukung) Laporan Kendali Mutu Program Pertanahan.
a. Masukan (input).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen-dokumen
dibidang
keuangan
dan
anggaran
yang
membuktikan
bahwa
pencairan/penggunaan anggaran kegiatan atau program telah
dilaksanakan, yaitu :

Dokumen SP2D
(Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).
36 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
b. Tahapan/Proses Pelaksanaan (business process).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen realisasi per
tahapan pelaksanaan kegiatan yang membuktikan bahwa tahapan
pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Khusus untuk data pendukung
tahapan/proses pelaksanaan kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah,
oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP) telah diatur dalam petunjuk teknis pelaporan ke
UKP-PPP, sehingga data pendukung (evidence) yang harus disertakan
dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan program pertanahan dapat dibagi
atas :

Data pendukung kegiatan legalisasi aset :
1) Tahapan Penyuluhan Berita Acara dan Daftar Hadir Kegiatan
Penyuluhan.
2) Tahapan Pengumpulan Data Yuridis (dibuktikan dengan Daftar
Nama disertai No & Tgl. KTP/Surat Keterangan Domisili).
3) Tahapan Pengukuran (dibuktikan dengan Daftar Nama, NIB, dan
Koordinat Centre Point dengan Sistem Proyeksi TM3).
4) Tahapan Panitia A (dibuktikan dengan No. Risalah Pemeriksaan
Tanah).
5) Tahapan Penetapan Hak (dibuktikan dengan Fotocopy SK untuk
tanah negara (TN) dan Berita Acara Pengesahan untuk Tanah Milik
Adat (TMA).
6) Tahapan Penerbitan Sertipikat (dibuktikan dengan Nama dan
Nomor Hak).
7) Tahapan PenyerahanSertipikat(dibuktikan dengan Berita Acara
Penyerahan).

Data pendukung kegiatan redistribusi tanah :
Kegiatan Redistribusi Tanah, selain data pendukung yang sama dengan
kegiatan legalisasi aset juga dilengkapi dengan bukti SK TOL dan SK
Redistribusi/Sertipikat.

Data pendukung kegiatan penertiban tanah terlantar :
1) Identifikasi dan Penelitian Dalam Rangka Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar : Laporan Identifikasi Dan Daftar Isian
37 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
2) SidangPanitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi
Terlantar: Berita Acara Identifikasi dan Penelitian
3) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan I Dalam
Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat
Peringatan I Dan Laporan Hasil Pemantauan I.
4) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan II Dalam
Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar : Surat
Peringatan II Dan Laporan Hasil Pemantauan II.
5) Pemantauan dan Evaluasi Pada Akhir Peringatan III Dalam
Rangka
Penertiban
Tanah
Terindikasi
Terlantar:Surat
Peringatan III Dan Laporan Hasil Pemantauan III.
6) Penyusunan Usulan Penetapan Tanah Terlantar Dalam Rangka
Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar: Surat Usulan Penetapan
Tanah Terlantar.

Data Pendukung Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar :
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi
terlantar.

Data pendukung kegiatan atau program pertanahan lainnya :
Bagi kegiatan atau program pertanahan lainnya yang ada didalam DIPA
namun belum diatur secara khusus bentuk data pendukung
kegiatannya maka evidence atau data pendukung untuk membuktikan
pelaksanaan kegiatannya adalah dokumen fisik hasil pelaksanaan
kegiatan atau program pertanahan yang akan dilaporkan baik yang
bersifat output per tahapan maupun output produk akhir dari
kegiatan atau program tersebut.
c. Keluaran (output).
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen yang
berhubungan dengan produk akhir kegiatan atau program pertanahan
tersebut, yang dilaporkan ketika kegiatan atau program pertanahan telah
menyelesaikan tahapan akhir pelaksanaannya.
(Lihat contoh format dalam lampiran Buku Petunjuk Teknis ini).
38 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
d. Hasil dan Manfaat (outcome and benefit)
Data pendukung (evidence) yang dimaksud adalah dokumen hasil
pengukuran manfaat dari pelaksanaan program pertanahan yang dirasakan
oleh para pemangku kepentingan BPN RI baik pemangku kepentingan
eksternal maupun internal serta dokumen pengukuran kesesuaian subyek
obyek program dan manfaat ekonomi secara makro. Dokumen tersebut
antara lain adalah :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima manfaat program
pertanahan.

Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) pelaksana program pertanahan.

Indeks Kesesuaian Subyek Obyek (IKSO) program pertanahan.

Nilai tambah ekonomi (makro) dari pelaksanaan program pertanahan
(economic value added).
Berbeda dengan jenis-jenis data pendukung (evidence) lainnya, data
pendukung manfaat (benefit) ini bersifat indirectly (tidak langsung
berhubungan dengan tahapan maupun produk akhir pelaksanaan program
pertanahan) dan pengendalian serta pengukurannya dilaksanakan oleh
satuan
kerja
BPN
Pusat
terhadap
masing-masing
provinsi
dan
kabupaten/kota, baik terhadap data di kantor seperti :

Kuesioner kepuasan pegawai pelaksana program pertanahan.

Data hasil olahan mesin indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang
terdapat di masing-masing kantor pertanahan.

Data subyek dan obyek program pertanahan sebagaimana yang
terdapat didalam warkah dan atau buku tanah.
Maupun terhadap data yang didapatkan dengan melakukan survey
lapangan dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan BPN RI
langsung di beberapa lokasi sampel lokasi pelaksanaan program
pertanahan.
6. Timeframe Pelaksanaan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Perencanaan yang baik dan terukur sangat memegang peran penting terhadap
keberhasilan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program, demikian juga
dengan pelaksanaan program pertanahan sebelum masuk dalam tahapan
39 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
pelaksanaan maka harus memiliki timeframe pelaksanaan dan penyelesaian
pekerjaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen yang
terkait dengannya.
Pada dasarnya, dengan mempertimbangkan keunikan kondisi masing-masing
satuan kerja yang berbeda-beda maka timeframe pelaksanaan program
pertanahan dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan prioritas masingmasing.
Namun untuk kepentingan pengendalian, sinkronisasi pelaporan kinerja
kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dan untuk menjaga dan
menjamin keberhasilan pelaksanaan program pertanahan, dalam kegiatan
pengelolaan kendali mutu program pertanahan ditetapkan bahwa pedoman
atau patokan penyelesaian seluruh program pertanahan yang dilaksanakan
oleh seluruh satuan kerja BPN RI baik di pusat maupun daerah harus
mengikuti persentase titik keberhasilan (check point achievement) sebagai
berikut :
a. B03 (akhir bulan Maret tahun berjalan)

Tahapan persiapan pelaksanaan selesai 100%

Tahapan inti pelaksanaan selesai 30%
b. B06 (akhir bulan Juni tahun berjalan)

Tahapan inti pelaksanaan selesai 80%

Produk akhir program pertanahan selesai 40%
c. B09 (akhir bulan September tahun berjalan)

Tahapan inti pelaksanaan selesai 100%

Produk akhir program pertanahan selesai 70%
d. B12 (akhir bulan Desember tahun berjalan)

Produk akhir program pertanahan selesai 100%
Persentase titik keberhasilan pelaksanaan program pertanahan (check point
achievement) diatas adalah untuk realisasi fisik dan anggaran.
Paralel atau sejalan dengan itu maka pelaksanaan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di kantor pertanahan juga harus dilakukan dengan
menetapkan suatu timeframe pelaksanaan yang akan menopang tercapainya
setiap titik keberhasilan pelaksanaan program (check poin achievement).
40 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Timeframe pelaksanaan pengeloaan kendali mutu program pertanahan adalah
sebagai berikut :
No
Kegiatan
1
Persiapan Administrasi, SK TKPP
dan Operator
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan
Konsultasi Pengelolaan Kendali
Mutu Program Pertanahan
Pelaksanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan program
pertanahan kedalam Aplikasi
SKMPP
Evaluasi dan Pelaporan
pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan
2
3
4
5
B03
B06
B09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B12
11
12
7. Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota maka mekanisme
kerja pengendalian dan pelaporan kendali mutu program pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar Mekanisme Kerja Pengendalian dan Pelaporan Kendali Mutu Program
pertanahan
41 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
8. Satuan Pekerjaan, Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan
Kendali Mutu Program Pertanahan.
a. Satuan pekerjaan.
Keluaran utama dari kegiatan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan adalah laporan pengelolaan kendali mutu program pertanahan.
Satuan pekerjaannya terdiri atas :

Satuan pekerjaan paket untuk kegiatan penyiapan administrasi

Satuan pekerjaan OH/OT untuk pelaksanaan konsultasi ke Kantor
Wilayah BPN Provinsi.

Satuan pekerjaan OR/Lap untuk pelaksanaan rapat TKPP dalam rangka
koordinasi dan evaluasi pelaporan program pertanahan.

Satuan pekerjaan OR/Kali untuk pelakasanaan penyusunan laporan
bulanan oleh Operator Aplikasi SKMPP.
b. Jenis dan Tahapan Kegiatan dalam Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
Dalam melaksanakan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dapat
disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara umum
pelaksanaan jenis dan tahapan kegiatan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan adalah sebagai berikut :

Kegiatan penyiapan administrasi penunjang, dilaksanakan di awal
tahun anggaran untuk menopang pelaksaan kegiatan inti. Termasuk
didalamnya penyiapan Surat Keputusan Kepala Kantor tentang
Pembentukan Tim Kendali Program Pertanahan (TKPP) Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dan Operator Aplikasi SKMPP.

Kegiatan
konsultasi
ke
Kantor
Wilayah
BPN
Provinsi
dapat
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di akhir semester 1 dan akhir
semester 2.
Dalam hal diperlukan lebih dari 2 kali konsultasi ke Kantor Wilayah dan
atau konsultasi ke BPN Pusat di Jakarta, maka dapat dilakukan dengan
menggunakan
anggaran
PNBP
masing-masing
sesuai
dengan
ketersediaan dalam DIPA dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.
42 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014

Rapat TKPP dalam rangka melakukan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program pertanahan dilaksanakan setiap 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga total 12 kali rapat TKPP dalam
satu tahun anggaran.
Dalam hal terdapat hal-hal yang membutuhkan alokasi rapat tambahan,
dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional rapat
masing-masing kantor pertanahan sesuai dengan ketersediaan dalam
DIPA dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program
pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan
tersebut antara lain :
1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai
dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada di dalam POK/DIPA
pengelolaan kendali mutu program pertanahan.
2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout
entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data
hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program
pertanahan.
Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang
Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan.
Laporan nomor 2) tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat melainkan
pelaporan melalui entry dalam aplikasi SKMPP.

Kegiatan penyusunan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program
pertanahan dilaksanakan oleh Operator Aplikasi SKMPP, laporan
tersebut antara lain :
1) 1(satu) buah laporan tahunan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai
dengan jenis dan tahapan kegiatan yang ada di dalam POK/DIPA
pengelolaan kendali mutu program pertanahan.
2) 1(satu) buah laporan bulanan rekapitulasi yang memuat printout
entry data dan laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data
hambatan, kendala dan masalah (HKM) pelaksanaan program
pertanahan.
43 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Laporan nomor 1) tersebut agar dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengaturan
dan Pengendalian Pertanahan dengan dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi.
Laporan nomor 2) dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
dalam format hardcopydan tidak perlu dikirimkan ke BPN Pusat cukup
melalui entry dalam aplikasi SKMPP.
9. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan.
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahan
ini, untuk masing-masing satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)yang
berasal dari DIPA BPN RI.
(Lihat Lampiran Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).
10. Keluaran (output) Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program
Pertanahan.
a. Keluaran utama (output) :

1 (satu) buah laporan rekapitulasi kegiatan TKPP sesuai dengan jenis
dan tahapan kegiatan yang ada didalam POK/DIPA pengelolaan kendali
mutu program pertanahan.

1 (satu) buah laporan rekapitulasi yang memuat printout entry data dan
laporan dalam aplikasi SKMPP beserta dengan data hambatan, kendala
dan masalah (HKM) pelaksanaan program pertanahan.
b. Sub Keluaran utama (suboutput) :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pembentukan Tim
Kendali Program Pertanahan dan Operator Aplikasi SKMPP Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

Jadwal atau timeframe pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan.

Notulensi atau Resume hasil konsultasi.

Notulensi atau Resume hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
program pertanahan.
44 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
11. Pemanfaatan Laporan Pengelolaan Kendali Mutu Program dan Sistem
Informasi Eksekutif.
Informasi yang dihasilkan oleh Laporan Program Pertanahan didalam aplikasi
SKMPP maupun laporan kegiatan pengelolaan kendali mutu program
pertanahan selanjutnya diolah untuk menjadi Sistem Informasi Eksekutif
terkait evaluasi dan kebijakan selanjutnya dari pelaksanaan program
pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.
Informasi yang telah dan dapat digunakan oleh pimpinan baik tingkat pusat
maupun daerah untuk mengambil strategi kebijakan dan peningkatan kinerja
pelaksanaan program, yang didapatkan dari kegiatan pengelolaan kendali
mutu program pertanahan, antara lain :
a. Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Pertanahan meliputi Laporan
Kinerja Fisik dan Anggaran, Fisik yaitu proses dan keluaran dari kegiatan
masing-masing program pertanahan sedangkan anggaran yaitu serapan
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program pertanahan.
b. Laporan Hambatan, Kendala dan Masalah (HKM) pelaksanaan program
pertanahan, yang meliputi :

Manajemen Data

Manajemen Keuangan

SDM

Ketersediaan Data Subyek dan Obyek Program Pertanahan.

BPHTB

Sarana dan Prasarana Penunjang

Partisipasi Masyarakat

Koordinasi Internal dan Eksternal

Peraturan

Aplikasi-aplikasi seperti KKP dan SKMPP dalam pelaporannya.
 Lain-lain
c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang dipantau oleh
UKP4, BPK dan KPK (Eksternal Stakeholders).
d. Profil Kantor (data pegawai, bangunan, infrastruktur/aset, bangunan dan
tanah kantor, dan lain lain).
45 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
e. Inventarisasi Data Pertanahan (Data Buku Tanah, Data Wilayah, dan lainlain).
f. Selain data dan informasi yang bisa di query langsung dari aplikasi SKMPP,
terdapat juga beberapa informasi yang menjadi Sistem Informasi Eksekutif
yang sumbernya adalah dari hasil penelitian dan pendalaman di lapangan
atau di lokasi pelaksanaan program pertanahan, yang dilakukan oleh
penanggung jawab SKMPP di BPN Pusat, antara lain :

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pegawai BPN

Indeks Kesesuaian Subyek-Obyek program pertanahan.

Data economic value added (EVA) yang dihasilkan dari pelayanan di
bidang pertanahan.
12. Kegiatan Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kendali Mutu
Program Pertanahan Dan Pengukuran Indikator Kinerja Utama oleh BPN
Pusat.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu
program pertanahan dan keberhasilan setiap check point achievement dari
program-program pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI baik di tingkat
pusat maupun daerah, maka BPN Pusat, dalam hal ini Kedeputian Bidang
Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan lewat direktorat terkait secara rutin
dan berkala melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kendali
mutu program pertanahan serta kemajuan dan hasil pelaksanaan program
pertanahan dengan cara melaksanakan :
a. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
kendali mutu program pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi
maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
b. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan programprogram pertanahan utamanya program prioritas yang dipantau oleh
langsung oleh pemangku kepentingan eksternal BPN RI seperti
pemerintah, DPR, KPK, BPK, Ombudsman maupun pemangku kepentingan
terkait lainnya.
c. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kantor Wilayah BPN Provinsi
dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu :
46 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014




Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penerima manfaat dari
program pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai/kuesioner
langsung ke lokasi program pertanahan di desa/kelurahan.
Pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) Pelaksana Program
Pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
dengan cara melakukan kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai
yang telibat secara teknis dalam pelaksanaan program pertanahan.
Pengukuran Indeks Kesesuaian Subyek dan Obyek (IKSO) Program
Pertanahan,
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara :
1) Mengecek data subyek dan obyek penerima manfaat program
pertanahan melalui warkah buku tanah yang ada di Kantor
Pertanahan.
2) Mendatangi dan mewawancarai masyarakat dan unsur pemerintah
desa/kelurahan lokasi pelaksanaan program pertanahan.
Pengumpulan data economic value added (EVA) yaitu data makro
ekonomi manfaat atau dampak ekonomis dari pelayanan di bidang
pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN RI.
Data ini dikumpulkan dari masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi
dengan cara mengambil data rekapitulasi seluruh Kabupaten dan Kota
untuk masing-masing indikator EVA seperti penerimaan BPHTB, PPh,
Nilai Hak Tanggungan, dan PNBP.
VIII. Penutup
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman
bagi aparat pelaksana terhadap substansi materi dan langkah kegiatan dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kendali mutu program pertanahanyang
diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah
BPN Provinsi.
Jakarta, Maret 2014
Deputi Bidang Pengaturan dan
Pengendalian Pertanahan,
Ir. H. Doddy Imron Cholid, MS.
NIP. 19560731 198303 1 002
47 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Lampiran
a. Susunan Tim Kendali Program Pertanahan dan Tugas
b. RAB Kegiatan Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan
c. Format Data Pendukung Program Pertanahan (evidence).
d. Format Permohonan Perbaikan Data dalam Aplikasi SKMPP (Invalidasi Data).
e. Format Laporan Tahunan Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Kendali Program
Pertanahan Kantor Wilayah Bpn Provinsi Dan Kantor Pertanahan.
48 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
Lampiran A
Format Susunan Tim Kendali Program Pertanahan Kanwil dan Kantah
Jl. XXXX
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR XXXX
KEPUTUSAN ...................................................
NOMOR .........................
TENTANG
....................................................................................
(NAMA JABATAN)..........................
Menimbang
: a. bahwa ......................................................................................................................................
b. bahwa .......................................................................................................................................
Mengingat
: 1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN.............................................................TENTANG.............................................
KESATU
KEDUA
KETIGA
: .........................................................................................................................................................
:.........................................................................................................................................................
:.........................................................................................................................................................
Ditetapkan di .....................
Pada tanggal .......................
NAMA JABATAN ,
(Tanda tangan
jabatan)
dan
NAMA LENGKAP
49 |P e t u n j u k T e k n i s P e n g e l o l a a n K e n d a l i M u t u P r o g r a m P e r t a n a h a n
Tahun 2014
cap
Fly UP