...

Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2002 tentang Keselamatan
Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4201);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2007 tentang Keselamatan
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
5. Peraturan …
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan
Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG
KESIAPSIAGAAN
DAN
PENANGGULANGAN
KEDARURATAN NUKLIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang
dimaksud dengan:
1.
Instalasi nuklir adalah:
a. reaktor nuklir;
b. fasilitas
yang
digunakan
untuk
pemurnian,
konversi,
pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir
dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas;
dan/atau
c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar
nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
2.
Tapak instalasi adalah lokasi di daratan yang berada di bawah
kendali pemegang izin yang dipergunakan untuk pembangunan,
pengoperasian, dan dekomisioning atau penutupan, instalasi
nuklir dan/atau instalasi pengelolaan limbah radioaktif.
3.
Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan,
termasuk kesalahan operasi, kerusakan atau kegagalan fungsi alat,
atau kejadian lain yang menjurus pada timbulnya dampak radiasi,
kondisi …
-3-
kondisi paparan radiasi dan/atau kontaminasi yang melampaui
batas
sebagaimana
ditetapkan
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
4.
Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian
yang menimbulkan kerugian nuklir.
5.
Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa
kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda,
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan
oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah
meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan
bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan,
termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan
kerugian
sebagai
akibat
atau
tindakan
untuk
pemulihan
lingkungan hidup.
6.
Kedaruratan nuklir adalah keadaan bahaya yang mengancam
keselamatan manusia, kerugian harta benda atau kerusakan
lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat kecelakaan nuklir
atau kecelakaan radiasi.
7.
Kesiapsiagaan nuklir adalah serangkaian kegiatan sistematis dan
terencana yang dilakukan untuk mengantisipasi kedaruratan
nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan kemampuan
fungsi penanggulangan untuk melaksanakan penanggulangan
kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
8.
Penanggulangan kedaruratan nuklir adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi kedaruratan
nuklir untuk mengurangi dampak serius yang ditimbulkan
terhadap manusia, harta benda atau lingkungan hidup.
9.
Zona kedaruratan nuklir adalah area di sekitar fasilitas atau
instalasi yang di dalamnya terdapat zona tindakan pencegahan
(precautionary …
-4-
(precautionary action zone, PAZ), zona perencanaan (urgent
protective action planning zone, UPZ), dan zona pengawasan bahan
pangan (food restriction planning radius).
10. Zona tindakan pencegahan adalah wilayah yang digunakan untuk
melaksanakan tindakan perlindungan segera dalam rangka
pencegahan sebelum atau segera setelah lepasan zat radioaktif
dengan tujuan mencegah atau menurunkan efek deterministik
parah.
11. Zona perencanaan adalah wilayah persiapan untuk tempat
berlindung sementara (sheltering), pemantauan lingkungan dan
pelaksanaan tindakan perlindungan segera berdasarkan pada
hasil pemantauan selama beberapa jam setelah lepasan.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya
disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat
BPBD,
adalah
badan
pemerintah
daerah
yang
melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang selanjutnya disebut
BAPETEN,
adalah
instansi
yang
bertugas
melaksanakan
pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap
segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
15. Pemegang izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin
pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
16. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden
Republik
Indonesia
yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah …
-5-
17. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
18. Tindakan perlindungan segera adalah tindakan yang harus
dilakukan dengan segera untuk menghindari atau mengurangi
dosis pada masyarakat pada kedaruratan nuklir agar memberikan
hasil yang efektif.
19. Tindakan mitigasi adalah tindakan untuk membatasi dan
mengurangi paparan radiasi jika terjadi peristiwa yang dapat
menyebabkan atau meningkatkan paparan radiasi.
20. Petugas penanggulangan kedaruratan nuklir, yang selanjutnya
disebut petugas penanggulangan, adalah petugas yang bertugas
melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat nuklir di
dalam tapak, zona tindakan pencegahan, atau zona perencanaan
untuk tindakan perlindungan segera.
21. Perespons awal (first responders) adalah petugas penanggulangan
yang bukan berasal dari fasilitas radiasi atau instalasi nuklir, yang
datang pertama kali ke tempat terjadinya kedaruratan nuklir
untuk melakukan penanggulangan.
22. Marshall yard adalah tempat berkumpulnya sumber daya
pendukung selama proses penanggulangan kedaruratan nuklir
dan tempat penampungan sumber daya pendukung yang sudah
tidak dapat difungsikan.
23. Triage adalah tempat berkumpulnya korban untuk pemeriksaan
dan pengelompokan berdasarkan tingkat keparahan kondisi
korban untuk tujuan penanganan medis segera dan lebih lanjut.
Pasal 2 …
-6-
Pasal 2
Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk memberikan
ketentuan
pelaksanaan
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
kedaruratan nuklir.
Pasal 3
(1) Peraturan
ini
mengatur
tentang
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan kedaruratan nuklir.
(2) Kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
kedaruratan
nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
program kesiapsiagaan nuklir.
Pasal 4
(1) Pemegang izin harus menetapkan program kesiapsiagaan nuklir
berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologi sesuai dengan
kategori bahaya radiologi.
(2) Kategori bahaya radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 5
Program kesiapsiagaan nuklir harus ditinjau ulang secara berkala
paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
Pasal 6
Dalam melaksanakan kajian potensi bahaya radiologi, pemegang izin
harus mempertimbangkan paling sedikit:
a.
kondisi di dalam dan/atau di luar tapak yang dapat berdampak
terhadap …
-7-
terhadap pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir, yang
meliputi:
i. demografi penduduk;
ii. data meteorologi tapak; dan
iii. tata guna lahan dan tata ruang;
b. jenis kejadian kedaruratan yang diperkirakan timbul pada fasilitas
atau instalasi;
c.
bahaya lain yang bersifat nonradiologi yang terkandung, meliputi
paling kurang sifat mudah meledak, sifat mudah terbakar, dan
sifat beracun; dan
d. mekanisme penanggulangan kedaruratan nuklir.
Pasal 7
(1) Pemegang izin instalasi dengan kategori bahaya radiologi I atau II
harus menetapkan zona kedaruratan nuklir sesuai hasil kajian
potensi bahaya radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Luas wilayah yang tercakup dalam zona kedaruratan nuklir
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 8
(1) Program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 memuat:
a. infrastruktur; dan
b. fungsi penanggulangan.
(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas unsur:
a. organisasi;
b. koordinasi;
c. fasilitas …
-8-
c. fasilitas dan peralatan;
d. prosedur penanggulangan; dan/atau
e. pelatihan dan/atau gladi kedaruratan nuklir.
(3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas unsur:
a. Identifikasi; dan pelaporan dan pengaktifan;
b. tindakan mitigasi;
c. tindakan perlindungan segera;
d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan,
pekerja dan masyarakat; dan/atau
e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
(4) Infrastruktur harus dipenuhi pemegang izin untuk memastikan
terpenuhinya fungsi penanggulangan.
(5) Format dan isi program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
BAPETEN ini.
BAB II
KESIAPSIAGAAN NUKLIR
Pasal 9
Kesiapsiagaan nuklir bertujuan untuk memastikan tersedianya
kesiapan dan kemampuan penanggulangan kedaruratan nuklir untuk
menanggulangi kedaruratan nuklir secara tepat waktu, terkelola,
terkendali, dan terkoordinasi.
Bagian Kesatu …
-9-
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 10
(1) Pemegang izin wajib membentuk organisasi penanggulangan
kedaruratan nuklir yang paling sedikit terdiri atas:
a. ketua penanggulangan kedaruratan nuklir;
b. pengendali operasi;
c. pelaksana operasi; dan
d. pengkaji radiologi.
(2) Pemegang izin wajib menetapkan tugas dan tanggung jawab tiap
unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 11
(1) Pemegang
izin
bertindak
sebagai
ketua
penanggulangan
kedaruratan nukir yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
penanggulangan keadaan darurat secara keseluruhan.
(2) Ketua penanggulangan kedaruratan nukir mempunyai tugas:
a. melaporkan terjadinya kejadian operasi terantisipasi dan/atau
kecelakaan dan upaya penanggulangannya kepada BAPETEN;
b. mengatur prioritas dan perlindungan terhadap masyarakat dan
petugas penanggulangan;
c. memastikan semua pelaksanaan penanggulangan
sesuai
dengan prosedur dan komunikasi dengan petugas lapangan
berjalan dengan optimal;
d. memberikan informasi kepada masyarakat, media massa dan
instansi terkait; dan
e. bekerja sama dengan pengendali operasi dalam operasi
penanggulangan.
(3) Ketua …
- 10 -
(3) Ketua penanggulangan kedaruratan nuklir dapat menunjuk
seseorang sebagai juru bicara yang secara resmi memberikan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
Pasal 12
(1) Pemegang izin dapat menunjuk petugas proteksi radiasi atau
petugas lain sebagai pengendali operasi.
(2) Pengendali
operasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
bertanggung jawab mengendalikan operasi penanggulangan
kedaruratan nuklir.
(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pengendali operasi mempunyai tugas:
a. mengumpulkan informasi awal perihal kecelakaan yang terjadi;
b. melaporkan informasi awal kepada ketua penanggulangan
kedaruratan nuklir;
c. melakukan koordinasi satuan pelaksana di lapangan dalam
pelaksanaan
pemulihan
awal,
operasi
pembersihan,
perlindungan terhadap petugas penanggulangan dan langkahlangkah perlindungan lainnya;
d. memberikan
masukan
dan
rekomendasi
dalam
penanggulangan kedaruratan kepada ketua penanggulangan
kedaruratan nuklir; dan
e. mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksana operasi dalam
melakukan tugasnya.
Pasal 13
(1) Pemegang izin dapat menunjuk pekerja radiasi sebagai pelaksana
operasi yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan
kedaruratan nuklir.
(2) Pelaksana …
- 11 -
(2) Pelaksana operasi paling sedikit meliputi:
a. tim proteksi radiasi;
b. tim medis;
c. tim pemadam kebakaran; dan
d. satuan pengamanan.
(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaksana operasi mempunyai tugas sesuai dengan
tanggung jawab tim atau satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Pasal 14
(1) Pengkaji radiologi memimpin tim radiologi yang berada di lokasi
kecelakaan dan bertanggung jawab mengkaji bahaya radiologi,
memberikan dukungan proteksi radiasi bagi pelaksana operasi dan
memberikan
rekomendasi
tindakan
perlindungan
kepada
pengendali operasi.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengkaji radiologi mempunyai tugas:
a. melaksanakan survei lapangan di lokasi kecelakaan;
b. mengendalikan kontaminasi;
c. merumuskan rekomendasi langkah-langkah perlindungan;
d. melaksanakan koordinasi penanganan penemuan kembali
sumber, dekontaminasi dan penanganan limbah radioaktif; dan
e. melakukan estimasi dan mencatat dosis yang diterima oleh
masyarakat dan/atau petugas penanggulangan.
Bagian Kedua …
- 12 -
Bagian Kedua
Koordinasi Penanggulangan
Pasal 15
(1) Pemegang izin wajib berkoordinasi dengan instansi lain yang
terkait dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan
kedaruratan nuklir apabila dampak dari kedaruratan meluas
sampai ke luar instalasi.
(2) Instansi lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi antara lain:
a. pemerintah daerah dan BPBD;
b. kepolisian;
c. dinas pemadam kebakaran; dan
d. rumah sakit.
Bagian Ketiga
Fasilitas dan Peralatan
Pasal 16
(1) Pemegang izin wajib menyediakan fasilitas dan peralatan,
termasuk sarana pendukungnya,
untuk melaksanakan fungsi
penanggulangan.
(2) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus:
a. beroperasi dalam semua kondisi yang mungkin dihadapi
dalam penanggulangan kedaruratan; dan/atau
b. sesuai dengan prosedur atau peralatan yang digunakan dalam
penanggulangan yang dimiliki organisasi penanggulangan
kedaruratan lain.
Pasal 17 …
- 13 -
Pasal 17
(1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus
diletakkan atau disediakan sehingga dapat digunakan secara
efektif dalam kondisi kedaruratan yang diperkirakan akan timbul.
(2) Peralatan paling sedikit meliputi:
a. peralatan deteksi dini dan alarm;
b. peralatan pemantauan radiologi;
c. peralatan dekontaminasi;
d. peralatan medis kedaruratan;
e. peralatan pemadam kebakaran;
f. peralatan proteksi petugas penanggulangan dan pekerja lain;
g. peralatan komunikasi; dan/atau
h. peralatan penanganan limbah radioaktif.
Pasal 18
(1) Pemegang izin yang mempunyai instalasi dengan kategori bahaya
radiologi I atau II harus menyediakan peralatan deteksi dini dan
alarm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di
dalam instalasi dan di batas tapak.
(2) Jumlah dan penempatan dari peralatan deteksi dini dan alarm di
batas tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling
sedikit sesuai dengan delapan penjuru mata angin.
(3) Pemegang izin yang mempunyai instalasi dengan kategori bahaya
radiologi III harus menyediakan peralatan deteksi dini dan alarm
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di dalam
instalasi.
Pasal 19 …
- 14 -
Pasal 19
Pemegang izin yang mempunyai instalasi dengan kategori bahaya
radiologi I atau II, selain peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2), harus memiliki peralatan proteksi dan persediaan
tablet yodium (thyroid agent blocking) untuk anggota masyarakat di
dalam tapak.
Pasal 20
(1) Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi dengan
kategori bahaya radiologi I, II atau III harus menyediakan fasilitas
berupa:
a. sistem komunikasi yang harus tetap berfungsi pada saat terjadi
kedaruratan;
b. jalur penyelamatan yang diberi tanda dengan jelas dan
dilengkapi dengan penerangan, ventilasi dan sarana gedung
lainnya; dan
c. tempat berkumpul (assembly point) bagi semua orang di dalam
tapak.
(2) Lokasi tempat berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c harus mudah diakses, menyediakan tempat berlindung
sementara dari lepasan zat radioaktif atau paparan radiasi dan
selalu dipantau.
Pasal 21
(1) Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi dengan
kategori bahaya radiologi I atau II, selain menyediakan fasilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib menyediakan
fasilitas untuk melaksanakan kegiatan:
a. koordinasi …
- 15 -
a. koordinasi tindakan penanggulangan di dalam dan di luar
tapak;
b. koordinasi informasi ke masyarakat; dan
c. koordinasi pemantauan dan pengkajian di luar tapak.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan
dan/atau dilindungi sehingga mampu mengendalikan paparan
radiasi
petugas
penanggulangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tempat dan prasarana evakuasi;
b. pusat kendali tanggap darurat; dan/atau
c. fasilitas analisis cuplikan.
Pasal 22
(1) Pusat kendali tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) huruf b harus terpisah dari ruang kendali utama,
dan ditempatkan di dalam tapak dan di luar tapak.
(2) Pusat kendali tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus:
a. berfungsi
untuk
tempat
pertemuan
bagi
petugas
penanggulangan dalam hal terjadi kedaruratan;
b. menyediakan
informasi
mengenai
parameter-parameter
instalasi yang penting dan kondisi radiologi di instalasi dan di
wilayah sekitar tapak;
c. menyediakan sarana komunikasi dengan ruang kendali utama,
dengan ruang kendali tambahan dan titik-titik penting lainnya
dalam instalasi, dan dengan organisasi penanggulangan di
dalam dan di luar tapak; dan
d. menyediakan …
- 16 -
d. menyediakan
ventilasi
darurat
dengan
pasokan
udara
tersendiri, logistik dan sarana layanan lain untuk kebutuhan
selama paling singkat 3 (tiga) hari.
Pasal 23
(1) Pemegang izin harus menunjuk laboratorium yang terakreditasi
untuk melakukan analisis terhadap cuplikan radiologi dan
lingkungan serta pengukuran terhadap kontaminasi internal.
(2) Pemegang
izin
harus
memastikan
bahwa
laboratorium
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu berfungsi pada saat
terjadi kedaruratan nuklir.
Bagian Keempat
Prosedur Penanggulangan
Pasal 24
(1) Pemegang izin harus menetapkan prosedur penanggulangan agar
fungsi penanggulangan dapat dilakukan secara efektif.
(2) Untuk fasilitas atau instalasi dengan kategori bahaya radiologi I
atau II, pemegang izin, selain menetapkan prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
a. perangkat analisis dan program komputer; dan
b. tindakan proteksi dan evakuasi masyarakat.
(3) Prosedur, perangkat analisis dan program komputer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus divalidasi sebelum
digunakan dan harus diuji dengan simulasi keadaan darurat di
lapangan.
Pasal 25 …
- 17 -
Pasal 25
Prosedur penanggulangan terhadap kecelakaan harus disusun
berdasarkan uraian potensi bahaya radiasi yang dilengkapi dengan
instruksi kerja tentang:
a. identifikasi;
b. pelaporan dan pengaktifan;
c. tindakan mitigasi;
d. pemberian
tempat
berlindung
sementara,
evakuasi,
dan
pemberian tablet yodium;
e. perlindungan terhadap petugas penanggulangan;
f. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat;
g. survei radiasi dan pemantauan;
h. pemadaman kebakaran;
i. pertolongan pertama dan penyelamatan korban;
j.
dekontaminasi
peralatan,
jalur
korban,
pekerja,
evakuasi,
petugas
pemberian
penanggulangan,
tempat
berlindung
sementara, marshall yard, dan triage.
k. penanganan limbah radioaktif dan penemuan kembali sumber;
l. pernyataan tentang keadaan darurat dan pernyataan keadaan
darurat telah berakhir; dan
m. evaluasi dan analisis penyebab kecelakaan.
Bagian Kelima
Pelatihan dan Gladi Kedaruratan Nuklir
Pasal 26
(1) Pemegang izin harus melaksanakan pelatihan dan/atau gladi
kedaruratan nuklir di fasilitas atau instalasi paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pelatihan …
- 18 -
(2) Pelatihan dan/ atau gladi kedaruratan nuklir
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan semua infrastruktur dan
fungsi penanggulangan yang dimiliki.
(3) Rencana, pelaksanaan dan hasil pelatihan dan/ atau gladi
kedaruratan nuklir harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN.
Pasal 27
(1) Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi dengan
kategori bahaya radiologi I atau II wajib mengikuti pelatihan dan/
atau gladi kedaruratan nuklir di luar tapak paling sedikit sekali
dalam 2 (dua) tahun dengan melibatkan instansi lain yang terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(2) Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi dengan
kategori bahaya radiologi I atau II wajib mengikuti pelatihan dan/
atau gladi kedaruratan nuklir di tingkat nasional paling sedikit
sekali dalam 4 (empat) tahun dengan melibatkan BNPB dan
instansi lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2).
BAB III
PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
Pasal 28
Penanggulangan kedaruratan nuklir dilaksanakan untuk tujuan:
a. mengendalikan situasi;
b. mencegah atau memitigasi konsekuensi di tempat atau sumber
kejadian;
c. mencegah terjadinya efek deterministik terhadap kesehatan
pekerja dan masyarakat;
d. melakukan pertolongan pertama dan mengelola penanganan
korban …
- 19 -
korban luka radiasi;
e. mencegah terjadinya efek stokastik pada populasi;
f. mencegah terjadinya efek nonradiologi pada individu dan
populasi; dan
g. melindungi harta benda dan lingkungan.
Pasal 29
Pemegang izin wajib melaksanakan penanggulangan saat terjadi
kedaruratan
nuklir
secepatnya
untuk
mencapai
tujuan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Bagian Kesatu
Identifikasi, dan Pelaporan dan Pengaktifan
Pasal 30
(1) Pemegang izin harus mengidentifikasi dengan segera kedaruratan
nuklir dan menentukan tingkat penanggulangan yang tepat sesuai
dengan klasifikasi kedaruratan nuklir.
(2) Untuk instalasi atau fasilitas yang mempunyai kategori I, II atau
III, klasifikasi kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi klas:
a. waspada (alert) pada fasilitas atau instalasi dalam kategori
bahaya radiologi I, II atau III yang berdampak dalam gedung
fasilitas atau instalasi;
b. kedaruratan area tapak (site emergency) pada fasilitas atau
instalasi dengan kategori bahaya radiologi I atau II yang
berdampak di dalam tapak; dan
c. kedaruratan umum (general emergency) pada fasilitas atau
instalasi dengan kategori bahaya radiologi I atau II yang
berdampak sampai ke luar tapak.
Pasal 31 …
- 20 -
Pasal 31
(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
meliputi:
a. pendeteksian kecelakaan;
b. pengklarifikasian
tingkat
kedaruratan
sesuai
dengan
klasifikasi tingkat kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2); dan
c. pemilihan peralatan yang digunakan.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk:
a. melakukan prediksi atau kajian awal mengenai luas dan
besarnya lepasan zat radioaktif ke lingkungan;
b. melakukan kajian lanjutan mengenai kedaruratan nuklir
selama berlangsungnya kedaruratan; dan
c. menentukan
tindakan
yang
tepat
untuk
perlindungan
terhadap pekerja dan masyarakat.
Pasal 32
(1) Pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala BAPETEN
apabila terjadi kedaruratan nuklir.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
paling lama 1 (satu) jam melalui telefon, faksimili, atau surat
elektronik, dan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari setelah
terjadi kecelakaan.
(3) Laporan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
menggunakan formulir pelaporan yang tercantum pada Lampiran
IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 33 …
- 21 -
Pasal 33
(1) Pemegang
izin
harus
melakukan
pengaktifan
petugas
penanggulangan dan langkah koordinasi untuk melaksanakan
penanggulangan kedaruratan nuklir, tindakan mitigasi, dan
tindakan perlindungan segera.
(2) Langkah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mampu menginformasikan dengan segera, efektif, dan aktif antar
unsur penanggulangan dan/atau instansi lain terkait dalam
melaksanakan tugas penanggulangan kedaruratan nuklir.
Bagian Kedua
Tindakan Mitigasi
Pasal 34
(1) Pemegang izin harus melakukan tindakan mitigasi untuk:
a. mencegah eskalasi bahaya radiologi;
b. mengembalikan fasilitas atau instalasi ke keadaan selamat dan
stabil;
c. mengurangi potensi lepasan zat radioaktif atau paparan
radiasi; dan
d. memitigasi dampak lepasan zat radioaktif atau paparan
radiasi.
(2) Dalam melaksanakan tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang izin harus mempertimbangkan aspekaspek penanggulangan kedaruratan berikut:
a. tindakan operasi fasilitas atau instalasi yang diperlukan;
b. kebutuhan informasi tentang operasi fasilitas atau instalasi;
c. beban kerja dan kondisi staf pengoperasi fasilitas atau instalasi;
d. tindakan petugas penanggulangan yang diperlukan dalam
fasilitas …
- 22 -
fasilitas atau instalasi;
e. kondisi dalam fasilitas atau instalasi yang memerlukan
tindakan petugas penanggulangan; dan
f.
tanggapan personil, instrumentasi dan sistem di fasilitas atau
instalasi dalam kondisi kedaruratan.
Pasal 35
(1) Pemegang izin dapat meminta bantuan teknis kepada instansi lain
terkait untuk tindakan mitigasi.
(2) Dalam meminta bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemegang izin harus:
a. memberikan akses segera ke fasilitas atau instalasi dan
informasi
tentang
kondisi dalam tapak
serta tindakan
perlindungan yang diperlukan kepada perespons awal;
b. menyediakan dan menyiapkan petugas penanggulangan; dan
c. memberikan dukungan secara cepat kepada perespons awal.
Pasal 36
(1) Pemegang izin pemanfaatan radiografi industri dan radioterapi
harus melakukan tindakan mitigasi dalam hal terjadi kedaruratan
terkait sumber radioaktif.
(2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mencakup akses segera ke pengkaji radiologi atau petugas
proteksi radiasi yang telah terlatih dan terkualifikasi untuk
mengkaji kedaruratan dan memitigasi setiap dampak kecelakaan.
(3) Dalam hal terjadi kehilangan atau pemindahan secara tidak sah
sumber radioaktif, pemegang izin harus melakukan pencarian
segera sumber radioaktif untuk melindungi masyarakat dan
lingkungan.
Pasal 37 …
- 23 -
Pasal 37
(1) Pemegang izin harus melakukan tindakan mitigasi dalam hal
terjadi kedaruratan selama pengangkutan zat radioaktif.
(2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tindakan awal oleh perespons awal;
b. pemberian instruksi melalui telefon (on-call advice) kepada
perespons
awal
dalam
hal
perespons
awal
mampu
menanggulangi kedaruratan nuklir;
c. pengiriman petugas penanggulangan ke tempat kejadian
kedaruratan nuklir jika diperlukan.
Bagian Ketiga
Tindakan Perlindungan Segera
Pasal 38
(1) Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi yang
termasuk dalam kategori bahaya radiologi I atau II wajib
melaksanakan tindakan perlindungan segera untuk menjamin
keselamatan pekerja dan masyarakat.
(2) Tindakan perlindungan segera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup tindakan evakuasi, pemberian tempat berlindung
sementara, dan penyediaan tablet yodium.
(3) Dalam melaksanakan tindakan perlindungan segera, pemegang
izin harus mengutamakan keselamatan manusia.
Pasal 39
(1) Dalam hal terjadi kedaruratan yang termasuk ke dalam klas
kedaruratan umum, pemegang izin instalasi atau fasilitas harus:
a. segera melakukan tindakan perlindungan segera bagi pekerja
dan …
- 24 -
dan masyarakat di dalam zona tindakan pencegahan;
b. segera melakukan pemantauan radiologi di dalam zona
tindakan pencegahan, dan pemantauan di dalam zona
perencanaan dan zona pengawasan bahan pangan;
c. menginstruksikan masyarakat dalam zona perencanaan untuk
tetap berada di dalam rumah atau tempat berlindung
sementara untuk instruksi lebih lanjut;
d. memberikan instruksi untuk tindakan perlindungan segera
bagi masyarakat di dalam zona perencanaan;
e. memberikan rekomendasi larangan mengonsumsi makanan
yang berpotensi terkontaminasi dalam radius yang ditetapkan
sebagai zona pengawasan bahan pangan;
f. membatasi akses ke zona pencegahan; dan
g. melakukan pemantauan radiologi terhadap orang yang
dievakuasi untuk menentukan tindakan dekontaminasi atau
perawatan medis yang diperlukan.
(2) Dalam hal terjadi kedaruratan yang termasuk ke dalam klas
kedaruratan area tapak, pemegang izin instalasi atau fasilitas
harus:
a. segera melakukan tindakan perlindungan segera dalam zona
tindakan pencegahan;
b. melakukan persiapan dan koordinasi terhadap pelaksanaan
tindakan sebagaimana yang telah disebut pada ayat (1) huruf b
sampai
dengan
huruf
g
untuk
pelaksanaan
tindakan
perlindungan segera.
Pasal 40 …
- 25 -
Pasal 40
(1) Pemegang izin dalam melaksanakan tindakan perlindungan segera
harus mendayagunakan secara efektif fasilitas umum di dalam
zona
tindakan
pencegahan
dan
zona
perencanaan
untuk
membatasi terjadinya efek deterministik parah dan untuk
meminimalkan penerimaan dosis kepada masyarakat.
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
bangunan, jaringan transportasi, dan/atau fasilitas terkait.
Bagian Keempat
Tindakan Perlindungan untuk Petugas Penanggulangan, Pekerja, dan Masyarakat
Pasal 41
Pemegang
izin
harus
melindungi
keselamatan
petugas
penanggulangan, pekerja, dan masyarakat.
Pasal 42
(1) Pemegang izin bertanggung jawab memberikan informasi kepada
perespons awal mengenai risiko paparan radiasi, dan arti tanda
dan label radiasi.
(2) Perespons awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
paling sedikit:
a. ambulans gawat darurat;
b. kepolisian; dan
c. dinas pemadam kebakaran.
Pasal 43
Pemegang izin bertanggung jawab mengelola, mengendalikan dan
mencatat dosis yang diterima oleh petugas penanggulangan.
Pasal 44 …
- 26 -
Pasal 44
Pemegang izin bertanggung jawab memastikan dosis radiasi terhadap
petugas penanggulangan tidak melebihi dosis panduan bagi petugas
penanggulangan yang tercantum dalam Lampiran V yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 45
(1) Pemegang izin bertanggung jawab memberikan rekomendasi atau
perlindungan kepada petugas penanggulangan.
(2) Rekomendasi atau perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. pengkajian secara kontinyu dan pencatatan dosis yang
diterima oleh petugas penanggulangan;
b. jaminan bahwa dosis yang diterima dan kontaminasi dapat
terkendali sesuai dengan Lampiran V; dan
c. penyediaan peralatan perlindungan khusus yang tepat dalam
kondisi bahaya yang diperkirakan akan terjadi.
(3) Dalam hal kedaruratan telah berakhir, pemegang izin bertanggung
jawab memberi informasi mengenai dosis yang diterima dan
konsekuensi risiko kesehatan kepada petugas penanggulangan.
Pasal 46
(1) Pemegang izin bertanggung jawab melakukan penanganan
terhadap pekerja dan anggota masyarakat yang terkontaminasi
atau terkena paparan berlebih.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pertolongan pertama, perkiraan dosis, penyediaan layanan angkut
dan penanganan medis awal di fasilitas medis setempat terhadap
pekerja …
- 27 -
pekerja dan anggota masyarakat yang terkontaminasi atau terkena
paparan radiasi yang tinggi.
Bagian Kelima
Pemberian Informasi dan Instruksi kepada Masyarakat
Pasal 47
Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi dengan
kategori bahaya radiologi I atau II wajib memberikan informasi dan
instruksi kepada masyarakat mengenai adanya kedaruratan nuklir.
Pasal 48
Pemegang izin selama kedaruratan nuklir bertanggung jawab:
a. memberikan informasi yang berguna, tepat waktu, benar dan
konsisten kepada masyarakat;
b. menanggapi informasi yang tidak benar dan rumor; dan
c. menanggapi permintaan informasi dari masyarakat, atau media
informasi cetak atau elektronik.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Bagi instalasi nuklir yang sudah beroperasi pada saat mulai
berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini, pemegang izin harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 1
(satu) tahun sejak tanggal peraturan ini diundangkan.
BAB V …
- 28 -
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BAPETEN
No.
05-P/Ka-BAPETEN/I-03
tentang
Pedoman
Rencana
Penanggulangan Keadaan Darurat dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 51
Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
2010
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
TABEL KATEGORI BAHAYA RADIOLOGI
Kategori
Bahaya Radiologi
Fasilitas Radiasi / Instalasi
Nuklir
I
Instalasi atau fasilitas dengan potensi •
reaktor dengan daya lebih
bahaya
besar dari 100 MWt (contoh:
sangat
besar
yang
dapat
menghasilkan lepasan radioaktif yang
reaktor
memberikan efek deterministik parah di
nondaya)
luar tapak
•
daya,
fasilitas
reaktor
penyimpan
bahan
bakar bekas jenis kolam yang
memiliki nilai potensi bahaya
setara dengan teras reaktor
untuk daya yang lebih besar
atau sama dengan 3000 MWt
•
inventori
zat
radioaktif
dengan nilai lebih besar atau
sama dengan 10000 kali A/D2
sesuai dengan perhitungan
pada
anak
lampiran
I.
(contoh: daur ulang bahan
bakar bekas)
II
Instalasi atau fasilitas dengan potensi •
reaktor dengan daya lebih
bahaya yang menghasilkan lepasan
besar dari atau sama dengan
radioaktif dengan dosis di atas
nilai
2 MWt tetapi lebih kecil dari
yang diizinkan tetapi tidak memberikan
atau sama dengan 100 MWt.
efek deterministik parah di luar tapak
(contoh: reaktor daya dan
reaktor nondaya)
•
fasilitas
penyimpan
bahan
-3-
bakar bekas jenis kolam yang
memiliki nilai potensi bahaya
setara dengan teras reaktor
untuk daya lebih besar dari
10 dan lebih kecil dari 3000
MWt
•
inventori
zat
radioaktif
dengan nilai lebih besar atau
sama dengan 10 kali dan
lebih kecil dari 10000 kali
A/D2
sesuai
perhitungan
dengan
pada
anak
lampiran I
III
Instalasi atau fasilitas dengan potensi •
reaktor dengan daya lebih
bahaya tidak memberikan dampak di
kecil dari 2 MWt
luar
fasilitas penyimpanan bahan
tapak
memberikan
tetapi
efek
dalam pada tapak.
berpotensi •
deterministik
di
bakar bekas kering
•
fasilitas produksi radioisotop
•
fasilitas iradiator kategori IV
dengan
zat
radioaktif
terbungkus
•
fasilitas radioterapi
•
radiografi industri fasilitas
tertutup
•
fasilitas fabrikasi bahan bakar
nuklir
•
inventori
zat
radioaktif
dengan nilai lebih besar atau
-4-
sama dengan 0,01 kali dan
lebih kecil dari 10 kali A/D2
sesuai dengan perhitungan
pada
anak
(contoh:
lampiran
instalasi
I
radio
metalurgi, instalasi elemen
bakar eksperimental)
IV
Kegiatan
yang
dapat
kedaruratan nuklir
tidak
menyebabkan •
pada lokasi yang
terbuka
dapat diperkirakan, termasuk •
pengangkutan
dan
kegiatan
radiografi industri fasilitas
yang •
well logging
fasilitas gauging industri yang
melibatkan zat radioaktif yang bergerak
bergerak (mobile) dengan zat
(mobile)
radioaktif aktivitas tinggi
•
tranportasi bungkusan Tipe B
•
tranportasi bungkusan Tipe
C
•
tranportasi bungkusan yang
berisi bahan nuklir
•
tranportasi
bungkusan
dengan pengaturan khusus
•
sumber
berbahaya
hilang atau dicuri
•
kapal bertenaga nuklir
yang
-5-
V
Kegiatan yang tidak melibatkan sumber •
kontaminasi
radiasi pengion, tetapi menghasilkan
perbatasan
produk
lain
yang
dapat
terkontaminasi
dari
daerah
dengan
negara
akibat kecelakaan yang terjadi pada •
impor
instalasi atau fasilitas dengan kategori
terkontaminasi
bahan-bahan
bahaya radiologi I atau II, baik di dalam
maupun di luar batas negara.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
ZONA KEDARURATAN DAN RADIUS YANG DITETAPKAN UNTUK SETIAP
KATEGORI BAHAYA RADIOLOGI
Instalasi/fasilitas Radius Zona
Tindakan
Radius Zona
Radius
Perencanaan
Pengawasan Bahan
Pencegahan
Pangan
Instalasi/fasilitas dengan kategori bahaya radiologi I
Reaktor >1000
3-5 km
25 km
300 km
0,5-3 km
5–25 km
50–300 km
3-5 km
25 km
300 km
0,5-3 km
5–25 km
50–300 km
MWt
Reaktor >1001000 MWt
A/D2 dari
lampiran 8 ≥ 105
A/D2 dari
lampiran 8 ≥ 104105
Instalasi/fasilitas dengan kategori bahaya radiologi II
Reaktor 10-100
MWt
Reaktor 2-10
MWt
A/D2 dari
lampiran 8 ≥ 103-
minimal dinding
0,5–5 km
5–50 km
0,5 km
2–5 km
0,5–5 km
5–50 km
0,5 km
2–5 km
terluar gedung
minimal dinding
terluar gedung
minimal dinding
terluar gedung
104
A/D2 dari
lampiran 8 ≥
102-103
minimal dinding
terluar gedung
-3-
Zona tindakan pencegahan
Zona tindakan pencegahan diterapkan untuk fasilitas atau instalasi dengan kategori
bahaya radiologi I atau II dan merupakan tempat dilakukannya tindakan perlindungan
segera sebelum atau segera setelah terjadi lepasan zat radioaktif parah dengan maksud
mencegah atau mengurangi terjadinya efek deterministik parah.
Zona perencanaan
Zona perencanaan tindakan proteksi segera diterapkan pada fasilitas atau instalasi
dengan kategori I atau II dan merupakan tempat yang dipersiapkan untuk tempat
berlindung, melakukan pemantauan lingkungan dan melaksanakan tindakan
perlindungan segera berdasarkan hasil pemantauan dalam beberapa jam setelah terjadi
lepasan.
Zona pengawasan bahan pangan
Area ini dipersiapkan untuk pelaksanaan tindakan perlindungan yang efektif dalam
mengurangi risiko terjadinya efek stokastik akibat mengkonsumsi makanan lokal.
Tindakan perlindungan seperti relokasi, pembatasan makanan dan tindakan
penanggulangan terhadap produk pertanian biasanya didasarkan pada pemantauan
lingkungan dan pencuplikan makanan.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
FORMAT DAN ISI
PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR
Lampiran ini menjadi panduan bagi pemegang izin instalasi atau fasilitas dengan
kategori bahaya radiologi I, II atau III dalam menyusun program kesiapsiagaan nuklir.
A.
Kerangka Format Program Kesiapsiagaan Nuklir
HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
INFRASTRUKTUR
BAB III
FUNGSI PENANGGULANGAN
REFERENSI
DAFTAR SINGKATAN
B.
Kerangka Isi Program Kesiapsiagaan Nuklir
HALAMAN JUDUL (SAMPUL)
Bagian ini berisi judul dokumen, tanggal, nomor, tanda tangan, dan pengesahan.
DAFTAR ISI
Daftar isi memuat secara lengkap daftar urutan seluruh isi dokumen program
kesiapsiagaan nuklir untuk memudahkan penggunaan dan evaluasi.
I. PENDAHULUAN
Bagian ini berisi informasi umum mengenai dokumen program kesiapsiagaan
nuklir secara garis besar, termasuk: maksud dan tujuan; tingkat program
kesiapsiagaan nuklir berdasarkan pada kategori bahaya radiologi; dan faktor
lingkungan dengan dilengkapi data meteorologi tapak, demografi penduduk, dan
tata guna lahan dan tata ruang terkini.
-3-
Tujuan
Bagian ini menguraikan tujuan program kesiapsiagaan nuklir, misalnya:”Program
kesiapsiagaan
nuklir
ini
memberikan
dasar
bagi
(nama
fasilitas)
untuk
melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir.”
Organisasi yang terlibat
Bagian ini berisi daftar semua organisasi yang terlibat dalam program
kesiapsiagaan nuklir.
Ruang lingkup
Bagian
ini
menjelaskan
lingkup
program
kesiapsiagaan
nuklir
untuk
mengantisipasi kedaruratan nuklir di dalam tapak.
Dalam hal terjadi ekskalasi kedaruratan nuklir ke luar tapak, dokumen ini menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari program kesiapsiagaan nuklir tingkat daerah.
Dasar hukum
Bagian ini menyebutkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam
penyusunan program kesiapsiagaan nuklir.
Kode dan Standar
Bagian ini menyebutkan kode dan standar yang diacu, yaitu Standar Nasional
Indonesia atau standar lain yang tertelusur. Contoh: kode dan standar untuk
bangunan atau gedung.
Sumber radiasi
Bagian ini berisi informasi tentang semua jenis, jumlah dan aktivitas serta bentuk
fisik sumber radiasi yang dipergunakan dan/atau disimpan di dalam instalasi
nuklir atau fasilitas radiasi.
-4-
Kategori bahaya radiologi
Bagian ini berisi uraian tentang penentuan kategori bahaya radiologi sesuai dengan
tabel dalam Lampiran I.
Hasil kajian potensi bahaya radiologi
Bagian ini menguraikan hasil kajian potensi bahaya radiologi yang dilaksanakan
berdasarkan kategori bahaya radiologi. Hasil kajian potensi bahaya radiologi ini
merupakan dasar penentuan zona tindakan pencegahan, zona perencanaan, dan
zona pengawasan bahan pangan yang juga harus diuraikan dalam bagian ini.
Definisi
Bagian ini berisi definisi yang digunakan secara konsisten di dalam dokumen lain
maupun prosedur.
II. INFRASTRUKTUR
Bagian ini menguraikan unsur-unsur di dalam infrastruktur yang meliputi
organisasi, koordinasi, fasilitas dan peralatan, prosedur penanggulangan, dan
pelatihan dan/ atau gladi kedaruratan nuklir.
2.1 Organisasi
Bagian
ini
menguraikan
tentang
struktur
dan
diagram
organisasi
penanggulangan kedaruratan nuklir; wewenang dan tanggung jawab tiap unsur
organisasi; tugas dan tanggung jawab personil pada tiap posisi; hubungan dan
kerja sama dengan organisasi lain terkait; konsep operasi dan koordinasi dengan
program kedaruratan organisasi lain.
2.2. Koordinasi
Bagian ini menguraikan tentang:
a. sistem
hubungan
penanggulangan;
antar
organisasi
yang
terkait
dalam
fungsi
-5-
b. prosedur koordinasi dengan organisasi lain terkait (contoh: pemberitahuan
dan permintaan bantuan); dan
c. perjanjian atau dokumen tertulis dengan organisasi atau pihak-pihak terkait
lain untuk melaksanakan tindakan penanggulangan.
2.3. Fasilitas dan peralatan
Bagian ini berisi uraian umum instalasi nuklir atau fasilitas radiasi, dilengkapi
dengan peta atau denah area tapak dan peta zona tindakan pencegahan dan
zona perencanaan untuk tindakan perlindungan segera, yang di dalamnya
termasuk penentuan tempat berkumpul (assembly point), pemberian tempat
berlindung sementara, jalur evakuasi, lokasi pemantauan/pencuplikan, marshall
yard, triage, dan posko penanggulangan.
Bagian ini menjelaskan fasilitas dan peralatan penanggulangan termasuk sarana
pendukung yang akan dipakai selama penanggulangan.
Bagian ini juga berisi institusi lain, seperti universitas, yang dapat dimintakan
bantuan untuk mendapatkan tambahan peralatan
2.4. Prosedur penanggulangan
Bagian ini berisi daftar prosedur berikut instruksi kerja yang diperlukan untuk
melaksanakan fungsi penanggulangan. Prosedur yang disusun diberikan dalam
dokumen terpisah.
2.5. Pelatihan dan/ atau gladi kedaruratan nuklir
Bagian ini berisi program pelatihan dan/ atau gladi kedaruratan nuklir secara
komprehensif dan berkala dan pengembangan sistem tes dan evaluasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personil, kesiapan peralatan
dan ketepatan penerapan prosedur.
-6-
III. FUNGSI PENANGGULANGAN
Bagian ini menjelaskan setiap unsur fungsi penanggulangan. Bagian ini juga
menjelaskan bahwa fungsi penanggulangan yang akan dilaksanakan telah dijamin
dan sesuai dengan kecukupan infrastruktur dan prosedur penanggulangan yang
telah disusun.
3.1. Identifikasi, pelaporan dan pengaktifan
Bagian ini menyebutkan kemampuan untuk dapat segera mengidentifikasi
sebuah kecelakaan awal dan memulai tindakan yang terkoordinasi, meliputi
pendeteksian kecelakaan, penentuan klas kedaruratan berikut tindakan yang
akan dilaksanakan untuk penanggulangannya, prosedur yang diperlukan, dan
identifikasi peralatan yang akan digunakan.
Bagian ini juga
menjelaskan kemampuan
pelaksanaan pemberitahuan,
pelaporan awal, pengaktifan satuan pelaksana, dan langkah koordinasi untuk
menginformasikan dengan segera, efektif, aktif dan terkoordinasi di antara
kelompok dan instansi yang terkait dalam melaksanakan tugas penanggulangan
kedaruratan.
3.2. Tindakan mitigasi
Bagian ini menyebutkan kemampuan memberikan tindakan segera yang tepat
serta tindak lanjut untuk mengurangi eskalasi dan risiko kecelakaan melalui
identifikasi dampak dan potensi kecelakaan, operasi penanggulangan, langkah
evakuasi, dekontaminasi dan pertolongan medis, survei, dan pemantauan.
3.3. Tindakan perlindungan segera
Bagian ini menyebutkan kemampuan untuk melakukan evakuasi, memberikan
tempat berlindung sementara, dan menyediakan tablet yodium. Bagian ini juga
menyebutkan kemampuan untuk menjamin keselamatan anggota masyarakat di
dalam tapak dalam hal terjadi kedaruratan nuklir .
Bagian ini menyatakan kemampuan mendayagunakan secara efektif fasilitas
umum di dalam zona tindakan pencegahan dan zona perencanaan untuk
-7-
tindakan perlindungan segera untuk membatasi terjadinya efek deterministik
parah dan untuk meminimalkan penerimaan dosis kepada masyarakat.
3.4.Tindakan
perlindungan
untuk
petugas
penanggulangan,
pekerja,
dan
masyarakat
Bagian ini menyebutkan kemampuan untuk menjamin keselamatan pekerja,
masyarakat,
petugas
penanggulangan,
dan
perespons
awal
selama
melaksanakan tugasnya.
Bagian ini juga menguraikan tentang pemantauan dosis kumulatif pekerja,
masyarakat, petugas penanggulangan, dan perespons awal sesuai dengan nilai
batas yang ditetapkan oleh Kepala BAPETEN, berikut langkah tindak lanjut
bagi mereka yang terkena paparan berlebih.
3.5. Pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat
Bagian ini menyebutkan kemampuan memberikan informasi yang tepat dan
efisien kepada masyarakat sekitar.
REFERENSI
Bagian ini berisi daftar dokumen yang diacu dalam penyusunan program
kesiapsiagaan nuklir.
DAFTAR SINGKATAN
Bagian ini berisi daftar singkatan yang digunakan dalam penyusunan program
kesiapsiagaan nuklir.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
FORMULIR PELAPORAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
Tanggal
:
Jam
:
Instansi
:
Alamat
:
Lokasi
:
Nama Pelapor
:
Jabatan
:
Unit Kerja
:
Telp
:
Faks
:
E-mail
:
Kategori
I
Fasilitas / …Reaktor Daya
…Reaktor
Instalasi
Nondaya
Daya:
Tipe:
…Lain-lain
…………
Klas kedaruratan
…Waspada
…Kedaruratan
area tapak
…Kedaruratan
umum
II
…Reaktor Daya
…Reaktor
Nondaya
Daya:
Tipe:
…Lain-lain
…………
Klas kedaruratan
…Waspada
…Kedaruratan
area tapak
…Kedaruratan
umum
Sumber radiasi yang terlibat:
Bentuk Fisik
Jenis Isotop
Aktivitas
F padat
F cair
F gas
III
…Reaktor < 2
MWt
…Fasilitas
penyimpanan
bahan
bakar
bekas kering
…Fasilitas
produksi
radioisotop
…Lain-lain
…………
IV
…Radiografi
industri
fasilitas
terbuka
…Well
logging
…Fasilitas
gauging
industri
…Lain-lain
…………
-3-
Paparan Radiasi
Jarak (meter)
1
10
25
50
…….
mRem/jam
Kontaminasi
Lantai/Ruangan
Bq/cm2
Udara
Bq/liter
Jumlah Korban
Nama
Keterangan
Tindakan Penanggulangan yang telah dilakukan
Bantuan yang diharapkan
..............., ............
Pelapor
Nama Lengkap
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
DOSIS PANDUAN BAGI PETUGAS PENANGGULANGAN
Level
Tugas
(mSv)
Tindakan penyelamatan jiwa, seperti:
1. pertolongan terhadap ancaman hidup; dan
2. pencegahan
atau
mitigasi
terhadap
kondisi
yang
menyebabkan
>500
kedaruratan umum di instalasi atau fasilitas dengan kategori bahaya
radiologi I.
Tindakan penyelamatan jiwa yang potensial, seperti:
1. Penerapan tindakan perlindungan segera pada tapak untuk instalasi atau
fasilitas dengan kategori bahaya radiologi I, II atau III;
2. pencegahan atau mitigasi terhadap kondisi yang membahayakan jiwa
(contoh: kebakaran);
3. pemantauan lingkungan di tempat umum di dalam zona kedaruratan
nuklir untuk mengidentifikasi kebutuhan tindakan perlindungan segera;
dan
500
4. pelaksanaan tindakan perlindungan segera di luar tapak untuk instalasi
atau fasilitas dengan kategori bahaya radiologi I atau II.
Tindakan untuk mencegah pengembangan kondisi katastropik, seperti:
pencegahan atau mitigasi kondisi sehingga menghasilkan klas waspada
atau klas yang lebih tinggi untuk fasilitas atau instalasi dengan kategori
fasilitas II atau III; atau klas waspada atau klas kedaruratan area tapak
untuk fasilitas atau instalasi dengan kategori bahaya radiologi I.
Tindakan untuk mencegah luka yang serius, seperti:
1. pertolongan terhadap ancaman yang potensial atau luka yang serius;
2. perawatan dengan segera terhadap luka yang serius; dan
3. dekontaminasi manusia.
100
-3-
Tindakan untuk menghindari dosis kolektif yang besar, seperti:
1. pemantauan lingkungan di tempat umum untuk mengidentifikasi
kebutuhan tindakan perlindungan atau pembatasan makanan; dan
2. pelaksanaan tindakan perlindungan dan pembatasan makanan di luar
tapak.
Intervensi tahapan kedaruratan lainnya, seperti:
1. perawatan jangka panjang bagi orang-orang yang terpapar radiasi atau
terkontaminasi;
2. pengumpulan dan analisis cuplikan;
50
3. operasi pemulihan jangka pendek;
4. dekontaminasi lokal; dan
5. pemberian informasi kepada masyarakat.
Operasi pemulihan, seperti:
1. perbaikan fasilitas yang tidak terkait dengan keselamatan;
nilai
2. dekontaminasi skala besar;
batas
3. penempatan limbah (waste disposal); dan
dosis
4. penanganan medis jangka panjang.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
-2-
PERHITUNGAN UNTUK MENENTUKAN JUMLAH INVENTORI
ZAT RADIOAKTIF
UMUM
Anak Lampiran ini memberikan panduan mengenai penentuan jumlah zat radioaktif
yang dianggap berbahaya.
PENETAPAN JUMLAH SUMBER ATAU ZAT RADIOAKTIF(NILAI D)
Suatu sumber atau zat radioaktif yang tidak diawasi harus dikategorikan sebagai
sumber berbahaya sesuai dengan uraian di bawah ini, dengan beberapa pengecualian
sebagai berikut:
1. Panduan ini tidak berlaku untuk bahan bakar teriradiasi (misalnya bahan bakar
bekas reaktor). Dalam hal ini, Lampiran I harus digunakan untuk menentukan
kategori bahaya radiologi.
2. Zat radioaktif yang diangkut berdasarkan persyaratan di dalam Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
tidak perlu dianggap sebagai suatu sumber berbahaya selama zat radioaktif
tersebut diawasi dan hanya boleh dipindahkan dari bungkusan setelah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, jika zat radioaktif tersebut hilang,
dicuri atau dipindahkan secara tidak sah, panduan ini berlaku untuk menentukan
kategori bahaya zat radioaktif tersebut.
Untuk semua jenis zat radioaktif, perhitungannya adalah sebagai berikut:
A / D1 = ∑i
Ai
D1,i
di mana
Ai
adalah aktivitas (TBq) dari setiap radionuklida i yang tidak diawasi dalam suatu
kedaruratan atau kejadian;
D1,i
untuk setiap radionuklida i diambil dari Tabel 1.
-3-
Untuk zat radioaktif yang dapat tersebar1, perhitungannya sebagai berikut:
A / D2 = ∑i
Ai
D 2 ,i
di mana
Ai
adalah aktivitas (TBq)
dari setiap radionuklida i dalam bentuk yang dapat
tersebar dan yang tidak diawasi dalam suatu kedaruratan atau suatu kejadian;
D 2 ,i
untuk setiap radionuklida i diambil dari Tabel 1.
Suatu sumber atau zat radioaktif yang dapat bergerak (mobile) harus dikategorikan
sebagai suatu sumber yang berbahaya jika setiap perhitungan nilai A/D di atas lebih
besar dari 1.2
TABEL 1. NILAI D (TBq)
Sumber atau Zat Radioaktif
Radionuklida
D1 b
D2c
H-3
ULd
2.E+03e
C-14
2.E+05
5.E+01
P-32
1.E+01
2.E+01
S-35
4.E+04
6.E+01
Cl-36
3.E+02
2.E+01f
Cr-51
2.E+00
5.E+03
Bubuk, zat cair dan gas, dan khususnya bahan mudah menguap, mudah terbakar, dapat larut dalam air dan bahan
piroforik, harus dianggap memiliki risiko dapat tersebar.
1
Ada kemungkinan, meskipun sangat kecil, bahwa jumlah yang lebih kecil dari nilai ini dapat menyebabkan luka.
Namun demikian, sumber dengan nilai ini dianggap cukup berbahaya sehingga perlu diambil tindakan luar biasa
(pencarian, pemberitahuan ke masyarakat) untuk mengamankan sumber tersebut jika kendali atas sumber tersebut
hilang (misalnya karena sumber hilang atau dicuri) dan jika sumber tersebut berada dalam area publik.
2
-4-
Fe-55
ULd
8.E+02
Co-57
7.E–01
4.E+02
Co-60
3.E–02
3.E+01
Ni-63
ULd
6.E+01
Zn-65
1.E–01
3.E+02
Ge-68
7.E–02
2.E+01
Se-75
2.E–01
2.E+02
Kr-85
3.E+01
2.E+03
Sr-89
2.E+01
2.E+01
Sr-90(Y-90)g
4.E+00
1.E+00
Y-90
5.E+00
1.E+01h
Y-91
8.E+00
2.E+01
Zr-95 (Nb-95m/Nb-95)g
4.E–02
1.E+01
Nb-95
9.E–02
6.E+01
Mo-99 (Tc-99m)g
3.E–01
2.E+01
Tc-99mh
7.E–01
7.E+02
Ru-103(Rh-103m)g
1.E–01
3.E+01
Ru-106(Rh-106)g
3.E–01
1.E+01
Pd-103 (Rh-103m)g
9.E+01
1.E+02
Cd-109
2.E+01
3.E+01
Te-132 (I-132)g
3.E–02
8.E–01 h
I-125
1.E+01
2.E–01
I-129
ULd
ULd,f
I-131
2.E–01
2.E–01 h
Cs-134
4.E–02
3.E+01
Cs-137(Ba-137m) g
1.E–01
2.E+01
Ba-133
2.E–01
7.E+01
Ce-141
1.E+00
2.E+01
-5-
Ce-144(Pr-144m, Pr-144)g
9.E–01
9.E+00
Pm-147
8.E+03
4.E+01
Eu-152
6.E–02
3.E+01
Eu-154
6.E–02
2.E+01
Gd-153
1.E+00
8.E+01
Tm-170
2.E+01
2.E+01
Yb-169
3.E–01
3.E+01
Re-188
1.E+00
3.E+01
Ir-192
8.E–02
2.E+01
Au-198
2.E–01
3.E+01
Hg-203
3.E–01
2.E+00
Tl-204
7.E+01
2.E+01
Po-210
8.E+03
6.E–02
Ra-226 (progeny)g
4.E–02
7.E–02
Th-230
9.E+02
7.E–02f
Th-232
ULd
ULd,f
U-232
7.E–02
6.E–02f
U-235 (Th-231)g
8.E–05
8E–05i
U-238
ULd
ULd,f
U alam
ULd
ULd,f
U deplesi
ULd
ULd,f
U diperkaya > 20%
8E–05i
8E–05i
U diperkaya > 10%
8E–04i
8E–04i
Np-237 (Pa-233)g
3.E–01j
7.E–02
Pu-238
3.E+02i
6.E–02
Pu-239
1.E+00i
6.E–02
Pu-239/Bek
1.E+00i
6.E–02
-6-
a
Pu-240
4.E+00i
6.E–02
Pu-241 (Am-241)g
2.E+03i
3.E+00
Pu-242
7.E–02i
7.E–02f
Am-241
8.E+00
6.E–02
Am-241/Bek
1.E+00
6.E–02
Cm-242
2.E+03
4.E–02
Cm-244
1.E+04
5.E–02
Cf-252
2.E–02
1.E–01
Jumlah zat radioaktif dalam area publik, jika tidak di bawah pengawasan (karena
tanpa perisai atau karena penyebaran akibat kecelakaan atau aksi kejahatan), yang
dapat
meningkatkan
dosis
yang
mengakibatkan
cedera
permanen
sehingga
mengurangi kualitas hidup.
b
D1 adalah untuk paparan eksternal dan berlaku bagi zat radioaktif yang tersebar dan
tidak tersebar.
cD
2
adalah untuk zat radioaktif yang tersebar. Penyebaran ke udara melalui kebakaran
atau
ledakan,
tertelan
dan
kontaminasi
yang disengaja terhadap
air
juga
dipertimbangkan.
d
UL adalah kuantitas yang tidak terbatas. Program kesiapsiagaan nuklir untuk
menanggulangi konsekuensi radiologi tidak direkomendasikan.e Diasumsikan bahwa
dosis penyerapan kulit adalah dua kali dosis yang diserap melalui pernapasan.
f
Kedaruratan yang terkait jumlah konsentrasi radionuklida ini dapat menyebabkan
terjadinya konsentrasi racun kimia berlebih di udara sehingga menyebabkan bahaya
yang segera terhadap kehidupan dan kesehatan (immediate danger to life or health,
IDLH), dan prosedur untuk mengatasi risiko yang timbul perlu ditetapkan.
g
Nilai D dihitung dengan mempertimbangkan radionuklida induk dan produk
peluruhannya yang penting (radionuklida yang berada dalam kurung), yang muncul
dalam rentang waktu sepuluh tahun. Produk peluruhan dengan waktu paro kurang
-7-
dari satu tahun dapat diasumsikan berada dalam kesetimbangan dengan radionuklida
induknya.
h radionuklida
yang mempunyai waktu paro pendek dan dalam waktu satu bulan atau
kurang bahaya radiologinya berkurang dengan sangat besar.
i
Tidak ada bahaya radiasi yang segera namun nilai D ditetapkan berdasarkan bahaya
kekritisan.
j
Nilai D mewakili bahaya radiologi dan kekritisan.
k Pembangkit
neutron.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
AS NATIO LASMAN
Fly UP