...

Prosedur Penerbitan Pertimbangan Teknis

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Prosedur Penerbitan Pertimbangan Teknis
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat
Izin Lingkungan dari Bupati
Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
(format lamp XIII)
10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.
Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
1 hari
2 hari
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
1 hari
TERBIT
PERTIMBANGAN TEKNIS
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN
UNTUK DILENGKAPI
TIDAK DILENGKAPI
DOKUMEN DILENGKAPI
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN DIANGGAP
DITARIK KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN TEKNIS
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
MEMILIKI KEBUN SENDIRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)
Rencana Kerja pembangunan pengolahan
Izin Lingkungan dari Bupati
Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII)
Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
Bukti kepemilikan kebun sendiri
MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS
Dilengkapi dengan :
1. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)
TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI
Dilengkapi dengan :
1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten
2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)
3. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
2 hari
2
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
1 hari
1 hari
TERBIT
PERTIMBANGAN TEKNIS
PERMOHONAN DIKEMBALIKAN
UNTUK DILENGKAPI
TIDAK DILENGKAPI
1
DOKUMEN DILENGKAPI
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN DIANGGAP
DITARIK KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN TEKNIS
1
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
TERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI
DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 23
1.
2.
3.
4.
5.
Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
NPWP
SITU
Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang
diminta berasal dari kawasan hutan
6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)
7. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar
8. Izin Lingkungan dari Bupati
9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan :
Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
2 hari
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
1 hari
1 hari
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
TIDAK DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN
DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 21
1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
2. NPWP
3. SITU
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati
5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
6. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
7. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat
8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan
9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
10. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format
lamp XIII)
11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan :
Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
2 hari
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
1 hari
1 hari
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
TIDAK DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN
DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM ATAU TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
MEMILIKI KEBUN SENDIRI SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI KAPASITAS
Pasal 22
1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
2. NPWP
3. SITU
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati
5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)
7. Rencana Kerja pembangunan pengolahan
8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan
9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII)
10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :
Pasal 11
1. Bukti kepemilikan kebun sendiri
2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)
TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRI
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :
Pasal 13
1. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten
2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)
Pasal 14
1. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
2 hari
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
TIDAK DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP
DAN BENAR
PERMOHONAN
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
1 hari
1 hari
1 hari
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN
DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
Pasal 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
NPWP
SITU
Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati
Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.000
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang
diminta berasal dari kawasan hutan
7. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)
8. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar
9. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan
10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)
11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)
12. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL
Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan :
Pasal 15
1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
1 hari
2 hari
1 hari
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
TIDAK DILENGKAPI
DOKUMEN LENGKAP
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN
DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA
PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU
TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH
DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :
1.
2.
3.
4.
Pasal 57
Fhotocopy sertifikat hak atas tanah
Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM
Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan
PEMERIKSAAN DOKUMEN
KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
DOKUMEN
LENGKAP DAN BENAR
DOKUMEN
TIDAK LENGKAP
DITERIMA
PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMOHON
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PERMOHONAN
DIKEMBALIKAN UNTUK
DILENGKAPI
1 hari
2 hari
TIDAK DILENGKAPI
1 hari
DOKUMEN LENGKAP
DAN BENAR
1 hari
PERMOHONAN
DIANGGAP DITARIK
KEMBALI
TERBIT
PERTIMBANGAN
TEKNIS
Fly UP