...

peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN AGROPOLITAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka
melaksanakan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu
dikembangkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya
mempercepat proses pembangunan dimaksud;
b.
bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas hidup terkait dengan
sektor pertanian, untuk itu perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan
Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi acuan dalam penyusunan
program pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, menyeluruh, efisien
dan efektif;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Kawasan Agropolitan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4377);
4.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3186);
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 3427);
1
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
12.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4657);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3769);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.
Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999
Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 1999 Nomor 23);
21.
Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 1, Seri E Nomor Seri 1);
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Seri 110);
2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN AGROPOLITAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
Daerah adalah Kabupaten Daerah Hulu Sungai Selatan;
b.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
d.
Agropolitan adalah strategi dan upaya untuk pengembangan perdesaan yang berbasis pertanian dengan
dukungan pelayanan perkotaan khususnya teknik berbudidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian,
modal kerja, dan informasi pasar di kawasan perdesaan;
e.
Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang karakteristik
dengan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem
agrobisnis;
f.
Pusat Pengembangan Kawasan agropolitan adalah Sentra Produksi pertanian yang terintegrasi mulai dari
budidaya, pengolahan atau agroindustri dan pemasaran yang langsung dapat mengakses Pasar di dalam dan
luar Kabupaten;
g.
Komoditi Unggulan adalah Produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu Unit Kawasan
Pengembangan Agropolitan;
h.
Zonasi adalah komoditi unggulan yang sejenis dan mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun
komparatif;
i.
Unit Pengembangan Kawasan agropolitan adalah sub dari Pusat Pengembangan Kawasan agropolitan
dengan fungsi sebagai sub produksi, sub pengolah bahan baku dan sub pemasaran;
j.
Kawasan Pendukung (Hinterland) adalah kawasan yang terdiri dari kawasan perdesaan yang merupakan
bagian dari Sub Pengembangan Kawasan agropolitan dengan fungsi penghasil bahan baku secara parsial
maupun menyeluruh;
k.
Agrofrestry adalah sistem dan teknologi penggunaan lahan untuk kegiatan pengembangan budidaya pertanian
dalam arti luas yang memadukan antara tanaman/komoditi semusim, jangka menengah dan jangka panjang
dalam suatu petak lahan, pengaturan ruang yang harmoni dan dimensi waktu yang sama.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 2
Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Daerah diselenggarakan berdasarkan:
a.
Asas Kepastian Hukum,
b.
Asas Fungsional.
3
c.
Asas Manfaat.
d.
Asas Partisipatif.
e.
Asas Hirarki.
f.
Asas Sinergi.
g.
Asas Transparan.
h.
Asas Rakat Mufakat.
BAB II
VISI, MISI, AGENDA DAN PROSEDUR TETAP
PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN
Bagian Kesatu
Visi Dan Misi
Pasal 3
Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang
Agropolitan dan Religius (pembangunan pertanian berbasis agroindustri dan keagamaan).
Pasal 4
Misi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memantapkan Gerbang Perkotaan Banua Lima Plus Center
menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri, Unggul dan Religius.
Pasal 5
Berdasarkan Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebagai berikut:
a.
Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri yang meliputi aspek pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa serta masyarakat;
b.
Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul yakni Meningkatkan daya saing yang tinggi dengan
mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif;
c.
Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius yakni berkembangnya nilai-nilai relegius dalam
kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Bagian Kedua
Agenda
Pasal 6
Agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:
a.
Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri;
b.
Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul;
c.
Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius.
Bagian Ketiga
Prosedur Tetap
Pasal 7
Untuk mencapai misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Prosedur Tetap pembangunan Daerah adalah Gerbang
Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center yakni:
a.
GERBANG singkatan dari “gerakan pembangunan” yakni pendekatan pembangunan partisipatif untuk
memberdayakan masyarakat dan swasta serta membina tanggung jawab pembangunan secara bersamasama. Sehingga pelaksanaan pembangunan menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
4
b.
PERKOTAAN singkatan dari “Pegunungan, Rawa dan Kota” yakni pendekatan pembangunan kewilayahan
yang mengandung nilai kesatuan, untuk menghilangkan trikotomi/dikotomi, yang membedakan masyarakat
pegunungan Meratus, masyarakat kota dan masyarakat bawah (rawa);
c.
BANUA LIMA mempunyai makna “Bahwa Masyarakat Hulu Sungai Selatan harus mempunyai semangat (roh
motivasi) agar lebih unggul dari masyarakat lima Kabupaten di daerah Hulu Sungai”;
d.
PLUS CENTER (Taktik dan Strategi) bermakna “Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepan harus mampu
menjadi pusat pertumbuhan kawasan Banua Lima dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan agamis”.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8
Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan:
a.
Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat yang pada gilirannya dapat memberi
kontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional yang stabil dan berkembang.
b.
Meningkatkan produksi mutu nilai tambah produktifitas pertanian, produk pertanian dan atau agroindustri
(agro), sistem pemasaran dan kualitas lingkungan.
c.
Mengurangi percepatan urbanisasi dan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
d.
Mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menjadikannya sebagai sebuah kawasan yang saling
menopang dan mendukung dalam pembangunan yang berbasis pertanian.
Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 9
Kebijakan Pengembangan Kawasan agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan berdasarkan:
a.
Berorientasi pada keunggulan produk dan peluang pasar, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat pada
upaya pengembangan usaha budidaya, pengembangan agribisnis hulu dan agribisnis hilir serta jasa-jasa
pendukungnya.
b.
Memberikan kemudahan usaha agrobisnis melalui penyediaan prasarana dan sarana dalam suatu sistem
yang utuh dan menyeluruh.
c.
Menggalang sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan komoditi yang dikembangkan.
Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 10
Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah:
a.
Penyusunan master plan atau rencana induk pengembangan kawasan agropolitan menjadi acuan masingmasing wilayah sesuai dengan fungsionalnya unsur sistem masing-masing.
b.
Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan yang maju berkembang, bertahap dan
berkelanjutan.
c.
Sosialisasi Program Agropolitan kepada seluruh pemangku kepentingan.
d.
Pelaksanaan Program Agropolitan yang berorientasi bisnis dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara luas, meningkat dan berlanjut.
5
BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN
POLA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN
Bagian Kesatu
Rencana Struktur Kawasan Agropolitan
Paragraf 1
Pusat Agropolitan
Pasal 11
Pusat Kawasan Agropolitan ditetapkan sebanyak 4 (empat) Pusat Kawasan yakni:
a.
Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Kandangan meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah
Barat dan Timur, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Padang Batung sebelah Barat, Kecamatan
Simpur.
b.
Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah
timur dan utara, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Padang Batung sebelah
utara.
c.
Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Lumpangi meliputi Kecamatan Loksado, sebahagian
Kecamatan Padang Batung sebelah timur dan selatan dan Kecamatan Telaga Langsat sebelah selatan.
d.
Pusat Agropolitan Kawasan Rawa (Ekonomi Sungai) Koridor Pasar Negara meliputi Kecamatan Daha
Selatan, Daha Utara, Daha Barat, sebahagian Kalumpang dan sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah
utara.
Paragraf 2
Wilayah Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan
Pasal 12
(1)
(2)
(3)
(4)
Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Kandangan dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan
Agropolitan yakni:
a.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Kupang;
b.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kapuh ;
c.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Raya.
Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan
Agropolitan yakni:
a.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Taniran
b.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Telaga Langsat
c.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bamban.
Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Padang Batung dibagi dalam unit-unit Kawasan
Pengembangan Agropolitan yakni:
a.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Loksado
b.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Padang Batung
Pusat Agropolitan Kawasan Ekonomi Sungai Koridor Pasar Negara dibagi dalam unit-unit Kawasan
Pengembangan Agropolitan yakni:
a.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Hamayung
b.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kalumpang
c.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bajayau
d.
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Muning
e.
Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan Penggandingan.
6
Bagian Kedua
Pola Ruang Kawasan Agropolitan
Pasal 13
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Kupang:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi dan hortikultura.
b.
Zonasi: perdagangan, agroindustri.
Pasal 14
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kapuh:
a.
Komoditi unggulan meliputi: kelapa dalam dan pengolahan makanan.
b.
Zonasi: Pengolahan pakan ternak dan kompos dan agroindustri barang setengah jadi.
Pasal 15
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Raya:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, ternak besar, pembibitan ikan.
b.
Zonasi: Agro industri, Agroforestry pengolahan makanan ringan dan kemasan, pengolahan pakan ternak dan
kompos, agrowisata kelapa dalam, dan pengolahan benih padi.
Pasal 16
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Taniran:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura, pembibitan kehutanan dan perkebunan ternak kecil serta
unggas.
b.
Zonasi: Pengolahan makanan ringan dan kemasan, perdagangan bahan pertanian, pemasaran hasil
perikanan.
Pasal 17
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Telaga Langsat:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura dan tanaman hutan lainnya.
b.
Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, agroinovasi, dan sentra pengolah benih pertanian.
Pasal 18
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bamban:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura ternak dan industri rumah tangga.
b.
Zonasi: agroindustri pengolahan makanan ringan dan kemasan, ternak kecil, unggas.
Pasal 19
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Loksado:
a.
Komoditi unggulan meliputi: kayu manis, karet dan anggrek species.
b.
Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, dan agrowisata.
Pasal 20
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Padang Batung:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, karet, kelapa sawit, kayu manis dan tanaman hutan lainnya.
b.
Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, agrowisata dan Konservasi bekas kawasan tambang.
7
Pasal 21
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Hamayung:
a.
Komoditi unggulan meliputi: unggas, budidaya ikan, tanaman rawa, dan tanaman rawa.
b.
Zonasi agrofishry.
Pasal 22
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kalumpang:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura dan kelapa sawit.
b.
Zonasi: agrofishry industri rumah tangga.
Pasal 23
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bajayau:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura,budidaya perikanan dan kelapa sawit.
b.
Zonasi: agrofishry.
Pasal 24
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Muning:
a.
Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura, perikanan dan kelapa sawit.
b.
Zonasi: agrofishry dan pengolahan hasil perikanan.
Pasal 25
Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Penggandingan:
a.
Komoditi unggulan meliputi: mesin, alat pertanian, cor logam dan alat rumah tangga.
b.
Zonasi: agroindustri.
Pasal 26
(1)
Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan didukung oleh Kawasan Pendukung (Hinterland) adalah kawasan
yang terdiri dari kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari Sub Pengembangan Kawasan agropolitan
dengan fungsi penghasil bahan baku.
(2)
Penentuan Kawasan Pendukung (Hinterland) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
Pasal 27
(1)
Kedudukan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran dari Struktur Rencana Tata
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kebijakan pembangunan operasional yang berlaku serta Rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin
lokasi.
(2)
Jangka waktu pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan 20 (dua
puluh) tahun.
Pasal 28
(1)
Pengembangan Rencana Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dapat ditinjau
dan disesuaikan kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
(2)
Perubahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8
BAB VI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN
Pasal 29
Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan oleh pemangku kepentingan lingkup pertanian yang terkait dengan
agropolitan sebagai dasar untuk alokasi, pemberdayaan dan peningkatan investasi di bidang agribisnis dan
administrasi pertanahan.
Pasal 30
Untuk mendukung keberhasilan Agropolitan, maka Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan bersifat terbuka
untuk umum dan ditempatkan di kantor-kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tempattempat yang mudah dilihat dan diakses masyarakat.
Pasal 31
Pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dengan melibatkan masyarakat serta stake holder lainnya yang terkait.
BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 32
Dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan, setiap orang berhak untuk:
a.
mengetahui rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
b.
menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat adanya rencana struktur dan pola pengembangan kawasan
agropolitan;
c.
memperoleh penggantian sesuai ketentuan yang berlaku atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
d.
mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
e.
mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
f.
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan
menimbulkan kerugian.
Pasal 33
Untuk pemanfaatan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan di Daerah, setiap orang wajib:
a.
mentaati rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan;
b.
memanfaatkan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan struktur dan pola pengembangan
kawasan agropolitan;
d.
memberikan akses terhadap kawasan yang telah ditetapkan menjadi rencana struktur dan pola
pengembangan kawasan agropolitan.
Pasal 34
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, selain dikenakan sanksi pidana
dapat dikenakan sanksi administratif.
9
Pasal 35
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan;
c.
penghentian sementara pelayanan umum;
d.
penutupan lokasi;
e.
pencabutan izin;
f.
pembatalan izin;
g.
pembongkaran bangunan;
h.
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i.
denda administratif.
BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36
Pengendalian dan pengawasan pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 37
Keterpaduan pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan dan atau dikoordinasikan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Pasal 38
Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Agropolitan dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disensintif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39
(1)
Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
peraturan daerah;
b.
Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
c.
Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret sesorang;
f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksan perkara;
h.
Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjunya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
10
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian
hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
(1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kekas daerah.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang
berada dalam Kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan dapat diteruskan sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.
(2)
Program dan kegiatan pada kawasan agropolitan yang sudah ada agar menyesuaikan dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Pertaturan Bupati.
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2009
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap
ttd,
MUHAMMAD SAFI’I
11
Diundangkan di kandangan
pada tanggal 10 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
ACHMAD FIKRY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2009
NOMOR
12
1
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN AGROPOLITAN
I.
UMUM
Sebagai Daerah yang terdiri atas wilayah pegunungan, daratan dan rawa, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan mempunyai potensi yang cukup besar dibidang pertanian. Pengembangan kawasan Agropolitan
merupakan salah satu program untuk mempercepat pertumbuhan Daerah, hal ini sangat mendukung
terwujudnya kawasan Agropolitan dengan berbagai aneka potensi agrobisnis, sebab pendekatan
pengembangan di setiap potensi komoditi agribisnis unggulan yang ada dipadukan dengan konsep
pengembangan kawasan Agropolitan kiranya pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan berkembang dalam
setiap kawasan.
Dari sisi manajemen Pemerintahan, sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat
berpotensi untuk diangkat menjadi pengungkit ekonomi Daerah. Secara umum dapat diidentifikasi
permasalahan untuk menjadikan sector pertanian sebagai pengungkit ekonomi Daerah, seperti:
1.
Kondisi budaya petani yang masih subsistem perlu mendapat perhatian untuk merubah menjadi budaya
agribisnis.
2.
Masih rendahnya produktifitas, daya saing, pemasaran, kelembagaan yang tidak kondusif, merupakan
permasalahan yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.
3.
Masih terbatasnya infrastruktur fisik yang mendukung fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan.
4.
Masih rendahnya kualitas stake holder di sector pertanian untuk menjaga kelangsungan ketahanan
pangan, membentuk keunggulan baik kompetetif maupun komparatif.
5.
Menurut data statistic lebih dari 82% penduduk Hulu Sungai Selatan berhubungan secara langsung
dengan sector pertanian, dengan demikian jika kita berhasil membangun sector pertanian secara
Agregat, artinya kita berhasil memberdayakan lebih dari 75 % penduduk Hulu Sungai Selatan.
Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan pertanian dan atau perdesaan di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan yang mayoritas penduduknya hidup dan terkait dengan sektor pertanian secara luas
(Agro), maka pengembangan kawasan Agropolitan merupakan alternative solusi strategis untuk
pengembangan wilayah pertanian (perdesaan) yang saat ini semakin terdesak produktifitasnya.
Kemudian untuk melaksanakan semua itu, sebagai landasan normative yang memberikan kepastian
hukum, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tentang Kawasan Agropolitan.
II.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah pengembangan Kawasan Agropilitan
dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mamberikan
kepastian hukum dalam masyarakat.
13
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Asas Fungsional” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan
dilaksanakan sesuai potensi yang ada pada kawasan setempat yang nilai lebih atau potensial
untuk dikembangkan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah pemanfaatan sumber daya alam dan peluang
usaha Kawasan Agropilitan bagi semua dan masyarakat secara terpadu dengan pendekatan
fungsional kewilayahan (desa dan/atau kecamatan) yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Asas Partisiatif” adalah pengembangan dan pemanfaatan Kawasan
Agropolitan merupakan wadah aktualisasi sosial ekonomi seluruh pemangku kepentingan secara
transparan, efektif, produktif dan berkelanjutan yang dilandasi pemberdayaan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Asas Hirarki“ adalah pengembangan Kawasan Agropolitan bersifat
berjenjang yang dimualai dari kawasan hinterland, Unit Pengembangan Kawasan Agropolitan
dan Pusat Pengembangan Kawasan sebagai suatu keterpaduan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Asas Sinergi” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan
membutuhkan kerjasama yang saling menopang dan mendukung baik lintas SKPD, Lintas
Wilayah dan Lintas Kewenangan Pemerintahan (Pemerintah Kab, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat).
Huruf g
Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan
bersifat terbuka bagi semua pemangku kepentingan dan siapapun, rencana alokasi dan distribusi
sumber daya dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “Asas Rakat Mufakat” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan itu
dilandasi oleh semangat yang menjadi semboyan daerah yakni rakat mnufakat.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
14
Pasal 14
Cukup
Pasal 15
Cukup
Pasal 16
Cukup
Pasal 17
Cukup
Pasal 18
Cukup
Pasal 19
Cukup
Pasal 20
Cukup
Pasal 21
Cukup
Pasal 22
Cukup
Pasal 23
Cukup
Pasal 24
Cukup
Pasal 25
Cukup
Pasal 26
Cukup
Pasal 27
Cukup
Pasal 28
Cukup
Pasal 29
Cukup
Pasal 30
Cukup
Pasal 31
Cukup
Pasal 32
Cukup
Pasal 33
Cukup
Pasal 34
Cukup
Pasal 35
Cukup
Pasal 36
Cukup
Pasal 37
Cukup
Pasal 38
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
15
Pasal 39
Cukup
Pasal 40
Cukup
Pasal 41
Cukup
Pasal 42
Cukup
Pasal 43
Cukup
Pasal 44
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1
16
Fly UP