...

Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman
Konvensi Internasional mengenai Penindasan
dan Penghukuman Kejahatan Apartheid
disetujui dan terbuka untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis
Umum 3068 (XXVIII) 30 November 1973
Negara-negara Peserta Konvensi ini;
Mengingat, ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang di
dalamnya semua Anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mengambil tindakan
bersamadan tindakan yang terpisah dalam kerja sama dengan Organisasi untuk
tercapainya penghormatan universal, dan pentaatan terhadap hak-hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan mengenai ras,
jenis kelamin, bahasa atau agama,
Menipertimbangkan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
Manusia, yang
menyatakan bahwa semua insan manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan
hak-hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan
dalam Deklarasi, tanpa pembedaan macam apa pun, seperti ras, warna kulit atau asal-usul
kebangsaan,
Mempertimbangkan Deklarasi mengenai Pemberian kemerdekaan kepada Negaranegara dan Bangsa-bangsa Jajahan, yang di dalamnya Majelis Umum menyatakan bahwa
proses kemerdekaan adalah sangat menarik dan tidak dapat diubah dan bahwa, demi
kepentingan-kepentingan martabat manusia, kemajuan dan keadilan, penjajahan harus
diakhiri dan semua praktek pemisahan dan diskriminasi yang berkaitan dengannya,
Memperhatikan bahwa, menurut Konvensi Internasional mengenai Penghapusan
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, maka para Negara secara khusus mengutuk
pemisahan rasial dan apartheid dan berusaha mencegah, melarang dan menghapuskan
semua praktek semacam ini di dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi
mereka,
Memperhatikan bahwa, dalam Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman
Kejahatan Genosida, perbuatan-perbuatan tertentu yang boleh juga dikualifikasikan
sebagai perbuatan-perbuatan tindakan apartheid merupakan kejahatan menurut hukum
internasional,
Memperhatikan bahwa dalam Konvensi mengenai Tidak Dapat Diberlakukannya
Pembatasan-Pembatasan Statuta terhadap Kejahatan-kejahatan Perang dan Kejahatankejahatan terhadap Kemanusiaan, maka semua perbuatan tidak manusiawi yang timbul
dari
kebijakan-kebijakan
apartheid
dikualifikasikan
sebagai
kejahatan
terhadap
kemanusiaan,
Memperhatikan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui
sejumlah resolusi yang di dalamnya kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek apartheid
dikutuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,
Memperhatikan bahwa Dewan Keamanan telah menekankan bahwa apartfieid dan
intensifikasi dan perluasannya yang berkesinambungan sangat mengganggu dan
mengancam perdamaian dan keamanan nasional,
Meyakini
bahwa
suatu
Konvensi
Internasional
mengenai
Penindasan
dan
Penghukuman Kejahatan Apartheid akan memungkinkan untuk mengambil tindakantindakan yang lebih efektif pada tingkat internasional dan nasional dengan tujuan
penindasan dan penghukuman kejahatan apartheid.
Telah menyetujui sebagai berikut:
Pasal 1
1. Para Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid adalah
suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak
manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek
apartheid dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai
pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam Pasal II
Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum
internasional, terutama tujuan- tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan BangsaBangsa, dan merupakan ancaman gawat terhadap perdamaian dan keamanan
internasional.
2. Para Negara Peserta Konvensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga,
dan individu yang melakukan kejahatan apartheid.
Pasal 2
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "kejahatan apartheid' yang mencakup kebijakankebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial,
seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak
manusiawi berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan
dominasi oleh satu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain dan menjajah mereka
secara sistematis:
(a) pengingkaran terhadap seorang anggota atau anggota-anggota suatu kelompok rasial
atau kelompok-kelompok rasial akan hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi;
(i) dengan pembunuhan anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompokkelompok rasial;
(ii) dengan hukuman atas anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompokkelompok rasial yang sangat merusak jasmani atau rohani, dengan pelanggaran
terhadap kebebasan atau martabat mereka, atau dengan menjadikan mereka
sebagai sasaran penganiayaan atau perlakuan yang kejam lain atau tidak
manusiawi atau hukuman yang menghinakan;
(iii) dengan penahanan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan secara tidak sah
anggota-anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial;
(b) pembebanan yang disengaja pada suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok
rasial akan keadaan-keadaan kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan
pemusnahan fisiknya atau fisik mereka dalam keseluruhan atau sebagian;
(c) setiap tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperhitungkan untuk mencegah
suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok rasial dari ikut serta dalam
kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara dan penciptaan yang disengaja
dari keadaan-keadaan yang mencegah pengembangan sepenuhnya suatu kelompok
atau kelompok-kelompok tersebut, terutama dengan mengingkari hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar anggota-anggota suatu kelompok rasial
atau kelompok-kelompok rasial, termasuk hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk
suatu serikat sekerja yang diakui, hak atas pendidikan, hak untuk meninggalkan
dan kembali ke negara mereka, hak atas kewarganegaraan, hak atas kebebasan
bergerak
dan bertempat tinggal, hak atas kebebasan berpendapat dan mengutarakan pendapat,
dan hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berhimpun dengan damai;
(d) setiap tindakan, termasuk legislatif, yang dimaksudkan untuk membagi penduduk
menurut garis ras dengan menciptakan kelakuan yang terpisah dan bagian kota yang
didiami minoritas bagi para anggota suatu kelompok rasial, atau kelompok-kelompok
rasial, pelarangan, perkawinan campuran antara anggota berbagai kelompok rasial,
pengambilalihan tanah dan harta kekayaan yang menjadi milik suatu kelompok rasial
atau kelompok-kelompok rasial atau anggota-anggota dari kelompok rasial itu;
(e) pemerasan tenaga kerja para anggota suatu kelompok rasial atau kelompok-kelompok
rasial, terutama dengan menyerahkan mereka untuk kerja paksa;
(f) penghambatan organisasi-organisasi dan orang-orang, dengan memisahkan mereka
dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar, karena mereka menentang apartlieid.
Pasal 3
Pertanggungjawaban penjahat internasional akan diberlakukan tanpa memperhatikan
alasan yang terlibat, pada individu, anggota organisasi dan lembaga serta perwakilan
Negara, apakah mereka bertempat tinggal di dalam wilayah negara di mana perbuatanperbuatan tersebut dilakukan atau di beberapa Negara lain, setiap waktu mereka:
(a)
melakukan, ikut serta secara langsung menghasut atau bersekongkol dalam
melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;
(b)
secara langsung bersekongkol, mendorong atau bekerja sama dalam melakukan
kejahatan apartheid.
Pasal 4
Negara Peserta Konvensi ini berusaha:
(a) mengambil tindakan-tindakan legislatif apapun atau lainnya yang diperlukan untuk
menumpas danjuga untuk mencegah pendorongan apa pun terhadap kejahatan
apartheid dan kebijakan-kebijakan yang bersifat pemisahan yang serupa atau
manifestasi mereka dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena
kejahatan tersebut;
(b) mengambil tindakan-tindakan legislatif, yudisial, dan administratif untuk mengusut,
mengajukan ke pengadilan dan menghukum menurut yurisdiksi mereka orang-orang
yang bertanggung jawab, atau yang dituduh, atas perbuatan-perbuatan yang
didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini, apakah orang-orang tersebut bertempat
tinggal atau tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Negara di mana perbuatanperbuatan tersebut dilakukan atau merupakan warga negara dari Negara tersebut
atau
dari
beberapa
Negara
lain
atau
merupakan
orang
yang
tidak
berkewarganegaraan.
Pasal 5
Orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal
2 Konvensi ini dapat diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta
Konvensi mana pun yang mungkin memperoleh yurisdiksi atas orang yang dituduh atau
oleh suatu pengadilan pidana internasional yang mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan
para Negara Peserta yang sudah menerima yurisdiksinya.
Pasal 6
Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha menerima dan melaksanakan sesuai dengan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan
Keamanan yang ditujukan untuk pencegahan, penumpasan dan penghukuman kejahatan
apartheid, dan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil
oleh organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang lainnya dengan tujuan
mencapai tujuan-tujuan Konvensi.
Pasal 7
1. Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha menyampaikan laporan-laporan berkala
kepada kelompok yang didirikan menurut Pasal 9 mengenai tindakan-tindakan
legislatif, yudisial, administratif atau lainnya, yang telah mereka ambil dan yang
memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi.
2. Salinan-salinan laporan akan disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa kepada Komite Khusus mengenai apartheid.
Pasal 8
Para Negara Peserta dari Konvensi ini dapat meminta setiap organ Perserikatan BangsaBangsa yang berwenang
untuk
mengambil
tindakan
tersebut
menurut
Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang dianggap tepat untuk pencegahan dan
penumpasan kejahatan apartheid.
Pasal 9
1. Ketua Komisi Hak-hak Asasi Manusia akan menunjuk suatu kelompok yang terdiri
dari tiga orang anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia, yangjuga merupakan wakil
para Negara Peserta Konvensi ini, untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang
disampaikan oleh para Negara Peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
2. Kalau di antara para anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia, tidak ada wakil para
Negara Peserta Konvensi ini, atau kalau ada lebih sedikit dari tiga wakil tersebut,
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesudah berkonsultasi dengan semua
Negara Peserta Konvensi, akan mencalonkan wakil para Negara Peserta yang bukan
anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk ambil bagian dalam kerja kelompok
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, sampai pada waktu wakil
para Negara Peserta Konvensi ini dipilih pada Komisi Hak-hak Asasi Manusia.
3. Kelompok tersebut dapat bcrsidang untuk periode tidak lebih dari lima hari, i)aik
sebelum pembukaan ataupun sesudah penutupan persidangan Komisi Hak-hak Asasi
Manusia, untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan
ketentuan pasal 7.
Pasal 10
1. Para Negara Peserta Konvensi ini memberikan kekuasaan kepada Komisi Hak-hak
Asasi Manusia untuk:
(a)
meminta
organs-organ
Perserikatan
Bangsa-Bangsa,
ketika
menyampaikan
salinan-salinan petisi menurut ketentuan Pasal 15 Konvensi
Internasional
mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, untuk memberikan
perhatiannya pada pengaduan-pengaduan mengenai perbuatan-perbuatan yang
disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;
(b)
mempersiapkan, atas dasar laporan-laporan dari organ-organ Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang berwenang dan laporan-laporan berkala dari para Negara
Peserta Konvensi ini, daftar individu, organisasi, lembaga, dan wakil para
Negara yang diduga keras bertanggungjawab atas berbagai kejahatan yang
disebutkan dalam pasal 2 Konvensi, seperti halnya mereka yang terhadapnya
tindakan hukum telah dilakukan oleh para Negara Peserta Konvensi;
(c)
meminta informasi dari organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
berwenang mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh para penguasa yang
bertanggungjawab atas pemerintahan Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayahwilayah yang Tidak Berpemerintahan-Sendiri, di mana berlaku resolusi Majelis
Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 berkenaan dengan individu-individu
tersebut yang diduga ker'as bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan menurut
ketentuan pasal 2 Konvensi yang diyakini berada di bawah yurisdiksi teritorial
dan yurisdiksi administratif mereka.
2. menantikan tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan
kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan yang dimuat dalam resolusi
Majelis Umum 1514 (XV), ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam cara apa pun
tidak boleh membatasi hak atas petisi yang diberikan kepada bangsa-bangsa oleh
instrumen-instrumen internasional yang lain atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan badan-badan khususnya.
Pasal 11
1. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 2 Konvensi ini tidak dapat
dianggap sebagai kejahatan-kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi.
2. Para Negara Peserta Konvensi ini dalam kasus-kasus tersebut berusaha memberikan
ekstradisi sesuai dengan perundang-undangan mereka dan perjanjian-perjanjian
internasional yang berlaku.
Pasal 12
Berbagai perselisihan di antara para Negara Peserta yang timbul dari penafsiran,
penerapan atau pelaksanaan Konvensi ini yang belum diselesaikan dengan negosiasi atas
permintaan para Negara Peserta yang berselisih, dapat diajukan ke hadapan Mahkamah
Pengadilan Internasional apabila para pihak yang berselisih telah sepakat mengenai
beberapa bentuk penyelesaian yang lain.
Fly UP