...

KATA PENGANTAR Selain sebagai bentuk pengorganisasian

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KATA PENGANTAR Selain sebagai bentuk pengorganisasian
`
KATA PENGANTAR
Selain sebagai bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam
yang diperlukan dalam mongoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam mencapai Visi
dan Misi Organisasi, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015–2019 juga
merupakan upaya proaktif sebagai tindak lanjut atas Renstra BPKP 2015–2019 yang berisi seluruh
komponen Renstra dan fokus pada dukungan penuh atas pencapaian visi Misi BPKP, baik dalam
melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan
bernuansa regional atas pengawasan program pembangunan yang dilakukan daerah.
Dengan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Visi BPKP dengan lokus
regional Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas
Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di
Wilayah Sumatera Barat” maka diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk
melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar kualitas kelas dunia.
Harapan lain dari Renstra adalah dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana tahunan, menjadi
acuan dalam pengembangan standar kinerja individu, menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Oleh
karena itu dalam menjaga kemanfaatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, perlu
secara berkelanjutan dilakukan review penyempurnaan mengikuti dinamika perubahan lingkungan,
serta reviu dan Penetapan Indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan tugas pokok dan fungsi
Perwakilan BPKP. Dengan kata lain manajemen kinerja dan SAKIP harus dikembangkan secara
berkelanjutan
Semoga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mampu menjawab pentingnya dukungan
perwakilan atas tugas BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi presiden.
Padang, 24 Agustus 2015
Kepala Perwakilan
Herman Hermawan
NIP 19610315 198703 1 001
`
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………………..
A. Kondisi Umum Pembangunan di Sumatera Barat ……………………………………………………..
B. Kondisi Umum Ruang Fiskal di Sumatera Barat …………………………………………………………
C. Kondisi Umum Pengelolaan Aset/Keuangan di Sumatera Barat ………………………………..
D. Kondisi Umum Governance di Sumatera Barat …………………………………………………………
E. Permasalahan Pembangunan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ……….
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
1
3
8
10
10
11
VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT …………….
A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat …………………………………….
1. Auditor Internal Pemrintah Republik Indonesia ………………………………………………
2. Auditor Berkelas Dunia …………………………………………………………………………………….
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ………………….
B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ..…………………………..…………..
1. Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan …………………………………………………………………………………………………
2. Manfaat Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan
Efek ………………………………………………………………………………………………………………….
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 20152019 …………………………….…………………………………………………………………………..........
22
22
22
23
26
28
29
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT…………………………
A. Arah Kebijakan ………………………………………………………………………………………………………..
1. Kebijakan nasional Pengawasan Intern ……………………………………………………………..
2. Arah Kebijakan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ……………
B. Kerangka Regulasi…………………………………………………………………………………………………….
C. Kerangka Kelembagaan ……………………………………………………………………………………………
1. Peningkatan Kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ……………………
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia ……………………………
3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi ……………………………………
38
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN ............
60
A. Target Kinerja ………………………………………………………………………………………………………….
1. Pengukuran Kinerja ………………………………………………………………………………………….
2. Target Kinerja Sasaran Program ……………………………………………………………………….
3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) ………………………………………………………..
4. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ………………………..
B. Kerangka Pendanaan …….………………………………………………………………………………………….
60
60
61
63
64
69
PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………..
71
31
34
38
38
41
49
49
51
54
58
`
BAB I
PENDAHULUAN
Renstra merupakan perencanaan jangka menengah dan menjadi bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menunjukkan perspektif kedepan
yang tercermin dari Visi yang ditetapkan dan sudah seharusnyalah menjadi acuan dalam
perencanaan tahunan. Renstra menggambarkan ke arah mana suatu unti kerja akan
menuju.
Sejak tahun 1999 perjalanan SAKIP terus berkembang dan semakin lebih diakselerasi dalam
hal implementasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu hal yang positif bagi kemajuan
SAKIP di Indonesia adalah ketika terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap instansi wajib
menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Selanjutnya diterbitkannya
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan
Renstra.
Pergeseran dari Inpres 7 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak sekedar penguatan dari sisi
regulasi, namun lebih pada tujuan penyatuan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang
sebelum terbit undang-undang ini kurang optimal terutama dalam menjalankan program
pembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menjadi satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
1
`
RPJMN tahun 2015 – 2019 memasuki tahapan ketiga dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025,
diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat,
merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan
dalam agenda prioritas ke-dua dan ke-empat RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat
pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya; serta memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan
penegakan hukum. Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas Perwakilan
BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas
keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan
umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan,
sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik
dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan
dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan
fungsi pengawasan intern.
Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain
2
`
berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi
penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya.
Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau
kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b)
pengawasan
intern
terhadap
perencanaan
dan
pelaksanaan
pemanfaatan
aset
negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan
pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan
negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan
reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan
sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern
kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.
A. Kondisi Umum Pembangunan Di Sumatera Barat
Pembangunan di berbagai bidang di Sumatera Barat, khususnya pada bidang-bidang
pembangunan Nawa Cita perlu mendapat pengawalan khusus agar mampu mendukung
prioritas pembangunan yang sedang digalakkan Pusat. Uraian berbagai pembangunan
Bidang Nawa Cita di Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:
3
`
Pendidikan
Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas memperlihatkan peningkatan, yaitu 97,80
persen pada tahun 2013 dan 98,70 persen pada tahun 2014. Dari persentase melek
huruh tersebut laki-laki masih doninan, dengan kata lain perempuan memiliki angka
buta huruf lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2013 angka buta huruf perempuan
sebesar 2,81 persen, laki-laki 1,12 persen, tahun 2009 angka buta huruf perempuan
sebesar 1,52 persen, laki-laki sebesar 0,86 persen. Hal ini menunjukkan perempuan
masih sedikit tertinggal dibanding laki-laki dalam membaca dan menulis. Kondisi ini
terjadi hampir di seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Barat terutama di kabupaten.
Angka Partisipasi Sekolah penduduk umur 5 tahun ke atas menunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum pada suatu kesempatan sekolah. Pada tiga tahun
terakhir angka partisipasi sekolah menunjukkan kondisi yang stabil. Tahun 2012
persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar
5,86 persen, masih sekolah sebesar 29,51 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 64,63
persen. Selanjutnya tahun 2013 yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,68 persen,
masih sekolah sebesar 30,00 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 64,32 persen, dan
tahun 2014 yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,67 persen, masih sekolah
sebesar 29,89 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 64,44 persen. Hal ini
menunjukkan partisipasi penduduk dalam mengikuti jenjang pendidikan di sekolah
cukup baik, meskipun masih ada yang tidak/belum pernah sekolah.. Angka partisipasi
sekolah dalam hal tidak/belum pernah sekolah yang masih cukup tinggi di tahun 2014
terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai (7,98 persen) dan Kabupaten Sijunjung (8,03
persen).
Dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah tahun 2014 tersebut di atas, persentase terbesar
adalah yang tidak bersekolah lagi 64,44 persen dan relatif tetap jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kabupaten kota persentase penduduk
yang tidak/belum pernah sekolah daerah kabupaten berkisar antara 4 hingga 8 persen,
sementara rentang persentase untuk daerah kota relative lebih sempit yaitu berkisar
antara 3 hingga 4 persen.
4
`
Menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk usia 10 tahun
ke atas di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 tamat Sekolah Dasar (SD) sebesar
23,65 persen, selanjutnya belum/tidak tamat SD sebesar 24,86 persen, tidak/belum
pernah sekolah sebesar angka 1,89 persen, tamat SMP sebesar 18,24 persen, tamat
SMU sebesar 18,75 persen, SMK sebesar 5,13 persen, Diploma I – III sebesar 2,32
persen, Universitas/D IV sebesar 4,67 persen dan Strata-2 sebesar 0,50 persen.
Kesehatan
Perkembangan kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil yang
ditunjukkan oleh beberapa indikator kesehatan. Angka kematian bayi dan anak 1.109 di
tahun 2014 dan 1.108 di tahun 2013 dan 2012. Angka kematian ibu melahirkan pada
tahun 2014 sebesar 115 per 100.000 kelahiran hidup (SDTPTKI 2003), sebesar 73 di
tahun 2013 dan sebesar 101 di tahun 2012. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di
Sumatera Barat Tahun 2014 sebesar 90,32 persen atau telah melampaui target Renstra
sebesar 87 persen. Realisasi dibawah Renstra masih terjadi di Kota Payakumbuh,
Pariaman, Sawahlunto dan Kabupaten Padang Pariaman, Padang Panjang, Agam, Tanah
Datar dan Kepulauan Mentawai.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Dimana IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga
dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup
pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka
melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah
(dengan bobot sepertiga), serta suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per
kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).
IPM Provinsi Sumatera Barat meningkat selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 mencapai
75,01 lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 74,70 dan selalu dalam kategori sedang (antara 50
sampai dengan 80). IPM Provinsi Sumatera Barat sedikit menurun di tahun 2014 yaitu sebesar
69,36. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Barat secara rata-rata
nasional cukup baik. Dengan membandingkan nilai IPM provinsi lainnya nilai IPM Sumatera Barat
berada pada peringkat 9 nasional di tahun 2013 dan 2014.
5
`
Perlindungan Sosial
Perkembangan perekonomian di Sumatera Barat tidak terlepas dari perkembangan ekonomi
nasional dan dunia. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat cenderung
menurun dari tahun ke tahun. Selama periode 2011-2014 pertumbuhan ekonomi menurut harga
konstan yaitu tahun 2011 sebesar 6,34 persen, tahun 2012 sebesar 6,31 persen, tahun 2013
sebesar 6.02 persen dan tahun 2014 sebesar 5,85 persen. Namun demikian pertumbuhan
ekonomi justru mengalami peningkatan di kabupaten/kota, yaitu tahun 2011 sebesar 6,04
persen, tahun 2012 sebesar 6,10 persen, tahun 2013 sebesar 6,26 persen dan tahun 2014
sebesar 6,10 persen.
Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran pada juga diiringi
oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin cenderung menurun
selama periode 2006-2013. Pengurangan jumlah penduduk miskin di perdesaan relatif lebih
lambat dibandingkan perkotaan. Penduduk di perdesaan juga terlihat lebih rentan dalam
menghadapi dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Hal ini ditunjukkan dengan
peningkatan tajam persentase penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2006. Secara
keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat lebih rendah dari persentase
nasional. Pada tahun 2014 (September) persentase penduduk miskin di daerah mencapai 87,84
persen, sementara di tingkat nasional sudah mencapai 11,37 persen.
Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan pada tahun 2011 sampai dengan 2014
(September) bulan September menunjukkan penurunan sebagai berikut: tahun 2011 tercatat
sebanyak 298.782 jiwa (9,85 persen), tahun 2012 sebanyak 276.133 jiwa (8,99 persen), tahun
2013 sebanyak 258.061 jiwa (8,30 persen) dan tahun 2014 sebanyak 246.206 jiwa (7,84 persen).
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan
kualitas hidup dan menghubungkan antar daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan,
memfasilitasi pertumbuhan sektor industri & usaha kecil menengah, pertanian dan
pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
Infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 mencapai 22.278,14 Km yang
meliputi jalan kewenangan Nasional sepanjang 1.212,88 Km, Provinsi sepanjang 1.230,53 Km
dan Kabupaten/Kota sepanjang 19.834,73 Km. Jalan Nasional di Sumatera Barat dengan kondisi
6
`
mantap sepanjang 1.170,98 Km (96,55 persen), jalan mantap kewenangan Provinsi sepanjang
1.000,37 Km (81,30 persen).
Meskipun jalan dengan kondisi mantap relatif lebih besar namun perlu diperhatikan kemacetan
dan kerusakan jalan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume
kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan ruas jalan
melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu
lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya
dukung jalan di Sumatera Barat rata-rata 10 ton.
Kondisi jembatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sebanyak 1.056 buah sepanjang
18.252,29 meter terdiri dari jembatan nasional sebanyak 536 buah (11.040,40 meter) dan
jembatan provinsi sebanyak 520 buah (7.212,50 meter).
Kemacetan jalan juga diperparah dengan tidak optimalnya pengaturan Ruang Milik Jalan
(RUMIJA) dengan banyaknya bangunan yang berdiri melanggar batas, pasar tumpah, pedagang
kaki lima, perguruan tinggi dan sekolah serta tingginya pertumbuhan kendaraan dalam lima
tahun terakhir ini terutama kendaraan pribadi. Rata-rata terjadi peningkatan mencapai 10%
setiap tahun. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga belum berimbang dan masih
jauh dari kondisi ideal. untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu memprioritaskan
peningkatan jalan dan jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru menuju daerahdaerah yang strategis, serta terus berupaya meningkatkan kualitas jalan yang ada.
Dari gambaran kondisi jalan dan jembatan di Sumatera Barat saat ini terlihat bahwa jika tidak
dilakukan antisipasi ke depannya akan berdampak kepada lamanya waktu tempuh kendaraan
yang akan berakibat kepada “ekonomi biaya tinggi” yang pada akhirnya akan membuat tingginya
biaya pengangkutan barang sehingga dapat melambungkan harga barang yang tentu saja akan
mempengaruhi sektor perekonomian. Selain itu juga lamanya waktu tempuh akan berpengaruh
kepada kualitas produk-produk hasil pertanian yang diangkut melalui transportasi darat.
Angkutan umum memang masih menjadi pilihan masyarakat, selain biaya yang dikeluarkan
masih terjangku, juga karena lebih aman dan banyak pilihan. Dari data yang ada, angkutan darat
masih menjadi pilihan utama. Di sisi lain penggunaan angkutan udara terjadi kenaikan dari tahun
ke tahun. Harga tiket yang sangat kompetitif diperkirakan menjadi pemicu utama masyarakat
beralih ke jenis angkutan ini dibandingkan dengan menggunakan angkutan darat (bis). Meski
7
`
perlu analisis, banyaknya masyarakat yang menggunakan pesawat untuk berpergian bisa
menjadi indikasi awal adanya perbaikan perekonomian masyarakat.
Ketahanan Energi
Sumber energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat sangat potensial seperti mikrohidro,
geothermal. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang sudah dikembangkan adalah Muara Labuh
dan Kili Pinangawan di Kabupaten Solok Selatan, Pincurak di Kabupaten Pasaman Barat,
Kotobaru Marapi di Kabupaten Agam, dan Panti di Kabupaten Pasaman. Optimalisasi
pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi Sumatera Barat sangat
dibutuhkan mengingat pemakaian konsumsi listrik setiap tahun yang selalu meningkat. Tahun
2014 tercatat pemakaian listrik sebanyak 2.913.350 MWH meningkat dari dua tahun
sebelumnya, tahun 2013 sebanyak 2.698.803 MWH dan tahun 2012 sebanyak 2570.895 MWH.
Ketahanan Pangan
Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber
daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut,
lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang
tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Produksi padi (sawah dan
lading) setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2012 sebanyak 2.368.390 ton, tahun 2013
sebanyak 2.430.384 ton dan tahun 2014 menjadi 2.518.020 ton. Daerah penghasil beras
terbanyak di Kabupaten Solok.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang
tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa,
penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses
modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.
B. Kondisi Umum Ruang Fiskal di Sumatera Barat
Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba
perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP),
dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).
8
`
Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2011-2014 menunjukkan bahwa
pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat meningkat dari Rp2.183.958 juta pada tahun 2011
menjadi Rp3.635.837 juta pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama
periode 2011-2014 adalah 17,68 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat
dari Rp.1.054.332,69 juta pada tahun 2009 menjadi Rp1.729.777 juta pada tahun 2014 dengan
pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,70 persen.
Struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sumbangan PAD
terhadap pendapatan daerah di tahun 2014 sebesar 47,56 persen. Realisasi PAD juga terus
meningkat dari Rp.1.054.332,69 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.907.709,08 juta pada tahun
2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,70 persen.
Sementara, sumbangan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar
51,90 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD
sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana
Perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode 2013-2018
adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan
memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa pentase sumbangan pajak daerah terhadap
PAD mencapai 78,33 persen di tahun 2014, sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD adalah
0,97 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5,45 persen dan lain-lain PAD
yang sah 15,25 persen.
Struktur PAD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 tersebut
mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah yang
telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatan penagihan pajak,
sosialiasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar
pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang
beroperasi di Provinsi Sumatera Barat.
Inflasi secara umum (general) pada bulan Desember 2014 di Sumatera Barat sebesar 2,66 persen
dengan laju pertumbuhan inflasi pada periode yang sama sebesar 11,90 persen. Kelompok
penyumpang terbesar laju inflasi bulan Desember 2014 adalah bahan makanan (21,73 persen),
transportasi komunikasi (13,78 persen) dan perumahan (11,04 persen).
9
`
C.
Kondisi Umum Pengelolaaan Aset/Keuangan di Sumatera Barat
Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat yang melibatkan para
pimpinan daerah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat dalam mewujudkan
kepemerintahan yang bersih. Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP
bekerja sama dengan KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada 33
provinsi dan beberapa kabupaten/kota, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi
berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi.
D.
Kondisi Umum Governance di Sumatera Barat
Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat melakukan asistensi terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan (LK) pada Kantor
Wilayah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah
(K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2011
sampai dengan tahun 2014, dari 19 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi
Sumatera Barat yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 9 atau 45 % pemda memeroleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (2 WTP dan 7 WTP DPP), 11 pemda atau 55 % pemda memeroleh
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WTP dari BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2011 – 2014 menunjukkan peningkatan kualitas
akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana terlihat pada Peraga 1.1.
Peraga 1. 1.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 sampai dengan 2014
No
Nama Pemda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Provinsi Sumatera Barat
Kab Tanah Datar
Kota Sawahlunto
Kota Solok
Kab Sijunjung
Kota Payakumbuh
Kab Pesisir Selatan
Kota Padang Panjang
Kab Pasaman Barat
Kota Padang
2011
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
2012
WTP
WTP
WDP
WTP
WDP
WDP
WDP
WTP
WDP
WTP
Tahun
2013
WTP
WTP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WDP
WDP
2014
WTP
WTP
WDP
WDP
WDP
WTP DPP
WTP DPP
WDP
WDP
WTP DPP
10
`
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kota Bukittinggi
Kota Pariaman
Kab Lima Puluh Kota
Kab Padang Pariaman
Kab Agam
Kab Solok
Kab Pasaman
Kab Dharmasraya
Kab Solok Selatan
Kab Kepulauan Mentawai
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
TMP
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
WDP
WTP DPP
WDP
WDP
WTP DPP
WTP DPP
WDP
WTP DPP
WDP
WDP
WDP
Peraga 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Masih banyaknya LK yang belum memperoleh
opini WTP juga disebabkan antara lain kurang andalnya SPIP, belum tertibnya pengelolaan aset
daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat preventifedukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control
plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan
kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan
Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses
Pengadaan Barang Jasa serta pelaksanaan fungsi ex officio Quality Assurance Reformasi
Birokrasi.
Selain itu, kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN
dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan represif ini telah
berhasil mengungkap pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara.
Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penguatan SPIP,
termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi dan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat juga memperbantukan 4 pegawai untuk dipekerjakan di lingkungan pemerintah
daerah (dua orang di pemda Provinsi Sumatera Barat dan masing-masing satu orang di Pemda
Kabupaten Solok dan Solok Selatan).
E.
Permasalahan Pembangunan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan
11
`
pembangunan antar daerah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan terutama program pengembangan pendidikan, peningkatan kesehatan
masyarakat,
pembangunan
pertanian,
peningkatan
usaha
UMKM
dan
beberapa
program/kegiatan lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan
pengangguran.
Pembangunan Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama 2010-2014 selain membawa
kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai
permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan
pembangunan daerah di Sumatera Barat yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (20152019) adalah sebagai berikut:
Kemiskinan
Persentase penduduk miskin cenderung menurun selama periode 2006-2013. Tahun 2013 dan
2012 persentase penduduk miskin sebesar 8,1 persen dan 8 persen. Jumlah tersebut menurun
dari besaran tahun 2011 (9,4 persen) dan 2010 (9,5 persen). Pengurangan jumlah penduduk
miskin di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan perkotaan. Penduduk di perdesaan juga
terlihat lebih rentan dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Hal ini
ditunjukkan dengan peningkatan tajam persentase penduduk miskin di perdesaan pada tahun
2006.
Permasalahan kemiskinan juga menyangkut tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat
keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat menurun
dari 1,27 pada tahun 2013 menjadi 1,24 tahun 2012. Tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi
Sumatera Barat stabil dari 0,30 tahun 2013 menjadi 0,31 pada tahun 2012.
Data sampai dengan Maret 2015 penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan, yaitu
sebanyak 261.575 jiwa (8,35%) lebih besar dibanding jumlah penduduk miskin perkotaan
sebanyak 118.034 jiwa (5,73%). Perbandingan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
menunjukkan bahwa daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok. Karaktersitik kemiskinan di Sumatera Barat antara
lain adalah terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan
kerja, berusaha dan permodalan serta terbatasnya akses pelayanan dasar seperti air bersih,
sanitasi, rumah layak huni dan kecukupan pangan.
12
`
Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian
mengindikasikan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, rendahnya
kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, rendahnya sertifikasi
kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk permodalan dalam menyediakan
sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya pertanian yang
menyebabkan pengangguran, masih adanya kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, yang
menyebabkan rendahnya kemampuan SDM terutama generasi muda miskin yang selanjutnya
akan menyebabkan pengangguran atau menjadi buruh.
Dengan membandingkan kondisi kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan Provinsi
Sumatera Barat berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Secara keseluruhan persentase
penduduk miskin di Sumatera Barat lebih rendah dari persentase nasional. Pada tahun 2013
persentase penduduk miskin di daerah mencapai 8,14 persen, sementara di tingkat nasional
sudah mencapai 11,37 persen.
Pengangguran
Indikator makro lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat
pengangguran. Pertumbuhan ekonomi telah mampu menciptakan lapangan kerja yang
memadai sehingga tingkat pengangguran berhasil ditekan. Meski tingkat pengangguran terbuka
sempat meningkat relatif tajam pada tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM, namun
perekonomian daerah mampu menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan pada tahun
berikutnya. Selama periode 2006-2013 tingkat pengangguran di Sumatera Barat berkurang
sebesar 6,6 persen (BPS, 2014).
Jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat pada 2014 mencapai 2.331.993 orang atau meningkat
115.306 orang dan 97.986 orang jika dibandingkan dengan angkatan kerja 2013 dan 2012.
Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat pada 2014 mencapai 2.180.336
orang atau meningkat sebesar 119.227 orang dibanding 2013 dan meningkat sebanyak 64.853
orang dibanding 2012. Sementara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2014 sebesar
65.19 persen, meningkat sekitar 2,27 persen dari 62,92 persen pada tahun 2013 dan meningkat
sebesar 0,77 persen dari 64,42 persen pada tahun 2012.
Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Barat tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian,
perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Pada tahun 2014 sekitar 37,55 persen penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian,
13
`
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sementara penduduk yang bekerja di sektor
perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 22,34 persen, serta penduduk yang
bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan mencapai 19,22 persen.
Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat pada 2014 mencapai 6,50 persen atau
menurun 0,52 persen dibanding 2013 dan menurun 0,15 persen dibanding 2012. Jumlah
pengangguran di perkotaan khususnya di Kota Padang jauh lebih tinggi dibanding tingkat
pengangguran di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan alamiah penduduk,
arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencari kerja pertama kali
sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu,
kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung
para pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatif
masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap
jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektor tradisional.
Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya jumlah
tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan tenaga kerja
dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian
adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih
dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahun mendatang, permasalahan dan
tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk
memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas
yang relatif tinggi, (2) tingginya persentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan
upah diantara kelompok pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja khususnya keahlian yang
dimiliki sebagai akibat kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan masih adanya mismatch
antara kebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupun
pelatihan kerja, (5) masih tingginya angka setengah pengangguran.
Pendidikan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah bekerja keras meningkatkan derajat pendidikan
penduduk melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan khususnya sekolah gratis.
Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.
14
`
Kesempatan memperoleh pendidikan di Sumatera Barat terus meningkat, tetapi rata-rata lama
sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA.
Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup
pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; meningkatkan akses terhadap pendidikan
menengah yang berkualitas; meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan
keberaksaraan; meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang
berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas
laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.
Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan,
nasionalisme dan budi pekerti. Disamping itu terkait dengan keberadaan pendidik/tenaga
kependidikan adalah masih masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi
pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi
ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan
komputer.
Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya
pengembangan pendidikan vokasi, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal. Muatan lokal penting bagi
sarana untuk mengolah kekhasan “identitas” sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak.
Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut
watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang
menjadi dasar pembangunan watak bangsa.
Kesehatan
Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Sumatera Barat adalah tingginya
Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkat dari 115 (tahun 2013) menjadi 73 (Tahun
2013). Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian
penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta
masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko
tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 934 (tahun 2013)
15
`
menjadi 972 (Tahun 2014) yang disebabkan masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat
lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; pneumonia, diare
serta masalah gizi buruk dan gizi kurang.
Dengan masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin, angka kematian bayi,
serta masih rendahnya balita yang mendapat imunisasi lengkap menjadi tantangan ke depan
dengan memperkecil persalinan oleh dukun bersalin melalui peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu,
pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan
peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkan status
gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, meningkatkan pola hidup
sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan
pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang
belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upayaupaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalah meningkatkan cakupan dan
kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi,
peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus,
peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiap siagaan
menghadapi pandemi penyakit zoonotik. Selain itu dengan memperbaiki kualitas perencanaan,
produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM
kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan yang
didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.
Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan
masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas
pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan
kondisi geografis.
16
`
Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda.
Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan
namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan
bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel dan lansia. Di sisi lain
pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih
menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan
layanan kesehatan secara umum.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu
dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari
ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Terkait dengan
pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya
pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan
kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.
Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
Dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 kebijakan pengarusutamaan gender dalam
pembangunan nasional mulai diterapkan, yang pada intinya mengintruksikan kepada seluruh
Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, pengalaman, masalah dan
kebutuhan perempuan serta laki-laki) ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.
Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk semua upaya
penguatan kapasitas birokrasi dalam kapasitasnya melayani kepentingan masyarakat. Melalui
perspektif gender sangat membantu birokrasi dalam menjalankan tata kerja dan tupoksinya.
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender dan perlindungan
anak adalah masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak
dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik berbagai
permasalahan terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
dan perempuan.
17
`
Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh
masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik
serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.
Dari sisi perlindungan anak permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya sistem
perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terhadap anak-anak yang rentan sedangkan
terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan
pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Permasalahan Lainnya
Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan
membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya
angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah
Provinsi Sumatera Barat.
Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi kelangsungan
pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah,
DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti
sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami
secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa
ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat; Peran
partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi
masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran
pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Berbagai peraturan perundang-undangan
seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan di daerah; Persaingan antardaerah dalam penguasaan
sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur
yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
18
`
Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; Meningkatnya kesenjangan
antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber
daya dan prasarana di daerah.
Dari beberapa permasalahan tersebut Isu Strategis Daerah dapat diuraikan menjadi sebagai
berikut:
 Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan,
kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan
hidup;
 Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh
kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta
belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
 Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana
dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan
di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
 Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan
sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana,
terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya fluktuasi harga pasar;
 Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-pusat
pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat
permukiman dan pusat-pusat
pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh belum meratanya
pembangunan
jalan
provinsi,
jalan
kabupaten/kota
dan
jalan
lingkungan
yang
menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belum terpadunya sistem
transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi
Sumatera Barat;
 Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan;
 Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai
akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan
terbatasnya kerjasama antardaerah;
 Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalam memberikan
layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
19
`
 Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi
daerah;
 Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah
menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan
penurunan daya dukung lingkungan;
 Lemahnya koordinasi antarSKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah;
 Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak
produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisa
dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya.
Dengan tantangan yang besar tersebut, Provinsi Sumatera Barat juga memilik peran yang besar
dalam pembangunan secara nasional. Peran tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur
yang handal, khususnya transportasi. Saat ini, sistem transportasi yang ada sudah cukup
memadai meskipun masih perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara
terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, perhubungan udara, jalan kereta api, dan
terminal peti kemas.
Provinsi Sumatera Barat mempunyai banyak wilayah pegunungan yang selain merupakan
potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila penanganan lingkungan tidak
dilakukan dengan cermat, misalnya masalah kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan.
Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat ini dapat mempertimbangkan
perwilayahan perbukitan dan DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam
pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan.
Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Barat menghadapi masalah
kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan
dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Tantangan yang
harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan
kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program
pembangunan.
Pengendalian
pertumbuhan
penduduk
dimaksud
mengindikasikan
20
`
meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah
diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran.
Peran Pengawasan Intern di daerah
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang strategis karena
mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan
pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan
nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di
instansi pemerintah yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua,
kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis
nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk
melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di
instansi pemerintah.
Dengan kewenangan tersebut di atas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat diharapkan
mampu berperan aktif dalam proses pembangunan secara keseluruhan di Provinsi Sumatera
Barat lima tahun ke depan.
21
`
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang diuraikan di bab ini merupakan
gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan
setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat
menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
ke satu arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan
tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan suatu komitmen untuk
mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional di Sumatera Barat”
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden
yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Dalam pernyataan visi tersebut, terdapat
beberapa kata kunci, yaitu:
1. Auditor Internal Pemerintah RI
Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka
meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di
bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan
demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat
obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip
independensi.
Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor
pemerintah RI.
22
`
a. Audit Intern
Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat mengacu pada
definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing dimana mengandung makna
dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi
jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern
dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang
sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
risiko, pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan
pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi
(riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.
b. Auditor Pemerintah RI
Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan
untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa
informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi
akuntabilitas. Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung
jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom
kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP
harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk
melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya
perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance.
2. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai
auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.
a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap
pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua
persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP
sebagai organisasi profesi.
23
`
SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi
personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Pemilihan
obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan
dengan
memperhatikan
risiko
(risk
based
planning).
Demikian
juga,
pelaksanaan
pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untuk melindungi
timbulnya gugatan pihak ketiga.
b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi
Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi
dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP.
Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang
terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta
memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.
Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan
pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien
serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala
Lembaga melalui BPKP Pusat atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap
keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan
program pembangunan nasional.
Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan
target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:
1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance & consulting diarahkan
menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit
Element).
2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional,
meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People
Management Element).
24
`
3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan
shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko (Professional
Practices Element).
4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui
SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan
maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and
Accountability Element).
5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan
pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan
manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. (Organizational Relationship and Culture Element).
6) Melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri
walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral dan aktif melakukan pengawasan dalam rangka
meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan
mendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element).
Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk
memberi keyakinan bahwa tujuan dapat tercapai melalui penyelenggaraan sistem pengendalian
intern yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP (maturitas).
Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan dan prosedur
pengendalian untuk semua kegiatan pokok, sebagai media pengendalian (control design). Selain
itu, kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan
operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.
c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan
Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi assurance
dan/atau consultancy. Informasi assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan
pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program-program prioritas
pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen
operasional, manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi consultancy berwujud
rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas
25
`
informasi assurance dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga
mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja
pemerintahan dan program pembangunan.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua,
terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program
prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon
permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden
atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. Dengan
kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam mensukseskan
pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara
rinci sebagai berikut:
Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir
Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah
kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan
masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai
auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada
masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan
pengawasan.
Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas
sektoral maupun
program yang masuk
dalam kategori current issue mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan
informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan
Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh
26
`
BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau added value yang
mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi
pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit,
evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi
pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu
Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan
mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas
SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus
diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah
mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masingmasing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola
pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang
memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan
bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat
secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian,
pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP.
Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat
27
`
dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan
untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya
Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi
pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang
lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun
berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat
yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi
perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai
dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan
intern sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan
BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20
Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih
dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;
2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah
Sumatera Barat; dan
3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di
Wilayah Sumatera Barat.
28
`
Penjelasan Misi
Misi pertama yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi
yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan
fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.
1. Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Akuntabilitas, dengan penjelasan bahwa Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah
untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan
mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta
peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat selain menjadi kepanjangan tangan BPKP Pusat dengan mitra kerja Menteri dan
Kepala KLPK juga dengan seluruh Kepala KLPK di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jasa
assurance, jasa consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden
tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa
consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja
KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurangkurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif
dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau
kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional
dalam RPJMN 2015  2019.
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan, dengan penjelasan bahwa Sebagai auditor internal
yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya
29
`
fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi :
pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode
2015  2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan
mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan
efektif dan efisien.
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, dengan penjelasan bahwa dalam hal pengelolaan
keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas
pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas
laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK.
Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan
opini WTP dari BPK.
Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan
belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan
kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan
rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi
maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya.
Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain
kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk
meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan
dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e)
Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.
Pengelolaan Pembangunan Nasional, dengan penjelasan bahwa terkait dengan pembangunan
nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan
keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi
pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi
pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang
sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi
ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi.
30
`
Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok
Pembangunan RPJMN 2015  2019.
Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang
bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan
pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara
komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran
pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan
terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern
APIP.
2. Manfaat Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk
tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance
process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan
mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee)
tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang
cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan
pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan
pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para
penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika
terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan
ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
31
`
Misi kedua yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di
Provinsi Sumatera Barat”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk
organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang
dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan
pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai
dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan
maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional.
Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masingmasing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP
diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan
pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh
kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan
pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP).
Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan
sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan
dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara
keseluruhan di KLPK.
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu
pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat
perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya
pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan
fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk
membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem
pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.
32
`
Misi ketiga yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Provinsi Sumatera Barat”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah
satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.
Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai
aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional
guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan Dan Korporasi Yang
Bersih dan Efektif
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
2. Membina Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif
PEMBANGUNAN
PENGAWASAN
3. Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Yang Profesional & Kompeten
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi
pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008,
difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan
kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP
diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu:
(a) peran APIP dalam organisasi;
(b) pola pengembangan auditor APIP;
(c) praktek profesionalisme pengawasan intern;
(d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas;
(e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan
33
`
(f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2015-2019
Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan tiga
tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang
Bersih dan Efektif;
2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Tujuan 1, Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat.
Dengan Sasaran Strategis:
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional di Wilayah Sumatera Barat
Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan
Korporasi yang Bersih dan Efektif” (Misi 1) yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran
kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas
inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran
sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional”.
Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan dicapai
secara nyata sampai dengan tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh
adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk
menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,
disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai
34
`
ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran
ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini
merupakan indikator yang menunjukkan level assurance BPKP tentang kemampuan institusi publik
untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan
pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan
kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai
pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Tujuan 2, Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di Wilayah Sumatera Barat
Dengan Sasaran Strategis: Meningkatnya maturitas system pengendalian intern pada kementerian,
lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta program prioritas pembangunan nasional di
wilayah Sumatera Barat.
Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” (misi 2)
yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah
adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.
Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan
tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya
yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.
Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan
nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK sampai dengan
tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari
berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran
strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan
Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,
disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran
35
`
sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang
menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan
efektivitas SPIP.
Tujuan 3, Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
di Wilayah Sumatera Barat.
Dengan Sasaran Strategis:
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Sumatera Barat.
Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” (misi 3) yang perlu diukur secara kualitatif dan
kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di
akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu
“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah serta Korporasi”.
Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK oleh BPKP
merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK sampai dengan tahun 2019 yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan
pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten”.
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,
disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator
pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu
kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah
untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif
dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.
36
`
Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurangkurangnya harus:
a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah.
37
`
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
A. Arah Kebijakan
1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern
Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien dilakukan
strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasan intern untuk menjamin
tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebih menjalankan fungsi pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara lebih maksimal serta peningkatan
kelembagaan APIP untuk mendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern
ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasuk BPKP.
Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat periode lima
tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara
berpartisipasi secara terbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah dalam RPJMN
tersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam
suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana
tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).
Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tata kelola bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegamangan bagi pemerintah, khususnya
bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan
kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah, diarahkan untuk mengawal Pencapaian
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN
berbasiskan pada kinerja dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud
adalah risiko yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dengan harapan
pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas pengawasan intern ini, maka
kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan
intern yang mampu mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan
Kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas SPIP.
38
`
Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yang mampu
melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara
komprehensif, sinergis dan integratif didukung oleh SPIP yang handal.
BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam
RPJMN. APIP mengawal pencapaian pencapain sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya
dan BPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalah
sebagaimana tersaji pada Peraga 3.1.
Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap Strategi Pembangunan
Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi tanggung jawab APIP Nasional
adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. Fokus BPKP adalah pada program pembangunan
yang bersifat lintas bidang, dan fokus APIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanya
menyangkut KLPK. Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya
atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan intern terhadap
program pembangunan tersebut.
39
`
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern
No
Arah Pengawasan
A.
Dimensi Pembangunan Manusia
1. Pengawasan
Terhadap
Pencapaian
Sasaran Pokok Program Pendidikan
2. Pengawasan
Terhadap
Pencapaian
Sasaran Pokok Progam Kesehatan
3. Pengawasan
Terhadap
Pencapaian
Sasaran Pokok Program Perlindungan
Sosial
B.
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
1. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Pokok Program Kedaulatan
Pangan
2. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Pokok Program Pembangunan
Kedaulatan Energi dan Kelistrikan
3. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Pokok Program Pembangunan
Kemaritiman
4. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Pokok Program Pembangunan
Pariwisata dan Industri
C.
Kondisi Yang Perlu
Penanggung
Jawab
APIP Lain
Keterangan
BPKP
APIP terkait
Wajib
BPKP
APIP terkait
Wajib
BPKP
APIP terkait
Wajib
BPKP
APIP terkait
Prioritas
BPKP
APIP terkait
Prioritas
BPKP
APIP terkait
Prioritas
BPKP
APIP terkait
Prioritas
1. Pengawasan Terhadap Pencapaian
BPKP
APIP terkait
Sasaran Pokok Program Pembangunan
Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi
Birokrasi
D.
Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi
1. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
K/L
2. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
Pemda
3. Pengawasan Terhadap Pencapaian
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
Korporasi
APIP K/L
-
APIP Pemda
-
SPI
Korporasi
_
40
`
Mengikuti model sederhana manajamen dalam planning, organizing, actuating dan controlling,
hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanisme manajemen RPJMN 2015–
2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN.
Hasil Pengawasan yang jelas berupa produk assurance Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
terhadap capaian target kinerja KLPK, atau produk assurance APIP terhadap capaian kinerja unit
kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalam perencanaan dan penganggaran kinerja. Dalam
posisi tertentu, BPKP atau APIP, sesuai dengan lingkup kajiannya, sudah harus sedia dengan
rekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasi anggaran berdasarkan output consultingnya.
Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran
kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya. Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Laporan evaluasi tentang kinerja program
menjadi pertimbangan untuk analisis anggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal
7 PP Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang menuntut bahwa “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan evaluasi kinerja
dari setiap program dan jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan
evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan efektivitas, serta konsistensi program
dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan termasuk pencapaian sasaran program
pembangunan.
2. Arah Kebijakan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya yang perlu dilakukan dalam
mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun peran Perwakilan dituntut aktif
dalam memberikan input bagi perbaikan kualitas hasil pengawasan namun seluruh arah
kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arah
kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkan BPKP, dengan
uraian sebagai berikut:
41
`
Pengawalan atas Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karena adanya isu
keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunya pengamanan terhadap
keuangan dan aset disertai dengan peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik
sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintah memfokuskan
pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib, program percepatan, dan
program pendukung untuk mengatasi permasalahan dimensi pembangunan manusia dan
permasalahan dimensi pembangunan sektor unggulan.
Isu-isu strategis di bidang pembangunan naasional perlu dijawab melalui perumusan sasaran
pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019).
Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi
pengawasan.
Kapasitas Fiskal
Ruang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagai pengeluaran
diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek
infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya fiscal
insolvency. Menyempitnya ruang fiskal disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang
dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi.
Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunan nasional.
Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur yang masih membutuhkan
intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud. Rendahnya pembangunan infrastruktur ini
menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik dan cenderung inefisien dan
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Anggaran untuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak
sampai 3% dari PDB, sedangkan anggaran infrastruktur di Vietnam dan Malaysia sudah
mencapai 9%, India 7%, dan Cina sekitar 10%.
42
`
Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak selain penerimaan
negara dari bukan pajak (PNBP). Negara sebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber
pembiayaan yang besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di samping
penyelamatan dan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada. Meskipun
penerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun tax ratio belum maksimal yang pada
tahun 2013 baru mencapai 11,47%. Berdasarkan data OECD, tax ratio tersebut masih tergolong
rendah.
Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah semakin besar dan akan terus bertambah seiring dengan adanya pemekaran
daerah. Dalam APBD, dana transfer merupakan porsi terbesar dari sisi penerimaannya. Ini juga
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan harapan
pemerintah.
Pemanfaatan Keuangan/Aset Negara/Daerah
Terkait dengan pemanfaatan aset negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 terhadap 37
BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan masalah di antaranya: aset-aset tetap yang dibeli
dari entitas publik tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangannya, terdapat aset yang
belum dapat ditelusuri keberadaannya, dan aset tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. BPK
juga menemukan penyertaan saham yang belum jelas status dan nilainya, serta belum dicatat
atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh
permasalahan pemanfaatan aset negara yang belum dilakukan secara maksimal.
Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalah rendahnya penyerapan
anggaran dan penyerapan yang kurang terencana terlihat dari pencairan anggaran cenderung
melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun. Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan
mengalami SILPA dengan jumlah signifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan. Hal
tersebut tentu saja berakibat tidak maksimalnya proses pembangunan yang berimbas pada
pergerakan ekonomi di sektor riil.
43
`
Governance
Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematangan implementasi
(maturitas) penyelenggaraaan SPIP dan kapabilitas APIP yang belum memadai.
a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ditunjukkan oleh
tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada KLPK dalam rentang lima
tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum.
Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya
komprehensif suatu instansi (KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk
secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa
kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal,
harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan
perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam
mendorong KLPK dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.
Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yang mencapai level 3
(Tersistem).
Berdasarkan
piloting
penilaian
tingkat
kematangan
implementasi
penyelenggaraan SPIP pada tiga pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa, nilai maturitas
masing-masing instansi pemerintah tersebut masih berada di antara level 2 dan level 3
dengan nilai 2; 2,5 dan 2,95.
b. Kapabilitas Pengawasan Intern
Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP
menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil assessment BPKP
terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai dengan pertengahan
tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP masih
berada pada level 1 (initial), 33 APIP atau 8,33% berada pada level 2 (infrastructure), dan
hanya 1 APIP atau (0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5 yang mungkin dicapai.
44
`
Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan Pejabat Fungsional
Auditor (PFA). Dari sisi kuantitas auditor secara keseluruhan, jumlah Pejabat Fungsional
Auditor (PFA) sebanyak 12.755 orang, tersebar pada 407 atau 65,3% dari 623 APIP nasional,
terdiri dari 57 (dari 86 unit) APIP Pusat dan 350 (dari 537) APIP Daerah. Jumlah tersebut
hanya memenuhi 27,39% dari kebutuhan formasi auditor sebanyak 46.560 auditor. Kecilnya
jumlah APIP yang berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatian segenap komponen
pemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintah
yang bersih dan akuntabel.
Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telah dikemukakan di
muka, seperti pelayanan publik yang masih belum memuaskan, pembangunan manusia yang
belum maksimal, tingkat pendidikan dan standar hidup serta daya saing yang masih perlu
diperbaiki, kualitas lembaga publik yang perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi
korupsi yang masih tinggi, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat akan lebih fokus
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan program pembangunan
sumber daya manusia baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi obyek pembangunan nasional
yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya.
Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP
termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dan diperbaharui lagi dalam Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP
yang mengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain.
Sinergi dan koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam
pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam
meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitas SPIP dan dalam
melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satu dengan lainnya.
Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusan pengawasan intern nasional sesuai
dengan visi dan misi pembangunan nasional yang berisi satu atau beberapa upaya untuk
mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pengawasan dan pembangunan pengawasan
intern dengan indikator kinerja yang terukur.
45
`
Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi1 BPKP
sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi BPKP.
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya
sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif,
demokratis
dan
terpercaya.
Hakekat
pengawasan
intern
adalah
hasil
pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki
pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Dengan demikian,
pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur di daerah tidak dapat lepas dari
pengawasan intern yang akan diperankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terdiri dari strategi eksekutif
maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi
seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk membangun kemitraan dan
jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional.
Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Program 06 yaitu Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu
20152019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isuisu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas
sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sebagai program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang
dalam empat butir strategi sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan
program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
46
`
2) Fokus pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional
bersifat lintas bidang dalam RPJMN 20152019, termasuk di dalamnya menguatkan
sistem pengendalian intern program lintas;
3) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan
4) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan
sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian
pengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan.
Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal (supporting),
yaitu:
1) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan ketaatan
terhadap standar serta SOP berbasis risiko;
2) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT) berbasis BPKP’s
Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuk setiap sasaran strategis
pengawasan; dan
3) Peningkatan sarana dan prasarana.
Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI.
Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selalu bertumpu pada tujuh
substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia.
Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan turunan dari Program BPKP
yang dirancang dalam mencapaivisi dan misi BPKP secara keseluruhan yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil
pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus
penjabaran tugas dan fungsi Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk
47
`
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri
dari:
1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional
serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program
06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP (01) ditujukan
untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis
pengawasan oleh kedeputian teknis. Program 01 dan 06 akan dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.
Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP ditata mengikuti alur logika program
pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi sebagaimana terlihat pada
Peraga 3.2 berikut:
Peraga 3.2. Alur Logika Program Pengawasan
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Visi
1.
Misi
2.
3.
1.
Tujuan
2.
3.
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten.
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
SASARAN
INDIKATOR
•
Indeks Akuntabilitas pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Tingkat Maturitas SPIP
Level IACM
STRATEGI
Sasaran
Strategis
PROGRAM
Sasaran
Program
(Outcome)
• Perbaikan Akuntabilitas Keuangan
Negara/Daerah dan Program
Pembangunan Nasional
• Peningkatan Efektivitas SPIP
• Peningkatan Kapasitas Wasintern
KEGIATAN
Sasaran
Kegiatan
• Rekomendasi Pengawasan
Sasaran
• Laporan Hasil Pengawasan
SUB
KEGIATAN
Subkegiatan
•
•
48
`
B. Kerangka Regulasi
Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikan di atas,
sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasi BPKP. Pemuatan ini
memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau baik oleh Bappenas maupun
pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan
mengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengawasan dan penyelenggara negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PPN
No.5 tahun 2014. Pengawasan intern yang diamanahkan kepada BPKP diselenggarakan dalam
rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.
Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akan dibakukan dalam
suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan
intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yang dijalankan oleh BPKP. Regulasi yang
dibutuhkan adalah regulasi yang terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang
lingkup pengawasan BPKP, yaitu regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan oleh Presiden RI; regulasi yang mengatur tentang pengawasan kebendaharaan
umum negara; regulasi pengawasan terkait aset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi yang
mengatur BPKP sebagai reviewer Laporan Keuangan Republik Indonesia (konsolidasi antara LKPP
dan LKPD).
C. Kerangka Kelembagaan: Menuju Level 3 IA-CM
Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP, penataan
kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektif mendukung pencapaian visi,
misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat
meningkatkan APIP yang mampu melakukan pengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitas
pengawasan (pembangunan pengawasan) di lingkungan internal BPKP wajib dibangun terlebih
dahulu sebagai kondisi yang perlu agar dapat bersinergi dengan APIP lainnya mengawal keberhasilan
pembangunan nasional.
Penataan kelembagaan BPKP dalam hal pengawasan pembangunan membutuhkan peran setiap
satuan kerja pengawasan BPKP dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberi saran dan
49
`
rekomendasi atas tata kelola organisasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dari setiap
instansi (badan usaha milik pemerintah) baik dari sudut pemberian jasa assurance maupun
consultancy.
Untuk membangun kemampuan assurance dan consultancy tersebut, pembangunan pengawasan
yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1) peningkatan kapasitas internal BPKP; (2) Peningkatan
kapabilitas pengawasan intern berkelas dunia; dan (3) Penguatan struktur tata kelola dan budaya
organisasi dalam kerangka (framework) IA-CM. Kerangka IA-CM ini mengidentifikasi kebutuhan
fundamental untuk pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada
pemenuhan tata kelola organisasi dan praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan
pengawasan intern melalui lima tahapan atau level mulai dari Initial, Infrastructure, Integrated,
Managed hingga Optimizing. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan pengembangan untuk maju
dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.
Dalam setiap level, pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu: (1) Peran
dan Layanan Pengawasan Intern (Service and Role of Internal Auditing); (2) Pengelolaan SDM (People
Management); (3) Praktik Profesional (Professional Practices); (4) Manajemen Kinerja dan
Akuntabilitas (Performance Management and Accountability); (5) Hubungan Organisasi dan Budaya
(Organizational Relationship and Culture); dan (6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure).
Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2019 atau
sebelumnya, kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern berada pada Level 3–Integrated.
yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, dengan
karakteristik sebagai berikut:
1) Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan, didokumentasikan, dan
terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
2) Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan
pengawasan;
3) Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
4) BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri
sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen
risiko;
50
`
5) BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independesi serta objektivitas; serta
6) Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.
Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumber daya manusia
BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Peningkatan kapasitas BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa kapasitas SDM memenuhi
kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern sebagaimana
tuntutan visi dan misi dan dikelola untuk dapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan
standar profesi dan kode etik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan
kompetensi, keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan visi organisasi
sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran:

Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengan kompetensi teknis
dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melalui rekrutmen maupun melalui
pendidikan profesi yang berkelanjutan;

Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalam koordinasi
perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan
pengawasan; dan

Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesi pengawasan intern.
Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 dan elemen 3 IA-CM.
a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKP
Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan,
menyelenggarakan sertifikasi keahlian pengawasan, mengikutsertakan auditor dalam
asosiasi profesi, serta peningkatan kompetensi SDM pengawasan dalam optimalisasi dan
alokasi komposisi tenaga pengawasan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keahlian yang
dibutuhkan.
51
`
Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan intern yang bersifat
mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas
teknis (hard skill) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi
yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun personal mastery insan BPKP dalam
bidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (governance)
dan tools audit. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun
personel SDM yang dapat bersikap outward-looking dan forward-thinking, termasuk
membangun kemampuan tools audit seperti evaluasi program atau evaluasi kebijakan.
Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas soft skill. Di dalamnya
termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, mentoring, team building dan
keahlian lain yang dibutuhkan dalam pemberian jasa consultancy dan dalam melakukan
sinergi dan koordinasi. Peningkatan kapasitas kompetensi diharapkan memampukan SDM
untuk menganalisis dan menilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemerintah
RI dan mampu mengalokasikan auditor pada pengawasan yang berdampak besar dan
berisiko tinggi.
Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi dengan pengembangan pola karir di
BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yang dimulai periode sebelumnya dengan identifikasi
kebutuhan kompetensi dalam Human Capital Development Plan, perlu dilanjutkan dan
diintegrasikan dengan pengembangan pola karir BPKP. Untuk melengkapi integrasi
pengembangan kompetensi, pengelolaan SDM perlu diintegrasikan atau dikaitkan dengan
penerapan penilaian kinerja pegawai melalui Sistem Kinerja Kinerja Pegawai (SKP).
b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalam Enterprise Architecture (EA
BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalah membangun literacy SDM dalam bidang
teknologi informasi yang dapat menunjang tugas pengawasan intern, pembinaan SPIP
maupun peningkatan kapasitas APIP. Literacy ini diharapkan memampukan SDM BPKP
menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, membuat Kertas Kerja elektronik
(paperless working paper) dan dalam komunikasi hasil audit.
52
`
Terkait dengan pembangunan “Presiden Accountability Sistems atau PASs yang pada
periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi Presiden”, keberadaan
suatu sistem seperti PASS dapat memberi feedback berupa informasi assurance kepada
Presiden. BPKP tetap membutuhkan keberadaan PASs sebagai kondisi yang perlu. Namun,
karena pengembangan PASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib
berkoordinasi dengan pihak K/L lainnya untuk menjadikan Sistem Informasi Hasil
Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau Sistem Informasi Management
Akuntabilitas, sebagai media untuk menghasilkan informasi kepada Presiden.
SIMA dibangun berdasarkan BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP). Subunsur
selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKPsecara metodologis. Berdasarkan EA
BPKP, dilanjutkan dengan pengembangan Bussiness Architecture, sebagai operasionalisasi
misi, baru dilanjutkan dengan penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan seperti
SOP dan pendukung pengawasan, khususnya ICT seperti Application Architecture,
Infrastructure Architecture, Data Architecture dan lain sebagainya. Pengembangan SOP
dalam SIMA tersebut hendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan IT dalam
tugas pengawasan.
c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas Pengawasan
Penguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikan jaminan kepada
pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentang kualitas pengawasan, baik dari sudut
persyaratan umum SDM, proses maupun hasil pengawasan sebagaimana dituntut oleh
ketaatan praktik pengawasan intern terhadap suatu standar profesi atau kode etik
organisasi. Mengacu pada standar profesi, untuk menunjang dan memelihara praktik
profesional pengawasan ini, BPKP perlu mengembangkan kerangka kerja pengelolaan
kualitas pengawasan yang selama ini dikenal dengan sistem kendali mutu. Dikaitkan dengan
pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatan praktik profesional dan peningkatan
kualitas manajemen pengawasan dilakukan dengan memperbaiki kebijakan, proses dan
prosedur pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk knowledge
based hasil pengawasan dan penerapan e-document dan e-office (e-audit/ paperless audit).
53
`
d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Prioritas
Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasis prioritas,
perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyek pengawasan atau audit
universe (program, kegiatan, entitas). Bersama-sama dengan auditan, BPKP menganalisis
risiko masing-masing obyek dalam audit universe tersebut. Analisis harus menghasilkan
daftar kegiatan berdasarkan prioritas penanganan risiko untuk setiap auditan sebagai Riskbased Audit Universe. Keputusan untuk menetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPT
dilakukan berdasarkan prioritas risiko dalam audit universe tersebut.
Setiap direktorat yang mempunyai portopolio KLPK wajib menyusun audit universe
direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan audit universe direktorat ini selanjutnya
dianalisis untuk lingkup nasional atau lingkup BPKP sebagai bahan perencanaan tahunan
BPKP searah dengan risiko pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan
mampu memberikan masukan atas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peran serta
direktorat teknis pengawasan untuk dapat menyediakan profil obyek pengawasan berbasis
risiko sangat diperlukan melalui kerja sama yang intensif dengan mitra kerja masing-masing
untuk menjamin data yang up to date dan relevan.
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untuk meningkatkan elemen IACM
dalam peran layanan pengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas
(elemen 4).
a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan peran dan layanan
pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitas pengawasan terhadap
ketaatan; (2) peningkatan kualitas pengawasan terhadap kinerja/value-for-money audit; dan
(3) peningkatan kualitas advisory services. Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan
terhadap ketaatan (compliance) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern
diharapkan mampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan KLPK bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan rencana, atau
54
`
informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. Pengawasan terhadap
ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus
pada individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan
manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan
tuntutan standar, target atau aturan.
Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/value-for-money audit, BPKP
perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnya untuk bisa memberikan
assurance bahwa kegiatan yang dilakukan oleh obyek telah efektif dan efisien. Untuk
menyiapkan kapabilitas tersebut, SDM yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis
melalui pendidikan dan pelatihan wajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untuk
memahami substansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidang organisasi yang akan
dilakukan pengawasan.
Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur assurance maupun unsur
consultancy. Unsur consultancy ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikan yang dihasilkan
dari tugas assurance, yaitu audit. Namun rekomendasi perbaikan ini masih baru
dilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melalui pewajiban unit operasional menghasilkan
rekomendasi strategis. Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadi inti dari
pemberian jasa consultancy, dalam hal ini policy advice dari kegiatan assurance. Untuk
dapat menghasilkan policy advice dari kegiatan assurance memerlukan penerapan
metodologi yang tepat dalam perencanaan audit, sinerji dan koordinasi pengolahan hasil
audit untuk menghasilkan ouput audit berupa policy advice dimaksud.
Selain hasil dari kegiatan assurance, peningkatan kualitas jasa advisory juga dapat
menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan (diklat), pemberian bimbingan
ahli dan bimbingan teknis, yang dapat memampukan SDM KLPK untuk melaksanakan fungsi
dasarnya. Fungsi dasar dimaksud mencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunan
laporan keuangan) pengembangan sistem, pelaksanaan audit, penyelenggaraan sistem
pengendalian intern, bahkan pelaksanaan audit oleh SDM APIP. Peningkatan kualitas ini
memampukan BPKP bukan hanya untuk melakukan kegiatan assurance di atas, namun juga
memberikan rekomendasi bahwa SDM yang mendapatkan jasa consultancy tersebut telah
dapat melaksanakan tugas teknis atau tugas substantif yang didapatnya. Pusdiklat
55
`
Pengawasan, misalnya, setelah mendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi
bahwa anak didiknya telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peran fungsional
yang diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unit direktorat teknis atau perwakilan,
dalam melakukan konsultasi dan jasa advisory lainnya diharapkan bermuara pada
pemberian rekomendasi kepada unit organisasi penerima jasa consultancy tersebut.
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan pada pemberian assurance
dan consultancy pada kegiatan lintas bidang dalam sasaran pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015–2019 dengan dimensi 3 : 4 : 1 masing-masing untuk dimensi pembangunan
manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pembangunan tata kelola dan reformasi
Birokrasi. BPKP diharapkan menganalisis secara mendalam dan komprehensif dan proaktif
masalah strategis terkait dengan risiko, pengendalian dan proses governance dalam
pencapaian sasaran pembangunan dimaksud.
b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP
Penataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untuk memperbaiki
kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait dengan peningkatan kapasitas dan
kapabilitas pengawasan serta kapasitas unit pendukung lainnya. Penataan kelembagaan
dilakukan untuk menyesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasan
dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

Mengakomodasi perubahan perbaikan business process terkait dengan pengawasan
pembangunan nasional dan pemberian rekomendasi pengawasan yang lebih bersifat
strategis. Penyesuaian kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi
terkait dengan kedeputian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian struktur
perencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan;

Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas terkait dengan
pembiayaan pengawasan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi dalam
bentuk penyesuaian unit perencanaan dan penganggaran;

Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dilakukan dengan
optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasan sesuai dengan Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara dalam bentuk perbaikan sistem terkait dengan perekrutan, pola
56
`
pengembangan kompetensi dan karir, penghargaan dan promosi serta pengisian dan
penempatan jabatan; dan

Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalam bentuk
pengembangan budaya organisasi untuk meningkatkan independensi, obyektivitas,
komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak lainnya diluar organisasi.
c. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas
Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan dan pengembangan sistem
manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1) tersedianya pengukuran kinerja
pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianya alat analisis penggunaan sumber daya
pengawasan yang lebih komprehensif; dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanan
dan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik.
Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitas dilakukan
dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TI yang dikenal dengan
Integrated Performance Management System atau IPMS. IPMS ini diharapkan dapat
merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasi penggunaan sumber daya
pengawasan, dan merekam capaian kinerja pengawasan dengan real time online.
IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasan yang terintregrasi
dengan pengembangan knowledge management atas hasil-hasil pengawasan dan
pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, informasi pengawasan dapat diketahui sejak
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih
meningkatkan kepuasan pengguna jasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengan analisis
atas ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan dan media untuk merekam respon
kepuasan satkeholder atas penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan.
Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporan monitoring kepada
Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaian output) secara bulanan. Monitoring
output ini bukan sekedar memberi laporan kepada Kepala BPKP, namun juga menjadi media
evaluasi bagi unit kerja untuk memastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaian kinerja
outcome menjadi tanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapat menyediakan bahan
57
`
penyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKP tentang capaian outcome pengawasan
yang dilakukan secara berkala.
d. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan
Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan
sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan misi BPKP. Oleh
karena pengembangan IPMS harus diprioritaskan, karena selain dapat digunakan untuk
mengukur efisiensi, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi baik intra maupun
antar unit organisasi BPKP, termasuk dalam memastikan optimalisasi alokasi anggaran pada
pengawasan prioritas.
Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudah dengan
penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu, dalam perencanaan dan
penganggaran pengawasan di masa mendatang, Sekretariat Utama wajib menyusun SBK,
untuk diterapkan paling tidak dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2017.
3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi
Penguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACM dalam pengembangan
hubungan organisasi dan budaya dan struktur tata kelola. Struktur tata kelola diharapkan
mengefektifkan terpenuhinya kepentingan para stakeholder dengan sasaran: (1) adanya reviu
bahwa rencana kerja pengawasan BPKP telah berbasis risiko; (2) adanya reviu terhadap
kecukupan anggaran dan ketepatan struktur organisasi; (3) dan adanya komunikasi hasil
pengawasan BPKP kepada kantor kepresidenan.
a. Hubungan Kerja dengan BPK RI
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat perlu menjalin hubungan kerja dengan Perwakilan
BPK RI di Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah
yang
akuntabel,
penyelenggaraan
antara
SPIP.
lain
dengan
Pemaparan
mengomunikasikan
kondisi
penyelenggaraan
kepada
BPK
pengendalian
kondisi
intern
pemerintah ini, selain dapat memberi guidance kepada pemeriksa BPK terhadap lingkup
pemeriksaannya, juga menambah leverage pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP.
Dengan hubungan kerja ini, selanjutnya diharapkan menjadi sarana perbaikan tata kelola
58
`
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan
nasional dan kemajuan bangsa.
b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu Lainnya
Sinergi dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan coverage dan
kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugas pengawasan pada bidang prioritas
sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Sinerji dan koordinasi dengan APH diarahkan
untuk menindaklanjui hasil pengawasan investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang
berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan
lembaga assesor lain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan pemahaman atas peran dan
fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 sehingga pelaksanaan
pengawasan dan berjalan efektif.
c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP
Penguatan tata kelola tidak lepas dari stakeholder intern Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat. Budaya organisasi yang unggul di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dibentuk
oleh nilai positif yang diyakini dan dipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Nilai-nilai unggul Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal
sehat, independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata pioner
atau perintis. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dikenal unggul dalam merintis dan
mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional.
Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajib dilaksanakan secara
integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk memastikan pelaksanaannya, praktis
nilai ini perlu dipastikan secara konsisten dengan operasionalisasi pelaksanaan etika
pengawasan dalam Kode Etik.
59
`
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN
Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran
kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai
sasaran-sasaran tersebut.
A. Target Kinerja
Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis
(impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output). Sebelumnya
diuraikan tentang pengukuran kinerja:
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat berhasil dicapai. Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut
ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.
Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas
pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Faktor-faktor mana
yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar
permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran
kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa
pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur
logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program,
sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan
indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Kongkritnya,
target Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang
direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal
60
`
tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan
realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis,
program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidahkaidah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART. Tatacara
pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja
BPKP.
2. Target Kinerja Sasaran Program
Terdapat tiga indicator sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat yaitu: Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan;
Tingkat maturitas SPIP; dan Level IACM. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari
dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan.
Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis
ditetapkan target sasaran program sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 sebagaimana disajikan
pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Indikator Kinerja Outcome
Satuan
Target
2019
1 Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara, Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Startegis
berupa Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
%
70
2 Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara, Bidang Polhukam
dan PMK
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Startegis
berupa Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
%
70
3 Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara, Bidang
Pengawasan Keuangan Daerah
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Startegis
berupa Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
%
60
Sasaran Program
61
`
Sasaran Program
Indikator Kinerja Outcome
Satuan
Target
2019
4 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI
pada Korporasi
Capaian Kinerja BUMD minimal A
%
35
5 Perbaikan pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara, Bidang
Pengawasan Keinvestigasian
Penyerahan hasil Pengawasan
kepada APH
%
80
6 Meningkatnya Kualitas Penerapan
SPIP pada Pemerintah Daerah
Maturitas SPIP Provinsi/
Kabupaten/Kota Level 3
%
85
7 Meningkatnya Kapabilitas Penerapan
Intern pada Pemerintah Daerah
Kapabilitas APIP Provinsi/
Kabupaten/Kota Level 3
%
85
8 Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan
Kepuasan Layanan Bagian Tata
Usaha
Skala
likert
7
Sasaran Program 1 sampai dengan 7 dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
negara
dan
pembangunan
nasional,
pembinaan
penyelenggaraan SPIP dan pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah.
Sedangkan sasaran program 8 dilaksankan dengan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya.
3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)
Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatankegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan
daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan pembinaan kompetensi
aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat
seperti pada Tabel 4.2 berikut:
62
`
Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan Pengawasan (Output)
Sasaran Strategis
1 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
pembangunan
nasional
2 Meningkatnya
maturitas sistem
pengendalian
intern pada
kementerian,
lembaga,
pemerintah
daerah dan
korporasi serta
program prioritas
pembangunan
nasional
3 Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan
intern pada
kementerian,
lembaga, dan
pemerintah
daerah serta
korporasi
Indikator Kinerja
Output
Satuan
Target
2015
Target
2016
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Tersedianya
Laporan/
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Reko
mendasi
121
190
190
190
190
Tersedianya
Laporan/
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Reko
mendasi
2
4
4
4
4
Tersedianya
Laporan/
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Reko
mendasi
2
2
2
2
2
Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, target output
pengawasan sebesar 125 rekomendasi di tahun 2015 terdiri dari:
Tabel 4.3. Tabel Target Output per bidang
BIDANG
IPP
APD
AN
INVESTIGASI
TOTAL
JUMLAH
16
16
34
59
125
63
`
Target bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) sebanyak 16 ditetapkan berdasarkan
jumlah direktorat pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; Deputi Polhukkam dan PMK
kecuali Direktorat Fiskal dan investasi. Target Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) sebesar
16 ditetapkan berdasarkan intensitas pemda yang menjalin kerja sama dengan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat, yaitu 80% dari 20 Pemerintah Daerah. Target Bidang Akuntan Negara (AN)
dan Bidang Investigasi berdasarkan korporasi dan kasus yang dapat dilaksanakan sesuai kapasitas
sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, ditentukan kegiatan dan sasaran
kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
sebagaimana terlihat pada table 4.4 berikut:
Tabel 4.4. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan (Output)
Sasaran Strategis
1 Meningkatnya
Kualitas Layanan
Dukungan Teknis
Pengawasan
Indikator Kinerja
Output
Tersedianya
Laporan
Dukungan
Manajemen
Tersedianya dan
termanfaatkan
nya sarana
prasarana
perkantoran
Target
Target
Target
Target
Target
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan
60
80
80
80
80
Unit
29
2
2
2
2
Satuan
Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja
tahunan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan
dukungan kegiatan.
4. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi isu sentral dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah
prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun
jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan
turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan
64
`
tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek
keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi
masyarakat.
Konsep good governance di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk
mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (bad government).
Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagi kekuasaan yang dimiliki dengan pemeran lain yakni
swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society). Interaksi di antara ketiga pemeran ini
dalam mengelola kekuasaan penyelenggaraan pembangunan disebut governance. Interaksi
dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (equality) diantara ketiganya sehingga prinsipprinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.
Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan good governance belum mampu membuka
ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelengaraan pemerintahan dan
pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (key actor)
pembangunan cenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta. Beberapa upaya
telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai
pelaku pembangunan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya memantapkan kualitas
pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan,
kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mind set dan culture set. Reformasi birokrasi
diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga
kualitas pelayanan BPKP kepada stakeholders akan meningkat.
a. Sasaran
Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah (i) meningkatnya
keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya
kualitas pelayanan publik.
65
`
b. Arah Kebijakan dan Strategi
Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranya melalui
pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, di antaranya melalui
penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3) Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi; dan
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan pengawasan oleh
masyarakat.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga ikut mendukung ketercapaian indikator
pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di BPKP seperti disajikan
dalam Tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan
di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
No.
1
Isu/
Kebijakan
Nasional
Pembentukan
Pusat
Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID) dalam
rangka
Keterbukaan
Informasi
Publik
Kebijakan
dalam
Renstra
Sasaran
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
Pembentukan PPID
pada setiap unit
organisasi
PPID di BPKP
Pusat
% PPID di Perw.
BPKP
Kerjasama dengan
media massa
dalam rangka
public awareness
campaign (PAC)
Publikasi semua
proses
perencanaan dan
penganggaran ke
dalam website
BPKP
% unit kerja yang
melaku-kan
kerjasama dengan
media massa
20%
40%
60%
80% 100%
% unit kerja yang
mempu-blikasi
proses
perencanaan &
penganggaran
30%
60%
100%
100% 100%
66
`
No.
Isu/
Kebijakan
Nasional
Kebijakan
dalam
Renstra
Publikasi informasi
penggunaan
anggaran
Sasaran
Indikator
2015
% unit kerja yang
mempublikasi
penggunaan
anggaran
30%
2016
2017
60%
100%
2018
2019
100% 100 %
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
No.
1
Isu/
Kebijakan
Nasional
Penciptaan
ruang-ruang
partisipasi dan
konsultasi
publik
Kebijakan dalam
Renstra
Pembentukan
forum konsultasi
publik dalam
perumusan
kebijakan
Pengemba ngan
sistem publikasi
informasi proaktif
yang dapat diakses
dan mudah
dipahami
Pengembangan
website yang
berinteraksi
dengan masyarakat
Sasaran
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
% unit kerja yang
melaksa-nakan
forum konsultasi
publik
20%
40%
60%
80% 100%
% unit kerja yang
memiliki sistem
publikasi
informasi dan
mudah dipahami
20%
40%
60%
80% 100%
50%
100%
100%
100% 100%
% unit kerja yang
memiliki website
yang interaktif
Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi
No.
1
2
3
Isu/
Kebijakan
Nasional
Penyusunan
Grand Design
dan Road Map
Reformasi
Birokrasi
Penataan
kelembagaan
instansi
Pemerintah
yang
mencakup
penataan
fungsi dan
struktur
organisasi
Penataan
ketatalaksana
an instansi
Kebijakan dalam
Renstra
Penyusunan Grand
Design dan Road
Map Reformasi
Birokrasi BPKP
Melakukan
restrukturisasi
organisasi dan tata
kerja instansi untuk
rightsizing di
dasarkan pada
sasaran dan
kebijakan RPJMN
Penyederhanaan
proses bisnis dan
penyusunan SOP
Sasaran
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Tersusunnya
Grand Design dan
Road Map
Reformasi
Birokrasi BPKP
% tersusunnya
struktur
organisasi dan
tata kerja yang
proporsional,
efektif, efisien
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
% SOP utama
telah tersusun
sesuai dengan
100%
100%
100%
100% 100%
67
`
No.
Isu/
Kebijakan
Nasional
pemerintah
Kebijakan dalam
Renstra
4
Penerapan
SPIP
5
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
negara
Sistem seleksi
PNS melalui
CAT System
Pengembangan
dan penerapan
e-Government
utama khususnya
yang berkaitan
dengan pelayanan
kepada masyarakat
Percepatan
penerapan SPIP di
setiap unit
organisasi
pemerintah
Penyusunan
laporan keuangan
yang akuntabel dan
sesuai dengan SAP
Penerapan sistem
seleksi berbasis
CAT system
Pengembangan
dan penerapan eGovernment
8
Penerapan
e-Arsip
Penerapan e-Arsip
di BPKP
9
Penyelenggara
an Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Aparatur
Penerapan sistem
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
berbasis TI
Penyusunan LAKIP
yang berkualitas
6
7
Sasaran
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
proses bisnis
organisasi
% jumlah unit
kerja yang
menerapkan SPIP
100%
100%
100%
100% 100%
Opini WTP BPKP
100%
100%
100%
100% 100%
% penggunaan
CAT system
100%
100%
100%
100% 100%
40%
55%
65%
75%
90%
8%
20%
40%
60%
80%
20%
40%
60%
80% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
% jumlah unit
kerja yang
membangun dan
menerapkan eGovernment
% unit kerja yang
telah menerapkan
manajemen arsip
secara lebih
efektif
% penerapan
SAKIP yang
berbasis TI
LAKIP BPKP
memperoleh
nilai A
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No.
1
Isu/
Kebijakan
Nasional
Pembentukan
unit
pengaduan
masyarakat
yang berbasis
TI
Kebijakan dalam
Renstra
Penerapan
manajemen
pengaduan
berbasis TI yang
efektif pada setiap
unit pelayanan
publik
Sasaran
Indikator
2015
% unit pengaduan
masyarakat
berbasis TI
50%
2016
100%
2017
2018
2019
100%
100%
100%
68
`
No.
2
Isu/
Kebijakan
Nasional
Membangun
sistem
pengelolaan
dan layanan
informasi
publik yang
andal dan
profesional
Sasaran
Kebijakan dalam
Renstra
Mengembangkan
sistem publikasi
informasi proaktif
yang dapat diakses,
dengan bahasa
yang mudah
dipahami
Mengembangkan
website yang
berinteraksi
dengan masyarakat
Indikator
2015
% unit kerja yang
memiliki sistem
publikasi
informasi proaktif
yang dapat
diakses, dan
mudah dipahami
% unit kerja yang
memiliki website
yang interaktif
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
B. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam
rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan
proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber
dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana
pendanaan BPKP diperoleh dari sumber APBN, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
pembiayaan hibah bantuan luar negeri (PHLN).
Perkiraan Pendanaan 2015-2019
Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 harus memperhatikan
sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan, dan
ketersediaan dana. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan
tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam
penghitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar 5%, maka alokasi anggaran
perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dapat diprediksi sebagai berikut:
69
`
Tabel 4.6. Perhitungan Pendanaan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Pro
gram
06
2015
2016
2017
2018
2019
4.246.970.000,00
4.459.318.500,00
4,682,284,425.00
4,916,398,646.25
5,162,218,578.56
01
17.103.371.000,00
17,958,539,550.00
18,856,466,527.50
19,799,289,853.88
20,789,254,346.57
Juml.
21.350.341.000,00
22,417,858,050.00
23,538,750,952.50
24,715,688,500.13
25,951,472,925.13
70
`
BAB V
PENUTUP
Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangan kerja yang memberikan arah dan tujuan dari
pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap unit organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai auditor internal pemerintah RI berkelas dunia
untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di Wilayah
Sumatera Barat adalah impian sekaligus leverage (daya ungkit) peningkatan kualitas pengawasan intern
sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja keuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya
terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif
tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan
usaha bersama dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat baik pimpinan maupun
pegawai fungsional dalam seluruh tingkatan.
Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dalam setiap kegiatan
dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitas karakter sebagai auditor
berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah pengawasan Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat ke depan.
Seluruh pimpinan dan pegawai BPKP diharapkan menjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan,
selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya. Pengawasan yang dapat memberi output assurance dan output consultancy kepada
Presiden dan kabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian Enam
Sasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat.
71
Fly UP