...

IND-PUU-7-2011-Permen No. 02 Tahun 2011_Combine

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

IND-PUU-7-2011-Permen No. 02 Tahun 2011_Combine
SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas Metana
Batubara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
1
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau
Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
dengan Cara Injeksi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
GAS METANA BATUBARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Gas metana batubara (coalbed methane) yang selanjutnya disebut gas
metana batubara adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana
merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam
proses
pembentukan
batubara
(coalification)
dalam
kondisi
terperangkap dan terserap (terabsorbsi) di dalam batubara dan/atau
lapisan batubara.
2. Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana
batubara adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan eksplorasi
(penyelidikan) cadangan gas metana batubara dan eksploitasi
(menghasilkan) gas metana batubara dari wilayah kerja gas metana
batubara.
3. Eksplorasi gas metana batubara adalah kegiatan yang bertujuan
memperoleh informasi rnengenai kondisi geologi untuk menemukan
dan memperoleh perkiraan cadangan gas metana batubara di wilayah
kerja gas metana batubara.
4. Eksploitasi gas metana batubara adalah rangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk menghasilkan gas metana batubara dari wilayah kerja
gas metana batubara, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian
sumur, pembangunan sarana pengangkutan pengolahan untuk
pemisahan dan pemurnian gas metana batubara di lapangan, serta
kegiatan lain yang mendukungnya.
5. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi gas metana batubara adalah batas kadar dan jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan
dibuang ke lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi metana batubara.
6. Baku mutu pemanfaatan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara adalah batas kadar
dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air
limbah dari usaha dan/atau kegiatan Eksplorasi dan eksploitasi gas
metana batubara yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain
seperti perikanan, pertanian, pencucian batubara, penyiraman debu,
air proses industri, irigasi, peternakan, dan keperluan air baku air
bersih.
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kepentingan sendiri adalah pemanfaatan air limbah untuk kegiatan di
lingkup industri itu sendiri.
Debit maksimum air limbah adalah debit tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
Kadar maksimum air limbah adalah kadar tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
Air terproduksi adalah air yang dibawa ke atas dari strata batubara
selama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara
termasuk didalamnya air formasi, dan bahan kimia yang ditambahkan
untuk proses penyelesaian sumur (completion) dan atau untuk proses
produksi gas metana batubara.
Air sisa pengeboran adalah air yang dihasilkan dari kegiatan
pengeboran yang diperoleh dari pemisahan limbah lumpur berbahan
dasar air yang tidak digunakan lagi dan akan dibuang ke lingkungan.
Air limbah drainase mengandung minyak adalah semua limbah yang
berasal dari pencucian, tumpahan, selokan dan tetesan-tetesan minyak
yang berasal dari tangki dan area kerja, dan
air hujan yang
bersinggungan langsung dengan semua bahan yang mengandung
minyak.
Badan air tawar adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air,
sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara yang mengandung
kadar residu terlarut (total disolved solid) kurang dari 1.000 mg/L.
Badan air payau adalah wadah air yang terdapat di atas atau dibawah
permukaan tanah dimana terjadi percampuran air tawar dengan air
laut atau air berasal dari sumber air fosil yang mengandung kadar
residu terlarut (total disolved solid) lebih dari 1.000 mg/L sampai
dengan kurang dari 10.000 mg/L.
Badan air asin adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini laut dan akuifer yang
mengandung kadar residu terlarut (Total Disolved Solid) lebih dari
10.000 mg/L.
Titik penaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan
untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah.
Kondisi darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan dan/atau
tidak beroperasinya peralatan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
gas metana batubara karena adanya bencana alam, kebakaran,
dan/atau huru hara sehingga mengakibatkan terlampauinya baku
mutu air limbah sampai dimulainya kembali kegiatan operasi.
Kondisi tidak normal (abnormal) adalah keadaan dimana peralatan
pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara tidak
beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau
tidak berfungsinya peralatan tersebut sehingga mengakibatkan
terlampauinya baku mutu air limbah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3
Pasal 2
(1) Air limbah usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas
metana batubara meliputi:
a. air terproduksi;
b. air limbah drainase mengandung minyak; dan
c. air sisa pengeboran.
(2) Air terproduksi dari usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
gas metana batubara wajib dikelola dengan salah satu atau kombinasi
dari upaya pengelolaan dengan cara:
a. dibuang ke lingkungan, antara lain:
1. pembuangan ke badan air;
2. diinjeksikan ke dalam formasi; dan/atau
3. diuapkan.
b. dimanfaatkan untuk kepentingan lain, antara lain:
1. perikanan atau produksi kebutuhan manusia dari produk
pertanian;
2. pencucian batubara;
3. penyiraman debu:
4. air proses industri:
5. irigasi:
6. peternakan; dan/atau
7. air baku air bersih.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 3
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan
pengelolaan air limbah sehingga pada saat dibuang ke badan air dan
atau diserahkan untuk pemanfaatan pihak lain tidak melampaui baku
mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Dalam kondisi normal, baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh
dilampaui.
Semua air limbah yang dibuang ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan
harus melewati titik penaatan.
Titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada pada
saluran air limbah yang keluar dari:
a. sistem pengolahan air limpasan (run off) sebelum dibuang ke badan
air yang tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber
lain selain dari kegiatan eksplorasi dan produksi gas metana
batubara tersebut; atau
b. sistem pengolahan air limbah dari kegiatan pendukung sebelum
dibuang ke badan air dan atau dimanfaatkan yang tidak terkena
pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari
kegiatan pendukung tersebut.
Sisa pengelolaan air terproduksi seperti lumpur atau padatan
akumulasi garam-garaman harus dikelola sebelum dibuang ke
lingkungan.
4
(6) Sistem perpipaan yang digunakan untuk mentransportasikan air
terproduksi dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan tidak
terjadi kebocoran dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga apabila
terjadi kebocoran dapat segera dihentikan.
(7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan
pengelolaan air limbah wajib:
a. melaksanakan prosedur penghentian kebocoran pipa air terproduksi
dan penanganan pasca kebocoran;
b. menangani kondisi abnormal dan/atau darurat dengan menjalankan
prosedur penanganan yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan terjadinya kondisi abnormal dalam jangka waktu 2 x 24
jam dan kondisi darurat dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada
Menteri, kepala instansi lingkungan hidup propinsi, dan kepala
instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
Pasal 4
Pembuangan air limbah dengan cara injeksi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
persyaratan dan tata cara pengelolaan air limbah bagi usaha dan/atau
kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi dengan cara injeksi.
Pasal 5
Pembuangan air terproduksi dengan cara diuapkan wajib memenuhi
persyaratan teknis kolam penampungan air terproduksi.
Pasal 6
(1) Kolam penampung air terproduksi wajib memenuhi persyaratan:
a. dilapisi dengan bahan yang kedap air, jika dasar kolam terdapat
lapisan tanah yang berpori, tembus air, batuan-batuan, atau material
yang lancip atau tajam, dasar kolam harus di lapisi dengan lapisan
tanah lempung yang dipadatkan setebal paling rendah 8 sentimeter
sebelum dilapisi dengan bahan sintetis yang kedap air;
b. lokasi kolam berada:
1. di daerah yang bebas banjir;
2. bukan daerah genangan air sepanjang tahun;
3. bukan aliran sungai intermittent;
4. bukan daerah resapan atau sumber mata air;
5. bukan daerah yang dilindungi;
6. jauh dari lokasi pemukiman berjarak paling rendah 300 meter; dan
7. sesuai dengan tata ruang yang ditentukan;
c. kondisi hidrogeologi lokasi kolam memenuhi ketentuan:
1. struktur geologi bersifat stabil;
2. terletak di lahan datar atau dengan kemiringan maksimum 12%;
3. kedalaman air tanah paling rendah 4 meter dari lapisan terbawah
kolam; dan
4. teksture tanah tidak memiliki porositas yang tinggi.
d. tanggul memiliki tinggi bebas (free board) paling rendah 10 sentimeter
dari muka air tertinggi di dalam kolam;
5
e. pagar pengaman atau pembatas di sekeliling lokasi unit pengolahan
dipasang untuk menghindari masuknya pihak yang tidak
berkepentingan;
f. tanda peringatan dipasang untuk menjaga aspek keselamatan dan
keamanan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. lokasi koordinat kolam dan kedalaman kolam;
2. dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan;
3. pemakaian alat pelindung yang sesuai dengan standar keselamatan
kerja; atau
4. tanda lain yang dianggap perlu;
g. tidak digunakan sebagai tempat pembuangan limbah B3 atau bahan
lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. konstruksi kolam yang digunakan dalam keadaan darurat; dan
b. kolam sementara untuk kegiatan pengeboran yang waktu
penyelesaian sumurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
Pasal 7
(1) Air terproduksi tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain jika
air yang akan dimanfaatkan tidak memenuhi baku mutu pemanfaatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
(2) Pemanfaatan air terproduksi untuk kegiatan penyiraman debu yang
dilakukan terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan di satu tempat
tertentu wajib mendapat izin pemanfaatan air terproduksi dari
bupati/walikota.
(3) Air limbah yang berasal dari pemanfaatan air terproduksi untuk proses
industri dan pencucian batubara wajib memenuhi:
a. baku mutu air terproduksi; dan
b. baku mutu proses pencucian batubara atau baku mutu sesuai jenis
industri.
(4) Pemanfaatan air terproduksi untuk irigasi harus memenuhi
persyaratan:
a. air terproduksi tidak digunakan untuk tanah pertanian yang
memiliki irigasi teknis;
b. air terproduksi tidak dapat dimanfaatkan sebagai air irigasi di
daerah yang ketinggian muka air tanah kurang dari 10 meter dari
permukaan tanah, dimana air tanah di daerah tersebut
dimanfaatkan sebagai sumber air bersih;
c. teknik irigasi yang digunakan hanya boleh menggunakan metode
drip, centre pivot or lateral move irrigation machines, yang dipasang
dengan sistem aplikasi irigasi yang memiliki energi rendah;
d. tidak diperbolehkan melakukan teknik irigasi dengan cara
penggenangan atau dialirkan secara langsung ke tanah secara terus
menerus;
e. perhitungan keseimbangan air dan air terproduksi yang
diaplikasikan ke tanah tidak boleh melebihi defisit air harian;
f. aliran air di dalam tanah yang disebabkan oleh pengaliran air
terproduksi tidak boleh melebihi 15 % dari kecepatan aliran irigasi
di permukaan;
6
g. tidak boleh dilakukan jika berpotensi menimbulkan terjadinya erosi;
dan
h. tidak boleh dilakukan jika akibat pengaliran tersebut terbentuk
aliran air yang langsung menuju ke badan air.
(5) Pemanfaatan air terproduksi untuk air baku air bersih sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
baku mutu air baku air bersih.
(6) Pemanfaatan air terproduksi untuk kepentingan sendiri wajib
memenuhi baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Menteri ini.
(7) Pemanfaatan air terproduksi bukan untuk kepentingan sendiri wajib
mendapat izin pemanfaatan air terproduksi dari bupati/walikota.
Pasal 8
(1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi gas metana batubara dengan ketentuan sama atau lebih
ketat dari baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
dan/atau
b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan
dari Menteri.
(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan
puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Menteri
tidak
memberikan
keputusan
terhadap
permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap
disetujui.
(4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan alasan penolakan.
(5) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan daerah provinsi.
Pasal 9
Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Amdal) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari usaha dan/atau kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara mensyaratkan baku mutu
air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana
yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL-UPL.
7
Pasal 10
Dalam hal hasil kajian untuk izin bagi usaha dan/atau kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi gas metana batubara mensyaratkan baku mutu air limbah
lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.
Pasal 11
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
eksploitasi gas metana batubara wajib:
kegiatan
eksplorasi
dan
a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang
dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
b. menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji;
c. memasang alat ukur debit atau laju alir air terproduksi dan melakukan
pencatatan debit air terproduksi harian pada setiap titik penaatan dari
pengelolaan air terproduksi;
d. memeriksakan kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium terakreditasi atau
mendapat rekomendasi gubernur; dan
e. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri,
gubernur, dan instansi terkait mengenai debit air terproduksi harian dan
kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan
huruf d secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Pasal 12
Bupati/walikota wajib mencantumkan:
a. baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
dan
b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Pasal 4, Pasal
6, dan Pasal 11
ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air
terproduksi bukan untuk kepentingan sendiri.
8
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 26 April 2011
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
GUSTI MUHAMMAD HATTA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal: 6 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 261
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
9
Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 26 April 2011
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA
A. Air terproduksi
NO.
1
PARAMETER
COD
KADAR
METODA PENGUKURAN
< 300 mg/l
SNI 06-6989:2-2004
atau
SNI 06-6989:15-2004
Ba (Barium)
Fe (Besi)
SAR (Sodium
Adsoption Ratio)
pH
TDS
Suspended
Solids
Temperature
Florida
3 mg/l
10 mg/l
< 35
SNI 06-2470-1991
SNI 06-6989.30-2005
6–9
4000 mg/l
100 mg/l
SNI 06-6989.11-2004
-
400C
1 mg/L
Keterangan :
SAR (Sodium Adsoption Ratio) dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan:
Sodium adsorption ratio (SAR) =
[Na+]meq/L
√0.5 ([Ca++]meq/L + [Mg++]meq/L)
B. Air limbah drainase mengandung minyak
NO.
PARAMETER
1
Minyak dan Lemak(1)
2
Karbon Organik Total(2)
KADAR
SATUAN
15
mg/l
110
mg/l
Keterangan :
(1)
Metode Pengukuran menggunakan SNI 19-1660-1989 atau SNI 06-6989.10-2004
(2)
Metode Pengukuran menggunakan SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310
1
C. Air sisa pengeboran
NO.
PARAMETER
1
COD
2
Minyak dan Lemak
25 mg/l
3
4
Sulfida (sebagai H2S)
Amonia (sebagai
NH3-N)
Phenol Total
Temperatur
pH
TDS
TSS
0,5 mg/l
5 mg/l
5
6
7
8
9
KADAR
METODE PENGUKURAN
200 mg/l
SNI 06-6989:2-2004 atau
SNI 06-6989:15-2004
SNI 19-1660-1989 atau
SNI 06-6989.10-2004
SNI 06-2470-1991
SNI 06-6989.30-2005
2 mg/l
40 0 C
6–9
4000 mg/l
100 mg/l
SNI 06-6989.21-2005
SNI 06-6989.23-2005
SNI 06-6989.11-2004
-
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
GUSTI MUHAMMAD HATTA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
2
Lampiran II
Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 26 April 2011
BAKU MUTU PEMANFAATAN AIR TERPRODUKSI BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS METANA BATUBARA
UNTUK KEPENTINGAN LAIN
A. Pemanfaatan Air Terproduksi Untuk Perikanan atau Produksi bahan
kebutuhan manusia dari produk perikanan
PARAMETER
Alkalinitas
Chemical
Oxygen
Demand (COD)
Warna
Oksigen terlarut
Gas supersaturation
Kesadahan (CaCO3)
pH
Residu Terlarut
Residu Tersuspensi
Temperature
Badan Air
Tawar
≥ 20
KADAR (mg/l)
Badan Air
Badan Air
Payau
Asin
> 20
> 20
<300
< 300
-
30-40
30-40
30-40
>5
<100%
20-100
6.0-9.0
<3,000
<40
< 2 0C dari
badan air
>5
<100%
>5
<100%
6.0-9.0
3,000-35,000
<75
< 2 0C dari
badan air
6.0-9.0
33.000-37.000
<10
< 2 0C dari
badan air
Satuan
pt-Co
units
mg/l
mg/l
B. Pemanfaatan Air Terproduksi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi Gas Metana Batubara untuk Pencucian Batubara.
PARAMETER
pH
Dissolved oxygen
KADAR
6–9
>2
SATUAN
(mg/l)
C. Pemanfaatan Air Terproduksi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi Gas Metana Batubara untuk Penyiraman Debu.
PARAMETER
Residu Terlarut (Total Disolved Solid)
sodium adsorpsiun ratio (SAR)
Ion Bicabornat (HCO3 -)
KADAR
3000
<8
100
SATUAN
mg/l
mg/l
1
D. Pemanfaatan Air Terproduksi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi Gas Metana Batubara untuk Air Proses Industri.
PARAMETER
pH
Oksigen Terlarut di dalam kolam
KADAR
6–9
2
SATUAN
mg/l
E. Pemanfaatan Air Terproduksi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi Gas Metana Batubara untuk Irigasi.
PARAMETER
Residu Terlarut (Total Disolved Solid)
Sodium Adsorpsiun Ratio (SAR)
Ion Bicabornat (HCO3 -)
Flouride
KADAR
<3000
<8
<100
<1
SATUAN
mg/l
mg/l
mg/l
F. Pemanfaatan Air Terproduksi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi Gas Metana Batubara untuk Peternakan.
PARAMETER
TDS
Aluminium
Arsenic
Berylium
Boron
Cadmium
Calcium
Chloride
Chromium
Cobalt
Copper
Fluoride
Lead
Mercury
Molybdenum
Nickel
Nitrate
Nitrite
Oxygen
Selenium
Sulphate
Uranium
Vanadium
Zinc
TOTAL METAL (MG/L)
< 3000
5
0.02
3000 ppm
5
0.01
1,000
2,000
1
1
0.4
2
0.05
0.002
0.15
1
100
10
>3
0.02
1,000
0.2
0.1
2.5
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
GUSTI MUHAMMAD HATTA
Inar Ichsana Ishak
2
Fly UP