...

MPTGR SIDANG DELAPAN KASUS KERUGIAN NEGARA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

MPTGR SIDANG DELAPAN KASUS KERUGIAN NEGARA
MPTGR SIDANG DELAPAN KASUS KERUGIAN NEGARA
www.polmankab.go.id
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR)i Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Polewali Mandar (Polman) kembali melakukan persidangan untuk mengembalikan kerugian negara.
Dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang sidang MPTGR Kantor Bupati Polman, Selasa 12 April
menangani depalan kasus yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat
Polewali Mandar.
Delapan kasus yang disidangkan yakni dua merupakan pembacaan putusan, satu sidang
lanjutan dan lima kasus baru. Dua kasus pembacaan putusan yakni tunggakan angsuran bulanan sewa
ruko pasar baru Polewali tahun 2007 sampai dengan 2014 dengan tertuntut HM. Darwis, besaran
tunggakan Rp118.737.441,-. Kekurangan volume pekerjaan swakelola rehabilitasi gedung SDN 026
Samasundu dengan tertuntut H. Sulaiman Darwis Kepala SDN 026 Samasundu dengan kerugian
Rp2.234.561,85.
Satu kasus sidang lanjutan yakni laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Polewali
tahun 2015 yang belum diselesaikan dengan tertuntut mantan bendahara kecamatan, Nurdin, kerugian
negara sebesar Rp355.577.255,-. Sementara lima kasus baru yakni pengelolaan dana BOS SDN 018
Manding tahun 2012 dengan tertuntut mantan Kepala Sekolan SDN 018 Manding, Ranisa dengan
temuan Rp38.029.500,-. Kemudian pengelolaan dana BOS SDN 019 Manding tahun 2012 dengan
tertuntut Kepala SDN 019 Manding Nurmadina dengan temuan Rp18.474.510,-.
Selain ada tiga kasus tunggakan angsuran bulanan sewa ruko pasar baru Polewali 2007-2014
dengan tertuntut H. Kamaruddin dengan tunggakan Rp80.902.500,-, Hj. Sitti Nur dengan tunggakan
Rp72.776.148,-, dan Hj. Namril dengan tunggakan Rp70.428.530,70. Dari empat orang penyewa ruko
Pasar baru yang akan menjalani persidangan, hanya H. Kamaruddin yang datang selebihnya tidak hadir.
Tetapi tertuntut yang tidak hadir kembali akan dipanggil oleh Majelis dalam persidangan mendatang.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Andi Ismail AM, yang juga Sekkab Polman, didampingi
Wakil Ketua I, Inspektur, Abd Jalal Tahir; Wakil Ketua II, Asisten Keuangan dan Umum, Budiutomo
Abdullah; Sekretaris, Kabag Keuangan, Muhammad Nawir; dan anggota Majelis, Staf Ahli Bupati
Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Bidang Hukum, Dr. Sarja; Kepala Dispenda, Sukirman Saleh; Kepala BKDD, Arifuddin Toppo; Kabag
Hukum, Rijalul Ghaib; dan Kabag Umum Ahmad Kilang.
Dalam persidangan ini satu tertuntut yakni Kepala SDN 026 Samasundu, H. Sulaiman Darwis
dibebaskan dari tuntutan. Lantaran temuan kerugian negara sebesar Rp2.234.561,85 dapat diselesaikan
sebelum pembacaan putusan. “Tertuntut H. Sulaiman Darwis dinyatakan dibebaskan dari tuntutan
karena dapat menyelesaikan temuan kerugian negara dibuktikan dengan adanya slip penyetoran ke kas
daerah sebesar Rp2.234.561,85. Sehingga tertuntut dinyatakan tidak bersalah”, terang Andi Ismail AM
Ketua Majelis saat pembacaan putusan.
Sumber berita :
1. Harian Radar Sulbar, MPTGR Sidang Delapan Kasus Kerugian Negara, Rabu, 13 April 2016.
2. Harian Radar Sulbar, MPTGR Tagih Kerugian Negara Rp590juta, Rabu, 30 Maret 2016.
Catatan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai penyelesaian
kerugian negara/daerah, bahwa
- Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yg berlaku.
- Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.
- Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera
melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, dan sebagai peraturan pelaksanaannya BPK telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
- Sedang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Namun sampai saat ini
peraturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun
2004 belum diterbitkan. Penyelesain kerugian daerah saat ini masih menggunakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
i
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR) adalah para pejabat
yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam
penyelesaian kerugian daerah. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Fly UP