...

UU 7 Tahun 2009 - Lembaga Penjamin Simpanan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

UU 7 Tahun 2009 - Lembaga Penjamin Simpanan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis
keuangan secara global yang mempengaruhi
stabilitas sistem keuangan nasional termasuk
perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
b.
bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum
mengatur bahwa ancaman krisis yang berakibat
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan
sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai
simpanan yang dijamin;
c.
bahwa krisis keuangan secara global yang
mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional
termasuk
perbankan
yang
dapat
berakibat
merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan telah menunjukkan suatu keadaan
kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden telah
menetapkan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
d. bahwa . . .
-2-
Mengingat
:
d.
bahwa penambahan kriteria ancaman krisis yang
berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas
keuangan untuk merubah nilai simpanan yang
dijamin dengan menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
merupakan
langkah
tepat
untuk
menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
menjadi Undang-Undang;
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);
Dengan . . .
-3Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4902) ditetapkan menjadi UndangUndang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar . . .
-4Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional merupakan salah
satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Kepercayaan ini dapat
diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk
meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha
bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya
serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan
pelayan jasa perbankan.
Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui
program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat
memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis
1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu
dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara
besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya.
Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya adalah dengan menambahkan ancaman
krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu
kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Penetapan . . .
-2Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh Presiden berdasarkan Pasal 22
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal
kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman
krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi
Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4963
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 JANUARI 2009
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis
keuangan secara global yang mempengaruhi
stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan
upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan;
b.
bahwa
dalam
rangka
menjaga
kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai
kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan;
4.
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
:
2. Undang-Undang …
-4-
5.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
6.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN.
Pasal I
Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4420) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah
pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila
dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai
berikut:
a. terjadi ...
-5-
a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah
besar secara bersamaan;
b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa
tahun;
c. jumlah
nasabah
yang
dijamin
seluruh
simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan
puluh per seratus) dari jumlah nasabah
penyimpan seluruh bank; atau
d. terjadi
ancaman
krisis
yang
berpotensi
mengakibatkan
merosotnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
perbankan
dan
membahayakan stabilitas sistem keuangan.
(3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai
Simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.
(4) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Penyesuaian besaran nilai Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai
Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah
penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
-6-
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengudangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 143
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
I. UMUM
Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui
program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat
memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis
1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu
dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara
besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan
keamanan uang yang disimpannya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang
sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai
tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk
mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 11
Ayat (1)
Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh
simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan
sebagian besar nasabah bank di Indonesia.
Ayat (2) …
-2Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”ancaman krisis yang
berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan
stabilitas sistem keuangan” antara lain ditandai
dengan adanya beberapa bank dan/atau lembaga
keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas,
atau terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif
kepada stabilitas sistem keuangan nasional.
Ayat (3)
Penyesuaian kembali nilai simpanan yang dijamin dapat
dilakukan
secara
bertahap
sesuai
dengan
tingkat
keseimbangan baru yang terjadi yang memenuhi tujuan
penjaminan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan antara lain adalah nilai simpanan dan
perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4902
Fly UP