...

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI e - e

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI e - e
PEDOMAN
PENGGUNAAN APLIKASI e-MONEV
UNTUK PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2012
Penanggung Jawab :
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Penulis :
Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Diterbitkan oleh :
Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
ISBN : 978-602-7553-03-3
Alamat Kontak :
Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Gedung Utama Lt. 3 Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat
Email : [email protected]
Telp./Fax. (021) - 31927438
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
v
DAFTAR TABEL
vii
DAFTAR GAMBAR
viii
BAB I. PENDAHULUAN
1
A.
Latar Belakang
1
B.
Tujuan
2
C.
Landasan Hukum
2
D.
Penyempurnaan Aplikasi Pelaporan PP 39/2006
3
E.
Daftar Istilah & Singkatan
4
BAB II. PRINSIP – PRINSIP DASAR e-MONEV
7
A.
Struktur Data Program/Kegiatan 2012
7
B.
Penetapan Target Triwulanan Kegiatan
8
C.
Penentuan Nilai Realisasi Anggaran Kegiatan
10
D.
Penentuan Nilai Realisasi Kinerja Kegiatan
10
E.
Pengukuran Nilai Realisasi Program
11
F.
Pengukuran Gap Antara Realisasi dan Target
11
G.
Mekanisme Pelaporan
13
BAB III. APLIKASI e-MONEV
15
A.
Mengakses Aplikasi e-Monev
15
B.
Halaman Aplikasi e-Monev
15
1. Halaman Publik
15
2. Halaman K/L
18
Menu Halaman K/L
18
1. Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Antar Instansi
18
2. Beranda
20
3. Profil K/L
21
4. Pemantauan
23
5. Permasalahan
24
C.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
v
6. Laporan
25
7. Utilities
25
BAB IV. INPUT DATA APLIKASI E-MONEV
A.
Login
27
B.
Update Data Kontak K/L
28
C.
Melakukan input Target Triwulanan Kegiatan
29
D.
Melakukan Input Data Realisasi Kegiatan
32
E.
Memilih Indikator Sasaran Kegiatan yang Sesuai
34
BAB V. VALIDASI LAPORAN TRIWULANAN e-MONEV
vi
27
35
A.
Validasi Oleh K/L
35
B.
Login Oleh Sektoral Bappenas
37
BAB VI. PENUTUP
39
Lampiran 1 : DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012
41
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Aplikasi PP 39/2006 (off-Line) dengan Aplikasi
e-Monev
Tabel 2. Rumus Rerata Tertimbang Kegiatan Terhadap Program
Tabel 3. Contoh Pengukuran Gap Antara Realisasi dengan Target
Tabel 4. Tabel Keterangan Status Capaian Program/Kegiatan
Tabel 5. Keterangan Tanda Validasi
3
11
12
12
36
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.
Gambar 5.
Gambar 6.
Gambar 7.
Gambar 8.
Gambar 9.
Gambar 10.
Gambar 11.
Gambar 12.
Gambar 13.
Gambar 14.
Gambar 15.
Gambar 16.
Gambar 17.
Gambar 18.
Gambar 19.
Gambar 20.
Gambar 21.
Gambar 22.
Gambar 23.
Gambar 24.
Gambar 25.
Gambar 26.
Gambar 27.
Gambar 28.
viii
Struktur Program/Kegiatan 2012
Mekanisme Pelaporan e-Monev
Ketik Alamat e-Monev
Halaman Publik
Halaman K/L
Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan K/L
Rekapitulasi Kemajuan Monev antar UKE I dalam K/L
yang sama
Halaman Dashboard
Halaman Profil K/L
Halaman Pemantauan Program
Halaman Pemantauan Kegiatan
Halaman Permasalahan
Halaman Laporan
Halaman Utilities
Akses Halaman Login Sistem e-Monev
Update Data Pimpinan K/L
Proses Edit Profil
Membuka link Pemantauan Kegiatan
Link Set Target Kegiatan
Halaman Pengisian Target Kegiatan
Link detil kegiatan dari program
Link Input Realisasi Kegiatan
Input Realisasi Anggaran & Kinerja Kegiatan
Login Pimpinan K/L untuk melakukan Validasi
Laporan
Tanda Validasi Program
Halaman Validasi K/L
Daftar K/L dibawah koordinasi Direktorat Sektor
Bappenas
Daftar Program K/L yang akan divalidasi oleh
Direktorat Sektor Bappenas
7
14
15
17
18
19
19
20
22
23
23
24
25
25
27
28
29
30
30
31
32
32
33
35
36
37
38
38
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab
dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus
manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring
dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna
berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada ahirnya akan
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan
kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan
agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan
mekanisme dan pelaporan monev, secara langsung mengharuskan terpenuhinya
dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dievaluasi.
Pembangunan aplikasi monev berbasis website (e-Monev) merupakan
upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada
peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format,
aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.
Pada tahap awal, aplikasi e-Monev baru dapat diakses oleh Kementerian/
Lembaga (K/L) Pusat. Dalam tahap pengembangan selanjutnya, e-Monev
direncanakan akan dapat diakses oleh Bappeda dan SKPD tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program dengan
Dana Dekonsentrasi (Dekon)/Tugas Perbantuan (TP).
Secara paralel, e-Monev yang dikembangkan saat ini telah memuat
informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan
Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based-Planning
and Budgeting), serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi kegiatan/program
terhadap pencapaian target Prioritas Nasional.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
1
B. TUJUAN
Pembangunan e-Monev Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
berdasarkan PP 39/2006 dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :
1. Jangka Pendek
a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara
triwulanan.
b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan
pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan.
c. Melakukan pemantuan terhadap pecapaian target Prioritas Nasional.
d. Menfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan
permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan.
e. Mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
2. Jangka Panjang dan Berkelanjutan
a. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan Perencanaan dan
Anggaran Berbasis Kinerja.
b. Memberikan masukan bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang
dihadapi K/L dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
c. Memberikan masukan bagi Pedoman Penyusunan program/kegiatan
dan indikator yang baik.
d. Memberikan masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen
perencanaan tahunan dan menengah (khususnya RPJMN 2015-2019).
e. Sebagai bagian dari kerangka monev nasional terpadu yang akan
diintegrasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN).
C. LANDASAN HUKUM.
Landasan hukum yang diacu dalam sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana
Pembangunan adalah :
1. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2025.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
D. PENYEMPURNAAN APLIKASI PELAPORAN PP 39/2006
Aplikasi e-Monev Pelakasanaan Rencana Pembangunan Nasional merupakan
optimalisasi dari Aplikasi Pelaporan PP 39/2006 (off-line) sebelumnya. Adapun
perbandingan aplikasi e-Monev (on-line) dengan Aplikasi PP 39/2006 (off-line)
antara lain :
Tabel 1. Perbandingan Aplikasi PP 39/2006 (off-Line) dengan Aplikasi e-monev
No APLIKASI PP 39/2006 (off-line)
APLIKASI e-MONEV
1.
FORMULIR :
• Formulir A : Penanggung
jawab Kegiatan.
• Formulir B : Penanggungjawab
Program.
• Formulir C : Biro Perencanaan
K/L
FORMULIR :
•3 (tiga) formulir A,B dan C terintegrasi
dalam 1 (satu) form .
•Input data di koordinasikan oleh
Penanggungjawab Program (UKE I) dan
divalidasi oleh Sekretariat Jenderal cq.
Biro Perencanaan K/L.
2.
BASIS DATA :
DIPA (Fungsi, Sub Fungsi,
Program, Indikator hasil,
Kegiatan).
BASIS DATA : Mengintegrasikan Data
Antara
•Renja K/L (program, outcome dan
indkator, Kegiatan, ouput dan sasaran)
dan
•RKA K/L (anggaran).
3.
INPUT DATA Kumulatif triwulanan
dilakukan secara off-line.
INPUT DATA kumulatif triwulanan
dilakukan secara on-line.
4.
MASALAH/KENDALA
PELAKSANAAN dijelaskan dan
dijabarkan tanpa dikelompokkan.
MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN
mulai dikategorikan ke dalam kelompok
permasalahan untuk mempermudah
analisis dalam mengambil langkah tindak
lanjut.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
3
ANALISIS STATUS Pencapaian
Pelaksanaan Program/Kegiatan
tidak dilakukan lebih jauh.
ANALISIS STATUS Pencapaian
Pelaksanaan Kegiatan/Program
menggunakan notifikasi warna (hijau,
kuning, merah) untuk menunjukkan
tingkat capaian kinerja dan tingkat
capaian anggaran pada pelaksanaan
program/kegiatan.
6.
MEKANISME PELAPORAN
berjenjang dan dilakukan
konsolidasi secara offline.
MEKANISME PELAPORAN dilakukan
berjenjang oleh penanggungjawab
program dan terkonsilidasi secara
otomatis oleh sistem. Selanjutnya
Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan
melakukan validasi data yang masuk
untuk dilaporkan kepada Kementerian
PPN/Bappenas melaui sistem e-Monev
7.
UPDATE APLIKASI : Setiap
perubahan aplikasi/sistem harus
dilakukan dengan mengunduh
update terlebih dahulu (manual).
UPDATE APLIKASI : Perubahan aplikasi
lebih flexible, karena perubahan pada
sistem e-Monev dilakukan melalui
website secara terpusat sehingga secara
langsung dapat diakses oleh pengguna
(auto update)
5.
E. Daftar I stilah & S ingkatan
• Sasaran Strategis K/L adalah arah utama kebijakan perencanaan setiap
Kementerian/Lembaga yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk
program/kegiatan.
• Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
• Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
• Indikator Outcome adalah segala sesuatu yang menjadi ukuran
keberhasilan pencapaian outcome.
• Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
4
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
• Sasaran Kegiatan (SK) : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dari
suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
• Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) adalah produk atau layanan yang
tangible yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
• Target adalah tingkat capaian yang diinginkan, dinyatakan secara
kuantitatif dengan unit (satuan) yang jelas. Target ditetapkan untuk
batasan waktu tertentu seperti tahunan, triwulanan, kuartalan,dll.
Dalam hal ini target yang ditetapkan terkait dengan target anggaran
kegiatan dan target kinerja kegiatan.
• Realisasi adalah tingkat capaian yang berhasil diwujudkan. Realisasi
selalu dibandingkan dengan target-nya, sehingga harus dinyatakan juga
dalam kuantitatif dengan unit (satuan) yang jelas. Besaran realiasi suatu
kegiatan (anggaran atau kinerja) yang sama dengan targetnya, maka
status capaian kegiatan tersebut adalah baik.
• Anggaran adalah nilai rupiah yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu
kegiatan/program sesuai data RKA K/L.
• Realisasi Anggaran: adalah capaian volume anggaran yang diserap
berdasarkan data SP2D.
• Kinerja: adalah hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan
atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
• Realisasi Kinerja: adalah capaian volume kinerja yang melalui capaian-
capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (pada tingkat kegiatan) atau
melalui indikator-indikator hasil (pada tingkat program).
• Status Capaian Pelaksanaan Kegiatan/Program: merupakan status
yang dilambangkan dengan warna hijau, kuning dan merah yang
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target kumulatif
penyerapan anggaran dan realisasi kinerja per triwulan.
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
periode 5 (lima) tahun.
• Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 1 (satu) tahun.
• Kementerian /Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah perangkat
pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
• Rencana Kerja Kementerian Lembaga yang selanjutnya disingkat Renja
K/L adalah dokumen rencana kerja K/L periode 1 (satu) tahun.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
5
• Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang selanjutnya disingkat RKAK/L adalah dokumen rencana kerja dan anggaran K/L periode 1 (satu)
tahun.
• Prioritas Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas
Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2010-2014 yang
telah dicanangkan semenjak masa kampanye, mencakup 14 prioritas
nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2010 -2014.
6
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB II.
PRINSIP – PRINSIP DASAR e-MONEV
Dalam pembangunan dan pelaksanaan e-Monev, terdapat prinsip-prinsip
dasar yang diacu yaitu meliputi: struktur dasar data program/kegiatan yang
digunakan, cara penetapan target kegiatan dan penentuan realisasi anggaran
& realisasi kinerja kegiatan, cara pengukuran realisasi anggaran dan realisasi
kinerja program, serta mekanisme pelaporan melaui e-Monev.
A. STRUKTUR DATA PROGRAM/KEGIATAN 2012
Gambar 1. Struktur Program/Kegiatan 2012
Data dasar yang digunakan dalam aplikasi e-Monev adalah Renja K/L dan
RKA-K/L. Struktur data Renja K/L dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat
sebagaimana Gambar 1 di atas. Berdasarkan Struktur Program dan Kegiatan di
atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sasaran strategis K/L dicapai melalui program dan pencapaian suatu
program didukung oleh kegiatan-kegiatan. Sehingga strukturnya
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
7
dimulai dari sasaran strategis K/L yang diturunkan dalam tingkat
program dan dirinci lagi kedalam tingkat kegiatan.
2. Tanggungjawab pencapaian program berada di tingkat Unit Kerja
Eselon (UKE) I.
3. Sedangkan tanggung jawab pencapaian kegiatan berada di UKE II.
4. Outcomes (hasil) merupakan entitas yang terikat kepada program
dan tidak memiliki hirarki langsung kepada kegiatan. Secara hirarki
data, nilai pencapaian outcome suatu program terpisah dari nilai
pencapaian kegiatan terhadap program.
5. Setiap outcome (hasil) mempunyai indikator outcomes masing-masing,
namun tidak semua indikator outcomes dilengkapi dengan angka/
nilai target sehingga pengukuran capaian suatu program berdasarkan
indikator outcome-nya sulit dilakukan.
6. Indikator outcome bersifat jangka panjang (tahunan), sehingga sulit
dapat diukur realisasinya dalam jangka pendek (triwulanan).
7. Struktur Kegiatan terikat pada program dan bukan pada outcome.
Sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas, maka tingkat pencapaian
kegiatan secara hirarki tidak dapat diukur terhadap outcome, namun
hanya bisa diukur terhadap program terkait.
8. Alokasi anggaran melekat pada kegiatan, sedangkan target kinerja
tingkat kegiatan melekat pada Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
Dalam struktur RKA-K/L TA 2012, pagu anggaran melekat pada tiap
kegiatan, sedangkan target kinerja tingkat kegiatan melekat pada tiap
indikator sasaran kegiatan. Ke depan, pagu/alokasi anggaran akan
diletakkan melekat pada tiap Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
9. Setiap kegiatan mempunyai sasaran kegiatan, dimana setiap sasaran
kegiatan memiliki indikator sasaran kegiatan tersendiri. Berdasarkan
struktur data yang tersedia, maka kinerja suatu kegiatan diukur
berdasarkan realisasi tiap Indikator Sasaran Kegaitan (ISK).
B. PENETAPAN TARGET TRIWULANAN KEGIATAN
Dalam memantau pelaksanaan kegiatan, sistem e-Monev memonitor dari
dua aspek, yakni realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Tingkat pencapaian
kedua aspek ini dihitung berdasarkan target yang dikoordinasikan dan tetapkan
8
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
oleh penanggungjawab program (UKE I) pada setiap awal tahun anggaran yang
disebut sebagai target triwulanan kegiatan.
Target triwulanan kegiatan dihitung berdasarkan breakdown dari target
tahunan yang telah ditetapkan (tersedia dalam data dasar Renja K/L dan RKA K/L).
Besarnya target triwulanan dihitung dan ditetapkan oleh K/L berdasarkan pada
pengalaman pelaksanaan kegiatan, ketentuan (peraturan) terkait pelaksanaan
yang berlaku, dan professional judgment. Target triwulanan akan menjadi
acuan dalam penilaian Status Capaian Anggaran dan Status Capaian Kinerja tiap
kegiatan yang dilakukan oleh K/L.
Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian penyerapan
anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara kumulatif
per-triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampai
dengan triwulan tersebut dan bukan hanya nilai pada triwulan itu
saja.
2. Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persentase (%).
3. Nilai persentase yang di-input merupakan kumulatif dari triwulan
sebelumnya.
4. Target yang di-input adalah target penyerapan anggaran kegiatan pertriwulan dan target capaian kinerja kegiatan per-triwulan
5. Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IV
wajib 100%.
Dalam menetapkan target kinerja dan target anggaran kegiatan,
Penanggung-jawab Program melakukan konsolidasi dengan pelaksana
kegiatan/penanggung-jawab Indikator Sasaran Kegiatan terkait,
dan disepakati bersama dengan Sekretariat Jenderal K/L (cq. Biro
Perencanaan KL) dan Mitra UKE II Bappenas.
Khusus pada Tahun Anggaran 2012 (e-Monev mulai diberlakukan), input
data target anggaran dan kinerja triwulanan dilakukan pada triwulan II.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
9
C. PENENTUAN NILAI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
Sebagaimana dijelaskan dalam struktur program/kegiatan pada Sub Bab
II.A di atas, alokasi anggaran terletak melekat pada tingkat kegiatan. Penetapan
nilai realisasi anggaran dilakukan di tingkat kegiatan dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Nilai realisasi anggaran per-kegiatan diinput oleh penanggungjawab
program (UKE I) pada setiap triwulan [berdasarkan data dari
penanggungjawab kegiatan (UKE II) dibawahnya].
2. Realisasi anggaran per-kegiatan yang diinput adalah nilai rupiah
kumulatif sampai dengan triwulan berjalan, bukan hanya nilai
realisasi pada triwulan tersebut.
3. Nilai realisasi anggaran diinput dalam satuan rupiah sesuai data
dalam dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan bukan
nilai rupiah pada dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) atau
kwitansi pembayaran. Data realisasi anggaran per-kegiatan untuk
kumulatif triwulanan juga dapat diperoleh dari SAI (Kementerian
Keuangan).
D. PENENTUAN NILAI REALISASI KINERJA KEGIATAN
Untuk dapat memantau dan mengukur kinerja pelaksanaan suatu kegiatan,
diperlukan indikator-indikator kinerja. Dalam struktur program/kegiatan,
indikator-indikator ini terkait langsung dengan sasaran kegiatannya dan disebut
dengan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
Target kinerja suatu kegiatan ditetapkan berdasarkan target seluruh
indikator sasaran pada kegiatan tersebut dan dinyatakan dalam satu nilai/
besaran sebagai target kinerja kegiatan. Namun demikian, untuk pengukuran
realisasi kinerja dilakukan pada tiap-tiap Indikator Sasaran Kegiatan pada
kegiatan dimaksud. Hal ini untuk menjamin tersedianya informasi pencapaian
setiap indikator di tingkat kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nilai realisasi kinerja tiap-tiap indikator sasaran kegiatan di-input
oleh penanggungjawab Program (UKE I) berdasarkan data yang
dikumpulkan dari penanggungjawab kegiatan (UKE II).
2. Nilai realisasi kinerja diinput dalam satuan persentase (%) kumulatif
sampai dengan triwulan berjalan.
10
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
3. Pada triwulan IV, nilai realisasi kinerja tiap indikator sasaran kegiatan
diinput dalam satuan persentase (%) dan satuan/unit yang digunakan
sesuai dengan target tahunannya.
E. PENGUKURAN NILAI REALISASI PROGRAM
Pengukuran realisasi kinerja suatu program dilakukan berdasarkan realisasi
kinerja seluruh kegiatan yang mendukung program dimaksud secara RERATA
TERTIMBANG. Formula rerata tertimbang memberikan proporsi realiasi kegiatan
yang berkontribusi terhadap program sesuai dengan besaran anggarannya.
Tabel 2. Rumus Rerata Tertimbang Kegiatan Terhadap Program
Kinerja Program A (%) = ∑ Kinerja Kegiatan Ai (%) x
Pagu Kegiatan Ai
Pagu Program A
Pengukuran terhadap status capaian kinerja pelaksanaan program tidak
dilakukan berdasarkan indikator outcomes karena sebagaimana dijelaskan pada
BAB II.A di atas, bahwa dalam Struktur Program/Kegiatan 2012 (RKA K/L dan
Renja K/L) tidak dilengkapi dengan data nilai target indikator outcomes.
Selain itu, karakteristik dari indikator outcomes merupakan indikator jangka
panjang, sehingga pengukuran realisasinya sulit dilaporkan dalam periode
triwulanan.
F. PENGUKURAN GAP ANTARA REALISASI DAN TARGET
Besaran gap atau selisih antara target dan realisasi sebuah kegiatan
dihitung secara terpisah antara anggaran dan kinerja, namun kedua hal tersebut
mempunyai rumus dasar perhitungan yang sama. Pengukuran gap/selisih dalam
rumus dasar lebih jelas digambarkan dalam contoh berikut :
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
11
Tabel 3. Contoh Pengukuran Gap Antara Realisasi dengan Target
I
II
III
IV
Realisasi
Kinerja
TW II (%)
25
40
80
100
22
Target Triwulan ( %)
Kegiatan
Kegiatan A.1
RealisasiTarget
Perhitungan
selisih/gap
Nilai
Gap
18
18/40*100
45%
Penjelasan :
• Contoh: Target anggaran triwulan II Kegiatan A.1= 40 %
• Nilai realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan II ini = 22 %
• Selisih Realisasi dengan Target = 40% – 22% = 18 %
• Perhitungan Gap/selisih= 18/40*100%= 45%
Nilai 45% dibandingkan dengan range untuk penentuan Status
Capaian Kegiatan/Program yang dinotifikasikan dalam warna hijau,
kuning dan merah
Tabel 4. Tabel Keterangan Status Capaian Program/Kegiatan
STATUS
CAPAIAN
WARNA
GAP TARGET VS
REALISASI (X)
Hijau
X<0%
Kuning
Merah
< X < 25%
0%
x > 25%
PENJELASAN
Baik
Hati–hati
Buruk
• Berdasarkan Tabel diatas maka nilai 45% dinotifikasikan berwarna
MERAH (buruk).
• Notifikasi dan Rumus penghitungannya berlaku bagi status capaian
kinerja kegiatan dan program.
12
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
G. Mekanisme Pelaporan
Mekanisme sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Nasional diharapkan lebih memudahkan K/L dalam melaporkan kinerja program/
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kementerian PPN/Bappenas
maupun Kementerian lainnya yang terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian PAN dan RB).
Mekanisme pengumpulan data/informasi untuk pelaporan monev kinerja
program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online. Adapun
prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut :
1. Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE
I bersama dengan penanggung-jawab kegiatan (UKE II) melakukan
konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan
dan target kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan
IV (kumulatif).
• Dalam menetapkan target kinerja dan target anggaran, penanggungjawab kegiatan/program melakukan konsolidasi dengan para
pelaksana/penanggungjawab indikator sasaran kegiatan terkait.
Target kinerja dan target anggaran yang ditetapkan, disepakati oleh
Sekretariat Jenderal KL (cq. Biro Perencanaan KL) dan mitra UKE II
Bappenas.
• Pada awal tahun anggaran, selain melakukan pengisian target
anggaran dan target kinerja, juga dilakukan input realisasi triwulan
IV tahun anggaran sebelumnya.
• Khusus pada Tahun Anggaran 2012 dimana mulai diberlakukannya
e-Monev, maka input data target anggaran dan target kinerja
dilakukan mulai Triwulan II.
2. Setelah target anggaran dan target kinerja ditetapkan pada awal tahun,
maka selanjutnya UKE I K/L cq. SetDitjen/atau unit kerja dengan fungsi
sejenis, melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi
kinerja (seluruh indikator sasaran kegiatan) secara online melalui sistem
e-Monev paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir.
• Data realisasi anggaran dan realisasi kinerja (indikator sasaran
kegiatan) kumulatif triwulanan diperoleh dari penanggungjawab
kegiatan K/L maupun penanggungjawab indikator sasaran
kegiatan.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
13
3. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga (c.q. Kepala Biro Perencanaan),
memeriksa dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I melalui
aplikasi e-Monev paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.
• K/L dinyatakan telah melapor apabila data yang diisi oleh UKE
I (penanggungjawab Program) telah divalidasi oleh Sekretariat
Jenderal cq. Biro Perencanaan.
Menteri
Keuangan
Menteri PPN/
Kepala Bappenas
Menteri
PAN & RB
e-MONEV PP 39/2006
Menteri/Pimpinan Lembaga (c.q. Kepala Biro Perencanaan),
memeriksa dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I
secara online melalui aplikasi e-Monev
UKE I K/L cq. SetDitjen/atau unit kerja dengan fungsi
sejenis melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan
14 hari kerja
Setelah
triwulan
berakhir
10 hari kerja
Setelah
triwulan
berakhir
realisasi kinerja secara online melalui sistem e-Monev
Konsolidasi Penetapan Target Kinerja Kegiatan & Target
Realisasi Anggaran Triwulanan oleh UKE I bersama dengan
UKE II K/L
Sebelum
Triwulan
Berakhir
Gambar 2. Mekanisme Pelaporan e-Monev
14
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB III.
APLIKASI E-MONEV
A.MENGAKSES APLIKASI E-MONEV
Sistem e-Monev dibangun dalam platform Webbased online. Untuk
mengakses sistem e-Monev silahkan ketik alamat : http://e-monev.bappenas.
go.id pada browser internet anda/user. Agar mendapatkan tampilan yang
optimal, anda disarankan untuk menggunakan browser Mozilla Firefox minimal
versi 8 keatas dengan setting resolusi layar monitor komputer pada 1024 x768.
Gambar 3. Ketik Alamat e-Monev
B. HALAMAN APLIKASI E-MONEV
Secara garis besar aplikasi e-Monev dibagi dalam 2 halaman utama,
yaitu : Halaman publik dan Halaman K/L.
1. HALAMAN PUBLIK
Halaman publik merupakan halaman pembuka dari aplikasi e-Monev.
Halaman ini dapat dilihat oleh publik (tanpa memerlukan login) dan memuat
beberapa hal sebagai berikut :
a. Penjelasan Sistem e-Monev
Merupakan penjelasan singkat mengenai latar belakang, tujuan
dan lingkup pembangunan Sistem e-Monev Pelaksanaan Rencana
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
15
Pembangunan Nasional.
b. Grafik Realisasi Anggaran Pembangunan Nasional Per-Triwulan
Grafik yang menggambarkan realisasi anggaran pembangunan nasional
per-triwulan. Dalam grafik ini juga dijelaskan berapa total pagu
untuk seluruh K/L dan juga berapa total K/L yang sudah melaporkan
pagunya.
c. Grafik Realisasi Kinerja Pembangunan Nasional Per-Triwulan
Grafik yang menggambarkan realisasi kinerja pembangunan nasional
per-triwulan.
d. Grafik Realisasi Anggaran Prioritas Nasional
Merupakan gambaran pagu dan realisasi anggaran berdasarkan 14
Prioritas Nasional. Pada grafik ini anda dapat mengklik diagram batang
setiap Prioritas Nasional untuk melihat detil mengenai jumlah K/L dan
jumlah program yang mendukungnya.
e. Grafik Proporsi Alokasi Prioritas dan Non-Prioritas
Proporsi alokasi anggaran untuk Kegiatan Prioritas Nasional dan NonPriortas ditampilkan dalam bentuk pie chart untuk melengkapi Grafik
Realisasi Anggaran Prioritas Nasional.
f. Daftar Peringkat 5 K/L dengan Realisasi Anggaran Tertinggi
Peringkat 5 K/L dengan pencapaian tingkat realisasi anggaran tertinggi.
Meskipun hanya menampilkan 5 K/L tertinggi namun pengguna dapat
melihat total peringkat seluruh K/L dengan mengklik link selengkapnya
yang ada dibawah Tabel.
g. Daftar Peringkat 5 K/L dengan Realisasi Kinerja Tertinggi
Daftar peringkat 5 K/L dengan pencapaian tingkat realisasi kinerja
tertinggi. Meskipun hanya menampilkan 5 K/L tertinggi namun
pengguna dapat melihat Daftar peringkat seluruh K/L dengan mengklik
link selengkapnya yang ada dibawah tabel.
h. Login Sistem e-Monev
Link untuk login ke sistem e-Monev. Silahkan klik tombol panah ke
bawah pada pojok kanan untuk menampilkan kotak login.
16
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
i. Download
Link untuk download dokumen manual dan dokumen lain yang
berhubungan dengan pengisian e-Monev. Silahkan klik tombol panah
ke bawah pada pojok kanan untuk menampilkan daftar dokumen yang
akan didownload.
j. Statistik Pengunjung
Merupakan halaman yang menampilkan statistik jumlah pengunjung
website e-Monev dan jumlah pengguna yang sedang online saat
ini. Silahkan klik tombol panah ke bawah pada pojok kanan untuk
menampilkan statistik pengunjung.
Gambar 4. Halaman Publik
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
17
2. HALAMAN K/L
Halaman K/L diperuntukkan bagi K/L guna melakukan pelaporan/input
data pada sistem e-Monev. Untuk mengakses halaman ini diperlukan login
khusus dengan memasukkan “username” dan “password” yang diberikan
kepada setiap K/L.
Apabila pengguna lupa username dan password yang telah ditetapkan, maka
dapat melapor dan meminta password kembali kepada Direktorat Sistem
dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional / BAPPENAS.
Gambar 5. Rekapitulasi Capaian
C. MENU HALAMAN K/L
1. REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN ANTAR INSTANSI
Merupakan halaman yang menampilkan rekapitulasi Status Capaian
Pelaksanaan kegiatan di tingkat K/L ataupun UKE I. Peringkat Rekapitulasi dapat
dipilih berdasarkan realisasi anggaran tertinggi, realisasi kinerja tertinggi, Urutan
Kode KL, serta Daftar KL berdasarkan waktu (tanggal) penyampaian pelaporan
K/L.
Jika anda melakukan login sebagai K/L maka otomatis yang akan tampil
adalah Daftar Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Seluruh K/L. Sedangkan jika
anda melakukan login sebagai UKE I maka yang akan tampil adalah Rekapitulasi
18
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Capaian Pelaksanaan antar UKE I dalam K/L yang sama. Hal ini dimaksudkan agar
dapat melakukan perbandingan dengan instansi yang setara.
Rekapitulasi K/L
Gambar 6. Rekapitulasi Hasil Capaian K/L
Rekapitulasi Status Capaian Pelaksanan antar Unit Kerja Eselon (UKE) I
Gambar 7. Rekapitulasi Capaian Hasil Unit Organisasi K/L
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
19
2. BERANDA
Beranda merupakan halaman muka/dashboard yang menampilkan
grafik-grafik Status Pencapaian Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja K/L serta
informasi-informasi penting lainnya.
Gambar 8. Halaman Dashboard
Keterangan :
1. Grafik Realisasi Anggaran K/L
Grafik Realisasi Anggaran per-triwulan K/L dibandingkan dengan target
triwulanan kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
20
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
2. Grafik Realisasi Kinerja K/L
Grafik Reliasasi Kinerja per-triwulan K/L dibandingkan dengan target
triwulanan kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
3. Tabel Pemantauan Program dengan Nilai Realisasi Terendah
Daftar program dengan nilai realisasi anggaran dan kinerja terendah
yang menjadi tanggung jawab K/L.
4. Tabel Pemantauan Kegiatan dengan Nilai Realisasi Terendah
Daftar kegiatan dengan nilai realisasi anggaran dan kinerja terendah
yang menjadi tanggung jawab K/L.
5. Tabel Peringkat Kemajuan UKE I
Tabel peringkat kemajuan realisasi antar UKE I di internal K/L.
6. Countdown
Merupakan penunjuk sisa waktu penyampaian laporan untuk
mengingatkan pengguna terhadap jadwal pelaporan.
3. PROFIL K/L
Untuk melihat informasi dasar terkait profil K/L, pengguna dapat memilih
link “Profil” yang berada pada bagian atas halaman web. Informasi yang
tersedia pada halaman ini adalah Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L,
termasuk Contact Person (CP) K/L.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
21
Gambar 9. Halaman Profil K/L
Keterangan :
1. Profil K/L : berisi nama K/L.
2. Visi K/L : penjelasan mengenai visi K/L.
3. Misi K/L : berisi misi K/L dalam upaya pencapaian Visi.
4. Sasaran Strategis : menampilkan Daftar Sasaran Strategis K/L,
khususnya 5 teratas. Daftar lengkap dapat dilihat dengan meng-klik
link “selanjutnya”.
5. Kontak Person: menampilkan data pejabat/staf K/L yang menjadi
contact person dalam pelaporan e-Monev dengan Bappenas dan
dapat diisi lebih dari 1 (satu).
22
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
4. PEMANTAUAN
Proses utama dalam sistem e-Monev adalah pemantauan (monitoring)
secara online terhadap status capaian pelaksanaan atau tingkat kemajuan
pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilakukan oleh K/L.
Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan pelaksanaan
kegiatan. Tabel Pemantauan Program menampilkan seluruh program
yang terdapat pada suatu K/L. Sedangkan Tabel Pemantauan Kegiatan
menampilkan seluruh kegiatan yang terdapat pada suatu UKE I.
Gambar 10. Halaman Pemantauan Program
Gambar 11. Halaman Pemantauan Kegiatan
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
23
5. PERMASALAHAN
Selain monitoring terhadap capaian pelaksanaan kegiatan, sistem
e-Monev juga mengakomodir komunikasi timbal balik dalam hal terjadi
permasalahan pelaksanaan kegiatan. Komunikasi ini berupa pengiriman
pesan elektronik antar UKE I di internal K/L ataupun lintas K/L ke/dan dari
Bappenas. Permasalahan pelaksanaan kegiatan/program dikelompokkan
dalam 5 (lima) jenis yaitu:
1. Penganggaran (efektif pelaksanaan DIPA/revisi DIPA, backlog, dsb)
2. Pengadaan Barang dan Jasa (persetujuan tender/penandatangan
kontrak, dll)
3. Pengadaan Lahan (sertifikasi, pembebasan lahan, dsb)
4. Peraturan/Regulasi/Kebijakan
5. Lain-lain yang tidak termasuk kategori di atas (SDM, dsb)
Gambar 12. Halaman Permasalahan
24
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
6. LAPORAN
Seluruh fitur laporan yang diproduksi oleh sistem dapat anda akses untuk
dicetak pada menu Laporan sebagaimana gambar dibawah ini.
Gambar 13. Halaman Laporan
7. UTILITIES
Menu Utilities merupakan halaman untuk mengatur profil login di sistem
e-Monev, dimana pengguna dapat meng-update/ubah password dan contact
person.
Gambar 14. Halaman Utilities
Keterangan :
• Contact Person : Merupakan pejabat/staf/petugas K/L yang ditunjuk
sebagai Person In Charge (PIC) proses pelaporan e-Monev dengan
Bappenas.
• Change/ubah Password : Fitur untuk melakukan perubahan password
oleh pengguna e-Monev.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
25
26
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB IV.
INPUT DATA APLIKASI E-MONEV
Pada Bab I.A dijelaskan bahwa aplikasi e-Monev dimulai dengan
memberikan akses hanya pada K/L (cq Biro Perencanaan) dan UKE I selaku
penanggungjawab program. Sedangkan tahap pengembangan selanjutnya,
e-Monev direncanakan dapat diakses oleh Bappeda/SKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dalam proses melakukan input ke dalam
e-Monev para penanggungjawab program di K/L harus melakukan konsolidasi
yang kuat dengan para penanggungjawab kegiatan atau penanggungjawab
indikator sasaran kegiatan di bawahnya sehingga data/informasi dapat dilaporkan
dalam e-Monev secara lengkap.
A. LOGIN
Untuk dapat melakukan input data, anda terlebih dahulu harus melakukan
login ke sistem e-Monev melalui alamat http://e-monev.bappenas.go.id/
pada browser internet anda. Pada halaman awal silahkan klik tulisan Login
aplikasi e-Monev pada bagian kanan atas. Selanjutnya, akan tampil halaman
publik seperti dibawah ini. Silakan klik bar login pada bagian kanan bawah.
Gambar 15. Akses Halaman Login Sistem e-Monev
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
27
Login pengguna dilakukan dengan memasukkan data username dan
password yang dimiliki oleh pengguna dan menekan tombol “login”.
B. UPDATE DATA KONTAK K/L
Sebelum melakukan proses input data realisasi kinerja dan realisasi
anggaran Kegiatan, pengguna disarankan untuk terlebih dahulu melakukan
update data kontak K/L. Untuk melakukan update data profil silahkan masuk
melalui menu UTILITIES.
1. Update Data Pimpinan
Dalam sistem ini, yang dimaksud dengan pimpinan K/L adalah
pimpinan dari Unit Kerja anda. Misalkan jika anda login sebagai Unit
Kerja Eselon (UKE) I maka pimpinan adalah pejabat eselon I didalam
organisasi kerja anda. Atau jika anda login sebagai K/L maka otomatis
pimpinan yang dimaksud adalah Menteri dari K/L anda
Untuk mengupdate data pimpinan silahkan klik profile pimpinan, isi
data pimpinan yang menjabat saat ini. Anda juga dapat menambahkan
foto atau menghapus data salah yang sudah anda masukkan dengan
meng-klik menu disamping kiri bawah seperti gambar dibawah ini.
Gambar 16. Update Data Pimpinan K/L
28
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
2. Update Daftar Kontak Person K/L
Kontak Person K/L diperlukan untuk menjamin kelancaran komunikasi
antara Bappenas dengan K/L terkait e-Monev. K/L diharapkan melengkapi
data kontak seperti No. Telepon/Fax, HP, dan email. Anda disarankan
untuk mengisi lebih dari satu kontak.
Untuk menambah kontak silahkan klik tanda plus di-icon orang pada
pojok kanan atas. Sedangkan untuk mengupdate Profil Kontak Person K/L
silahkan Klik link ubah di kolom action seperti dibawah ini.
Gambar 17. Proses Edit Profil
C. MELAKUKAN INPUT TARGET TRIWULANAN KEGIATAN
Untuk melakukan input target triwulanan silahkan masuk melalui link
Pemantauan  Tabel Pemantauan Program (Klik View Detil/kolom 8).
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
29
Gambar 18. Membuka link Pemantauan Kegiatan
Selanjutnya akan muncul Tabel Pemantauan Kegiatan  Klik insert
Target/kolom 9.
Gambar 19. Link Set Target Kegiatan
30
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Berikutnya akan muncul halaman pengisian target kegiatan.
Gambar 20. Halaman Pengisian Target Kegiatan
• Pagu Anggaran Kegiatan:
1. Adalah nilai anggaran untuk kegiatan sesuai dokumen RKA K/L.
2. Perubahan/revisi pagu Anggaran berdasarkan.
• Target kegiatan per-triwulan ;
o Target Penyerapan Anggaran per-triwulan
 Diisi nilai prosentase kumulatif
 Triwulan IV wajib 100%
o Target Kinerja per triwulan
 Diisi nilai prosentase kumulatif
 Triwulan IV wajib 100%
• Setelah selesai isikan keseluruhan target kegiatan klik “SIMPAN”
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
31
D.MELAKUKAN INPUT DATA REALISASI KEGIATAN
Input data realisasi kegiatan dilakukan pada halaman Pemantauan Tabel
Pantau Program  Klik View Detil (kolom 11)
Gambar 21. Link detil kegiatan dari program
Selanjutnya akan muncul halaman pantau kegiatan  klik view detil (kolom 8).
Gambar 22. Link Input Realisasi Kegiatan
32
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Gambar 23. Input Realisasi Anggaran & Kinerja Kegiatan
Catatan dalam melakukan input realisasi kegiatan:
1. Nilai realisasi kegiatan yang diinput meliputi: (1) realisasi anggaran,
dan (2) realisasi kinerja.
2. Realisasi anggaran adalah nilai dalam satuan rupiah kumulatif sampai
dengan triwulan berjalan, bukan nilai realisasi hanya pada triwulan
tersebut.
3. Realisasi Kinerja adalah nilai persentase realisasi indikator sasaran
kegiatan sampai dengan triwulan berjalan, bukan realisasi hanya
pada triwulan tersebut.
4. Penyerapan anggaran diinput dalam satuan rupiah sesuai data dalam
dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan bukan nilai
rupiah pada dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), atau kwitansi
pembayaran. Data realisasi anggaran dapat diperoleh realisasi dari
SAI (Kementerian Keuangan).
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
33
5. Pada setiap TRIWULAN IV, K/L harus melakukan input data realisasi
indikator sasaran kegiatan sebagai realisasi KINERJA kegiatan dalam 2
(dua) jenis satuan yaitu:
a. Persentase (%).
b. VOLUME dalam satuan (unit) sesuai target tahunan.
6. Jika pengisian nilai realisasi anggaran dan kinerja kegiatan selesai
dilakukan silahkan klik “SIMPAN”
E. MEMILIH INDIKATOR SASARAN KEGIATAN YANG SESUAI
Apabila dalam proses pengisian realisasi kinerja kegiatan ditemukan
adanya indikator-indikator sasaran kegiatan yang tidak sesuai/bukan untuk
sasaran kegiatan terkait, maka penanggungjawab program agar mengisi nilai
realisasi hanya pada indikator yang sesuai. Dengan kata lain indikator yang
tidak sesuai tidak diisi/harus kosong.
Kesalahan letak indikator-indikator sasaran kegiatan yang tidak sesuai
dengan sasaran kegiatan terkait terjadi karena adanya penyempurnaan dan
perubahan dari struktur data dasar RKA K/L dan Renja K/L TA 2012.
34
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB V.
VALIDASI LAPORAN TRIWULANAN e-MONEV
Sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah diterangkan pada Bab II.G,
maka Menteri/Pimpinan Lembaga (c.q. Kepala Biro Perencanaan), memeriksa
dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I (cq. SetDitjen/atau unit kerja
dengan fungsi sejenis) secara online pada aplikasi e-Monev paling lambat 14 hari
kerja setelah triwulan berakhir.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (c.q.
Kepala Biro Perencanaan) ini disebut sebagai proses VALIDASI. Proses validasi
berguna untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dilaporkan oleh
penanggungjawab program (cq. SetDitjen/atau unit kerja dengan fungsi sejenis)
telah diteliti keakuratannya sehingga telah dapat dilaporkan dan di ”kirim” ke
Bappenas. Laporan yang telah divalidasi menjadi laporan resmi suatu KL kepada
Bappenas.
A. VALIDASI OLEH K/L
Validasi dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (c.q. Kepala Biro
Perencanaan) dengan cara terlebih dahulu harus melakukan login sebagai
validator K/L (sesuai username dan password yang diberikan).
Gambar 24. Login Pimpinan K/L untuk melakukan Validasi Laporan
Setelah login maka akan tampil halaman Rekapitulasi seluruh K/L
sebagaimana sudah diterangkan dalam bab III.C.1. selanjutnya  silahkan klik
Pemantauan.
Berikutnya akan tampil halaman Pemantauan Program, di halaman ini
silahkan lihat kolom “valid” pada kolom tabel paling kiri.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
35
Gambar 25. Tanda Validasi Program
Validasi internal K/L dilakukan per program, namun untuk dapat melakukan
validasi anda harus masuk ke dalam detil program yang berisikan Daftar Kegiatan.
Biro Perencanaan diwajibkan memeriksa keakuratan data/informasi data
dan realisasi kegiatan yang diisi oleh penanggungjawab program. Selanjutnya
dilakukan validasi dengan meng-klik tombol “VALIDASI” pada baris paling kiri
bawah.
Beberapa tanda validasi yang akan muncul di kolom valid (kolom 1) sebagai
berikut:
Tabel 5. Keterangan Tanda Validasi
TANDA
KETERANGAN
Kosong / tidak ada tanda, belum dilakukan validasi dan hanya
terlapor di tingkat K/L.
√
Centang Hijau, telah dilakukan validasi dan telah terkirim ke
bappenas
Segitiga Merah, telah dilakukan validasi sebelumnya namun
ada perubahan/koreksi data . Pada posisi ini anda (Biro
Perencanaan) wajib melakukan validasi ulang
36
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Gambar 26. Halaman Validasi K/L
Jika data/informasi realisasi anggaran dan realisasi kinerja kegiatan yang
diinput pada program telah dicermati keakuratannya, selanjutnya dilakukan
Validasi  klik tombol VALIDASI.
B. LOGIN OLEH SEKTORAL BAPPENAS
Laporan K/L yang telah divalidasi oleh Setditjen (cq. Biro Perencanaan K/L),
akan dapat secara langsung diterima/dibaca oleh Direktorat Sektor Bappenas/
mitra K/L. Untuk dapat melihat/membaca laporan K/L yang telah divalidasi oleh
Setditjen (cq. Biro Perencanaan K/L), direktorat sektor Bappenas/Mitra K/L dapat
melakukan login sebagai sektoral Bappenas/Mitra K/L.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
37
Selanjutnya akan tampil Daftar K/L yang menjadi mitra kerja Direktorat
sektor Bappenas terkait (pada contoh Gambar 27, dilakukan login oleh Direktorat
Pertanian dan Pangan, Bappenas).
Gambar 27. Daftar K/L dibawah koordinasi Direktorat Sektor Bappenas
Gambar 28. Daftar Program K/L yang akan divalidasi oleh Direktorat Sektor Bappenas
38
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
BAB VI.
PENUTUP
Sebagaimana dikemukakan dalam Bab Pendahuluan bahwa pembangunan
aplikasi monev berbasis website (e-Monev) ini merupakan upaya untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan
kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan
mekanisme pelaporan Monev Kinerja Pembangunan.
Disadari bahwa pada tahap awal ini aplikasi e-Monev masih mempunyai
keterbatasan karena hanya dapat diakses oleh Pusat, yaitu Kementerian/
Lembaga (K/L). Pada tahap selanjutnya, aplikasi e-Monev akan dikembangkan
sehingga dapat juga bermanfaat dan digunakan oleh Bappeda dan SKPD pada
tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Masukan dan kritik membangun terhadap proses, aplikasi maupun data
dasar e-Monev ini sangat penting bagi penyempurnaan e-Monev ke depan, yang
dapat disampaikan melalui:
Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Kementerian PPN/ BAPPENAS
Gedung Utama Lantai 2, Jl. Taman Suropati 2, Jakarta 10310
Telp/Fax : 021-31927438
Email : [email protected]
SELURUH INFORMASI HOTLINE INI DAPAT ANDA LIHAT JUGA DI MENU
KONTAK KAMI PADA HALAMAN PUBLIK e-Monev.
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
39
40
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Daftar Kementerian/Lembaga Tahun 2012
K/L
001 001.01 001.02 002 002.01 002.02 004 004.01 004.02 005 005.01 005.02 005.03 005.04 005.05 005.06 005.07 006 006.01 007 007.01 007.02 007.03 007.04 007.05 007.06 007.07 007.08 007.09 010 010.01 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL M A J E L I S DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL D E W A N BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL B. P. K. PUSAT MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN P BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT PRESIDEN SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN (UKP4) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
41
010.02 INSPEKTORAT JENDERAL 010.03 DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 010.04 DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
010.05 DIREKTORAT
DESA 010.06 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH 010.07 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
010.08 DIREKTORAT
SIPIL 010.09 DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH 010.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 010.12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 011.01 SEKRETARIAT JENDERAL 011.02 DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 011.03 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA 011.04 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN 011.05 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL 011.06 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN
011.07 DIREKTORAT
INTERNASIONAL 011.08 DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 011.09 INSPEKTORAT JENDERAL 011.11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 012.01 KEMENTERIAN PERTAHANAN 012.21 MARKAS BESAR TNI 012.22 MARKAS BESAR TNI AD 012.23 MARKAS BESAR TNI AL 012.24 MARKAS BESAR TNI AU 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013.01 SEKRETARIAT JENDERAL 013.02 INSPEKTORAT JENDERAL 013.03 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 013.05 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 013.06 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 013.07 DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 013.08 DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 42
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
013.09 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 013.10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 013.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
013.12 BADAN
DAN HAK ASASI MANUSIA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.01 SEKRETARIAT JENDERAL 015.02 INSPEKTORAT JENDERAL 015.03 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 015.04 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 015.05 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 015.06 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 015.07 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 015.09 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 015.10 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 015.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 018.01 SEKRETARIAT JENDERAL 018.02 INSPEKTORAT JENDERAL 018.03 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 018.04 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 018.05 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 018.06 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
018.07 DIREKTORAT
PERTANIAN 018.08 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 018.09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
018.10 MANUSIA PERTANIAN 018.11 BADAN KETAHANAN PANGAN 018.12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 019.01 SEKRETARIAT JENDERAL 019.02 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO 019.03 DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
43
JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS
019.04 DIREKTORAT
TEKNOLOGI TINGGI 019.05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 019.06 INSPEKTORAT JENDERAL 019.07 BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN
019.08 DIREKTORAT
INDUSTRI 019.09 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 020.01 SEKRETARIAT JENDERAL 020.02 INSPEKTORAT JENDERAL 020.04 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 020.05 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN 020.06 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA 020.07 DEWAN ENERGI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN
020.11 BADAN
SUMBER DAYA MINERAL 020.12 BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 020.13 BADAN GEOLOGI 020.14 BPH MIGAS JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN
020.15 DIREKTORAT
KONSERVASI ENERGI 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022.01 SEKRETARIAT JENDERAL 022.02 INSPEKTORAT JENDERAL 022.03 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 022.04 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 022.05 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 022.08 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 022.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
022.12 BADAN
PERHUBUNGAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 023.01 SEKRETARIAT JENDERAL 023.02 INSPEKTORAT JENDERAL 023.03 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 023.04 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
023.05 DIREKTORAT
NONFORMAL DAN INFORMAL 44
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
023.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 023.12 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH 023.13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
023.14 BADAN
MUTU PENDIDIKAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 024.01 SEKRETARIAT JENDERAL 024.02 INSPEKTORAT JENDERAL JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN
024.03 DIREKTORAT
ANAK 024.04 DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN JENDERAL PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN
024.05 DIREKTORAT
PENYEHATAN LINGKUNGAN JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT
024.07 DIREKTORAT
KESEHATAN 024.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
024.12 BADAN
KESEHATAN 025 KEMENTERIAN AGAMA 025.01 SEKRETARIAT JENDERAL 025.02 INSPEKTORAT JENDERAL 025.03 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 025.04 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 025.05 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 025.06 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 025.07 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 025.08 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 025.09 DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
025.11 BADAN
PELATIHAN 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 026.01 SEKRETARIAT JENDERAL 026.02 INSPEKTORAT JENDERAL JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA
026.04 DIREKTORAT
KERJA JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
026.05 DIREKTORAT
& JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN
026.06 DIREKTORAT
KAWASAN TRANSMIGRASI JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN
026.07 DIREKTORAT
MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
45
JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
026.08 DIREKTORAT
KETENAGAKERJAAN 026.11 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN
026.13 DIREKTORAT
PRODUKTIVITAS 027 KEMENTERIAN SOSIAL 027.01 SEKRETARIAT JENDERAL 027.02 INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
027.03 PENANGGULANGAN KEMISKINAN 027.04 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 027.05 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 027.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 029.01 SEKRETARIAT JENDERAL 029.02 INSPEKTORAT JENDERAL 029.03 DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN
029.04 DIREKTORAT
PERHUTANAN SOSIAL JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN
029.05 DIREKTORAT
KONSERVASI ALAM 029.06 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN 029.07 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
029.08 BADAN
MANUSIA KEHUTANAN 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032.01 SEKRETARIAT JENDERAL 032.02 INSPEKTORAT JENDERAL 032.03 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 032.04 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA
032.05 DIREKTORAT
KELAUTAN DAN PERIKANAN JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
032.06 DIREKTORAT
PERIKANAN (P2HP) JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU
032.07 DIREKTORAT
KECIL (KP3K) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN
032.11 BADAN
PERIKANAN 032.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
032.13 BADAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN 46
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 033.01 SEKRETARIAT JENDERAL 033.02 INSPEKTORAT JENDERAL 033.03 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG 033.04 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 033.05 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 033.06 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 033.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 033.13 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
034 KEAMANAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
034.01 KEAMANAN 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 036.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 040.01 SEKRETARIAT JENDERAL 040.02 INSPEKTORAT JENDERAL 040.03 DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM 040.04 DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA 040.05 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 040.06 DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN
040.10 BADAN
PARIWISATA 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 042.01 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 043.01 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN
044.01 KEMENTERIAN
MENENGAH PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
047.01 KEMENTERIAN
PERLINDUNGAN ANAK Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
47
048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 48
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
048.01 REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA 050.01 BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA 051.01 LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL 052.01 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK 054.01 BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 055.01 KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL 056.01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 057.01 PERPUSTAKAAN NASIONAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 059.01 SEKRETARIAT JENDERAL 059.02 INSPEKTORAT JENDERAL JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
059.03 DIREKTORAT
DAN INFORMATIKA 059.04 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN
059.05 DIREKTORAT
INFORMATIKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
059.06 BADAN
MANUSIA 059.07 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 060.01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063.01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 064.01 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 065.01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL 066.01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 067.01 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 068.01 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 074.01 KOMNAS HAM BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 075.01 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM 076.01 KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078.01 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 079.01 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 080.01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 081.01 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 082.01 L A P A N BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 083.01 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARDISASI NASIONAL 084.01 BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 085.01 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 086.01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 087.01 ARSIP NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088.01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089.01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
49
090 091 092 093 112 095 100 103 104 105 106 107 50
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 090.01 SEKRETARIAT JENDERAL 090.02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI 090.03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN
090.04 DIREKTORAT
INTERNASIONAL 090.05 INSPEKTORAT JENDERAL 090.06 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 090.07 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
090.08 BADAN
PERDAGANGAN JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
090.09 DIREKTORAT
KONSUMEN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 091.01 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 092.01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 093.01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 112.01 BPKPB BATAM DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 095.01 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 095.02 DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOMISI YUDISIAL RI 100.01 KOMISI YUDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 103.01 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA 104.01 SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 105.01 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 106.01 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL 107.01 BADAN SAR NASIONAL Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
108 109 110 111 113 114 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 108.01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) 109.01 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 110.01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 111.01 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 113.01 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME SEKRETARIAT KABINET 114.01 SEKRETARIAT KABINET Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
51
52
Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
Fly UP