...

pedoman pengerjaan jawaban pemerintah terhadap pemandangan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

pedoman pengerjaan jawaban pemerintah terhadap pemandangan
PEDOMAN PENGERJAAN JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM DPR-RI
TENTANG NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggal, 20 Agustus 2015
I.
UMUM
A. Judul Kode adalah Kode Masalah :
- Kode masalah
: 19 (Masalah Pajak Penghasilan)
diketik bold, misalnya : Kode : 19
sedangkan kata Pertanyaan diikuti dengan :
- Nama Fraksi
: FPDIP, FPG, FGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS,
FPPP, FNasdem, dan FHanura
- Nomor urut pertanyaan
: II.1.a
- Nomor halaman
: hal.5
diketik bold, misalnya :
Pertanyaan
CONTOH : (di lembar pertanyaan)
Kode : 19
Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5
(pertanyaan/permasalahan/tanggapan, digunting dan ditempel disini)
Jawaban : (DJP, DJPb, Bappenas)
B. Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan tertulis dari tiap Fraksi tidak perlu diketik
ulang, cukup digunting/ditempel (dikliping) dengan lengkap dan rapi. Dalam
lembar Jawaban, Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan diusahakan singkat,
bila perlu dilengkapi latar belakang pertanyaan. Lembar Pertanyaan dan
Lembar Jawaban masing-masing terpisah dan diberi Kode, untuk
memudahkan penggabungan mengingat di dalam buku jawaban tidak
dicantumkan pertanyaan tetapi langsung jawaban.
C. Judul jawaban diketik bold, dengan Kode Masalah. Begitu pula jawaban atau
jawaban alternatif diikuti dengan instansi yang menjawab. Namun demikian,
mengingat waktu penyelesaian jawaban ini sangat singkat, maka diupayakan
agar jawaban telah digabung (diedit) oleh penanggung jawab, sehingga tidak ada
lagi jawaban alternatif.
CONTOH : (di lembar jawaban)
Kode : 19
Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5
Jawaban : (DJP)
Jawaban : (Bappenas) – Alternatif
D. Dalam menyiapkan jawaban Pemerintah untuk pemandangan umum DPR-RI
nama fraksi ditulis lengkap (bold), yaitu:
1.
FPDIP
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.
FPG
- Fraksi Partai Golongan Karya
3.
FGerindra
- Fraksi Partai Gerindra
\\10.100.154.129\I Account\2014\Pemandangan Umum 2014 \PEDOMAN PENGERJAAN JAWABAN PEMERINTAH PU 2016
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FPD
FPAN
FPKB
FPKS
FPPP
FNasdem
FHanura
- Fraksi Partai Demokrat
- Fraksi Partai Amanat Nasional
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- Fraksi Partai Persatuan pembangunan
- Fraksi Partai Nasional Demokrat
- Fraksi Partai Hanura
Apabila suatu pertanyaan disampaikan oleh sepuluh fraksi sekaligus, maka
urutan menjawab (kalau tidak ada perubahan urutan) adalah FPDIP, FPG,
FGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS, FPPP, FNasdem, dan FHanura.
Contoh :
Menjawab pertanyan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Demokrat, dan (lain-lain Fraksi) mengenai ......... kiranya dapat dijelaskan
bahwa ...............
II. KODE MASALAH
1. Dasar hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
2. Peran Strategis kebijakan Fiskal
3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro secara Umum
4. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
5. Sistematika Penulisan Nota keuangan dan RAPBN 2016
6. Perkembangan terkini perekonomian Indonesia
7. Prospek Perekonomian Tahun 2016
8. Pertumbuhan Ekonomi
9. Nilai Tukar Rupiah
10. Inflasi
11. Suku Bunga SPN 3 Bulan
12. Harga Minyak Mentah ICP dan Gas
13. Lifting Minyak Mentah ICP
14. Lifting Gas
15. Neraca pembayaran Indonesia
16. Pendapatan Negara
17. Penerimaan Dalam Negeri
18. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Perpajakan
19. Pajak Penghasilan (PPh)
20. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
21. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
23. Cukai
24. Pajak Lainnya
25. Pajak Perdagangan Internasional
26. Bea masuk
27. Pajak/pungutan Ekspor
28. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
29. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas
30. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) NonMigas
31. Penerimaan Pertambangan Umum
32. Penerimaan Kehutanan
33. Penerimaan Perikanan
34. Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
\\10.100.154.129\I Account\2014\Pemandangan Umum 2014 \PEDOMAN PENGERJAAN JAWABAN PEMERINTAH PU 2016
2
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
36. Perkembangan Hibah
37. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja Negara
38. Prioritas Nasional dan RKP
39. Anggaran Infrastruktur dan Modal
40. Anggaran Kemiskinan
41. Anggaran Pendidikan
42. Anggaran Energi
43. Kesehatan
44. Pertahanan dan Keamanan
45. Pertanian dan Ketahanan Pangan
46. Lingkup Hidup dan Energi
47. Jaminan Sosial dan Pensiun
48. Belanja Pemerintah Pusat
49. Belanja Pegawai dan Pelayanan Umum
50. Pembayaran Bunga Utang
51. Subsidi Energi
52. Subsidi Non Energi
53. Belanja Hibah
54. Belanja Lain-lain
55. Menurut Organisasi
56. Menurut Fungsi
57. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja untuk Daerah
58. Dana Bagi Hasil
59. Dana Alokasi Umum
60. Dana Transfer Khusus
61. Dana Otonomi Khusus
62. Dana Insentif Daerah
63. Dana Desa
64. Dana Keistimewaan DIY
65. Keseimbangan Umum dan Defisit Anggaran
66. Masalah makro yang berkaitan dengan Pembiayaan Anggaran
67. Pembiayaan Dalam Negeri
68. Perbankan Dalam Negeri
69. Non-perbankan Dalam Negeri
70. Privatisasi
71. Hasil Pengelolaan Aset
72. Surat Utang Negara (SUN)
73. Dana Investasi Pemerintah
74. Kewajiban Penjaminan
75. Pembiayaan Luar Negeri
76. Pinjaman Luar Negeri
77. Pinjaman Program
78. Pinjaman Proyek
79. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
80. Lain-lain
\\10.100.154.129\I Account\2014\Pemandangan Umum 2014 \PEDOMAN PENGERJAAN JAWABAN PEMERINTAH PU 2016
3
Fly UP