...

2-permasalahan teknis jawaban ok Jakarta

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

2-permasalahan teknis jawaban ok Jakarta
 LAMPIRAN II
PERMASALAHAN TEKNIS YURIDIS
BAHAN RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG DENGAN JAJARAN PENGADILAN
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN TAHUN 2012
DARI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA
NO
PERMASALAHAN
USUL PEMECAHAN MASALAH
PEMECAHAN MASALAH
PEMECAHAN MASALAH
OLEH PT. TUN JAKARTA
OLEH MAHKAMAH AGUNG RI
PTUN JAKARTA
1.
Berkaitan dengan Perlawanan terhadap Persidangan
dismissal / Acara Singkat (Pasal 62 ayat acara
(4)
Undang-Undang
Usaha
Negara),
Peradilan
bagaimana
dengan Sependapat
dilanjutkan
berikutnya.
(tidak
dapat
Tata digunakan ketentuan Pasal 71 atau
Lanjutkan Persidangan
sesuai
ketentuan Pasal 62 (4) UU
Peratun.
apabila 72, oleh karena untuk acara biasa).
Penggugat atau Tergugat tidak hadir dua
kali
berturut-turut,
bagaimana
sikap
Majelis
2.
Dalam
Pemeriksaan
seringkali
mengajukan
pihak
bukti
Perlawanan, Untuk menghindari perdebatan dan Sependapat
meminta
surat
menghadirkan saksi atau ahli
untuk aduan
dan bukti
pihak,
dan
maka
saksi
pemeriksaan
dapat
diberikan
kesempatan yang cukup (sebanyak
Tidak
perlu,
karena
yang
diperiksa
adalah
penetapan/
dismissal,
belum
memeriksa
objek sengketa,
tiga kali)
1 3.
Presiden sebagai Tergugat dalam acara Karena Presiden sebagai pemegang Sependapat
persidangan pertama dan kedua berturut kekuasaan
tertinggi
di
bidang
-turut tidak pernah hadir. Apakah dapat pemerintahahan, .Majelis membuat
Perhatikan ketentuan Pasal 72
(2) UU Peratun,
diterapkan Pasal 72 Undang-Undang Penetapan memberikan kesempatan
Peratun ?
kepada Presiden untuk menjawab
gugatan dalam tenggang waktu dua
bulan. Apabila setelah lewat dua
bulan maka pemeriksaan dilanjutkan
dengan pembuktian.
4.
Dalam praktek, adanya keterlambatan Pada panggilan kepada pihak untuk Sependapat
-Tidak sependapat
surat kuasa dari Tergugat karena belum sidang
-Perhatikan
Pemeriksaan
Persiapan,
dengan
seksama
menerima gugatan dalam pemeriksaan sebaiknya dilampirkan copy surat
makna dari Pasal 59 ayat (4) jo
persiapan.
gugatan yang belum diperbaiki, agar
Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU
pihak Tergugat mengetahui secara
Peratun bahwa yang diserahkan
garis
kepada
besar
isi
surat
gugatan
Tergugat
adalah
Penggugat, dan Tergugat dapat lebih
gugatan yang telah diperbaiki
dini mempersiapkan diri menghadapi
untuk dapat dijawab.
gugatan dari Penggugat, termasuk
dalam mempersiapkan Surat Kuasa.
2 5.
Terhadap
pihak
ketiga
yang
masuk Karena
masuk
setelah
sebagai pihak setelah acara pembuktian, pembuktian,
agar
jawaban
/
diajukan bersama-sama dengan
penyelesaian
bukti. Tapi tidak perlu ditanggapi
tanggapan gugatan, pihak ketiga tersebut hanya
lagi oleh pihak lawan karena
terhadap gugatan, karena seterusnya diberi
akan
memperpanjang
Tanggapan pihak ketiga dapat
tidak
apakah masih diberi kesempatan untuk memperpanjang
mengajukan
acara Sependapat
kesempatan
mengajukan
penyelesaian pembuktian dan kesimpulan
biasanya
kepentingannya
peralel dengan salah satu pihak.
gugatan jika Penggugat juga mengajukan
replik
6.
Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Karena penyelesaian sengketa KIP Ikuti Perma Nomor 2 Tahun 2011
-Sependapat
penyelesaian sengketa KIP di Pengadilan di PTUN ada kemiripan dengan pola
dan Pelajari Perma No. 2 Tahun
belum lengkap karena belum mengatur upaya
2011 dengan baik.
hukum
banding
maka
dengan
PTTUN
secara rinci kapan dilakukan penunjukan penunjukan Majelis Hakim dilakukan
hakim apakah diperlukan Pemeriksaan setelah
Persiapan
Kepaniteraan
berkas
perkara
gugatan/keberatan
menerima
dari
dari
KIP,
pemohon
dan jawaban dari termohon dalam
jangka
waktu
30
hari
setelah
diberitahukan oleh Panitera dan tidak
diperlukan
acara
Pemeriksaan
Persiapan
-Sependapat PTUN dan PTTUN
3 7.
Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Panitera berwenang untuk memberi Sependapat
-Pencatatan
Nomor 51 Tahun 2009 mengatur tentang catatan dalam salinan putusan yang
yang
putusan
Pengadilan
memperoleh
kekuatan
tentang
sudah
yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
salinan
hukum
tetap
kewenangan
dikirim ke para pihak dengan surat
inkracht
putusan
Panitera
putusan
dalam
adalah
dalam
usuran administrasi Justisial
tercatat oleh Panitera Pengadilan atas
perintah
Ketua
Pengadilan
yang
mengadilinya dalam waktu 14 hari kerja.
Penjelasan Pasal 116 ayat (1) UU No.51
Tahun 2009, memberikan kewenangan
kepada
Panitera
catatan
pada
memperoleh
untuk
putusan
kekuatan
memberikan
yang
belum
hukum
tetap.
Dengan demikian undang-undang tidak
mengatur siapa yang berwenang untuk
memberikan catatan, bahwa putusan
telah berkekuatan hukum tetap.
PTUN BANDUNG
1.
§ Melalui Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
4 Publik, Pasal 47 ayat (1) menyebutkan
pengajuan gugatan dilakukan melalui
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
apabila yang digugat adalah Badan
Publik Negara.
§ Pasal 48 ayat (1) "Pengajuan gugatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat
ditempuh apabila salah satu atau para
pihak yang bersengketa secara tertulis
menyatakan tidak menerima putusan
ajudikasi dari Komisi Informasi paling
lambat 14 hari kerja setelah menerima
putusan tersebut.
§ Mahkamah
Agung
dalam
mengantisipasi pelaksanaan Pasal 47
dan
Pasal
48
UU
KIP
telah
menerbitkan PERMA No. 02 Tahun
2011
tentang
Sengketa
Pengadilan
Cara
Informasi
yang
Penyelesaian
Publik
di
berlaku
di
Pengadilan Umum dan PTUN.
§ Penanganan sengketa di Pengadilan
5 Tata Usaha Negara secara imperatif
dan limitatif diatur dalam UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara
vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun
86
Jo
Tahun
Undang-Undang
2004
Jo
Nomor
9
Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 yang mengenal
syarat formal dan syarat materil.
§ Permasalahan yang timbul berkaitan
dengan
penanganan
sengketa
informasi merujuk pada ketiga aturan
di atas adalah :
a. Dari terminologi hukum ditemukan Usul revisi UU KIP dan Perma
a. Pasal 47 (1) UU KIP harus
antinomy norma hukum yaitu pada disesuaikan dengan terminologi UU Sependapat
sarannya,
dipahami secara sistematis
penyebutan Pasal 47 ayat (1) Peratun
dalam praktek agar diikuti Perma No
dengan siapa yang dapat
Pengajuan
02 Tahun 2011
menjadi Tergugat di Peratun;
gugatan
dilakukan
melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara
apabila
adalah
Badan
sedangkan
sengketa
yang
digugat
Publik
Negara
dalam
KIP
praktek
permohonannya
dapat Badan atau Pejabat TUN
b. Penyebutan
kata
Permohonan Usul revisi UU KIP
dengan
-Terapkan azas lex specialis
derogat lex generalis
b. Nomenklatur
permohonan
dipakai
dalam
karena
Tergugat
Perma,
tetap
adalah pejabat publik yang
6 biasanya
digunakan
dalam
mengeluarkan informasi dan
perkara voluntair yang tidak ada
bukan KIP;
pihaknya dan putusannya pun
-
dalam bentuk Penetapan
c. Apakah
permohonan
informasi
di
Sependapat
dengan
PTUN
sengketa Sebaiknya
PTUN
Pihak syarat
diterapkan
khususnya
adanya unsur kepentingan
c. Unsur
kepentingan
dipertimbangkan
Pemohon harus memenuhi syarat bagi para pihak yang mengajukan
sehubungan
sesuai dalam Pasal 53 ayat (1) permohonan
kebutuhan
Undang-Undang Peradilan Tata Pemohon
informasi
atau
keberatan
sehingga
amarnya
hanya
Usaha Negara wajib melewati terhadap
harus
dengan
Pemohon
atas
informasi tersebut;
Pasal 62 dan Pasal 63 Peradilan mengabulkan atau menolak
Tata Usaha Negara ?
d. Apabila ada permohonan yang Seharusnya Ketua Pengadilan dapat
melewati tengang waktu 14 hari mengeluarkan
penetapan
sesuai dengan asas cepat dan langsung dismissal.
tidak
d. Perhatikan
sederhana apakah Ketua dapat
Tahun
menengeluarkan Penetapan tidak
seksama;
Perma
2011
No.2
dengan
lolos Dismisal karena tenggang
waktu ?
e. Objek sengketa di TUN adalah
beschikking
penanganan
sedangkan
sengketa
dalam
KIP
objeknya adalah Putusan KIP,
e. Pelajari dan ikuti ketentuan
Perma No.2 Tahun 2011.
7 apakah
tidak
sebaiknya
permohonan sengketa KIP diuji
sebagaimana ketentuan Pasal 7
PERMA No. 2 Tahun 2011 hanya
terhadap Putusan KIP, apakah
tidak
sebaiknya
permohonan
keberatan tersebut diuji di PT.TUN
bukan PTUN?
f.
Dalam penanganan
sengketa Diadakan
pelatihan
hakim
baik
informasi tidak ada keseragaman dilaksanakan dan diselenggarakan
Setuju,
akan
disosialisasikan
antar Majelis karena kurangnya oleh PT.TUN maupun Diklat atau
melalui Bintek dan Diklat.
pengetahuan Majelis Hakim yang Dirjen untuk menyeragamkan format
menangani sengketa KI.
putusan
dan
alur
penyelesaian
sengketa informasi
2.
Berkaitan adanya kesalahan dalam amar Permohonan tersebut tetap diterima Pada prinsipnya PK hanya satu kali Perhatikan SEMA No. 10 Tahun
putusan kasasi, kemudian pihak yang dan diproses, selanjutnya diteruskan sesuai dengan Pasal 66 UU No.3 2009
menang yaitu Penggugat mengajukan ke Mahkamah Agung RI.
Tahun 2009.
PK, setelah perkara PK sudah diputus
Saran : agar Mahkamah Agung
Mahkamah Agung tetapi berkas belum
mengatur lebih lanjut syarat-syarat
dikirim kembali, kemudian pihak lawan
dan mekanisme pembatasan PK
tentang
larangan
pengajuan PK dua kali.
(Tergugat II Intervensi) juga mengajukan
8 PK, apakah diperkenankan? Bagaimana
sikap Pengadilan TUN?
3.
Ada Putusan sengketa PILKADA yang
telah berkekuatan hukum tetap dimana
Penggugat memohon eksekusi Putusan
tersebut, sedang Bupati / Walikota yang
terpilih
sudah
menyikapi
dilantik.
Bagaimana
permohonan
eksekusi
tersebut?
4.
Perhatikan ketentuan Pasal 117
pada Pasal 115 dan 116 Undang-
UU Peratun
Undang No. 51 Tahun 2009, apabila
Pihak
Tergugat
tidak
dapat
melaksanakannya dengan alasanalasan
diterapkan
tertentu
Pasal
maka
117
dapat
Undang-
Undang No.51 Tahun 2009 PTUN.
Dalam upaya peningkatan SDM Hakim
PTUN,
Pelaksanaan eksekusi mendasarkan Sependapat
mencontoh
yang
baik
pada
Sudah dilaksanakan oleh Pusdiklat
MA
Setuju
pelatihan Hakim PN yang dibiayai Negara
Donor
pada
pelatihan
Hakim
berkelanjutan massa kerja 1 s/d 5, 6 s/d
10 dan 10 s/d 15 sebaiknya diberlakukan
juga untuk Hakim TUN
9 PTUN BANJARMASIN
1.
Dalam Hasil Rumusan Diskusi Kelompok Pemberian materai pada alat bukti Ikuti Hasil Rakernas 2011.
IV Bidang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis
haruslah
tetap
Setuju Petunjuk PT.TUN
dilakukan
pada RAKERNAS tahun 2011 di Hotel pengesahan atau nazegelen oleh
Mercury
Jakarta
pada
bagian
B. Petugas
Kantor
Pos.
Dasar
Permasalahan Teknis Yustisial angka II hukumnya adalah Undang-Undang
disebutkan : "Bukti tertulis atau surat No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
yang diajukan di persidangan cukup Materai,
Keputusan
Menteri
diberi materai tanpa perlu adanya leges Keuangan RI No. 476/KMK.03/2002
lagi"
tentang
Pelunasan
Bea
Materai
dengan cara pemateraian kemudian,
keputusan
Dirjen
Pajak
No.
KEP.02/P.J./2003 tentang tata cara
Pemateraian kemudian, dan Surat
Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/
225/ VIII/K/94 tanggal 15 Agustus
1994 Perihal : Legalisasi Surat.
PTUN PONTIANAK
1.
Bagian perkara
§
Terhadap putusan PTUN yang telah
§ Agar Mahkamah Agung RI segera Laksanakan eksekusi sesuai dengan
melakukan upaya agar penerbitan Pasal 116 dan 117 UU Nomor 51
- Eksekusi
harus didasarkan
10 berkekuatan
tetap
peraturan
telah
mengenai besaran uang paksa,
dilakukan eksekusi sebagaimana yang
jenis sanksi administratif dan tata
diatur dalam Pasal 116 ayat (1) s/d (6)
cara
Undang-undang
uang
(BHT/inkracht)
hukum
selama
Nomor
ini
51
Tahun
2009.
§
Namun
perundang-undangan Tahun 2009
pelaksanaan
paksa
pembayaran
dan/atau
sanksi
pada ketentuan UU yang
berlaku;
- Wacana yang diusulkan
akan menjadi bahan dalam
revisi UU Peratun dan
pematangan RUU AP;
administratif dipercepat.
demikian,
meskipun
telah
dilakukan upaya eksekusi menurut
ketentuan Pasal tersebut khususnya
§
§ Apabila usulan pertama di atas
Pasal 116 ayat (6) hasilnya masih
masih
belum optimal
Pontianak
Khusus di PTUN Pontianak, bahkan
dalam
karena ada beberapa surat Ketua
mengenai
PTUN
pelaksanaan
kepada
Presiden
RI
agar
terkendala
PTUN
mengusulkan
RUU
AP
tata
agar
dimasukkan
cara
eksekusi
dan
secara
memerintahkan Pejabat/Badan TUN
lebih terperinci dan eksekutable
melaksanakan Putusan yang BHT,
mengingat RUU AP sudah masuk
maka Sekretariat Negara (Setneg)
dalam Program Legislasi Nasional
pernah datang ke PTUN Pontianak
(Prolegnas)
dan menerangkan bahwa Presiden
usulan ini akan dimasukkan dalam
merasa terganggu dengan berbagai
revisi UU PTUN masih terlalu jauh
surat dari Seluruh PTUN di Indonesia
dari harapan karena masih baru
mengenai Ekesekusi Putusan PTUN
direvisi.
dan menanyakan permasalahannya.
sedangkan
apabila
§ Selain itu juga diusulkan agar
11 §
Inti
permasalahannya
Pelaksanaan
ketentuan
pidana
Eksekusi berdasar ketentuan Pasal
dalam RUU AP atau rencana
116 ayat (1) s/d (6) tidak efektif dan
usulan revisi UU PTUN yaitu
optimal,
terutama
karena
konsep
terhadap
eksekutor
putusan
adalah
yang tidak melaksanakan Putusan
Badan/Pejabat TUN itu sendiri yang
yang BHT, khususnya mengacu
berpuncak
pada ketentuan pasal 212 KUHP
bahwa
pada
Presiden
RI
Badan/Pejabat
Namun
massa kurang menimbulkan efek jera
(penahanan kepada persoon yang
disisi
tidak
lain
mengharap
terbitnya
ketentuan
TUN
sedangkan pengumuman pada media
peraturan
pidana
melaksanakan
Putusan)
perundang-undangan
yang diusulkan adalah ketentuan
mengenai besaran uang paksa, jenis
pidana yang didasarkan pada title
sanksi administratif dan tata cara
eksekutorial
pelaksanaan pembayaran uang paksa
tidak
dan/atau
peradilan pidana namun mengacu
sanksi
admnistratif
tidak
kunjung ada.
§
dimasukkan
Sebagai
lagi
putusan,
sehingga
memerlukan
proses
seperti pada eksekutorial pada
contoh
Putusan
Perkara
“Hak Tanggungan” yang langsung
Banding No. 133/B/2009/PT.TUN.JKT
dan seketika dapat dilaksanakan
tanggal 22 Juli 2009 Jo Putusan
manakala
Perkara
No.
13/G/2009/PTUN-PTK
tidak melaksanakan Putusan.
tanggal
31
Maret
2009
Badan/Pejabat
TUN
telah
§ Terhadap permasalahan eksekusi
memperoleh kekuatan Hukum tetap
Putusan PTUN secara umum,
(Mengabulkan gugatan Penggugat)
PTUN
Pontianak
juga
12 §
Bahwa dalam perkara tersebut telah
mengusulkan
ditindaklanjuti
design/paradigma
bahwa
Kalimantan Barat dengan suratnya
eksekutor
adalah
No.
30
Badan/Pejabat TUN itu sendiri
juga
dirubah dengan mengacu pada
ditindaklanjuti oleh surat Kementerian
tata cara yang ada pada Peradilan
Dalam Negeri RI No. 183/849/SJ
Perdata
tanggal 2 Maret 2010 serta surat
sebelum
Menteri
oleh
180/4571/HK-C
Desember
2009
Gubernur
tanggal
dan
Pertanian
164/HK.410/M/42010
agar
grand
Putusan
mengingat
ada
RI
No.
Perbuatan
tanggal
12
Pemerintah
dahulu
PTUN,
Perkara
Melawan
Hukum
(Onrechtmatige
Maret 2010 yang pada pokoknya
Overheids
Memerintahkan Tergugat / Termohon
yursdiksi Peradilan Umum
Eksekusi
Maksudnya
bahwa
Pengadilan tersebut yang sampai saat
eksekusi
perkara
perdata
ini oleh Tergugat belum dilaksanakan.
dilakukan
oleh
jurusita
melaksanakan
Putusan
Daads)
merupakan
di
dalam
Pengadilan. Oleh karena PTUN
saat ini juga telah dilengkapi
dengan personil jurusita maka
diusulkan
agar
paradigma
eksekutornya Badan/Pejabat TUN
itu
sendiri
dapatnya
Pengadilan
dirubah
dengan
dilakukan
(misal
d.h.i
oleh
oleh
13 Jurusita PTUN) secara kasuistis
misal terhadap perintah untuk
menerbitkan
Surat
Keputusan
yang baru dan Badan/Pejabat
TUN tidak menerbitkannya, maka
mengacu
pada
paradigma
eksekusi
Peradilan
umum,
Pengadilan (d.h.i PTUN) dapat
diberikan
menerbitkan
wewenang
Surat
untuk
Keputusan
yang baru dengan mendasarkan
pada Putusan yang BHT. Hal ini
tidak akan bertentangan dengan
tupoksi PTUN sebagai lembaga
yudikatif karena penerbitan Surat
Keputusan
yang
baru
adalah
tindakan eksekusi yang sifatnya
eksepsional. Tentunya ketentuan
semacam ini juga harus diusulkan
untuk dimasukkan baik dalam
RUU AP ataupun rencana revisi
UU PTUN yang akan datang.
§ Segala upaya dan usulan ini tidak
14 lain untuk lebih memberdayakan
PTUN sebagai lembaga Peradilan
yang
agung,
kredibel,
berwibawa
sehingga
harus
dan
ada
terobosan-terobosan yang tidak
hanya seperti pada lazimnya
2.
§
Di dalam surat dari Komisi Yudisial Apabila dalam suatu perkara jumlah Seluruh bukti harus dipertimbangkan Setuju usulan PTTUN
(KY) terhadap anotasi putusan PTUN alat buktinya masih memungkinkan sebagaimana Pasal 109 ayat (1)
disebutkan bahwa direkomendasikan dan rasional untuk dipertimbangkan huruf d, dengan rumusan kalimat
agar ketentuan Pasal 109 khususnya seyogyanya
ketentuan misalnya :
huruf d UU No.5 Tahun 1986 dipenuhi Pasal 109 huruf d. namun apabila
“Seluruh bukti surat (P….sampai
yaitu mengenai pertimbangan dan buktinya
P…dan T…sampai T…) telah
penilaian setiap bukti yang diajukan.
§
mengikuti
ratusan
dalam
atau
suatu
ribuan
perkara
diserahkan
dipertimbangkan,
akan
tetapi
Sedangkan selama ini dalam praktek sepenuhnya kepada masing-masing
bukti-bukti yang tidak relevan
Putusan PTUN diakhir bagian Putusan Majelis Hakim
dengan
mencantumkan ketentuan Pasal 107
dijadikan dasar dalam mengambil
dan kalimat yang lebih kurang intinya
putusan”.
sengketa
ini
tidak
berbunyi “ terhadap alat-alat bukti
yang
relevan
telah
dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan Majelis
Hakim
dan
selebihnya
terhadap
tidak
bukti-bukti
perlu
lagi
15 dipertimbangkan
tetap
satu-persatu
dilampirkan
dan
menjadi
satu
kesatuan dengan berkas perkara”
§
Permasalahannya
suatu
perkara
apabila
buktinya
dalam
sebanyak
ratusan atau ribuan bukti apakah
harus dipertimbangkan setiap alat
bukti
satu
persatu
mengikuti
rekomendasi KY atau tetap mengacu
pada praktek yang sudah ada di
PTUN.
PTUN PALANGKA RAYA
1.
Masalah eksekusi :
memberikan Agar diberikan berupa acuan dimana Lihat Pasal 119 UU No 51 Tahun
arahan agar Putusan Pengadilan Tata Ketua Pengadilan dapat membuat 2009 bahwa Ketua PTUN hanya
Usaha Negara Palangka Raya yang telah Penetapan bahwa perkara dimaksud sebagai pengawas pelaksanaan
Walaupun
Presiden
RI
-
Eksekusi Putusan yang
BHT adalah tugas dan
kewenangan
Pejabat
16 berkekuatan
tersebut,
hukum
tetap
dilaksanakan
Kotawaringin
Timur
ketentuan
peraturan
undangan
kepada
dan
(inkracht) tidak
oleh
(Sampit)
Presiden
atas
di
eksekusi
(non eksekusi.
TUN,
Bupati eksekutabel) sehingga tidak berlarutsesuai larut dan ada kepastian hukum.
perundang-
memberikan
dapat
laporan
pelaksanaan
putusan dimaksud sebagaimana termuat
bukan
kewenangan KPTUN
-
Tidak
perlu
penetapan
Non
Eksekutebel,
eksekusi
ada
adalah
karena
tugas
Pejabat TUN
dalam surat Menteri Sekretaris Negara RI
Nomor
:
R.111/M.Sesneg/D-
4/PU.10.01/05/ 2011 tanggal 19 Mei
2011;
Akan tetapi sampai saat ini putusan di
maksud tidak dilaksanakan oleh Bupati
Kotawaringin
Timur
dan
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya telah memanggil dan mendengar
penjelasan
dan
pihak
Bupati
Kotawaringin Timur ( Termohon Eksekusi
I) menjelaskan tidak dapat dilaksanakan
eksekusi dimaksud karena tanah yang
menjadi objek sengketa adalah tanah
penduduk
Tergugat
setempat
II
bukanlah
tanah
Intervensi/Termohon
17 Eksekusi II.
2.
Siapa yang berwenang mengeluarkan Minta
surat keterangan bebas perkara yang berupa
kejelasan
agar
Surat
Edaran
diminta oleh orang perorangan atau pedoman/petunjuk
diterbitkan Yang berhak mengeluarkan surat Dalam sistem administrasi satu
disertai
sebagai keterangan bebas perkara adalah pintu, yang berwenang adalah
dasar Ketua
PTUN
badan hukum perdata, apakah Ketua hukumnya, siapa yang berwenang melimpahkan
PTUN
ataukah
Panitera/Sekretaris, mengeluarkan
surat
keterangan Sekretaris
tetapi
ke
dapat KPTUN tapi dapat memberikan
Panitera
/ mandat
kepada
Panitera/
Sekretaris.
karena di setiap Pengadilan TUN tidak tersebut, apakah Ketua PTUN atau
seragam, ada surat keterangan dimaksud Panitera/Sekretaris
demi
dikeluarkan oleh Ketua PTUN, ada pula keseragaman
surat keterangan dimaksud dikeluarkan
oleh Panitera/Sekretaris. Bahkan ada di
suatu pengadilan
TUN badan hukum
perdata
yang
tersebut
keterangan
bebas
minta
perkara
surat
enggan
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris,
mereka minta ditandatangani oleh Ketua
PTUN sehingga tidak jelas kewenangan
siapa?
18 PTUN SERANG
1.
-­‐ Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 2/2011
tentang
Tata
Cara
Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik mengatur
mengenai tenggang waktu pengajuan
jawaban
bagi
termohon
keberatan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak permintaan diajukan.
-­‐ Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga
puluh)
hari
Keberatan
tersebut,
tidak
Termohon
mengajukan
jawabannya, apakah Majelis Hakim
dapat memberikan kesempatan kepada
Termohon
Keberatan
menyampaikan
jawabannya
untuk
-­‐ Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)
PERMA No. 2/2011, pemeriksaan
keberatan
dilaksanakan
Setuju dengan pendapat PTUN
Sependapat
dalam
sidang yang terbuka untuk umum,
kecuali terhadap dokumen yang
berisi informasi yang dikecualikan.
-­‐ Majelis
Hakim
kesempatan
memberi
kepada
Termohon
Keberatan untuk menyampaikan
jawaban
dalam
persidangan,
berdasarkan Asas Audi Et Alteram
Partem.
dalam
sidang yang terbuka untuk umum?
b.
Apabila
pihak
yang
mengajukan
keberatan adalah Termohon Informasi
(Badan Publik), bagaimana penyebutan
para
pihaknya
dan
siapa
yang
Mohon pendapat dan petunjuk
Pada prinsipnya yang mengajukan Setuju pendapat PTTUN
keberatan
berkedudukan
sebagai
Pemohon Keberatan.
menjadi Termohon serta bagaimana
19 prosesnya?
2.
Pengajuan
permohonan
Peninjauan
Kembali dengan alasan ditemukannya
novum,
sedangkan
perkara
tersebut
menurut penilaian terkena pembatasan
pengajuan
Pasal
Kasasi
45
a.
penanganan
berdasarkan
Bagaimana
terhadap
proses
permohonan
Peninjauan Kembali tersebut ?
3.
Hakim dapat menarik Pihak Intervensi.
terhadap
Intervensi
atas
prakarsa Hakim yang dimasukkan pada
saat
acara
kesimpulan.
terhadap
permohonan Sependapat
Peninjauan Kembali yang didasarkan
Pengajuan PK tetap diproses
dan dikirim ke MA
dengan alasan ditemukannya novum,
walaupun perkara tersebut menurut
penilaian
terkena
pembatasan
pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal
45
a,
maka
diproses
permohonan
dan
tetap
diteruskan
ke
Mahkamah Agung.
Sesuai ketentuan Pasal 83, atas prakarsa
Bagaimana
Bahwa
Apakah
dibenarkan menurut hukum, mengingat
dalam Buku II diatur bahwa masuknya
pihak ketiga dibatasi sampai dengan
acara duplik ?
Apakah terhadap permohonan intervensi
ini perlu didaftar di Kepaniteraan ?
Menurut Pasal 83, masuknya pihak Supaya dipedomani Buku II tentang Setuju pendapat PTTUN
ketiga baik atas prakarsa Hakim atau Pedoman Teknis Administrasi dan
atas
inisiatif
pihak
ketiga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
dimungkinkan selama proses acara
pemeriksaan berlangsung sebelum
putusan diucapkan.
Terhadap masuknya pihak ketiga
atas prakarsa Hakim tetap didaftar
terlebih
dahulu
Pengadilan
Tata
di
Kepaniteraan
Usaha
Negara
dengan pemberian nomor perkara
20 ditambah kata INTV.
4.
Bagaimana dalam proses pemeriksaan Hakim memanggil Tergugat prinsipal Sependapat sepanjang dalam tahap Setuju pendapat PTTUN
persiapan, manakala Kuasa Tergugat walaupun Tergugat prinsipal datang Pemeriksaan Persiapan.
yang diperintahkan oleh Hakim untuk di persidangan tetapi tetap data yang
menyampaikan
data
yang
diperlukan diberikan tidak sebagaimana yang
(untuk memastikan objek gugatan) tidak diperintahkan
Hakim
dan
sidang
kooperatif atau tidak mematuhi perintah tetap dilanjutkan.
dimaksud dan langkah hukum apa yang
harus ditempuh ?
PT. TUN JAKARTA
1
Terhadap
suatu
perkara
banding, Pada prinsipnya pencabutan gugatan
Tergugat / Pembanding mengajukan hanya
dapat
dilakukan
sebelum
pencabutan banding dan Penggugat / diputus
oleh
Pengadilan
Tingkat
Terbanding
mengajukan
pencabutan Pertama,
maka
terhadap
suatu
gugatan, dengan alasan telah terjadi permohonan pencabutan gugatan di
perdamaian. Bagaimana sikap Majelis ? Tingkat
Banding
membuka
sidang
disikapi
dengan
sesuai
dengan
-
- Sesuai ketentuan Pasal 76
(1)
dan
gugatan
(2)
hanya
pengadilan tingkat pertama.
- Apabila Pemohon Banding
mencabut
banding
putusan
dengan
menjadi BHT.
pihak-pihak
dapat
dilakukan sebelum putusan
Pasal 127 ayat (2) UU Peratun
mendengar
pencabutan
tingkat
maka
pertama
21 Pemohon pencabutan banding dan
- Majelis Hakim Banding tidak
Pemohon pencabutan gugatan.
boleh membuka sidang lagi
Karena
karena permohonan banding
Tergugat
/
Pembanding
mencabut banding dan Penggugat /
sudah
dicabut,
sehingga
Terbanding mencabut gugatan maka
tidak ada kewenangan untuk
para pihak di tingkat banding tidak
mengadili
mempunyai kepentingan lagi dengan
sudah BHT tersebut.
sengketa
yang
adanya perdamaian sesuai dengan
- Tentang
perdamaian
Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka
peratun
diputus dengan amar :
dengan perdata yang harus
adalah
di
berbeda
“membatalkan Putusan Tingkat
dituangkan dalam putusan
Pertama
Hakim;
dan
menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat
- Sehingga
diterima”
walaupun
perdamaian
diluar
ada
yang terjadi
pengadilan,
Hakim
Tingkat Banding tidak perlu
dan
tidak
berwenang
membatalkan
putusan
tingkat pertama yang BHT;
2.
Bagaimana
putusan
eksekusi
pelaksanaan
dimana secara institusional
pihak yang harus melaksanakan putusan
Terhadap
putusan
condemnatoir
yang
tidak
bersifat
bisa
dilaksanakan maka Ketua PT.TUN
-
Pada dasarnya perintah untuk
melaksanakan
ditujukan
kepada
putusan
Tergugat,
22 itu sekarang sudah tidak ada lagi seperti
dapat
langsung
BPSP dan P4P
kepada pihak ketiga yang termuat
BPSP
dalam
dibicarakan MA dengan instansi
amar
melaksanakan
memerintahkan
putusan
putusan
untuk
tersebut
eksekusi
putusan
dan
P4P
terhadap
akan
yang kompeten;
dengan mendasarkan kepada asas
erga omnes.
23 
Fly UP