...

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi
pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Keuangan
perlu
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3
ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Keuangan;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan . . .
-23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.
Pasal 1
(1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Keuangan berasal dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pajak;
c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
f.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
(2)
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2 . . .
-3Pasal 2
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Keuangan selain yang
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
terdiri dari :
a. Direktorat Jenderal Pajak berupa Penerimaan dari
Penggantian Biaya Pengumuman Lelang, Pengumuman
Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka
penagihan pajak dengan surat paksa yang tarifnya
ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada
media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Penerimaan
dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang dan
Pengumuman Pembatalan Lelang yang tarifnya
ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada
media setempat;
c. Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
berupa
Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara yang
besarannya ditetapkan dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang keuangan Negara;
d. Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara
berupa
Penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang
Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi
Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk
Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang
dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, ditetapkan
sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak;
e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa
penerimaan dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
yang besarannya ditetapkan dalam Surat Imbal Jasa
Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan.
Pasal 3 . . .
-4Pasal 3
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 wajib
disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pasal 4
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
berupa Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara dari Penanggung Hutang untuk Surat
Penerimaan
Pengurusan
Piutang
Negara
(SP3N)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf K
angka 1 huruf b dan huruf c yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Departemen Keuangan.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4313), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diundangkan.
Agar . . .
-5Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
LYDIA SILVANNA DJAMAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
I. UMUM
Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian
terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Keuangan, perlu mengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan.
Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu
sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan
sarana dan prasarana pada BPPK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas
jenis PNBP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang/Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan
Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam pelaksanaan
kegiatannya.
Pasal 2 . . .
-2Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara
adalah Penerimaan Negara yang berasal dari antara lain:
1. Penyimpanan di Bank Indonesia;
2. Penempatan di Bank Indonesia;
3. Penempatan di Bank Umum;
4. Pembelian/penjualan Surat Berharga Negara di Pasar
Sekunder;
5. REPO (Repurchase Agreement) / reverse REPO;
6. Penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pengeluaran;
7. Pelaksanaan Treasury National Pooling;
8. Pengelolaan Valuta Asing;
9. Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.
Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum merupakan
unsur PNBP dari aktifitas pengelolaan rekening Pemerintah
pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti
rekening
Dana
Cadangan
Subsidi/PSO,
Rekening
Pembangunan Hutan, Rekening Retur, dsb.)
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 . . .
-3Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5386
LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
I.
SATUAN
TARIF
SEKRETARIAT JENDERAL
Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai
A.
Biaya Perizinan
1.
Izin Akuntan Publik
Per Izin
Rp
1.000.000,00
2.
Perpanjangan Izin Akuntan Publik
Per Izin
Rp
1.000.000,00
3.
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
a. Perseorangan;
Per Izin
Rp
1.500.000,00
b. Jumlah rekan 2-4 orang;
Per Izin
Rp
3.000.000,00
c. Jumlah rekan 5 orang atau lebih
Per Izin
Rp
6.000.000,00
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan
Publik
Per Izin
Rp
2.000.000,00
5.000.000,00
4.
B.
C.
Biaya Persetujuan
1.
Persetujuan Pencantuman Nama Kantor
Akuntan Publik Asing atau Organisasi
Audit Asing bersama-sama dengan nama
Kantor Akuntan Publik
Per
Persetujuan
Rp
2.
Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan
Publik Asing atau Organisasi Audit Asing
Per
Persetujuan
Rp 10.000.000,00
Sanksi Administratif
1.
Denda Administratif atas keterlambatan Per Denda Izin
perpanjangan izin Akuntan Publik
Keterlambatan
Rp
1.000.000,00
2. Denda . . .
-2JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TARIF
2.
Denda Administratif atas keterlambatan
Per Denda 1
penyampaian laporan kegiatan usaha
Hari Kerja
Kantor Akuntan Publik
Keterlambatan
Rp
100.000,00
(paling banyak
2.000.000,00)
3.
Denda Administratif atas keterlambatan
Per Denda 1
penyampaian laporan keuangan Kantor
Hari Kerja
Akuntan Publik
Keterlambatan
Rp
100.000,00
Denda Administratif atas keterlambatan Per Denda 1
penyampaian
laporan
Pendidikan
Hari Kerja
Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik Keterlambatan
/AP
Rp
4.
II.
SATUAN
(paling banyak
2.000.000,00)
100.000,00
(paling banyak
2.000.000,00)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Biaya Penagihan Pajak
1.
Surat Paksa
Per
Pemberitahuan
Rp
50.000,00
2.
Surat perintah melaksanakan penyitaan
Per
Pelaksanaan
Rp
100.000,00
3
Tambahan biaya penagihan atas penjualan
barang sitaan melalui lelang
Per Transaksi
1% dari pokok
lelang
4.
Tambahan biaya penagihan atas penjualan
barang sitaan tidak melalui lelang
Per Transaksi
1% dari Hasil
penjualan
III. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
A. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai
1. Surat Paksa
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
B.
Biaya Pencacahan Barang Lelang
Per
Pemberitahuan
Rp
50.000,00
Per
Pelaksanaan
Rp
100.000,00
Per Transaksi
2,5% dari hasil
harga lelang
C. Biaya . . .
-3JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
C.
SATUAN
TARIF
Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai
atas
permintaan
pengguna
jasa
untuk
pengujian menggunakan instrumen/metode
1. Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara
kualitatif
Per Contoh
Uji
Rp
150.000,00
2. Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara
kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
200.000,00
3. Fourier Transform Infra Red (FTIR) Raman
secara kualitatif
Per Contoh
Uji
Rp
100.000,00
4. X-Ray Fluorosence (XRF) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
350.000,00
5.
X-Ray Diffraction (XRD) secara kualitatif
Per Contoh
Uji
6.
Atomic Absorption (AAS) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
250.000,00
7.
High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
300.000,00
8.
Thermo Gravimetry-Differential Thermal
Analyzer (TG-TDA) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
250.000,00
9.
Surface Area Analyzer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
250.000,00
10. Auto Pycnometer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
11. Mikroskop secara kualitatif
Per Contoh
Uji
12. Mikroskop Metalurgi secara kualitatif
Per Contoh
Uji
13. Polarimeter secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
250.000,00
150.000,00
Rp
100.000,00
200.000,00
Rp
150.000,00
14. Refraktometer . . .
-4JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
14. Refraktometer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
200.000,00
15. UV-Vis Spectrophotometer secara
kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
200.000,00
16. Optical Emission Spectroscopy (OES)
secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
300.000,00
17. Scanning Electron Microscopy-Energy
Dipersive Spectroscopy (SEM-EDAX) secara
kualitatif-kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
600.000,00
18. Gas Chromatography-Flame Ionization
Detector (GC-FID) secara kualitatif
Per Contoh
Uji
Rp
300.000,00
19. Gas Chromatography-Flame Ionization
Detector (GC-FID) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
300.000,00
20. Gas Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS) secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
400.000,00
21. Flash Point secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
150.000,00
22. Oil Content secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
300.000,00
23. Densitymeter secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
24. Penetrometer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
25. Viscosimeter secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
200.000,00
26. Surface Tensionmeter secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
75.000,00
27. Densometer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
75.000,00
28. Konduktometer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
29. Soft . . .
-5JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
IV.
SATUAN
TARIF
29. Soft Solid Tester secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
30. Auto Destillation Tester secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
200.000,00
31. Melting Point Tester secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
32. Dropping Point Tester secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
50.000,00
33. Kjeldahl Analyzer secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
150.000,00
34. Kimia Fisik secara kualitatif
Per Contoh
Uji
Rp
100.000,00
35. Titrasi secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
150.000,00
36. Kimia Fisik Lainnya secara kuantitatif
Per Contoh
Uji
Rp
150.000,00
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
A.
Bea Lelang Penjual
1.
2.
Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas
untuk Negara
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
Lelang Eksekusi selain
Dirampas Untuk Negara
Barang
Yang
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
3. Lelang . . .
-6JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
3.
4.
5.
6.
7.
SATUAN
TARIF
Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik
Negara/Daerah
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
Lelang Noneksekusi Wajib selain Barang
Milik Negara/Daerah
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat
(Bonded Zone/Bonded Warehouse) atau
kawasan lain yang dipersamakan
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di
dalam
Kawasan
Berikat/Gudang
Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse)
atau kawasan lain yang dipersamakan
a.
Barang Tidak Bergerak
b. Barang . . .
-7JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
b.
B.
Barang Bergerak
SATUAN
TARIF
Per Frekuensi
0% Dari Pokok
Lelang
8.
Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari
Tangan Pertama
Per Frekuensi
0,5% Dari Pokok
Lelang
9.
Lelang Pegadaian
Per Frekuensi
1% Dari Pokok
Lelang
Bea Lelang Pembeli
1.
2.
3.
4.
Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas
Untuk Negara
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
3% Dari Pokok
Lelang
Lelang Eksekusi Selain
Dirampas Untuk Negara
Barang
Yang
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
3% Dari Pokok
Lelang
Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik
Negara/Daerah
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
Lelang Noneksekusi Wajib Selain Barang
Milik Negara/Daerah
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
5. Lelang . . .
-8JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
5.
6.
7.
C.
SATUAN
TARIF
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
2% Dari Pokok
Lelang
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat
(Bonded Zone/Bonded Warehouse) atau
kawasan lain yang dipersamakan
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
0,4% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
0,5% Dari Pokok
Lelang
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II
di
dalam
Kawasan
Berikat/Gudang
Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse
atau kawasan lain yang dipersamakan
a.
Barang Tidak Bergerak
Per Frekuensi
0,2% Dari Pokok
Lelang
b.
Barang Bergerak
Per Frekuensi
0,3% Dari Pokok
Lelang
8.
Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari
Tangan Pertama
Per Frekuensi
1,5% Dari Pokok
Lelang
9.
Lelang Pegadaian
Per Frekuensi
1% Dari Pokok
Lelang
Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual
1.
Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang
Bergerak Barang Milik Negara/Daerah
Per Nomor
Register
Pembatalan
Rp
0,00
2.
Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang
Bergerak
selain
Barang
Milik
Negara/Daerah
Per Nomor
Register
Pembatalan
Rp
250.000,00
D. Uang . . .
-9JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
D.
TARIF
Per
Pelaksanaan
Lelang
100%
Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli
yang Wanprestasi
1.
Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib
2.
E.
SATUAN
Lelang
Noneksekusi
Sukarela
yang
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang
ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat
Lelang Kelas II
F.
Pemberian Izin Operasional Balai Lelang
G.
Per
Pelaksanaan
Lelang
Dari Uang jaminan
yang disetor dari
Pembeli yang
Wanprestasi
50%
Dari Uang Jaminan
yang disetor dari
Pembeli yang
Wanprestasi
Per Bulan
2%
Dari Bea
Lelang yang
harus disetor
per bulan
Per izin
Rp
2.500.000,00
Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II
Per Orang
Rp
1.000.000,00
H.
Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang
Kelas II
Per Orang
Rp
500.000,00
I.
Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti
karena rusak atau hilang
Per Risalah
Rp
500.000,00
J.
Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan
Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II
Per Lembar
Rp
6.000,00
K.
Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara dari Penanggung Hutang yang
berasal dari:
1. Pembayaran dan/atau pelunasan hutang :
a.
Sebelum Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara (SP3N) diterbitkan
Per Berkas
Kasus
Piutang
Negara
0% Dari sisa
hutang yang
wajib
dilunasi
b. Dalam . . .
- 10 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
V.
B.
TARIF
b.
Dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
diterbitkan
Per Berkas
Kasus
Piutang
Negara
1% Dari sisa
hutang yang wajib
dilunasi
c.
Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan
sejak Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara (SP3N) diterbitkan
Per Berkas
Kasus
Piutang
Negara
10% Dari sisa
hutang yang wajib
dilunasi
2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh
Penyerah Piutang
Per Berkas
Kasus
Piutang
Negara
2,5% Dari sisa
hutang yang wajib
dilunasi
3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada
Penyerah Piutang
Per Berkas
Kasus
Piutang
Negara
0% Dari sisa
hutang yang wajib
dilunasi
BADAN
PENDIDIKAN
KEUANGAN
A.
SATUAN
DAN
PELATIHAN
Penerimaan Dari Jasa
1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan
Per
Orang/Ujian
Rp
1.000.000,00
2. Diklat Pejabat Lelang Kelas II
Per
Orang/Diklat
Rp
9.500.000,00
Per 6 Jam
Rp
3.000.000,00
Per Jam
Rp
750.000,00
Per 6 Jam
Rp
3.000.000,00
Per Jam
Rp
750.000,00
Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam
Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi BPPK
1.
Auditorium/Aula
a.
Aula Gedung B BPPK
Tambahan kelebihan penggunaan
b.
Aula Pusdiklat Pajak
Tambahan kelebihan penggunaan
c. Pusdiklat . . .
- 11 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
c.
2)
Aula Padang Sudirjo
Per 6 Jam
Rp
3.000.000,00
Tambahan kelebihan
penggunaan
Per Jam
Rp
750.000,00
Per 6 Jam
Rp
3.000.000,00
Per Jam
Rp
750.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.500.000,00
Per Jam
Rp
350.000,00
Per 6 Jam
Rp
2.500.000,00
Per Jam
Rp
600.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Per Jam
Rp
250.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.500.000,00
Per Jam
Rp
375.000,00
Per 6 Jam
Rp
450.000,00
Per Jam
Rp
125.000,00
Per 6 Jam
Rp
700.000,00
Per Jam
Rp
175.000,00
Per 6 Jam
Rp
450.000,00
Auditorium Utama
Tambahan kelebihan
penggunaan
3)
Auditorium Kecil
Tambahan kelebihan
penggunaan
Aula Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
Tambahan kelebihan penggunaan
e.
Aula Balai Diklat Keuangan
Palembang
Tambahan kelebihan penggunaan
f.
Aula Balai Diklat Keuangan
Yogyakarta
Tambahan kelebihan penggunaan
g.
Aula Balai Diklat Keuangan Malang
1)
Aula Gedung A
Tambahan kelebihan
penggunaan
2)
Aula Gedung E
Tambahan kelebihan
penggunaan
h.
TARIF
Pusdiklat Bea dan Cukai
1)
d.
SATUAN
Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi
1)
Aula 1
Tambahan . . .
- 12 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Tambahan kelebihan
penggunaan
2)
Aula 2
Tambahan kelebihan
penggunaan
i.
Aula Gedung A Balai
Kepemimpinan Magelang
Diklat
Tambahan kelebihan penggunaan
j.
Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan
Magelang
Tambahan kelebihan penggunaan
k.
Aula Gedung PHRD Pusdiklat PSDM
Tambahan kelebihan penggunaan
l.
Aula Balai Diklat Keuangan
Makassar
Tambahan kelebihan penggunaan
2.
SATUAN
TARIF
Per Jam
Rp
120.000,00
Per 6 Jam
Rp
300.000,00
Per Jam
Rp
75.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Per Jam
Rp
250.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.500.000,00
Per Jam
Rp
375.000,00
Per 6 Jam
Rp
500.000,00
Per Jam
Rp
150.000,00
Per 6 Jam
Rp
450.000,00
Per Jam
Rp
120.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.500.000,00
Per Jam
Rp
375.000,00
Per 6 Jam
Rp
2.500.000,00
Per Jam
Rp
600.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Per Jam
Rp
250.000,00
Ruang Pertemuan dan Ruang Makan
a.
Operating room di BPPK Pusat
Tambahan kelebihan penggunaan
b.
Ruang Makan Pusdiklat Bea dan
Cukai
Tambahan kelebihan penggunaan
c.
Ruang Makan Pusdiklat Kekayaan
Negara
dan
Perimbangan
Keuangan
Tambahan kelebihan penggunaan
d.
Ruang Makan Pusdiklat Anggaran
dan Perbendaharaan
1) Ruang . . .
- 13 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1)
Ruang
Anggrek
Makan
SATUAN
Gedung
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Per Jam
Rp
250.000,00
Per 6 Jam
Rp
500.000,00
Per Jam
Rp
125.000,00
Per Ruang/
Rp
100.000,00
Per Jam
Rp
25.000,00
Per Ruang/
Rp
250.000,00
Per Jam
Rp
75.000,00
Per Ruang/
Rp
100.000,00
Per Jam
Rp
25.000,00
Ruang Makan Pusdiklat Keuangan
Umum
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan
Per Jam
Rp
250.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Per Jam
Rp
250.000,00
Per
Ruang/Hari
Rp
100.000,00
Per 6 Jam
Rp
1.000.000,00
Tambahan kelebihan
penggunaan
2)
Ruang Makan Gedung Lily
Tambahan kelebihan
penggunaan
e.
Balai Diklat Kepemimpinan
Magelang
1)
Ruang Diskusi Gedung
(kapasitas 10 orang)
Tambahan
penggunaan
2)
3)
g.
Per 8 Jam
A
Per 8 Jam
kelebihan
Ruang Diskusi Gedung
(kapasitas 10 orang)
Tambahan
penggunaan
A
kelebihan
Ruang Diskusi Gedung
(kapasitas 30 orang)
Tambahan
penggunaan
f.
TARIF
B
kelebihan
Ruang Makan Pusdiklat Pajak
Tambahan kelebihan penggunaan
h.
Ruang Makan Balai Diklat
Keuangan Balikpapan
i.
Ruang Makan Gedung PHRD
Pusdiklat PSDM
Per 8 Jam
Tambahan . . .
- 14 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Tambahan kelebihan penggunaan
3.
TARIF
Per Jam
Rp
250.000,00
Wisma/mess
a.
4.
SATUAN
Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
1)
Wisma Cempaka
Per Hari
Rp
300.000,00
2)
Wisma Tulip
Per Hari
Rp
450.000,00
3)
Wisma Jasmine
Per Hari
Rp
450.000,00
2)
Wisma Edelweis
Per Hari
Rp
450.000,00
Per
orang/hari
Rp
75.000,00
Per Hari
Rp
200.000,00
b.
Mess Balai Diklat Keuangan
Palembang
c.
Balai Diklat Keuangan Cimahi
1)
Wisma
2)
Mess (AC)
Per
orang/hari
Rp
100.000,00
3)
Mess Non AC
Per
orang/hari
Rp
75.000,00
Per Hari
Rp
250.000,00
Per Hari
Rp
150.000,00
Per Bulan
Rp
5.000.000,00
Per Bulan
Rp
3.000.000,00
Ruang kuliah
a.
Jangka pendek wilayah
Jabodetabek
( 1 hari sampai dengan 28 hari)
b.
Jangka pendek selain wilayah
Jabodetabek
( 1 hari sampai dengan 28 hari)
c.
Jangka panjang wilayah
Jabodetabek
( 1 bulan sampai dengan 6 bulan)
d.
Jangka panjang selain wilayah
Jabodetabek
( 1 bulan sampai dengan 6 bulan)
5. Asrama . . .
- 15 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
5.
TARIF
Asrama di lingkungan BPPK
a.
Wilayah Jabodetabek
1)
Asrama Pusdiklat PSDM
Per
orang/hari
Rp
150.000,00
2)
Asrama Pusdiklat Pajak
Per
orang/hari
Rp
180.000,00
3)
Asrama Pusdiklat Bea dan
Cukai
Per
orang/hari
Rp
150.000,00
4)
Asrama Pusdiklat Keuangan
Umum
Per
orang/hari
Rp
200.000,00
5)
Asrama Pusdiklat Anggaran
dan Perbendaharaan
a) Asrama Bougenville
Per
orang/hari
Rp
150.000,00
b) Asrama Dahlia
Per
orang/hari
Rp
75.000,00
c) Asrama Flamboyan
Per
orang/hari
Rp
50.000,00
Asrama Pusdiklat KNPK
Per
orang/hari
Rp
150.000,00
6)
b.
6.
SATUAN
Di luar wilayah Jabodetabek
1)
Asrama (AC)
Per
orang/hari
Rp
100.000,00
2)
Asrama (Non AC)
Per
orang/hari
Rp
75.000,00
Laboratorium
a.
Laboratorium Audio Visual
Pusdiklat Keuangan Umum
Per Hari
Rp
1.000.000,00
b.
Laboratorium Komputer Pusdiklat
Keuangan Umum
Per Hari
Rp
800.000,00
c. Laboratorium
...
- 16 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
7.
SATUAN
TARIF
c.
Laboratorium Komputer Pusdiklat
Anggaran dan Perbendaharaan
Per Hari
Rp
500.000,00
d.
Laboratorium Komputer Balai Diklat
Keuangan
Per Hari
Rp
400.000,00
Per
Orang/Paket
Rp
50.000,00
Outbond
Penggunaan Sarana Outbond (satu paket
terdiri dari Flying Fox, Burma Bridge, dan
Cargo Net)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
LYDIA SILVANNA DJAMAN
Fly UP