...

PENDAHULUAN “Pengadilan Agama bertugas

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

PENDAHULUAN “Pengadilan Agama bertugas
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN
SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA
Liliek Kamilah
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Abstraksi
Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan memakan waktu lama dan biaya
tidak kecil, karena itu, mencari mekanisme penyelesaian cepat, yaitu melalui mediasi
yang mengimplementasikan ke dalam hukum agama sebagaimana diatur dalam aturan
Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi Di Pengadilan
Abstract
The process of settlement of disputes in the courts take a long time and cost is not
small, therefore, look for a quick resolution mechanisms, namely through the mediation
that is implemented into the law docket of religion as stipulated in the Supreme Court rule
No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in court
Keywords: Dispute Resolution, Mediation, Court
“Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara
antara lain yang berhubungan dengan:
(a)perkawinan; (b)waris; (c)wasiat;
(d)hibah; (e)wakaf; (f) zakat; (g)infaq;
(h)shadaqah; (i) ekonomi syari'ah.
Dalam penyelesaian sengketa
tersebut tidak hanya dibatasi pada orangorang yang beragama Islam saja, namun
juga orang atau badan hukum yang
dengan sendirinya menundukkan diri
dengan suka rela kepada hukum Islam.
Dengan semakin banyaknya perkara
yang ada dan seiring penambahan tugas
serta kewenangan tersebut, tidak berarti
mempengaruhi kinerja Pengadilan
PENDAHULUAN
Sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai
tugas pokok untuk membantu pencari
keadilan dalam bentuk menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara yang diajukan kepadanya, dengan
berpegang teguh pada prinsip asas
sederhana, cepat dan biaya ringan.
Semenjak berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 mengenai Peradilan
Agama, maka menjadikan kewenangan
Pengadilan Agama semakin luas dan
kompleks. Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
Liliek Kamilah
50
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
Agama dalam menangani perkara yang
masuk. Pengadilan Agama tetap
konsisten dengan asas yang melekat,
yaitu asas sederhana, cepat dan biaya
ringan dalam setiap penyelesaian
sengketa atau perkara yang ada.
Salah satu bentuk dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan
biaya ringan tersebut adalah dengan
penerapan mediasi dalam penanganan
perkara yang ada. Penerapan asas
tersebut dalam bentuk mediasi ini juga
sejalan dengan salah satu ayat yang ada
dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat AlHujuraat ayat 10, yang artinya sebagai
berikut: “Sesungguhnya orang-orang
mukmin adalah saudara, karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu
dan bertakwalah kepada Allah supaya
kamu mendapat rahmat”
Salah satu bentuk hasil dari
Rakernas Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang diselenggarakan di
Yogyakarta pada tanggal 24 sampai
dengan tanggal 27 September 2001, telah
mengisyaratkan tentang pemberdayaan
Pengadilan tingkat pertama dalam
menerapkan upaya perdamaian seperti
yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154
RBG dan pasal-pasal lainnya dalam
hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1)
HIR yang pada intinya berbunyi “Jika
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
pada hari yang ditentukan, kedua belah
pihak datang, maka Pengadilan Negeri
dengan pertolongan ketua mencoba akan
memperdamaikan mereka.”
Bentuk pertolongan tersebut
adalah dengan jalan mediasi yang
diharapkan dapat menyelesaikan perkara
sebelum proses persidangan berlangsung.
Dengan keberhasilan mediasi, berarti
kemudahan bagi pencari keadilan selama
proses beracara di Pengadilan dapat
dipastikan menjadi cepat terselesaikan
dengan musyawarah di antara para pihak
yang benar-benar sesuai dengan keinginan
kedua belah pihak. Bentuk penyelesaian
yang demikian ini cukup efektif dan
seharusnya tetap dipertahankan dalam
masyarakat. Hal ini mengingat basis sosiokultural yang cukup melekat dalam
masyarakat Indonesia dalam mengambil
keputusan secara musyawarah langsung di
antara mereka yang bersengketa.
Mengingat bunyi konsideran
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
2 Tahun 2003 di cabut dengan PERMA
no 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, ditegaskan
bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam
proses beracara di Pengadilan, dapat
menjadi salah satu instrumen efektif
dalam mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan.
Embrio lahirnya PERMARI Nomor 2
Liliek Kamilah
51
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
Tahun 2003 di cabut dengan PERMA no
1 tahun 2008 ini dikarenakan jumlah
tumpukan atau tunggakan perkara di
MA, sehingga mendorong ketua MA
pada saat itu (Bagir Manan) untuk
menetapkan mediasi sebagai salah satu
cara mengurangi perkara di Lembaga
Peradilan, khususnya di Mahkamah
Agung.
Adapun alasan yang melatarbelakangi penerapan mediasi dalam
penyelesaian sengketa menurut Hasnawaty
Abdullah dalam tulisannya yang berjudul
“Penerapan Mediasi di dalam Praktek
Peradilan”, antara lain adalah sebagai berikut:
(1)Perlunya tata cara penyelesaian sengketa
yang fleksibel dan responsif bagi para pihak
yang bersengketa; (2)Menumbuhkan
keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian
sengketa; (3)Memperluas akses mencapai
atau mewujudkan keadilan sehingga setiap
sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri
terkadang tidak sesuai dengan bentuk
penyelesaian yang satu cocok dengan bentuk
penyelesaian yang lain, untuk itu para pihak
dapat memilih mekanisme penyelesaian
sengketa yang terbaik dan sesuai dengan
situasi atau sengketa yang dipersengketakan.
(Takdir Rakhmadi, 1996;12)
Karena perbedaan pandangan
tidaklah mustahil bila terjadi perbedaan
pelaksanaan mediasi yang disebabkan oleh
karena mereka tetap pada pendiriannya.
Sehingga harapan pelaksanaan mediasi
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
yang diharapkan dapat mengurangi
penumpukan perkara menjadi tidak
berhasil. Dalam kondisi yang demikian ini,
otomatis akan membebani dan merugikan
para pihak yang berperkara. Dengan
demikian berlanjutnya perkara di
Pengadilan akan membuat asas sederhana,
cepat dan biaya ringan tidak dapat dicapai.
Walaupun demikian, usaha untuk
mewujudkan keinginan yang diharapkan
semua Pengadilan Agama selaku
lembaga penyelenggara kekuasaan
kehakiman, akan tetap mengutamakan
mediasi tidak hanya formalitas saja.
Tetapi benar-benar dilaksanakan dengan
konsisten terhadap setiap perkara yang
membutuhkan keadilan.
Adapun permasalahan yang akan
dikaji secara lebih lanjut dalam tulisan ini
adalah mengenai: (1)Penerapan mediasi
dalam membantu penyelesaian sengketa
atau perkara di Pengadilan Agama;
(2)Upaya hukum terhadap putusan
mediasi yang tidak ditaati; (3)Kesiapan
Peradilan Agama melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2006
tentang perubahan kewenangan Peradilan Agama.
Penerapan Mediasi Dalam Membantu
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Agama
Proses pencarian keadilan melalui
lembaga Pengadilan tidaklah mudah,
Liliek Kamilah
52
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
karena mungkin saja memerlukan waktu
yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa
tidak semua para pencari keadilan ataupun
para pihak yang berperkara memiliki
banyak waktu dan keuangan yang
mencukupi. Selain kendala tersebut, tidak
jarang terjadi penumpukan perkara di
Pengadilan yang mengakibatkan proses
berperkara menjadi lama dan memerlukan
biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu
perlu kiranya dicari suatu jalan keluar agar
dapat mempermudah para pencari
keadilan atau para pihak yang berperkara
melalui sebuah mekanisme yang lebih
fleksibel daripada proses beracara di
Pengadilan.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut
juga untuk menghindari penumpukan
perkara, maka sesuai SEMA Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154
RBg) dan Kesimpulan Hasil Diskusi
Komisi II Rakernas Terbatas MA RI
tentang Pelaksanaan Upaya Perdamaian
menurut Pasal 130 HIR/154 RBg tanggal
26 dan 27 September 2002 di Surabaya,
yang mengisyaratkan adanya suatu
mekanisme baru dalam dunia peradilan,
yaitu adanya lembaga damai, yang pada
intinya adalah sebagai berikut: (1)Bahwa
upaya perdamaian hendaklah dilakukan
dengan sungguh-sungguh dan optimal,
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
tidak sekedar formalitas; (2)Melibatkan
hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak
sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi
bukan hakim majelis (namun hasil
Rakernas memperbolehkan dari hakim
majelis dengan alasan kurangnya tenaga
hakim di daerah
dan karena lebih
mengetahui permasalahan), atau para
pihak yang bersangkutan meminta pihak
lain (ketiga) yang dianggap mampu
kepada Ketua Majelis; (3)Apabila upaya
damai ini membutuhkan waktu lama,
maka pemeriksaan perkara dapat
melampaui waktu maksimal 6 (enam)
bulan sebagaimana diatur dalam SEMA
Nomor 6 Tahun 1992; (4) Persetujuan
perdamaian dibuat dalam bentuk Akta
Perdamaian (Dading), dan para pihak
dihukum untuk mentaati apa yang telah
disepakati; (5)Apabila tidak berhasil,
hakim yang bersangkutan harus
melaporkan kepada Ketua Pengadilan/
Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara
dilanjutkan; (6) Fasilitator/mediator harus
netral dan imparsial, tidak boleh
terpengaruh secara internal maupun
eksternal, tidak berperan sebagai hakim
yang menentukan salah atau benar, bukan
sebagai penasehat; (7)Keberhasilan
penyelesaian perkara melalui perdamaian,
dapat dijadikan bahan penilaian (reward)
bagi hakim yang menjadi fasilitator/
mediator. (Nashrudin Salim, 2004;?)
Dengan berdasarkan pada hal-hal
Liliek Kamilah
53
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
tersebut di atas, maka kemudian
Mahkamah Agung mengeluarkan
PERMA Nomor 2 Tahun 2003 di cabut
dengan PERMA no 1 tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan
alasan: (1)Mengurangi masalah penumpukan perkara; (2)Proses penyelesai an sengketa lebih cepat dan murah;
(3)Penyempurnaan SEMA Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154
RBg); (4)Institusionalisasi proses mediasi
ke dalam sistem peradilan; (5)Mendorong
para pihak untuk menempuh proses
perdamaian yang dapat diintensifkan
dengan cara mengintegrasikan proses
mediasi ke dalam prosedur berperkara di
Pengadilan Negeri; (6)Mengisi kekosongan hukum.
Mediasi menurut Pasal 1 ayat (7)
PERMA di cabut dengan PERMA no 1
tahun 2008 adalah “penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan
para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Disini akan tergambar bahwa dalam
mediasi terdiri atas 3 (tiga) subyek yaitu,
para pihak (2 subyek) dan mediator.
Ketiga subyek tersebut berusaha
menyelesaikan obyek atau sengketa
yang dihadapi oleh para pihak.
Mediasi ini diharapkan dapat
dilaksanakan secara maksimal bukan
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
hanya sekedar formalitas, sehingga apa
yang diharapkan para pencari keadilan
atau para pihak yang berperkara untuk
memperoleh keadilan dapat terwujud.
Sesungguhnya ada dua keuntungan yang
didapatkan apabila para pihak yang
berperkara memilih penyelesaian
sengketa mereka dilakukan dengan jalan
mediasi, yaitu sebagai berikut: (1)Ada
dua asas penting dalam mediasi, yaitu
yang pertama menghindari kalah
menang, melainkan sama-sama menang.
Asas kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum,
melainkan atas dasar kesejajaran,
kepatutan dan rasa keadilan; (2)Penyelesaian melalui mediasi, mempersingkat
waktu penyelesaian dibandingkan
berperkara. (Marni Emmy Mustafa,
2007;24)
Dalam konsideran PERMA
Nomor 2 Tahun 2003 huruf e dijelaskan
bahwa “Hukum acara yang berlaku baik
Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg,
mendorong para pihak untuk menempuh
proses perdamaian yang diintensifkan
dengan cara mengintegrasikan proses
mediasi ke dalam prosedur berperkara di
pengadilan tingkat pertama.” Kemudian
dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun
2003 juga menyatakan bahwa, “Semua
perkara perdata yang diajukan ke
pengadilan tingkat pertama wajib untuk
Liliek Kamilah
54
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
lebih dahulu diselesaikan melalui
perdamaian dengan bantuan mediasi.”
Dalam Pasal 16 PERMA Nomor 2 Tahun
2003 disebutkan bahwa “Apabila
dipandang perlu ketentuan-ketentuan
dalam PERMA ini, selain dipergunakan
dalam lingkungan badan peradilan
umum dapat juga diterapkan dalam
lingkungan badan peradilan lainnya.”
Dari ketentuan tersebut, maka
kiranya dapat disimpulkan bahwa proses
mediasi juga dapat diterapkan di
Pengadilan Agama. Selain mengandung
banyak keuntungan dan manfaat, proses
mediasi juga merupakan salah satu proses
agar perkara dapat lebih cepat diselesaikan dengan biaya ringan. Selain itu
dengan mediasi, dapat memberikan akses
kepada para pihak yang bersengketa
untuk memperoleh keadilan atau
penyelesaian sengketa yang memuaskan.
Hal ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan oleh ketua Mahkamah
Agung, Bagir Manan, bahwa Pengadilan
Agama telah pula diperkenalkan mediasi
untuk lebih merukunkan kembali
keluarga yang sedang retak (ingin
bercerai).
Adapun perkara-perkara yang
dapat diselesaikan dengan menggunakan
prosedur mediasi adalah perkara
contentius, yaitu suatu perkara yang di
dalamnya berhadapan dua belah pihak
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
yang bersengketa. Sedangkan perkara
voluntair atau perkara yang bersifat
permohonan dan di dalamnya tidak ada
sengketa, sehingga tidak ada lawan,
maka secara umum perkara semacam ini
tidak memerlukan mediator untuk
melakukan mediasi.
Selanjutnya perkara di Pengadilan
Agama yang dapat diselesaikan dengan
proses mediasi antara lain dapat dijelaskan
sebagai berikut: (a)Mediasi perkara
perceraian, Dalam perkara perceraian di
Pengadilan Agama, upaya damai ini diatur
dalam Pasal 65, Pasal 70 ayat ( 1), Pasal 82
dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
kemudian juga diatur dalam Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dalam Pasal 31 dan
32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, serta dalam Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam.
Prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan
Agama adalah dengan berpedoman pada
PERMARI Nomor 2 Tahun 2003. Pada hari
pertama proses persidangan, hakim wajib
mengupayakan agar para pihak damai dan
rukun kembali. Apabila dalam sidang
pertama tersebut, kedua belah pihak samasama menunjukkan sikap tidak bisa untuk
hidup rukun kembali, maka perkara
Liliek Kamilah
55
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
perceraian tersebut tidak perlu diproses
melalui mediasi. Namun upaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara harus tetap
dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum perkara
tersebut diputus. Usaha perdamaian oleh
Majelis Hakim ini dapat dilakukan dalam
setiap persidangan.
Sedangkan apabila dalam sidang
pertama, pihak tergugat atau termohon
masih menunjukkan sikap atau keinginan
untuk dapat hidup rukun kembali, maka
Majelis Hakim seketika itu, memberikan
penjelasan kepada para pihak, untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi
dengan menunjuk mediator dari kalangan
hakim Pengadilan Agama, namun bukan
hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Hal ini dikarenakan hakim yang
memeriksa perkara tersebut, dilarang
bertindak sebagai mediator bagi perkara
yang bersangkutan.
Setelah penunjukan mediator,
persidangan perkara tersebut ditunda
selama satu bulan untuk memberikan
kesempatan kepada para pihak menjalani
proses mediasi. Pada saat yang sama,
Majelis Hakim juga menentukan hari dan
tanggal persidangan yang akan datang.
Apabila dalam proses mediasi tersebut
berhasil dicapai kesepakatan untuk damai
atau rukun kembali, maka pada hari dan
tanggal sidang yang telah ditetapkan
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
sebelumnya, para pihak wajib menghadap
persidangan, untuk memberitahukan
bahwa telah dicapai kesepakatan damai
atau rukun kembali. Dengan telah
dicapainya kesepakatan damai, maka
perkara perceraian tersebut harus dicabut.
Terhadap ketentuan ini tidak perlu dibuat
suatu akta perdamaian, karena apabila
perjanjian yang telah disepakati oleh para
pihak ini dilanggar oleh salah satu pihak,
maka akta perdamaian itu tidak dapat
dieksekusi, karena akibat dari perbuatan
tersebut tidak lalu mengakibatkan
putusnya perkawinan.
Selanjutnya apabila proses mediasi
tersebut tidak menghasilkan suatu
kesepakatan damai, maka kedua belah
pihak wajib menghadap persidangan pada
hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Majelis Hakim, dan mediator berkewajiban
memberitahukan kepada Majelis Hakim
bahwa proses mediasi telah gagal atau tidak
berhasil. Kemudian setelah Majelis Hakim
menerima pemberitahuan tersebut, maka
Majelis Hakim segera melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai dengan
ketentuan hukum acara yang berlaku.
Mediasi, tidak hanya dapat
diterapkan dalam perkara perceraian
semata, namun dapat pula diterapkan
dalam perkara-perkara di Pengadilan
Agama selain perkara perceraian.
Prosedur mediasinya pun pada dasarnya
Liliek Kamilah
56
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
sama. Majelis Hakim dalam persidangan
pertama menganjurkan kepada para
pihak yang berperkara untuk terlebih
dahulu menempuh proses mediasi.
Hanya saja dalam perkara selain perceraian ini, apabila dari proses mediasi
tersebut dicapai suatu kesepakatan, maka
para pihak yang berperkara dengan
dibantu mediator wajib merumuskan
kesepakatan tersebut secara tertulis.
Hasil kesepakatan tersebut kemudian
ditandatangani oleh kedua belah pihak,
setelah sebelumnya mediator memeriksa
materi kesepakatan, untuk menghindari
adanya kesepakatan yang bertentangan
dengan hukum.
Pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan oleh Majelis Hakim, kedua
belah pihak yang berperkara wajib
menghadap persidangan tersebut, untuk
memberitahukan bahwa telah tercapai
suatu kesepakatan dalam proses mediasi.
Kemudian hakim akan menjatuhkan
putusan perdamaian dengan menghukum
para pihak tersebut untuk mentaati dan
melaksanakan isi perdamaian. Ketika
proses mediasi tidak menghasilkan suatu
kesepakatan, maka prosesnya sama
dengan proses mediasi dalam perkara
perceraian sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim
akan melanjutkan pemeriksaan perkara
tersebut sesuai dengan hukum acara yang
berlaku.
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
Upaya Hukum Terhadap Putusan
Mediasi yang Tidak Ditaati
Hasil dari proses mediasi
merupakan cerminan keinginan
sesungguhnya dari kedua belah pihak
atas penyelesaian perkara di antara
mereka. Hasil mediasi yang tertuang
dalam akta perdamaian tentunya
mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) yang wajib
ditaati dan dilaksanakan oleh kedua
belah pihak. Namun pada kenyataannya,
tidak semua pihak yang berperkara
tersebut, bersedia mentaati dan melaksanakan isi putusan dengan berbagai
alasan.
Putusan mediasi mempunyai
beberapa akibat hukum, yaitu sebagai
berikut: (1) Mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde)
seperti halnya putusan pengadilan dalam
tingkat penghabisan; (2)Tertutup upaya
banding dan kasasi, yang berarti bahwa
sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh
hakim, maka putusan perdamaian
tersebut telah melekat, pasti dan tidak
ada penafsiran lagi. Ini berarti putusan
perdamaian tersebut langsung dapat
dijalankan kapan pun diminta oleh
pihak-pihak yang melaksanakan
perdamaian itu; (3)Memiliki kekuatan
eksekutorial, yang berarti putusan
Liliek Kamilah
57
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
tersebut langsung dapat dieksekusi,
apabila ternyata ada salah satu pihak
yang tidak mau melaksanakan dan
mentaati putusan damai tersebut.
Adapun eksekusi yang dimintakan kepada pengadilan terhadap pihak
yang telah menyimpangi putusan
mediasi ini antara lain berupa; (a)Jika
putusan perdamaian itu mengandung
eksekusi riil, maka berlaku sepenuhnya
ketentuan yang tersebut dalam Pasal 200
HIR ayat (11) dan Pasal 1033 Rv; (b)Jika
putusan perdamaian itu menyangkut
eksekusi pembayaran sejumlah uang,
maka berlaku ketentuan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 195 sampai
dengan Pasal 200 HIR. (c)Jika eksekusi
mengandung pelaksanaan suatu
perbuatan, maka berlaku sepenuhnya
ketentuan eksekusi yang diatur dalam
Pasal 225 HIR.
Penerapan eksekusi terhadap
putusan mediasi yang tidak ditaati dalam
lingkup Pengadilan Agama, dalam
perkara perceraian misalnya, apabila
berhasil dicapai suatu kesepakatan damai,
maka gugatan perceraian yang diajukan
ke pengadilan oleh para pihak, dengan
sendirinya harus dicabut. Seperti telah
diuraikan sebelumnya, dalam putusan
damai perkara perceraian ini, tidak dibuat
suatu akta perdamaian. Sehingga apabila
ada salah satu pihak yang melanggar,
maka akta perdamaian itu tidak dapat
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
dieksekusi, karena akibat dari perbuatan
tersebut tidak mengakibatkan putusnya
perkawinan. Selanjutnya satu-satunya
upaya hukum yang dapat digunakan oleh
para pihak yang merasa dirugikan dengan
putusan perdamaian dalam lingkup
Pengadilan Agama, adalah dengan
mengajukan perlawanan ke pengadilan
dalam bentuk derden verzet atau partai
verzet. Dalam derden verzet, yang
menjadi objek putusan perdamaian
tersebut, bukan milik para pihak yang
membuat persetujuan perdamaian itu,
tetapi milik orang lain atau dengan alasan
bahwa barang itu telah diagunkan kepada
pihak lain atau barang itu telah diletakkan
padanya sita eksekusi untuk kepentingan
pelawan (conservatoir beslag).
Sedangkan untuk partai verzet
sendiri, dapat dilakukan dengan alasan
adanya cacat formal atau cacat material
yang melekat pada putusan perdamaian
tersebut. Hal tersebut terjadi apabila isi
putusan perdamaian itu tidak
berdasarkan kesepakatan bersama, atau
tidak mengakhiri keseluruhan dari
sengketa, karena masih ada hal-hal lain
yang tidak diselesaikan. Selain itu dapat
pula disebabkan karena isi putusan
perdamaian yang ternyata menyimpang
dari kesepakatan, atau karena putusan
perdamaian itu telah dilaksanakan secara
sukarela, atau karena pemintaan
eksekusi yang masih prematur.
Liliek Kamilah
58
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
syariat Islam selaku subyek hukum
ekonomi syariah. Mengingat lingkup
ekonomi syariah masuk bidang hukum
perdata (muamalah) sehingga jika timbul
sengketa dalam bidang tersebut maka
dibutuhkan penyelesaian berdasarkan
ketentuan ekonomi syariah atau melalui
proses arbitrase berdasarkan ketentuan
Undang-Undang No. 30 tahun 1999
tentang arbitrase dan pilihan penyelesaian
sengeketa.
Kesiapan Peradilan Agama Melaksanakan
Ketentuan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan
Kewenangan Peradilan Agama
Sebagai wujud dari dinamika
perkembangan kewenangan Peradilan
Agama seperti yang tertuang dalam pasal
49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006,
telah memberikan perluasan kewenangan yang ditandai dengan
masuknya perkara ekonomi syariah
dalam lingkup kewenangan Peradilan
Agama. Mengingat perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia begitu
pesat, khususnya bidang perbankan,
asuransi, dan pasar modal dan lainlainnya yang berdasar syariah, maka
tidak mustahil apabila pemerintah,
masyarakat serta para praktisi ekonomi
syariah memerlukan fatwa-fatwa hukum
syariah yang tepat dan akurat yang
berkaitan dengan produk dan praktik di
lembaga-lembaga keuangan syariah
yang memiliki landasan syariah yang
kuat. Untuk itu maka pada tahun 1999
dibentuklah Dewan Syariah Nasional
(DSN) sebagai bagian dari MUI.
(www.google.com)
Fatwa DSN dalam bidang
ekonomi syariah ini, tidak hanya mengikat
bagi praktisi ekonomi syariah, tetapi juga
bagi masyarakat Islam Indonesia dan
masyarakat lain yang tunduk terhadap
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
Dalam hal penyelesaian sengketa
ekonomi syariah di luar lembaga peradilan
maka ada Basyarnas (Badan Arbitrase
Syariah Nasional) yang berwenang
mengambil alih tugas untuk menyelesaikan
sengketa muamalah yang dihadapi oleh
orang-orang Islam di Indonesia. Selama
dalam proses pemeriksaan selalu
diupayakan perdamaian serta musyawarah
sedangkan pada prinsipnya musyawarah
dan perdamaian merupakan keinginan
setiap orang. Dalam syariah keberadaan
perdamaian itu sangat dianjurkan karena
dengan perdamaian semua orang akan
terhindar dari kehancuran silaturahmi
sekaligus terhindar dari permusuhan
terutama bagi para pihak yang bersengketa
tersebut dapat mengakhiri sengketa yang
dihadapi dengan cara yang baik tanpa
menimbulkan masalah baru diantara kedua
belah pihak, sehingga para pihak merasa
sama-sama puas karena tidak ada pihak
Liliek Kamilah
59
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
yang merasa kepentingannya dirugikan dan
dikalahkan.
Dengan demikian penyelesaian
sengketa melalui arbitrase yang ditangani
Basyarnas tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.
Perlu diketahui masyarakat
bahwa sebelum Basyarnas ini ada, telah
ada Badan Arbitrase Muamalah
Indonesia (BAMUI) yang tugasnya
untuk menyelesaikan kemungkinan
terjadinya sengketa muamalat yang
timbul dalam lingkup perdagangan,
industri, keuangan, jasa dan lain-lain di
kalangan umat Islam. (Ahmad Dimyati,
1994;192)
Untuk sengketa yang terdaftar pada
Basyarnas, maka proses penyelesaiannya
menggunakan prosedur Basyarnas
sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat
mengadili sengketa yang terikat dengan
perjanjian arbitrase, kecuali hanya berwenang untuk melakukan eksekusi
terhadap jaminan. Berdasarkan pasal 60
Undang-Undang No. 30 tahun 1999,
putusan arbitrase (termasuk Basyarnas)
bersifat final dan mengikat para pihak serta
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penyelesaian sengketa melalui
lembaga arbitrase hanya dapat dilakukan
apabila kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama sepakat untuk
menyelesaikan perkara tersebut dengan
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
perantara lembaga arbitrase dengan
ketentuan bahwa kesepakatan tersebut
telah dicantumkan dalam suatu
perjanjian yang dibuat terlebih dahulu
sebelum sengketa itu terjadi yang dimuat
dalam suatu akta khusus. Apabila salah
satu pihak ataupun kedua belah pihak
tidak bersepakat untuk menyelesaikan
sengketa dengan bantuan lembaga
arbitrase maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui jalur litigasi yaitu
dengan mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Negeri yang merupakan
pengadilan di tingkat pertama di
lingkungan Pengadilan umum, sesuai
dengan ketentuan pasal 50 UndangUndang No. 2 tahun 1986 yang diubah
dengan Undang-Undang No. 8 tahun
2004 tentang Pengadilan Umum. Dari
ketentuan tersebut dapat dikatakan
bahwa perkara-perkara ekonomi yang
merupakan perkara perdata dalam
lingkup ekonomi syariah di dalamnya,
merupakan kewenangan absolut dari
Pengadilan Umum/Negeri.
Dengan lahirnya UndangUndang No. 3 tahun 2006 menimbulkan
konsekwensi hukum bahwa Pengadilan
Negeri kehilangan kewenangan dalam
menangani perkara ekonomi syariah.
Hal ini merupakan dampak yang timbul
dari perluasan kewenangan Pengadilan
Agama sebagaimana dicantumkan
Liliek Kamilah
60
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3
tahun 2006. Walaupun ini merupakan
tantangan dan tugas yang cukup berat,
akan tetapi sekaligus membawa rahmat
tersendiri sebab banyak pihak seperti
perbankan, perguruan tinggi, organisasi
yang bergerak di bidang ekonomi
syariah dan masyarakat umum serentak
memberi dukungan dan respon positif
untuk menjawab tantangan dan
mewujudkan amanah yang diberikan
kepada aparat Peradilan Agama
(Mahkamah Agung RI, 2007;207)
Konsekwensi kewenangan di
lingkungan Peradilan Agama yang telah
menjadi satu atap di Departemen
Kehakiman, maka Peradilan Agama harus
menyiapkan sumber daya manusia (SDM)
yang memadai dalam menghadapi
kewenangan yang baru itu. Upaya dalam
meningkatkan mutu agar dapat memenuhi
tuntutan dalam bentuk meningkatkan
pendalaman substansi pengetahuan yang
telah ada maupun untuk mengisi dan
meningkatkan pemahaman terhadap
kompetensi baru.
Upaya dalam mempersiapkan
sumber daya manusia tersebut baik dari
segi fungsional maupun struktural harus
diutamakan terhadap mutu kompetensinya
khususnya untuk jabatan hakim, karena
dalam asas ius curia novit, seorang hakim
tidak boleh menolak perkara dengan
alasan tidak menguasai hukumnya. Oleh
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
karena itu seorang hakim dituntut untuk
senantiasa aktif menambah wawasan dan
pengetahuan hukum sesuai dengan
perkembangan terbaru di lingkungan
Peradilan Agama, terutama menguasai
ilmu dan konsep dalam lingkup ekonomi
syariah, sehingga dapat mewujudkan
peradilan yang efektif dan efisien.
Apabila dalam kenyataannya
Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
secara efektif, karena terdapat beberapa
hambatan antara lain ketersediaannya
sumber daya manusia yang kompeten
dan memadai, sistem rekrutmen yang
tidak efektif, serta belum lengkapnya
peraturan mengenai hukum ekonomi
syariah yang tembus dalam hukum acara
yang berlaku di Peradilan Agama
terutama dalam menyelesaikan sengketa
ekonomi. Sementara sengketa ekonomi
syariah merupakan sengketa bisnis yang
menuntut penyelesaian sengketa dalam
waktu yang singkat sehingga memerlukan hukum acara tersendiri yang
lebih efektif dan efisien.
Bentuk lain yang kemungkinan
masih bisa dilakukan dalam penyelesaian
sengketa adalah dapat ditempuh selain
melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui jalur non
litigasi dengan menggunakan lembaga
arbitrase dan dengan prosedur tetap seperti
sebelum Undang-Undang No. 3 tahun 2006
Liliek Kamilah
61
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
Peradilan Agama, Forum Diskusi
Hakim Pengadilan Agama
Surabaya
dengan syarat bahwa para pihak sepakat
untuk menyelesaikan sengketa secara
damai. Karena perbedaan yang paling
mendasar dari penyelesaian sengketa
ekonomi syariah antara sebelum dan setelah
berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun
2006 sesungguhnya ada pada keberadaan
lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat
digunakan sebagai alternatif terakhir
penyelesaian sengketa oleh para pihak jika
para pihak tidak mencapai kesepakatan
untuk menyelesaikan sengketa secara
damai.
Lailatul Arofah. (2004). Perdamaian
Dan Bentuk Lembaga Damai Di
Pengadilan Agama, Mimbar
Hukum No. XV
M. Amin Rasyid. (2007). Teknis
Penyelesaian Sengketa Bisnis
Syariah Oleh Basyarnas,
Yogyakarta
Muhamad Syafii Antonio. (2001). Bank
Syariah Dari Teori Ke Praktek,
Gema Insani Press Bekerjasama
Dengan Tazkia Cendikia, Jakarta
Nasrudin Salim. (2004). Pemberdayaan
Lembaga Damai Pada Pengadilan
Agama, Mimbar Hukum No. 63
Tahun XV
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara
Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama, Kencana Pranata, Jakarta.
Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah.
(2007). MARI, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, Jakarta,
Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama
Berdasarkan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi
Hukum Islam Di Indnoesia,
Airlangga University Press
Makalah Marni Mustafa. (2009).
Mediasi dan Dading, Disampaikan
Pada Pendidikan Hakim Peradilan
Umum
Ahmad Dimyati. (1994). Badan
Arbitrase Islam Di Indonesia,
“Sejarah Lahirnya BAMUI,
BAMUI Bekerjasama Dengan
Bank Muamalat, Jakarta
Makalah, Takdir Rakmadi. (1996).
Mekanisme Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan, Dalam Penataran
Hukum Lingkungan Proyek
Kerjasama Indonesia – Belanda
Pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga
Bagir Manan. (2006). Mediasi Sebagai
Alternatif Menyelesaikan
Sengketa, IKAHI, Jakarta
Hasnawati Abdullah. (2006). Penerapan
Mediasi Di Dalam Praktek
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
Liliek Kamilah
62
PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010 Edisi Januari
P E R AT U R A N P E R U N D A N G UNDANGAN
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004
Tentang Peradilan Umum.
Peraturan Dan Prosedure Penerapan
Putusan Basyarnas.
Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk
PenyelesaianSengketa Di Pengadilan
Agama
Liliek Kamilah
63
Fly UP