...

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
FORUM MANAJEMEN INDONESIA-7
Prof. Dr. Mansyur Ramly
Guru Besar Faultas Ekonomi UMI Makassar
Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2012 – 2017
Vice President AQAN (ASEAN Quality Assurance Network) 2014-2017
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas 2005-2011
Pembentukan
Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM)
Jakarta, 10 November 2015
Pergeseran Strategi Pembangunan Ekonomi
Masa lalu
Masa Kini
(Kini) Masa Datang
• Ek berbasis SDA
• Factor driven
• Ek berbasis Industri
• Investment driven
• Ek berbasis Inovasi
• Innovation driven
• Sumberdaya Alam
• Labor intensive
• Capital & Iptek
• Skill Labor intensive
• Innovation
• Hum Cap intensive
Teaching University
Research University
Masa lalu Masa kini Masa datang
•Produktivitas
•Competitive
Adventage
Sumber: Nizam,
2012 modifikasi
Innovative
University
Christensen, Clayton and
Henry J. Eyring. 2011. The
Innovative
University:
Changing the DNA of
Higher Education from
the Inside Out. Jossey
Bass. San Fransisco.
Waktu
2
Perubahan Eksternal dan Internal
Perubahan
Eksternal
Perubahan
Internal
Tanggung
jawab
Pemerintah
utk layanan
pendidikan
bermutu
Akreditasi
SAN
Lembaga akreditasi
sbg Single Authority
and Independent
Agency
Perubahan Eksternal
Globalisasi
• membuka peluang beroperasinya
perguruan tinggi dan lembaga akreditasi
pendidikan tinggi asing di Indonesia
Akreditasi
berbasis capaian
• Model dan pendekatan akreditasi tidak hanya
menekankan pada compliance tetapi pada
performance (output dan outcome) dalam
rangka saling mengakui (mutual recognition)
Kesetaraan
standar
• Akreditasi menjadi sarana atau prasyarat
people mobility, recognition, dan
standardisasi kompetensi
Perubahan Internal
Akreditasi bersifat
wajib
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 pasal 55
Akreditasi menjadi
prasyarat penting
pemberian ijazah,
sertifikat, dan gelar
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 pasal 28 ayat (3) huruf a dan
ayat (4) huruf a
Akreditasi
mengarah pada
capaian (outcomebased learning)
• Perpres Nomor 8 Tahun 2012
tentang KKNI
Tuntutan
masyarakat
• untuk mendapatkan lulusan, output
dan outcome perguruan tinggi
berkualitas
Sistem Penjaminan Mutu PT
• Pasal 53 UU No. 12/2012
• SPM mengacu pada PD-Dikti
SPMI
• Sistem Penjaminan Mutu
Internal
• Dilakukan oleh PT
SPME
• Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal
• Dilakukan melalui Akreditasi
SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)
CQI = Continuous Quality Improvement
SPME
EVALUASI-DIRI
SPMI
PERBAIKAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN
PERBAIKAN
INTERNAL
EVALUASI EKSTERNAL/
AKREDITASI
REKOMENDASI
PEMBINAAN
BUDAYA MUTU
7
Tahapan Implementasi Mutu
Quality Culture
Quality Behavior (Action)
Quality Commitment
Quality Awareness
Quality Values
RATE OF QUALITY IMPROVEMENT
Heywood, L.H., Principles-based accreditation: the way forward?, MJA, 186, 7,
S31-S32, 2007
9
WAJIB AKREDITASI
W
A
J
I
B
Program Studi
oleh LAM
Institusi PT
oleh BAN-PT)
PT mono-prodi tetap wajib terakreditasi
program studi dan institusi
10
Lembaga Akreditasi dan LAM
(Pasal 55 UU No. 12/2012)
• Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria
yg telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti;
• Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Prodi dan PT
atas dasar kriteria yg mengacu pada SN-Dikti;
• Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan
Sistem Akreditasi;
• Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT;
• Akreditasi Prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan
oleh lembaga akreditasi mandiri;
• Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri
bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan
Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi
BAN-PT;
• Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu
• dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Prinsip SPMI:
1. Otonom: SPMI dikembanhgkan dan diimplementasikan
2.
3.
4.
5.
secara otonom atau mandiri oleh setiap PT baik pd aras Unit
Pengelola Prodi (jurusan, departemen, atau istilah lain),
maupun pd aras PT;
Terstandar: SPMI menggunakan SN-Dikti yg ditetapkan oleh
Mendikbud/Mendiktiristek dan SN-Dikti yg ditetapkan oleh PT;
Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yg akurat
pada PD-Dikti;
Berencana dan Berkelanjutan: SPMI diimplementasikan
dgn menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu:
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan
Peningkatan Standar Dikti yg membentuk siklus;
Terdokumentasi: seluruh langkah dlm siklus SPMI
12
didokumentasikan secara sistematis.
Siklus Kegiatan SPMI (PPEPP)
1
Penetapan
Penetapan SN-Dikti dan
Standar yg ditetapkan oleh PT
5
Peningkatan
Perbaikan SN-Dikti dan
Standar yg ditetapkan oleh PT
2
Pelaksanaan
Pemenuhan SN-Dikti dan
Standar yg ditetapkan oleh PT
4
3
Pengendalian
Analisis penyebab dan
korekasi pencapaian SNDikti dan Standar yg
ditetapkan oleh PT
Evaluasi
Pembandingan antara
SN-Dikti dan Standar yg
ditetapkan oleh PT dgn yg
telah dicapai
Continuous Quality Improvement (CQI)
5
1
2
5
CQI
3
4
1
2
5
3
4
1
2
4
1 : Penetapan Standar
2 : Pelaksanaan Standar
3 : Evaluasi Pelaksanaan
4: Pengendalian Standar
5: Peningkatan Standar
3
14
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(Permendikbud No. 49 Tahun 2014)
Menentukan tingkat mutu perlu ada standar
We Live in the Global Village
Sumber: Zaenal, BSNP, 2014
15
TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT
Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan
Standar 4. Sumber Daya Manusia
Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta
Sistem Informasi
Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Kerjasama
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(Permendikbud No. 49 Tahun 2014)
Standar
Nasional
Standar
Nasional
Pendidikan
Standar
Penelitian
Standar
Pendidikan
Standar Kompetensi
Lulusan
SN-DIKTI
Ditetapkan oleh
Menteri atas usul
Badan SNPT
SPT
SPT
SNPT
Penelitian
Standar Arah
Standar Arah
Standar Isi
Standar Kualifikasi
dan Kompetensi
Standar Kualifikasi
dan Kompetensi
Standar Proses
Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan
Standar Proses
Standar Proses
Standar Pendanaan
Standar Pendanaan
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Luaran
Standar Luaran
Standar Capaian
Standar Capaian
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
SPT
Ditetetapkan oleh
setiap perguruan
tinggi
Standar
Pengabdian
Kepada
Standar
Pengabdian
Masyarakat
Kepada Masyarakat
1. standar bidang akademik
2. standar bidang non
akademik
Sembilan Kriteria Akreditasi
KEUANGAN
VISI MISI
TATA
KELOLA
MAHASISWA
DAN
LULUSAN
SARANA
PRASARANA
SEMBILAN
KRITERIA
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
PENELITIAN
PEMBELAJARAN
DAN SUASANA
AKADEMIK
SUMBER
DAYA
MANUSIA
TUJUAN AKREDITASI
Menentukan kelayakan dan mutu Program
Studi dan institusi Perguruan Tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
Menjamin mutu Program Studi dan institusi
Perguruan Tinggi untuk melindungi
kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan
Mendorong peningkatan/perbaikan mutu
pendidikan tinggi secara berkelanjutan
PRINSIP AKREDITASI
independen
akurat
obyektif
transparan
akuntabel
kredibel
imparsial
20
NILAI (VALUES) DLM AKREDITASI
Kejujuran (honesty)
Kepercayaan (trust)
Keunggulan (excellence)
Kredibilitas (credibility)
Keadilan (Equity)
Etik (Ethics)
Akuntabilitas (accountability)
Azas dalam Sistem Akreditasi
 Amanah (trustworthy).
Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan
dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders
akreditasi;
 Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal
dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara
berkelanjutan;
 Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif
mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi dan
perguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistem
analisa dan umpan-balik/umpan ke depan dalam proses menjaga dan
meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
 Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai.
Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara
bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu yg komprehensif,
baik internal maupun eksternal.
Etika Dalam Implementasi Sistem Akreditasi
Komitmen etik (ethical commitment)
Kepatuhan terhadap regulasi (compliance)
Dorongan dari internal (Internally driven berbasis
conformance);
Profesionalisme (Professionalism)
Akuntabilitas (Accountability)
Koperatif dan Kolaboratif (collaboration and
cooperation);
Kemandirian (independence) dan,
Ketidak-berpihakan (imparsiality).
Prosedur Akreditasi Prodi dan Institusi
Persyaratan
• Prodi terakreditasi
≥75%
Asesmen Kecukupan
Prodi : 2 Asesor
Institusi: 3-7 Asesor
Keputusan Akhir
(Pleno BAN-PT)
Visitasi (Asesmen
Lapangan)
Nilai ≥200
Surveilen:
• Banding
• Keraguan
• Keluhan masy
Validasi (BAN-PT)
Usul PT
Banding
(Pleno BAN-PT):
Alasan dan bukti
Keputusan Pleno:
Nilai dan Peringkat
Pengumuman:
SK dan Sertifikat
< 200 : Tak
Terakreditasi
200 - 300 : C (baik)
301 - 360 : B (Sangat
baik)
≥ 361 : A (Unggul)
24
Tahapan Akreditasi
Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status dan Peringkat
Pemantauan Status dan Peringkat
PERAN DAN TUGAS BAN-PT
B
A
N
Mengembangkan SAN
Akreditasi Institusi PT
Pemenuhan SMA* prodi/PT baru
Rekomendasi pendirian LAM
P
T
Monev (Surveilen) Kinerja LAM
Akreditasi Prodi sebelum ada LAM
26
26
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
• UU No. 12/2012 mengatur bhw LAM mengkareditasi
prodi dan BAN-PT mengakreditasi institusi (AIPT);
• Jika LAM prodi ybs belum terbentuk maka BAN-PT
mengkareditasi prodi ybs;
• LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat;
• Masyarakat adalah asosiasi profesi;
• Menteri memberi kewenangan melakukan akreditasi
prodi kpd LAM setelah memperoleh rekomendasi dari
BAN-PT;
• Pemerintah membentuk BAN-PT utk mengembangkan
Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yg menjadi acuan
semua pihak yg terkait akreditasi, termasuk LAM;
• BAN-PT melakukan monitoring dan evaluasi periodik
terhadap LAM
27
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
• Latar belakang pembentukan LAM agar prodi semakin
dekat dengan asosiasi profesi prodi tsb;
• Karena itu pembentukan LAM harus oleh asosiasi
profesi bersama komponen lainnya;
• Semakin dekatnya asosiasi profesi dengan prodi
seyogyanya mutu prodi dan proses akreditasi semakin
bermutu;
• Namun perlu diwaspadai terjadinya “jeruk makan
jeruk”
• LAM bentukan Pemerintah didanai oleh APBN, dan
LAM bentukan Masyarakat didanai oleh Masyarakat
• LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti.
Pembentukan LAM
• LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
• LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau
cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu
Kota Provinsi.
• LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah
kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
• LAM Wilayah berfungsi memberikan dukungan teknis
dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.
• Menteri menetapkan rumpun, pohon, dan/atau
cabang ilmu pengetahuan.
Sumber: Pasal 25 Permendikbud No. 87/2014
Rumpun Ilmu Agama
Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang
ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama
antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab,
ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran
Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu,
ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu,
ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan
agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan
agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik,
teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu
pendidikan agama Khong Hu Cu.
Rumpun Ilmu Humaniora dan Ilmu Sosial
• Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai
kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain
filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu
seni panggung, dan ilmu seni rupa.
• Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami
hubungan antar manusia dan berbagai fenomena
Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi,
antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah,
ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi
Rumpun Ilmu Alam dan Ilmu Formal
• Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam
semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu
kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.
• Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem
formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika,
matematika, statistika, dan sistema.
Rumpun Ilmu Terapan
Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan
mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia
antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan,
bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan,
keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga,
jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum,
perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi
publik, pekerja sosial, dan transportasi.
Tugas dan Wewenang LAM
a. Menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan
interaksi antarstandar di dalam SN-Dikti;
b. Melakukan akreditasi Program Studi;
c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang
status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
d. Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan
keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau
peringkat terakreditasi Program Studi;
e. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku
kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
f. Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi
berdasarkan SN-Dikti bersama dengan Direktorat Jenderal;
g. Memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi
kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kpd BAN-PT.
Sumber: Pasal 26 Permendikbud No. 87/2014
Pembentukan LAM Pemerintah
• LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di
lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab
kepada Menristekdikti.
• LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti atas
rekomendasi dari BAN-PT.
• Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM
Pemerintah memiliki kemandirian.
• LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah
untuk memberi dukungan teknis administratif dalam
melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.
Sumber: Pasal 27 Permendikbud No. 87/2014
Persyaratan Anggota LAM Pemerintah
a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki integritas yang tinggi;
d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan
tindak pidana kejahatan;
e. berstatus dosen tetap dan/atau profesional yang berpengalaman di
bidang pendidikan tinggi;
f. pakar dlm cabang ilmu /rumpun ilmu yg dibina oleh suatu Prodi;
g. tidak merangkap jabatan struktural di PT dan/atau lembaga lain yg
mengakibatkan konflik kepentingan dgn tugas sbg anggota LAM
Pemerintah;
h. tidak menjadi anggota unit kerja yang berhubungan dengan
pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi;
i. memahami atau berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
j. memiliki wawasan dan komitmen pd peningkatan mutu dikti;
k. memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya setara dengan lulusan program
pendidikan yang akan diakreditasi.
Sumber: Pasal 30 Permendikbud No. 87/2014
Pemrakarsa LAM Masyarakat
• LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba;
• Badan hukum nirlaba tsb dibentuk oleh pemrakarsa
yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi
institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari
suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.
• LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah
sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi
Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi tertentu.
Sumber: Pasal 36 Permendikbud No. 87/2014
CONTOH PEMRAKARSA LAM MASYARAKAT
• LAMPTKes (Kesehatan)
– Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7
profesi kesehatan)
– Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI,
AIPKIND, dsb
• IABEE (Indonesia Accreditation Board for
Engineering Education)
– PII dan asosiasi profesi teknik lainnya
– Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik
Pengakuan nasional dan internasional
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
LAM yg telah terbentuk dan siap terbentuk:
1. LAM PTKes: LAM di pohon ilmu kesehatan (sudah
terbentuk);
2. IABEE: Indonesia Acreditation Board for Engineering
Education (bidang teknik, proses pembentukan);
3. LAM Rumpun Agama (mulai proses)
4. LAM Prodi ilmu Hukum (mulai proses); PRODI
5. LAM bidang ilmu Ekonomi dan Business (siap mulai);
6. LAM Prodi Akuntansi (berkeinginan); PRODI
7. LAM Kependidikan (berkeinginan);
8. LAM Pertanian (berkeinginan);
9. LAM cabang ilmu Pekerja Sosial (berkeinginan);
10. LAM cabang ilmu komputer (berkeinginan)
Persyaratan Pendirian LAM Masyarakat
Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:
a. rencana sdm yg diperlukan untuk melakukan akreditasi Prodi;
b. rancangan SOP (POS) akreditasi Program Studi;
c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran
LAM Masyarakat;
d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Prodi sesuai
bidangnya;
e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan
akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;
g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan
h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas
status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi,
baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
Sumber: Pasal 37 Permendikbud No. 87/2014
Prosedur Pendirian LAM Masyarakat
Prosedur pendirian LAM Masyarakat:
a. Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masy kpd Menteri
dilengkapi dengan studi kelayakan utk memperoleh pengakuan;
b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian
terhadap studi kelayakan;
c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang
persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM
Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa
mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan
LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa
dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;
f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat
status sebagai badan hukum nirlaba.
Sumber: Pasal 37 Permendikbud No. 87/2014
Proses dan Prosedur Pembentukan LAM
1
• Studi K
• Akte
2
Menristekdikti
6
Kepmenristekdikti
Pengakuan LAM
Asosiasi
berbadan
hukum sbg
Inisiator
Rekomendasi
Kelayakan
• Renstra
• Memiliki SPM
• Inst Akreditasi
• Ketenagaan
• asesor
• Organ
• Sapras
• Pendanaan
Proses Asesemen:
• Kecukupan
• Visitasi (lap)
4
Penugasan
7
5
 Menurut:
• Rumpun ilmu
• Cabang ilmu
• dpt Kewilayahan
 Evaluasi periodik
Instrumen
3
BAN-PT
LAM
8
berbadan hukum
Monev & Supervisi
Studi Kelayakan Pembentukan LAM Masy
Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang:
a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu
yg dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masy;
e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit
untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masy.
Sumber: Pasal 38 Permendikbud No. 87/2014
Rancangan Tata Kelola LAM Masyarakat
Rancangan tata kelola LAM Masyarakat paling sedikit
meliputi:
a. susunan organisasi;
b. sumberdaya manusia serta pengembangannya;
c. sistem pengelolaan keuangan; dan
d. sarana dan prasarana.
Rancangan SPMI LAM Masyarakat
Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM
Masyarakat paling sedikit memuat:
a. kebijakan sistem penjaminan mutu;
b. manual sistem penjaminan mutu;
c. standar dalam sistem penjaminan mutu; dan
d. formulir dalam sistem penjaminan mutu.
Pengawasan
Menteri melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT
BAN-PT melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan akreditasi oleh LAM
BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi
thdp proses akreditasi yang dilaksanakan
oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua)
tahun
PENANGANAN LAM GAGAL
Evaluasi oleh BAN-PT
Pelaksanaan
akredirasi prodi
oleh LAM
G
A
G
A
L
Pembinaan oleh
BAN-PT selama
satu tahun
G
A
G
A
L
BAN-PT ambil
alih pelaksanaan
akreditasi prodi
?
Pembentukan
LAM baru
Analisis Data Hasil Akreditasi
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Rata-rata
Borang Program Studi
(Rata-Rata Keseluruhan)
Program Studi Std 1. Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran, serta
Strategi Pencapaian
4,00
Program Studi Std 2. Tata
Program Studi Std 7.
Pamong, Kepemimpinan,
3,00
Penelitian, Pelayanan/PPM,
Sistem Pengelolaan, dan
2,00
dan Kerjasama
Penjaminan Mutu
1,00
Program Studi Std 6.
0,00
Pembiayaan, Sarana dan
Program Studi Std 3.
Prasarana, serta Sistem
Mahasiswa dan Lulusan
Informasi
Program Studi Std 5.
Kurikulum, Pembelajaran, dan
Suasana Akademik
Program Studi Std 4. Sumber
Daya Manusia
Rata-rata
Borang Evaluasi Diri
(Rata-Rata Keseluruhan)
Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan
Data Serta Informasi Yang
Digunakan Untuk Menyusun
Laporan Evaluasi-Diri
4,00
3,00
2,00
Std 2. Kualitas Analisis Yang
1,00
Digunakan Untuk
Std 4.Keterpaduan Dan
Mengidentifikasi Dan
Keterkaitan Antar Komponen
0,00
Evaluasi-Diri
Merumuskan Masalah Pada
Semua Komponen Evaluasi-Diri
Std 3. Strategi Pengembangan
Dan Perbaikan Program
Rata-rata
Borang Unit Pengelola
(Rata-Rata Keseluruhan)
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
4,00
Std 7. Penelitian,
Pelayanan/PPM, dan
Kerjasama
3,00
2,00
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan
Penjaminan Mutu
1,00
Std 6. Pembiayaan, Sarana
dan Prasarana, serta Sistem
Informasi
Std 5. Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
0,00
Std 3. Mahasiswa dan
Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
PTN
Borang Program Studi
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
4,00
Std 2. Tata Pamong,
Std 7. Penelitian,
Kepemimpinan, Sistem
3,00
Pelayanan/PPM, dan Kerjasama
Pengelolaan, dan Penjaminan
2,00
Mutu
1,00
0,00
Std 6. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, serta Sistem
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Informasi
Std 5. Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
Std 4. Sumber Daya Manusia
PTN
Borang Evaluasi Diri
Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan
Data Serta Informasi Yang
Digunakan Untuk Menyusun
Laporan Evaluasi-Diri
4,00
3,00
2,00
Std 2. Kualitas Analisis Yang
1,00
Digunakan Untuk
Std 4.Keterpaduan Dan
Mengidentifikasi Dan
Keterkaitan Antar Komponen
0,00
Merumuskan Masalah Pada
Evaluasi-Diri
Semua Komponen Evaluasi-Diri
Std 3. Strategi Pengembangan
Dan Perbaikan Program
PTN
Borang Unit Pengelola
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
4,00
Std 7. Penelitian,
Pelayanan/PPM, dan
Kerjasama
3,00
2,00
1,00
Std 6. Pembiayaan, Sarana
dan Prasarana, serta Sistem
Informasi
Std 5. Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
0,00
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
PTS
Borang Program Studi
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
4,00
Std 7. Penelitian,
Pelayanan/PPM, dan
Kerjasama
3,00
2,00
1,00
Std 6. Pembiayaan, Sarana
dan Prasarana, serta Sistem
Informasi
Std 5. Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan
Mutu
0,00
Std 3. Mahasiswa dan Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
PTS
Borang Evaluasi Diri
Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan
Data Serta Informasi Yang
Digunakan Untuk Menyusun
Laporan Evaluasi-Diri
4,00
3,00
2,00
Std 2. Kualitas Analisis Yang
1,00
Digunakan Untuk
Std 4.Keterpaduan Dan
Keterkaitan Antar Komponen
Mengidentifikasi Dan
0,00
Evaluasi-Diri
Merumuskan Masalah Pada
Semua Komponen Evaluasi-Diri
Std 3. Strategi Pengembangan
Dan Perbaikan Program
PTS
Borang Unit Pengelola
Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, serta Strategi
Pencapaian
4,00
Std 7. Penelitian,
Pelayanan/PPM, dan
Kerjasama
3,00
2,00
1,00
Std 6. Pembiayaan, Sarana
dan Prasarana, serta Sistem
Informasi
Std 5. Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana
Akademik
0,00
Std 2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan
Penjaminan Mutu
Std 3. Mahasiswa dan
Lulusan
Std 4. Sumber Daya Manusia
‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬
Fly UP