...

Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan
Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
S. Munawaroh Harahap (1), Djoko Santoso Abi Suroso, (2)
(1)
(2)
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.
Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
(SAPPK), ITB.
Abstrak
Seiring dengan maraknya pembangunan yang tidak berdasarkan kemampuan lahan di Kawasan
Puncak, semakin tingginya konversi hutan, dan parahnya bencana longsor yang terjadi setiap musim
hujan mendorong dilakukannya kajian kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan
lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Tujuan dari studi ini adalah mengkaji kesesuaian
pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Kesesuaian tersebut ditinjau berdasarkan kemampuan lahan terhadap penggunaan lahan yang ada
di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa 35% dari wilayah Kawasan
Puncak merupakan lahan dengan kelas kemampuan IV. Lahan kelas IV adalah lahan yang perlu
pengelolaan hati-hati dan konservasi yang lebih sulit diterapkan jika lahan tersebut dimanfaatkan.
Berdasarkan kemampuan lahan ini, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di
Kawasan Puncak sebesar 15% yang didominasi oleh penggunaan lahan untuk permukiman.
Kata-kunci : pemanfaatan ruang, evaluasi, kesesuaian ruang
Pengantar
Pemanfaatan ruang didefinisikan sebagai upaya
untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya (UU Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang). Rencana tata ruang
merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang.
Rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah
digunakan untuk menentukan penggunaan
lahan yang sesuai untuk ruang terbangun dan
ditujukan penggunaannya untuk kepentingan
bersama (Chapin, 1979). Hal terpenting dalam
pemanfaatan ruang adalah mempertemukan
penggunaan lahan yang bervariasi dengan
jumlah ketersediaan lahan yang ada dimana
tetap memperhatikan kesesuaian lahan untuk
tiap jenis pemanfaatan (Fujiastuti dan Pigawati,
2010).
Kesesuaian pemanfaatan ruang dapat diketahui
dengan
melakukan
evaluasi
terhadap
pemanfaatan ruang yang ada. Evaluasi
pemanfaatan ruang dilakukan secara berkala
setiap 5 tahun sekali selama jangka waktu
perencanaan berjalan, yaitu 20 tahun. Adanya
ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara
rencana dengan implementasi di lapangan baik
karena faktor internal maupun eksternal,
menjadikan kegiatan evaluasi pemanfaatan
ruang penting untuk dilakukan.
Pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai
dengan daya dukung lingkungan yang
dimilikinya (PP 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang). Dalam
melihat kesesuaian antara pemanfaatan ruang
dan daya dukung lingkungan dapat dilakukan
dengan beberapa pendekatan, salah satunya
adalah
pendekatan
kemampuan
lahan.
Pendekatan kemampuan lahan merupakan salah
satu pendekatan dalam menentukan daya
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 |123
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
dukung lingkungan yang wajib dimasukkan
dalam proses perencanaan tata ruang.
Pemanfaatan ruang harus sesuai
dengan
kemampuan lahan agar kelestarian lingkungan
tetap terjaga dan tidak terjadi degradasi
lingkungan, sehingga pemanfaatan ruang yang
merupakan kesatuan dari penataan ruang yang
bertujuan untuk mencapai pembangunan yang
berkelanjutan dapat tercapai.
Pemanfaatan lahan di Kawasan Puncak terdiri
dari hutan, perkebunan, pertanian, permukiman,
pariwisata, dan industri. Kondisi alam Kawasan
Puncak yang indah, subur dan memiliki iklim
yang sejuk menjadi daya tarik Kawasan Puncak
sehingga pemanfaatan ruang yang ada di
Kawasan Puncak didominasi oleh kegiatan
pariwisata. Pemanfaatan ruang yang didominasi
oleh kegiatan pariwisata menjadikan Kawasan
Puncak sebagai Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dari segi pariwisata. Letak Kawasan
Puncak yang berada di bagian hulu menjadikan
Kawasan Puncak menjadi daerah penyangga
bagi kawasan di bawahnya (Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi). Hal ini pulalah
yang kemudian menjadikan Kawasan Puncak
memiliki fungsi strategis sebagai daerah
konservasi sehingga ditetapkan pula sebagai
Kawasan Strategis dari segi lingkungan hidup.
Pemanfaatan ruang Kawasan Puncak didominasi
oleh
kegiatan
pariwisata.
Pesatnya
perkembangan Kawasan Puncak sebagai daerah
wisata menyebabkan meningkatnya tekanan
terhadap sumber daya lahan. Besarnya arus
wisata ke Puncak dan meningkatnya kebutuhan
sarana dan prasarananya seperti jalan,
pertokoan, vila dan penginapan menyebabkan
terjadinya konversi lahan yang semula
merupakan lahan bervegetasi menjadi bangunan
(Pramono, 2005). Pembangunan dilakukan
tanpa menyesuaikan dengan kemampuan lahan
yang ada. Kondisi tersebut membuat Kawasan
Puncak semakin kehilangan fungsi ekologisnya
sebagai kawasan resapan air karena penurunan
kualitas lingkungan dan muncul bencana alam
seperti erosi/longsor.
Seiring dengan semakin tidak terkendalinya
pembangunan di Kawasan Puncak, semakin
124 | Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
tingginya konversi hutan, dan parahnya bencana
longsor yang terjadi setiap musim hujan,
membuat peneliti semakin peduli terhadap
penataan ruang Kawasan Puncak. Melihat
kondisi yang ada tersebut, maka dirasa perlu
dilakukan kajian kesesuaian pemanfaatan ruang
Kawasan Puncak berdasarkan kemampuan lahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji
kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan
kemampuan lahan di Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor. Dalam mencapai tujuan
tersebut, maka sasaran dalam penelitian ini
yaitu:
1. Menganalisis kemampuan lahan Kawasan
Puncak, Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis
kesesuaian
pemanfaatan
ruang eksisting di Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor.
3. Menganalisis
kesesuaian
kebijakan
pemanfaatan ruang berupa pola ruang
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Gambar 1. Peta Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
Ruang lingkup wilayah dari studi ini adalah
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kawasan
Puncak dipilih karena merupakan KS nasional,
provinsi
dan
kabupaten
serta
memiliki
kedudukan unik dalam sejarah pemanfaatan
ruang Indonesia karena merupakan kawasan
dengan permasalahan pelik yang ditandai oleh
ancaman kerusakan lingkungan namun memiliki
potensi ekonomi yang tinggi.
Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan
S. Munawaroh Harahap
kuantitatif dilakukan dengan pengukuran angkaangka kuantitatif (Sukidin, 2002). Dalam
menentukan kemampuan lahan dilakukan
analisis kuantitatif berupa perhitungan bobot
kemampuan lahan yang kemudian menghasilkan
peta kemampuan lahan.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data primer dilakukan
dengan observasi langsung ( direct observation)
sebagai outsider. Observasi langsung bertujuan
memperoleh gambaran eksisting berupa kondisi
dan karakteristik wilayah Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor secara langsung. Observasi
langsung dilakukan dengan berkeliling beberapa
wilayah
bagian
Kawasan
Puncak
dan
menyimpulkan gambaran umum masing-masing
wilayah observasi.
Pengumpulan data juga dilakukan di instansi
pemerintah. Pengumpulan data ini bertujuan
mengumpulkan dokumen perencanaan dan data
statistik kewilayahan yang berguna dalam kajian
kesesuaian pemanfaatan ruang Kawasan Puncak.
Dokumen perencanaan berupa materi teknis,
data karakteristik wilayah, dan data spasial
wilayah diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten
Bogor. Sementara data statistik wilayah, seperti
data
kependudukan
dan
perekonomian
diperoleh dari BPS Kabupaten Bogor.
Metode Analisis Data
Analisis spasial dilakukan untuk mengolah data
spasial sistem informasi geografi (SIG).
Karakteristik utama SIG adalah kemampuan
menganalisis sistem seperti analisa statistik dan
overlay yang disebut analisa spasial. Analisa
dengan menggunakan SIG yang sering
digunakan dengan istilah analisis spasial, tidak
seperti sistem informasi yang lain yaitu dengan
menambahkan dimensi ruang atau geografi.
Kombinasi ini menggambarkan atribut-atribut
pada bermacam fenomena (Keele, 1997).
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan
software ArcMap 10.1. Analisis spasial yang
dilakukan adalah analisis spasial kemampuan
lahan dan kesesuaian ruang Kawasan Puncak.
Analisis deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis
deksriptif merupakan analisis lanjutan setelah
analisis spasial dilakukan. Analisis deskriptif
pada penelitian ini akan memberikan interpretasi
dari analisis spasial kemampuan lahan dan
kesesuaian ruang Kawasan Puncak yang telah
dilakukan sebelumnya.
AHP
adalah
tehnik
untuk
membantu
menyelesaikan masalah dari beragamnya kriteria
yang diperkenakan oleh Thomas L. Saaty (Siti
Alifah dalam Prinsip-Prinsip Dasar Analytical
Hierarchy Process, 2005). AHP membantu dalam
menentukan kriteria prioritas dari beberapa
kriteria
melalui
analisis
perbandingan
berpasangan dari masing-masing kriteria. Dalam
analisis spasial kemampuam lahan, diperlukan 6
(enam) kriteria yang akan membentuk satuan
kemampuan lahan. Kriteria fisik yang ada
tersebut akan dianalisis dengan AHP untuk
menentukan nilai dari masing-masing kriteria.
Penilaian ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang ahli
yang kemudian diolah dalam software Expert
Chiose 11 dan Mr.Excel Extention.
Tinjauan Literatur
Berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung
Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang
Wilaya, terdapat 6 (enam) kriteria yang
digunakan dalam penentuan kemampuan lahan
Kawasan Puncak, yaitu:
Kemiringan Lereng
Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor
penghambat
utama
dalam
penentuan
kemampuan lahan. Kemiringan lereng, panjang
lereng,
dan
bentuk
lereng
sangat
mempengaruhi erosi, aliran permukaan dan
kemudahan atau faktor penghambat terhadap
usaha pemanfaatan ruang. Semakin tinggi
kemiringan lereng maka semakin peka terhadap
erosi dan semakin sedikit kegiatan budidaya
yang dapat dilakukan. Semakin rendah atau
datar kemiringan lereng, maka semakin sedikit
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 |125
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
kerentanan tanah terhadap erosi dan semakin
beragam kegiatan budidaya yang dapat
dilakukan. Semakin kecil persentase kemiringan
lahan, maka kemampuan lahan yang ada
semakin besar, sedangkan semakin besar
persentase kemiringan lereng, maka semakin
kecil kemampuan lahan yang dimilikinya.
Kepekaan Terhadap Erosi
Kriteria ini mengukur tingkat ketahanan lahan
terhadap erosi, apakah mudah/sulit tererosi.
Semakin kecil kepekaan tanah terhadap erosi
maka semakin kecil pula potensi erosi tanah.
Erosi sangat erat hubungannya dengan
kemiringan lereng. Semakin besar kelerengan
suatu lahan, maka akan semakin besar pula
kepekaan tanah terhadap erosi. Pada konsep
daya
dukung
lingkungan
berdasarkan
kemampuan lahan, semakin rendah kepekaan
terhadap erosi maka kemampuan lahan yang
ada semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya,
semakin tinggi kepekaan terhadap erosi maka
semakin rendah pula kemampuan lahannya.
Jenis Batuan
Masing-masing batuan memiiki karakteristik
yang berbeda yang kemudian berpengaruh pula
terhadap besaran kemampuan lahan yang ada.
Jenis batuan dapat memberikan gambaran sifat
kimia atau fisik tanah. Sifat batuan ini akan
berpengaruh pula pada kepekaan tanah
terhadap erosi. Dalam pembangunan fisik, jenis
batuan menjadi sangat penting karena akan
menjadi penentu apakah cocok dilakukan
pembangunan di wilayah tersebut.
Tekstur Tanah
Tekstur tanah merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi kapasitas tanah
untuk menahan air dan permeabilitas tanah
serta berbagai sifat fisik dan kimia tanah lainnya.
Semakin bertekstur suatu tanah maka semakin
tinggi kemampuan permeabilitas tanah dan daya
tahan air yang dimiliki. Semakin bertekstur
tanah, maka kemampuan lahannya juga
semakin tinggi. Tekstur tanah menjadi penting
dalam penentuan lahan pertanian. Dalam
pertanian, bagian yang dibutuhkan adalah
bagian topsoil dan subsoil yang banyak
mengandung zat hara. Karena itu tekstur tanah
126 |Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
sangat berpengaruh besar dalam penentuan
guna lahan untuk pertanian.
Kedalaman Efektif Tanah
Kedalaman efektif tanah digunakan untuk
mengukur tingkat efektivitas tanah dalam
pemanfaatannya. Tingkat keefektivan tanah ini
dapat memberikan gambaran kemampuan lahan
yang ada. Semakin tinggi kedalaman efektif
tanah maka semakin baik kemampuan lahannya.
Kedalaman efektif tanah juga menjadi salah satu
kriteria penting dalam penentuan lahan
pertanian karena terkait dengan produktivitas
dari tanah tersebut.
Drainase
Kriteria drainase dimasukkan untuk mengetahui
tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan
air hujan secara alami, sehingga kemungkinan
genangan baik bersifat lokal maupun meluas
dapat dihindari. Melalui data drainase dapat
diketahui wilayah mana yang tidak tergenang,
tergenang period atau tergenang terus.
Drainase dipengaruhi oleh banyak faktor,
diantaranya tekstur tanah, jenis batuan, atau
sifat fisik dan kimia pada tanah. Drainase sangat
peting dalam penentuan kemampuan lahan.
Semakin baik kondisi drainase yang ada makan
akan semakin tinggi pula kemampuan lahan
yang dimilikinya.
Alokasi pemanfaatan ruang yang tepat dapat
didasarkan pada kemampuan lahan untuk
pertanian yang dikategorikan dalam bentuk
kelas dan subkelas. Dengan metode ini dapat
diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian,
lahan yang harus dilindungi, dan lahan yang
dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya.
Alokasi pemanfaatan ruang dilihat berdasarkan
aspek fisik lahan dan keanekaragaman hayati.
Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan
yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi,
drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain
untuk mendukung kehidupan atau kegiatan
pada suatu hamparan lahan. Berdasarkan
karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan
klasifikasi kemampuan lahan dalam tingkat kelas,
subkelas, dan unit pengelolaan. Pengelompokan
tersebut dilakukan untuk membantu dalam
penggunaan dan interpretasi peta tanah.
S. Munawaroh Harahap
Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan
tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam
mengelola lahan. Dengan demikian, apabila
tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan
penggunaan
meningkat,
maka
spektrum
penggunaan lahan menurun.
Hambatan Ancaman
Meningkat, Kesesuaian
dan Pilihan Penggunaan
Berkurang
Garapan Sangat
Intensif
Garapan Intensif
Garapan Sedang
Garapan
Terbatas
Pengembalaan
Intensif
Pengembalaan
Sedang
Pengembalaan
Terbatas
Hutan Produksi
Terbatas
Kelas Kemampuan
Lahan
Cagar Alam /
Hutan Lindung
Intensitas dan Pilihan Penggunaan Meningkat
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Gambar 2. Hubungan Antara Kelas Kemampuan
Lahan dengan Intensitas, Spektrum, dan Hambatan
Penggunaan Lahan
Kemampuan lahan akan menjelaskan bahwa
lahan yang mempunyai kemampuan tinggi akan
mempunyai pilihan penggunaan yang lebih
banyak, baik untuk pertanian, kehutanan atau
tujuan
lain.
Umumnya
lahan
yang
kemampuannya tinggi juga baik untuk
keperluan non-pertanian, seperti permukiman,
industri dan lainnya. Sebaliknya, lahan dengan
kemampuan rendah mengindikasikan banyaknya
kendala untuk penggunaannya. Jika lahan
tersebut dipaksakan digunakan tidak sesuai
kemampuannya, maka lahan akan rusak dan
dapat menimbulkan degradasi lingkungan
hingga bencana alam.
Diskusi
Kajian kesesuaian ruang Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor dilakukan terlebih dulu dengan
melakukan analisis AHP kemudian analisis
spasial, serta diakhiri dengan deskripsi spasial.
Gambar 3. Sistematika Studi
Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan
untuk menentukan kriteria mana yang memiliki
peranan yang sangat penting dalam penentuan
kemempuan lahan. Keenam kriteria yang ada
akan diberi nilai oleh 3 (tiga) orang ahli
sehingga diperoleh kritera prioritas dalam
penentuan kemampuan lahan. Mekanisme
dalam AHP adalah membandingkan 2 (dua)
kritria yang ada untuk dapat menilai mana
kriteria yang lebih penting. Berikut adalah hasil
penilaian masing-masing ahli terhadap 6 (enam)
kriteria kemampuan lahan yang ada.
Rangking
Kriteria
Proporsi
1
Kelerengan
43,9 %
2
Kepekaan Terhadap Erosi
25,5 %
3
Drainase
14,4 %
4
Tektur Tanah
7,5 %
5
Jenis Batuan
4,7 %
6
Kedalaman Efektif Tanah
4,0 %
Tabel 1. Hasil AHP Kriteria Kemampuan Lahan
Berdasarkan hasil AHP tersebut, diketahui
bahwa kriteria kemiringan lereng sangat penting
dalam penentuan kemampuan lahan dan diikuti
dengan kriteria kepekaan terhadap erosi,
drainase, tektur tanah, jenis batuan, dan
kedalaman efektif tanah. Proporsi kemiringan
lereng hampir mendominasi atau menjadi
penentu terpenting dan terbesar dalam
penentuan
kemampuan
lahan.
Hal
ini
ditunjukkan dengan proporsi kemiringan lereng
sebesar 43,9%. Nilai presentase proporsi yang
muncul ini, nantinya akan menjadi bobot dalam
analisis peta kemampuan lahan.
Analisis kemampuan lahan dilakukan untuk
memperoleh gambaran tingkat kemampuan
lahan untuk mendukung kehidupan atau
kegiatan
pada
suatu
hamparan
lahan.
Kemampuan lahan mencakup karakteristik lahan
yang terdiri dari sifat-sifat tanah, topografi,
drainase, dan kondisi lingkungan hidup.
Kemampuan lahan juga dapat digunakan untuk
mengetahui gambaran tingkat kemampuan
lahan untuk dikembangkan.
Dalam membuat peta kemampuan lahan,
diperlukan analisis terhadap keenam kriteria
penentu kemampuan lahan yang sebelumnya
telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan
dalam bentuk overlay peta. Hasil AHP yang telah
dilakukan para responen ahli digunakan sebagai
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 | 127
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
acuan penentuan kriteria prioritas dan bobot
kriteria kemampuan lahan. Bobot yang
dihasilkan berupa proporsi masing-masing
kriteria dalam penentuan kemampuan lahan.
Proporsi tersebut kemudian digunakan sebagai
faktor pengali dalam memberi bobot masingmasing kriteria kemampuan lahan.
Gambar 4. Peta Kemampuan Lahan Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor
Berdasarkan peta kemampuan lahan, Kawasan
Puncak didominasi oleh kemampuan lahan kelas
IV dengan proporsi 35% dari luas keseluruhan
Kawasan Puncak. Kemampuan lahan kelas IV ini
tersebar luas di ketiga kecamatan dengan
jumlah terbesar pertama di Kecamatan Cisarua,
kedua di Kecamatan Megamendung, dan ketiga
di Kecamatan Ciawi. Sementara kemampuan
lahan kelas VIII merupakan kelas dengan
proporsi terendah, yaitu sebesar 11% dari luas
Kawasan Puncak. Kemampuan lahan kelas VIII
tersebar di seluruh Kawasan Puncak dengan
jumlah terluas sebesar 1.020,412 Ha di
Kecamatan Cisarua.
Kelas VII dan VIII memiliki kemampuan lahan
yang rendah, sehingga kemampuan dalam
mendukung kehidupan rendah atau kegiatan
budidaya tidak dilakukan pada kelas lahan ini.
Kelas lahan VII dan VIII harus diperuntukkan
sebagai kawasan konservasi atau lindung karena
faktor penghambat yang besar. Kondisi kelas
kemampuan lahan VII dan VIII didominasi oleh
kelerengan >40% dan erosi tinggi, sehingga
menjadikan lahan kelas ini diperuntukkan
sebagai kawasan lindung atau konservasi.
128 | Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
Sementara kelas kemampuan lahan I dan II
memiliki kemampuan lahan yang tinggi karena
didominasi oleh topografi datar (0-25%) dan
rendahnya faktor penghambat pada lahan,
sehingga kegiatan budidaya dapat dilakukan di
lahan kelas I dan II. Lahan kelas ini juga sangat
cocok digunakan sebagai lahan pertanian karena
tidak ada atau hanya sedikit hambatan yang
membatasi penggunaan di sektor pertanian.
Lahan yang cenderng mudah digarap dan
kondisi drainase yang baik juga menjadikan
lahan kelas I dan II sangat cocok diperuntukkan
sebagai lahan pertanian.
Analisis
kesesuain
lahan
ditinjau
dari
penggunaan lahan bertujuan untuk evaluasi
pemanfaatan
lahan
eksisting.
Analisis
kesesuaian lahan ditinjau dari penggunaan
lahan dilakukan dengan melakukan tumpang
tindih (overlay) peta kemampuan lahan dan
peta guna lahan Kawasan Puncak. Peta guna
lahan yang digunakan dalam analisis ini
merupakan
peta
tahun
2013.
Dengan
melakukan overlay akan diketahui daerah mana
yang tidak sesuai/sesuai untuk penggunaan
tertentu yang didasarkan pada kemampuan
lahan yang ada.
Gambar 5. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
Gambar 5 di atas menggambarkan kesesuaian
penggunaan lahan terhadap kemampuan lahan
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Proporsi
kesesuaian guna lahan Kawasan Puncak sebesar
85% dari luas total Kawasan Puncak dan
proporsi ketidaksesuaian guna lahan sebesar
15% dari luas total Kawasan Puncak. Luasan
S. Munawaroh Harahap
masing-masing tutupan lahan yang ditampilkan
dalam peta kesesuaian lahan di atas ditunjukkan
No
Guna Lahan
Status
1
Sawah
Tidak
Sesuai
2
Tegalan
Tidak
Sesuai
3
Perkebunan
Tidak
Sesuai
4
Kebun
Campuran
Tidak
Sesuai
5
Hutan
Tidak
Sesuai
6
Padang
Tidak
Sesuai
7
Permukiman
Tidak
Sesuai
8
Peternakan
Tidak
Sesuai
9
Industri
Tidak
Sesuai
secara lebih rinci oleh tabel di bawah ini.
Keterangan
Guna lahan sawah tidak cocok berada di lahan dengan kelas V, VI, dan VII.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman
tahunan/keras dan kawasan konservasi maupun lindung. Namun jika ditinjau
seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada, sawah juga merupakan kegiatan
pertanian sama halnya dengan tanaman tahunan/keras, sehingga
ketidaksesuaian yang ada tidak begitu jauh. Lain halnya dengan sawah yang
berada di kawasan lindung, guna lahan sawah dilarang berada di kawasan
lindung.
Guna lahan tegalan tidak cocok berada di lahan dengan kelas I, II, dan VIII.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian tanaman
pangan seperti sawah dan sebagai kawasan lindung. Jika ditinjau seberapa
jauh ketidaksesuaian yang ada, tegalan merupakan kebun rakyat yang masih
tergolong dalam sektor pertanian, sehingga ketidaksesuaian guna lahan tidak
begitu jauh.
Guna lahan perkebunan tidak cocok berada di lahan dengan kelas I, II, dan
VIII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai lahan tanaman pangan
seperti persawahan. Jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada,
perkebunan juga merupakan kegiatan pertanian sama halnya dengan
tanaman pangan, sehingga ketidaksesuaian yang ada tidak begitu jauh.
Guna lahan kebun campuran tidak cocok berada di lahan dengan kelas I dan
VIII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman pangan
dan kawasan konservasi maupun lindung. Jika ditinjau seberapa jauh
ketidaksesuaian yang ada, kebun campuran juga merupakan kegiatan
pertanian sama halnya dengan tanaman pangan, sehingga ketidaksesuaian
yang ada tidak begitu jauh. Lain halnya dengan kebun campuran yang berada
di kawasan lindung, guna lahan kebun campuran dilarang berada di kawasan
lindung karena sistem perkebunan campuran adalah menebang pohon untuk
mengambil hasil perkebunan.
Guna lahan hutn tidak cocok berada di lahan dengan kelas I dan II. Kelas
tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman pangan. Namun
jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada, hutan dapat berupa
kawasan budidaya yaitu hutan produksi ataupun hutan sebagai kawasan
lindung. Sehingga jika guna lahan hutan berada di kelas lahan I dan II berarti
mengalami ketidaksesuaian yang sangat besar.
Guna lahan padang tidak cocok berada di lahan dengan kelas I, II, dan VII.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman pangan dan
kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang
ada, padang dapat berupa padang rumput atau alang-alang yang cenderung
memberi kesan lahan terlantar, sehingga bila berada di lahan kelas I dan II
memiliki ketidaksesuaian yang tinggi. Sedangkan bila ditinjau dari kelas lahan
VII memiliki ketidaksesuain yang rendah.
Guna lahan permukiman tidak cocok berada di lahan dengan kelas I, II, dan
VII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman pangan
dan kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian
yang ada, permukiman yang berada di kelas lahan VII memiliki
ketidaksesuaian yang tinggi karena permukiman yang berada di kawasan
konservasi dapat mengganggu fungsi konservasi kawasan. Begitu pula
dengan permukiman yang berada di kelas lahan I dan II, memiliki
ketidaksesuaian yang tinggi karena lahan kelas I dan II harus difungsikan
sebagai lahan pertanian dan sebagai usaha mempertahankan lahan pertanian.
Guna lahan peternakan tidak cocok berada di lahan dengan kelas VII. Kelas
tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan konservasi. Jika ditinjau
seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada, peternakan cocok dilakukan di lahan
morfologi cenderung datar, sehingga sangat tidak cocok bila berada di lahan
kelas lahan VII yang merupakan perbukitan. Selain itu, lahan kelas VII juga
harus digunakan sebagai kawasan konservasi bukan budidaya.
Guna lahan industri tidak cocok berada di lahan dengan kelas II dan VII.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman pangan dan
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 |129
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
No
Guna Lahan
Status
Keterangan
kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang
ada, industri sangat tidak cocok berada di lahan kelas II dan VII. Industri
cenderung menghasilkan limbah dan membutuhkan lahan terbangun yang
besar, sementara lahan kelas II harus difungsikan sebagai pertanian dan juga
dengan kelas VII yang harus menjadi kawasan konservasi dan minim
pembangunan.
Guna lahan hutan memiliki kesesuaian yang
tinggi terhadap kelas kemampuan lahan dengan
luasan sebesar 7.049,377 Ha atau sekitar
38,34% dari luas total Kawasan Puncak. Di lain
sisi, guna lahan kebun campuran merupakan
guna lahan yang paling tidak sesuai dengan
luasan sebesar 1.274,403 Ha atau sekitar
6,931% dari luas total Kawasan Puncak.
Ketidaksesuaian guna lahan disebabkan oleh
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
kelas kemampuan lahan yang seharusnya.
Lahan kelas I, II, dan VII merupakan lahan yang
paling banyak digunakan tidak sesuai dengan
kemampuannya.
Analisis kesesuain lahan ditinjau dari pola ruang
bertujuan untuk evaluasi pola ruang Kawasan
Puncak tahun 2005 – 2025 dan dapat pula
dijadikan sebagai indikator apakah arahan
penggunaan lahan yang telah sesuai dengan
kemampuan lahan. Kesesuaian lahan ditinjau
dari pola ruang dilakukan dengan melakukan
No
Guna Lahan
1
Hutan Lindung
Status
Tidak
Sesuai
Tidak
Sesuai
tumpang tindih (overlay) peta kemampuan
lahan dan peta pola ruang Kawasan Puncak.
Dengan melakukan overlay ini akan diketahui
daerah mana yang tidak sesuai/sesuai untuk
pola ruang tertentu yang didasarkan pada
kemampuan lahan yang ada.
Gambar 6. Peta Kesesuaian Pola Ruang Kawasan
Puncak, Kabupaten Bogor
Keterangan
Tidak ada evaluasi karena pola ruang hutan lindung sudah sesuai dengan
kemampuan lahan.
Tidak ada evaluasi karena pola ruang hutan konservasi sudah sesuai
2
Huta Konservasi
dengan kemampuan lahan.
Hutan produksi cocok berada di lahan dengan kelas III hingga VI, sehingga
pola ruang yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan VII. Kelas
Tidak
3
Hutan Produksi
tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan konservasi. Sehingga
Sesuai
ketika hutan produksi berada di lahan kelas VII memiliki ketidaksesuaian
yang sangat tinggi.
Perkebunan cocok berada di lahan dengan kelas III hingga VII, sehingga
pola ruang yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan I, II, dan VIII.
Tidak
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai lahan tanaman pangan
4
Perkebunan
Sesuai
seperti persawahan. Jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada,
perkebunan juga merupakan kegiatan pertanian sama halnya dengan
tanaman pangan, sehingga ketidaksesuaian yang ada tidak begitu jauh.
Pertanian laha basah cocok berada di lahan dengan kelas I hingga VI,
sehingga pola ruang yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan VI.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman
Pertanian Lahan
Tidak
5
tahunan/keras dan kawasan konservasi maupun lindung. Namun jika
Basah
Sesuai
ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada, pertanian lahan basah
sangat tidak cocok berada di lahan kelas V karena sulit dalam pengolahan
dan faktor kemiringan lereng yang membatasi.
Pertanian Lahan
Tidak
Tidak ada evaluasi karena pola ruang pertanian lahan basah sudah sesuai
6
Kering
Sesuai
dengan kemampuan lahan.
7
Pertanian
Tidak
Pertanian tanaman tahunan cocok berada di lahan dengan kelas III hingga
130 |Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
S. Munawaroh Harahap
No
Guna Lahan
Tanaman
Tahunan
Status
Sesuai
8
Permukiman
Perdesaan
Jarang
Tidak
Sesuai
9
Permukiman
Perdesaan
Rendah
Tidak
Sesuai
10
Permukiman
Perkotaan
Rendah
Tidak
Sesuai
11
Permukiman
Perkotaan
Sedang
Keterangan
VII, sehingga pola ruang yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan II.
Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai lahan tanaman pangan
seperti persawahan. Jika ditinjau seberapa jauh ketidaksesuaian yang ada,
pertanian tanaman tahunan juga merupakan kegiatan pertanian sama
halnya dengan tanaman pangan, sehingga ketidaksesuaian yang ada tidak
begitu jauh.
Permukiman perdesaan cocok berada di lahan dengan kelas III hingga VI,
sehingga pola ruang yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan I, II,
dan VII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman
pangan dan kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh
ketidaksesuaian yang ada, permukiman yang berada di kelas lahan VII
memiliki ketidaksesuaian yang tinggi karena permukiman yang berada di
kawasan konservasi dapat mengganggu fungsi konservasi kawasan. Begitu
pula dengan permukiman yang berada di kelas lahan I dan II, memiliki
ketidaksesuaian yang tinggi karena lahan kelas I dan II harus difungsikan
sebagai lahan pertanian dan sebagai usaha mempertahankan lahan
pertanian.
Permukiman perdesaan cocok berada di lahan dengan kelas III hingga VI,
sehingga tutupan lahan yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan II
dan VII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman
pangan dan kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh
ketidaksesuaian yang ada, permukiman yang berada di kelas lahan VII
memiliki ketidaksesuaian yang tinggi karena permukiman yang berada di
kawasan konservasi dapat mengganggu fungsi konservasi kawasan. Begitu
pula dengan permukiman yang berada di kelas II, memiliki ketidaksesuaian
yang tinggi karena lahan kelas II harus difungsikan sebagai lahan pertanian
dan sebagai usaha mempertahankan lahan pertanian.
Permukiman perkotaan cocok berada di lahan dengan kelas III hingga VI,
sehingga tutupan lahan yang tidak sesuai berada di kelas kemampuan I, II,
dan VII. Kelas tersebut seharusnya digunakan sebagai kawasan tanaman
pangan dan kawasan konservasi. Namun jika ditinjau seberapa jauh
ketidaksesuaian yang ada, permukiman yang berada di kelas lahan VII
memiliki ketidaksesuaian yang tinggi karena permukiman yang berada di
kawasan konservasi dapat mengganggu fungsi konservasi kawasan. Begitu
pula dengan permukiman yang berada di kelas lahan I dan II, memiliki
ketidaksesuaian yang tinggi karena lahan kelas I dan II harus difungsikan
sebagai lahan pertanian dan sebagai usaha mempertahankan lahan
pertanian.
Pola ruang hutan lindung memiliki kesesuaian
yang tinggi terhadap kemampuan lahan dengan
luasan sebesar 5.061 Ha atau sekitar 31,372%
dari luas total Kawasan Puncak. Sementara pola
ruang yang paling tidak sesuai adalah pola
ruang permukiman perkotaan intensitas sedang
dengan luasan sebesar 842,713 Ha atau sekitar
35,980%.
Kesimpulan
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor didominasi
oleh lahan dengan kelas kemampuan IV seluas
35,138% dari luas Kawasan Puncak, Kabupaten
Bogor. Lahan kelas IV mempunyai karakteristik
kelerengan 8-40% dengan tingkat kerentanan
erosi
sedang.
Lahan
kelas
IV
dapat
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun
non-pertanian. Sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya, lahan kelas IV dapat dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian untuk tanaman
tahunan/keras, serta dapat dimanfaatkan
sebagai permukiman.
Berdasarkan
analisis
kemampuan
lahan
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor diketahui
bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di
kawasan tersebut sebesar 15% dari total luas
Kawasan
Puncak,
Kabupaten
Bogor.
Ketidaksesuaian tersebut didominasi oleh
pemanfaatan ruang sebagai lahan permukiman
sebesar 6,931%. Begitu pula jika ditinjau dari
tutupan lahan, diketahu bahwa ketidaksesuaian
didominasi oleh tutupan lahan permukiman
sebesar 6,818%.
Berdasarkan analisis kesesuaian pola ruang
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, diketahui
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 | 131
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
bahwa ketidaksesuaian pola ruang sebesar 13%.
Artinya, rencana tata ruang Kabupaten Bogor
khususnya Kawasan Puncak belum sepenuhnya
mempertimbangkan daya dukung lingkungan
berdasarkan kemampuan lahan. Ketidaksesuaian
pola ruang ini juga dapat menjadi salah satu
penyebab ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
permukiman, selain dari perangkat pengendalian
pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor yang juga masih belum ada.
Berdasarkan hasil studi tentang evaluasi
pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan
lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
dijadikan sebagai masukan arahan pemanfaatan
sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang di
Kawasan Pariwisata Puncak, Kabupaten Bogor.
1. Studi
evaluasi
pemanfaatan
ruang
berdasarkan kemampuan lahan bdapat
menjadi masukan dalam revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bogor, khususnya Kawasan Puncak.
2. Pembaharuan
kebijakan
tata
ruang
Metropolitan
Jakarta
(JABODETABEKPUNJUR) untuk lebih mengintegrasikan
pembangunan di wilayah tersebut, sehingga
pemanfaatan dan pengendalian dapat
mewujudkan tujuan dari perencanaan.
3. Urgensi adanya perangkat pengendalian
pemanfaatan ruang yang bersifat teknis
berupa rencana detil tata ruang (RDTR)
maupun peraturan zonasi (PZ) sangat tinggi.
Keduanya perangkat ini setidaknya dapat
dijadikan acuan teknis di lapangan agar
pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak
lebih terkendali dan sesuai dengan tata
ruang.
Terdapat banyak aspek yang dapat digali lebih
lanjut dari hasil studi ini. Berikut adalah
beberapa studi lanjutan yang dapat dilakukan:
1. Evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan
neraca
lahan
di
Kawasan
Puncak,
Kabupaten Bogor
2. Evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan
neraca air di Kawasan Puncak, Kabupaten
Bogor
3. Studi daya dukung lingkungan hidup
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
132 | Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1
Daftar Pustaka
Rustiadi, Ernan dkk. 2010. Pengembangan
Pedoman Evaluasi Pemanfaatan Ruang –
Penyempurnaan Lampiran Permen LH
17/2009. Bogor: Crestpent Press.
Dasman, Raymond dkk. 1980. Prinsip Ekologi
untuk Pembangunan Ekonomi. Penerbit PT
Gramedia: Jakarta
Klingebiel, A. A. dan Montgmery, P. H. 1961.
Land-Capability Classification. Soil
Conservation Service US Departmen of
Agriculture: United State
Seomarwoto, Otto. 1997. Ekologi, Lingkungan
Hidup dan Pembangunan. Penerbit
Djambatan: Jakarta
Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645:2010
Tentang Klasifikasi Penutupan Lahan
Suselo, Hendropranoto. 2012. Jabodetabek dan
Turunannya Sepanjang Sejarah, Volume VI.61. Jakarta: Jurnal Penataan Ruang dan
Pembangunan Perkotaan
Adiarti, Sri dan Prastiyo, Handoko. 2013.
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional – Tinjaua Kebencanaan, Studi Kasus
Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.
Forest Watch Indonesia. 2011. Hilangnya Fungsi
Kawasan Lindung di Puncak Bogor.
Tiendas, Nellie. 2012. Penanganan Khusus Tata
Ruang Kawasan Jabopunjur, Volume VI.6-1.
Jakarta: Jurnal Penataan Ruang dan
Pembangunan Perkotaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor. 2010. Laporan Akhir Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bogor.
Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Ciawi
Dalam Angka. Katalog BPS 1102001.3201100
Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Cisarua
Dalam Angka. Katalog BPS 1102001.3201110
Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan
Megamendung Dalam Angka. Katalog BPS
1102001.3201120
Bappeda Kabupaten Bogor. 2005. Naskah
Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bogor 2005-2025.
Haryudi. 2013. Lahan Resapan Air di Puncak
Kritis. Jakarta: Koran Sindo.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
Tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur.
S. Munawaroh Harahap
Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan
Daya Dukung Lingkungan dalam Penataan
Ruang Wilayah.
Pertauran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Kabupaten Bogor.
www.republika.co.id
Jurnal Perencanan Wilayah dan Kota A SAPPK V5 N1 | 133
Fly UP