...

nomor 2 tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasilan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

nomor 2 tahun 2014 tentang pemberian tambahan penghasilan
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 2
SALINAN
TAHUN 2014
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER, DOKTER
SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan
dan profesionalisme dokter dan dokter spesialis pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka dan
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam ….. 2
2
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan
Profesi Kepada Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan
Dokter Gigi Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah di
Kabupaten Majalengka.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-Daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ….. 3
3
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang ….. 4
4
9.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri ..... 5
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun
2009
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).
MEMUTUSKAN : ….. 6
6
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Majalengka.
Bupati adalah Bupati Majalengka.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
Unit
Kerja
adalah
bagian
dari
SKPD
yang
melaksanakan satu atau beberapa program.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di
Kabupaten Majalengka.
Direktur adalah Direktur RSUD di Kabupaten
Majalengka.
8. Dokter ….. 7
7
8.
9.
Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi
Spesialis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi
dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja pada RSUD di
Kabupaten Majalengka.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi
Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas,
profesionalitas dan komitmen Dokter, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, dalam memberikan
dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap
masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RSUD
di Kabupaten Majalengka.
BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Tambahan penghasilan kepada Dokter, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, diberikan
berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban
tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
BAB IV ….. 8
8
BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
(1)
Tambahan penghasilan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter
Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, diberikan setiap
bulannya
dengan
besaran
disesuaikan
dengan
kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
RSUD di Kabupaten Majalengka.
(2)
Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
Pasal 5
Tambahan penghasilan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi
dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya
sementara apabila yang bersangkutan :
a.
b.
c.
d.
sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar
tanggungan negara;
menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir
bekerja selama sebulan penuh;
dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
sebab-sebab lain menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 6 ….. 9
9
Pasal 6
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.
BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
(1)
Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan
berkenaan.
(2)
Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).
(3)
Pengajuan
pencairan
tambahan
penghasilan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah
RSUD di Kabupaten Majalengka.
BAB VII ….. 10
10
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 April 2014
BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
Cap/Ttd
ADE RACHMAT ALI
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003
11
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor
: 2 Tahun 2014 00
Tanggal
: 8 April 201419 Maret 2009
Tentang
: PEMBERIAN
TAMBAHAN
PENGHASILAN
BERDASARKAN
KELANGKAAN
PROFESI
KEPADA DOKTER, DOKTER
SPESIALIS, DOKTER GIGI
DAN
DOKTER
GIGI
SPESIALIS PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN MAJALENGKA.
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER, DOKTER
SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA
NO
JENIS PROFESI
BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
1
DOKTER
Rp. 1.000.000,00
2
DOKTER SPESIALIS
Rp. 3.000.000,00
3
DOKTER GIGI
Rp. 1.000.000,00
12
NO
4
JENIS PROFESI
BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
DOKTER GIGI
SPESIALIS
Rp. 3.000.000,00
BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
SUTRISNO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
Cap/ttd
ADE RACHMAT ALI
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003
13
Fly UP