...

KEWENANGAN PRAPERADILAN UNTUK MEMERIKSA DAN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KEWENANGAN PRAPERADILAN UNTUK MEMERIKSA DAN
RechtsVinding Online
Kewenangan Praperadilan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh:
Zaqiu Rahman*
Naskah diterima: 07 Juli 2015; disetujui: 14 Juli 2015
Putusan Praperadilan Pasca Putusan MK
Kewenangan praperadilan untuk
memeriksa dan memutus sah atau
tidaknya penetapan tersangka akhir-akhir
ini sempat menjadi sorotan publik.
Berawal dari Putusan Hakim Sarpin
sebagai hakim tunggal pada sidang
praperadilan yang diajukan Komjen Pol.
Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Dalam putusan perkara
nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel,
Hakim Sarpin menyatakan penetapan
status tersangka BG oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah
dan yang bersangkutan tidak termasuk
penegak hukum. Walaupun ada sebagian
pengamat yang menyatakan bahwa
putusan ini merupakan terobosan atau
penemuan hukum baru terkait putusan
praperadilan, tetapi pendapat yang lain
menyatakan bahwa putusan ini dinilai
sebagai putusan yang kontroversial,
karena dianggap telah melampaui
kewenangan praperadilan yang diatur di
dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (UU HAP).
Akan tetapi perdebatan apakah
lembaga praperadilan berwenang untuk
memeriksa dan memutus sah atau
tidaknya penetapan tersangka akhirnya
terjawab sudah, Mahkamah Konstitusi
(MK) pada tanggal 28 April 2015 melalui
Putusan
Nomor
21/PUU-XII/2014
(Putusan MK) telah memutus diantaranya
bahwa lingkup kewenangan praperadilan
yang diatur dalam Pasal 77 huruf (a) UU
HAP mencakup juga sah atau tidaknya
penetapan tersangka (halaman 110
Putusan MK). Putusan MK ini artinya telah
memperluas kewenangan praperadilan itu
sendiri, yang dahulu mencakup sah atau
tidaknya
penangkapan,
penahanan,
penghentian
penyidikan,
atau
penghentian penuntutan, saat ini
diperluas diantaranya pula mencakup
mengenai memeriksa dan memutus sah
atau tidaknya penetapan status tersangka
seseorang.
Pasca Putusan MK ini tercatat
beberapa tersangka korupsi telah
mengajukan permohonan praperadilan
atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
Adapun kasus yang cukup mengundang
perhatian
masyarakat
adalah
permohonan
praperadilan
mantan
Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas
perkara kasus dugaan korupsi terkait kerja
sama kelola dan transfer untuk instalasi
PDAM Kota Makassar. Dalam putusannya,
Hakim Upiek menyatakan, penetapan
Ilham Arief sebagai tersangka tidak sah
karena KPK tidak bisa menunjukkan alat
bukti
yang
cukup
(http://news.liputan6.com/read/2241279
/kpk-terima-salinan-putusanpraperadilan-eks-walikota-makassar).
Kasus lainnya adalah Hakim Haswandi
yang
mengabulkan
permohonan
praperadilan
yang
diajukan
Hadi
Poernomo, tersangka penyalahgunaan
wewenang dalam mengabulkan keberatan
pajak PT Bank Central Asia, yang
memutuskan
proses
penyelidikan,
penyidikan, dan penyitaan oleh KPK tak
RechtsVinding Online
sah karena penyelidik dan penyidik komisi
antikorupsi
illegal
(http://www.tempo.co/read/fokus/
2015/05/28/3182/ma-pertanyakanputusan-praperadilan-hadi-poernomo),
serta banyak lagi kasus-kasus serupa yang
akan dimohonkan untuk diperiksa atau
telah diputus dalam praperadilan.
Kasus-kasus di atas tidak hanya
mengundang keprihatinan dari publik,
tetapi juga dapat dimaknai sebagai upaya
perlawanan balik dari para koruptor
terhadap usaha-usaha pemberantasan
korupsi yang selama ini telah dilakukan
oleh penegak hukum, khususnya oleh KPK.
Selain itu, terdapat putusan praperadilan
mengenai sah atau tidaknya penetapan
status tersangka yang dinilai juga cukup
kontroversial
karena
dirasa
telah
melampaui kewenangannya yang terlihat
dari putusan dan pertimbangan yang
disampaikan.
Pada
dasarnya
penetapan
seseorang sebagai tersangka belum
merupakan suatu tindakan paksa yang
merampas
kemerdekaan
dan/atau
merampas HAM seseorang. Tindakantindakan yang mengikuti penetapan
seseorang sebagai tersangkalah yang baru
dapat dikatakan sebagai suatu tindakan
merampas
kemerdekaan,
misalnya
penangkapan dan penahanan. Untuk itu,
rasanya perlu diulas hal-hal apa saja yang
menjadi pertimbangan MK dan mengapa
materi mengenai pemeriksaan sah atau
tidaknya penetapan tersangka ini dapat
menjadi
lingkup
kewenangan
praperadilan.
Pertimbangan MK
MK melalui putusannya telah
menyatakan antara lain bahwa penetapan
sah atau tidak tersangka menjadi obyek
dari kewenangan praperadilan. Adapun
beberapa pertimbangan MK dalam
memutus perkara tersebut adalah,
pertama: sesuai dengan amanat Pasal 1
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum, dimana asas due process
of law sebagai salah satu perwujudan
pengakuan HAM dalam proses peradilan
pidana menjadi asas yang harus dijunjung
tinggi oleh semua pihak terutama bagi
lembaga penegak hukum (Putusan MK,
hal 100).
Kedua, sistem yang dianut dalam
UU HAP adalah “akusatur”, yaitu
tersangka atau terdakwa diposisikan
sebagai subjek manusia yang mempunyai
harkat, martabat, dan kedudukan yang
sama di hadapan hukum. Dalam rangka
melindungi hak tersangka atau terdakwa,
UU HAP memberikan mekanisme kontrol
terhadap
kemungkinan
tindakan
sewenang-wenang
penyidik
atau
penuntut
umum
melalui
pranata
praperadilan (Putusan MK, hal 101).
Ketiga, UU HAP tidak memiliki check and
balance system atas tindakan penetapan
tersangka oleh penyidik, karena UU HAP
tidak mengenal mekanisme pengujian
atas keabsahan perolehan alat bukti dan
tidak menerapkan prinsip pengecualian
(exclusionary) atas alat bukti yang
diperoleh secara tidak sah (Putusan MK,
hal 102).
Keempat, hakikat keberadaan
pranata praperadilan adalah sebagai
bentuk pengawasan dan mekanisme
keberatan terhadap proses penegakan
hukum yang terkait erat dengan jaminan
perlindungan HAM, namun
dalam
perjalanannya
ternyata
lembaga
praperadilan tidak dapat berfungsi secara
maksimal karena tidak mampu menjawab
permasalahan yang ada dalam proses praajudikasi (Putusan MK, hal 104). Kelima,
pada saat disahkannnya UU HAP, masalah
penetapan tersangka belum menjadi isu
RechtsVinding Online
krusial dan problematik dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada
masa itu secara konvensional dimaknai
sebatas pada penangkapan, penahanan,
penyidikan, dan penuntutan, namun pada
masa sekarang bentuk upaya paksa telah
mengalami berbagai perkembangan atau
modifikasi yang salah satu bentuknya
adalah “penetapan tersangka oleh
penyidik” yang dilakukan oleh negara
dalam bentuk pemberian label atau status
tersangka pada seseorang tanpa adanya
batas waktu yang jelas, sehingga
seseorang tersebut dipaksa oleh negara
untuk menerima status tersangka tanpa
tersedianya kesempatan baginya untuk
melakukan upaya hukum untuk menguji
legalitas dan kemurnian tujuan dari
penetapan tersangka tersebut (Putusan
MK, halaman 104).
Keenam,
ketika
penetapan
tersangka tidak dilakukan secara ideal dan
benar, dimana seseorang yang sudah
ditetapkan
menjadi
tersangka
memperjuangkan haknya dengan ikhtiar
hukum bahwa ada yang salah dalam
menetapkan
seseorang
menjadi
tersangka. Oleh karena penetapan
tersangka adalah bagian dari proses
penyidikan yang merupakan perampasan
terhadap
HAM
maka
seharusnya
penetapan tersangka oleh penyidik
merupakan objek yang dapat dimintakan
perlindungan melalui ikhtiar hukum
pranata praperadilan. Hal tersebut
semata-mata untuk melindungi seseorang
dari tindakan sewenang-wenang penyidik
yang kemungkinan besar dapat terjadi
ketika seseorang ditetapkan sebagai
tersangka, padahal dalam prosesnya
ternyata ada kekeliruan maka tidak ada
pranata lain selain pranata praperadilan
yang dapat memeriksa dan memutusnya.
Namun demikian, perlindungan terhadap
hak tersangka tidak kemudian diartikan
bahwa tersangka tersebut tidak bersalah
dan tidak menggugurkan dugaan adanya
tindak pidana, sehingga tetap dapat
dilakukan penyidikan kembali sesuai
dengan kaidah hukum yang berlaku secara
ideal dan benar (Putusan MK, hal. 106).
Penerapan Putusan Kedepan
Dari putusan terhadap penetapan
status tersangka di atas serta mencermati
pertimbangan putusan MK terkait hal
tersebut, dapat disarikan bahwa upaya
paksa pada masa awal pembentukan UU
HAP secara konvensional dimaknai
sebatas pada penangkapan, penahanan,
penyidikan, dan penuntutan, namun pada
masa sekarang bentuk upaya paksa telah
mengalami berbagai perkembangan atau
modifikasi yang salah satu bentuknya
adalah “penetapan tersangka oleh
penyidik” yang dilakukan oleh negara
dalam bentuk pemberian label atau status
tersangka pada seseorang tanpa adanya
batas waktu yang jelas, sehingga
seseorang tersebut dipaksa oleh negara
untuk menerima status tersangka tanpa
tersedianya kesempatan baginya untuk
melakukan upaya hukum untuk menguji
legalitas dan kemurnian tujuan dari
penetapan tersangka tersebut. Pengenaan
status tersangka terhadap seseorang
tersangka dapat menimbulkan akibat
hukum, yaitu berupa pemberhentian
sementara, misalnya kepada anggota Polri
dan pimpinan KPK, yang mengakibatkan
hilangnya hak anggota Polri atau pimpinan
KPK
tersebut
untuk
menjalankan
kewenangan berdasarkan jabatannya.
Disisi lain tidak tertutup kemungkinan
bahwa dalam prosesnya ternyata ada
kekeliruan maka tidak ada pranata lain
selain pranata praperadilan yang dapat
memeriksa dan memutusnya. Sehingga
kewenangan
praperadilan
untuk
memeriksa dan memutus terhadap sah
RechtsVinding Online
atau tidaknya penetapan tersangka
terhadap seseorang telah memenuhi asas
due
process
of
law
sekaligus
penghormatan terhadap HAM.
Hanya saja tidak bisa dipungkiri
bahwa implikasi dari putusan ini akan
membawa dampak terhadap pelaksanaan
hukum acara di Indonesia yaitu akan
memperpanjang tahapan peradilan dan
menuntut antisipasi kesiapan aparat
penegak hukum dalam menghadapi
gelombang permohonan praperadilan.
Disisi lain, hal ini dapat mendorong
perlindungan yang lebih baik dari tindakan
para penyidik di kemudian hari sekaligus
menjadi koreksi (check and balance
system) atas tindakan penyidik selama ini
yang dilakukan dengan mengatasnamakan
untuk kepentingan penegakan hukum.
Dengan demikian dapat dipastikan
tindakan
abuse
of
power
atau
penyalagunaan kewenangan yang kadang
kala
dilakukan
penyidik
dalam
menetapkan seseorang menjadi tersangka
bisa dihindari dengan adanya mekanisme
kontrol melalui praperadilan, terutama
ketika penyidik menetapkan seseorang
menjadi tersangka. Untuk itu kedepan
*
penegak hukum dituntut untuk lebih
profesional dan berhati-hati dalam
menetapkan status tersangka terhadap
seseorang.
Untuk menjamin pelaksanaan dan
menghindari dari potensi penyimpangan
terhadap kewenangan praperadilan yang
baru tersebut, diperlukan aturan yang
lebih terinci sebagai pedoman bagi aparat
penegak hukum khususnya hakim di
dalam memutus perkara dimaksud yang
dapat berupa Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) tentang petunjuk teknis
pelaksanaan beracara di praperadilan
pasca putusan MK, yang salah satunya
terkait dengan pemeriksaan sah atau
tidaknya penetapan status tersangka
seseorang. Hal lain yang perlu dilakukan
adalah
dengan
mempercepat
pembahasan mengenai penyempurnaan
UU HAP, sehingga pasal-pasal yang di
putus oleh MK khususnya terkait dengan
kewenangan
parperadilan
dalam
memeriksa dan memutuskan penetapan
tersangka seseorang beserta pasal-pasal
terkait lainnya dapat dirumuskan ulang
dan direstrukturisasi kembali.
Penulis adalah tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan
Perdagangan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Fly UP