...

Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan
K98
BERLAKUNYA
DASAR-DASAR DARI
HAK UNTUK
BERORGANISASI
DAN UNTUK
BERUNDING
BERSAMA
1
K 98 - Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
2
Pengantar
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan
PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi
yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO
ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang
layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam
menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.
Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara
badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya
menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/
buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses
pengambilan kebijakan.
Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan
internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional,
tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat
mengikat—kerapkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—
yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.
Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199
Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan
perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan
kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja,
jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan,
pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan
terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut,
perawat dan pekerja perkebunan.
Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar
ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam
penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.
3
K 98 - Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
4
K98
Berlakunya Dasar-dasar dari Hak
untuk Berorganisasi dan untuk
Berunding Bersama
Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional,
Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan
Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh dua
pada tanggal 8 Juni 1949, dan
Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai dasar-dasar
hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang termasuk acara
keempat dari agenda sidang, dan
Setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi
internasional,
Menerima pada tanggal 1 Juli tahun 1949 Konvensi di bawah ini, yang
dapat disebut Konvensi mengenai Dasar-Dasar Hak Untuk Berorganisasi
dan Untuk Berunding Bersama 1949:
Pasal 1
1.
Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan
pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.
2.
Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakantindakan yang bermaksud(a)
mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu
serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya;
5
K 98 - Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
(b) menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh
berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam
tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan
persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.
Pasal 2
1.
Serikat buruh dan perserikatan pengusaha harus cukup mendapat
perlindungan terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masing
pihak atau wakil atau anggora mereka dalam mendirikan organisasi
mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya.
2.
Khususnya tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdirinya
organisasi buruh dibawah pengaruh majikan atau organisasi majikan
atau menyokong organisasi buruh dengan uang atau dengan cara
lain dengan maksud menempatkan organisasi demikian dibawah
pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk
tindakan-tindakan campur tangan termaksud pada Pasal ini.
Pasal 3
Mekanisme yang sesuai dengan keadaan nasional harus didirikan, jika
perlu, untuk menjamin penghargaan hak berorganisasi seperti ditetapkan
pada Pasal-Pasal tersebut di atas.
Pasal 4
Tindakan yang sesuai dengan keadaan nasional harus diambil dimana
perlu untuk mendorong dan memajukan sepenuhnya perkembangan dan
penggunaan mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pengusaha
dan organisasi buruh dengan maksud mengatur syarat-syarat dan keadaankeadaan kerja dengan perjanjian perburuhan.
6
Pasal 5
1.
Sampai dimana jaminan yang ditetapkan dalam Konvensi ini akan
berlaku untuk tentara atau polisi, harus ditetapkan dengan undang-undang
atau peraturan-peraturan nasional.
2.
Sesuai dengan azas yang ditentukan pada ayat 8 pasal 19 Konstitusi
Organisasi Perburuhan Internasional, maka ratifikasi Konvensi ini oleh setiap
Anggota tidak akan dianggap mempengaruhi undang-undang, putusan,
kebiasaan atau persetujuan yang ada, berdasarkan mana anggota-anggota
tentara atau polisi mempunyai hak yang dijamin Konvensi ini.
Pasal 6
Konvensi ini tidak menyinggung kedudukan pegawai negeri yang
dipekerjakan pada tata usaha Negara dan bagaimanapun tidak akan
ditafsirkan secara merugikan hak-hak atau kedudukan mereka.
Pasal 7
Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur
Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
Pasal 8
1.
Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan
Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur
Jenderal.
2.
Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua
Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3.
Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap tiap-tiap Anggota
12 bulan sesudah tanggal ratifikasi didaftarkan.
Pasal 9
1.
Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor
Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi
Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan -
7
K 98 - Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
(a)
daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan
menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan
dilaksanakan tanpa perubahan;
(b)
daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan
menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan
dilaksanakan dengan perubahan-perubahan, beserta hal ikhwal
perubahan tersebut;
(c)
daerah-daerah dimana Konvensi ini tak dapat dilaksanakan dan
dalam hal demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Konvensi
ini tidak dapat dilaksanakan;
(d)
daerah-daerah terhadap mana Anggota menangguhkan
putusannya sambil menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang
keadan di daerah itu.
2.
Tanggungan yang dimaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini akan
dianggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.
3.
Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh
atau sebagian tiap-tiap pembatasan yang dicantumkan dalam
keterangannya yang asli berdasarkan ayat 1 sub (b),(c) atau (d) Pasal
ini, dengan pernyataan yang diberikan kemudian.
4.
Tiap-tiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan
menurut ketentuan-ketentuan pada Pasal 11, dapat menyampaikan
kepada Direktur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain
mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan
sekarang dari daerah-daerah itu.
Pasal 10
1.
8
Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor
Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5
pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus
menyatakan apakah ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan di
daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan;
jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi akan
dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga
hal ikhwal perubahan termaksud.
2.
Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu
dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan
suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu
dengan suatu keterangan yang disampaikannya kemudian.
3.
Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, pada setiap
waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 11, dapat
menyampaikan kepada Direktur Jenderal keterangan yang dalam hal
lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan
keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.
Pasal 11
1.
Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu
10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat
membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal
pendaftarannya.
2.
Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak
menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu
tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun
seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan
sesudah ini dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya
tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam
Pasal ini.
9
K 98 - Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
Pasal 12
1.
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan
kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang
pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang
disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2.
Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang
pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur
Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai
berlakunya Konvensi ini.
Pasal 13
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan,
sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa hal ikhwal
mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya
menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.
Pasal 14
Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai
berlakunya Konvensi ini, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional
harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada
Konperensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan
Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda
Konperensi.
Pasal 15
1.
10
Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian
atau seluruhnya Konvensi ini, kecuali jika Konvensi baru menentukan
lain, maka -
2.
(a)
dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 11, ratifikasi Konvensi
baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat
itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu
mulai berlaku;
(b)
mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat
diratifikasi lagi oleh Anggota.
Bagaimanapun juga Konvensi akan tetap berlaku dalam bentuk dan
isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum
meratifikasi Konvensi baru.
Pasal 16
Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya
adalah resmi.
11
Fly UP