...

undang undang kecelakaan 1947

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

undang undang kecelakaan 1947
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1947
TENTANG
UNDANG-UNDANG KECELAKAAN PERANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa untuk melindungi buruh dimasa perang, perlu ditetapkan bahwa
"Undang-undang Kecelakaan 1947" berlaku pula bagi kecelakaan-kecelakaan karena
perang yang menimpa buruh berhubung dengan hubungan kerja;
Mengingat :
pasal 5 ayat (1), pasal 20, ayat (1), pasal 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar
dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tgl. 16-10-1945 No. X;
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
Memutuskan :
Menetapkan peraturan sebagai berikut :
UNDANG-UNDANG KECELAKAAN PERANG
Pasal 1.
Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam "Undang-undang Kecelakaan 1947"
dan semua peraturan-peraturan yang berdasarkan Undang-undang itu berlaku bagi
kecelakaan-kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan
hubungan kerja.
Pasal 2.
Apabila kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan
hubungan kerja di perusahaan untuk kepentingan Negara, maka Menteri Perburuhan
dapat membebaskan majikan dari kewajiban memberi tunjangan.
Pasal 3.
Apabila majikan dibebaskan dari kewajibannya memberi tunjangan seperti
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
tersebut dalam pasal 2, Negara membayar tunjangan yang dimaksudkan dalam
Undang-undang Kecelakaan 1947.
Pasal 4.
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Kecelakaan Perang" dan mulai
berlaku pada tanggal 21 Juli 1947.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Oktober 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
Menteri Perburuhan,
S.K. TRIMURTI
Diumumkan
pada tanggal 18 Oktober 1947
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1947 NOMOR 34
TENTANG
UNDANG-UNDANG KECELAKAAN PERANG
Penjelasan Umum
Berhubung dengan meletusnya peperangan maka bahaya kecelakaan yang
disebabkan oleh perusahaan itu ditambah dengan bahaya disebabkan oleh serangan
musuh. Buruh memerlukan pula jaminan terhadap serangan-serangan ini.
Mengingat bahwa Undang-undang Kecelakaan 1947 hanya mengenai "Industrial
Accidents", maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang yang menjamin buruh yang
ditimpa kecelakaan karena perang berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan
itu.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1.
Dalam pasal ini ditetapkan, bahwa Undang-undang Kecelakaan 1947 berlaku
pula bagi kecelakaan-kecelakaan karena perang.
Kecelakaan itu harus terjadi berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan
itu.
Pasal 2.
Dalam
kecelakaan-kecelakaan
terjadi
karena
perang
terdapat
kecelakaan-kecelakaan yang menimpa buruh dalam menjalankan kewajibannya untuk
kepentingan Negara.
Majikan dari buruh yang dapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja
untuk kepentingan Negara sukar dapat dipertanggung-jawabkan atas terjadinya
kecelakaan itu.
Karena itu sudah seadilnya, bahwa Menteri Perburuhan dapat membebaskan
majikan dari buruh itu dari kewajiban memberi tunjangan.
Pasal 3.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2 dimuka ini, Negara yang bertanggung
jawab atas kecelakaan-kecelakaan itu dan karena itu diwajibkan memberi tunjangan
yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kecelakaan 1947.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Fly UP