...

JULI 2014

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

JULI 2014
SEBAGAI BAGIAN DARI AKTIVITAS KAMI DI SEKTOR KEBIJAKAN ENERGI DAN
JULI
2014
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA, GLOBAL SUBSIDIES INITIATIVE (GSI) DARI
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IISD) MEMPUBLIKASIKAN
SEBUAH TERBITAN BERKALA TENTANG ISU-ISU TERKAIT SUBSIDI ENERGI. UNTUK
INFORMASI LEBIH LANJUT, HARAP HUBUNGI LUCKY LONTOH DI ALAMAT EMAIL LUCKY.
[email protected] DAN CHRISTOPHER BEATON DI ALAMAT [email protected]
Finalisasi Revisi APBN
Di tengah berlangsungnya pemilihan presiden, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan DPR pada
18 Juni untuk meningkatkan pengeluaran subsidi dalam revisi APBN (lihat Tabel 1). Anggaran revisi tersebut akan
mencakup kenaikan subsidi untuk pengangkutan bahan bakar dan LPG dari Rp. 211 triliun menjadi Rp. 246 triliun
(US$17,7 miliar menjadi US$ 20,7 miliar1) dan kenaikan subsidi listrik dari Rp. 71 triliun menjadi Rp. 104 triliun
(US$ 7,0 miliar menjadi US$ 8,7 miliar). Total belanja anggaran untuk subsidi energi meningkat dari Rp. 281
triliun menjadi Rp. 350 triliun (US$ 23,7 miliar menjadi US$ 29,4 miliar). Jumlah ini lebih sedikit dari usulan awal
pemerintah yang berencana menaikkan total subsidi energi menjadi Rp. 392 triliun (US$ 32,9 miliar).
Table 1. Subsidi Energi Indonesia dalam Revisi APBN 2014
Subsidi Energi
2014
Jumlah
APBN
Perubahan
Usulan Revisi
Revisi Disetujui
Nominal
Persentase
Triliun
rupiah
Miliar
dolar
Triliun
rupiah
Miliar
dolar
Triliun
rupiah
Miliar
dolar
Triliun
rupiah
Miliar
dolar
Fuel and 3kg LPG
210.73
17.70
284.97
23.94
246.49
20.71
35.76
3.00
17.00%
Electricity
Total Energy
71.36
5.99
107.15
9.00
103.82
8.72
32.45
2.73
45.50%
282.10
23.70
392.13
32.94
350.31
29.43
68.21
5.73
24.20%
Sumber: Nota Fiskal dan Rencana APBN Perubahan 2014; Antara (2014).
Beberapa hari sebelumnya, pada 11 Juni, beberapa asumsi pokok makroekonomi juga telah disetujui oleh
pemerintah dan DPR. Perubahan ini terjadi pada estimasi pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga dan
produksi minyak mentah (lihat Tabel 2).
Table 2. Penyesuaian dalam Indikator Ekonomi Makro Kunci APBN
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan (% yoy)
Inflasi (% yoy)
APBN
Revisi Disetujui
6.0
5.5
5.5
5.3
Nilai Tukar (Rp/USD)
10,500.0
11,600.0
Tingkat Suku Bunga SPN rata-rata 3 bulan (%)
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/bl)
Produksi Minyak Mentah (ribu bl/hari)
Produksi Gas Alam (ribu bl/hari)
5.5
6.0
105.0
105.0
870.0
818.0
1,240.0
1,240.0
Sumber: Nota Fiskal dan Proposal Revisi APBN 2014; Liputan6 (2014).
1. Kecuali dinyatakan lain, seluruh konversi mata uang didasarkan pada nilai tukar 0,000084 USD per Rp.
©2013 THE INTERNATIONAL
BRIEFING SUBSIDI
INSTITUTEENERGI
FOR SUSTAINABLE
INDONESIA
DEVELOPMENT
JULI 2014|
|PAGINA
PAGINA 1
Pemerintah menyatakan bahwa penyebab utama dari tekanan yang terus-menerus terhadap rupiah adalah
kebijakan “tapering off” yang diterapkan Amerika Serikat baru-baru ini, yang dimulai sejak pertengahan 2013
(Nota Fiskal dan Revisi APBN 2014, hal. 1-2,; Vivanews, 2014a; Bloomberg, 2013; The Guardian, 2013). Rupiah
mulai melemah segera setelah kebijakan ini diluncurkan, dan belum pulih ke nilai awalnya sejak saat itu (lihat
Gambar 1). Rupiah jatuh ke titik terendah antara Desember 2013 dan Februari 2014, ketika nilai tukarnya
terhadap US dollar mengambang di atas Rp. 12.000, dibandingkan dengan Rp. 9.811 per US dollar pada Juni
2013. Persiapan APBN Indonesia biasanya dimulai pada bulan Juli tahun sebelumnya. Anggaran ini kemudian
disampaikan oleh pemerintah pada 16 Agustus, dan disetujui oleh DPR pada bulan Oktober.
Figure 1. Nilai Tukar Rupiah/USD (Juni 2013 – Juni 2014)
Sumber: Bank of Indonesia (n.d.)
Nilai tukar Rp/US$ adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi ukuran subsidi BBM Indonesia, karena
impor dalam jumlah besar diperlukan untuk memenuhi permintaan domestik. Wakil Menteri ESDM, Susilo
Siswoutomo, menyatakan bahwa untuk dapat memasok 1,5 juta barel BBM kepada konsumen setiap harinya,
Indonesia harus mengimpor 850.000 barel BBM per hari (Kompas, 2014a). Menurut BPS, komponen terbesar
dalam impor minyak Indonesia adalah—sesuai urutan arti pentingnya—“bahan bakar motor lainnya (non timbal),
minyak mentah, diesel otomotif, bahan bakar diesel lainnya, dan bahan bakar motor dengan RON 90 atau lebih
(BPS, n.d).2
Meskipun terdapat 24,2 persen kenaikan dalam belanja subsidi energi, pemerintah dan DPR sepakat untuk
menyesuaikan kuota subsidi BBM ke volume yang lebih rendah, yaitu dari 48 juta kiloliter dalam APBN 2014
menjadi 46 juta kiloliter. Karena APBN Perubahan tidak mengizinkan kenaikan harga energi, pemerintah harus
mengandalkan kebijakan non-pricing yang mengontrol konsumsi BBM bersubsidi, seperti melalui penggunaan
2. Informasi ini diklasifikasikan berdasarkan data impor yang dibuat oleh BPS dari HS 2709001000 menjadi 2710990000,
yang mencakup produk-produk berbasis minyak.
BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA JULI 2014 | PAGINA 2
radio frequency identification device (RFID), pembatasan kendaraan pemerintah yang membeli BBM bersubsidi
dan rencana untuk menghentikan penjualan BBM bersubsidi pada akhir pekan. Namun hingga saat ini, program
pengendalian konsumsi BBM di Indonesia masih belum mencapai hasil yang signifikan.
Pemerintah dan DPR juga sepakat mengurangi subsidi bioethanol dari Rp. 3.500 per liter menjadi Rp. 2.000 per
liter (US$ 0,29 per liter menjadi US$ 0,17 per liter), dan untuk biodiesel dari Rp. 3.000 per liter menjadi Rp. 1.500
per liter (US$ 0,25 per liter menjadi US$ 0,13 per liter), sementara subsidi untuk gas cair untuk kendaraan (LGV)
dipertahankan di angka Rp. 1.500 per liter (US$ 0,13 per liter) (Vivanews, 2014).3
Table 3. Penyesuaian Kuota BBM Bersubsidi pada 2014
Jenis BBM Bersubsidi
APBN 2014
APBN Perubahan 2014
Premium (bensin RON 88 dan bio gasoline, juta kiloliter)
32.46
29.43
Solar (automotive diesel dan bio diesel, juta kiloliter)
14.67
15.67
0.9
0.9
Minyak tanah (juta kiloliter)
Volume Total BBM Bersubsidi (juta kiloliter)
LPG (juta ton)
48.03
46
4,783
5,103
Source: Vivanews (2014b).
Selain penyesuaian di atas, revisi tersebut juga telah menyetujui carry-over sebesar Rp. 46,3 triliun
(US$ 3,9 miliar) dalam belanja subsidi BBM hingga tahun fiskal 2015 (Bisnis.com, 2014). Ini berarti dari
total Rp. 246,49 triliun (US$ 20,7 miliar) yang disetujui pada APBN Revisi 2014, hanya Rp. 200,19 triliun
(US$ 16,8 miliar) yang akan dibayarkan pada 2014, dengan “carry-over” sebesar Rp. 46,3 triliun akan dibayarkan
pada 2015. APBN 2014 sendiri mencakup belanja subsidi carry-over dari tahun fiskal 2014 menjadi sejumlah
Rp. 20 triliun (US$ 1,7 miliar) (UU APBN 2014 Pasal 14 ayat (3)).
Di sektor listrik, subsidi disesuaikan sebesar 45,5 persen. Tingginya kenaikan subsidi listrik terutama didorong
oleh melemahnya rupiah.4 Pada bulan Mei 2014, Jarman, Direktur Jenderal Kelistrikan di Kementrian ESDM,
menyatakan bahwa untuk setiap Rp.100 yang melemah dalam nilai tukar Rp/USD, akan terdapat kenaikan
sebesar Rp. 1,1 triliun (US$ 0,1 miliar) dalam belanja subsidi listrik. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengatasi
masalah ini dengan menaikkan harga listrik secara bertahap untuk enam kelas tarif setiap dua bulan (Detik,
2014). Seperti halnya dengan subsidi BBM, Rp. 10 triliun (US$ 0,8 miliar) belanja subsidi listrik akan di-carry over
ke tahun fiskal 2015.
3. Porsi rinci dari komponen biofuel dalam jumlah subsidi dan kuota tidak tersedia saat ini. Porsi komponen ini juga tidak dinyatakan secara rinci pada dokumen APBN yang asli.
4. Untuk menunjukkan arti penting konsumsi BBM dalam pembangkit listrik di Indonesia, pada 2012, 4.576 dari 5.048 pembangkit listrik yang dioperasikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan BUMN dan pemasok listrik utama di
Indonesia, adalah pembangkit listrik bertenaga diesel. Pada 2012, pembangkit listrik diesel PLN menggunakan kombinasi diesel berkecepatan tinggi (HSD), minyak bahan bakar industri (IDO), dan minyak bahan bakar cair (MFO) dengan jumlah total
8,21 juta kiloliter, yang menghasilkan 29,64TWh atau sekitar 21,8 persen dari total listrik yang dihasilkan PLN (tidak termasuk
sewa generator) (PLN, 2013, hal. 21, 24, 25, 27; Detik, 2014). Belum lagi biaya produksi listrik bertenaga diesel adalah yang
termahal dibandingkan dengan pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil lainnya di Indonesia.
BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA JULI 2014 | PAGINA 3
Minimnya Fleksibilitas APBN untuk Subsidi Energi untuk Pemerintahan
yang Baru Terpilih
Selain revisi di atas, pemerintah mengusulkan klausul yang akan mengizinkan penyesuaian anggaran subsidi
energi jika terdapat perubahan signifikan terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi biaya subsidi:
Indonesia Crude Price (ICP), nilai tukar, dan parameter subsidi energi. Faktor yang terakhir merujuk pada seluruh
kebijakan non-pricing yang akan digunakan pemerintah saat ini hingga akhir 2014 untuk membantu mengurangi
biaya subsidi dengan membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
Namun demikian, DPR menolak dimasukkannya “parameter subsidi energi” dalam klausul ini. Hanya perubahan
dalam ICP atau nilai tukar yang diterima sebagai dasar perubahan lebih lanjut terhadap anggaran subsidi
energi. Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit, menjelaskan bahwa DPR mengambil keputusan ini agar
pemerintah berjuang menjaga subsidi BM tetap dalam kuota (Media Indonesia, 2014).
Kebijakan-kebijakan yang akan digunkaan di bawah klausul “parameter subsidi energi” akan mencoba
mengurangi konsumsi dengan sejumlah cara. Pemerintah bertujuan menghemat 460.000 kiloliter BBM
bersubsidi—setara dengan Rp. 1,37 triliun (US$ 0,1 miliar)—dengan mengombinasikan berbagai program
efisiensi seperti RFID; pembatasan dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan; dan pengurangan
kerugian sepanjang distribusi BBM, dengan meningkatkan kerjasama dengan POLRI, TNI dan Pemerintah Daerah.
Angka ini diharapkan dapat diturunkan menjadi 150.000 kiloliter Premium dan 310.000 kiloliter Solar. Rencana
tambahan mencakup:
• Konversi BBM ke gas dalam sektor transportasi. Konversi ditujukan untuk menghemat 90.000 kiloliter
bensin Premium, yang setara dengan Rp. 270 miliar (US$ 23 juta).
• Pengurangan jalur BBM subsidi di SPBU diharapkan dapat menghemat 950 ribu kiloliter, setara dengan
Rp. 2,83 triliun (US$ 0,2 miliar).
• Pengetatan skema distribusi oleh BPH Migas sebagai regulator migas hilir, yang akan menerapkan
sistem kupon di wilayah Batam, Bangka Belitung dan Tarakan. Rencana BPH Migas diharapkan dapat
menghemat 500.000 kiloliter solar, yang setara dengan Rp. 1,49 triliun (US$ 0,1 miliar) (Gatra, 2014).
Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengomentari keputusan DPR tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan
tersebut berpotensi menyebabkan kesulitan untuk pemerintahan terpilih mendatang, yang secara resmi
akan mulai bekerja pada Oktober 2014. Selain mewarisi carry-over subsidi dari pemerintahan sebelumnya,
pemerintahan yang baru tersebut juga harus mengamankan pasokan BBM untuk November dan Desember, tanpa
dimungkinkan melakukan penyesuaian anggaran atau kuota (Media Indonesia, 2014).
BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA JULI 2014 | PAGINA 4
Referensi
Antara. (2014, June 19). Rapatparipurna DPR sahkan APBN-P 2014. Retrieved from: http://www.antaranews.
com/berita/439777/rapat-paripurna-dpr-sahkan-apbn-p-2014
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Data EksporImpor. Retrieved from: http://www.bps.go.id/exim-frame.php?kat=2&id_
subyek=08&notab=50
Bank of Indonesia. (n.d.). Foreign Exchange Reference Rate Jakarta Interbank Sport Dollar Rate USD – IDR.
Retrieved from: http://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx
Bisnis.com. (2014, June 14). RAPBN-P 2014: Subsidi BBM Disepakati Rp246,5Triliun. Retrieved from: http://
finansial.bisnis.com/read/20140614/10/235857/rapbn-p-2014-subsidi-bbm-disepakati-rp2465-triliun
Bloomberg. (2013, June 20). Bernanke Sees Beginning of End for Fed’s Record Easing. Retrieved from: http://www.
bloomberg.com/news/2013-06-20/bernanke-sees-beginning-of-end-this-year-for-fed-s-record-easing.html
Detik. (2014, June 18). Setiap Dolar Menguat Rp 100, Subsidi Listrik Bengkak Rp 1 Triliun. Retrieved from: http://
finance.detik.com/read/2014/06/18/114410/2611484/1034/setiap-dolar-menguat-rp-100-subsidi-listrik-bengkak-rp-1-triliun
Gatra. (2014, June 14). Pemerintah Optimis Realisasi Kuota BBM Subsidi 46 Juta Kiloliter Tercapai. Retrieved
from: http://www.gatra.com/ekonomi-1/54763-pemerintah-optimis-realisasi-kuota-bbm-subsidi-46-jutakiloliter-tercapai%E2%80%8F.html
Kompas. (2014, June 17). Butuh Rp 1,7 Triliun Per HariuntukImpor BBM! Retrieved from: http://bisniskeuangan.
kompas.com/read/2014/06/17/0441253/.Butuh.Rp.1.7.T.per.Hari.untuk.Impor.BBM.
Liputan6. (2014). DPR Setuju Asumsi Makro APBN-P 2014, Kurs Rupiah Berubah. Retrieved from: http://bisnis.
liputan6.com/read/2061875/dpr-setuju-asumsi-makro-apbn-p-2014-kurs-rupiah-berubah
Media Indonesia. (2014, June 19). Opsi Utak-atik BBM Subsidi 2014 Dihapus. Retrieved from: http://www.
mediaindonesia.com/hottopic/read/1434/Opsi-Utak-atik-BBM-Subsidi-2014-Dihapus/2014/06/19
Minister of Energy and Mineral Resources No. 1/2013 on Fuel Utilization Control.
Nota Keuangan dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Diunduh dari: http://
www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent%5CNKRAPBNP2014.pdf
The Guardian. (2013, September 15). Bernanke set to begin Fed’s tapering of QE – but is the US economy ready?
Retrieved from: http://www.theguardian.com/business/2013/sep/15/bernanke-fed-tapering-quantitative-easing
Vivanews. (2014, June 26). 2013, Perekonomian Nasional Hadapi Tantangan Terberat. Retrieved from: http://
politik.news.viva.co.id/news/read/516198-2013--perekonomian-nasional-hadapi-tantangan-terberat
Vivanews. (2014b, June 12). DPR dan ESDM Sepakati Asumsi Makro RAPBN-P 2014. Retrieved from: http://
politik.news.viva.co.id/news/read/511979-dpr-dan-esdm-sepakati-asumsi-makro-rapbn-p-2014
BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA JULI 2014 | PAGINA 5
Published by the International Institute for Sustainable Development.
International Institute for Sustainable Development
Head Office
161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org
About IISD
The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing
policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and
management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these
areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects,
resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North
and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.
IISD’s vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live
sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States.
IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International
Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of
Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United
Nations agencies, foundations and the private sector.
About GSI
GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on
subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy
on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and
media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public
debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools
they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.
International Institute for Sustainable Development
Global Subsidies Initiative
International Environment House 2
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 917-8373 | Fax: +41 22 917-8054
BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA JULI 2014 | PAGINA 6
Fly UP