...

KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD
KAJIAN YURIDIS EVOLUSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
MENJADI GOOD BANKING GOVERNANCE
(Yuridis ReviewThe Evolution of Good Corporate Governance Principal Become
Good Banking Governance)
REKA DEWANTARA
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail : [email protected]
ABSTRACT
A reality that Indonesia recognize as one of the state which have applying the ugly good
corporate governance principal either in privat and public sector, especially on banking
sector. Pricewaterhouse Cooper study show that Indonesia under sequence with China
and India with value 1,96 to principal applying good corporate governance. To corrected,
various effort even also do to start with reform legislation, reform of bureaucracy,
socialization of applying Good Corporate Governance till founding various institution
utilize to support applying Good Corporate Governance, good policyy from Bank of
Indonesia and Institution-institution which of initiative by stakeholders and share holders.
Key Words : evolusi (evolution), prinsip good corporate governance (good corporate
governance principal), good banking governance.
__________________________________
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan ekonomi,
keuangan
dan
pembangunan,
masyarakat Indonesia berubah setelah
terjadinya krisis sangat dahsyat yang
bersifat multi dimensi. Dalam kaitan ini,
pembangunan ekonomi nasional juga
tidak sama lagi dengan apa yang
sebelumnya dikenal sebagai Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
dengan Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) sebagai pedomannya.
Meskipun telah diubah dengan Program
Pembangunan Nasional (Propenas,
2003)
dan
Repeta
(Rencana
Pembangunan Tahunan, 2004), kondisi
di dalam maupun di luar Indonesia telah
berubah dan karena itu strategi dan
kebijakan juga berubah dalam proses
penyusunan
kebijakan
dan
pelaksanaannya.
Dalam
arti
pembangunan ekonomi nasional tidak
dapat
lagi
berlangsung
secara
berkelanjutan atau sustainable tanpa
mengindahkan
aspek-aspek
yang
menjadi
kebijaksanaan
setelah
terjadinya
krisis.
Pembangunan
ekonomi di Indonesia setelah krisis
harus mengindahkan berbagai hal yang
kemudian menjadi suatu paradigma
baru dalam pembangunan.
Setelah
terjadinya
krisis
multidimensi menunjukkan perhatian
terhadap kelembagaan perbankan dan
sistem perbankan yang sehat dan kuat
yang
mendukung
pembenahan
pengelolaan
perbankan
kurang
diperhatikan, hal inilah yang kemudian
menyebabkan
Indonesia
sangat
menderita dalam krisis keuangan tahun
1997/98. Ini menyangkut, misalnya
penguatan kelembagaan pengawasan
bank harus lebih dahulu dilakukan
sebelum dilakukan liberalisasi perijinan
perbankan, besarnya pinjaman jangka
pendek
harus
dikaitkan
dengan
cadangan devisa, dan sebagainya.
Penyusunan kebijakan deregulasi dan
implementasinya akan melihat lebih
mudah perlunya dipenuhi persyaratan
kesiapan kelembagaan atau bagaimana
pengaturan urutan pelaksanaannya .
Salah satu persyaratan pokok
dari tumbuhnya sistim perbankan yang
sehat dan kuat adalah adanya
pengaturan dan pengawasan perbankan
yang efektif bekerja. Di Indonesia
proses pemberian status independen
pada Bank Indonesia berjalan lambat
dan
berbelit,
demikian
pula
pembentukan lembaga pengawas jasa
keuangan yang mandiri. Pembangunan
kelembagaan penunjang bekerjanya
perbankan yang sehat, terutama hukum
dan peradilan malah masih jauh dari
yang
dituntut
untuk
mendorong
perbankan yang sehat dan dapat
memberikan
dukungan
pada
pertumbuhan
ekonomi
dan
pembangunan pada umumnya.
Krisis sistemik di Indonesia
yang mengakibatkan banyaknya bankbank yang kolaps dan tidak dapat
dibenahi membuat Bank Indonesia
sebagai lembaga pengawas yang masih
belum independen semakin kesulitan
menangani
permasalahan
perekonomian
Indonesia
tersebut.
Sebelum lahir Undang-Undang No. 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Bank
Indonesia
tidak
memiliki
independensi
dalam
pengelolaan
moneter.
Ini
ditunjukkan
dalam
perumusan
tugas
pokok
Bank
Indonesia, yang disebutkan :
“membantu
pemerintah
dalam
mengatur, menjaga, dan memelihara
kestabilan
nilai
rupiah,
serta
mendorong kelancaran produksi dan
pembangunan serta memperluas
kesempatan
kerja
guna
meningkatkan taraf hidup orang
banyak.” (Ps 7 Undang-Undang No.
13 Tahun 1968)
Sebelum
pemberlakuan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, penyusunan
kebijakan moneter untuk mencapai
kestabilan ada di tangan Dewan
Moneter, yang diketuai oleh Menteri
Keuangan, sedangkan Gubernur Bank
Indonesia hanya sebagai anggota.
Sejak 1983, Gubernur Bank Indonesia
juga diangkat sebagai pejabat tinggi
setara dengan menteri negara. Dengan
demikian menunjukkan tidak adanya
status independen Bank Indonesia
dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan moneter. Adanya campur
tangan presiden dan tidak adanya
kemandirian Bank Indonesia sebagai
otoritas
pengawas
bank
dan
pengelolaan kebijakan moneter ikut
mendorong hilangnya kepercayaan
pasar
dan
masyarakat
terhadap
perbankan dan pengelolaan moneter
pada waktu Indonesia menghadapi
krisis.
Indonesia mulai menerapkan
status independensi pada bank sentral
secara yuridis sejak diundangkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Pada pasal 4
ayat (2) Undang-undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menyebutkan bahwa Bank Indonesia
adalah
lembaga
negara
yang
independen, bebas dari campur tangan
pemerintah dan atau pihak lainnya.
Dengan terlepasnya Bank Indonesia
dari
otoritas
Pemerintah,
Bank
Indonesia
mulai
melakukan
pembenahan
mulai
dari
struktur
pengawasan
bank
dengan
pembentukan Badan Supervisi hingga
bentuk pengaturan hukumnya, yang
dikenal
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia dan Arsitektur Perbankan
Indonesia untuk meningkatkan tata
kelola perbankan yang baik yang biasa
disebut Good Corporate Governance
(GCG).
Sebuah realita bahwa Indonesia
dikenal sebagai salah satu negara yang
memiliki kualitas penerapan prinsip
good corporate governance yang buruk
baik di sektor privat maupun publik.
Kajian
Pricewaterhouse
Cooper
menempatkan Indonesia pada urutan
terbawah bersama China dan India
dengan nilai 1,96 untuk penerapan
prinsip good corporate governance
(Camody,
dalam
Djokosantoso
Moeljono,
2006).
Untuk
memperbaikinya, berbagai usaha pun
dilakukan mulai dengan reformasi
perundang-undangan,
reformasi
birokrasi, sosialisasi penerapan Good
Corporate Governance hingga pendirian
berbagai institusi guna mendukung
penerapan Good Corporate Governance
baik difasilitasi oleh pemerintah maupun
institusi-institusi yang diprakarsai oleh
masyarakat.
Penerapan
prinsip
good
corporate governance yang masih
sangat belia terutama di dalam dunia
perbankan apabila dilihat dengan
evaluasi proses masih banyak kendala
yang menyebabkan penerapan prinsip
good corporate governance tidak dapat
berjalan
maksimal.
Penyebab
kegagalan penerapan prinsip good
corporate
governance
menurut
beberapa pengamat perusahaan dan
Perbankan, antara lain (Dyah Mustika,
2000) :
1. Kebanyakan
perusahaanperusahaan di Indonesia dimiliki dan
dikontrol oleh kepemilikan keluarga
atau konglomerasi yang kurang
melindungi hak-hak stakeholders
(terutama investor) lain,
2. Praktek “two board system” yaitu
dewan komisaris dan dewan direksi.
Implementasi ini dianggap tidak
efektif.
Hal
ini
kemungkinan
disebabkan oleh kurang jelasnya job
description dari dua dewan tersebut,
3. Kurangnya keterbukaan informasi.
Indonesia berdasarkan hasil survey,
tahun 1999, menempati ranking
yang sangat rendah dalam hal
keterbukaan
dan
transparansi.
Indonesia dikenal dengan ‘non
transparent accounting’nya.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992
tentang
Perbankan
sebagaimana telah diubah menjadi
nomor 10 Tahun 1998 dirasakan
masih
belum
menampung
perkembangan
dan
perubahan
terakhir di dunia perbankan, dan
masih kurangnya pasal yang
mengatur prinsip good corporate
governance (hanya ada sekitar 3 s/d
4 pasal, itupun hanya berhubungan
dengan Bank Indonesia selaku
pengawas bukan kepada stake
holders maupun share holders).
Bahkan
Arsitektur
Perbankan
Indonesia dan Peraturan Bank
Indonesia
lebih
modern
dari
Undang-undang
Perbankan
tersebut.
5. Pelaksanaan
Good
corporate
governance
belum tertanam di
dalam setiap pegawai bank dapat
dikatakan masih setengah hati,
sehingga dapat terjadi pembobolan
bank seperti kasus Bank BNI dan
bank-bank lainnya
B. Perumusan Masalah
Berbagai permasalahan prinsip
good corporate governance perbankan
membutuhkan suatu evolusi untuk
optimalnya penerapan prinsip good
corporate governance tersebut. Untuk
itu penulis menawarkan evolusi dengan
mengakomodir prinsip good corporate
governance menjadi Good Banking
Governance dengan dua prinsip lain
yaitu Good Banking Culture (GCC) dan
Banking Social Responsibility (BSR)
yang lebih khas untuk tata kelola
perbankan, maka dapat ditarik rumusan
masalah Bagaimana bentuk Good
Banking Governance sebagai evolusi
dari Good Corporate Governance?
PEMBAHASAN
Untuk memenuhi International
Best Practices mengenai penerapan
prinsip Good Corporate Governance
yang dikeluarkan oleh Basel Committee
mengenai Enhancing Good Corporate
Governance on Banking Organizations,
Bank
Indonesia
berupaya
menumbuhkan kesadaran perbankan
nasional dengan menetapkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan
dalam berbagai aspek. Mulai dari
Peraturan Bank Indonesia hingga Surat
Edaran Gubernur Bank Indonesia
ditetapkan dan diubah untuk memenuhi
penerapan prinsip Good Corporate
Governance pada bank umum di
Indonesia. Aspek tersebut diantaranya
adalah :
a. Aspek Transparansi
Transparansi
merupakan
penjelasan terbuka dari pelaksana
kegiatan perbankan mengenai prosedur
atau persyaratan tertentu yang harus
dipenuhi dalam suatu organisasi
perbankan.
Transparansi
menjadi
sangat penting mulai dari transparansi
informasi hingga transparansi kondisi
keuangan dalam rangka menunjukkan
tingkat kesehatan dan mutu bank
tersebut, dimana hal tersebut berbeda
dari
keadaan
sebelumnya
yang
cenderung
mengutamakan
prinsip
kehati-hatian dan prinsip “secret and
silence”. Transparansi disini tidak untuk
menunjukkan kondisi bank secara
keseluruhan, namun ada beberapa hal
yang harus tetap dirahasiakan yang
disebut dengan rahasia bank.
b. Aspek Akuntabilitas
Secara
umum
menurut
Kesnohadi, akuntabilitas sebagai suatu
bentuk berupa :
1. Legalitas,
yaitu
pertanggungjawaban
yang
bersandar pada sarana kontrol
internal dalam bentuk legalitas
yang menghubungkan tindakan
dalam wilayah dan proses
yuridis
organisasi
tersebut
berada.
2. Manajemen Organisasi, yaitu
pertanggungjawaban hubungan
secara hirarkis antara pusat-
pusat
pertanggungjawaban
dengan unit-unit dimana garis
komando dilakukan. Hubungan
yang
dimaksud
dapat
dilaksanakan melalui hubungan
yang bersifat formal maupun
informal.
3. Profesionalisme, yaitu bentuk
tanggung jawab yang diarahkan
pada
profesionalisme
yang
berdasarkan pada kepentingan
nasabah tanpa mengabaikan
organisasi secara menyeluruh.
Konsep
profesional
yang
dimaksud
adalah
dimana
organisasi
perbankan
tidak
memihak
kepentingankepentingan
yang
tidak
bertanggungjawab
yang
kemudian
dapat
merugikan
organisasi dan masyarakat.
c. Aspek Pertanggungjawaban
Yaitu
kesesuaian
di
dalam
pengelolaan Perusahaan
perbankan terhadap
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat; Hal ini dimaksudkan / sebagai
Konsekwensi dari kewenangan yang
dimiliki;
mulai
Mencegah
penyalahgunaan
kekuasaan;Memperhatikan
aspek
lingkungan bisnis; hingga Kepedulian
terhadap tanggung jawab sosial.
d. Aspek Kemandirian
Aspek ini menghendaki adanya
kemandirian
board
dan
pegawai
perbankan
dalam
mengelola
perusahaan perbankan untuk bebas dari
campur
tangan
pihak
manapun
sehingga mempengaruhi kegiatan board
dan pegawai perbankan tersebut.
Apabila aspek ini diabaikan dapat
mengabaikan terjadinya kejahatan yang
dilakukan oleh ‘orang dalam’.
e. Aspek Kewajaran/Keadilan
Dalam
penerapan
Good
Corporate Governance harus menjamin
adanya perlakuan yang sama terhadap
seluruh pemegang saham, termasuk
pemegang saham minoritas dan asing.
Seluruh pemegang saham harus
memiliki
kesempatan
untuk
mendapatkan
penggantian
atau
perbaikan atas pelanggaran dari hakhak mereka. Hal ini juga mensyaratkan
adanya pengakuan terhadap hak-hak
stakeholders seperti yang ditentukan
oleh undang-undang dan mendorong
kerjasama yang aktif antara perbankan
dengan para stakeholders dalam rangka
menciptakan kesejahteraan, lapangan
kerja, dan kesinambungan usaha.
Penerapan
prinsip
Good
Corporate Governance pada awalnya
ditujukan untuk membenahi sistem
perbankan yang kolaps akibat krisis
sistemik di Indonesia pada tahun
1997/1998. Hal tersebut terlihat dengan
adanya
pengaturan
hukum
dan
kebijakan yang diambil oleh Bank
Indonesia
cenderung
bersifat
penyelamatan dalam bentuk deregulasi
paket-paket
kebijakan
tanpa
memperhatikan aspek-aspek
Good
Corporate
Governance
secara
menyeluruh dengan mengutamakan
kestabilan sektor keuangan. Menurut
Hermansyah ada beberapa alasan Bank
Indonesia mengeluarkan deregulasi
yang masih bersifat penyelamatan,
antara lain :
a. Keunikan perbankan yang rentan
terhadap
serbuan
masyarakat
sebagai stakeholders kunci yang
menarik dana secara besar-besaran
(rush)
sehingga
berpotensial
merugikan deposan dan kreditor
bank.
b. Penyebaran kerugian diantara bankbank
sangat
cepat
melalui
contangion
effect
sehingga
berpotensi menimbulkan sistem
problem.
c. Proses penyelesaian bank-bank
bermasalah membutuhkan dana
dalam jumlah yang tidak sedikit.
d. Hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap
perbankan
sebagai
lembaga
intermediasi
akan
menimbulkan
tekanan-tekanan
dalam sektor keuangan (financial
distress).
Setelah kondisi keuangan
sudah cukup stabil, Bank Indonesia
mulai memperhatikan Good Corporate
Governance di setiap bank umum,
namun pertamakali Bank Indonesia
mempertahankan keinginannya untuk
melepas status sebagai unsur eksekutif
di bawah Presiden dan sejajar dengan
menteri negara. Adanya campur tangan
presiden dan tidak adanya kemandirian
Bank
Indonesia
sebagai
otoritas
pengawas bank dan pengelolaan
kebijakan moneter ikut mendorong
hilangnya kepercayaan pasar dan
masyarakat terhadap perbankan dan
pengelolaan moneter pada waktu
Indonesia menghadapi krisis. Dengan
lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia mengganti
status
Bank
Indonesia
menjadi
Independen di dalam sistem perbankan
nasional. Hal tersebut dimaksudkan
sebagai awal mula Bank Indonesia
untuk menerapkan Prinsip Independensi
atau kemandirian di dalam pengawasan
bank-bank di Indonesia.
Uraian diatas menunjukkan
bahwa Bank Indonesia sudah mulai
serius
untuk
menerapkan
Good
Corporate Governance, hal terlihat
dengan mulai lahirnya Peraturan Bank
Indonesia sebagai pengaturan hukum
yang dapat dikeluarkan oleh Bank
Indonesia sejak berstatus independen.
Pengaturan hukum mengenai Good
Corporate Governance terlihat dengan
dikeluarkannya
Peraturan
Bank
Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank,
Peraturan
Bank
Indonesia
No.
5/8/PBI/2003
tentang
Penerapan
Manajemen Resiko bagi Bank Umum
hingga Peraturan Bank Indonesia No.
5/25/PBI/2003 tentang Fit and Proper
Test.
Secara filosofi pengaturan
hukum
prinsip
Good
Corporate
Governance
telah
mengalami
perubahan paradigma dari bertujuan
untuk menyehatkan sistem perbankan
nasional yang mengalami masalah
akibat krisis sistemik, berubah menjadi
bertujuan untuk membenahi manajemen
perbankan mulai perekrutan dewan
manajer dan direksi hingga manajemen
resiko
dan
diharapkan
dapat
mewujudkan tujuan umum perbankan
sebagai
lembaga
intermediasi.
Penerapan
Good
Corporate
Governance dalam setiap Peraturan
Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia tersebut masih
secara implisit, Bank Indonesia belum
megeluarkan Peraturan Bank Indonesia
yang secara eksplisit menunjukkan
Good Corporate Governance secara
umum sebagai dasar penerapan Good
Corporate Governance pada bank
umum di Indonesia, sehingga dapat
dikatakan oleh penulis bahwa prinsip
Good Corporate Governance masih
diatur secara kabur, dimana secara
eksplisit belum ada pengaturan hukum
yang menunjukkan terminologi, prinsip
dasar hingga struktur penerapan Good
Corporate Governance secara umum
pada bank di Indonesia.
Keinginan Bank Indonesia
untuk
menerapkan
The
Basel
Committee on Banking Supervision
yang kemudian disempurnakan dengan
Basel Accord II sebagai ketentuan
internasional
mengenai
penguatan
fungsi pengawasan bank sentral dan
penerapan Good Corporate Governance
pada perbankan, diwujudkan dengan
cara membuat suatu tatanan baru atau
blueprint
mengenai
manajemen
perbankan
yang
disebut
dengan
Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
Dengan lahirnya Arsitektur Perbankan
Indonesia yang biasa disebut API, pada
salah satu pilarnya mulai menunjukkan
diperhatikan dan diaturnya prinsip Good
Corporate Governance secara eksplisit
dan jelas.
Penerapan pinsip Good
Corporate
Governance
di
dalam
Arsitektur
Perbankan
Indonesia
direncanakan mulai diterapkan sejak
tahun 2004 hingga tahun 2005, namun
melihat belum terdapat hasil yang
memuaskan maka Bank Indonesia
memperpanjang hingga tahun 2007.
Untuk memperkuat sistem
perbankan nasional sebagai salah satu
visi Arsitektur Perbankan Indonesia,
kebijakan
Bank
Indonesia
untuk
menerapkan pilar keempat dengan
dikeluarkannya
Peraturan
Bank
Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang
Penerapan
Good
Corporate
Governance pada Bank Umum di
Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peraturan
Bank
Indonesia
No.
8/4/PBI/2006 disebutkan secara jelas
kewajiban
bank-bank
umum
di
Indonesia untuk menerapkan prinsip
Good Corporate Governance, sebagai
berikut :
Pada ayat 1 :
“Bank wajib melaksanakan
prinsip-prinsip Good Corporate
Governance
dalam
setiap
kegiatan
usahanya
pada
seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi”
Pada ayat 2 disebutkan
mengenai bentuk konkrit penerapan
prinsip Good Corporate Governance :
“Pelaksanaan
prinsip-prinsip
Good Corporate Governance
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang harus
diwujudkan dalam :
a. pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi
b. kelengkapan
dan
pelaksanaan tugas komitekomite dan satuan kerja
yang menjalankan fungsi
pengendalian intern bank
c. penerapan
fungsi
kepatuhan,
auditor
eksternal
dan
auditor
internal
d. penerapan
manajemen
resiko, termasuk
sistem
pengendalian intern
e. penyediaan dana kepada
pihak
terkait
dan
penyediaan dana besar
f. rencana strategis bank
g. Transparansi
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan bank”
Mengenai pengawasan oleh
Bank Indonesia pada penerapan Good
Corporate Governance, diatur di dalam
pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.
8/4/PBI/2006 :
“Bank Indonesia melakukan
penilaian
terhadap
pelaksanaan Good Corporate
Governance bank”
Sesuai pasal 3 tersebut diatas,
sebagai lembaga publik Bank Indonesia
dituntut untuk menerapkan Good Public
Governance. Sementara sebagai entitas
bisnis Bank Indonesia dituntut untuk
menerapkan
Good
Corporate
Governance.
Good
Corporate
Governance pada Bank Indonesia
dalam ranah publik dan privat bagaikan
dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Dalam
perspektif dwifungsi tersebut landasan
hukum
Bank
Indonesia
dalam
membangun governance sebenarnya
cukup kuat untuk membentuk dewan
supervisi dan dewan gubernur yang
lebih independen dalam menjalankan
fungsinya sebagai upaya penegakkan
good corporate governance.
Beberapa
masukan
yang
diberikan kepada Bank Indonesia dari
Forum for Corporate Governance
Indonesia
beserta
institusi-institusi
lainnya adalah bagaimana Good
Corporate
Governance
diterapkan
dengan memperhatikan international
best practices. Misalnya dalam hal
governance structure diperlukan komite
audit dan komite nominasi di bawah
dewan supervisi Bank Indonesia. Selain
itu, merevitalisasi posisi internal audit
(pada Bank Indonesia disebut sebagai
direktorat pengawasan intern) terhadap
dewan gubernur, dewan supervisi, dan
Badan Pengawas Keuangan (BPK)
sebagai eksternal auditor. Karena
mendorong bank-bank di Indonesia
untuk menerapkan Good Corporate
Governance tidak akan berhenti pada
bank-bank tersebut semata. Diharapkan
akan terjadi multiplier effect di mana
bank-bank tersebut juga mendorong
perusahaan-perusahaan di sektor riel
untuk menerapkan Good Corporate
Governance
melalui
kebijakan
pemberian kredit, misalnya. Model
pendorong (drive) penerapan Good
Corporate Governance melalui bank
sebagai kreditur kiranya perlu dibangun
secara intensif di Indonesia untuk
melengkapi model yang selama ini telah
dikenal luas Yaitu, pendorong melalui
pasar modal dan pemegang saham
publik.
Hal tersebut terutama ditujukan
bagi
perusahaan-perusahaan
yang
belum tercatat di bursa efek dan
kepemilikannya masih terkonsentrasi
namun kenyataannya memiliki bisnis
yang besar dan melibatkan stakeholders
yang luas. Dengan harapan bagi sistem
pengawasan perbankan yang kuat dan
independen dalam mendorong good
corporate
governance
dapat
diwujudkan.
Ini
apabila
melihat
keseriusan dan komitmen bank sentral,
yaitu
Bank
Indonesia,
dalam
menggagas
pelembagaan
dan
penerapan Good Corporate Governance
bagi Bank Indonesia dan dunia
perbankan Indonesia.
Perkembangan
penerapan
Good Corporate Governance pada
perbankan di Indonesia masih terjadi
perubahan, hal tersebut disebabkan
makin banyaknya pembobolan bank
yang dilakukan oleh intern bank
terutama oleh board perbankan yang
seharusnya diutamakan sebagai pelaku
utama di dalam penerapan prinsip Good
Corporate
Governance.
Terjadinya
kasus Letter of Credit (L/C) Bank BNI,
kasus Bank Asiatic, Bank Global, Bank
Dagang Bali dan Bank Danamon yang
menyebabkan keugian milyaran rupiah.
Melihat kondisi perbankan nasional
yang menunjukkan signal negatif, maka
Bank Indonesia mulai mengadakan
perubahan pada Peraturan Bank
Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang
Penerapan Prinsip Good Corporate
Governance pada Bank Umum di
Indonesia yang mengutamakan board
sebagai pelaku utama di dalam
menegakkan prinsip Good Corporate
Governance, mulai berubah menjadi
adanya
pengakuan
pada
peran
stakeholders di dalam penerapannya.
Pengakuan
terhadap
peran
stakeholders tersebut kemudian diatur
di dalam Peraturan Bank Indonesia No.
8/14/PBI/2006 tentang perubahan No.
8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip
Good Corporate Governance pada Bank
Umum di Indonesia.
Stakeholders
di
dalam
Peraturan
Bank
Indonesia
(PBI)
tersebut tidak hanya nasabah sebagai
stakeholders
yang
berhubungan
langsung dengan bank, namun juga
stakeholders lain yang mulai dilupakan
yaitu pegawai bank sendiri (employees)
dan masyarakat pada umumnya. Peran
stakeholders sangatlah penting di dalam
mendukung
perkembangan
bank,
meskipun ada yang tidak secara
langsung,
karena
baik
tidaknya
penerapan Good Corporate Governance
dapat diukur dengan tanggapan dan
peran
stakeholders
di
dalam
pengelolaan bank tersebut. Semakin
banyak peran stakeholders, semakin
terlihat bahwa bank tersebut memiliki
sistem perbankan yang sehat dan kuat.
Misalnya, ketika suatu bank A
memperhatikan kepentingan nasabah,
kemudian melakukan pengembangan
pada suatu daerah dimana bank
tersebut
berdomisili
dengan
membangun sekolah atau memiliki
program
peningkatan
pendidikan
masyarakatnya, maka secara tidak
langsung
dapat
meningkatkan
kepercayaan masyarakat tanpa harus
melakukan promosi besar-besaran.
Secara filosofi, bank tersebut telah
membantu
pemerintah
di
dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar 1945 di dalam pembukaan
sebagai unsur filosofi, yuridis maupun
sosiologis
peraturan
perundangundangan di Indonesia baik sebelum
maupun setelah amandemen, yaitu
“Kemudian daripada itu .... untuk
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut ....”. Sebagaimana pendapat
Immanuel Kant (Bernard L. Tanya, dkk,
2007), bahwa negara harus menjamin
setiap warga untuk bebas di lingkungan
hukum, artinya kebebasan dalam batas
norma-norma yang telah ditetapkan oleh
undang-undang karena undang-undang
adalah penjelmaan kemauan umum dari
rakyat.
Berdasarkan gambaran diatas,
penulis dapat menyimpulkan bahwa
secara filosofi telah terjadi perubahan
paradigma dari waktu ke waktu
mengenai perubahan kebijakan hingga
struktur mengenai penerapan Good
Corporate
Governance.
Sejak
diperkenalkannya
prinsip
Good
Corporate Governance yang mulanya
hanya untuk membenahi bank-bank
bermasalah, kemudian berubah untuki
memenuhi
tujuan
manajemen
perbankan, hingga saat ini bertujuan
untuk
memenuhi
kepentingan
stakeholders dan masyarakat pada
umumnya. Dimana menurut Duguit
seperti
dikutip
oleh
D.Lloyd
menegaskan bahwa, sebagai kesadaran
umum atau jiwa rakyat, sekalipun
abstrak, cita hukum terjelma di dalam
usage (way in which word are use),
manner (way in which something is
done or happens) dan custom (generally
accepted control behaviour among
members of a social groups).
Dalam Basel Committe ada
beberapa teknik dan strategi yang
dibutuhkan untuk menerapkan prinsip
Good Corporate Governance pada
perbankan
dengan
baik
(Dalam
Enhancing Good Corporate Governance
on Banking Organizations, 1999) :
1. the corporate values, codes of
conduct and other standarts of
appropriate behaviour and the
system
used
to
ensure
compliance with them;
2. a well articulated corporate
strategy against which
the
success
of
the
overall
enterprise and the contribution
of individual can be measured
3. the clear assignment of
responsibilities and decision
making
authorities,
incorporating a hierarchy of
required
approvals
from
individuals to the board of
directors
4. establishmentof a mechanism
for
the
interaction
and
cooperation among the board
of
directors,
senior
management and the auditors;
5. strong internal control systems,
including internal and external
audit
functions,
risk
management
functions
independent of business lines
and
other
checks
and
balances.
6. special monitoring of risk
exposures where conflicts of
interest are likely to be
particularly great, including
business relationships with
borrowers affiliated with the
bank,
large
shareholders,
senior management, or key
decision makers within the
firm.
7. the financial and managerial
incentives to act in an
appropriate manner offered to
senior management, business
line
management
and
employees in teh form of
compensation, promotion and
other recognition; and
8. appropriate information flows
internally and to the public.
Penerapan Good Corporate
Governance pada bank sesuai dengan
Basel Committee tersebut memiliki
banyak variasi. Penerapan Good
Corporate Governance di setiap negara
tidak dapat disamakan karena adanya
perbedaan dari struktur governance di
setiap organisasi disamping juga
adanya pengaruh budaya, sosial politik
serta model hukum perusahaan yang
diterapkan oleh suatu negara dimana
bank tersebut berada. Menurut Idroes
(Ferry Idroes, dkk, 2007) struktur Good
Corporate Governance yang dapat
menjamin adanya check and balances
dalam bank, adalah :
a. pengawasan
oleh
dewan
komisaris,
dewan
direktur
eksekutif atau dewan pengawas;
b. pengawasan oleh individu yang
tidak terlibat dalam pelaksanaan
harian dari berbagai area bisnis;
c. Lini supervisi langsung dari
berbagai
area
bisnis
yang
berbeda;
d. Manajemen resiko dan fungsi audit
yang independen;
e. Personil kunci dalam bank benarbenar ‘fit and proper’ untuk
menempati posisinya; serta
f. Pelaporan secara reguler.
Penerapan
prinsip
Good
Corporate Governance di Indonesia
sangat dipengaruhi baik oleh faktorfaktor budaya maupun historis. Kedua
aspek
tersebut
merupakan
satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
dan memiliki keterkaitan yang erat
dengan
elemen-elemen
kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut
memberikan kendala yang signifikan
bagi pemerintah dalam memberlakukan
dan
menerapkan
berbagai
kebijakannya.
Kemajemukan
dan
kompleksitas masyarakat Indonesia
juga merupakan faktor kesulitan lain
dalam
upaya
menciptakan
atau
mengadopsi
konsep-konsep
Good
Corporate Governance. Sebagaimana
halnya
dengan
substansi
Good
Corporate Governance yang telah diatur
di dalam Peraturan Bank Indonesia No.
8/4/2006 tentang Penerapan Good
Corporate Governance pada Bank
Umum.
Evolusi
manajemen
dan
terbentuknya
Good
Banking
Governance sebagai prinsip dasar tata
kelola usaha adalah baru sisi terluar dari
keberhasilan rekonstruksi. Untuk itu,
berdasarkan
pembahasan
diatas
mengenai peran dan pentingnya dua
prinsip lain, yaitu Good Banking Culture
dan Social Banking Responsibility,
dimana dapat digambarkan pada skema
berikut ini (Reka Dewantara, 2007) :
Rekonstruksi Penerapan
Prinsip Good Corporate Governance
Pada Bank Umum
Corporate Social Responsibility
Governance
Structure
Good Corporate
Culture
1
Governance
Process
2
Governance
Outcome
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
Good Corporate Governance
Kepemilikan Bank, (3) Peningkatan
efektifitas fungsi Direktur Kepatuhan,
(4) mengaktifkan kembali Dewan
Audit.
2. Governance
Process,
Bank
Indonesia terus mendorong dan
mengevaluasi pengaturan di proses
internal bank secara lebih baik
seperti penguatan pelaksanaan risk
management,
internal
audit,
pelaksanaan prudential regulation.
3. Governance Outcome, Peningkatan
kualitas
transparansi
kondisi
keuangan
bank
antara
lain
remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi, gugatan atas Bank serta
kasus pengadilan menyangkut Bank
(legal procedings), penerapan Good
Banking
Governance
pada
Bank.dapat berjalan efektif apabila
didukung oleh Good Banking Culture
sebagai inti (core) dari Good
Banking Governance dan Social
Banking
Responsibility
sebagai
perwujudan
Good
Banking
Governance kepada stakeholders.
Dengan diterapkannya Good
Banking
Govenance
tersebut
diharapkan perbankan yang beroperasi
di Indonesia tidak hanya memperhatikan
sisi Good Banking Governance dan
melupakan aspek Banking social
responsibility dan Good Banking
Culture. Karena ketiga aspek tersebut
bukan suatu pilihan yang terpisah,
melainkan berjalan beriringan untuk
meningkatkan keberlanjutan operasi
perbankan, keinginan stakeholders dan
nasabah pada khususnya.
Corporate Social Responsibility
Pada
gambar
diatas
menunjukkan
Good
Banking
Governance yang terdiri dari tiga
tahapan, yaitu :
1. Governance Structure, meliputi (1)
memperkuat peran dan tanggung
jawab Dewan Komisaris dan Direksi,
(2)
memperjelas
Struktur
PENUTUP
A. Kesimpulan
Evolusi prinsip Good Banking
Governance
Dari
hasil
evolusi
menunjukkan
Good
Banking
Governance yang terdiri dari tiga
tahapan, yaitu : (a) Governance
Structure, meliputi (1) memperkuat
peran dan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi, (2) memperjelas
Struktur
Kepemilikan
Bank,
(3)
Peningkatan efektifitas fungsi Direktur
Kepatuhan, (4) mengaktifkan kembali
Dewan Audit. (b) Governance Process,
Bank Indonesia terus mendorong dan
mengevaluasi pengaturan di proses
internal bank secara lebih baik seperti
penguatan
pelaksanaan
risk
management,
internal
audit,
pelaksanaan prudential regulation. (c)
Governance Outcome, Peningkatan
kualitas transparansi kondisi keuangan
bank antara lain remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi, gugatan atas
Bank
serta
kasus
pengadilan
menyangkut Bank (legal procedings),
penerapan Good Bankng Governance,
dapat berjalan efektif apabila didukung
oleh Good Banking Culture sebagai inti
(core) dari Good Banking Governance
dan Banking Social Responsibility
sebagai perwujudan Good Banking
Governance
kepada
stakeholders.Dengan
diterapkannya
rekonstruksi
tersebut
diharapkan
perbankan yang beroperasi di Indonesia
tidak hanya memperhatikan sisi Good
Banking Governance dan melupakan
aspek Banking social responsibility dan
Good Banking Culture. Karena ketiga
aspek tersebut bukan suatu pilihan yang
terpisah, melainkan berjalan beriringan
untuk
meningkatkan
keberlanjutan
operasi
perbankan,
keinginan
stakeholders
dan
nasabah
pada
khususnya.
B. Saran
Dengan
dibentuknya
Good
Banking Governance yang bersifat
specialis dibandingkan dengan Good
Corporate Governance yang lebih
menekankan
pada
tata
kelola
perusahaan, hendaknya dirumuskan
suatu code of conduct khusus
perbankan untuk implementasinya atau
untuk
lebih
menjamin
kepastian
hukumnya dibentuk suatu aturan
perundang-undangan dalam bentuk
Peraturan
Bank
Indonesia
yang
mengatur tidak hanya Good Corporate
Governance
tetapi
sudah
mulai
mengakomodir
Good
Banking
Governance dengan ditunjang oleh
Good Banking Culture dan Banking
Social and Environment Responsibility.
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Daniri, Mas Achmad, 2005, Good
Corporate
Governance
:
Konsep dan Penerapannya
Dalam Konteks Indonesia, Ray
Indonesia, Jakarta.
Djiwandono, J. Soedradjad, 2001,
Bergulat dengan Krisis dan
Pemulihan Ekonomi Indonesia,
Pustaka
Sinar
Harapan,
Jakarta.
------------, 2001, Mengelola Bank
Indonesia dalam Masa Krisis,
Pustaka LP3ES, Jakarta.
Hermansyah,
2006,
Hukum
Perbankan Nasional Indonesia,
Edisi Revisi, Kencana Prenada
Media, Jakarta.
Idroes, Ferry, N. dan Sugiarto, 2006,
Manajemen Risiko Perbankan :
Dalam Konteks Kesepakatan
Basel dan Peraturan Bank
Indonesia,
Graha
Ilmu,
Yogyakarta.
Moeljono,
Djokosantoso,
2006,
Good
Corporate
Culture
sebagai
inti
dari
Good
Corporate Governance, Elex
Media Computindo, Jakarta.
Tanya, Bernard L., dkk, 2006, Teori
Hukum : Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, KITA, Surabaya
Teubner, Gunther, 1986, Dilemmas
of Law in the Welfare State :
The Transformation of Law in
the Welfare State, Series A,
Walter de Gruyter &Co, Berlin,
Germany
B.Jurnal dan Karya Ilmiah
Dewantara, Reka, 2007, Kajian
Yuridis Rekonstruksi Prinsip
Good Corporate Governance
Pada
Bank
Umum
di
Indonesia, Tesis Program
Magister
Ilmu
Hukum,
Universitas
Brawijaya
Malang.
Newsletter,
Lokakarya
Terbatas
Tentang
“Perseroan
Terbatas
dan
Good
Corporate Governance” 1315 Juli 2004, edisi 60.
C.Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang
Perbankan
sebagaimana diubah dalam
Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998.
Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana diubah dalam
Undang-undang
Nomor
3
Tahun 2004.
Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/4/2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance
pada
Bank
Umum
sebagaimana diubah dalam
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/14/2006.
Enhancing
Good
Corporate
Governance
in
Banking
Organisations, 1999.
Fly UP