...

this PDF file

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

this PDF file
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
ISSN : 0215-3092
ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA KORUPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI TERHADAP NOVUM ATAU BUKTI BARU SESUAI DENGAN
KETENTUAN PASAL 263 KUHAP
(Studi Putusan Nomor : 167PK/PID.SUS/2011)
Feddry Libestya, Dedhy Prabowo dan Kristiyadi
Email : [email protected]
FH UNS Surakarta
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum
hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang
diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan
Pasal 263 KUHAP.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama
dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk
mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik
analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu caracara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.
Penelitian ini memperoleh hasil pada argumentasi hukum hakim terdapat kekhilafan
yang nyata hal ini dapat dilihat dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD.Mengenai acuan kekhilafan yang nyata itu berdasarkan keadaan baru yang ditemukan
dalam perkara korupsi penghargaan purna bhakti bahwa perbuatan itu sebagai suatu kewajiban
konstitusional saja. Sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali bukan merupakan
perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang sebagaimana diamanahkan dan
dilindungi dalam undang-undang.
Kata Kunci : korupsi, keadaan baru, peninjauan kembali
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
1657
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan Negara hukum sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 amandemen ke empat
yang bunyinya “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum
Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi
tegaknya hukum di Indonesia.Penegakan
hukum
merupakan
tahapan
setelah
berakhirnya perbuatan hukum, sehingga
yang dimaksud penegakan hukum adalah
pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang
telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat
sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006:181).
Untuk mewujudkan penegakan hukum,
salah satunya melalui keberadaan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(untuk selanjutnya disebut KUHAP)
merupakan suatu landasan yuridis dalam
praktek beracara dipengadilan atas suatu
tindak pidana demi terciptanya penegakan
hukum dan keadilan.
Dewasa ini isu penegakan hukum yang
cukup
marak
dan
menarik
untuk
diperbincangkan adalah terkait penanganan
terhadap
perkara
tindak
pidana
korupsi.Maraknya permasalahan korupsi di
Indonesia bukanlah suatu masalah yang
baru. Secara historis, setelah Indonesia
merdeka, korupsi sudah sangat kronis sejak
akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya
terbukti antara tahun 1957-1958 keluar
beberapa Peraturan Penguasa Militer dan
Penguasa Perang Pusat dalam rangka
pemberantasan korupsi sebagai pelengkap
ketentuan-ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya disebut
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
KUHP) yang ada pada saat itu sudah tidak
memadai untuk menjaring berbagai bentuk
tindak pidana korupsi. Peraturan yang
dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal
16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958
beserta peraturan pelaksanaannya, dan
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala
Staf Angkatan Laut No.Prz/Z.I/I/7, tanggal
17 April 1958 (Bambang Poernomo,
1984:65). Kemudian diundangkan UndangUndang Nomor 24 prp.Tahun 1960, tentang
Pengusutan, Penuntunan, dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi, menandai korupsi
tidak berkurang, tetapi masih tetap marak.
Sejarah makin meningkatkan korupsi itu
berlangsung terus, hingga Undang-Undang
Nomor 24 Prp. Tahun 1960 dianggap tidak
memadai dan kemudian diganti dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,
tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo,
2010:11).
Setelah berlaku Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
1971,
tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, kemudian diundangkan UndangUndang Antikorupsi atau Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999,
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak
Pidana
Korupsi
(Tjandra
Sridjaja
Pradjonggo, 2010:15).
1658
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
Perbedaan antara Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 pada
hakikatnya ada beberapa aspek krusial yang
membedakan dan memperluas dimensidimensi, diantaranya mengenai pengertian
pegawai negeri, perluasan adanya pengertian
perbuatan secara melawan hukum, adanya
perluasan terhadap pengertian keuangan
Negara
dan
perekonomian
Negara,
diperkenalkannya Tim Gabungan yang
dikoordinasikan Jaksa Agung terhadap
tindak
pidana
korupsi
yang
sulit
pembuktiannya
sedangkan
proses
penyidikan dan penuntutan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, diperkenalkan pula
adanya pembuktian terbalik yang bersifat
terbatas atau berimbang, ditentukan bahwa
pengembalian kerugian keuangan Negara
atau
perekonomian
Negara
tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak
pidana, adanya penghargaan dari pemerintah
kepada anggota masyarakat yang telah
berjasa membantu upaya pencegahan,
pemberantasa atau pengungkapan tindak
pidana korupsi, adanya pengaturan korporasi
sebagai subjek tindak pidana korupsi yang
dapat dikenakan sanksi dan adanya
ketentuan pidana yang berbeda yaitu
menentukan ancaman pidana minimum
khusus/special strafminia dan maksimum
(Pasal 2-12, Pasal 21-23 Undang-Undang
nomor 31 Tahun 1999) serta dapat dijatuhi
pidana tambahan sebagaimana diatur dalam
KUHP dan sesuai ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman
pidana mati yang merupakan pemberatan
pidana (Lilik Mulyadi, 2012:169-171).
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
Meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 ancaman pidananya lebih berat, tetapi
realitanya tindak pidana korupsi masih
tinggi sehingga diperlukan upaya khusus
dalam menangani atau mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi. Reformasi sejak 1998
dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
tentang penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, seringkali para pelaku tindak
pidana korupsi dibebaskan dari ancaman
pidana. Hakim hanya berlandaskan pada
peraturan tersebut dan belum berani
membuat terobosan baru dalam penegakan
tindak pidana korupsi.
Kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia sering kali menimpa beberapa
pejabat tinggi termasuk diantara anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk
selanjutnya disingkat DPRD) seperti pada
kasus yang akan penulis bahas yaitu kasus
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama oleh terdakwa (1) H. Saiful
Hidayat, SH Bin Suradji, terdakwa (2)
Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3)
Mu’alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi
Prayogo, terdakwa (5) Miswanto, SE,
terdakwa (6) Zaini,S.Pd Bin Iman
Sukarman, terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto
dan terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo,
SE. Para terdakwa tersebut merupakan
anggota DPRD Kabupaten Sragen. Para
terdakwa dipidana dengan pidana penjara
masing-masing 1 (satu) tahun dan
membayar denda masing-masing sebesar Rp
50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
Subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Atas
1659
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
putusan Pengadilan Tingkat I tersebut, para
terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
keberatan dan mengajukan upaya hukum
yaitu banding.
Dalam upaya hukum
banding putusan yang dijatuhkan adalah
menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Sragen tanggal 22 September 2008 Nomor:
51/Pid.B/2008/PN.Srg.
Atas
putusan
tersebut terdakwa mengajukan kasasi yang
putusannya Menolak permohonan kasasi
dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh
sebab itu terpidana mengajukan kembali
upaya hukum hingga tingkat peninjauan
kembali.Permohonan Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh para terpidana tersebut
menggunakan alasan terdapat keadaan baru
antara lain: Peraturan Perundang-Undangan
yang mengatur tentang
pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 10 Tahun 2004, Peraturan Perundangundangan
yang
mengatur
tentang
Pemerintahan Daerah yakni UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah Pengganti UndangUndang nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan
Daerah,
Peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Hak Imunitas/kekebalan bagi anggota
DPRD, Surat dari Kejaksaan Agung
Republik
Indonesianomor
:
B046/A/Fd1/08/2008 tanggal 07 Agustus
2008 perihal kasus Penyalahgunaan
Anggaran DPRD dan adanya surat Edaran
Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2005
yang ditujukan kepada Kepala kejaksaan
Tinggi seluruh Indonesia, Putusan Kasasi
dalam perkara pidana DPRD Kabupaten
Kudus Nomor : 754 K/Pid.Sus/3007 yang
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
pada pokoknya sama dengan perkara pidana
DPRD Kabupaten Sragen.
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dilakukan untuk
mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul.Oleh karena itulah, penelitian hukum
merupakan suatu penelitian didalam
kerangka know-how didalam hukum. Hasil
yang dicapai adalah untuk memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya
atas isu yang diajukan (Peter Mahmud
Marzuki, 2013: 83). Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, atau dikenal
sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu
menyebut istilah “penelitian hukum
normatif” karena dengan penyebutan
“penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa
penelitian tersebut bersifat normatif (Peter
Mahmud
Marzuki,
2013:
55-56).
Pendekatan yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kasus (case
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:
133).
Sumber
bahan
hukum
yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan
metode
silogisme
yang
menggunakan pola berpikir deduktif.
Penggunaan metode deduksi ini berpangkal
dari pengajuan premis mayor, kemudian
diajukan premis minor. Kemudian dari
kedua premis tersebut ditartik suatu
1660
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
kesimpulan. Di dalam logika silogistik untuk
penalaran hukum yang merupakan premis
mayor adalah aturan hukum, sedangkan
premis minornya adalah fakta hukum.Dari
kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu
konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 8990).
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah
Agung dalam Memeriksa dan Memutus
Perkara Korupsi Berdasarkan Ketentuan
Pasal 263 KUHAP (Studi Putusan Nomor
: 167 PK/PID.SUS/2011)
Mencermati putusan hakim terhadap
permohonan peninjauan kembali yang
dilakukan oleh para terpidana dalam
perkaraNomor 167/PK/PIDSUS/2011 yang
menyatakan para terpidanaterlepas dari
segala tuntutan hukum, adapun pengertian
mengenai “Argumentasi Hukum Hakim”
akan
penulis
uraikan
terlebih
dahulu.Menurut Pasal 1 Undang-Undang No
8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Hakim adalah pejabat Peradilan Negara
yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk
mengadili.
Kemudian
kata
”mengadili” sebagai rangkaian tindakan
hakim untuk menerima, memeriksa, dan
memutus perkara berdasarkan asas bebas,
jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu
perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas
peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya
ringan.
Patut untuk dikemukakan bahwa
kemampuan
atau
kemauan
hakim
mengungkap makna yang ia artikan sebagai
kebenaran semata-mata dikontruksikan
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
didalam ruang sidang pengadilan dengan
tercukupinya bukti-bukti formal yang
dihadirkan. Ada kebenaran dalam realitas
sosial yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan
pendapat Patricia Ewick dan SS Silbey
dalam Bernanrd L. Tanya yang menyatakan
bahwa makna hukum bukanlah melulu apa
yang ada dikepala para hakim tetapi juga
apa yang merupakan pengalaman subyektif
kaum awam (masyarakat) (Bernanrd L.
Tanya, 2006:31).
Menurut Bambang Sutiyoso, ada 3
(tiga) tahapan tindakan dipersidangan
sebelum hakim menjatuhkan putusan
pidana, yaitu sebagai berikut (Bambang
Sutiyoso, 2012:181) :
a. Tahap
mengkonstatir,
berarti
menetapkan atau merumuskan peristiwa
konkrit dengan jalan membuktikan
peristiwanya.
b. Tahap
mengkualifikasi
adalah
menetapkan peristiwa hukumnya dan
peristiwa yang telah dikonstatir.
c. Tahap mengkonstitusi adalah tahap
untuk
menetapkan
hukum
atau
hukumnya
dengan
memberikan
keadilan dalam suatu putusan.
Ketika hakim memutuskan perkara, maka
saat itu masuk dalam penalaran hukum.
Penalaran sebagaimana diungkapkan Roscoe
Pound, dalam mengadili perkara menurut
hukum ada tiga langkah yang harus
dilakukan, yaitu (Roscoe Pound, 1996: 52) :
a. Menemukan
hukum,
menetapkan
manakala yang diterapkan diantara
banyak kaidah dalam sistem hukum, atau
jika tidak ada yang diterapkan, mencapai
suatu kaidah untuk perkara itu (yang
1661
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
mungkin atau tidak mungkin dicapai
sebaga suatu kaidah untuk perkara yang
lain sesudahnya) berdasarkan bahan
yang sudah ada menurut suatu cara yang
ditunjukan oleh sistem hukum.
b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau
diterapkan secara demikian, yaitu
menentukan maknanya sebagaimana
ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan
dengan kekuasaannya dimaksud.
c. Menerapkan kepada perkara yang
sedang dihadapi kaidah yang ditemukan
dan ditafsirkan demikian.
Sebelum penulis mengemukakan
tentang alasan mengenai argumentasi hukum
hakim mahkamah agung dalam Memeriksa
dan Memutus Permohonan Peninjauan
Kembali
Terpidana,
penulis
akan
memaparkan alasan dari Peninjauan
Kembali menurut Pasal 263 KUHAP ada 3
alasan Peninjauan Kembali yaitu,
a. apabila terdapat keadaan baru yang
menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu
sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap
perkara
itu
diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan.
b. apabila dalam berbagai putusan terdapat
pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
akan tetapi hal atau keadaan sebagai
dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
telah bertentangan satu dengan yang
lain.
c. apabila putusan itu dengan jelas
memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
Jadi sesuai dengan Ketentuan Pasal 263
KUHAP mengenai alasan peninjauan
kembali,Argumentasi Hukum Hakim
Mahkamah Agung dalam memeriksa
dan memutus Peninjauan Kembali
perkara Nomor 167PK/PIDSUS/2011
telah terpenuhi semua. Penulis setuju
bahwa argumentasi hukum hakim
mahkamah agung sudah sesuai dengan
Pasal 263 KUHAP karena beberapa
alasan :
a. Pertama, keadaan baru yang
menimbulkan
dugaankuat
sebagai
alasan
mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam perkara
Nomor 167PK/PIDSUS/2011. Keadaan
baru dalam perkara korupsi ini antara
lain :
- Pergantian Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah yakni UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah sebagai Pengganti
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dimana
dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 42 ayat 1 huruf b; DPRD
yang dimaksud pada ayat tersebut
adalah merupakan suatu kewajiban
konstitusional. Sehingga berkaitan
dengan
perkara
yang
menimpa
pemohon peninjauan kembali mengenai
Perda perubahan APBD tentang
penghargaan purna bhakti adalah bukan
merupakan perbuatan melawan hukum
melainkan perbuatan yang sebagaimana
diamanahkan dan dilindungi dalam
undang-undang.
1662
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
- Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Hak Imunitas/
kekebalan bagi anggota DPRD , antara
lain dalam Undang-UndangNomor 4
tahun 1999 tentang susunan dan
kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyatdalam Pasal 38 ayat 1 yang
secara tegas mengatakan: "Anggota
MPR, DPR dan DPRD tidak dapat
dituntut dimuka Pengadilan karena
pernyataan dan/atau pendapat yang
dikemukakan dalam rapat MPR, DPR
dan DPRDbaik terbuka maupun
tertutup, yang diajukan secara lesan
ataupun tertulis, kecuali jika yang
bersangkutan mengumumkan mengenai
apa yang disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau halhal yang dimaksud oleh ketentuan
mengenai pengumuman rahasia Negara
dalam buku ke IIBAB I KUHP”;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang susunan dan kedudukan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal
103 ayat 1 yang secara tegas
mengatakan : (Undang-undang yang
berlaku saat proses pemeriksaan di
Pengadilan
Negeri
tetapi
tidak
menghapuskan
Undang-Undang
sebelumnya)
- Surat dari Kejaksaan Agung
Republik
Indonesianomor
:
B046/A/Fd1/08/2008, tanggal 07 Agustus
2008, perihal kasus Penyalahgunaan
Anggaran DPRD dan adanya surat
Edaran Mahkamah Agung RI No. 4
tahun 2005, yang ditujukan kepada
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
Kepala kejaksaan Tinggi seluruh
Indonesia,
yang
menyatakan
:
Sehubungan dengan Surat Edaran Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus
nomor : B-520/F/F.2.1/08/2003 tanggal
26 Agustus 2003 dan nomor: B577/F/Fd.l/08/2005 tanggal 04Agustus
2005 perihal diatas, agar tidak
menimbulkan
kerancuan
dalam
pelaksanaan didaerah.
b. Kedua, Judex
Facti Pengadilan
Tinggi Semarang dalam memberikan
putusan dalam pertimbangan hukumnya
hanya mengambil alih pertimbangan
hukum dari Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sragen. Bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sragen yang
menjatuhkan putusan pidana 1 (satu)
tahun, dan putusan Pengadilan Tinggi
menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, pada pokoknya mendasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 105
tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
karena perbuatan para Terdakwa
dinyatakan
merupakan
perbuatan
melawan hukum karena bertentangan
dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), Pasal
4
Peraturan
Pemerintah
Nomor
105Tahun 2000;
Bahwa penerapan produk hukum
berupa PP nomor 105 tahun 2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban KeuanganDaerah,
dalam proses hukum terhadap anggota
DPRD maupun Kepala Daerah yang
diduga melakukan tindak pidana
korupsi atas dana APBD, adalah tidak
tepat karena substansi dari Peraturan
1663
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
Pemerintah nomor 105 tahun 2000
sepenuhnya bersifat administratif;
c. Ketiga,
Judex
Facti
kasasi
Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah joncto Pengadilan
Negeri Sragen mengangdung kekhilafan
atau setidak-tidaknya ada kekeliruan
yang nyata, hal ini dapat dilihat dari:
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
tentang
pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha
Keuangan
Daerah
dan
Penyusunan Perhitungan APBD yang
dijadikan sebagai salah satu alasan
dalam permohon Peninjauan Kembali;
Dalam Pasal 101 ayat 2 dan 3,
mengatakan :
1)
Ayat 2: Gubernur dapat
membatalkan Peraturan daerah dan
atau
Keputusan
Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat 1
apabila
bertentangan
dengan
kepentingan umum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
atau peraturan perundang-undangan
lainnya;
2) Ayat 3: Pembatalan Perda atau
keputusan
Bupati/Wali
Kota
sebagaimana yang dimaksud pada ayat
2 dapat dilakukan terhadap sebagian
atau seluruh bagian, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek tertentu dalam
APBD;
d. Keempat, Judex Facti Mahkamah
Agung RI juncto Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri
Sragen, kurang teliti dalam mengkaji
peraturan yang berkaitan dengan tugas
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
pokok dan fungsi anggota dewan pada
umumnya
dan
anggota
DPRD
Kabupaten Sragen pada khususnya
dalam hubungan dengan pengelolaan
keuangan daerah dan khusus di
lingkungan DPRD KabupatenSragen
adalah SEKWAN (Sekretaris Dewan)
selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat
daerah
yang
bertindak
sebagai
Pengguna Anggaran, sebagaimana
diatur dalam Kepmendagri Nomor 29
tahun
2002
tentang
Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan keuangan Daerah serta
Tata cara Penyusunan Anggaran
pendapatan dan belanja Daerah,
Pelaksanaan tata Usaha Keuangan
Daerah dan penusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana diatur dalamPasal
38 ayat 1 dan 2 :
- Ayat 1 mengatakan : Kepala Satuan
Kerja Perangkat daerah /lembaga tehnis
daerah bertindak sebagai Pengguna
Anggaran .
- Ayat 2 mengatakan : Pengguna
Anggaran bertanggung jawab atastertib
penatausahaan
anggaran
yang
dialokasikan pada unit kerja yang
dipimpinnya
- Ayat 57 mengatakan : Pengguna
Anggaran
wajibmempertanggungjawabkan uang
yang digunakan dengan cara membuat
SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti
yang sah .
Dari bunyi Pasal-Pasal di atas jelaslah
bahwaDPRD kabupaten sragenbukan
sebagai Pengguna Anggaran, karenanya
bukan sebagai pihak yangharus
1664
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran; Dan tugas dan kewenangan
DPRD hanya mengusulkan, membahas
serta bersama-sama dengan Bupati
menetapkan jika disetujui bersama.
Tetapi
tetap
yang
mempunyai
wewenang mencairkan adalah eksekutif
yang dalam hal ini adalah Pengguna
Anggaran.
Dengan
dasar
inilah
perbuatan para Terdakwa selaku DPRD
sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku tidak bisa
dianggap
sebagai
perbuatan
memperkaya diri sendiri;
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakukan analisa terhadap
permasalahan yang diteliti, maka pada akhir
penulisan hukum ini penulis menyampaikan
simpulan dan saran. Dalam simpulan dan
saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar
hasil penelitian dan pembahasan sebagai
berikut :
Simpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah
Agung dalam Memeriksa dan Memutus
Permohonan Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh para terpidana dalam perkara
Nomor 167 PK/PID.SUS/2011 Apakah
sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP atau
belum, sehingga dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut, Argumentasi hukum hakim
mahkamah agung dalam memeriksa dan
memutus permohonan peninjauan kembali
oleh para terpidana dalam perkara Nomor
167PK/PIDSUS/2011 sudah sesuai dengan
Pasal 263 KUHAP hal ini dibuktikan dengan
alasan :
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
ISSN : 0215-3092
a. Pertama, Judex Facti Pengadilan Tinggi
Semarang dalam memberikan putusan
dalam pertimbangan hukumnya hanya
mengambil alih pertimbangan hukum
dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sragen.
b. Kedua, Bahwa Judex Facti kasasi
Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah joncto Pengadilan
Negeri Sragen mengangdung kekhilafan
atau setidak-tidaknya ada kekeliruan
yang nyata, hal ini dapat dilihat dari:
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
tentang
pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha
Keuangan
Daerah
dan
Penyusunan Perhitungan APBD.
c. Ketiga, Judex Facti Mahkamah Agung
RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah juncto Pengadilan Negeri
Sragen, kurang teliti dalam mengkaji
peraturan yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi anggota dewan pada
umumnya
dan
anggota
DPRD
Kabupaten Sragen pada khususnya
dalam hubungan dengan pengelolaan
keuangan daerah dan khusus di
lingkungan DPRD Kabupaten Sragen.
Saran
a. Hakim hendaknya lebih cermat dan
teliti
dalam
memeriksa
dan
memutus perkara sehingga dapat
menghasilkan
putusan
yang
mencerminkan keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan. Dari hal ini
diharapkan tidak ada lagi proses
peradilan pidana yang berbelit-belit
1665
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan
Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau
Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP
yang akan merugikan semua pihak
yang berperkara.
b. Badan Legislatif sebagai pembuat
peraturan
perundang-undangan
seharusnya lebih baik dan lebih teliti
dalam membuat suatu peraturan
perundang-undangan
sehingga
dikemudian hari diharapkan tidak
menimbulkan pergesekan perbedaan
peraturan yang merugikan semua
pihak.
ISSN : 0215-3092
DAFTAR PUSTAKA
Bambang Poernomo. 1984. Pertumbuhan
Hukum Penyimpangan di luar
Kodifikasi
Hukum
Pidana.
Jakarta: Bina Aksara
Bambang
Sutiyoso.
2012.
Metode
Penemuan
Hukum.
Upaya
Mewujudkan Hukum yang Pasti
dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII
Press
Bernanrd L Tanya. 2006. Hukum dalam
Ruang Sosial. Surabaya: Srikandi
Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum
Pidana Perspektif Teoretis Dan
Praktik. Bandung : PT Alumni
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
1666
Fly UP