...

- Pelayanan Jakarta

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Pelayanan Jakarta
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 381/Kpts/OT.140/10/2005
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER
UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk menjamin pangan asal hewan yang
aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka
mewujudkan kesehatan dan ketenteraman batin
masyarakat, setiap unit usaha pangan asal hewan
wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi
pangan asal hewan;
b. bahwa bagi setiap unit usaha pangan asal hewan
yang telah memenuhi persyaratan higiene dan
sanitasi perlu diberi sertifikat kontrol veteriner;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk
melaksanakan ketentuan keamanan, mutu, dan gizi
pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit
Usaha Pangan Asal Hewan dalam Peraturan Menteri
Pertanian;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Peternakan
dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2824);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3821);
296
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor
3982);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4424);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/
TN.240/9/1986
tentang
Syarat-syarat
Rumah
Pemotongan Hewan dan Ijin Usaha Pemotongan
Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/
TN.520/9/1987
tentang
Syarat-syarat
Rumah
Pemotongan Unggas dan Ijin Usaha Pemotongan
Unggas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/
TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan
Penanganan Daging Babi serta Hasil Ikutannya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/
TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong
dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
297
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/
TN.240/12/1992 tentang Persyaratan Pengawasan
Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
16. Keputusan Menteri Pertanian No.306/Kpts/TN.330/
4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan
Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/
Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian.
Memperhatikan : Terrestrial
Animal
Health
Code
2004
Office
Internationale des Epizooties (OIE) yang mengatur
pelaksanaan ekspor–impor pangan asal hewan antar
negara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL
UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN.
VETERINER
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang
selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat
sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienesanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan
pada unit usaha pangan asal hewan.
2. Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah
kesehatan, serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk
memperbaiki kesehatan.
3. Sanitasi pangan asal hewan adalah upaya pencegahan terhadap
kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk
dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang
dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan
manusia.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap
unit usaha pangan asal hewan yang telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disingkat Kesmavet
adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-
298
bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
6. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa
daging, susu dan telur.
7. Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah unit usaha yang dijalankan
secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan
komersial yang meliputi Rumah Pemotongan Hewan, Rumah
Pemotongan Unggas, Rumah Pemotongan Babi, usaha budidaya unggas
petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau
pengolahan pangan asal hewan.
8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah
suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat
tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas
bagi konsumsi masyarakat.
9. Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah
suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat
tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi
konsumsi masyarakat.
10. Usaha Pemasukan (importir) Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha
yang kegiatannya melakukan pemasukan pangan asal hewan dari luar
negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Usaha Pengeluaran (eksportir) Pangan Asal Hewan adalah usaha yang
kegiatannya melakukan pengeluaran pangan asal hewan ke luar wilayah
negara Republik Indonesia.
12. Usaha Distribusi Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang
kegiatannya mengumpulkan pangan asal hewan untuk selanjutnya
dijual kepada usaha ritel dan atau usaha pengolahan pangan asal
hewan.
13. Usaha Ritel (pengecer) Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang
kegiatannya menjual pangan asal hewan kepada konsumen umum.
14. Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang
kegiatannya melakukan pengolahan pangan asal hewan dengan cara
pemanasan (perebusan, pengasapan, penggorengan, pasteurisasi),
fermentasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pengawet.
15. Dinas Propinsi adalah unit kerja propinsi yang membidangi fungsi
Kesmavet.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah unit kerja kabupaten/kota yang
membidangi fungsi Kesmavet.
17. Pengawas Kesmavet adalah dokter hewan atau tenaga paramedik
pemerintah yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat
pengawas kesmavet serta ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi atas
nama Gubernur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama
Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan Kesmavet.
18. Dokter Hewan Penanggung Jawab Kesmavet adalah dokter hewan yang
diserahi tugas sebagai penanggung jawab keamanan dan mutu di unit
usaha pangan asal hewan termasuk pemeriksaan antemortem dan
postmortem di RPH/RPU.
299
19. Auditor NKV adalah petugas pemerintah dengan latar belakang
pendidikan dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana lain di bidang
pangan dan gizi atau paramedik veteriner yang telah mengikuti
pelatihan auditor NKV dan memiliki sertifikat auditor NKV.
20. Surveilans adalah kegiatan audit berkala oleh Tim Auditor Dinas
Propinsi yang dilakukan berdasarkan hasil keterangan audit dan atau
audit sewaktu-waktu oleh Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan.
21. Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan
penilaian penerapan higiene-sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas
Propinsi pada unit usaha pangan asal hewan.
Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman:
a. bagi Pengawas Kesmavet untuk menyelenggarakan pengawasan
higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan
dan mutu pangan;
b. bagi pelaku usaha di bidang pangan asal hewan dalam menerapkan
higiene- sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem
jaminan keamanan dan mutu pangan.
(2) Peraturan ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh,
dan halal;
b. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan
utuh untuk pangan asal babi.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaku usaha pangan asal hewan
yang wajib memiliki NKV, persyaratan untuk memperoleh NKV, tata cara
memperoleh NKV, kewajiban pencantuman NKV, masa berlaku, perubahan
dan pencabutan NKV, pembinaan, serta pengawasan.
BAB II
PELAKU USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG WAJIB MEMILIKI NKV
Pasal 4
(1) Pelaku usaha pangan asal hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) huruf b dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
a. Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, Rumah
Pemotongan Babi;
b. Usaha budidaya unggas petelur;
c. Usaha pemasukan, usaha pengeluaran;
d. Usaha distribusi;
300
e. Usaha ritel; dan atau
f. Usaha pengolahan pangan asal hewan.
(2) Pelaku usaha distribusi dan atau usaha ritel pangan asal hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (cold storage), dan
toko/kios daging (meat shop);
b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk cooling
centre), dan gudang pendingin susu;
c. pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.
Pasal 5
(1) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV.
(2) Untuk mendapatkan NKV, unit usaha pangan asal hewan harus
memenuhi persyaratan higiene-sanitasi.
(3) NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku
usaha yang bertanggung jawab terhadap manajemen usaha secara
keseluruhan, meliputi prasarana dan sarana, personil, serta cara
produksi dan penanganan.
(4) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha sejenis
yang berada dalam lokasi yang sama diberikan NKV perubahan
terhadap NKV yang sudah dimiliki.
(5) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha sejenis
di lokasi yang berbeda diwajibkan untuk memiliki NKV baru.
BAB III
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH NKV
Pasal 6
(1) Untuk memperoleh NKV, setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Akte Pendirian;
b. memiliki Surat Keterangan Domisili;
c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonnantie)
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya
Pengendalian Lingkungan (UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi
unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
b. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi
persyaratan teknis higiene-sanitasi;
301
c. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang
mempunyai keahlian/keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat
Veteriner;
d. menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis
(Good Hygienic Practices);
e. menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik (Good Farming
Practices).
Pasal 7
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk usaha
Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, dan Rumah
Pemotongan Babi yang akan melakukan kegiatan usaha pengeluaran daging
dan atau produk olahannya wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai
ketentuan SNI RPH (SNI 01-6159-1999) dan SNI RPU (SNI 01-6160-1999).
BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH NKV
Pasal 8
Setiap pelaku usaha yang wajib memiliki NKV sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan
melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 9
(1) Kepala Dinas Propinsi setelah menerima permohonan NKV sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap, selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan
tersebut telah selesai melakukan pemeriksaan persyaratan.
(2) Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, kepada pemohon
diminta untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud.
(3) Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas
Propinsi memberitahukan kepada pemohon bahwa akan dilakukan
penilaian di unit usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
terpenuhinya persyaratan dimaksud.
Pasal 10
(1) Penilaian pemenuhan persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh Tim Auditor NKV yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur.
302
(2) Tim Auditor NKV terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berpendidikan
dokter hewan dan 2 (dua) orang Anggota.
(3) Tim Auditor mempunyai tugas:
a. menilai pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi suatu unit usaha
pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan dan menggunakan daftar penilaian
(audit chek list) sebagaimana tercantum pada Lampiran-I Peraturan
ini.
b. melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pada huruf
a berikut rekomendasi hasil penilaian kepada Kepala Dinas Propinsi
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
penugasan.
(4) Berdasarkan rekomendasi Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf (b), Kepala Dinas Propinsi dapat menyetujui atau
menunda penerbitan NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi
dimaksud oleh pemohon, atau menolak penerbitan NKV.
(5) Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Propinsi paling
lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan NKV
dalam bentuk sertifikat seperti contoh dalam Lampiran-II dan
keterangan hasil penilaian seperti contoh dalam Lampiran III kepada
pelaku usaha.
(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
Dinas Propinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
menolak penerbitan NKV dengan disertai alasan penolakan.
(7) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan foto copy sertifikat dan
keterangan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Peternakan, paling
lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan
NKV.
BAB V
KEWAJIBAN PENCANTUMAN NKV
Pasal 11
(1) Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib mencantumkan
nomor yang tercantum pada NKV tersebut:
a. untuk daging diberikan stempel pada daging dan atau label pada
kemasannya;
b. untuk telur diberikan stempel pada kerabang dan atau label pada
kemasannya;
c. untuk susu diberikan label pada kemasannya.
(2) Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis,
lokasi dan nomor urut registrasi unit usaha bersangkutan.
303
(3) Tata cara penulisan NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti
tercantum pada Lampiran-IV Peraturan ini.
BAB VI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NKV
Pasal 12
NKV berlaku untuk jangka waktu selama unit usaha melakukan kegiatan
proses produksi,
penanganan dan atau pengolahan sepanjang masih
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 13
(1) Perubahan NKV dilakukan apabila terjadi perubahan pengelola usaha
dan nama unit usaha.
(2) Perubahan lokasi tempat usaha sepanjang masih berada dalam wilayah
propinsi yang sama wajib memperoleh NKV baru.
(3) Perubahan NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembaruan
NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
permohonan pengelola unit usaha kepada Kepala Dinas Propinsi dan
selanjutnya diproses sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 14
NKV dapat dicabut oleh Kepala Dinas Propinsi dalam hal:
a. permintaan pemohon;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c. ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi,
penanganan dan atau pengolahan;
d. unit usaha tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
e. unit usaha dinyatakan pailit;
f. berpindahnya lokasi unit usaha ke wilayah propinsi yang berbeda;
g. adanya rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan
hasil verifikasi dan surveilans Tim Auditor Direktorat Jenderal
Peternakan.
Pasal 15
(1) Pencabutan NKV dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf
b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah diberi peringatan tertulis 3
(tiga) kali berturut-turut selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada
laporan tertulis yang dibuat oleh Tim Auditor yang melakukan
surveilans.
304
(3) Pencabutan NKV dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
(4) Pencabutan NKV dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf
g dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi
peringatan tertulis .
(5) Unit usaha yang dicabut NKV nya diumumkan dalam media massa.
Pasal 16
Pengelola unit usaha pangan asal hewan yang akan memindahkan kegiatan
usahanya ke wilayah propinsi yang berbeda wajib menyerahkan NKVnya
kepada Kepala Dinas Propinsi setempat dan wajib memperoleh NKV baru
dari Kepala Dinas Propinsi di tempat yang baru.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17
(1) Terhadap pelaku usaha yang belum dapat diberikan NKV dilakukan
pembinaan paling lama 5 (lima) tahun oleh Dinas Kabupaten/Kota
sampai terpenuhinya persyaratan higiene-sanitasi, selanjutnya wajib
memiliki NKV.
(2) Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan mengikuti
ketentuan dalam Pedoman Pembinaan seperti tercantum pada
Lampiran – IV Peraturan ini.
BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 18
Pengawasan terhadap penerapan NKV dilakukan melalui sistem pelaporan,
surveilans dan verifikasi.
Pasal 19
(1) Dalam rangka surveilans, Tim Auditor Propinsi melakukan pemeriksaan
penerapan NKV dan melaporkan hasil surveilans beserta saran kepada
Kepala Dinas Propinsi.
(2) Berdasarkan laporan hasil surveilans, Kepala Dinas Propinsi :
a. dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penerapan NKV,
memberikan peringatan dan atau pencabutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14;
305
b. dalam hal terjadi pemindahan lokasi unit usaha di wilayah propinsi
yang sama, melakukan perubahan NKV sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2);
c. dalam hal terjadi pemindahan lokasi unit usaha ke wilayah propinsi
yang berbeda, melakukan pencabutan NKV sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.
Pasal 20
(1) Dalam rangka menjamin penerapan sertifikasi NKV yang baik, Dinas
Propinsi melakukan surveilans dan evaluasi.
(2) Dalam rangka menjamin penerapan sistem NKV yang baik, Tim Auditor
Direktorat Jenderal Peternakan melakukan verifikasi terhadap
penerapan sertifikasi NKV oleh Dinas Propinsi, dan melaporkan hasil
verifikasi kepada Direktur Jenderal Peternakan.
(3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal Peternakan meminta Kepala Dinas Propinsi untuk
melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian penerapan
pelaksanaan sertifikasi NKV.
(4) Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan
dapat dilakukan pada unit usaha pangan asal hewan bersama dengan
Tim Auditor Propinsi.
(5) Apabila hasil surveilans dan verifikasi pada unit usaha pangan asal
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya
ketidaksesuaian yang menyebabkan produk menjadi sangat berisiko
terhadap keamanan pangan, maka Direktur Jenderal Peternakan
merekomendasikan kepada Kepala Dinas Propinsi untuk mencabut NKV
unit usaha dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
(6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disebabkan oleh adanya kelalaian dari Tim Auditor Propinsi, maka
Direktur Jenderal Peternakan merekomendasikan kepada Kepala Dinas
Propinsi untuk memberikan sanksi kepada Tim Auditor Propinsi
bersangkutan.
Pasal 21
Apabila unit usaha pangan asal hewan bermaksud melakukan usaha
pengeluaran, Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan dapat melakukan
verifikasi dalam rangka harmonisasi standar jaminan keamanan pangan
asal hewan di tingkat regional maupun internasional.
306
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
NKV yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan wajib
diperbarui mengikuti ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak ditetapkan.
Pasal 23
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2005
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO
Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Kesehatan;
Menteri Perindustrian;
Menteri Perdagangan;
Kepala Badan POM;
Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia;
Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
307
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
: 381/Kpts/OT.140/10/2005
TANGGAL : 19 Oktober 2005
TENTANG : PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER UNIT
USAHA PANGAN ASAL HEWAN
DAFTAR LAMPIRAN
NO
.
NAMA DOKUMEN
KETERANGAN
I
Pedoman Penilaian Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan
II
Format Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan
III
Format Keterangan Hasil Penilaian
IV
Tata Cara Penulisan Nomor Kontrol Veteriner
Unit Usaha Pangan Asal Hewan
V
Pedoman Pembinaan Teknis Higiene-Sanitasi Unit
Usaha Pangan Asal Hewan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2005
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO
308
Fly UP