...

Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-687/K/D4/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan
SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan
pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan
dalam bentuk desain penyelenggaraan;
b. bahwa agar penyusunan desain penyelenggaraan SPIP
memenuhi standar dan panduan yang ada, maka perlu
dibuatkan Pedoman Penyusunan Desain penyelenggaraan
SPIP;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,
Organisasi
Tugas,
dan
Fungsi,
Tata
Kerja
Kewenangan,
Lembaga
Susunan
Pemerintah
Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
-25. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
Nomor
PER-1326/K/LB/2009
tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini,
yang dimaksud dengan:
(1)
Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah adalah
kerangka bentuk atau rancangan proses pengintegrasian antar unsur SPIP dan
pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masingmasing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP.
(2)
Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
(3)
Level entitas Penyelenggaraan SPIP adalah Penyelenggaraan SPIP pada
tingkatan Kementerian/ Lembaga/ Pemda atau unit eselon I/ II atau unit mandiri
yang meliputi aspek strategis dan organisasional.
(4)
Level aktivitas Penyelenggaraan SPIP adalah Penyelenggaraan SPIP pada
tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional.
(5)
Aspek strategis adalah aspek yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala
lembaga, gubernur atau bupati/walikota.
(6)
Aspek organisasional adalah aspek yang bersifat manajerial yang menjadi
tanggung jawab eselon I, eselon II atau eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
(7)
Aspek operasional adalah pada tingkat kegiatan operasional.
(8)
Quick win Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang
akan dicapai dalam jangka waktu 3 bulan atau 100 hari.
(9)
Tujuan jangka pendek Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan
SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun.
(10) Tujuan jangka menengah Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan
SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
-3BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 2
(1)
Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk:
a.
Mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di lingkungan kementerian
atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan PP 60
Tahun 2008;
b.
Memberikan gambaran bagi K/L/Pemda tentang strategi penerapan SPIP;
c.
Menjadi substansi (lampiran) Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga
tentang penerapan SPIP di organisasinya;
d.
Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan
percepatan penyelenggaraan SPIP;
e.
Mengarahkan
aktivitas
pengembangan
dan
mengukur
keberhasilan
penyelenggaraan SPIP.
(2)
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP terdiri atas
penyelenggaraan SPIP pada level entitas dan level aktivitas institusi K/L/Pemda.
(3)
Level entitas meliputi aspek strategis dan organisasional, sedangkan level aktivitas
berkaitan dengan aspek operasionalnya.
BAB III
SASARAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3
Sasaran Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP meliputi:
a. Penyiapan prakondisi rencana penerapan SPIP dioperasionalkan;
b. Rencana pengembangan SPIP;
c. Tahap-tahap pengembangan detil SPIP;
d. Identifikasi tentang tahap-tahap pengembangan SPIP dan tentang semua unit
organisasi (khususnya unit mandiri) yang akan mengembangkan SPIP;
e. Dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda;
f. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh K/L/Pemda, termasuk tentang
perlunya komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP.
BAB IV
PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu
Pendahuluan
-4-
Pasal 4
Desain Penyelenggaraan SPIP harus disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat,
tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan penganggarannya.
Pasal 5
Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP, harus ada pengintegrasian
antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam
mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan
SPIP.
Bagian Kedua
Strategi Penyelenggaraan SPIP
Pasal 6
(1) Para penanggung jawab tugas pada K/L/Pemda wajib memahami tugas dan fungsi
organisasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
(2) Untuk mendesain SPIP diperlukan pemahaman terhadap ketatalaksanaan dan
ketatausahaan (bussiness process) K/L/Pemda serta struktur organisasinya.
Pasal 7
Untuk memudahkan operasionalisasi dan komunikasi konsep kepada semua personel
dalam menerapkan SPIP, harus dibuat gambar visual tentang konsep SPIP dan
adaptasi definisi SPIP ke suatu organisasi.
Pasal 8
Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP disusun secara spesifik dan memadai, dengan
prakondisi unit organisasi K/L/Pemda harus sudah memiliki analisis lingkungan,
rencana kinerja, serta batasan tentang kegiatan utama yang akan dilakukan dalam
menjalankan perannya atau mencapai kinerjanya.
Pasal 9
K/L/ Pemda wajib merumuskan tujuan penyelenggaraan SPIP dan menetapkan prioritas
pencapaian tujuan SPIP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan K/L/Pemda dan masingmasing unit kerjanya.
Pasal 10
(1) K/L/Pemda wajib mengetahui dengan jelas tujuan jangka pendek, jangka
menengah, dan quick win penerapan SPIP yang akan dicapai berdasarkan telaahan
yang dilakukan.
(2) Pertimbangan yang perlu dilakukan meliputi permasalahan yang dihadapi, unit kerja
terkait yang melaksanakan ketercapaian tahapan tujuan SPIP, dan sumber daya
yang dimiliki.
-5(3) Pertimbangan tersebut dilakukan agar permasalahan yang dihadapi K/L/Pemda saat
ini dapat teratasi, demikian pula potensi atas risiko berulangnya permasalahan
tersebut dapat diantisipasi.
Bagian Ketiga
Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
Pasal 11
(1) Efektivitas
Lingkungan
Pengendalian
harus
dinilai
untuk
mengenali
risiko
bawaannya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek
dalam Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko.
(2) Lingkungan Pengendalian terkait dengan faktor manusia, sehingga penilaian harus
dilaksanakan secara obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal.
(3) Hasil penilaian efektivitas Lingkungan Pengendalian merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari risiko yang teridentifikasi.
Pasal 12
(1) Pimpinan K/L/Pemda wajib melakukan penilaian risiko pada level entitas dan level
kegiatannya.
(2) Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risiko-risiko yang dihadapi
Instansi Pemerintah dalam pencapaian tujuannya.
(3) Identifikasi dan analisis risiko dilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan
karakteristik kegiatan utama organisasi.
Pasal 13
(1) Penguatan Lingkungan Pengendalian harus dilakukan untuk menindaklanjuti
temuan tentang inefektivitas Lingkungan Pengendalian dan mengaitkannya dengan
risiko yang telah dipetakan pada penilaian risiko.
(2) Penguatan
Lingkungan
pengendalian,
khususnya
Pengendalian
tentang
merupakan
penegakan
bagian
aturan
yang
dari
aktivitas
menunjukkan
penambahan kesadaran (kultur) pengendalian dalam suatu unit kerja K/L/Pemda.
(3) Unsur-unsur yang harus dikuatkan oleh unit kerja tergantung dari hasil penilaian
efektivitas Lingkungan Pengendalian.
Pasal 14
(1) Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan K/L/Pemda untuk mengurangi risiko
yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
(2) Kegiatan pengendalian dirancang dengan mempertimbangkan aspek biaya dan
manfaat (cost-benefit).
(3) Kegiatan pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan instansi/unit kerja
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah
-6diidentifikasi selama penilaian risiko.
Pasal 15
Untuk memastikan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dan tujuan penyusunan
rencana kerja penerapan SPIP, pengembangan SPIP harus dipantau secara terusmenerus.
Bagian Keempat
Penutup
Pasal 16
K/L/Pemda atau unit organisasi yang mengembangkan SPIP perlu memperhatikan
manfaat-biaya pengembangan SPIP, sifat kekhususan desain penyelenggaraan SPIP,
dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan
SPIP.
Pasal 17
(1) Komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk
menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/ Pemda secara menyeluruh.
(2) Dalam
hal
dukungan
dari
manajemen
puncak
belum
diperoleh,
maka
pengembangan SPIP dapat dilakukan dari unit eselon I, eselon II atau unit mandiri
yang mau menjadi pionir pengembangan pada suatu K/L/Pemda, dengan tetap
mengupayakan
dukungan
pimpinan
puncak
agar
dapat
mengupayakan
pengembangan SPIP secara menyeluruh.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pedoman
Penyusunan
Desain
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala BPKP ini.
Pasal 19
Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2012
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
MARDIASMO
PEDOMAN PENYUSUNAN
Desain PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
PERATURAN KEPALA BPKP
NOMOR : Per–687/k/d4/2011
Tanggal 25 Mei 2012
i
KATA PENGANTAR
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP yang
dilakukan di Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda)
mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
pertanggungjawaban.
Penyelenggaraan
SPIP
juga
harus
dilakukan
secara
menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional K/L dan pemda.
BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, sebagaimana diatur dalam
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, telah menyusun pedoman
teknis penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala
BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman
Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini juga telah dilengkapi dengan 25
buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP.
Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP ini adalah salah satu
upaya untuk mengintegrasikan antar unsur SPIP. Pedoman ini memuat langkahlangkah konkret yang diperlukan dalam mengembangkan masing-masing unsur
sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Eksistensi Desain Penyelenggaraan
SPIP sebagai hasil implemetasi pedoman ini diharapkan dapat mendorong instansi
pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna sehingga, masukan dan saran
perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta,25 Mei 2012
Kepala BPKP,
Mardiasmo
NIP 19580510 198303 1 004
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... II
DAFTAR ISI ................................................................................................ III
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG......................................................................................... 1
B. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN......................................................................... 2
C. SISTEMATIKA PEDOMAN ................................................................................... 2
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP ............................................................ 4
A. MEMBANGUN KEPEDULIAN TENTANG PERAN ORGANISASI................................................... 4
1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 4
2. OUTPUTKEGIATAN..................................................................................... 5
3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 5
B. OPERASIONALISASI SPIP SESUAI UNIT ORGANISASI........................................................... 6
1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 6
2. OUTPUT ............................................................................................... 6
3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 6
C. PERUMUSAN TUJUAN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP ...................................... 7
1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 7
2. OUTPUT ............................................................................................... 7
3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 8
D. PERUMUSAN LINGKUP DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP .................................................... 8
1. PRINSIP DAN TUJUAN .................................................................................. 8
2. OUTPUT ............................................................................................... 9
3. LANGKAH KERJA UTAMA ............................................................................... 9
E. PERUMUSAN DAN PENENTUAN PRIORITAS TUJUAN SPIP UNIT ORGANISASI .................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. OUTPUT .............................................................................................
3. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
F.
10
10
10
10
PENETAPAN TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN SPIP........................................................ 12
G. PRIORITAS PENERAPAN SPIP UNIT MANDIRI ...............................................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
3. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
13
13
14
14
H. PETA STRATEGIS (STRATEGIC MAP) UNTUK EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEGIATAN OPERASIONAL ........ 15
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP .................................................. 16
A. RENCANA KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN ...................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. PRAKONDISI PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .................................................
3. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
16
16
17
17
17
B. RENCANA KERJA PENILAIAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH ................................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO .......................................................................
3. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
18
18
19
19
19
iii
C. RENCANA KERJA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .............................................
1. RK PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA ........................................................
a. Prinsip dan Tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
2. RK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI...............................................................
a. Prinsip dan Tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
3. RK KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF ..................................................................
a. Prinsip dan Tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
4. RK PEMBENTUKAN ORGANISASI SESUAI KEBUTUHAN ..................................................
a. Prinsip dan Tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
5. RK PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT ...............................
a. Prinsip dan tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
6. RK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA ............................................................................................
a. Prinsip dan tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
7. RK PEMBINAAN APIP YANG EFEKTIF .................................................................
a. Prinsip dan Tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
8. RK PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA ...................................................................
a. Prinsip dan tujuan ..........................................................................
b. Output ........................................................................................
c. Langkah Kerja ...............................................................................
28
29
29
29
30
31
31
31
32
32
33
33
D. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN .........................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN KEGIATAN PENGENDALIAN .....................................................
2. PRA KONDISI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN ..........................................
3. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
33
34
34
35
35
E. RENCANA KERJA PENEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI............................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. PRAKONDISI PENGEMBANGAN INFOKOM ..............................................................
3. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
36
36
37
38
38
F.
38
39
39
40
40
RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN SPIP ................................................
1. PRINSIP DAN TUJUAN ................................................................................
2. PRAKONDISI PENGEMBANGAN PEMANTAUAN SPIP ....................................................
3. OUTPUT KEGIATAN ..................................................................................
4. LANGKAH KERJA UTAMA .............................................................................
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 41
A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ................................................................... 41
1. PRINSIP COST AND BENEFIT .......................................................................... 41
2. PENYUSUNAN DESAIN TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA GENERALISASI ................................. 41
iv
3. KETERBATASAN KOMPETENSI INTERNAL AUDITOR ..................................................... 42
B. KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN SPIP ............................................................. 42
LAMPIRAN 1. PERAGA PENYUSUNAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP....................... 44
LAMPIRAN 2. PERAGA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP............... 49 v
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
Menyelenggarakan
suatu
kegiatan
di
Instansi
Pemerintah,
termasuk
menyelenggarakan SPIP, memerlukan proses perencanaan dan penganggaran yang
cukup panjang, mengikuti prosedur perencanaan dan penganggaran yang berlaku di
Instansi Pemerintah tersebut. Bab I ini memberikan latar belakang dan tujuan
penyusunan Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP termasuk di
dalamnya untuk mengisi kebutuhan perencanaan dan penganggaran dimaksud.
A. LATAR BELAKANG
Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008, salah satu tugas pembinaan
penyelenggaraan SPIP adalah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang
dituangkan dalam dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009
tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini juga telah dilengkapi
dengan 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP tersebut.
Selanjutnya, disadari dalam penerapannya, Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut masih perlu disesuaikan
dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan
perencanaan
penganggarannya.
Demikian
pula
untuk
kemudahan
dan
kelancaran penyelenggaraannya, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP
dan
pengaturan
langkah-langkah
konkrit
yang
dilaksanakan
dalam
mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan
SPIP. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyusunan
Desain Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
1
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB I PENDAHULUAN
B. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN
Pedoman
ini
disusun
sebagai
upaya
untuk
mengintegrasikan
rencana
pengembangan SPIP di lingkungan kementerian atau lembaga (K/L) dan
pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Perencanaan ini
mengintegrasikan proses pengembangan bagi K/L/Pemda yang organisasinya
cukup kompleks.
Secara khusus, tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan gambaran
bagi K/L/Pemda tentang strategi penerapan SPIP, terutama tentang tahaptahap
pengembangan
detil
SPIP.
Identifikasi
tentang
tahap-tahap
pengembangan SPIP dan tentang semua unit organisasi (khususnya unit mandiri)
yang akan mengembangkan SPIP diharapkan menjadi dasar perencanaan dan
penganggaran
untuk
penyelenggaraan
SPIP
K/L/Pemda.
Desain
Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda ini diharapkan dapat menjadi substansi
(lampiran) Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga tentang Penerapan SPIP di
organisasinya.
Penggunaan Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk
melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.
C. SISTEMATIKA PEDOMAN
Sistematika penyajian pedoman dibagi dalam empat bab. Setelah Bab
Pendahuluan ini, Strategi Penerapan SPIP akan diuraikan di Bab II yang berisi
penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIP dioperasionalkan.
Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap
personel tentang peran organisasi, amanat penerapan SPIP, perumusan tujuan
dan ruang lingkup pedoman, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi unit
organisasi, penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan unit organisasi
yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi
dan efektivitas kegiatan operasional.
Bab III, Rencana Pengembangan SPIP yang berisi lima subbab, akan
menguraikan
langkah-langkah
yang
lebih
konkrit
tentang
perencanaan
2
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB I PENDAHULUAN
pengembangan unsur-unsur SPIP. Penempatan sub bab Rencana Kerja Penilaian
Terhadap Efektivitas Pengendalian dan sub bab Rencana Kerja Penilaian Risiko
sebelum sub bab Rencana Kerja Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian dan
Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian, menunjukkan upaya
pengembangan SPIP secara terintegrasi terutama oleh risiko yang terkandung
di dalamnya. Setelah itu, dirancang Rencana Kerja Pemantauan Pengembangan
Penyelenggaraan SPIP.
Bab IV, Penutup, akan menyajikan pesan penting tentang hal-hal yang perlu
menjadi perhatian seluruh K/L/Pemda, termasuk pesan tentang perlunya
komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP.
3
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
BA
AB II
ST
TRATE
EGI PENYE
P
ELENG
GGARA
AAN SPIP
S
Dalam rangka pen
nyelenggara
aan SPIP, K/L/Pemda
K
perlu men
nyusun terle
ebih dahulu
u
garan SPIP dengan me
emperhatika
an karakterristik K/L/P
Pemda yang
g
Desain Penyelengg
meliputti komplekssitas organ
nisasi, SDM,, dan perspektif penggembangan
nnya. Untuk
k
bisa me
enyusun de
esain penyelenggaraan dimaksud
d, K/L/Pem
mda harus memahami
fungsi
organisasi,
an
kemudia
mendefinisikan
S
SPIP
sesua
ai
fungsi
organisasi.
Berdasa
arkan pend
definisian SPIP
S
tersebut, K/L/Pe
emda perlu
u menetapk
kan tujuan,
manfaa
at dan lingk
kup desain penyelengg
garaan SPIP
P termasuk menetapkan prioritass
dan stra
ategi penge
embangan SPIP.
S
A. ME
EMBANGU
UN KEPED
DULIAN TE
ENTANG PE
ERAN ORG
GANISASII
Kesa
adaran settiap person
nel dalam organisasi tentang pe
eran organisasi dalam
m
kehidupan
o
organisasi
(lingkunga
an)
adalah
h
modal
awal
yang
perlu
u
umbuhkemb
bangkan da
alam menyu
usun strate
egi penerap
pan SPIP (liihat peraga
a
ditu
2.1)). Kepeduliian tentang
g peran ini perlu diba
angun, agar arah pen
ngembangan
n
tuju
uan organissasi sesuaii dengan visi
v
dan misinya.
m
Bia
asanya, kessadaran ini
dike
etahui dari kesesuaian
n tugas dan fungsi dengan visi, misi, tujuan dan dengan
n
kegiatan yang dilaksanak
kan organissasi dalam mencapai tujuan terrsebut serta
a
epedulian personel
p
dalam melaku
ukan evalua
asi terhadap tugas dan
n
darii adanya ke
fung
gsi organisa
asi agar selalu berada
a dalam arrah yang te
elah ditetap
pkan dalam
m
RPJM dan Rensstra baik K/
/L dan Pemd
da.
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
Para
penanggung
gjawab
hami
memah
tugass
dan
tu
ugas
pada
a
K/L/Pem
mda
fungsi
organ
nisasi
seba
agai
wajib
b
dasar
pelaksa
anaan tugass dan penccapaian tujuan organiisasi. Untuk
k
memastikan penc
capaian tujuan ini, diiperlukan SPIP.
S
Untuk
k
mendessain
SPIP
P
diperlu
ukan
pemahaman
terhadap
p
4
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
ketatalaksanaan
dan
keta
atausahaan
(businesss
process)
emda dan sttruktur orga
anisasinya.
K/L/Pe
2
2. OutputK
Kegiatan
n
Output yang diha
asilkan darri langkah ini adalah
h ringkasan
n
tugas dan
d
fungsi, kegiatan utama da
an strukturr organisassi
serta wujud
w
kepe
edulian ma
anajemen dan seluru
uh persone
el
dalam organisasi
o
untuk
u
menyyelenggarakkan SPIP.
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja uttama untuk
k mendapa
atkan outpu
ut tersebutt
adalah sebagai berikut:
a. Dap
patkan kep
putusan te
entang pem
mbentukan organisassi
K/L
L/Pemda. Contoh:
C
Pe
erpres untu
uk K/L ata
au UndangUnd
dang untuk Pemda;
b. Ring
gkaskan tugas dan fu
ungsi utam
ma K/L/Pem
mda sampa
ai
ting
gkat unit ke
erja mandirri (eselon II atau eselo
on III). Lihatt
Peraga 2.2;
patkan stru
uktur orga
anisasi K/L
L/Pemda sa
ampai unitt
c. Dap
kerjja mandirii dalam bentuk
b
baggan organiisasi. Lihatt
Peraga 2.3;
patkan kepu
utusan tenttang Penye
elenggaraan
n SPIP pada
a
d. Dap
K/L
L/Pemda be
erupa Peratturan Mentteri, Peratu
uran Kepala
a
Lem
mbaga
atau Peratura
an Kepala D
Daerah dan
n keputusan
n
tentang Satuan
n Tugas Pen
nyelenggara
aan SPIP;
patkan inforrmasi pelak
ksanaan Sossialisasi dan
n Diklat SPIP
P
e. Dap
yang
telah
diselenggarrakan
pad
da
K/L/Pe
emda
yang
g
berssangkutan.
5
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
B. OPE
ERASIONA
ALISASI SP
PIP SESUA
AI UNIT OR
RGANISAS
SI
Aga
ar lebih efe
ektif dan terkendali,
t
pengemba
angan SPIP di suatu K/L/Pemda
a
perllu dilakuka
an secara gradual,
g
me
enurut unitt organisassinya. Oleh karena itu
u
setiiap unit organisasi
o
dalam K/
/L/Pemda, termasuk unit man
ndiri perlu
u
mellakukan upa
aya menerjemahkan definisi SPIP sampai kepada taraf operasional
sesu
uai dengan kegiatan m
masing-masing organisa
asi pelaksan
na.
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
Mengha
adirkan ga
ambar visu
ual tentan
ng konsep SPIP dan
n
mengad
daptasi
de
efinisi
SPIP
ke
sua
atu
organ
nisasi
akan
n
memud
dahkan ope
erasionalisa
asi dan ko
omunikasi konsep ke
e
semua personel da
alam menerrapkan SPIP
P.
2.
2 Outputt
Output yang diha
asilkan darii langkah iini adalah (1) gambar
visual SPIP
S
dan (2)) definisi op
perasional SSPIP unit orrganisasi.
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja uttama untuk
k mendapa
atkan outpu
ut tersebutt
adalah sebagai berikut:
a. Iden
ntifikasi
unit
anisasi
orga
da
an
kegiatan
utama
a
K/L
L/Pemda se
erta adapta
asi ke KUBU
US SPIP. Liihat Peraga
a
2.4;;
b. Sep
pakati rumu
usan atau definisi
d
SPIP sesuai dengan
d
unitt
orga
anisasi yang
g akan ber-SPIP. Lihat Peraga 2.7
7.
Unttuk dapat merumuskan
m
n langkah-langkah imp
plementasi konsep ini, unit kerja
a
suda
ah memah
hami SPIP melalui so
osialisasi da
an diklat SPIP. Pene
entuan unitt
orga
anisasi dan
n kegiatan utama K/L
L/Pemda diilakukan de
engan mem
mperhatikan
n
tuga
as dan fung
gsi utama (core busine
ess), faktorr risiko pada
a tingkat makro,
m
serta
a
quicck win yang ingin dicapai
d
ole
eh masing-masing K/L/Pemda. Selain itu,
6
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
keempat tujua
an dalam definisi
d
SPIIP unit kerrja menjadi arah pen
ngembangan
n
ntahapan atau penenttuan priorita
as) dan pen
nerapan SPIP di unit ke
erja.
(pen
Pen
nerapan un
nsur SPIP sebagaima
ana dimakssud dalam PP 60 Tahun
T
2008
8
dilaksanakan menyatu dan
d
menja
adi bagian integral d
dari kegiata
an Instanssi
merintah, oleh
o
karena
a itu dikena
al adanya level entita
as dan level aktivitass.
Pem
Dala
am pedoma
an ini level entitas meliputi
m
asp
pek strateggis dan organisasional,
seda
angkan leve
el aktivitas adalah berrkaitan den
ngan aspek operasionalnya. Aspek
k
stra
ategis adala
ah aspek ya
ang menjadi tanggung jawab men
nteri, kepalla lembaga,
gub
bernur atau
u bupati/w
walikota; asspek organisasional a
adalah aspe
ek kegiatan
n
yang bersifat manajerial
m
yang menjadi tanggung jawab E
Eselon I, Ese
elon II atau
u
elaporan); aspek operrasional ad
dalah aspek
k
eselon mandirri lainnya (entitas pe
asional.
kegiatan opera
C. PER
RUMUSAN
N TUJUAN
N PENYUSU
UNAN DES
SAIN PENY
NYELENGG
GARAAN
SPIIP
Sala
ah satu hassil penerapa
an pedoma
an ini adala
ah perumusan tujuan penyusunan
n
Desain Penyelenggaraan SPIP. Tuju
uan ini harrus ekplisit dinyatakan di dalam
m
enggaraan SPIP.
S
Desain Penyele
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
Tujuan penyusun
nan Desain
n Penyelen
nggaraan SPIP perlu
u
dilakuk
kan
bukan
n
hanya
untuk
me
engarahkan
n
aktivitass
pengem
mbangannya
a tetapi jug
ga untuk me
engukur keb
berhasilan.
2.
2 Outputt
Output
kegiatan
ini
ada
alah
rumusan
tenta
ang
tujuan
n
penyusu
unan Desain Penyelen
nggaraan SP
PIP antara lain
l
sebaga
ai
berikutt:
a. Mem
mberikan da
asar pengem
mbangan SP
PIP secara menyeluruh
h
hing
gga terciptta keterpa
aduan anta
ara sub-sub
b unsurnya
a
(harrd control)) dan penciiptaan kulttur pengend
dalian (soft
control) dalam
m aktivitas sehari-hari;
s
7
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
b. Mem
mberikan
basis
perrencanaan
dan
pe
enganggaran
n
Pen
nyelenggara
aan SPIP;
c. Mem
mberikan basis
b
pendo
okumentasiian, peman
ntauan dan
n
pen
ngukuran prrogres penyelenggaraan SPIP;
d. Mem
mberikan
basis
n
pemantauan
dan
pengukuran
n
keb
berhasilan penyelengga
p
araan SPIP.
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja utama untuk
k mendapattkan outpu
ut dimaksud
d
adalah sebagai berikut:
a. Yak
kinkan seluruh tim pe
erumus ba
ahwa perum
musan yang
g
tepat tentang tujuan Pen
nyusunan De
esain Penye
elenggaraan
n
P akan men
ngefektifkan
n pencapaia
an tujuan kegiatan
k
itu
u
SPIP
sendiri;
b. Bua
atkan rumusan tujuan yang palin
ng sesuai dengan
d
Unitt
Kerjja, dengan
n mengacu pada keempat butirr tujuan di
atass.
Con
ntoh rumussan tujuan penyusunan
p
n desain pe
enyelenggarraan SPIP dapat dilihatt
pad
da Peraga 2.8.
2
D. PER
RUMUSAN
N LINGKU
UP DESAIN
N PENYELE
ENGGARA
AAN SPIP
Sesu
uai karakte
eristik SPIP,, ruang Lin
ngkup penye
elenggaraan
n SPIP sang
gatlah luas.
Nam
mun, langka
ah pengemb
bangan SPIP
P per unit organisasi m
memberikan arah bag
gi
unitt organisassi untuk m
mengembangkan SPIP dalam ruang lingku
up kegiatan
n
ope
erasional yang lebih spesifik dengan
d
ma
asing-masin
ng unit orrganisasi di
ling
gkungan sua
atu K/L/Pem
mda.
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
Untuk bisa menja
adikan ruan
ng lingkup lebih spessifik secara
a
dai, unit org
ganisasi KL dan Pemda
a harus sudah memilik
ki
memad
8
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
analisiss lingkunga
an, rencana
a kinerja sserta batassan tentang
g
kegiata
an utama yang akan dilakukan
n dalam menjalankan
m
n
perannyya atau me
encapai kine
erjanya.
2.
2 Outputt
Output yang diha
asilkan darii langkah iini adalah adanya (1)
hasil
analisis
liingkungan
yang
telah
ukan
dilaku
(bisa
a
unakan me
etode SWOT
T, Value C
Chain, Crittical Success
menggu
Factor (CSF) atau metode perencana
aan stratejjik lainnya)
sudah sesuai
s
deng
gan tujuan strategisnyya, (2) renc
cana kinerja
a
dan program yang logis unttuk mencapai kinerja
a, serta (3)
batasan
n tentang aktivitas uta
ama dengan
n tujuan yan
ng jelas.
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja uttama untuk
k mendapa
atkan outpu
ut tersebutt
adalah sebagai berikut:
a. Pastikan bahwa analisis liingkungan yyang sudah dibuat oleh
h
K/L
L/Pemda sudah sesuai dengan tujuan strateg
gisnya.
b. Pastikan bahw
wa program
m dan keggiatan dala
am rencana
a
erja adalah logis dan SMART.
S
Liha
at Peraga 2.5.
kine
c. Pastikan bahw
wa semua kegiatan
k
uta
ama K/L/Pemda telah
h
efinisikan karakteristiik dan tujjuannya (lihat peraga
a
dide
2.9)). Pembua
atan flowcchart sanggat dianjurrkan untuk
k
perssiapan peniilaian risiko
o.
d. Jika
a tidak, buat perenca
anaan dan penganggarran tentang
g
ana
alisis lingku
ungan, peru
umusan ren
nstra, dan perumusan
n
bata
asan tentan
ng masing-m
masing kegiatan utama
a.
9
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
E. PER
RUMUSAN
N DAN PEN
NENTUAN
N PRIORIT
TAS TUJUA
AN SPIP UN
NIT
OR
RGANISASII
Emp
pat tujuan SPIP yaitu efisiensi da
an efektivittas kegiata
an, keandalan laporan,
pen
ngamanan aset,
a
dan ke
etaatan pelaksanaan kegiatan
k
terrhadap kete
entuan yang
g
berllaku tidak selalu bisa
a dicapai dalam
d
satu masa pen
ngembangan
n SPIP atau
u
tida
ak bisa dite
erapkan un
ntuk setiap unit organ
nisasi atau kegiatan karena
k
sifatt
ketiidakmandiriannya dalam pengelolaan atau
u karena ha
al lainnya. Atau, jika
a
tida
ak semua unit
u
mandirri dapat me
encapai kee
empat tuju
uan SPIP, maka
m
tujuan
n
SPIP
P suatu K/L
L/Pemda jug
ga belum te
ercapai.
Jika
a suatu un
nit organisa
asi tidak bertanggung
b
g jawab se
ecara langssung dalam
m
pen
ncapaian keempat
k
tu
ujuan SPIP
P, maka unit
u
organiisasi dimaksud perlu
u
merrumuskan tujuan
t
yang
g relevan dan dalam kendali p
pelaksanaan
n tugas dan
n
fung
gsi unitnya..
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
K/L/ Pemda wajib merumusskan tujuan
n penerapa
an SPIP dan
n
apkan priorritas pencapaian tujua
an SPIP sessuai dengan
n
meneta
kondisi dan kebutuhan K/L/
/Pemda da
an masing-m
masing unitt
kerjanyya.
2.
2 Outputt
Output yang dihasilkan dari langkah ini adala
ah rumusan
n
tentang
g tujuan penerapan
p
SPIP dan a
adanya prioritas yang
g
didahullukan penge
embangannya.
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja uttama untuk
k mendapa
atkan outpu
ut tersebutt
adalah sebagai berikut:
a. Dap
patkan kepu
utusan tentang prioriitas tujuan penerapan
n
SPIP
P
sesuai
dengan
kebutuhan
n
K/L/Pemda
yang
g
berssangkutan
10
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
b. Dala
am hal pencapaian tujuan
t
pela
aporan keuangan yang
g
men
njadi fokus pengemban
ngan SPIP:
1) Pastikan ba
ahwa semua unit kerja
a mandiri merumuskan
m
n
tujuan SP
PIP di uniitnya men
ngikuti prio
oritas unitt
organisasi.
danya pene
etapan tentang apa saja laporan
n
2) Pastikan ad
keuangan yang
y
akan dihasilkan
d
o
oleh unik ke
erja apakah
h
laporan keuangan K/L
L/ Pemda ittu sendiri atau
a
laporan
n
k
unitt utamanya
dukungan kepada
3) Pastikan adanya
a
gambaran allur perenc
canaan dan
n
penganggaran
kegiatan,
pengguna
aan
dan
n
ngjawaban keuangan p
pada setiap
p unit kerja
a
pertanggun
hingga K/L
L/ Pemda;
4) Buatkan re
encana kerja
a anggaran jika belum
m ada.
c. Lak
kukan hal serupa
s
dallam hal pe
engamanan aset yang
g
men
njadi fokus pengemban
ngan SPIP:
d. Lak
kukan
hal
serupa
d
dalam
hal
ketaatan
n
terhadap
p
perundang-und
dangan yan
ng menjadi fokus pen
ngembangan
n
SPIP
P:
e. Dala
am hal efissiensi dan efektivitas sudah me
enjadi fokuss
utama pengem
mbangan SPIIP:
1) nyatakan dalam Dessain Penye
elenggaraan
n mengena
ai
n efektivita
as pengerah
han sumber
batasan effisiensi dan
daya yang dimiliki K/L
K
dan Pe
emda deng
gan maksud
d
erasinya se
ecara efisie
en (sumber
mencapai tujuan ope
daya yang
g digunaka
an setara dengan ou
utput yang
g
diharapkan
n) dan efek
ktif (menga
arah pada tercapainya
t
a
tujuan)
11
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
2) pastikan
adanya
in
ndikator
p
pengukuran
efisiensi,
asing-masin
ng unit kerrja mandirri
efektivitas untuk ma
atau kegiattan
danya sistem pengump
pulan data pengukuran
n
3) pastikan ad
efisiensi da
an efektivittas
a
pe
enetapan ttentang la
aporan dan
n
4) pastikan adanya
pelaporan efisiensi da
an efektivita
as
5) buatkan re
encana kerja anggaran
n jika keempat butir di
atas belum
m ada.
F. PEN
NETAPAN
N TAHAP-T
TAHAP PEN
NGEMBAN
NGAN SPIP
P
Pen
nyelenggara
aan SPIP dirancang
d
mengikuti kegiatan operasiona
al (businesss
proccess) dari setiap
s
unit organisasi
o
suatu
s
K/L/P
Pemda. Tah
hap pengem
mbangan SP
PI
mullai dari tah
hap knowin
ng, diagnozzing (mappiing), intern
nalizing (no
orming dan
n
form
ming) serta
a performing yang te
elah ditetapkan dalam
m 25 pedo
oman tekniss
haru
us dipastik
kan telah dilaksanaka
an walaupu
un termasu
uk sebelum
m pedoman
n
terssebut ada. Desain Pe
enyelenggaraan ini se
ekaligus m
menetapkan bahwa 25
5
Ped
doman Tekn
nis Penyelen
nggaraan SPIP menjad
di standar a
acuan bagi K/L/Pemda
a
dala
am pengem
mbangan 25
5 subunsur SPIP. Peng
gembangan SPIP pada suatu unitt
orga
anisasi atau
u kegiatan tidak haruss dimulai da
ari tahap p
pemahaman (knowing),
nam
mun terganttung dengan
n kondisi pe
enerapan SP
PIP yang telah dilaksan
nakan.
Pen
netapan Ta
ahapan Pen
ngembangan
n SPIP pad
da K/L da
an Pemda disesuaikan
n
den
ngan priorittisasi tujua
an dan bu
usiness proccess unit o
organisasi. Prioritisassi
tuju
uan juga terkait
t
den
ngan komplleksitas keg
giatan unitt organisassi, sehingga
a
pen
netapan tah
hapan dan rentang wa
aktu implementasi ma
asing-masin
ng tahapan,
dan unit organ
nisasi pada setiap K/L dan Pemda
a dapat berrbeda-beda. Gambaran
n
but dapat ditunjukkan
d
n oleh hasill Diagnosticc Assesment (DA) yang
g
atass hal terseb
tela
ah dilakuka
an, yang merupakan
m
bagian da
ari tahapan
n mapping
g. Hasil DA
A
terssebut meru
upakan pottret Areas of Impro
ovement ya
ang selanju
utnya akan
n
men
njadi dasar penetapan tahap-taha
ap pengemb
bangan SPIP
P berikutnyya.
12
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
G. PRI
RIORITAS PENERAPA
P
AN SPIP UNIT
U
MAND
DIRI
Pen
ncapaian em
mpat tujua
an SPIP ya
aitu ketaattan pada p
peraturan perundangund
dangan, pen
ngamanan aset, keandalan laporan keuanggan, dan effisiensi dan
n
efek
ktivitas operasi di su
uatu K/L atau
a
Pemd
da menuntu
ut dikemba
angkan dan
n
dise
elenggaraka
annya SPIP
P di selurruh organiisasi. Seba
agaimana konsepnya,
pen
nyelenggara
aan kelima unsur SPIIP berjenja
ang mulai dari kegia
atan hingga
a
lem
mbaga yang melaksana
akannya. Semakin
S
be
esar organiisasi, sema
akin banyak
k
unitt-unit atau
u kegiatann
nya, dan semakin
s
me
emerlukan pembangu
unan sistem
m
pen
ngendalian
yang
leb
bih
besar
karena
dikembanggkan
sesuai
dengan
n
kara
akteristik masing-masi
m
ing unit org
ganisasi.
Men
ngingat bah
hwa penca
apaian selu
uruh tujuan tersebutt akan me
embutuhkan
n
sum
mber daya dan
d waktu yang
y
besar,, mengingatt keterbata
asan sumber daya, dan
n
men
ngingat pen
ngembangan SPIP haru
us tetap te
erintegrasi maka perlu
u dilakukan
n
pen
nentuan priioritas (prio
oritisasi) pemilihan
p
tujuan yangg akan dicapai dalam
m
periiode tertentu berdassarkan keb
butuhan K/L/Pemda dan pene
entuan unitt
orga
anisasi yang
g mendahullui pengemb
bangannya..
Pen
nentuan prrioritas tu
ujuan SPIP
P terkait dengan kkompleksitas kegiatan
n
K/L
L/Pemda, sehingga
s
pe
enetapan tahapan
t
da
an rentangg waktu im
mplementassi
massing-masing
g tahapan,d
dan unit org
ganisasi pad
da tiap K/L/
/Pemda aka
an berbedabed
da tergantu
ung karakte
eristik K/L/
/Pemda, ya
ang melipu
uti permasa
alahan yang
g
diha
adapi K/L/P
Pemda, kom
mpleksitas organisasi,
o
anisasi.
dan sumberr daya orga
Pen
netapan prioritas tujua
an SPIP yang akan diccapai K/L/Pemda dalam periode
e
terttentu merupakan ‘quiick win’ K/L/Pemda dalam
d
pene
erapan SPIP
P dan dapatt
dila
akukan
eva
aluasi
unttuk
menen
ntukan
tujjuan
lain
yang
aka
an
dicapa
ai
sela
anjutnya.
1. Pr
rinsip dan
an Tujuan
n
K/L/Pe
emda mengetahui den
ngan jelas ttujuan jang
gka pendek
k
dan jangka mene
engah pene
erapan SPIIP yang ak
kan dicapa
ai
arkan telaa
ahan yang dilakukan. Pertimba
angan yang
g
berdasa
perlu dilakukan
d
akan terka
ait dengan
n permasalahan yang
g
13
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
dihadap
pi, unit kerrja terkait yang melakksanakan ke
etercapaian
n
tahapan
n tujuan SP
PIP, dan su
umber daya
a yang dimiliki. Hal ini
perlu dilakukan un
ntuk memasstikan quick win yang diharapkan
n
t
se
ehingga permasalahan yang sedan
ng dihadap
pi
dapat tercapai
K/L/Pe
emda dapatt teratasi, demikian
d
pula potensii atas risiko
o
berulan
ngnya permasalahan te
ersebut.
2.. Output Kegiatan
K
n
Output yang dihassilkan dari langkah ini adalah po
opulasi unitt
organisasi yang wajib me
embangun SPIP (biasanya unitt
D
Unit Organisassi yang dip
prioritaskan
n
mandiri) serta Daftar
pemban
ngunan SPIPnya. Dalam penetap
pan prioritissasi, tujuan
n
yang
akan
apai
dica
ditettapkan
te
erlebih
da
ahulu
baru
u
erkait yangg akan me
elaksanakan
n
diidentifikasi unitt kerja te
langkah
h-langkah penerapan
p
SPIP untu
uk pencapa
aian tujuan
n
priorita
as tersebut..
3. Lang
gkah Kerjja Utama
a
Langkah kerja uttama untuk
k mendapa
atkan outpu
ut tersebutt
adalah sebagai berikut:
a. Iden
ntifikasi unit organisassi yang wajiib ber-SPIP mandiri;
b. Iden
ntifikasi pe
ermasalaha
an K/L/Pem
mda di level entitass
berdasarkan data hasill Diagnosttic Assessm
ment SPIP,
muan BPK, temuan inspektoratt, Profil Risiko
R
atau
u
tem
info
ormasi
laiin
yang
dapat
memberikan
informassi
permasalahan K/L/Pemda
a
ompokkan permasala
ahan berda
asarkan em
mpat jeniss
c. Kelo
tuju
uan SPIP
d. Ten
ntukan prio
oritas tujua
an SPIP ya
ang akan dicapai
d
unitt
orga
anisasi K/L/Pemda be
erdasarkan pertimbang
gan langkah
h
a da
an b serta sumber
s
dayya yang ada di K/L/Pem
mda.
14
PEDOMA
AN PENYUSUNAN DESAIN PE
ENYELENGGA
ARAAN SPIP TE
ERINTEGRASI
BAB
B II STRATEGI PENYELENGG
GARAAN SPIP
e. Iden
ntifikasi un
nit mandiri yang ada
a di K/L/P
Pemda dan
n
permasalahan yang ada di butir b
f.
Ten
ntukan prio
oritas unit mandiri
m
(je
enis dan ju
umlah) yang
g
haru
us segera menerapkan
m
n SPIP berd
dasarkan pe
ertimbangan
n
ban
nyak dan je
enis permassalahan serrta sumberr daya yang
g
dim
miliki unit ke
erja mandirri tersebut.
H. PET
TA STRAT
TEGIS (STR
RATEGIC MAP) UNT
TUK EFEK
KTIVITAS DAN
EFIISIENSI KE
EGIATAN OPERASIO
O
ONAL
Pen
nyelenggara
aan SPIP de
engan tujua
an tertentu
u dapat sa
aja dilakuka
an jika ada
a
unitt organisasi yang berrsedia seba
agai pelopo
ornya. Penccapaian em
mpat tujuan
n
SPIP
P yaitu kettaatan pada peratura
an perundang-undanga
an, pengam
manan aset,
keandalan lapo
oran keuangan, dan efisiensi dan
n efektivita
as operasi di
d suatu K/L
L
u Pemda sulit dilak
ksanakan sekaligus
s
jika prasya
arat tidak terpenuhi.
atau
Biassanya terca
apainya tujjuan “keandalan lapo
oran keuanggan” adalah prasyaratt
utam
ma untuk mencapai
m
tu
ujuan “efisiensi dan effektivitas op
perasi”.
Dala
am hal tujjuan SPIP meningkat pada “efiisiensi dan efektivita
as operasi”,
K/L
L/Pemda pe
erlu merum
muskan petta strategiis (strategiic map) ya
ang hendak
k
dica
apai oleh suatu
s
instansi pemerintah. Peta strategis memuat ru
umusan dan
n
jaringan kinerjja yang hendak dicap
pai oleh ma
asing-masing unit orga
anisasi yang
g
akan
mengarrahkan
K/L/Pemda
pada
e
efektivitas
pencapaia
an
tujuan
n
anisasinya yang
y
disusu
un, dimonito
or dan dike
endalikan da
alam empatt perspektiff
orga
(ballanced scorrecard). Lihat Peraga 2.6.
2
Peraga 2-1 sampai Peraga 2..9 untuk Pe
enyusunan Desaian Pe
enyelenggarraan SPIP di
atas diccontohkan untuk Biro Perencana
aan Pengaw
wasan BPKP
P sebagaima
ana terlihatt
dalam Lampiran
L
1.
15
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III
RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN
SPIP
Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di K/L dan Pemda mencakup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban
kegiatan.
Penyelenggaraan
SPIP
harus
dilakukan
secara
menyeluruh
dan
terintegrasi pada kegiatan operasional K/L dan Pemda sesuai karakteristik kelima
unsur SPIP yang saling memengaruhi satu dengan yang lain.
A. RENCANA KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
Salah satu langkah mendasar penyelenggaraan SPIP adalah memastikan adanya
lingkungan pengendalian yang kuat, untuk memastikan adanya perilaku yang
positif dan aktif melaksanakan pengendalian melekat sesuai dengan kondisi dan
aktivitas keseharian setiap unit organisasi pemerintah.
Dalam rangka membangun pondasi atau kultur pengendalian yang bersifat soft
ini, instansi pemerintah harus mampu mengidentifikasi area-area lingkungan
pengendalian yang masih lemah dan membutuhkan penguatan lebih lanjut.
Mengingat pentingnya penyelenggara untuk mendapatkan informasi tentang
lingkungan pengendalian secara utuh dan mengingat informasi ini akan menjadi
bahan masukan dalam penilaian risiko, maka diperlukan langkah kerja untuk
menilai efektivitas lingkungan pengendalian.
1. Prinsip dan Tujuan
Efektivitas Lingkungan Pengendalian harus dinilai untuk
mengenali
risiko
mengidentifikasi
bawaannya
dan
dengan
menganalisis
tujuan
untuk
aspek-aspek
dalam
lingkungan pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian
risiko. Lingkungan pengendalian banyak terkait dengan faktor
16
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
manusianya sehingga penilaian harus dilaksanakan secara
obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Hasil
penilaian
efektivitas
lingkungan
pengendalian
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risiko yang
teridentifikasi.
2. Prakondisi Penilaian Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian dalam suatu instansi pemerintah
banyak mengandung muatan yang bersifat soft yaitu berupa
komitmen,
arahan,
perilaku,
teladan,
dan
tindakan
manajemen lainya dalam melaksanakan tugas dan fungsi
untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Karakteristik
soft
dalam
kompleksitas
lingkungan
dalam
pengendalian
melakukan
ini
menimbulkan
penilaian
efektivitas
lingkungan pengendalian.
Penilaian
efektivitas
dilaksanakan
secara
lingkungan
optimal
jika
pengendalian
prakondisi
dapat
penilaian
terpenuhi. Prakondisi dimaksud adalah:
a. Adanya kebijakan secara menyeluruh atau terpisah yang
berkaitan dengan lingkungan pengendalian.
b. Adanya pemahaman tentang pentingnya soft control
dalam pelaksanaan pengendalian intern.
3. Output Kegiatan
Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja
Penilaian Efektivitas Lingkungan Pengendalian di tingkat unit
organisasi dan kegiatan pada K/L atau Pemda.
4. Langkah Kerja Utama
Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut
adalah sebagai berikut:
17
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
a. Menyusun
program
kerja
dalam
TOR
pelaksanaan
Diagnostic Assessment atas Lingkungan Pengendalian. TOR
meliputi kegiatan:
1) Jadwal DA
2) Pembentukan tim pelaksana
3) Pelatihan
tim
satgas
K/L
dan
Pemda
terkait
pelaksanaan DA
4) Pendanaan DA
5) Penetapan responden DA
b. Rencana Pelaksanaan program kerja yang disiapkan dalam
TOR yang meliputi:
1) Penyebaran Kuesioner
2) Wawancara responden
3) Analisis data
4) Penetapan
Areas
of
Improvement
Lingkungan
Pengendalian
5) Pembicaraan hasil DA dengan pihak manajemen
6) Identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian yang
tidak efektif (Pelaporan DA).
B. RENCANA KERJA PENILAIAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH
Penilaian risiko direncanakan dilakukan untuk setiap aktivitas utama unit kerja.
Aktivitas utama dimaksud dapat dikategorikan dalam tindakan manajerial dan
kegiatan teknis unit kerja.
1. Prinsip dan Tujuan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, K/L dan Pemda
menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian
tujuannya. Oleh karena itu, pimpinan K/L dan Pemda wajib
melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuannya.
Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risikorisiko yang dihadapi Instansi Pemerintah dalam pencapaian
18
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
tujuannya. Identifikasi dan analisis risiko dilakukan terutama
terhadap kegiatan utama suatu unit organisasi.
2. Prakondisi Penilaian Risiko
Prasyarat pelaksanaan penilaian risiko adalah sebagai berikut:
a. Penetapan
kebijakan
umum
terkait
penilaian
dan
pengendalian risiko di K/L dan Pemda;
b. Penetapan tujuan Instansi Pemerintah yang akan menjadi
acuan penilaian risiko:
1) Pada tingkat lembaga (K/L dan Pemda), Instansi
Pemerintah menetapkan prioritas tujuan yang akan
dicapai
yaitu
pengamanan
keandalan
salah
aset,
satu
atau
kepatuhan
laporan
keuangan,
gabungan
pada
dan
dari
peraturan,
efisiensi
dan
efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan
menjadi tujuan di level eselon I dan II Instansi
Pemerintah tersebut.
2) Tujuan yang diprioritaskan tersebut sudah memenuhi
syarat SMART (visi, misi, indikator kinerjanya selaras
Æ misalnya RKAKL selaras dengan dengan RKP).
Apabila
belum
penetapan
memenuhi
ulang
tujuan
syarat
perlu
SMART,
maka
dilakukan
agar
memenuhi syarat.
3. Output Kegiatan
Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja
Penilaian risiko di tingkat unit organisasi dan kegiatan K/L
atau Pemda.
4. Langkah Kerja Utama
Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut
adalah sebagai berikut:
19
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
a. Membuat persiapan penilaian risiko yang meliputi:
1) Inventarisasi
kegiatan
utama
yang
perlu
dinilai
risikonya (Lihat Peraga 2.5)
2) Inventarisasi Prakondisi yang belum dan yang sudah
terpenuhi
3) Penyepakatan atas Prakondisi yang belum terpenuhi
4) Menyusun TOR identifikasi dan analisis risiko. Rencana
Kerja Penilaian Risiko terhadap seluruh kegiatan
utama K/L dan Pemda dituangkan dalam TOR. TOR
dimaksud memuat antara lain:
a) Metodologi penilaian risiko
b) Identifikasi keterkaitan pengaruh kelemahan pada
unsur-unsur
lingkungan
pengendalian
dalam
penilaian risiko
c) Pembentukan tim pelaksana
d) Pelatihan tim satgas K/L dan Pemda terkait
penilaian risiko
e) Sosialisasi metodologi penilaian risiko
f) Jadwal waktu dan pendanaan
b. Membuat Rencana Pelaksanaan Penilaian Risiko yang
meliputi:
a) Identifikasi risiko
b) Analisis risiko
c) Penetapan pemilik risiko
d) Penyusunan peta risiko Instansi Pemerintah baik di
tingkat unit organisasi maupun di tingkat kegiatan
e) Pembicaraan hasil penilaian risiko dengan pemilik
risiko dan manajemen terkait.
C. RENCANA KERJA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Menindaklanjuti temuan tentang inefektivitas lingkungan pengendalian dan
mengaitkannya dengan risiko, jika telah dipetakan pada penilaian risiko,
20
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
penguatan lingkungan pengendalian berikut ini merupakan bagian dari aktivitas
pengendalian, khususnya tentang
penegakan aturan
yang menunjukkan
penambahan kesadaran (kultur) pengendalian dalam suatu unit kerja K/L dan
Pemda. Penguatan dimaksud dalam pedoman ini disiapkan untuk masing-masing
subunsur. Unsur-unsur yang harus dikuatkan oleh Unit kerja akan tergantung
dari hasil nyata penilaian efektivitas lingkungan pengendalian.
1. RK Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Apabila dalam diagnosis tidak ditemukan adanya aturan
perilaku,
maka
langkah
yang
harus
dilakukan
adalah
membangun aturan perilaku tersebut. Kemungkinan adanya
aturan perilaku pada K/L dan Pemda yang substansinya tidak
memuat persyaratan minimal juga mengharuskan organisasi
untuk menyempurnakan substansinya. Kemungkinan lainnya
adalah adanya aturan perilaku (baik lengkap atau belum
lengkap
muatan
substansinya)
yang
belum
ditegakkan
pelaksanaannya di organisasi. Pada situasi tersebut maka
yang
harus
dilakukan
adalah
menciptakan
suatu
kondisi/mekanisme penegakan integritas dan aturan perilaku.
a. Prinsip dan Tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian harus ada aturan
dan etika etika/perilaku bagi pegawai K/L dan Pemda untuk
dijalankan dan ditegakkan di organisasi.
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR)
penyusunan/penyempurnaan
aturan
perilaku
atau
mekanisme penegakan aturan perilaku K/L dan Pemda.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah:
1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub
unsur penegakan integritas dan nilai etika
21
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
2) Menganalisis permasalahan etika yang ditemukan di K/L
dan Pemda baik didapat dari hasil temuan BPK, auditor
internal/inspektorat,
maupun
penilaian
efektivitas
lingkungan pengendalian
3) Menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan K/L
dan Pemda dalam penegakan aturan perilaku
4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan aturan perilaku
atau mekanisme penegakan aturan perilaku.
2. RK Penerapan Standar Kompetensi
Kompetensi akan sangat memengaruhi kinerja seseorang.
Oleh karena itu, instansi pemerintah yang akan menerapkan
persyaratan kompetensi terhadap pegawainya, memerlukan
suatu komitmen dari pimpinan untuk menempatkan atau
menugaskan
pegawainya
sesuai
dengan
persyaratan
kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai, yakni
disesuaikan dengan pengetahuan dan keahliannya.
a. Prinsip dan Tujuan Penyelenggaraan suatu standar kompetensi untuk setiap
tugas dan fungsi pada masing-masing posisi, secara kultural
merupakan basis penguatan pengendalian bagi K/L dan
Pemda yang bersangkutan, karena eksistensi persyaratan
minimal dalam standar tersebut menjadi bahan untuk
mencari dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang
tepat.
Komitmen terhadap kompetensi ditunjukkan dengan kemauan
pimpinan
dan
pegawai
untuk
bersama-sama
bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan
instansinya dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan
peran dan fungsinya dengan pengetahuan dan keahliannya.
22
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
Tujuan penerapan standar kompetensi adalah agar dilakukan
penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula.
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR) penyusunan standar kompetensi K/L dan Pemda.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah:
1) Inventarisasi tugas dan fungsi K/L dan Pemda
2) Identifikasi
tugas-tugas
yang
dibutuhkan
untuk
menjalankan tugas dan fungsi yang telah diinventarisir
3) Analisis pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang
dibutuhkan dari seorang pegawai untuk melaksanakan
tugas yang diembannya
4) Inventarisir pendidikan dan pelatihan yang diperlukan
untuk tugas dan fungsi yang telah diinventarisir
5) Menetapkan kebijakan terkait standar kompetensi pada
masing-masing tugas dan fungsi.
Langkah kerja tersebut di atas kemudian dituangkan dalam
formulir rencana kerja.
3. RK Kepemimpinan yang Kondusif
Dalam
konteks
penerapan
SPIP,
kepemimpinan
yang
diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu membawa
perubahan atau transformational leaders, karena penerapan
SPIP akan membawa perubahan sikap dan perilaku setiap
anggota organisasi sehinga menciptakan suasana lingkungan
yang kondusif dan efektif dalam mengarahkan seluruh sumber
daya dan potensi organisasi, termasuk melakukan perubahan,
dalam
mencapai
kinerja
yang
lebih
baik.
Penerapan
23
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
kepemimpinan yang kondusif memerlukan orientasi pada
penerapan manajemen berbasis kinerja termasuk dengan
menetapkan target kinerja.
a. Prinsip dan Tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian, target kinerja
menjadi alat pengendali dengan sendirinya bagi personel
yang berpeduli kinerja. Target kinerja untuk organisasi
maupun untuk individu harus ada agar pimpinan K/L dan
Pemda dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja
dengan mempertimbangkan risiko
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR) penyusunan/penyempurnaan target pencapaian kinerja
yang berbasis risiko.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah:
1) Inventarisasi tugas dan fungsi K/L dan Pemda
2) Identifikasi
target
kinerja
pada
masing-masing
unit
organisasi
3) Nilai risiko atas target kinerja pada masing-masing unit
kerja
4) Dapatkan
penetapan
kebijakan
terkait
pelaksanaan
penilaian risiko pada masing-masing unit kerja.
Catatan: Langkah kerja ini dapat juga mengadopsi pada
langkah kerja penilaian risiko. Langkah kerja tersebut di atas
kemudian dituangkan dalam formulir rencana kerja.
24
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
4. RK Pembentukan Organisasi Sesuai Kebutuhan
Struktur
organisasi
sangat
penting
karena
merupakan
infrastruktur dasar bagi instansi pemerintah untuk menjalankan
tugas dan fungsinya. Pembentukan struktur organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat memberikan
kepastian ruang gerak bagi seluruh sumber daya manusia
yang
dimiliki
instansi
dalam
mencapai
kinerja
yang
diharapkan, serta sebagai sarana pendistribusian sumber
daya lainnya.seperti peralatan, keuangan, dan informasi.
a. Prinsip dan Tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian, organisasi yang
tepat setidaknya memastikan (1) Adanya struktur organisasi
yang tepat sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi
pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan; (2) Adanya
kejelasan wewenang dan tanggung jawab, (3) Adanya
kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern, (4) Adanya
evaluasi
dan
organisasi
penyesuaian
sehubungan
periodik
dengan
terhadap
perubahan
struktur
lingkungan
strategis; dan (5) Penetapan jumlah pegawai yang sesuai,
terutama untuk posisi pimpinan.
Tujuan pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
adalah untuk mendukung tugas dan fungsi dalam rangka
mengemban amanah visi dan misi sesuai Renstra dan RPJM
K/L dan Pemda.
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR)
untuk
memastikan
bahwa
pembentukan
struktur
organisasi telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan
kebutuhan.
25
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah
memastikan bahwa:
1) Telah
dimilikinya
peraturan
yang
melandasinya
pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)
2) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai
dengan
ketentuan
di
atasnya,
yang
mengatur
pembentukan organisasi dan tata kerja K/L dan Pemda;
3) Peraturan/kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK)
atau
pedoman
untuk
dapat
melaksanakan
peraturan tersebut;
4) SOTK atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
5) SOTK atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian
dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan/diterapkan dan
didokumentasikan dengan baik.
5. RK Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
yang Tepat
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
oleh setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi,
akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
menjadi lebih lancar dan cepat. Kejelasan delegasi wewenang
dan tanggung jawab akan mendorong tercapainya keputusan
yang lebih baik dan menghindarkan terjadinya konflik dalam
organisasi.
Pada
akhirnya,
hal
ini
diharapkan
akan
menimbulkan suasana yang kondusif bagi berjalannya SPIP
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.
Oleh karena itu, pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab
hendaknya
ditata
secara
berjenjang
dengan
26
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
mempertimbangkan
pendelegasian
dan
tingkatan
risiko
kapasitas
dari
staf
masing-masing
yang
menerima
pendelegasian tersebut. Kewenangan dapat didelegasikan
kepada staf di tingkat yang lebih rendah, namun pelaporan
dan akuntabilitasnya harus ditetapkan dengan jelas karena
tanggung jawab akhir tetap ada pada tangan pimpinan
organisasi.
a. Prinsip dan tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian adanya organisasi
yang tepat dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
setidaknya
memastikan
sekurang-kurangnya
bahwa
(1)
Wewenang telah diberikan kepada pejabat/pegawai yang
tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka
pencapaian tujuan; (2) Pejabat/pegawai yang mendapat
wewenang dan tanggung jawab harus memahami bahwa
wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan
pihak lain, (3) Pejabat/pegawai yang mendapat wewenang
dan
tanggung
jawab
harus
memahami
pelaksanaan
tanggungjawab dan wewenangnya terkait dengan penerapan
sistem pengendalian intern.
Tujuan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab adalah
untuk penyebaran dan pelimpahan tanggungjawab penugasan
dalam rangka kemudahan pengendalian mengingat beban dan
cakupan kegiatan yang cukup banyak atau luas.
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR)
yang
dapat
memastikan
bahwa
pendelegasian
kewenangan telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan
kebutuhan
(misal
pendelegasian
penjatuhan
hukuman,
penetapan angka kredit, penilaian pegawai).
27
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah
memastikan bahwa:
1) Telah
dimilikinya
peraturan
yang
melandasinya
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
2) Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai
dengan ketentuan di atasnya, yang mengatur wewenang
dan tanggung jawab yang didelegasikan;
3) Peraturan/kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Standard Operating Procedures (SOP)
atau pedoman untuk dapat melaksanakan peraturan
tersebut;
4) SOP
atau
pedoman
dimaksud
telah
sesuai
dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
5) SOP atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian dari
kegiatan tersebut telah dilaksanakan/diterapkan dan
didokumentasikan dengan baik.
6. RK Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat
Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber
Daya
Manusia
ditujukan
bagi
terwujudnya
penerapan
kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM yang
sehat, sejak tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian
pegawai, serta terwujudnya penerapan sistem supervisi
kepegawaian yang memadai, yang memungkinkan perolehan
pegawai dengan pengetahuan dan kompetensi, serta memiliki
integritas
dan etika yang
dipersyaratkan untuk dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi, pada saat kini maupun pada masa yang
akan datang.
28
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
a. Prinsip dan tujuan Dalam
penguatan
lingkungan
pengendalian
Pembinaan
Pegawai yang matang, transparan, konsisten, akan menuntun
sikap dan perilaku semua pegawai dalam pencapaian tujuan
organisasi. SPIP harus memastikan ada dan diberlakukannya
(1) kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan
pemberhentian dan pemensiunan pegawai, (2) Penelusuran
latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; (3)
Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
Tujuan dari adanya Kebijakan Pembinaan Sumber daya
manusia yang sehat adalah terwujudnya penerapan kebijakan
manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, sejak
tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai,
serta terwujudnya penerapan sistem supervisi kepegawaian
yang memadai, yang memungkinkan memperoleh pegawai
dengan
pengetahuan
integritas
dan
dan etika yang
kompetensi,
serta
memiliki
dipersyaratkan untuk dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi, pada saat kini maupun pada masa yang
akan datang
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR)
penyusunan/penyempurnaan
Kebijakan
Pembinaan
Sumber Daya manusia yang sehat.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah
memastikan adanya:
1) Peraturan atau Keputusan mengenai kebijakan rekrutmen
2) Mekanisme
mengenai
perhitungan
formasi
yang
dituangkan dalam SOP
29
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
3) Mekanisme pengecekan pelaksanaan SOP tersebut
4) Pengumuman penerimaan pegawai yang sesuai dengan
ketentuan
5) Pengecekan kesesuaian rekrutmen dengan formasi yang
tersedia
6) Pengecekan Tahapan dalam proses rekrutmen telah sesuai
dengan rencana kerjanya
7) Penyusunan SOP atau rencana kerja mengenai proses
rekrutmen
8) Pengecekan kepastian tidak terdapat KKN dalam proses
rekrutmen
9) Penyusunan pedoman audit atau evaluasi atas aktivitas
rekrutmen
10) Penyusunan laporan rekrutmen pegawai
11) Lakukan proses yang sama untuk kegiatan penempatan,
pembinaan karier, mutasi, promosi, pemberhentian serta
pensiun pegawai.
7. RK Pembinaan APIP yang Efektif
Berfungsinya peran APIP dalam mengevaluasi penerapan SPIP
secara terpisah di K/L dan Pemda akan sangat mendukung
penerapan SPIP yang efektif. Selain melakukan evaluasi, APIP
juga harus berfungsi sebagai unit kerja yang berfungsi sebagai
mitra unit kerja lain pada K/L dan Pemda bersangkutan
dalam membenahi penerapan SPIP. Dalam menjalankan
tugasnya tersebut APIP memerlukan dukungan yang memadai
atas akses informasi/data/sumber daya, persamaan persepsi
dalam
penentuan
fokus/bidang/sektor
ruang
lingkup
30
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
pengawasan, rekomendasi tindak lanjut, dan penilaian
kinerja atas pelaksanaan SPIP.
a. Prinsip dan Tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian berperannya APIP
akan mengefektifkan pengendalian yang telah dilaksanakan
baik oleh manajemen sendiri, maupun oleh mekanisme
pengendalian yang sengaja dibangun untuk itu. APIP dapat
mengefektifkan early warning system K/L dan Pemda.
Dukungan yang memadai atas pelaksanaan tugas APIP
diimplementasikan dalam bentuk konkrit berupa kebijakan
dukungan pelaksanaan tugas APIP yang dipahami oleh unitunit kerja terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas APIP
termasuk dalam menguatkan SPIP unit kerja.
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR) evaluasi tentang efektivitas APIP bagi K/L dan Pemda.
Efektivitas APIP ditandai dengan adanya pernyataan tentang
peran APIP di lingkungannya (sejenis Piagam audit atau audit
charter), dokumen tertulis formal yang berisi visi, misi,
tujuan,
kewenangan,
tanggung
jawab
dan
pertanggungjawaban (responsibilitas dan akuntablitas), ruang
lingkup pengawasan, dan standar pelaksanaan pekerjaan APIP
serta
adanya
pelaksanaan
dukungan
akses
penugasan,
dan
yang
memadai
dalam
persetujuan/pengesahan
pimpinan tertinggi di lingkungan Instansi Pemerintah.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah:
1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub
unsur peran APIP yang efektif.
31
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
2) Menganalisis permasalahan efektivitas peran APIP yang
ditemukan di K/L dan Pemda baik didapat dari hasil
temuan BPK, maupun penilaian efektivitas lingkungan
pengendalian
3) Menentukan ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan
K/L dan Pemda dalam efektivitas peran APIP
4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan Audit Charter atau
mekanisme pelaksanaan Audit Charter.
8. RK Pembinaan Hubungan Kerja
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
merupakan hubungan antar instansi pemerintah dalam rangka
sinkronisasi
dan
harmonisasi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan instansi pemerintah. Hubungan kerja yang baik
tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang
konstruktif
dan
berkesinambungan
di
antara
Instansi
Pemerintah. Koordinasi dan kerja sama sesama instansi
pemerintah
tersebut
dimulai
sejak
tahap
perencanaan
program/kegiatan melalui media musyawarah perencanaan
pembangunan sampai dengan tahap pelaporan.
a. Prinsip dan tujuan Dalam penguatan lingkungan pengendalian kualitas hubungan
kerja internal dan eksternal adalah faktor signifikan dalam
mencapai tujuan. Gangguan hubungan kerja merupakan risiko
signifikan yang dapat mengganggu interaksi kerja eksternal.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
merupakan suatu kebutuhan bagi tercapainya tujuan Instansi
Pemerintah dengan baik. Kondisi yang diharapkan tercipta
adalah adanya kondisi saling mendukung, mekanisme saling
uji, dan saling berkoordinasi antar Instansi Pemerintah.
32
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
b. Output Output kegiatan ini adalah adanya Rencana Kerja (termasuk
TOR) penyusunan/penyempurnaan aturan baku interaksi
organisasi dengan instansi lain antara lain tentang (1) Proses
rekonsiliasi data keuangan dan non keuangan; (2) Musyawarah
perencanaan pembangunan, (3) Rapat koordinasi, atau (4)
Forum komunikasi antar K/L dan Pemda.
c. Langkah Kerja Langkah kerja utama untuk menghasilkan output ini adalah:
1) Menganalisis hasil diagnostic assessment (DA) atas sub
unsur
Hubungan
Kerja
yang
Baik
dengan
Instansi
Pemerintah terkait
2) Menganalisis permasalahan Hubungan Kerja yang Baik
dengan Instansi Pemerintah Terkait yang ditemukan di
K/L dan Pemda baik didapat dari hasil temuan BPK,
internal audit/inspektorat maupun penilaian efektivitas
lingkungan pengendalian
3) Menentukan ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan
K/L dan Pemda dalam efektivitas Hubungan Kerja yang
Baik dengan Instansi Pemerintah terkait
4) Membuat TOR penyusunan/perbaikan atau mekanisme
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah
terkait.
D. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGENDALIAN
Kegiatan pengendalian meliputi pengendalian atas risiko dan atas pencapaian
tujuan. Rencana Kerja penyelenggaraan kegiatan pengendalian meliputi
rumusan tujuan kegiatan pengendalian, prakondisi, prinsip dalam merancang
kegiatan pengendalian (control design) dan langkah kerja utama sebagai
berikut:
33
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
1. Prinsip dan Tujuan Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
dapat
membantu
memastikan
dilaksanakannya
arahan
pimpinan K/L dan Pemda untuk mengurangi risiko yang telah
diidentifikasi
selama
proses
penilaian
risiko.
Kegiatan
pengendalian dirancang dalam suatu control design dengan
mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost-benefit).
Kegiatan Pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan
untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama
penilaian risiko.
2. Pra kondisi Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian
Kondisi yang harus ada dalam penyelenggaraan Kegiatan
Pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pokok instansi pemerintah telah direncanakan
berdasarkan tujuan Instansi Pemerintah
b. Kegiatan pokok tersebut di atas telah memuat pernyataan
dan arahan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai,
realistis, dan terikat waktu
c. Indikator kinerja utama (IKU) atas Kegiatan Pokok yang
akan dikendalikan telah disepakati
d. Kegiatan utama yang diidentifikasi risikonya sudah
ditetapkan
e. Peta risiko sebagai hasil penilaian risiko merupakan risiko
atas kegiatan pokok /utama instansi pemerintah telah
tersedia
f. SOP untuk seluruh business process sudah dibuat
g. SOP pada masing-masing unit telah ditetapkan dan
dievaluasi secara periodik
34
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
h. Kebijakan pimpinan terhadap risiko yang telah dipetakan
sudah jelas (ada Risk Philosophy).
3. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah Rencana Kerja kegiatan
pengendalian dan integrasi kegiatan pengendalian dengan
bussines proces unit yang telah ditetapkan.
4. Langkah Kerja Utama
Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Membuat
persiapan
aktivitas
pengendalian
yang
mencakup kegiatan:
1) Inventarisasi/Menilai Pra-kondisi yang telah terpenuhi
2) Penyepakatan pelaksanaan kegiatan atas Pra kondisi
yang belum terpenuhi
3) Penyepakatan unit kerja yang akan didesain kegiatan
pengendaliannya
4) Penyusunan TOR kegiatan pengendalian. Rencana
Kerja Kegiatan Pengendalian Risiko dituangkan dalam
TOR. TOR dimaksud memuat antara lain:
•
Pembentukan tim pelaksana (boleh sama dengan
tim satgas SPIP).
•
Sosialisasi kegiatan pengendalian
•
Jadwal waktu dan pendanaan
b. Membuat
rencana
Penyusunan
Rancangan
Kegiatan
Pengendalian yang meliputi:
1) Identifikasi kegiatan pengendalian yang ada
35
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
2) Penilaian efektivitas kegiatan pengendalian yang
sudah ada
3) Penetapan pemilik risiko
4) Penetapan
kebijakan
atau
prosedur
dengan
memperhatikan penyebab, kemungkinan terjadinya,
dan dampak risiko.
5) Penyepakatan kegiatan pengendalian dengan pemilik
risiko
6) Kodefikasi
kegiatan
pengendalian
yang
telah
disepakati
7) Integrasi antara kegiatan pengendalian yang dirancang
dengan proses kegiatan yang ada pada Standar
Operating Procedure (SOP) pemilik risiko.
8) Dokumentasi kegiatan pengendalian (informasi dan
komunikasi)
9) Kodifikasi
kegiatan
pengendalian
beserta
daftar
kegiatan pengendalian yang telah dikodifikasi. Bila
kegiatan pengendalian yang direncanakan merupakan
kebijakan atau keputusan pimpinan, dilampiri draft
Surat Keputusan yang diperlukan.
E. RENCANA KERJA PENEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Informasi
dan
diselenggarakan
Komunikasi
untuk
(infokom)
memastikan
sebagai
seluruh
unsur
kinerja
keempat
K/L
dan
SPIP
Pemda
terkomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai. Hal-hal yang perlu
diinfokomkan adalah (1) Rencana kinerja dalam bentuk visi, misi, tujuan dan
sasaran; (2) risiko yang mengambat pencapaian kinerja tersebut, (3) kegiatan
pengendalian yang dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut.
1. Prinsip dan Tujuan
Penyelenggaraan
Infokom
pada
prinsipnya
menyediakan
sarana dan prasarana unuk mengolah, menyediakan dan
mengkomunikasikan data dan informasi tentang proses dan
36
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
hasil penyelenggaraan SPIP dan pencapaian tujuan baik pada
tingkat kegiatan maupun tingkat entitas. Informasi tersebut
harus
dapat
diakses
oleh
seluruh
pegawai
sesuai
kewenangannya.
Penyelenggaraan Infokom juga mengidentifikasi kebutuhan
informasi
dan
metode
sistematis
untuk
menghasilkan
informasi yang baik telah diterapkan oleh K/L dan Pemda.
Setidaknya semua unit organisasi telah menggunakan sistem
informasi yang dibangun oleh K/L dan Pemda dalam
menyelenggarakan pelaporannya (SAI, SIMAK BMN) atau
sistem informasi yang dibangun sendiri sesuai kebutuhan.
Sistem informasi yang dikembangkan dapat menyajikan data
kinerja :
•
Perseorangan
•
Tim
•
Bagian/ Bidang
•
Eselon II / I, dan
•
IP secara keseluruhan
2. Prakondisi Pengembangan Infokom
Persyaratan yang diharapkan ada dalam pengembangan
Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Infokom SPIP adalah
sebagai berikut
a. Adanya kebijakan umum K/L dan Pemda tentang
Penyelenggaraan
SPIP
yang
menunjukkan
komitmen
pimpinan K/L dan Pemda untuk mengembangkan atau
menyelenggarakan SPIP
b. Adanya
Simpulan
tentang
Efektivitas
Lingkungan
Pengendalian
c. Tersedianya Register Risiko dan Peta Risiko
37
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
d. Tersedianya Rancangan Kegiatan Pengendalian (Control
Design) dalam bentuk Kebijakan dan SOP yang dibangun
berdasarkan peta risiko
3. Output Kegiatan
Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja
Pengembangan Sistem Infokom SPIP K/L atau Pemda.
4. Langkah Kerja Utama
Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Membuat
Perencanaan
pengembangan
sistem
yang
melalui kegiatan Penyusunan TOR sistem pemantauan
pengembangan/ penyelenggaraan SPIP. TOR diharapkan
memuat antara lain:
•
Pembentukan tim pelaksana (boleh sama dengan tim
satgas SPIP).
b.
•
Sosialisasi Infokom SPIP
•
Jadwal waktu dan pendanaan
Membuat Rencana Pelaksanaan Pengembangan Sistem
Infokom
yang
meliputi
sosialisasi
metodologi
pengembangan Sistem Infokom SPIP, identifikasi dan
analisis kebutuhan Infokom (user requirement)
c.
Rencana uji coba sistem pemantauan termasuk output
yang dikeluarkan sistem Infokom.
F. RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN SPIP
Rencana Kerja pemantauan SPIP diawali melalui pemantauan implementasi
Desain Penyelenggaraan SPIP. Langkah awal ini diarahkan untuk memastikan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Desain Penyelenggaraan SPIP.
38
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
Pemantauan harus dilakukan secara terus menerus oleh Satuan Tugas atau oleh
unit yang ditugaskan untuk itu.
1. Prinsip dan Tujuan
Pemantauan Pengembangan SPIP pada hakekatnya bertujuan
untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP melalui
pengukuran
output
(milestone)
implementasi
Desain
Penyelenggaraan SPIP yang telah disusun sebelumnya. Hasilpengukuran penyelenggaraan SPIP dapat berbentuk dashboard
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pegawai
sesuai kewenangannya dan dengan dashboard tersebut
personel terkait terdorong untuk mengendalikan kegiatannya
ke arah pencapaian kinerja organisasi.
Tingkat ketersediaan informasi dan keterkaitan (integral)
informasi di dashboard organisasi dan adanya tindakan
pengendalian yang otomatis diambil oleh manajemen atau
personel dalam egiatan sehari-hari dalam K/L dan Pemda
menunjukkan
arah
pencapaian
maturity
level
penyelenggaraan SPIP suatu K/L dan Pemda.
2. Prakondisi Pengembangan Pemantauan SPIP
Prakondisi yang diharapkan ada dalam pengembangan sistem
pemantauan penyelenggaraan SPIP, khususnya maturity level
SPIP, adalah sebagai berikut
a. Adanya kebijakan umum K/L dan Pemda tentang
Penyelenggaraan
SPIP
yang
menunjukkan
komitmen
pimpinan K/L dan Pemda untuk mengembangkan atau
menyelenggarakan SPIP
b. Adanya
Simpulan
tentang
Efektivitas
Lingkungan
Pengendalian
c. Tersedianya Register Risiko dan Peta Risiko
39
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB III RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
d. Tersedianya dan dilaksanakannya Rancangan Kegiatan
Pengendalian (Control Design)
e. Terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi.
3. Output Kegiatan
Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah Rencana Kerja
Pemantauan Pengembangan/ Penyelenggaraan SPIP K/L atau
Pemda.
4. Langkah Kerja Utama
Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Membuat Rencana Kerja penentuan laporan pemantauan,
format
komunikasi
tentang
penyelenggaraan
SPIP
termasuk sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
melalui kegiatan Penyusunan TOR sistem pemantauan
pengembangan/ penyelenggaraan SPIP. TOR diharapkan
memuat antara lain memuat:
•
Pembentukan tim pelaksana (boleh sama dengan tim
satgas SPIP).
•
Sosialisasi Rencana Pengembangan Pemantauan SPIP
•
Jadwal waktu dan pendanaan
b. Membuat Rencana Uji Coba Pelaksanaan Pemantauan
SPIP.
Peraga 3-1 sampai Peraga 3.9 untuk Penyusunan Rencana Kerja
Penyelenggaraan SPIP di atas dicontohkan untuk Biro Perencanaan
Pengawasan BPKP sebagaimana terlihat dalam Lampiran 2.
40
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB IV PENUTUP
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di K/L danPemda tidak terlepas kondisi
lingkungan yang dihadapi masing-masing organisasi. Oleh karena itu dalam
menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP masih diperlukan adanya perhatian pada
hal-hal berikut ini:
A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Kebutuhan SPIP berkembang sesuai perkembangan dan kompleksitas organisasi
instansi pemerintah. Untuk itu, K/L dan Pemda atau unit organisasi yang
mengembakan SPIP perlu memperhatikan manfaat-biaya pengembangan SPIP,
generalisasi Desain Penyelenggaraan SPIP dan keterbatasan kompetensi auditor
dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP.
1. Prinsip Cost and Benefit
Penyelenggaraan SPIP tidak bisa lepas dari prinsip cost and
benefit. Tidak ada biaya yang dikeluarkan melebihi manfaat
yang diperoleh. Setiap pengeluaran biaya penyelenggaraan
SPIP harus bisa diukur kemanfaatannya.
2. Penyusunan Desain Tidak Bisa dilakukan
secara Generalisasi
Penyusunan
Desain
Penyelenggaraan
SPIP
untuk
satu
organisasi berbeda dengan organisasi yang lain. Setiap
organisasi memiliki sifat yang spesifik yang membedakannya
dengan organisasi lainya. Baik dari sisi SDM, geografis,
teknologi yang digunakan, maupun ukuran dan lingkup tugas
dan
fungsi
masing-masing
organisasi
menjadikan
penyelenggaraan SPIP harus didesain sesuai kebutuhan
organisasi
yang
bersangkutan.
Oleh
karenanya
Desain
41
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB IV PENUTUP
Penyelenggaraan SPIP dari suatu K/L atau Pemda tidak bisa
serta merta diterapkan pada K/L atau Pemda lainnya.
3. Keterbatasan Kompetensi Internal Auditor
Penyusunan
Desain
Penyelenggaran
SPIP
membutuhkan
dukungan dari berbagai macam kompetensi dan keahlian.
Internal Auditor sebagai pelopor dalam penyelenggaraan SPIP
di suatu organisasi memiliki keterbatasan. Kompetensi utama
internal auditor hanya meliputi bidang manajemen risiko,
pengendalian dan governance. Selebihnya kompetensi dan
keahlian
lain
diperlukan
dalam
melakukan
desain
penyelenggaraan SPIP.
Dalam hal internal auditor menjumpai kondisi memerlukan
kompetensi atau keahlian lain (seperti Manajemen Sumber
Daya Manusia, Penyusunan SOTK, Analisis Jabatan) maka
harus dipastikan tenaga ahli lain dilibatkan sesuai dengan
kompetensi dan keahlian masing-masing.
B. KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN SPIP
Hal yang paling penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah
adanya komitmen dari pimpinan organisasi untuk menyelenggarakan SPIP di unit
kerjanya. Bentuk komitmen ini berupa tekad yang disosialisasikan kepada
seluruh personel yang ditindaklanjuti dengan langkah nyata berupa action plan
yang jelas dalam Desain Penyelenggaraan SPIP. Dukungan SDM yang memadai,
pemanfaatan teknologi, pendanaan dan pemantauan terhadap aktivitas
pengembangan penyelenggaraan SPIP merupakan bagian komitmen pimpinan
atas penyelenggaraan SPIP.
Komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal
untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/ Pemda secara menyeluruh.
Dalam hal dukungan dari manajemen puncak belum diperoleh, maka
pengembangan SPIP dapat dilakukan dari unit eselon I, eselon II atau unit
mandiri yang mau menjadi pionir pengembangan pada suatu K/L dan Pemda
42
PEDOMAN PENYUSUNAN DISAIN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAB IV PENUTUP
tertentu, dengan tetap mengupayakan pengembangan secara menyeluruh
dengan dukungan pimpinan puncak.
43
LAMPIRAN 1 : PERAGA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PENYELENGGARAAN SPIP
Peraga 2.1
Peran Assurance & Consultancy BPKP
Memberikan assurance kpd
Menteri/Kepala Daerah bahwa
pelaksanaan control, risk & proses
governance sudah sesuai kualitas
Memberikan assurance kpd
Presiden bahwa “Laporan”
Menteri/Kepala Daerah sudah
Kredibel
Memberikan advis penyempurnaan
kepada Menteri/Kepala Lembaga/
Pemda tentang control, risk &
proses governance
Peraga 2.2
Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan Pengawasan
Sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan
kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP
Sinkronisasi dan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP lainnya
Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan PKPT di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya
Peraga 2.4 Perspe
ektif SPIP
P Biro perrencanaa
an pengaw
wasan
45 | Peraga 2.5. Alur Logika Program Perencanaan Pengawasan
MISI
TUJUAN
OUTPUT
PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Penyusunan Renstra/RPJM
100% RKT selaras KAP Jakwas &Renstra
1. Penyusunan Jakwas
Dokumen
Renwas
1. Penyusunan KAP
1. Penyusunan Renja/Renkin
1. Penyusunan RKT
Perencanaan
efektif
2. Evaluasi Prioritas RKP
90% Output
RKT selaras
IKU
2. Evaluasi/Standarisasi Ren
Lap Eval
Renwas
2. Monev Program RKT
2. Monev KAP/Jakwas
2. Evaluasi Renstra/IKU
100% Tapkin
Renwas
Tercapai
Perencanaan KinAng Biro
8 Dok &
26 LHE
Pantau & Pengukuran KinAng
Pertanggungjawaban KinAng
1. Program Penyusunan Perencanaan
2. Program Evaluasi Perencanaan
Peraga 2.6. Peta Tujuan Strategis Biro Perencanaan
Terwujudnya perencanaan
pengawasan yang sinergis dan
terarah ke Visi
Stakeholders
Internal
Process
Learn and
Growth
Financial
Termonitornya
pelaksanaan program
pengawasan yg selaras
dg Visi
Tersusunnya dokumen
perencanan
pengawasan tepat waktu
Terwujudnya
perancanaan
pengawasan
berpeduli risiko
Peningkatan
Kompetensi
Terselenggaranya
komunikasi yang
efektif dgn
stakehoders
Optimalisasi
Budaya
Kerja
penganggaran yang
sesuai kebutuhan
Terpenuhinya
kepatuhan terhadap
proses governance
Penerapan
IPMS
1
46 | Peraga 2.7.
Definisi SPIP Biro perencanaan
Sistem Pengengendalian Intern Biro Perencanaan
Pengawasan merupakan suatu proses yang integral
pada tindakan manajerial pejabat struktural dan
kegiatan teknis Perencanaan Pengawasan yang
dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat
struktural dan seluruh pegawai Biro Perencanaan
Pengawasan, untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan Biro Perencanaan
Pengawasan melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
ketaatan terhadap peraturan perundang­undangan,
pengamanan aset dan keandalan laporan realisasi
anggara di lingkungan Biro Perencanaan Pengawasan.
Peraga 2.8.
Tujuan Penyusunan Design Penyelenggaraan
SPIP Biro Perencanaan Pengawasan
Tujuan
penyusunan
desain
SPIP
Biro
Perencanaan Pengawasan adalah terumuskannya
strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP
Biro Perencanaan Pengawasan yang dapat
mengarahkan pengembangan penyelenggaraan
SPIP lebih efektif, antara lain melalui pemetaan
kegiatan yang menjadi prioritas penyelenggaraan
SPIP dan secara kongkrit dari penyusunan
rencana penyelenggaraan SPIP.
47 | Peraga 2.9.
Pendefinisian Kegiatan Utama
(Penyusunan Renstra BPKP suatu contoh)
Penyusunan Renstra BPKP adalah penyusunan rencana jangka menengah (5 tahunan) yang berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan BPKP. Rencana yang tertuang dalam Renstra adalah rencana kinerja utama, indikator kinerja, target kinerja dan rencana kebutuhan pendanaan pengawasan BPKP. Renstra menjadi dasar perencanaan kegiatan tahunan pengawasan bagi seluruh unit kerja BPKP. Pada periode transisi (satu tahun menjelang awal periode Renstra), Rancangan Renstra sudah harus tersedia, agar dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan baseline anggaran. Sedangkan Renstra final diselesaikan setelah melalui tahap pembahasan dan sinkronisasi dengan RPJMN yang disiapkan oleh Bappenas, sekitar bulan Desember sebelum awal periode Renstra.
48 | LAMP
PIRAN 2. P
PERAGA PENYUSU
UNAN RE
ENCANA K
KERJA PENYE
ELENGGA
ARAAN SPIP Peraga 3
3.1 Skor Pem
mahaman Peegawai Tenttang SPIP 3,50 3,00 2,50 Sko
or
2,00 1,50 1,00 0,50 ‐
Langkah Penerapan SPIP
2,35 Peran dan Tanggung Jawab Pimpinan
3,07 Peran APIP
Rata‐rata Aspek Pemahaman
3,06 2,83
Peragga 3.2 Areas of Im
mprovement Lin
ngkungan Pengen
ndalian
Unsur
U
Bidang Yangg Perlu Dikuatkaan
Penegakkan nghargaan kepad
da pegawai berb
basis etika dan iintegritas belum
m ada;
Integritaas dan Nilai Pen
Etika
Pen
negakan disipliin masih perllu ditingkatkan
n, termasuk pemantauan
p
teerhadap pegaw
wai yang
men
ninggalkan tugaas pada jam kerja, serta pemberrian sanksi secara tepat;
Ped
doman yang men
ngatur pertangggungjawaban disskresi pimpinan
n atas pengendaalian intern belu
um ada.
Komitmen Beb
ban kerja belum
m adil dan meraata, sehingga terdapat pegawaii dengan jabataan sama memiliiki beban
terhadap kerjja lebih banyak dari lainnya; Kompetensi Keb
butuhan diklat p
pegawai sesuai d
dengan tugas daan fungsi belum disusun; Sebagian pimpinan
n perlu ditingkattkan kemampuaan leadership maupun manajer
m
rialnya.
Kepemim
mpinan Petaa risiko belum ssepenuhnya dijaadikan dasar pen
netapan kebijak
kan dan pelaksaanaan kegiatan; yang Kondusif
Pejaabat fungsional auditor relatif m
masih kurang kaarena mutasi. ntukan Pemben
Tuggas dan fungsi Subbagian
S
Bimb
bingan Perencanaan, yang mem
mpunyai tugas memberikan biimbingan
Strukturr Organisasi tekn
nis penyusunan
n PKPT di lingku
ungan APIP lainn
nya dan Subbaggian Evaluasi Perencanaan APIP
P lainnya,
yang Sessuai yang mempunyai tugas
t
melaksan
nakan pemantau
uan dan penyiaapan bahan evalluasi pelaksanaaan PKPT
dengan Kebutuhan APIP lainnya tidak dapat dilaksanaakan karena ketterbatasan keweenangan dan perkembangan lin
ngkungan Pendeleegasian Wewenaang dan Terdapat pegawai y
yang;
Tanggun
ng Jawab yang Tep
pat
Belu
um memahami tugas dan tangggung jawabnya;
Belu
um melaksanak
kan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang d
dibebankan;
Bersifat pasif dalam
m melaksanakan
n tugas sehari‐h
hari.
Penyusu
unan dan nduan penilaian kinerja belum disosialisasikan
n, sehingga peniilaian yang dilak
kukan cenderun
ng belum
Pan
Penerap
pan Kebijakaan yang objeektif, hanya dilaakukan pada akh
hir tahun, dan masih
m
bersifat fo
ormalitas untuk
k memenuhi perrsyaratan
Sehat teentang terttentu.
Pembinaaan SDM
Mek
kanisme peringatan dini dan peningkatan
p
efek
ktivitas manajemen risiko atass penyelenggaraaan tugas
Perwuju
udan Peran dan
n fungsi belum ada
a yang disebabkan belum adaanya evaluasi/rreviu Inspektoraat terhadap pelaaksanaan
APIP yan
ng Efektif kegiatan; njut atas hasil teemuan belum dibakukan ke dallam suatu SOP.
Prosedur tindak lan
49 | Peraga 3.3 Rencana Kerrja Penguatan LLingkungan Pengendalian Peraga 3.4 Reencana Kerja Penilaian Risiko
No.
Reencana Kegiataan
Output
1 Penilaian risiko atas p
penyusunan rencana kinerja Daftaar dan Peta Rissiko
termasu
uk anggaran
2
3
4
5
6
Penilaian risiko atas p
pengukuran daan pemantauan
n kinerja d
dan pelaksanaaan anggaran
Penilaian risiko atas p
pertanggungjaw
waban pencap
paian dan penggunaaan anggaran
kinerja d
Penilaian risiko atas p
penyusunan Reenstra BPKP uk RPJM pengaawasan
termasu
Penilaian risiko atas p
penyusunan Keerangka Acuan
n Pengawaasan (KAP)
Penilaian risiko atas p
penyusunan Reencana Kinerjaa Tahunan
n (Renja, Renk
kin, dan Tapkin
n)
8
Penilaian risiko atas p
penyusunan RK
KT
9
Penilaian risiko atas aanalisis prioritaas RKP sebagaai bahan penyusunan Jak
kwas
Penilaian risiko atas aanalisis atau sttandarisasi HP dan biaya peenugasan
11
Penilaian risiko atas m
monitoring dan
n evaluasi Proggram Pengawaasan dalam RK
KT
12
Penilaian risiko atas evaluasi Jakwas dan KAP
13
Penilaian risiko atas evaluasi Renstrra dan Indikator Kinerja U
Utama (IKU) B
BPKP
Penilaian Risiko atas R
Revitalisasi AP
PIP
14
Daftaar dan Peta Rissiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Penilaian risiko atas p
penyusunan Keebijakan Pengaawasan Daftaar dan Peta Rissiko
n (Jakwas)) termasuk Keebijakan Teknis Pengawasan
(Jatekwaas)
7
10
Dafttar dan Peta Riisiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Daftaar dan Peta Rissiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Daftaar dan Peta Rissiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Daftaar dan Peta Rissiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Daftaar dan Peta Rissiko
Dafttar dan Peta Riisiko
Waktu
u
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2012
2
2013
3
50 | Peraga 3.5 Areas of Improvement Kegiatan Pengendalian
Uraian Areas of Improvement
Kebijakan dan prosedur tertulis belum sepenuhnya dikaitkan dengan risiko teridentifikasi,
dan belum adanya monitoring terhadap efektivitas pengendalian intern
Analisis
C
2
Belum ada sistem pengembangan kompetensi pegawai yang sistimatis dan terstruktur...
UC
3
Penilaian risiko yang dilakukan baru pada tingkat kegiatan, dan belum dilakukan terhadap
risiko sistem informasi.
N/A
4
Belum terdapat ruangan untuk penyimpanan aset, khususnya aset penting seperti
hardware, software , dan back-up data .
UC
5
Hasil reviu atas ukuran dan indikator kinerja ... belum dijadikan sebagai ukuran kinerja yang
baru.
C
6
Biro Renwas belum mempunyai kebijakan tertulis dan SOP tentang mekanisme otorisasi
terhadap transaksi/kejadian penting
C
7
Belum ada Surat Keputusan pejabat berwenang tentang level akses, serta belum
dilaksanakannya reviu atas pembatasan akses
C
8
Kepala Biro belum melakukan reviu secara berkala terhadap penugasan pegawai yang
menangangi inventaris, sistem informasi dan database
C
9
Proses dan kejadian yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern belum
sepenuhnya didokumentasikan secara tertib
C
No
1
Peraga 3.6 Rencana Kerja untuk Kegiatan Pengendalian
No.
Rencana Kegiatan
1 Pengembangan Control Design atas penyusunan rencana kinerja termasuk anggaran
Pengembangan Control Design atas pengukuran dan pemantauan 2
kinerja dan pelaksanaan anggaran
3 Pengembangan Control Design atas pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran
Pengembangan Control Design atas penyusunan Renstra BPKP termasuk 4
RPJM pengawasan
5 Pengembangan Control Design atas penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) termasuk Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pengembangan Control Design atas penyusunan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP)
Pengembangan Control Design atas penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja, Renkin, dan Tapkin)
Pengembangan Control Design atas penyusunan RKT
Pengembangan Control Design atas analisis prioritas RKP sebagai bahan penyusunan Jakwas
Pengembangan Control Design atas analisis atau standarisasi HP dan biaya penugasan
Pengembangan Control Design atas monitoring dan evaluasi Program Pengawasan dalam RKT
Pengembangan Control Design atas evaluasi Jakwas dan KAP
Pengembangan Control Design atas evaluasi Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP
Pengembangan Control Design atas Revitalisasi APIP
Output
KSOP
Waktu
2012
KSOP
2012
KSOP
2012
KSOP
2013
KSOP
2013
KSOP
2013
KSOP
2013
KSOP
KSOP
2013
2013
KSOP
2012
KSOP
2013
KSOP
KSOP
2013
2013
KSOP
2013
51 | Peraga 3.7 Areas of Improvement Informasi dan Komunikasi
No
Uraian Areas of Improvement
1
Masih dijumpai kelemahan tentang informasi, terutama penerbitan
laporan kegiatan dan kinerja yang sebagian masih belum tepat waktu.
Analisis
C
2
Belum ada saluran/media untuk menampung masukan atau pengaduan,
serta penanganan/respon terhadap masukan dari unit kerja lain belum
sepenuhnya memadai.
C
3
Adanya sarana komunikasi untuk seluruh pegawai, meskipun belum
seluruh pegawai memanfaatkan sarana komunikasi tersebut
C
Catatan: C=Controllabel oleh Biro Perencanaan
Peraga 3.8 Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi
No.
Rencana Kegiatan
Output
1 Analisis Kebutuhan User di Biro Perencanaan
User Specification
2 Analisis Efektivitas Sistem Informasi yang ada
Laporan Analisis
3 Penyusunan Desain Sistem Informasi SPIP Biro Perencanaan Design Sistem Informasi SPIP
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi SPIP Biro 4
Aplikasi
Perencanaan
5 Penyusunan SOP untuk Penyelenggaraan SPIP Biro SOP
Perencanaan
LAN dan Perangkat 6 Penyediaan Sarana Sistem Informasi SPIP Biro Perencanaan
Sistem
7 Penggunaan Sistem Informasi SPIP dalam mengolah dan Form, SOP, dan menginformasikan kinerja, risiko, dan kendali dalam kegiatan Laporan
sehari‐hari
Peraga 3.9 Areas of Improvement Pemantauan SPIP
No
Uraian Areas of Improvement
Biro Renwas belum menelusuri dan menindaklanjuti terhadap penyajian
1
data yang tidak akurat
2
3
4
Biro Renwas belum memiliki SOP tentang tata cara menjawab pertanyaan
dari forum monev
Belum ada upaya untuk menjaring masukan dari pihak eksternal
Belum sepenuhnya dilakukan internal cek maupun rekonsiliasi akibat tidak
pernah terjadi perputaran tugas.
Waktu
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Analisis
C
C
C
C
5
Belum secara khusus melakukan rapat berkala terkait dengan pengendalian
unit kerja, dan belum seluruh masukan dari pegawai direspon positif oleh
pimpinan
C
6
Biro Perencanaan Pengawasan belum melakukan evaluasi terpisah atas
sistim pengendalian intern.
C
Peraga 3.10 Rencana Kerja Pemantauan
No.
Rencana Kegiatan
Output
1 Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atas SPIP Biro Laporan Evaluasi S
Perencanaan
2 Control Self Assessment SPIP Biro Perencanaan
AOI SPIP
3 Pengukuran Maturity Level SPIP Biro Perencanaan
Level Efektivitas SPIP
Waktu
2012
2013
2013
52 | 
Fly UP