...

Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK
REFORMASI BIROKRASI
Standar Kompetensi
Teknis Pemeriksa BPK
P
ada 2010, Menpan dan
RB menetapkan Peraturan
Menpan dan RB No. 17
Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa dan
Angka Kreditnya. Peraturan ini
menuntut pemenuhan kompetensi
pemeriksa sesuai dengan peran yang
disandangnya.
Untuk melaksanakan dan
mencapai kompetensi pemeriksa
yang lebih profesional dan berkualitas,
BPK merasa perlu menetapkan
Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan.
Melalui Keputusan Sekjen BPK No.
335/K/X-XIII.2/7/2011 tertanggal
27 Juli 2011, ditetapkanlah Standar
Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK.
42
OKTOBER 2011
Standar Kompetensi Teknis
Pemeriksa BPK ini dimaksudkan
sebagai pedoman untuk perencanaan,
perekrutan, pengangkatan,
penempatan, assessment, penyusunan
kurikulum/program diklat,
pengembangan karir pemeriksa,
dan pemberhentian pemeriksa, serta
sebagai kriteria dalam pelaksanaan
pengukuran kompetensi teknis
pemeriksa. Tujuannya untuk
mempercepat tercapainya pemenuhan
kompetensi pemeriksa yang sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan
profesi pemeriksa BPK saat ini.
Penetapan Standar Kompetensi
Teknis Pemeriksa BPK ini dilandasi
juga dengan implementasi Rencana
Strategis BPK yang disusun dalam
rangka mewujudkan visi dan misi
BPK, yaitu melaksanakan fungsi
pemeriksaan pengelolaan keuangan
negara melalui kegiatan pemeriksaan
keuangan negara.
Salah satu Rencana Strategis
BPK 2011-2015 adalah mewujudkan
pemeriksaan yang bermutu
untuk menghasilkan laporan hasil
pemeriksaan yang bermanfaat dan
sesuai dengan kebutuhan pemilik
kepentingan. Pemeriksaan yang
bermutu dapat dicapai dengan
pemenuhan atas kompetensi
pemeriksa. Pemenuhan kompetensi
pemeriksa dapat diwujudkan melalui
implementasi sistem manajemen
terpadu sumber daya manusia (SDM),
standar kompetensi, serta jabatan
fungsional pemeriksa.
Sistem manajemen terpadu
SDM sendiri tertuang dalam Human
Resources Management Plan BPK (HRM
Plan). HRM Plan BPK ini terdiri dari
beberapa subsistem. Salah satunya
adalah subsistem manajemen SDM
berbasis kompetensi. Subsistem ini
menggunakan kompetensi sebagai
prinsip kerja utama karena kompetensi
adalah serangkaian kemampuan yang
terintegrasi terdiri atas pengetahuan,
keterampilan, serta sikap atau perilaku
yang dibutuhkan untuk melakukan
pekerjaan dengan efektif. Model
kompetensi atau Standar Kompetensi
adalah perangkat utama yang harus
dibangun agar sub sistem manajemen
sumber daya manusia berbasis
kompetensi dapat bekerja dengan
optimal.
Standar Kompetensi Teknis
Pemeriksa BPK ini mencakup
kompetensi teknis yang harus dimiliki
oleh pemeriksa BPK, mulai dari
peran Anggota Tim sampai dengan
Warta BPK
REFORMASI BIROKRASI
Pengendali Mutu, pada satuan kerja
Auditorat Keuangan Negara (AKN).
Dalam Standar Kompetensi Teknis
Pemeriksa BPK, ditetapkan sembilan
kompetensi teknis pemeriksa, yaitu
pengelolaan keuangan negara,
aspek hukum dalam pemeriksaan,
proses bisnis entitas pemeriksaan,
sistem pengendalian internal (SPI),
pengumpulan data pemeriksaan,
pengolahan data pemeriksaan,
dokumentasi pemeriksaan, presentasi,
dan penulisan laporan hasil
pemeriksaan. Kesembilan kompetensi teknis
pemeriksa tersebut kemudian
dikelompokkan ke dalam empat klaster
kompetensi teknis pemeriksa. Keempat
klaster itu yaitu pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan
negara, entitas pemeriksaan, teknik
pemeriksaan, dan komunikasi dalam
pemeriksaan.
Klaster pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara terdiri
dari dua kompetensi teknis, yaitu
pengelolaan keuangan negara dan
aspek hukum dalam pemeriksaan.
Klaster entitas pemeriksaan terdiri dari
proses bisnis entitas pemeriksaan dan
sistem pengendalian internal (SPI).
Klaster teknik pemeriksaan terdiri dari
pengumpulan data pemeriksaan,
pengolahan data pemeriksaan, dan
dokumentasi pemeriksaan. Adapun,
klaster komunikasi dalam pemeriksaan
terdiri dari presentasi dan penulisan
laporan hasil pemeriksaan.
Sementara masing-masing jenis
kompetensi teknis, terdiri dari empat
level yaitu 1 sampai dengan 4. Level 1
adalah tingkat penguasaan kompetensi
teknis yang paling rendah. Klaster Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Klaster ini adalah kelompok
kompetensi yang meliputi pengetahuan
dan keterampilan yang dibutuhkan
pemeriksa dalam melakukan
pemeriksaan atas mekanisme kegiatan
pengelolaan keuangan negara serta
aspek hukum yang melingkupinya.
Adapun, kompetensi pengelolaan
keuangan negara adalah kemampuan
untuk memahami, menganalisis,
mengevaluasi, serta memberikan
rekomendasi atas tata kelola keuangan
negara.
Level 1
Mampu memahami peraturan
dan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara terkait entitas yang
diperiksa. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai peraturan
dan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara yang tertuang dalam
3 (tiga) paket Undang-Undang bidang
keuangan negara;
b. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai peraturan
dan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara yang berkaitan
dengan entitas yang diperiksa yaitu
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Negara/Daerah, dan atau
badan lain yang ada kaitannya dengan
keuangan negara;
c. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai peraturan
dan perundang-undangan,
kebijakan, prosedur, serta mekanisme
pengelolaan keuangan negara, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, sampai dengan
pertanggungjawaban pada bidang
fiskal, moneter, serta pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan.
Level 2
Mampu menganalisis dampak dari
peraturan dan perundang-undangan,
kebijakan, prosedur, serta mekanisme
pengelolaan keuangan negara terhadap
pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan negara terkait entitas
yang diperiksa. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Mampu menganalisis dampak
dari implementasi peraturan dan
perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara terhadap kegiatan
pengelolaan keuangan negara;
b. Mampu menganalisis keterkaitan
antara peraturan dan perundangundangan, kebijakan, prosedur, serta
Warta BPK
OKTOBER 2011
43
REFORMASI BIROKRASI
mekanisme pengelolaan keuangan
negara dengan faktor-faktor lain yang
tidak berhubungan langsung dengan
pemeriksaan namun mempengaruhi
kegiatan pengelolaan keuangan
negara (kebijakan pemerintah/publik,
isu-isu aktual yang berkembang di
masyarakat).
Level 3
Mampu mengevaluasi peraturan
dan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara terhadap pelaksanaan
kegiatan pengelolaan keuangan
negara terkait entitas yang diperiksa.
Rinciannya, mampu mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan peraturan
dan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara.
Level 4
Mampu memberikan rekomendasi
terkait dengan pelaksanaan dan
kesinambungan peraturan dan
perundang-undangan, kebijakan,
prosedur, serta mekanisme pengelolaan
keuangan negara. Rinciannya, mampu
memberikan rekomendasi atas kegiatan
pengelolaan keuangan negara. Sementara kompetensi aspek
hukum dalam pemeriksaan
adalah kemampuan untuk
memahami, menerapkan,
mengevaluasi, serta memastikan
bahwa seluruh kaidah hukum
telah diperhatikan dalam
keseluruhan proses pemeriksaan.
hukum terhadap proses
pengumpulan dan analisa buktibukti pemeriksaan;
c. Mampu mengidentifikasi unsur
kerugian negara/daerah dan atau
unsur pidana dalam bukti-bukti
pemeriksaan yang ditemukan;
d. Mampu menyusun laporan
pemeriksaan ke dalam konstruksi
hukum, yang sesuai dengan kaidahkaidah hukum dalam pemeriksaan.
Level 3
Mampu mengevaluasi apakah
kaidah-kaidah hukum dalam
pemeriksaan sudah dipertimbangkan
dalam keseluruhan proses
pemeriksaan. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Mampu mereviu program
pemeriksaan apakah sudah sesuai
dengan kaidah-kaidah hukum
dalam pemeriksaan;
b. Mampu mereviu keakuratan
perhitungan dan atau analisis
hukum serta memberikan masukan
terhadap hasil perhitungan dan
atau analisa hukum yang sudah
dibuat oleh tim pemeriksaan
tersebut;
c. Mampu mereviu proses
pemerolehan bukti pemeriksaan,
apakah sudah sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum dalam
pemeriksaan;
d. Mampu mereviu laporan
pemeriksaan apakah sudah sesuai
dengan kaidah-kaidah hukum
dalam pemeriksaan.
Level 4
Mampu memberikan rekomendasi
atas hasil analisis hukum terhadap
bukti/temuan/simpulan pemeriksaan.
Dengan rincian sebagai berikut:
Mampu memberikan rekomendasi
atas bukti/temuan/simpulan
pemeriksaan dalam bentuk sebagai
berikut.
a. Rekomendasi tindak lanjut
pemeriksaan, yaitu:
1) Ditindaklanjuti dalam peme­­­ rik­saan investigatif;
2) Diserahkan kepada aparat pe
nyidik; atau
3) Perbaikan manajerial oleh manajemen.
b. Rekomendasi kepada entitas
pemeriksaan, yaitu:
1) Perbaikan manajemen atau sistem;
2) Tindakan administratif
terhadap pelaku pelanggaran/
perbuatan melawan hukum;
atau
3) Tindakan hukum kepada
pelaku pelanggaran/perbuatan
melawan hukum.
Klaster Entitas Pemeriksaan
pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan pemeriksa untuk
memperoleh gambaran menyeluruh
atas entitas yang diperiksa. Kompetensi
proses bisnis entitas pemeriksaan
adalah kemampuan untuk memahami,
Level 1
Mampu memahami kaidah-kaidah
hukum dalam pemeriksaan. Dengan
rincian sebagai berikut:
a. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai produkproduk hukum yang terkait dengan
pemeriksaan;
b. Mampu memahami implikasi/
konsekuensi hukum dari produkproduk hukum terkait pemeriksaan
terhadap bukti-bukti yang
ditemukan dalam pemeriksaan.
Level 2
Mampu menerapkan kaidahkaidah hukum dalam pemeriksaan,
dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan pemeriksaan. Dengan
rincian sebagai berikut:
a. Mampu menyusun program
pemeriksaan yang sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum dalam
pemeriksaan;
b. Mampu menerapkan metode
perhitungan dan atau analisis
Dalam klaster ini merupakan
kelompok kompetensi yang meliputi
44
OKTOBER 2011
Warta BPK
REFORMASI BIROKRASI
mampu mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan yang ada pada proses bisnis
suatu entitas pemeriksaan.
menganalisis, serta mengevaluasi
proses bisnis suatu entitas pemeriksaan.
Level 1
Mampu memahami proses bisnis
entitas pemeriksaan. Rinciannya,
memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai peraturan,
mekanisme, serta prosedur yang
berlaku secara umum dan atau khusus
pada suatu entitas pemeriksaan.
Level 2
Mampu menganalisis proses bisnis
entitas pemeriksaan. Dengan rincian
sebagai berikut:
a. Mampu membuat outline atau
ringkasan mengenai proses bisnis suatu
entitas pemeriksaan.
b. Mampu menjelaskan perbedaan
(gap) yang terjadi dan akibat yang
ditimbulkan dari perbedaan antara
praktek riil dengan dokumen proses
bisnis formal yang ada, berdasarkan
hasil analisis terhadap peraturan,
mekanisme, serta prosedur kerja entitas
tersebut.
Sementara kompetensi sistem
pengendalian internal adalah
kemampuan untuk memahami,
menganalisis, mengevaluasi, serta
merekomendasikan perbaikan
atas sistem pengendalian internal
entitas pemeriksaan.
Level 2
Mampu menganalisis sistem
pengendalian internal entitas
pemeriksaan. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Mampu membandingkan kondisi
riil sistem pengendalian internal suatu
entitas pemeriksaan dengan desain
sistem pengendalian internal (baik
dalam bentuk peraturan tertulis maupun
tidak tertulis) yang entitas miliki;
b. Mampu membandingkan kondisi
riil serta desain sistem pengendalian
internal suatu entitas pemeriksaan
dengan konsep dasar pengendalian
internal.
Level 3
Mampu mengevaluasi sistem
pengendalian internal suatu entitas
pemeriksaan. Rinciannya, mampu
mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan yang signifikan pada
sistem pengendalian internal entitas
pemeriksaan.
Level 4
Mampu memberikan rekomendasi
perbaikan yang tepat dan aplikatif
terhadap sistem pengendalian internal
suatu entitas pemeriksaan. Rinciannya,
mampu memberikan rekomendasi yang
tepat dan aplikatif untuk memperkuat
sistem pengendalian internal suatu
entitas pemeriksaan sesuai dengan
tujuan pemeriksaan, berdasarkan hasil
evaluasi terhadap sistem pengendalian
internal yang dilakukan. Klaster Teknik Pemeriksaan
pemeriksaan.
Dalam klaster ini adalah
kelompok kompetensi yang meliputi
pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan pemeriksa
untuk memperoleh, memproses,
serta mendokumentasikan data
pemeriksaan, sehingga dapat dijadikan
bukti pemeriksaan yang mampu
menjawab tujuan pemeriksaan.
Kompetensi pengumpulan data
pemeriksaan adalah kemampuan untuk
mengumpulkan data pemeriksaan,
guna memperoleh bukti pemeriksaan
yang dapat menjawab tujuan
Level 1
Mampu memahami data
serta metode pengumpulan data
pemeriksaan. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai data apa saja
yang akan dikumpulkan;
b. Memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai kelebihan
dan kelemahan metode-metode
pengumpulan data (misalnya melalui
metode alat uji berupa tes, observasi,
kuesioner, wawancara, sosiometri, dll).
Level 2
Mampu mengumpulkan data
pemeriksaan dengan menggunakan
metode pengumpulan data yang tepat.
Dengan rincian:
a. Mampu menerapkan langkahlangkah pengumpulan data
sesuai dengan langkah-langkah
pemeriksaan yang ditetapkan,
guna memperoleh data yang dapat
digunakan sebagai bukti
pemeriksaan;
b. Mampu mengumpulkan data yang
Level 1
Mampu memahami unsur-unsur
pengendalian internal suatu entitas
pemeriksaan. Rinciannya, memiliki
pengetahuan dan pemahaman
mengenai penerapan konsep dasar
pengendalian internal, yaitu komponenkomponen pengendalian internal, pada
suatu entitas pemeriksaan.
Warta BPK
Level 3
Mampu mengevaluasi proses
bisnis entitas pemeriksaan. Rinciannya,
Level 4
Mampu memberikan rekomendasi
yang tepat dan aplikatif terkait
perbaikan proses bisnis entitas
pemeriksaan. Rinciannya, mampu
memberikan rekomendasi yang tepat
sasaran dan aplikatif terkait dengan
perbaikan proses bisnis entitas
pemeriksaan, sesuai dengan kebutuhan
entitas dalam menghadapi tantangan
dari lingkungan internal dan eksternal di
masa depan. OKTOBER 2011
45
REFORMASI BIROKRASI
dapat dijadikan bukti pemeriksaan,
dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, sehingga mampu menjawab tujuan pemeriksaan.
Level 3
Mampu mengevaluasi kegiatan
pengumpulan data pemeriksaan yang
dilakukan. Dengan rincian:
a. Mampu mengevaluasi apakah
kegiatan pengumpulan data yang
dilakukan sudah sesuai dengan
langkah-langkah pemeriksaan yang
telah disusun;
b. Mampu mengevaluasi apakah data
yang dikumpulkan mendukung
kecukupan dan keandalan bukti
pemeriksaan;
c. Mampu mengevaluasi apakah
bukti pemeriksaan yang diperoleh
melalui kegiatan pengumpulan
data mampu menjawab tujuan
pemeriksaan.
Level 4
Mampu memberikan saran/
masukan terhadap hasil dari
pengumpulan data pemeriksaan.
Rinciannya, mampu memberikan
saran/masukan terhadap kegiatan
pengumpulan data dengan tujuan
agar bukti pemeriksaan yang diperoleh
didukung oleh data yang akurat dan
menjawab tujuan pemeriksaan.
Sementara kompetensi
pengolahan data pemeriksaan
adalah kemampuan untuk
mengolah data pemeriksaan
guna memperoleh bukti
pemeriksaan yang dapat
digunakan untuk membuat suatu
kesimpulan serta menjawab
tujuan pemeriksaan.
Level 2
Mampu menganalisis hasil
pengolahan data pemeriksaan dengan
menggunakan metode pengolahan
data yang tepat. Dengan rincian sebagai
berikut:
a. Mampu memproses data mentah
yang didapat melalui langkahlangkah sebagai editing data,
kodifikasi data, dan tabulasi data.
b. Mampu mengolah data yang
telah melalui proses editing/
kodifikasi/tabulasi dengan metode
pengolahan data yang tepat,
sehingga mudah dibaca dan
dinterpretasi.
c. Mampu menganalisis hasil
pengolahan data pemeriksaan
sehingga dapat dijadikan bukti
pemeriksaan yang mampu
menjawab tujuan pemeriksaan.
Level 3
Mampu mengevaluasi hasil
pengolahan data pemeriksaan.
Dengan rincian sebagai berikut:
a. Mampu mengevaluasi apakah
kegiatan pengolahan data sudah
dilakukan sesuai dengan program
pemeriksaan.
b. Mampu mengevaluasi apakah
hasil pengolahan data mendukung
kecukupan dan keandalan bukti
pemeriksaan.
c. Mampu mengevaluasi apakah bukti
pemeriksaan yang diperoleh melalui
kegiatan pengolahan data mampu
menjawab tujuan pemeriksaan.
Level 4
Mampu memberikan saran/masukan
terhadap hasil pengolahan data
pemeriksaan.
Dengan rincian sebagai berikut:
Mampu memberikan saran/masukan
terhadap kelayakan hasil pengolahan
data dengan tujuan agar bukti
pemeriksaan yang diperoleh didukung
oleh data yang akurat dan menjawab
tujuan pemeriksaan. Level 1
Mampu memahami metode
pengolahan data pemeriksaan.
Rinciannya, mengetahui dan memahami
kelebihan maupun kelemahan metodemetode pengolahan data (baik data
kuantitatif dan atau kualitatif) yang ada
(misalnya dengan menggunakan sistem
manual; alat bantu hitung seperti mesin
key driven dan punched card; maupun
komputer seperti ACL, Arbrutus, GIS,
maupun statistik).
Klaster Komunikasi dalam
Pemeriksaan
Kompetensi presentasi adalah
adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi terkait
pemeriksaan secara ringkas, jelas, dan
fokus, serta mendapat perhatian penuh
dari audiens.
Level 1
Mampu menyiapkan dan mengorganisasikan materi presentasi.
46
OKTOBER 2011
Dengan rincian sebagai berikut:
Mampu membuat outline presentasi dengan cara menyusun data dan
informasi terkait materi presentasi
ke dalam struktur yang logis, serta
merangkum data dan informasi tersebut ke dalam kerangka/desain presentasi yang fokus, ringkas, dan menarik.
Level 2
Mampu menyajikan presentasi
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
ingin dicapai.
Dengan rincian sebagai berikut:
a. Mampu mempresentasikan suatu
topik secara ringkas serta fokus, di
berbagai setting presentasi (baik
formal maupun informal) pada individu (one to one), kelompok kecil,
maupun kelompok besar.
b. Mampu berinteraksi dengan audiens untuk mencapai tujuan dan
sasaran presentasi.
c. Mampu mengubah strategi presentasi jika presentasi berjalan tidak
sesuai dengan rencana.
Warta BPK
REFORMASI BIROKRASI
d. Mampu menjawab pertanyaan audiens dengan menggunakan data
serta informasi utama (key points)
terkait topik yang sedang dipresentasikan.
Level 3
Mampu menyajikan dan meng­
adaptasi presentasi sesuai dengan latar
belakang audiens.
Dengan rincian sebagai berikut:
a. Mampu menyajikan dan meng­
adaptasi konten presentasi sesuai
dengan karakteristik audiens yang
dihadapi.
b. Mampu menyajikan presentasi yang
menarik perhatian audiens, dengan
cara menyampaikan narasi yang
menarik serta memberikan informasi baru.
Kompetensi penulisan laporan
hasil pemeriksaan adalah kemampuan
untuk menyajikan hasil pemeriksaan
dalam bentuk laporan tertulis yang
disampaikan secara objektif, lengkap,
akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh
pihak yang dituju.
Level 1
Mampu menyiapkan bahan
dan data yang mengandung nilai
kebenaran substansi, kebenaran
matematis, dan akurasi angka
untuk penyusunan Laporan Hasil
Pemeriksaan.
Dengan rincian sebagai berikut:
a. Memahami unsur-unsur dalam
laporan hasil pemeriksaan dan tata
cara penyusunan yang disajikan dalam
standar dan pedoman pelaporan
pemeriksaan;
b. Mampu menyiapkan bahan dan
data yang diperlukan, berupa:
1) Temuan pemeriksaan yang
memiliki keterkaitan yang logis antara
unsur-unsurnya (yaitu keterkaitan
antara kondisi, kriteria, sebab, dan
akibat); dan
2) Temuan pemeriksaan yang
disusun sesuai dengan kaidah bahasa
yang berlaku.
Warta BPK
c. Mampu merespon dengan tepat
terhadap komentar dan pertanyaan
tidak terduga yang dilontarkan audiens.
d. Mampu menyajikan presentasi yang
dapat menjembatani perbedaan
pendapat/cara pandang yang ada,
sehingga diperoleh kesamaan
pemahaman (antara presenter dan
audiens) atas topik
tersebut.
Level 4
Mampu memberikan argumentasi
yang komprehensif dalam proses presentasi sehingga mampu memberikan
dampak yang spesifik. Dengan rincian
sebagai berikut:
a. Mampu menyusun argumentasi yang meyakinkan dengan cara
Level 2
Mampu menyusun konsep Laporan
Hasil Pemeriksaan. Konsep laporan hasil
pemeriksaan yang disusun harus:
a. Sesuai dengan standar dan
pedoman pelaporan pemeriksaan;
b. Mampu menampilkan kelogisan
substansi, kebenaran matematis, dan
akurasi angka dalam konsep laporan
hasil pemeriksaan.
Level 3
Mampu mengevaluasi konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan. Apa yang
dievaluasi adalah:
a. Kelengkapan format serta
kesesuaian kaidah bahasa antara
konsep laporan hasil pemeriksaan
dengan standar dan pedoman
pelaporan pemeriksaan;
b. Substansi konsep laporan hasil
pemeriksaan, yaitu:
1) Terpenuhinya unsur-unsur
temuan (kondisi, ktiteria, sebab, dan
akibat);
2) Kebenaran pembahasan; dan
3) Terpenuhinya tujuan dan lingkup
pemeriksaan.
Level 4
Mampu memberikan rekomendasi
menghubungkan data serta informasi utama dan pendukung secara
logis, sehingga mampu membuat
presentasi tersebut
menjadi suatu paparan yang utuh
dan mudah dipahami oleh audiens.
b. Mampu melakukan proses transisi
dengan lancar antara poin yang satu
dengan yang lain ketika melakukan
presentasi, dengan menggunakan
serangkaian data dan informasi detil
namun signifikan.
c. Mampu merespon dengan tepat
ketika dihadapkan pada pertanyaan
tidak terduga yang mengandung
konsekuensi serta tantangan tertentu, yang terjadi pada saat atau
sesudah presentasi. hasil pemeriksaan untuk finalisasi
laporan hasil pemeriksaan.
Rekomendasi perbaikan yang diberikan
harus memperhatikan tujuan
laporan serta pengguna Laporan
Hasil Pemeriksaan atau para pemangku
kepentingan serta keterkaitan masingmasing unsur dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan sehingga menjadi
Laporan Hasil Pemeriksaan yang utuh.
Aspek-aspek yang diperhatikan,
yaitu:
a. Apakah temuan-temuan
pemeriksaan telah menjawab tujuan
pemeriksaan.
b. Apakah opini/simpulan yang
dirumuskan sudah sesuai dengan
standar pemeriksaan.
c. Apakah rekomendasi yang dibuat:
1) Sesuai dengan pokok temuan
dan penyebab temuan, sehingga dapat
menghilangkan akar permasalahan dari
suatu temuan.
2) Dapat ditindaklanjuti dengan
baik oleh entitas terperiksa untuk
memudahkan dalam melakukan
pemeriksaan tindak lanjut.
3) Membantu entitas pemeriksaan
dalam memperbaiki manajemen atau
sistem yang dimiliki.
OKTOBER 2011
47
HUKUM
Pemberlakuan moratorium (penundaan)
pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
kepada para terpidana kasus korupsi dan terorisme
menimbulkan pro dan kontra. Moratorium
dianggap melanggar HAM.
Moratorium
Remisi Bagi
Koruptor Tunai
ProKon
foto: inilah.com
Amir Syamsuddin
K
elompok yang propemberantasan ko­
rupsi menilai moratorium ini merupak­
an bentuk penolakan kompromi ter­
hadap korupsi sekaligus untuk menim­
bukan efek jera. Namun, di sisi lain para pengamat
menilai pemberlakuan moratorium yang belum
ada payung hukumnya merupakan perampasan
hak asasi manusia karena masalah remisi telah di­
atur dengan UU dan Keppres,
Paskah Suzetta memang kurang beruntung.
Senin 29 Oktober 2011 seharusnya dia sudah bisa
kembali berkumpul dengan keluarga dan sanak
saudaranya di rumah. Apalagi sejak 12 Oktober
2011 mantan Ketua Bapanes yang terlilit kasus
cek pelawat itu sudah mengantongi surat untuk
mendapatkan fasilitas bebas bersyarat dari Dirjen
Pemasyarakatan Kemenkumham.
Namun apa daya. Adanya moratorium pembe­
rian remisi dan penundaan pembebasan bersyarat
bagi para koruptor, maka langkah anggota DPR
Priode 1999-2004 itupun akhirnya terhenti hanya
sampai di pintu gerbang Lembaga Pemasyaraka­
tan Cipinang, Jakarta Timur.
Kenyataan ini tentu saja tak hanya membuat
Paskah kecewa berat. Sejumlah rekan-rekannya
yang seharusnya mendapatkan bebas bersyarat­
pun menjadi berang. Mereka menuduh Kemen­
kumham telah melanggar hak para terpidana yang
sifatnya universal. Apalagi pemberlakuan morato­
rium yang menyangkut remisi dan pembebasan
bersyarat itu belum ada payung hukumnya.
48
OKTOBER 2011
“Lho pembebasan bersyarat yang diberikan ke­
pada klien saya, Paskah Suzetta itu bukan sekadar
omongan tetapi dasarnya adalah surat. Jadi ada
surat atas nama Dirjen Pemasyarakatan atas nama
Menteri Hukum dan HAM tertanggal 12 Oktober
2011 yang menyatakan Paskah Suzetta secara ad­
ministratif dan substantif sudah bisa mendapatkan
fasilitas pembebasan bersyarat sesuai dengan UU ,”
ujar Singap Panjaitan dengan nada penuh kecewa,
belum lama ini.
Dia menambahkan pada Sabtu, 29 Oktober
2011, dia menerima telepon dari seseorang yang
mengaku dari Kementerian Hukum dan HAM.
Penelpon itu mengatakan agar Paskah Suzetta
tidak dikeluarkan dulu. Kenyataan ini tentunya
membuat Singap menjadi binggung karena laran­
gan itu bertentangan dengan azas legal formal.
Namun, Menteri Hukum dan HAM Amir Syam­
suddin menegaskan selama dia menjabat belum
pernah memberikan izin pembebasan bersyarat
terhadap terpidana korupsi. Sebaliknya sejak diri­
nya menjabat sebagai menteri pada 19 Oktober,
dia mengisyaratkan akan diberlakukan morato­
rium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
kepada terpidana korupsi.
Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Menkum­
dang dan HAM Denny Indrayana pada 30 Oktober
lalu. Menurut dia, kementerian telah merespons
permintaan peninjuan ulang dari sejumlah kalan­
gan yang menyatakan bahwa keringanan huku­
man bagi tahanan kasus korupsi dan terorisme
Warta BPK
HUKUM
tidak efektif bagi upaya pemberantasan
kasus-kasus tersebut .
Wacana yang kemudian muncul,
pertama, dengan tidak memberlakukan
lagi pembebasan bersyarat bagi tah­
anan kasus korupsi dan terorisme. “Na­
mun, itu tidak kami lakukan,” kata Denny
Indrayana, di Kantor Kemenkumham di
Jakarta, belum lama ini.
Kedua, pihaknya juga telah men­
canangkan moratorium pemberian re­
misi atau pengurangan hukuman bagi
para koruptor dan pelaku teroris. “Remi­
si akan kami moratorium dan akan kami
kaji ulang,” ucap Denny.
Rencana penghentian pemberian
remisi ini untuk memberikan efek jera
kepada pelaku tindak pidana korupsi
dan terorisme karena tergolong seb­
agai kejahatan luar biasa (extraordinary
crime).
“Ide itu adalah dukungan untuk
memberikan efek jera itu semakin dira­
sakan dan sesuai dengan
keadilan
masyarakat.
Sistem pencegahan akan
kami lakukan, karena
pemberantasan korupsi
harus paralel, bukan
hanya penindakan tetapi
juga pencegahan,” jelas­
nya.
Indonesian Corrup­
tion Watch (ICW) yang
sudah gedeg dengan
ulah para koruptor se­
lama ini karuan saja lang­
sung menyambut baik
gagasan Kementerian
Hukum dan HAM itu.
Peneliti ICW bidang hu­
kum Febridiansyah me­
ngatakan pemberantasan korupsi dibu­
tuhkan langkah konkret. Salah satunya
adalah kebijakan penghentian remisi
bagi koruptor.
“Moratorium remisi, merupakan
bentuk penolakan kompromi terhadap
koruptor. Kami sambut baik morato­
rium remisi ini,” kata Febri di kantor ICW,
Jakarta, belum lama ini.
Namun, tuturnya, pembekuan re­
misi bagi koruptor tak cukup hanya
dengan kebijakan, akan tetapi perlu
Warta BPK
dipermanenkan dengan peraturan
pemerintah (PP).
“Kalau hanya moratorium, ini pen­
citraan. Jadi ini bukan hanya program
100 hari saja, tetapi harus dipermanen­
kan secara konkret. Presiden yang harus
menandatangani,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Febri, bu­
kan berarti moratorium remisi mengu­
rangi hak-hak tahanan kasus korupsi.
PP itu nantinya juga perlu memper­
ketat aturan pemberian remisi kepada
koruptor dan teroris. Misalnya, yang
mendapat remisi hanya diberikan ke­
pada whistleblower.
“Jadi narapidana tetap mendapat
haknya dan tidak melanggar UU tapi
syaratnya berat, itu bisa dilakukan oleh
Presiden,” tandasnya.
Hal senada juda disampaikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Kami merespons dan mengapresiasi,”
kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Adanya moratorium remisi diharap­
kan KPK bisa memberikan efek jera ke­
pada para koruptor setelah KPK beru­
paya keras untuk memberikan peninda­
kan. Sayangnya, selama ini penindakan
KPK terbentur pada tidak maksimalnya
masa hukuman yang dijalani para ko­
ruptor.
Selama ini, rata-rata tahanan kasus
korupsi mendapat vonis selama 5 - 7
tahun penjara. Masa penahanan ini di­
anggap tidak memberikan efek jera,
apalagi dengan adanya remisi, masa pe­
nahanan bisa berkurang menjadi hanya
selama 3 - 5 tahun.
Vonis terberat yang diberikan ke­
pada pelaku tindak pidana korupsi
adalah 20 tahun. Vonis ini diberikan
kepada jaksa senior, Urip Tri Gu­
nawan, yang didakwa kasus penyua­
pan, melibatkan Artalyta Suryani. Ar­
talyta sendiri dikenai vonis 5 tahun.
Namun, untuk moratorium remisi,
Busyro meminta pemerintah meli­
batkan unsur lain dalam kajian yang
dilakukan. “Perumusan draf revisi itu
melibatkan unsur-unsur civil society, ter­
masuk kampus,” kata Busyro.
Wakil Ketua KPK M. Jasin mengingat­
kan perlunya payung hukum agar kebi­
jakan strategis dalam pemberantasan
korupsi itu dapat efektif diterapkan. “Ha­
rus ada dasar aturan untuk berpijak, jadi,
memang perlu aturan,” ujar Jasin.
Langgar HAM
Pada bagian lain,
banyak pula kalangan
yang menganggap
rencana pemerintah
untuk
melakukan
moratorium
remisi
kepada para pelaku
korupsi dan terorisme
tidak tepat karena
dalam UU Perma­
syarakatan,
remisi
merupakan hak setiap
terpidana.
Kritik
terhadap
moratorium
remisi
terhadap
koruptor
dan teroris bahkan
diungkapkan Ketua
Mahkamah Agung Harifin Tumpa. “Ka­
lau UU menyatakan bisa remisi, menteri
salah kalau tidak laksanakan pemberian
remisi itu,” ujar Harifin.
Hal senada juga diucapkan Menteri
Hukum dan HAM di era Presiden Mega­
wati Soekarno Putri, Yusril Ihza Mahen­
dra . Menurut dia, pembekuan remisi itu
justru melanggar hak asasi manusia.
“Seluruh narapidana harus diper­
lakukan sama tanpa membedakan jenis
kejahatan dilakukan. Lembaga Pema­
OKTOBER 2011
49
HUKUM
syarakatan bukan lagi penjara, hanya
hak-hak kebebasannya yang diambil.
Jadi kalau remisi diambil sama saja den­
gan telah merampas hak mereka se­
bagai masyarakat Indonesia.” Katanya.
Yusril menjelaskan dalam United
Nation Convention Treatment of Prisoner
atau Konvensi PBB tentang perlakuan
kepada narapidana, disebutkan bahwa
narapidana tidak bisa diperlakukan se­
cara diskriminatif. Dengan demikian
moratorium remisi merupakan ben­
tuk diskriminasi tehadap tahanan dan
pelanggaran terhadap UU.
Oleh karena itu, lanjutnya, dia
berencana mengajukan uji materi
semua peraturan pemerintahan Pres­
iden Susilo Bambang Yudhoyono yang
melanggar HAM, khususnya kebijakan
mendiskriminasikan narapidana.
“Kami akan mengajukan uji materil
kepada Mahkamah Konstitusi terhadap
berbagai Peraturan Presiden dan Per­
aturan Pemerintah yang bertentangan
dengan UU Pemasyarakatan yang ber­
laku,” jelasnya.
Berbeda dengan pendapat Ketua
Pengurus Pusat Muhammadiyah Yuna­
har Ilyas. Diapun meragukan efektivitas
moratorium remisi dan pembebasan
bersyarat bagi koruptor. Menurut dia,
hal itu tidak akan memberikan efek jera
seperti yang diharapkan, karena ada
moratorium atau tidak hukuman yang
diberikan kepada koruptor masih ter­
golong ringan.
“Jadi, pemberlakuan moratorium
bagi koruptor dan teroris tidak akan
memberikan efek jera dan rasa keadi­
lan bagi masyarakat. Harusnya tuntu­
tan kepada pelaku korupsi itu yang
lebih tinggi, sehingga hakim juga dapat
memvonis lebih tinggi. Tidak seperti
saat ini, hukuman untuk koruptor hanya
1 tahun, 2 tahun, dan paling lama hanya
5 tahun,” tutur Yunahar.
Moratorium remisi bagi pelaku te­
rorisme, menurut Yunahar, juga tidak
besar manfaatnya. Pasalnya, teroris
melakukan aksi terkait ideologi. “Pelaku
teroris mati dengan bom bunuh diri.
Jadi mereka tak pernah memikirkan hu­
kuman atau penjara. Lebih cepat mati,
lebih baik,” katanya.
Oleh karena itu, dia lebih yakin efek
jera kepada koruptor akan datang apa­
bila hakim memberikan vonis hukuman
yang tinggi kepada mereka.
Sementara itu tersangka kasus pe­
nyuapan terhadap pegawai BPK, Jef­
ferson Rumajar, secara lantang juga me­
nentang kebijakan Menkumdang dan
HAM. Walikota nonaktif Kota Tomohon
itu menuding moratorium remisi dan
pembebasan bersyarat itu tidak jelas.
“Saya menolak karena itu melanggar
aturan,” kata Jefferson di Gedung KPK ,
Jakarta, baru-baru ini.
Menurut dia, moratorium remisi se­
harusnya diatur dengan payung hukum
yang jelas. Jika tidak, pencabutan remisi
justru akan melanggar HAM. “Jangan
hanya sebatas pernyataan atau wacana,
payung hukumnya harus jelas,” tutur dia.
Lebih lanjut Jefferson juga menam­
bahkan, tak hanya dirinya yang meno­
lak rencana itu. Beberapa tersangka dan
Seluruh narapidana harus diperlakukan sama tanpa
membedakan jenis kejahatan dilakukan. Lembaga
Pemasyarakatan bukan lagi penjara, hanya hak-hak
kebebasannya yang diambil. Jadi kalau remisi diambil
sama saja dengan telah merampas hak mereka sebagai
masyarakat Indonesia.
Yusril Ihza Mahendra
50
OKTOBER 2011
terpidana kasus korupsi yang tengah
berada di balik jeruji besi juga meno­
laknya.
“Kemarin teman-teman saya itu
kasihan, mereka sudah ada surat resmi
bukan pemohon bebas bersyarat yang
baru. Surat keputusan (remisi) sudah
keluar, tapi di pintu keluar ditahan. Ada
Paskah Suzetta, ada Pak Bobby Suhardi­
man, dan Dany Nanawi menolak. Kare­
na kita pikir itu melanggar hak azasi,”
terangnya.
“Kalau saya ingin remisi itu jangan
dihapus, tetapi diberikan kepada orang
yang betul- betul sesuai dengan per­
syaratan remisi tersebut,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, ketentuan
pemberian remisi ini diatur dalam UU
Nomor 12 Tahun 1995, Kepres Nomor
174 Tahun 1999 tentang Remisi dan PP
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara
dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga
Binaan Pemasyarakatan.
bd
foto: metrotvnews.com
Warta BPK
HUKUM
Keterangan
ahli dari
pemeriksa BPK
di persidangan
sangat
dibutuhkan
untuk menjaga
kredibilitas
institusi di mata
hukum dan
masyarakat.
Butuh kesiapan
mental, fisik, dan
intelektual.
foto: reportase.com
Ilustrasi (suasana di persidangan)
Butuh Kesiapan Mental,
Fisik, dan Intelektual
T
ak mudah memberikan keterangan ahli
bagi pemeriksa BPK di persidangan. Na­
mun, mau tidak mau harus hadir jika di­
minta. Tujuannya, menjaga kredibilitas
institusi dan ikut serta memerangi tindak pidana
korupsi.
Dalam pasal 11 huruf c UU No. 15/2006 ten­
tang BPK, disebutkan bahwa BPK dapat mem­
berikan keterangan ahli dalam proses peradilan
mengenai kerugian negara atau daerah. Artinya,
pemeriksa BPK dapat dimintai keterangan seb­
agai ahli terkait dengan temuan BPK yang berin­
dikasi tindak pidana.
Dalam UU itu memang tidak mengharuskan
pemeriksanya memberikan keterangan ahli. Na­
mun untuk menjunjung tinggi hukum, tak bisa
menolak jika diminta. Masalahnya adalah tak
semua pemeriksa BPK bersedia untuk memberi­
kan keterangan ahli di persidangan. Hal ini diakui
Kepala Sub Auditorat Nusa Tenggara Barat II BPK
Warta BPK
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyu
Priyono. “Kebanyakan auditor kita itu masih takut.
Banyak yang tidak mau [sebagai saksi ahli],” ung­
kapnya.
Sejumlah faktor menjadi penyebab keengga­
nan untuk memberikan keterangan seperti pro­
ses persidangan yang panjang dan melelahkan,
suasana persidangan, lontaran pertanyaan yang
kerap tajam dan provokatif dari hakim, jaksa,
dan pengacara, surat panggilan yang mendadak,
sampai ruang sidang yang tidak nyaman.
Oleh karena itu, pemeriksa BPK yang bersedia
memberikan keterangan ahli harus mempersiap­
kan mental, fisik, dan intelektualnya untuk meng­
hadapi hambatan itu.“Kalau fisik, kita harus betulbetul sehat karena harus duduk berjam-jam. Be­
lum lagi di persidangan tidak boleh minum, tidak
bisa keluar.”
Wahyu menjelaskan dari sisi kesiapan mental
ada beberapa faktor, pertama, harus percaya diri
OKTOBER 2011
51
HUKUM
operandinya, modus pidana melawan
bahwa bisa menjalankannya. Kedua,
hukumnya,” lanjutnya.
siap menghadapi pertanyaan dari ha­
Pada Agustus 2008, Wahyu di­
kim, jaksa, dan penasehat hukum. Dan,
panggil Kejaksaan Negeri Wates untuk
juga harus siap mendapatkan provo­
memberikan keterangan sebagai be­
kasi dan tekanan dari mereka.
han penyusunan Berita Acara Pemer­
“Kadang-kadang, mereka bertanya
iksaan (BAP) terkait kasus itu. Setelah
di luar dugaan. Pengetahuan, ya sepu­
sekitar 7 bulan kemudian, tepatnya
tar BPK. Mengenai tugas pokok, fungsi
pada 2 Maret 2009 sidang pertama di­
dan wewenang BPK, ini yang paling
gelar. Kemudian berturut-turut sidang
penting. Juga pengetahuan tentang
kedua dan ketiga pada 11 dan 19 Ma­
audit. Mekanisme dan prosedur audit
ret 2009. Wahyu mengikuti ketiga per­
seperti apa. Ketiga, pengetahuan ten­
sidangan itu karena ada tiga terdakwa
tang kasusnya itu sendiri. Kita pelajari
yang dituntut kejaksaan.
dari LHP-nya, Temuan pemeriksaan­
“Setelah selesai BAP di Kejaksaan,
nya, sampai Kertas Kerja Pemeriksaan,”
Saya menunggu panggilan di per­
ungkap pria yang memulai karier se­
sidangan. Dipanggil di persidangan
bagai auditor di Auditorat Keuangan
Negara (AKN) III ini.
Wahyu sendiri pernah
memberikan keterangan ahli
pada tiga kasus berbeda. Kasus
pertama mark-up pengadaan
kertas suara pemilihan kepala
daerah (pilkada) Kabupaten
Kulonprogo pada 2006. Kasus
ini merupakan temuan BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Is­
timewa Yogyakarta. Pada 2007,
dia menjadi Pengendali Teknis
dalam pemeriksaan Pilkada Ku­
Suasana di persidangan
lonprogo 2006.
pada 2 Maret 2009. Jadi, memang agak
Salah satu hasil pemeriksaannya,
lama proses ke pengadilan itu. Untuk
ditemukan mark-up pengadaan ker­
kasus yang sama. Tiga kali sidang kare­
tas suara. Pada kasus ini, modus ope­
na ada tiga terdakwa. Saya juga ikut
randinya terjadi kontrak pengadaan
tiga kali sidang. Ini agak berat, apalagi
yang menyalahi aturan. Kontrak pada
pengalaman pertama juga,” kenang­
perusahaan A yang merupakan peru­
nya.
sahaan berskala kecil, tetapi oleh pe­
Dia menceritakan seperti biasanya
rusahaan A disubkontrakkan kepada
persidangan molor. Jadwal sidang
perusahaan B yang jauh lebih besar.
pukul 09.00 baru mulai pukul 10.30.
Bahkan, pekerjaan dilakukan seluruh­
Sidang selesai sekitar pukul 15.00. Ban­
nya oleh perusahaan B. “Nah, kita me­
yak pertanyaan yang dilontarkan ha­
nemukan ada selisih nilai. Tidak terlalu
kim, pengacara dan jaksa. Pertanyaan
besar sebenarnya, tidak sampai 100
yang sangat penting adalah memper­
juta,” ujarnya.
tanyakan keahliannya sebagai peme­
Pada 2008, temuan BPK ini kemu­
riksa BPK. Lalu, pertanyaan mengenai
dian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan
ke-BPK-an, dan substansi perkara.
Negeri Wates. Pihak Kejaksaan Ne­
“Pertanyaan banyak, yang paling
geri Wates meminta BPK Perwakilan
penting adalah dia mempertanyakan
Provinsi DIY menunjuk satu pemeriksa
keahlian kita. ‘Anda ahli di bidang
BPK untuk memberikan keterangan
apa?’ Saya jawab, ‘saya ahli dalam bi­
ahli. “Kejaksaan mungkin tidak menilai
dang pemeriksaan keuangan negara,
dari jumlah nilai kerugiannya, tetapi
ya di bidang audit’. Kalau begitu saya
dari unsur tindak pidananya. Modus
52
OKTOBER 2011
ingin menguji keahlian saudara, nah
ini...’saya baca, saya punya undang-un­
dang BPK No. 15 Tahun 2006, Apa yang
Anda ketahui pasal ini, pasal ini?’ Baru
setelah itu masuk ke substansi.”
Kasus kedua yang melibatkan Wa­
hyu untuk memberikan keterangan
ahli adalah mark-up pengadaan trafo
listrik di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Kulonprogo pada
2009. Sidang pengadilannya digelar
pada 1 Maret 2010.
Dalam kasus kedua ini, kebetulan
bukan temuan BPK. Namun, pengem­
bangan kasus dari kejaksaan negeri.
Waktu itu, Wahyu masih menjabat Ke­
pala Seksi DIY I BPK Perwakilan Provinsi
DIY. Dia diminta untuk menjadi
saksi ahli di bidang audit pen­
gadaan barang dan jasa.
“Jadi, ini permintaannya ti­
dak langsung ke saya, tetapi ke
kepala perwakilan. Kepala per­
wakilan baru menunjuk saya,
karena dulu sebagai kepala seksi
yang membawahi Kulonprogo,
tempat kasus itu ada. Dan, saya
juga sudah pernah memberikan
keterangan ahli, setelah dita­
warkan ke yang lain tidak mau,”
ujarnya.
Salah satu pertanyaan yang dilon­
tarkan dalam kasus ini adalah penge­
tahuan seputar pengadaan barang
dan jasa sesuai Keputusan Presiden
No. 80 Tahun 2003. Pertanyaan me­
mang lebih didominasi pengetahuan
seputar hal itu. Bukan hasil pemerik­
saan BPK.
“Pertanyaannya, ‘kalau BPK men­
emukan seperti itu, bagaimana menu­
rut BPK? Apakah itu kerugian atau
bukan? Kalau ini betul-betul murni pe­
ngetahuan bukan hasil pemeriksaan
(kerja) kita. Ada provokasi dari penga­
cara, biasa itu,” ungkap Wahyu.
Kasus ketiga adalah Kerugian Dae­
rah Anggaran DPRD Kota Malang pada
2004 sebesar Rp6,02 miliar. Proses pen­
gadilan cukup panjang karena terdak­
wanya banyak. Kasus ini merupa­kan
temuan BPK dan Wahyu merupakan
salah satu anggota tim pemeriksa.
Dia menjelaskan kasus ini diproses
Warta BPK
HUKUM
pada 2010. Padahal, hasil pemeriksaa­
nnya 5 tahun sebelumnya yaitu pada
2005. Pada saat pemeriksaan anggaran
DPRD Kota Malang, Wahyu masih ber­
tugas di BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Namun, pada saat proses persidangan
selanjutnya, dia sudah bertugas di BPK
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
“Saya ditunjuk karena sewaktu
pemeriksaan itu saya jadi Kepala Seksi
Jatim IB BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Kepala Seksi Jatim IB ini membawahi
Kota Malang,” tuturnya.
Dalam proses penunjukkannya
sebagai saksi ahli, Kejaksaan Ne­geri
Malang meminta BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur untuk memberi­
kan keterangan terkait kasus ini. Se­
lain Wahyu ada tiga pemeriksa lainnya
yang tergabung dalam tim pemer­
iksaan anggaran DPRD ini. Namun,
akhir­nya Kepala Perwakilan Provinsi
Jawa Timur menunjuk dirinya atas per­
setujuan BPK Perwakilan Provinsi DIY
dan Auditor Utama Keuangan Negara
V.
Dalam sidang ini pertanyaan yang
dilontarkan banyak seputar temuan
BPK tersebut. Pertanyaan-pertanyaan
lainnya hampir sama dengan sidangsidang yang diikuti Wahyu sebelum­
nya pengetahuan tentang BPK, audit,
dan kasus itu.
Pada kasus Kota Malang 2004 sebe­
sar Rp6,02 miliar ini terbagi dalam dua
temuan. Pertama, ada anggaran
yang seharusnya tidak boleh diang­
garkan tetapi tetap dianggarkan.
“Ada banyak poinnya. Misalnya,
kalau dulu penghasilan pimpinan
dan anggota DPRD sudah diatur
secara jelas. Misalnya, A-K, tetapi
dia menganggarkan K-Z. Kemudian
setelah dianggarkan sudah men­
jadi APBD, ternyata direalisasikan.
Dibayarkan juga yang K-Z. Nah,
ini yang K-Z tidak boleh. Jenisnya
seperti tunjangan taksi dan lain­
nya, yang sebenarnya tidak boleh.
Direkomendasikan agar dikemba­
likan. Namun, sekitar 60% yang be­
lum dikembalikan,” terang Wahyu.
Warta BPK
Kedua, masalah asuransi kesehatan
untuk anggota DPRD Kota Malang.
Asuransi kesehatan ini harus diberikan
polis. Jadi, ikatan perjanjiannya itu an­
tara sekretaris keuangan pemerintah
daerah dan perusahaan asuransi. Na­
mun, kenyataannya ini diberikan se­
cara tunai ke masing-masing anggota
DPRD Kota Malang.
Harusnya, ada perjanjian antara
sekretaris keuangan dan perusahaan
asuransi melalui proses lelang ditun­
juk siapa yang menang baru diberikan.
Namun, pada kasus ini dari sekretaris
keuangan dibayar tunai ke anggota
Dewan. Sementara oleh anggota DPRD
sendiri tidak semuanya dibelikan polis.
Jangan Segan
Pengalamannya memberikan kete­
rangan ahli pada beberapa kasus tin­
dak pidana korupsi membuat Wahyu
merasa pemeriksa BPK tak perlu segan
menghadapinya. Banyak pengalaman
berharga justru diperolehnya.
Menurut dia, hal terpenting se­
bagai pemeriksa BPK adalah jangan
pernah takut ketika melakukan audit
kemudian menemukan hal-hal yang
berindikasi tindak pidana korupsi.
Demikian juga ketika diminta untuk
memberikan keterangan ahli terkait
kasus tersebut. “Kita harus selalu siap,
tidak perlu takut, ada pengalaman
baru di suasana sidang,” tutur Wahyu.
Meski begitu, ada juga yang sulit
dihadapi ketika dipersidangan. Sema­
kin pintar pengacaranya, semakin be­
rat menghadapi mereka. Dan, semakin
banyak pertanyaan semakin menguras
energi. Pertanyaan yang paling berat,
biasanya pertanyaan dari pengacara.
Pertanyaannya kerap yang paling pro­
vokatif dan menyudutkan.
“Nah, di situ yang diperlukan ke­
siapan mental dan kesiapan penge­
tahuan dan wawasan kita. Sebaiknya
jika kita tidak tahu, bilang tidak tahu,
jangan mereka-reka. Pada waktu itu,
yang saya tahu, saya jelaskan, yang
saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu.
Karena kalau melebar malah pertanya­
annya tambah banyak,” ucap Wahyu.
Dia menambahkan menjadi saksi
ahli bukan hanya harus meluangkan
waktu, tetapi juga butuh persiapan
dalam hal mental dan persiapan ma­
teri untuk memahami kasus ini, bidang
tugasnya. Mulai dari undang-undang
tentang BPK, Laporan Hasil Peme­
riksaan, Temuan Pemeriksaan, baru
Kertas Kerja Pemeriksaan yang terkait
dengan temuan BPK yang kasusnya
disidangkan. Belum lagi harus selalu
bertanya kepada tim pemeriksa yang
menemukan kasus yang disidangkan
tersebut.
Wahyu berharap ada dukungan
moril dan kelembagaan yang optimal.
Di sisi lain, dia berharap ada reward
yang bisa diberikan BPK, entah itu ke­
naikan pangkat luar biasa atau lainnya.
Selama ini yang ada hanya mendapat­
kan SPPD sesuai jumlah hari.
and
Tiga Poin Jadi Saksi Ahli
Menurut Kepala Sub Auditorat Nusa Tenggara Barat II BPK Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyu Priyono, ada tiga hal yang harus diper­
siapkan auditor jika diminta untuk menjadi saksi ahli.
Pertama, persiapan mental. Ini penting agar auditor siap dalam mengha­
dapi pertanyaan yang cenderung provokatif, memojokkan terutama dari tim
pengacara terdakwa.
Kedua, persiapan fisik. Ini diperlukan karena biasanya proses persidangan
memakan waktu lama. Kesehatan atau kekuatan fisik sangat diperlukan agar
tidak drop saat berada di persidangan untuk memberikan keterangan ahli.
Ketiga, persiapan pengetahuan. Ini diperlukan agar dapat menjawab per­
tanyaan-pertanyaan dengan baik, yang diajukan pengacara, hakim, maupun
jaksa.
OKTOBER 2011
53
AKSENTUASI
S
alah satu sumber
pendanaan APBN berasal dari
utang luar negeri yang berasal
dari negara kreditor dan
lembaga pembiayaan internasional
lainnya. Selain itu, didapat juga dengan
menerbitkan surat berharga yang
diterbitkan pemerintah atau negara,
bisa berupa Surat Utang Negara (SUN).
Berbicara masalah utang negara,
ternyata cenderung meningkat
jumlahnya dari tahun ke tahun. Total
utang pemerintah hingga Agustus
2011 mencapai Rp1.744,34 triliun, naik
Rp10,7 triliun dari posisi Juli sebesar
Rp1.733,64 triliun. Jika dibandingkan
dengan jumlah utang pada Desember
2010 sebesar Rp1.676,85 triliun, berarti
ada kenaikan Rp67,49 triliun.
Dalam denominasi dolar AS,
jumlah utang pemerintah hingga
Agustus 2011 mencapai US$203,35
miliar. Jumlah itu turun dari bulan
sebelumnya US$203,77 miliar. Utang
pemerintah itu terdiri dari pinjaman
US$69,63 miliar dan surat utang
US$133,72 miliar. Namun, utang dalam
dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan
dengan Desember 2010 sebesar
US$186,5 miliar.
Utang tersebut berasal dari bi­lateral
US$43,45 miliar, mul­tilateral US$22,86
miliar, komersial US$3,02 miliar,
supplier US$60 juta, dan pinjaman
dalam negeri US$70 juta. Sementara
total surat utang yang telah diterbitkan
oleh pemerintah sampai Agustus
2011 mencapai US$133,72 miliar, naik
dari posisi Desember 2010 US$118,39
miliar. Jika dirunut mulai 2000, besaran
utang pemerintah ini cenderung naik
(lihat tabel).
Walau jumlah utang cenderung
membesar, akan tetapi dari sisi rasio
utang terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB), justru turun. Per Juli 2011, PDB
Indonesia sebesar Rp6.422,9 triliun,
rasio utang mencapai 26,9%. Dengan
menggunakan asumsi APBN-P 2011,
per September 2011 ini, rasio utang
dengan PDB turun lagi menjadi 24,9%.
Sejak 2006, kecenderungan
penurunan rasio utang terhadap PDB
sudak terlihat. Pada 2006, rasio utang
mencapai 39,0%, turun menjadi 35,1%
54
OKTOBER 2011
Utang Membengkak,
BPK Lakukan Audit
Utang Indonesia cenderung kian meningkat meski rasio utang dengan
PDB terus turun. BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan
utang negara.
istimewa
Agus D.W. Martowardojo
(2007), 33,0% (2008), 28,3% (2009),
26,0% (2010), dan 24,9% (September
2011).
Penurunan itu juga dilontarkan
oleh Menteri Keuangan Agus D.W.
Martowardojo dalam rapat dengan
Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Meskipun jumlah nominal
bertambah, tetapi rasio utang terhadap
PDB semakin menurun dan saat ini
rasio utang Indonesia jauh lebih rendah
dibandingkan dengan rasio utang
negara maju, misalnya AS sekitar 100%
[dari PDB] dan Jepang di atas 200%,”
ungkapnya.
Menkeu yakin bahwa fundamental
ekonomi dalam kondisi baik dan utang
Indonesia masih terjaga. Dengan
kondisi ini krisis di Amerika Serikat
dan Eropa tidak terlalu berdampak
terhadap perekonomian domestik.
Krisis yang terjadi di kedua belahan
dunia itu karena faktor besarnya utang.
Sementara Indonesia selama 10 tahun
terakhir bisa mengendalikan debt to
GDP.
Agus menjelaskan Indonesia
konsisten dalam mengelola kesehatan
utang dengan rasio sebesar 80%
terhadap PDB pada 10 tahun lalu,
menjadi 26% pada 2011. Negaranegara yang mengalami pemulihan
ekonomi lambat dan terkena dampak
krisis seperti AS, memiliki rasio utang
yang mencapai 100% terhadap PDB.
Selanjutnya, Yunani 147,3%, Portugal
103,1%, Irlandia 102,4%, Italia 124,8%,
dan Jepang 227,4%.
“Kita cukup konsisten dalam
Warta BPK
AKSENTUASI
menjaga kesehatan utang, 10 tahun
lalu debt to GDP ada di kisaran 80%.
Sekarang 26%, berarti turun. Di negara
lain naik sampai di atas 100%, bahkan
Jepang 200%,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengatakan sekuat apapun negara
seperti AS dan Eropa, jika defisit
anggarannya besar, maka rasio utang
akan sangat tinggi dan ekonomi
menjadi tidak aman.
“Oleh karena itu kita memperbaiki
rasio utang terhadap PDB. Tahun
lalu sudah kurang 25% dan akan kita
terus turunkan tahun depan. Kita juga
meningkatkan penerimaan negara, baik
pajak maupun nonpajak. Mengatur
pembelanjaan yang tepat sehingga
tidak perlu defisit,” papar Presiden.
Sebelumnya, Presiden juga
mengingatkan para menterinya
untuk mengurangi utang luar negeri.
Dia meminta pelunasan utang lebih
digencarkan lagi. Oleh karena itu, tiap
tahun jumlah utang yang dibayar harus
lebih besar dari jumlah utang yang
ditarik. Selain itu, Presiden meminta
persentase utang pemerintah terhadap
PDB pada 2014 harus ditekan menjadi
22%.
Pendapat berbeda dilontarkan
Agus Suman, Guru Besar Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya. Menurut dia, kebijakan
fiskal dan makro dapat bermuara pada
kebijakan politik pinjaman. Hal itulah
yang mesti perlu diwaspadai, karena
tidak jarang sangat menjebak.
Dia sependapat bahwa rasio utang
terhadap PDB cenderung mengalami
penurunan. Pengelolaannya sejurus
dengan batas aman rasio utang
terhadap PDB yang sebesar 60%.
Namun, kondisi ini, jangan dijadikan
alasan diadakannya kebijakan budaya
utang.
“Bila paradigma itu yang dipegang,
yang terjadi ialah potensi multiplier
effect penggerogotan anggaran dari
kebijakan utang yang dilakukan secara
masif. Seperti rutinitas pembayaran
utang yang jatuh tempo serta bunga
pinjaman. Hal tersebut akan sangat
berbahaya bagi perekonomian dalam
Warta BPK
negeri,” paparnya dalam sebuah tulisan
di media massa.
Utang pada dasarnya bukan
kebijakan yang tepat, bahkan bisa
dikatakan inefisien. Sebab, efisiensi
utang dapat berjalan dengan baik
dengan syarat mekanisme transmisi
benar-benar berpihak kepada rakyat
(pro-public government expenditure)
seperti modal pelayanan fasilitas
publik dan infrastruktur. Selain itu juga
istimewa
Revrisond Baswir
mengharuskan pada mekanisme check
and balance dalam mengawal ketat
utang.
Namun, yang terjadi di Indonesia,
utang malah digunakan sebagai
modal untuk pengeluaran anggaran
belanja rutin birokrasi yang mencapai
80%. Bahkan yang lebih tragis, utang
dijadikan instrumen bagi-bagi uang
para elite birokrat atau proyek-proyek
mainan yang membuat APBN selalu
defisit tiap tahunnya.
Dalam hal ini, utang sebagai dasar
efek peningkatan kesejahteraan rakyat
malah berdampak sebaliknya. Oleh
karena itu, kebijakan restrukturisasi
utang secara radikal perlu sangat
dipertimbangkan. Selain itu, politik
anggaran berimbang perlu selalu
dilakukan ketimbang politik anggaran
defisit. Ia juga mengharapkan agar
moratorium utang perlu dilakukan
secara nyata.
Hal serupa juga diutarakan Koalisi
Anti Utang. Melalui Ketuanya, Dani
Setiawan, mengatakan bahwa krisis
utang AS dan Eropa harus menjadi
pelajaran bagi pemerintah agar tak
masuk ke masalah yang sama di masa
mendatang. Meskipun selama ini
pemerintah selalu beralibi rasio utang
Indonesia terhadap PDB relatif jauh
lebih rendah atau masih dalam rentang
yang sangat aman.
Dia mencatat selama 5 tahun
terakhir terdapat tren peningkatan
utang program dari luar negeri. Hal
ini erat kaitannya dengan upaya
liberalisasi ekonomi di Indonesia
seperti memfasilitasi modal asing.
Sejalan dengan meningkatnya utang
program, tingkat utang proyek
langsung mengikuti, yang berimbas
mengendurnya peran pemerintah.
Dani mengilustrasikan pada 2010
saja, realisasi alokasi pembayaran
cicilan pokok dan bunga utang dalam
APBN mencapai Rp215,54 trilun.
Terdiri dari pembayaran bunga utang
sebesar Rp88,38 trilun, pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri sebesar
Rp50,63 triliun, dan pembayaran
cicilan pokok dan buyback SBN sebesar
Rp76,53 triliun.
Sementara pada 2011, pemerintah
merencanakan untuk menambah
alokasi pembayaran utang hingga
mencapai Rp249,72 triliun, meningkat
sekitar Rp35 triliun dari 2010. Angka
ini jauh lebih besar dari total belanja
modal, yang merupakan investasi
pemerintah dalam APBN Perubahan
2011 sebesar Rp136.87 triliun atau
hanya 8,4%.
“Ini bisa jadi bom waktu, tercermin
dalam APBN makin lama peran
pemerintah makin mengecil, utamanya
di sektor infrastruktur dan pelayanan
publik semakin mengecil. Proteksi
negara terhadap rakyat semakin
berkurang,” katanya.
Dani menambahkan selama ini
instrumen utang sebagian besar untuk
kebutuhan menutup defisit anggaran
dan membayar cicilan pokok utang
luar negeri maupun surat berharga
negara. Besarnya beban pembayaran
utang, menyebabkan pemerintah harus
merogoh anggaran di APBN dalam
jumlah yang sangat besar.
“Angkanya akan semakin mencolok
bila kita membandingkan dengan
total pembayaran utang dengan porsi
OKTOBER 2011
55
AKSENTUASI
belanja pemerintah untuk sektor
pendidikan, kesehatan, pangan dan
pertanian, serta pembangunan koperasi
dan usaha kecil menengah,” ujarnya.
Koalisi Anti Utang juga mencatat
dalam 5 tahun terakhir pembiayaan
utang sangat dominan dan
memberikan kontribusi rata-rata 75,1%
dari total pembiayaan yang diperlukan
dalam APBN.
Ekonom Revrisond Baswir yang juga
Tim Ahli Pusat Studi Kerakyatan UGM
berpendapat sama. Dia menyatakan
besarnya porsi pembayaran utang
dalam APBN telah menyandera
kebijakan anggaran negara untuk
diprioritaskan melayani kreditor
asing dan para investor pemilik surat
berharga negara.
Pada sisi efektifitas, secara internal,
beban pembayaran utang menjadi
pemicu terjadinya kontraksi belanja
sosial, merosotnya kesejahteraan
rakyat, dan melebarnya kesenjangan.
Beban pembayaran utang telah
mengurangi kemampuan negara
untuk menstimulus perekonomian
dengan dukungan pendanaan bagi
pembangunan. Besarnya beban
pembayaran utang setiap tahun
mengakibatkan berkurangnya alokasi
anggaran pembangunan dan
pengurangan subsidi bagi rakyat yang
menjadi tanggung jawab negara.
Jika terus dibiarkan, akibat lebih
jauh adalah penyusunan APBN akan
terus-menerus
disandera oleh penambahan utang
baru dari dalam dan luar negeri untuk
memenuhi kewajiban pembayaran
utang yang terus membesar.
Manajemen Utang
Melihat kondisi makin
membengkaknya jumlah utang negara,
BPK tidak tinggal diam. Lembaga audit
negara ini akan melakukan pemeriksaan
terhadap utang negara. Audit ini
dilakukan untuk mengetahui apakah
penggunaan utang sesuai dengan
aturan dan bermanfaat.
“Misalnya, terdiri dari apa saja
utang itu. BPK sekarang se­dang
menginventarisir apakah per­janjiannya
sesuai, baik utang luar negeri dan dalam
56
OKTOBER 2011
negeri,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo,
baru-baru ini.
Menurut dia, pihaknya akan meng­
um­pulkan data-data soal utang luar
negeri dan akan dianalisis satu per­satu.
Dengan begitu, akan ke­ta­huan apakah
utang peme­rintah tersebut bermanfaat
atau ti­dak. “Nanti akan kita tanyakan,
nama­nya audit kinerja,” ucapnya.
Dalam laporan keuangan,
tambahnya, selalu ada pertum­bu­han
utang. Penambahannya itu nilainya
triliunan. Oleh karena itu, BPK akan me­
ngaudit performance apa­kah utang ini
memberikan man­faat atau tidak.
Jika BPK menemukan
penyimpangan utang, BPK ha­nya bisa
membuat rekomen­da­si. Meski begitu,
pihaknya akan men­­­cocok­kan terlebih
dahu­lu do­ku­men de­ngan temuan di
lapangan.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri
menyatakan audit utang difokuskan
kepada utang dalam negeri karena
saat ini utang dalam negeri sangat
mendominasi.
“Komposisi pinjaman Indonesia
saat ini, paling banyak pinjaman
dalam negeri dalam bentuk SUN
setiap tahun terbit Rp5 triliun - Rp10
triliun termasuk utang-utang eks
peninggalan krisis 1998 dalam bentuk
obligasi rekapitalisasi yang selama
ini membebani pemerintah sangat
berat sekali. Kalau sebelum reformasi
didominasi utang luar negeri setelah
reformasi komposisinya terbalik,”
papar Hasan dalam jumpa pers terkait
deklarasi ASEAN SAI di Jakarta, belum
lama ini.
BPK mengkhawatirkan tingginya
utang dalam negeri ini memberatkan
pemerintah. Apalagi jika suatu saat
pemerintah tak sanggup lagi membayar
kupon atau bunga surat utang itu. Ini
bakal menimbulkan persepsi buruk
bagi pasar keuangan domestik.
“Jadi kita akan lihat, apakah
kupon tingkat rate-nya sudah paling
kompetitif, apakah tidak terlalu mahal
atau murah atau sudah pas di level itu,
ini kan harus analisis ekonomi makro
dan bidang pasar modal,” ujarnya.
Untuk itu, Hasan menyatakan
pihaknya akan melakukan audit
terhadap utang dalam negeri, tidak
hanya dalam pelaporannya, tetapi juga
upaya pemerintah dalam mengatur
utang tersebut.
“Kita akan melakukan suatu kajian,
tidak hanya sekadar menatausahakan
dan melaporkan secara accounting tapi
bagaimana pemerintah me-manage
pinjamannya apakah bunga yang
diterapkan sudah cukup kompetitif,
kenapa harus menerbitkan dengan
kupon sekian persen, ya itu akan kita
lihat nanti,” jelasnya.
Audit utang ini, lanjut Hasan, akan
dilakukan untuk tahun anggaran 5
tahun belakang guna membandingkan
komposisi utang sebelum dan sesudah
krisis.
“Ya target kita 2012, tahun ini tidak
sempat, kita bisa mundur sampai ke
belakang, paling tidak 5 tahun terakhir
kita bisa lihat tren utang semenjak
sebelum dan sesudah reformasi
karena setelah reformasi diawali
dengan penerbitan surat utang untuk
rekapitalisasi bank-bank bermasalah
dulu, komposisinya terbalik sekarang,”
and
paparnya.
Warta BPK
TEMPO
Periode 19451949 menjadi
masa krusial
bagi bangsa
Indonesia. Tak
heran masa
itu disebutsebut sebagai
masa revolusi.
BPK pun
mengalaminya.
doeloe
Perjuangan BPK
di Masa Revolusi
Kantor BPK pertama di Magelang bertempat di Gedung Aniem.
Pada saat pendiriannya,
Pasca-diproklamirkannya
1 Januari 1946, melalui
Kemerdekaan Indonesia
Penetapan Pemerintah Tahun
pada 17 Agustus 1945,
1946 No.11/UM, Kantor BPK
sampai Belanda mengakui
ditetapkan di Magelang
kedaulatan negara
dengan pegawai hanya
Indonesia, sampai pascasembilan orang. Bahkan, jika
Konferensi Meja Bundar di
dipersempit lagi, pegawai
Den Haag, Belanda, pada
pelaksana hanya enam orang.
November 1949, menjadi
Kesembilan pegawai tersebut
masa penuh perjuangan
terdiri dari R. Soerasno
bagi bangsa Indonesia.
(Ketua), Aboetari (Anggota),
Peluh keringat dan
Djunaedi (Sekretaris), dan
tetesan darah membanjiri
enam pegawai pelaksana
ruang dan waktu itu.
yakni R. Kasirman, Bandji, M.
Seiring dengan
Soebardjo, Dendadipradja,
proses membangun
Rachmad, dan Wiradisastra.
fondasi ketatanegaraan,
Kantor BPK di Magelang
setelah Indonesia
Sjafruddin Prawiranegara
pun berpindah-pindah.
memdeklarasikan
Kantor pertama terletak
kemerdekaan, di situ pula
bekas Gedung Aniem, kemudian pindah lagi
Belanda merongrong kedaulatan, melalui dua
ke bekas Gedung Bea Cukai. Pada saat Belanda
agresi militernya. Berpindah-pindah tempat
melancarkan agresi militernya yang pertama
karena suasana perang, belum kondusif dan
pada Juli 1947, kantor BPK kembali dipindahkan
mapan, membuat semua elemen bangsa benarke Kantor Karesidenan. Tak sampai lama, pindah
benar berjuang. Hal yang sama juga dialami
lagi ke Gedung Klooster.
BPK.
Warta BPK
OKTOBER 2011
57
TEMPO
doeloe
Kantor BPK di Gedung Bea dan Cukai setelah pindah dari Gedung Aniem, Magelang.
Kondisi perang tersebut
membuat Ketua BPK R. Soerasno
berinisiatif untuk melakukan arahan
guna menyelamatkan kerja, kantor,
pegawai, dan keluarganya. Arahan
itu termuat dalam surat rahasia Ketua
BPK pada 24 Juni 1947.
Surat rahasia ini sebenarnya juga
ke tempat lain. Tujuannya, agar
tidak tertangkap dan tidak terjadi
pemusnahan atau perusakan
perlengkapan dan peralatan kantor.
Kantor BPK dipercayakan kepada
Saiboen, Soebardjo, dan Bandji untuk
tetap tinggal dan sebisa mungkin
menjalankan pekerjaan. Mereka
Dari Gedung Bea dan Cukai Kantor BPK kembali dipindahkan ke Gedung Karesidenan
Kedu di Magelang.
merupakan kelanjutan dari instruksi
Menteri Keuangan waktu itu,
Sjafruddin Prawiranegara, agar ketika
kota Magelang terancam agresi
Belanda, perlengkapan, peralatan,
dan pegawai untuk menyingkir
58
OKTOBER 2011
bertanggung jawab atas barangbarang yang tetap ditinggalkan di
kantor.
Masih pada 1947, dibentuk
Kantor Cabang BPK di Yogyakarta
yang berkedudukan di Gedung
Nilmy, Yogyakarta. Dengan ada
kantor di Yogyakarta ini, otomatis ada
pemindahan sebagian pegawai dan
perlangkapan kantor dari Magelang
ke Yogyakarta.
Tak berselang beberapa lama,
Presiden Soekarno mengeluarkan
instruksi melalui Penetapan
Pemerintah Tahun 1948 No. 6
tentang tempat dan kedudukan
BPK. Dalam instruksi itu disebutkan
bahwa karena kantor-kantor
penting pemerintah pusat berada di
Yogyakarta, sebaiknya BPK berada di
kota yang sama.
Dengan instruksi ini, Kantor
BPK Pusat berada di Yogyakarta,
sementara kantor BPK di Magelang
sebagai kantor cabang. Untuk
pembagian tugas, kantor pusat
bertugas mengurus kepegawaian
secara umum dan melakukan
pemeriksaan setempat di bawah
pimpinan R. Kasirman. Laporan
hasil pemeriksaan setempat pada
umumnya diserahkan kepada Seksi
Keuangan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
BP KNIP ini merupakan cikal-bakal
DPR.
Sementara Kantor Cabang BPK
di Magelang bertugas melakukan
verifikasi dan mengadakan
surat-menyurat mengenai
pertanggungjawaban, surat perintah
membayar uang, dan lain-lain. Selain
itu, kantor cabang juga bertugas
memberikan bahan-bahan untuk
keperluan pemeriksaan setempat
kepada kantor pusat.
Pada saat itu, jumlah pegawai BPK
mulai meningkat. Pegawai di kantor
pusat sebanyak 42 orang dan kantor
cabang berjumlah 74 orang.
Belanda ternyata tak berhenti
untuk kembali menguasai Indonesia.
Pada 19 Desember 1948, kembali
melakukan agresi militer yang kedua.
Kali ini serangan langsung tertuju
pada Ibu Kota Indonesia waktu itu
yakni Yogyakarta.
Serangan Belanda itu ternyata
membuahkan hasil. Yogyakarta
dikuasai militer Belanda. Presiden
Warta BPK
TEMPO
Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta,
dan beberapa menteri ditangkap dan
dibuang ke Pulau Bangka.
Namun, presiden dan wapres
mencium gelagat buruk dari
tindakan Belanda ini. Mereka
menginstruksikan kepada Sjafruddin
Prawiranegara yang saat itu menjabat
sebagai Menteri Kemakmuran,
untuk mendirikan Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI)
yang berkedudukan di Bukittinggi,
Sumatra Barat. Lantas bagaimana
dengan BPK?
Setelah terjadinya Agresi
Militer Belanda II, para pegawai
BPK menyesuaikan diri dengan
keadaan. Pegawai BPK, baik di
Yogyakarta maupun Magelang
banyak yang meninggalkan kantor
untuk bergabung dengan para
pejuang. Selain itu, ada juga yang
mengungsi bersama keluarga ke luar
kota. Kondisi ini juga memungkinkan
sebagian besar arsip BPK hilang
sementara peralatan kantor
dipindahkan ke tempat lain oleh
tentara Belanda.
Kembali Pulih
Perlawanan segenap komponen
bangsa Indonesia, kejutan Serangan
Umum 1 Maret 1949, dan tekanan
dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB),
akhirnya memaksa Belanda untuk
kembali ke meja perundingan.
Maka terselenggaralah Perundingan
Roem-Royen. Salah satu hasil dari
perundingan ini adalah kembalinya
Pemerintahan Republik Indonesia ke
Yogyakarta.
Untuk melaksanakan
pengembalian ini, Presiden Soekarno
menginstruksikan kepada Sri Sultan
Hamengkubowono IX yang pada
waktu itu menjabat Menteri Negara
Koordinator Keamanan, untuk
menerima kembali prosesi kekuasaan
RI dari Belanda dan mengatur
pengembalian pemerintahan di
Yogyakarta. Surat tersebut ditetapkan
pada 1 Mei 1949.
Atas dasar instruksi Presiden itu,
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Warta BPK
doeloe
Tak berselang lama di Gedung Karesidenan Kedu, Kantor BPK kembali dipindahkan ke
Gedung Klooster, Magelang.
mengeluarkan sebuah proklamasi
yang mengumumkan kekuasaan
pemerintah Indonesia untuk
sementara waktu dipegang dan
dijalankan olehnya.
Dalam proklamasi itu, disebut
juga badan pemerintahan dan
alat kekuasaan negara kembali
dipulihkan agar bisa menjalankan
tugas-tugasnya. Semuanya bisa
kembali menjalankan tugasnya di
Yogyakarta. Hal ini juga berimbas
R. Kasirman
pada BPK. Alhasil, BPK pun kembali
berdiri.
Agar operasional BPK berjalan
kembali, Ketua BPK R. Soerasno yang
masih berada di Jakarta, melalui
notanya pada 30 Mei 1949, menunjuk
R. Kasirman, yang menjabat sebagai
Inspektur Kepala BPK, untuk
sementara waktu, menggantikannya
dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Penunjukkan R. Kasirman ini
kemudian ditetapkan dalam Surat
Keputusan Presiden No. 13/A/50
pada 31 Januari 1950. Dalam Surat
Keputusan Presiden tersebut
disebutkan bahwa terhitung mulai 1
Agustus 1949, selama Ketua BPK (R.
Soerasno) berhalangan menjalankan
kewajiban, maka R. Kasirman akan
mewakilinya, disamping tetap
menjalankan pekerjaan sebagai
Inspektur Kepala.
Kantor Pusat BPK di Yogyakarta
sebenarnya telah dibuka kembali
oleh R. Kasirman sejak 27 Juni
1949. Sementara kantor cabang di
Magelang tidak dibuka. Sehingga
seluruh kegiatan BPK dipusatkan
di Yogyakarta. Adapun para
pegawai yang mengungsi selama
pendudukan Belanda akibat Agresi
Militer II, secara berangsur-angsur
kembali bekerja.
and
OKTOBER 2011
59
Lintas
PERISTIWA
Pembangunan Bandara Butuh Rp32 triliun
foto: imageshack
JAKARTA: Pemerintah mengalokasikan Rp32 triliun
untuk pembangunan dan pengembangan bandara udara
selama 15 tahun ke depan.
“Anggaran ini untuk investasi pembangunan seluruh
bandara,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang
Susantono di Jakarta, baru-baru ini.
Pengembangan dibutuhkan karena kapasitas sebagian
pelabuhan udara sudah tidak mencukupi. Beberapa di
antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah
Rai, dan Bandara Adi Sutjipto. “Pembangunan bandara baru
untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi,” jelasnya.
Aktivitas di Bandara Soekarno Hatta diprediksi melebihi
kapasitas pada 2019. Pertumbuhan jumlah penumpang di
bandara dengan empat terminal ini sekitar 9% setiap tahun.
Pemerintah juga berencana mambangun bandara baru di
sekitar Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Untuk wilayah sekitar
Jakarta lokasi yang dipilih rencananya di sekitar Cikarang,
Jawa Barat.
Bandara baru di sekitar Cikarang ditargetkan mulai
beroperasi pada 2019, sedangkan pembangunan dimulai
pada 2014. Jalur kereta api akan menghubungkan Bandara
Soekarno Hatta dengan bandara yang baru.
Menurut Bambang, seperti dikutip Tempo, pemerintah
juga sedang menjajaki rencana pembangunan kota baru di
wilayah bandara yang merupakan tren baru di dunia. Pusat
bisnis baru akan berkembang di kota bandara. Namun,
rencana ini terhalang oleh lahan yang sempit.
aiz
BI Tak Bela Budi Mulya
JAKARTA: Bank Indonesia tidak akan memberikan
pembelaan kepada deputi gubernur nonaktif Budi Mulya
setelah kasusnya disidik oleh KPK. Alasannya, bank sentral tidak
bisa memberi bantuan hukum menyangkut kasus pribadi.
“Yang bersangkutan mengklaim ini adalah urusan pribadi,”
kata Gubernur BI Darmin Nasution setelah rapat kerja dengan
Komisi Keuangan DPR di Jakarta baru-baru ini.
Audit BPK menemukan adanya aliran dana dari pemilik
Bank Century Robert Tantular kepada Budi Mulya. Budi
mengaku meminjam uang kepada Robert Tantular sebesar
Rp1 miliar pada 2008. Dia beralasan uang itu adalah pinjaman
pribadi dan sudah dikembalikan. Namun, kecurigaan muncul
karena waktu peminjaman uang menjelang pemberian dana
talangan kepada Bank Century.
Sebelumnya Komisi memanggil Budi Mulya dan
memeriksanya selama 12 jam sebagai saksi dalam kasus
itu. Setelah pemeriksaan, Dewan Gubernur menyetujui
permohonan nonaktif Budi Mulya selama 6 bulan, yang bisa
diperpanjang 6 bulan lagi.
Bank sentral, kata Darmin, masih menunggu hasil
pemeriksaan KPK dan BPK. Dia mengharapkan sebelum
perpanjangan masa penonaktifan sudah ada hasilnya. “Bila
sudah ada kejelasan di Komisi, Bank Indonesia mempunyai
dasar yang jelas untuk mengambil langkah selanjutnya.”
Dewan Gubernur sudah mengambil langkah ketika kasus
60
OKTOBER 2011
ini merebak. “Yang bersangkutan tidak lagi menangani bidang
strategis dan berdampak banyak kepada publik,” jelasnya
seperti dikutip Tempo.
Langkah ini dilakukan, tambahnya, untuk menjaga
integritas dan kredibilitas pengambil keputusan yang
berdampak kepada publik.
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis
mengatakan bank sentral akan meminta pendapat
hukum terkait dengan penonaktifan Budi Mulya. Pasalnya,
berdasarkan UU Bank Indonesia lama nonaktif hanya 3 bulan.
Sementara ekonom A. Prasetyantoko mengatakan
status nonaktif Budi Mulya diharapkan membantu proses
pemeriksaan oleh KPK.
Audit forensik BPK atas Century, yang kini bernama Bank
Mutiara, menemukan aliran dana dari pemilik Bank Century
Robert Tantular kepada Budi Mulya pada September 2008,
menjelang pemberian fasilitas jangka pendek sebesar Rp689
miliar untuk Century. Budi pernah mengaku dana itu pinjaman
dari Robert.
Pendanaan itu mengucur pada 14-18 November 2008
melalui skema Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek. Adapun
pada 24 November 2008-24 Juli 2009 digelontorkan fulus
oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam bentuk penyertaan
modal sementara senilai Rp6,7 triliun. Dana dari LPS inilah yang
dianggap sebagai uang negara.
aiz
Warta BPK
Lintas
PERISTIWA
Boleh Hibah Asal Bukan Uang
CIANJUR: Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan yang
memperbolehkan pihak kejaksaan menerima hibah dari
pihak lain, asalkan tidak berupa
uang.
“Dari rapat komisi-komisi,
untuk Komisi A terkait masalah
pembinaan ini ada 16 butir
rekomendasi, di antaranya
adalah diperlukannya satu
kebijakan untuk tidak menerima
hibah dari pihak manapun
secara tunai,” ujar Jaksa Agung
Basrief Arief kepada pers
seusai penutupan Rapat Kerja
Kejaksaan 2011 di Hotel Yasmin,
Cianjur, Jawa Barat, Jumat
(11/11/2011).
Hibah dalam bentuk
nontunai atau dengan kata lain
berupa barang, tambahnya, bisa
diterima. Namun, kebijakan ini masih merupakan wacana
yang perlu dikaji secara mendalam. Demikian dilansir dari
Detiknews.
“Jadi kalaupun hibah diberikan, katakanlah seperti
dari pemerintah daerah itu ingin
memberikan hibah tanah untuk
pembangunan kantor, tanahnya
yang diberikan, bukan uangnya
yang diberikan. Ini ditegaskan
dalam rekomendasi untuk tidak
diterima secara tunai,” tegas
Basrief.
Kendati demikian, setiap
penerimaan hibah nontunai wajib
untuk dilaporkan. Hal ini penting
untuk memberi kontrol yang
terukur terhadap penerimaan
hibahnon tunai tersebut.
“Kewajiban pengelolaan
pelaporan atas penerimaan hibah
nontunai atau barang untuk
dicatat dalam Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK
BMN),” tegasnya.
dr
Puluhan Terdakwa Korupsi Divonis Bebas
JAKARTA: Komisi Yudisial menemukan ada puluhan
kasus korupsi divonis bebas dan akan melakukan
penyelidikan ke Pengadilan
Tipikor di daerah.
“Saya tidak tahu persis,
tetapi ada puluhan kasus
korupsi yang divonis bebas.
Di Surabaya ada 17, di
Jabar ada 4, di Kalimantan
ada 14 padahal kasus ini
melibatkan 40 orang lain
dan ini kemungkinan
divonis bebas juga karena
kasusnya sama,” ujar
anggota KY Taufiqurrohman
Syahuri dalam dalam
Talk Show DPD Perspektif
Indonesia Pengadilan
Tipikor Daerah Ujian Bagi
Penegakan Keadilan, di
Gedung DPD, Senayan,
Jakarta, baru-baru ini.
Dia menuturkan ada
hakim Tipikor yang belum menerima gaji pada awal
penugasan. Hakim-hakim itu mengadu kepada KY.
Warta BPK
“Tidak hanya hakim di Semarang, tetapi di Surabaya
dan Bandung juga tidak terima gaji pada 3 bulan pertama
antara Januari-April.
Mereka diberi SK Presiden
setahun yang lalu. Padahal
pengacara yang sudah jadi
hakim Tipikor tidak bisa
berpraktek. Kalau dosen
masih bisa sampingan
mengajar,” jelasnya seperti
dikutip Detiknews.
Namun, masalah itu
sudah diselesaikan MA. Tak
ada alasan bagi mereka
untuk setengah-setengah
menuntaskan kasus korupsi.
“MA sudah sampaikan
mau selesaikan karena
kekuasaan anggaran ada
di MA. Jadi mereka bilang
saya sudah 3 bulan makan
gaji sendiri. Sewa rumah jadi
yang murahan, naik angkot
pakai becak jadi memang menyedihkan. Berarti sekarang
sudah diterima,” ungkapnya.
aiz
OKTOBER 2011
61
Fly UP