...

POLITIK HUKUM PIDANA DAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

POLITIK HUKUM PIDANA DAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG
KARYA ILMIAH
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
OLEH :
BUTJE TAMPI, SH.MH
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011
1
KATA PENGANTAR
Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa
campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan
karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan
penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya.
Penulisan karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Perlindungan
Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan” ini dimaksudkan untuk
menganalisis dampak tindak pidana ekonomi di bidang perbankan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya
ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas
Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo,
SH.MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah
memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.
Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah
ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik
penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya
konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.
Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala
usaha dan tugas kita.
Manado, September 2011
Penulis,
2
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL.............................................................................................
PENGESAHAN ...............................................................................
KATA PENGANTAR .....................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................
BAB I
i
ii
iii
iv
PENDAHULUAN ..........................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .............................................
B. Perumusan Masalah ....................................................
C. Tujuan Penulisan ........................................................
D. Manfaat Penulisan .....................................................
E. Metode Penelitian .......................................................
1
4
4
4
5
PEMBAHASAN.............................................................. .
6
A. Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan ..................
B. Dampak Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan
Dan Korban Yang Ditimbulkannya ............................
C. Konsep Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan
Ekonomi Di Bidang Perbankan ..................................
6
18
BAB III PENUTUP........................................................................
32
A. Kesimpulan ................................................................
B. Saran ..........................................................................
32
33
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................
34
BAB II
3
29
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya
itu sendiri. Semula, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan
yang sesungguhnya, namun dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan
korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang
disebut dengan kejahatan korporasi. Demikian juga, halnya dengan wacana tentang
korban, dalam perkembangannya pun, dikenal adanya korban kejahatan ekonomi di
bidang perbankan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh bank
(korporasi).
Mengkaji perlindungan korban, dasar filosofisnya sangat terkait dengan
tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 : “melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum…..”.
Ini berarti, negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat
harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia. Dalam konteks demikian, Hadjon menulis bahwa :
“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Hal itu, dapat ditelusuri melalui sejarahnya
di Barat, di mana lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan
pemerintah.”1
Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di
bidang perbankan, pada dasarnya, merupakan bagian dari perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal). Munculnya kecenderungan
1
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsipnya,Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.
4
perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu
sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus
yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap
viktimologi yaitu:
“1. adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban,
karena itu sewajarnyalah negara memberikan kompensasi kepada
korban;
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan
pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang
terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya
(critical criminology), pandangan kriminologi kritis ini banyak
mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.” 2
Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum dan
kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya perlindungan terhadap korban,
khususnya korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan di dalam hukum pidana
positif, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum. Perlindungan
terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan salah satu
bidang kajian yang perlu dikedepankan, karena mengingat perkembangan ekonomi
dan perbankan yang begitu cepat. Demikian juga, kebijakan yang diambil oleh
pemerintah tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi
malah sebaliknya Sebagai contoh, berbagai kebijakan deregulasi di bidang
perbankan yang diawali dengan paket Juni 1983 sampai dengan paket 27 Oktober
1988 telah memunculkan sejumlah persoalan di bidang perbankan. 3 Belum lagi
kebijakan-kebijakan susulan lainnya, seperti petunjuk Presiden Soeharto kepada
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam Sidang Kabinet Terbatas
Bidang Ekkuwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997 serta Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 29) tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
Deregulasi di bidang perbankan tersebut, ide dasarnya, bertujuan
membangkitkan kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk
2
Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban, dalam J.E.
Sahetapy (Ed.), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 97.
3
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan PerbankanIndonesia, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 22.
5
memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank sehingga dapat menjangkau
seluruh wilayah Indonesia. Itulah sebabnya, sejak ditetapkannya deregulasi tersebut,
dunia perbankan semakin berkembang, terbukti dengan munculnya sejumlah bankbank
baru
yang
berhasil
dalam
meningkatkan
pengerahan
dana
dan
menyalurkannya kembali ke dalam masyarakat. Sejak Pakto 1988 dikeluarkan, dana
yang dihimpun oleh perbankan telah naik dari Rp 36,9 triliun pada akhir Oktober
1988 menjadi sekitar Rp 51,8 triliun pada akhir Desember 1989. Di samping itu,
pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal dalam kurun waktu yang sama
meningkat dari 1,0 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. 4
Demikian juga, jumlah bank yang beroperasi, jika pada saat Pakto 1988
diluncurkan, sebanyak 128 bank maka sampai dengan akhir Oktober 1997 (sebelum
kebijakan likuidasi 16 bank umum tanggal 1 November 1997) jumlahnya meningkat
menjadi 239 bank, menggambarkan suatu kondisi overbanked. Peningkatan jumlah
bank sebanyak itu, menurut Ryan Kiryanto, menyebabkan pengawasan dan
pembinaan dari otoritas moneter (Bank Indonesia) menjadi kurang optimal. Di
samping, juga menyebabkan tingkat persaingan antarbank menjadi semakin tinggi
sehingga menjurus kepada persaingan yang tidak sehat, yaitu, antara lain, terjadinya
perang suku bunga.5
Dengan demikian, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pakto
tersebut, belum menjamin ke arah kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang
tangguh sesuai dengan ide dasarnya itu, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya,
yaitu ambruknya sejumlah bank, seperti, antara lain, dalam kasus kredit macet yang
menimpa 16 bank umum swasta nasional, yang berakibat dengan dilikuidasinya ke16 bank tersebut pada tanggal 1 November 1997.
Untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dalam bank-bank yang
terkena likuidasi tersebut, pemerintah berkeinginan membantu dengan tujuan
menjaga stabilitas moneter nasional dan menjaga agar kepercayaan masyarakat
terhadap bank tidak berkurang. Untuk keperluan itu, pemerintah menerbitkan suatu
4
Departemen Penerangan RI, Paket Januari 1990 Sebagai Lanjutan Keppres No. 38 1998,
Jakarta, 1990, hal. 9.
5
Ryan Kiryanto, dalam Bank dan Manajemen, (Nopember/Desember), No. 40, 1997, hal. 7.
6
kebijakan baru yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun
1998, yang pada hakikatnya dalam upaya untuk melindungi korban (nasabah), akan
tetapi yang terjadi justru membuka peluang praktik-praktik yang menyalahi aturan.
Akibat dari berbagai kebijakan itu telah mendorong bagi timbulnya
kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank (korporasi) dan
sekaligus juga telah memunculkan adanya korban akibat dari kejahatan korporasi.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam
penulisan Karya Ilmiah dapat dirumuskan sebagai berikut: :
1. Bagaimanakah ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di bidang
perbankan ?
2. Bagaimanakah dampak kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan akibat yang
ditimbulkannya ?
3. Bagaimana konsep kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang
perbankan ?
C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan diadakannya penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai
berikut: :
1. Untuk mengkaji ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di bidang
perbankan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak kejahatan ekonomi di bidang
perbankan dan korban yang ditimbulkannya.
3. Untuk menganalisis konsep kebijakan konsep
kebijakan perlindungan
korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
D. MANFAAT PENULISAN
Sedangkan penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
7
1. Memberikan pemahaman tentang ruang lingkup kejahatan ekonomi yang
dilakukan di bidang perbankan.
2. Memberikan pemahaman tentang dampak kejahatan ekonomi di bidang
perbankan dan korban yang ditimbulkannya.
3. Memberikan pemahaman tentang konsep kebijakan konsep
kebijakan
perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
E. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni
dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum
normatif.”.6
Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang
digunakan ialah :
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode
yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundangundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi
pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (Comparative Research), yakni suatu metode yang
digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu
masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini,
misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum.
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data
secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :
a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang
bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang
bersifat khusus.
b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang
bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang
bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).
6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985,
hal. 14.
8
BAB II
PEMBAHASAN
A. KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini,
menunjukkan
kejahatan
itu
berkembang
sesuai
dengan
perkembangan
masyarakatnya. Demikian juga, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak lepas
dari perkembangan tersebut.
Kejahatan yang berupa penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi
yang dilakukan oleh korporasi telah menjadi permasalahan negara-negara, terlebih
negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kejahatan korporasi sebagai
bagian dari kejahatan white-collar merupakan bentuk dari kejahatan ekonomi yang
dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut, pada
dasarnya, kejahatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan
arti luas. Dalam arti sempit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.
7 Drt. 1955 (LN. No. 27 Tahun 1955), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan
dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar
sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam
Pasal 1 tersebut. Di sini, ada tiga kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut.
a. Jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut
dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.
b. Jenis kedua, berhubungan dengan Pasal-Pasal: 26,32, dan 33 UndangUndang No. 7 Drt. 1955.
c. Jenis ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif
untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana
ekonomi.
Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar
peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia
tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan
dalam Undang-Undang Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi
menurut Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.7
7
Mardjono Reksodiputro, Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan
Perkembangannya di Indonesia, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah
tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993, hal.
326.
9
Dalam arti luas, kejahatan ekonomi, diatur di dalam maupun di luar
Undang-Undang No. 7 Drt. 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai
suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam
bidang perekonomian dan bidang keuangan, merupakan bagian dari kejahatan
ekonomi.
Dengan demikian, kejahatan yang berkaitan dengan perbankan merupakan
salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang terdiri atas
kejahatan di bidang perdagangan, investasi, perusahaan, lingkungan hidup, asuransi,
pajak, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya.
Karena kejahatan di bidang perbankan termasuk dalam bidang kejahatan
ekonomi, perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi
tersebut. Dalam menetapkan batasan yang tepat tentang kejahatan ekonomi cukup
sulit
karena,
mengingat,
kejahatan ekonomi
berkembang
sesuai
dengan
perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Hal itu juga diakui
oleh Muladi bahwa:
“Kesulitan tersebut disebabkan persoalan-persoalan ekonomi merupakan
bagian dari kehidupan antarbangsa dalam rangka globalisasi ekonomi.
Hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat interdepedensi
dan melewati batas-batas nasional. Sebagai bahan acuan, dapat
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah
setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam
bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi
pidana.”8
Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di
lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan
untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian, kejahatan
ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum,
tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya
mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan,
manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.
Muladi mengidentifikasikan beberapa tipe kejahatan ekonomi sebagai
berikut:
8
Muladi, Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, dalam
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 12.
10
1.
2.
3.
4.
kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individu,
contohnya adalah credit card frauds;
kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan
atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi
dengan cara melanggar kepercayaan, contohnya adalah banking
violations by bank officers and employees (embezzlement and
misapplication of funds);
kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional
perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan
tersebut, contohnya adalah suap-menyuap dan memberikan informasi
yang salah untuk memperoleh kredit;
kejahatan sosio-ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivitas
utama, contohnya adalah penyalahgunaan kredit bank. 9
Sedangkan, pengertian kejahatan di bidang perbankan berbeda dengan
kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi
di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.
Menurut Anwar :
“perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana
di bidang perbankan didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap
perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana
perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana
dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.
Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatanperbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha
pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana
di luar Undang-Undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis. “10
Itulah sebabnya, Anwar menulis:
“Penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk
menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan
9
Muladi, Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga
Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6-7.
10
Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1986, hal. 44-45.
11
dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap
perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang
mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana
maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/ khusus, selama belum
ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk
mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.”11
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kejahatan ekonomi
di bidang perbankan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas,
yaitu meliputi, antara lain, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam KUHP (W.v.S),
Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi atau yang dikenal dengan sebutan UUTPE (Lembaran
Negara Tahun 1955 Nomor 27), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 140) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 134), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30), dan
Undang-Undang tentang Perbankan yang merupakan undang-undang administrasi
yang bersanksi pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) dan dinyatakan sebagai
kejahatan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang tentang
Perbankan, yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah sebagai berikut:
1. Pelanggaran yang Menyangkut Izin Usaha
Ketentuan mengenai izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan berikut ini.
(1)
(2)
11
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh
izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari
Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana
dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi
persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
Ibid, hal. 44.
12
(3)
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang perbankan;
e. kelayakan rencana kerja.
Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menurut penjelasan Pasal 16 diatas, (1) kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat oleh siapa pun, pada dasarnya, merupakan kegiatan yang perlu diawasi,
mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya
disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Selanjutnya, dalam ayat (1)
ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha
sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
Dalam penjelasan ayat (2) dinyatakan: Dalam hal memberikan izin usaha
sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain
memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga
wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan
jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi
nasional.
Kemudian, penjelasan ayat (3) berbunyi: Pokok-pokok ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :
a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank, antara lain menyangkut
keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik;
b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat;
d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
e. kelayakan rencana kerja;
f. batas waktu pemberian izin pendirian bank.
Pelanggaran ketentuan Pasal 16 tersebut, menurut ketentuan Pasal 46 UU
No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama
lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling
banyak dua ratus miliar rupiah.
13
Namun, terhadap kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang
dilakukan oleh nonbank, misalnya kantor pos, dana pensiun, dan perusahaan
asuransi, tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan karena itu tidak termasuk
yang dilarang menurut ketentuan Pasal 46. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut diatur
dengan undang-undang tersendiri.
2.
Larangan dan
kewajiban Pemberian Keterangan mengenai Keadaan
Keuangan Nasabah (Berkaitan dengan rahasia bank)
Pada bagian tentang Rahasia Bank, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 menentukan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 41,41 A,
42,43,44, dan 44A. Begitu pula, terhadap pihak terafiliasi ayat (2). Ketentuan
tentang pihak terafiliasi tersebut, diatur dalam Pasal 1 angka 22, yang menyebutkan,
bahwa pihak terafiliasi adalah:
a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat,
atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan
publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya,
keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga
pengurus.
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan: Apabila nasabah bank adalah
nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah
penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan,
bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.
Pelanggaran terhadap yang wajib dirahasiakan itu, menurut Pasal 47
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama
empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling
banyak dua ratus miliar rupiah. Terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara
14
sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurangkurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.
3.
Pelanggaran terhadap Kewajiban Memberikan Keterangan untuk Kepentingan
Perpajakan,
Penyelesaian
Piutang
BerKepentingan
Peradilan,
dan
Permintaan Kuasa dari Nasabah Penyimpan
Pasal 42A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan, bahwa bank
wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A,
dan Pasal 42. Untuk lebih jelasnya, Pasal-Pasal yang disebutkan itu, ada baiknya
dikutip secara lengkap sebagai berikut.
1. Pasal 41 :
(1)
(2)
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas
permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah
tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai
keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat
pajak.
Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang
dikehendaki keterangannya.
2. Pasal 41A :
(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah
debitur.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas
permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan
nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur, dan
alasan diperlukannya keterangan.
3. Pasal 42 :
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank
Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim
untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka
atau terdakwa pada bank.
15
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis
atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan
nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau
terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara
pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Kemudian, dalam Pasal 44A menentukan sebagai berikut:
(1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang
dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai
simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada
pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang
sah dari nasabah penyimpan berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanan nasabah penyimpan tersebut.
Pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan dalam ketiga Pasal tersebut,
menurut ketentuan Pasal 47A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya
dua tahun dan paling lama tujuh tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat
miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah.
4. Keterangan yang Wajib Disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi,
atau Pegawai Bank kepada Bank Indonesia (Berkaitan dengan pengawasan
bank oleh Bank Indonesia)
Ketentuan mengenai hal tersebut, diatur dalam Pasal 48 dan 49 Perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Pasal 48 adalah kewajiban yang harus dipenuhi
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2). Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) menentukan sebagai berikut.
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan
dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
(2) Bank, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta
wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh
kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang
dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut menyatakan kewajiban
penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha
suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut
16
dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank
perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga
keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan
usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka
memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia
diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang
ada pada bank.
Kemudian, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) menentukan sebagai berikut.
(1)
(2)
Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua
tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar
rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Ancaman seberat itu, apabila
dilakukan dengan sengaja. Sedangkan apabila dilakukan karena kelalaian, ancaman
pidananya berupa pidana kurungan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama
dua tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya satu miliar rupiah dan paling banyak
dua miliar rupiah.
5.
Kecurangan dalam Pengadministrasian, Menerima Suap dan Tidak Menaati
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan (Berkaitan dengan
kegiatan menjalankan usaha bank)
Pasal 49 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya
lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya
sepuluh miliar dan paling banyak dua ratus miliar rupiah, yaitu bagi anggota dewan
komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
17
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau
rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi, atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan
pembukuan tersebut.
Ancaman pidana yang lebih ringan kepada anggota dewan komisaris,
direksi, atau pegawai bank berupa pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun
dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah
dan paling banyak seratus miliar rupiah, yaitu apabila dengan sengaja:
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima
suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang
berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan
keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan
bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau
fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank.
Sanksi pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank
Perkreditan Rakyat, pada dasamya, menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1), berlaku
ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat
ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam
Pasal-Pasal: 46,47,48, 49,49,50,51,52, dan 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
6.
Tidak Mengindahkan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Perbankan
(Berkaitan dengan pihak terafiliasi bank)
Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda
18
sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling tinggi seratus miliar rupiah, yaitu
bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku bagi bank.
7. Kejahatan yang Dilakukan oleh Pemegang Saham
Pasal 50A menentukan bahwa :
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi,
atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuh tahun dan
paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar
rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal-Pasal: 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49,
50, dan 50A, oleh Pasal 51, dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dengan demikian,
terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman pidana yang lebih
berat dibandingkan apabila hanya sekadar sebagai pelanggaran. Formulasi seperti
itu diambil karena mengingat bank yang merupakan lembaga yang menyimpan dana
yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya sehingga perbuatan yang dapat
mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya
juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Namun,
dari ketujuh jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan ekonomi di
bidang perbankan yang tidak termasuk bank sebagai pelaku kejahatan (kejahatan
korporasi) adalah kejahatan yang dilakukan pemegang saham.
Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai
subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini meliputi:
“(1) bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, (2) bank sebagai
sasaran untuk melakukan kejahatan, dan (3) bank sebagai pelaku kejahatan.
Mengenai kualifikasi yang pertama, contohnya adalah kejahatan pemutihan
uang (crime of money laundering). Sedangkan, bank sebagai sasaran
kejahatan, berarti bank dijadikan objek kejahatan, baik secara konvensional
(contohnya, perampokan terhadap Bank Lippo di Bandung beberapa waktu
lalu) maupun nonkonvensional (contohnya, di antaranya, adalah kasus
pembobolan Bank BNI New York Agency yang dilakukan oleh Rudy Demsy,
19
mantan karyawan bank tersebut pada tahun 1986, dan berdasarkan
penyidikan Polri, bank tersebut rugi sebesar US$ 10,734.54.”12
Dalam kualifikasi ini, bank yang menjadi korban. Kemudian, bank sebagai
pelaku kejahatan, adalah bank sebagai korporasi melakukan kejahatan ekonomi di
bidang perbankan.
Memfokuskan kajian pada bank sebagai pelaku kejahatan sejalan dengan
pandangan sebagaimana yang ditulis oleh Mardjono Reksodiputro
bahwa:
““biasanya yang banyak kita dengar dan diberitakan dalam surat kabar adalah bank
sebagai korban atau yang dirugikan oleh sejumlah individu (ataupun perusahaan)
pembobol bank. Sedangkan bank sebagai pelaku jarang sekali ada pemberitaan.” 13
Di samping itu menurut hemat penulis, kurangnya perhatian terhadap bank
sebagai pelaku kejahatan, dapat dihubungkan dengan bank (korporasi) sebagai
subjek hukum pidana Dalam Undang-undang Perbankan itu sendiri, mulai dari
Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sampai
dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tak satu Pasalpun yang menyatakan
bahwa bank sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan
Undang-undang Perbankan. Dengan tidak adanya pengakuan secara normatif atas
keberadaan bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dalam lingkup kejahatan
ekonomi di bidang perbankan, menyebabkan seolah tidak ada kejahatan ekonomi
yang dilakukan dilakukan oleh bank (bank sebagai pelaku).
Meskipun
demikian,
dalam
perkembangannya,
terlebih
setelah
dikeluarkannya kebijakan paket Deregulasi 27 Oktober 1988, ternyata, bank juga
dapat menjadi pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Berarti, berbicara
mengenai pelaku dalam lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan, jika
semula yang dianggap sebagai pelaku hanyalah individu atau sejumlah individu,
12
Koesparmo Irsan, Kejahatan di Bidang Perbankan, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar
dan Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta
4-7 Januari 1993, hal. 326.
13
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan
Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)
Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 81.
20
dalam perkembangannya terjadi pergeseran, karena bank juga dapat menjadi pelaku
kejahatan.
B.
DAMPAK KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN DAN
KORBAN YANG DITIMBULKANNYA
Suatu kejahatan betapapun sederhananya tetap mengandung unsur
merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun imaterial (seperti rasa cemas,
tidak aman, dan sebagainya). Bahwa kejahatan merupakan perbuatan imoral karena
telah melukai perasaan masyarakat. Menurut Sahetapy, “apa pun jenisnya suatu
kejahatan, hakikatnya tetap sama, perwujudan dan pengungkapannya berpacu
dengan perkembangan dan tantangan zaman.”14
Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan
tersebut, merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada
kejahatan-kejahatan
konvensional,
namun
dampaknya
jauh
lebih
besar
dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang, semula yang
dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari
ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali
dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah
perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat
melakukan kejahatan sehingga pembicaraan berikutnya adalah kejahatan korporasi.
Kejahatan korporasi dalam konteks ini adalah bank sebagai korporasi yang
melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Namun, untuk sampai pada
gambaran yang jelas seputar kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan bank
sebagai pelakunya, terlebih dahulu, perlu diuraikan mengenai kejahatan korporasi
pada umumnya serta latar belakang timbulnya kejahatan korporasi.
Pengertian mengenai kejahatan korporasi, sebenarnya, merupakan bagian
dari kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sementara itu, pengertian whitecollar crime sebagaimana yang ditulis oleh Donald J. Newman yang mengutip
pendapat Sutherland bahwa “white-collar crime adalah a crime committed by a
14
J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi : Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,
hal. 70.
21
person of respectability and high social status in the course of his occupation.”15
(Terjemahan bebasnya : kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi
dalam pekerjaannya).
Menurut Shapiro sebagaimana dikutip oleh Clinard dan Yeager, bahwa :
“kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau
kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya,
untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus
korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.”16
Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari
tumbuh
dan
berkembangnya
korporasi.
Apabila
menelusuri
sejarah
perkembangannya, sebenarnya, korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan,
namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para
individu, seperti serikat pekerja, dan perkumpulan gereja. Pada waktu itu, peranan
korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan
penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya.
Munculnya revolusi industri (1750-1850) semakin mendorong
berkembangnya korporasi sebagai badan hukum. Keadaan tersebut,
barangkali, dapat dipandang sebagai perintis korporasi bisnis modern, yaitu
dengan berdirinya British joint-stock company dart Dutch East India
Company. Mengenai yang terakhir itu, lebih dikenal dengan De Vereenigde
Oost-lndische Compagnie (VOC) yang didirikan oleh Belanda pada tahun
1602 dan dianggap sebagai korporasi pertama yang dibangun dengan modal
(saham) yang permanen. 17
Lebih dari tiga abad dasar dan sifat hukum korporasi dikembangkan sebagai
badan yang resmi diakui oleh negara, yang memiliki harta kekayaan untuk tujuan
bersama, memiliki hak untuk menuntut dan dituntut secara bersama-sama, dan
keberadaannya yang melampaui masa hidup para anggotanya.
Menurut Clinard dan Yeager :
15
Donald J. Newman, White Collar Crime : An Overview and Analysis, dalam Gilbert Geist
and Robert F. Meier (Ed.), White Collar Crime, Offences in Business, Politics and The Proffesions,
New York, The Fress Press, 1977, hal. 53.
16
Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, Corporate Crime, The Free Press, New York,
1980, hal. 18.
17
Ibid, hal. 22.
22
“Pertumbuhan korporasi pada awal abad XX, di mana pada tahun 1909, di
Amerika Serikat, hanya ada dua perusahaan industri, yaitu: United States
Steel dan Standard Oil of New Jersey yang sekarang berganti nama menjadi
Exxon, memiliki aset $500 juta setara dengan $2 miliar (mata uang tahun
1980-an). Tahun 1971, dua korporasi tersebut hasil penjualannya mendekati
$47 miliar, kira-kira sama dengan dalam dollar tetap untuk penjualan lebih
dari 200.000 perusahaan industri tahun 1899. Pertumbuhan korporasi
raksasa multinasional yang begitu cepat dapat mempekerjakan berpuluhpuluh tenaga kerja sangat mempengaruhi pilihan konsumen dan
mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global
mereka.”18
Kemudian, sepanjang abad XX dan awal abad XXI, pertumbuhan
korporasi yang begitu cepat telah melahirkan korporasi raksasa multinasional.
Dalam operasi global mereka, hasil produksinya mendominasi ekonomi dunia,
mempekerjakan ribuan tenaga kerja, serta mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen.
Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kehadiran korporasi
dewasa ini, tujuannya diarahkan pada tercapainya tujuan pertumbuhan dan
keuntungan. Di samping itu, dengan permainan dari para pemegang saham sebagai
peran kunci dalam operasionalnya, tidak heran jika korporasi itu sebenarnya
merupakan suatu organisasi sosial dan suatu instrumen politik, suatu kekuatan
ekonomi dan pribadi hukum.
Dengan
melihat
pertumbuhan
korporasi
yang
pesat
itu
maka
pertanyaannya, “Bagaimana dengan Indonesia?.” Pada dasawarsa terakhir ini,
bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat, melainkan munculnya korporasikorporasi raksasa karena disertai dengan meningkatnya diversifikasi usaha oleh
perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaanperusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong
meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional. Dewasa ini,
bagian terbesar dari korporasi adalah konglomerat yang memimpin berbagai bidang
industri.
18
Ibid
23
Sementara itu, Sofyan Mukhtar menulis bahwa :
“kehadiran konglomerat dalam pertumbuhan dunia usaha kita, akhir-akhir
ini, menjadi pembicaraan hangat setelah deregulasi di ujung tahun 80-an dan
awal tahun 90-an sehingga perkataan konglomerat itu telah menjadi mode.
Perkembangan di Amerika Serikat, sebagaimana yang ia kutip dari Harold
Geneen, bahwa perkataan konglomerat itu menjadi mode pada penghujung
tahun 60-an dan pada awal tahun 70-an. Inti dari konglomerat adalah
akuisisi, konsolidasi atau fusi, dan merger. Karena itu, sebuah konglomerat
merupakan sebuah perusahaan yang melalap atau memakan perusahaanperusahaan lain dengan tidak pernah merasa kenyang, sekalipun perusahaanperusahaan itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, perusahaan
sepatu, garmen, bank, atau apa saja bersatu dalam sebuah rumah di bawah
satu atap korporasi.”19
Namun demikian, yang perlu dipertanyakan, apakah kejahatan korporasi
itu adalah kejahatan? Menurut Sahetapy :
“pertanyaan itu muncul sehubungan dengan adanya perdebatan antara Paul
Tappan dan Sutherland perihal kejahatan korporasi itu. Sutherland
menekankan bahwa perbuatan para corporate executive itu bukan saja tidak
patut dan tidak bermoral, tetapi juga merugikan masyarakat termasuk
negara. Sedangkan, Tappan, selain menekankan pada perbuatan berdasarkan
asas legalitas, juga manusianya, orang yang diadili dinyatakan bersalah dan
dipidana. Perdebatan itu sesungguhnya bukan merupakan suatu perdebatan
yang prinsip, melainkan hanya persepsi. Jadi, bukan karena pendirian
Sutherland terlalu sosiologis dan Tappan terlalu yuridis. Tetapi, Sutherland
mempersoalkan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak etis. Sedangkan,
Tappan bukannya tidak ingin mempersoalkan perbuatan karena sebenarnya
ia sosiolog. Namun, Tappan hanya ingin menekankan pada aspek prosedural
hukumnya, yaitu diadili dan dinyatakan bersalah atau tidak.”20
Di Amerika Serikat, dengan pertumbuhan korporasinya yang begitu pesat,
baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai kejahatan sekitar
tahun 70-an.
Clinard dan Yeager menulis bahwa :
“berdasarkan survai nasional yang dilakukan pada tahun 1978 menunjukkan
adanya perubahan persepsi masyarakat Amerika Serikat dalam memandang
kejahatan korporasi itu sebagai kejahatan yang serius (kejahatan yang sangat
merugikan) dibandingkan kejahatan biasa seperti pencurian dan
perampokan. Bahkan, dalam tahun 1980-an, tingkat pencelaan masyarakat
19
Sofyan Mukhtar, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, hal. 19.
20
J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994, hal. 22.
24
terhadap kejahatan korporasi lebih hebat lagi dibandingkan hasil survai
tahun 1978 tersebut.”21
Salah satu dari mereka yang dipandang merugikan negara tersebut, adalah
keterlibatan korporasi menyumbang dana politik secara illegal, misalnya, antara
lain, pendanaan untuk kampanye pemilihan presiden. Menurut Clinard dan Yeager,
“sumbangan tersebut pada umumnya untuk tujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati
jaminan birokrasi dan mempengaruhi politik sehingga akan berpengaruh pada
peningkatan keuntungan korporasi yang lebih besar.”22
Sumbangan-sumbangan politik yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana
telah ditulis oleh Clinard dan Yeager di atas, semuanya, berasal dari korporasi
nonbank. Namun, sebenarnya, tidak hanya dari situ, juga dari kalangan perbankan,
yaitu seperti yang diberitakan oleh tiga media massa terkenal Amerika Serikat,
masing-masing The New York Time, Wall Street Journal, dan Washington Post,
pada tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1996 sebagaimana dikutip Jawa Pos, telah
mengungkap :
“Pada tahun 1992, salah seorang konglomerat Indonesia, James Riady dari
Lippo Group, menyumbang dana sebesar US$ 175.000 untuk kepentingan
kampanye Bill Clinton yang saat itu bersaing dengan Bob Dole dari partai
Republik. Karena itu, pada tanggal 11 Oktober 1996, Senator John McCain
meminta Departemen Kehakiman mengusut kasus itu. Penyumbangan itu
berdasarkan pengakuan Riady di Departemen Kehakiman Amerika Serikat
pada hari Jumat 12, Januari 2001, sudah berlangsung sejak tahun 1988
sampai dengan tahun 1994. Atas perbuatan itu, Riady dijatuh, hukuman
denda sebesar US$ 8.610.000 dan pidana kerja sosial selama 400 jam.”23
Berbagai bentuk kejahatan korporasi lainnya yang melibatkan bank sebagai
pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan adalah kasus Bank Summa.
Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat seharusnya disalurkan sesuai
ketentuan yang berlaku, yaitu kembali kepada masyarakat lagi. Akan tetapi,
yang dilakukan oleh pengelola Bank Summa, dana tersebut lebih banyak
disalurkan kepada perusahaan yang satu group dengannya untuk
21
Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, Op-Cit, hal. 156.
22
Ibid, hal. 157.
23
Jawa Post, Sabtu 13 Januari 2001, hal. 1.
25
pembiayaan usaha property yang mencapai Rp 591 miliar. Karena itu,
ketentuan mengenai kelayakan jaminan sebagai syarat untuk memperoleh
kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga ketika usaha property
itu tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai nasabah (kredit macet)
maka pada bulan Desember 1992, pemerintah, selain menghentikan
kegiatannya, juga mencabut izin usaha bank itu dan sekaligus
memerintahkan kepada direksi untuk melakukan likuidasi. Artinya, semua
aset Bank Summa dijual untuk menutupi utangnya, termasuk tanggung
jawab keluarga Soeryadjaya untuk memenuhi kewajiban Bank Summa ke
berbagai pihak termasuk nasabah yang telah mempercayakan uangnya untuk
disimpan di Bank Summa.24
Adapun, kewajiban Bank Summa yang harus dibayarkan sebesar Rp 747
miliar, dengan rincian kepada nasabah Rp 50 miliar, konsorsium bank Rp 65 miliar,
sejumlah bank papan bawah Rp 92 miliar, Bank Indonesia Rp 379 miliar, dan
pinjaman antarbank Rp 161 miliar.25
Mengingat jumlah yang harus dibayarkan terlalu besar, untuk mendapatkan
kembali uangnya itu, mereka (nasabah) terpaksa berjuang ekstrakeras, yaitu dengan
meninggalkan pekerjaan untuk berkali-kali mengunjungi DPR dan mendatangi
direksi Bank Indonesia. Meskipun, pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan
semua dananya, akan tetapi tanpa perjuangan yang ekstrakeras tersebut,
dikhawatirkan mereka tidak akan mendapatkan prioritas dalam pengembalian
dananya. Karena, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68Tahun 1996
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1997 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank,
di mana dalam Pasal 23 ayat (1)-nya disebutkan: Pembayaran kewajiban setelah
dikurangi secara berurutan dengan gaji pegawai, biaya perkara, biaya lelang, pajak,
biaya kantor. Setelah itu. baru giliran nasabah penyimpan dana yang jumlah
pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
Selain itu, seperti yang dipaparkan oleh Center for Banking Crisis,
“kejahatan
ekonomi
di
bidang
perbankan
meliputi
pula,
antara
lain,
penyalahgunaan dana BLBI, pelanggaran BMPK, dan manipulas data laporan.”26
24
Forum Keadilan, No. 19, 7 Januari 1993, hal. 85.
25
Forum Keadilan, No. 21, 29 Januari 1996, hal. 80.
26
Center for Banking Crisis, Buku Putih, Jilid I, Jakarta, 1999, hal. 10.
26
Mengenai penyalahgunaan dana BLBI tersebut, Panja BLBI Komisi IX DPR-RI
pada tanggal 6 Maret 2000 menyampaikan laporannya bahwa :
“sebelum krisis moneter pertengahan Juli 1997. bahkan sejak tahun 1995
sudah terdapat beberapa bank yang mengalami saldo debet yang
berkepanjangan dan terus mendapat fasilitas bantuan likuiditas dari Bank
Indonesia tanpa pernah mengalami skors Miring. Bank-bank tersebut antara
lain Bank Artha Prima, Bank Industri, South East Asia Bank Ltd., Bank
Pinaesan.”27
Sesuai dengan paparan dari Center for Banking Crisis tersebut BPK-RI
dalam siaran persnya tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan
Penggunaan BLBI, antara lain, mengemukakan bahwa:
“kekeliruan BI dalam memberikan bantuan likuiditas adalah pada saat BI
tidak melakukan sanksi stop kliring kepada bank-bank yang rekening
gironya di BI bersaldo negatif. Oleh karena BI tidak tegas dalam
menerapkan sanksi stop kliring, maka dimanfaatkan oleh bankir nakal
sehingga mereka terus bersaldo debet.”28
Kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh bank adalah dalam hal
pembuatan laporan-laporan berkala yang dijadikan dasar penilaian kinerja dan
kesehatan bank, ternyata, tidak menggambarkan kondisi sebenarnya Bank-bank
melakukan rekayasa laporan sehingga penilaian tingkat kesehatan bank tidak dapat
dilakukan secara objektif. Pengujian atas kebenaran laporan tersebut baru dilakukan
manakala BI melakukan pemeriksaan secara langsung yang frekuensinya relatif
jarang.
Bahkan, menurut BPK :
“ada beberapa bank yang dalam beberapa tahun tidak dilakukan
pemeriksaan langsung. Akibatnya, berbagai pelanggaran dan rekaya
transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu lama. Pelanggaran
yang paling umum adalah rekaya transaksi untuk menghindari BMPK
dengan berbagai cara, yaitu, seperti, membuat perusahaan-perusahaan fiktif
27
Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Lampiran 9, Petikan
Laporan Panja Komisi IX DPR RI tanggal 6 Maret 2000, http://www.bi.go.id.
bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.
28
Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Lampiran 10, Siaran Pers
BPK RI tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI.
http://www.bi.go.id. bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.
27
yang seolah-olah perusahaan (bukan grupnya). Perusahaan-perusahaan fiktif
itu hanya paper company, bahkan alamatnya pun palsu.”29
Padahal, jika mengacu kepada Penjelasan ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, aturan mainnya sudah jelas sehingga apabila
konsekuen dengan aturan main itu maka, besar kemungkinan, terjadinya berbagai
penyelewengan yang dilakukan oleh bank akan dapat dihindari karena dalam
Penjelasan Pasal 30 dinyatakan:
Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat
keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank.
Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana
masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.
Di samping itu, dalam Penjelasan Pasal 30 tersebut, telah ada penegasan
yang menyatakan:
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat
ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu
berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh
kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi
wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas
yang ada pada bank.
Sesuai dengan fungsinya tersebut, Bank Indonesia sebagai pembina dan
pengawas perbankan, bertindak layaknya seorang bapak kepada anaknya. Bila ada
anak yang nakal, tentu, seorang bapak akan berusaha memberitahu, membina,
bahkan, kalau perlu, memarahi dalam rangka menjaga si anak agar terarah.
Demikian pula, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan perbankan,
tugas Bank Indonesia sebagai bapak adalah mengarahkan agar tercipta perbankan
yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Tugas pengawasan
Bank Indonesia tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tak
langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara
berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sedangkan, pengawasan tidak
langsung, dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang
29
Ibid
28
disampaikan oleh bank. Namun, fungsi tersebut apabila dikaitkan dengan temuan
PBK seperti telah dikemukakan di atas, ternyata, belum dijalankan dengan baik oleh
Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa sebagai upaya
membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan
perekonomian Indonesia setelah terjadinya krisis Pemerintah dan Bank Indonesia
telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif sejak tahun
1998.
Pernyataan seperti itu, menurut hemat penulis, dapat dipertanyakan apabila
dikaitkan
dengan
Surat
Keputusan
Gubernur
Bank
Indonesia
No.
3/9/KEP.GBI/2001 tanggal 29 Oktober 2001 yang memutuskan untuk melikuidasi
PT Bank Unibank, Tbk. dan menetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha
(BBKU).
Dengan diambilnya tindakan tersebut, Pradjoto mempertanyakan
pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Perbankan, khususnya Unibank,
dan menurutnya antisipasi Bank Indonesia sangat lambat. Karena itu
menurut Rudy, Ketua Serikat Pekerja Unibank, pembekuan Unibank
membuat 1.200 orang kayawan kehilangan pekerjaan. 30
Dengan demikian, apabila dipertanyakan, apakah timbulnya krisis
disebabkan ole pengelolaan bank yang kurang profesional, yaitu berupa kejahatan
yang dilakukan bank yang berakibat pada hancurnya perbankan itu atau hancurnya
perbankan tersebut memang disebabkan oleh krisis moneter ? Apabila mengacu
pada Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR RI di atas, bahwa krisis moneter itu
terjadinya pada pertengahan Juli 1997, padahal praktek perbankan yang buruk
sudah berlangsung sebelum tahun 1997. Dengan demikian, hancurnya lembaga
perbankan, bukan disebabkan oleh krisis moneter, melainkan praktek perbankan
yang buruk itulah yang justru menciptakan krisis moneter yang berkepanjangan.
Ditambah lagi, dilikuidasinya oleh pemerintah 16 Bank Umum Swasta Nasional
(BUSN) pada 1 Nopember 1997. Itu semua merupakan hasil dari bebagai
penyelewengan dan ketidakjujuran dalam menjalankan usaha bank.
Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Tulus Tambunan menulis
bahwa :
30
Kompas (Cyber Media), Unibank Tetap Tanggung Jawab Sukanto Tanoto, Kamis, 1
Nopember 2001, http://www.kompas.com
29
“Hubungan antara kondisi perbankan dengan krisis moneter bagaikan
hubungan antara dua variable yang tidak berdiri sendiri melainkan saling
mempengaruhi satu sama lain. Karena struktur perbankan yang lemah dapat
membentuk krisis moneter. Untuk argumen itu diberikan gambaran bahwa
salah satu penyebab krisis ekonomi yang diawali oleh krisis mata uang di
Asia, salah satunya disebabkan oleh kondisis sistem perbankan yang buruk
di kawasan tersebut. Selain itu pengalaman krisis ekonomi yang melanda
dunia pada tahun 1930-an, faktor penyebabnya bermula dari pengelolaan
sistem perbankan yang kurang baik. Karena itu kondisi perbankan menjadi
semakin buruk dengan munculnya krisis rupiah pada pertengahan tahun
1997.”31
Ini berarti terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia serta berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang mengakibatkan pula
hancurnya lembaga perbankan, merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di
bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya
korban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan biasa
(konvensional). Korban kejahatan ekonomi ini di bidang perbankan dapat
diidentifikasikan sebagai berikut. Misalnya, dalam kasus Bank Summa, yang
menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, Bank Summa (karena masyarakat
tidak lagi mempercayai bank tersebut), konsorsium 13 bank, bank swasta lainnya
yang menanamkan dananya di Bank Summa, dan rakyat secara keseluruhan (karena
modal bank selain berasal dari dana nasabah dan lain-lainnya itu, juga berasal dari
pinjaman Bank Indonesia yang nota-benenya adalah uang rakyat).
Berdasarkan gambaran di atas, korban-korban kejahatan ekonomi di bidang
perbankan, meliputi : nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank
yang memberi pinjaman (bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah),
rakyat dalam arti abstrak, karyawan dan karyawati yang harus meninggalkan
pekerjaannya (adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka
bekerja telah bangkrut; dan sistem ekonomi yang terganggu atau rusak akibat
adanya kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
Sebagai perbandingan dalam mengidentifikasi korban kejahatan ekonomi
di bidang perbankan, ada baiknya, dikemukakan hasil penelusuran yang dilakukan
31
Tulus Tambunan, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 202.
30
oleh Koesparmono Irsan. Menurut Irsan, para pihak yang dapat menjadi korban
dalam kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagai berikut.
1. Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan maka yang akan menjadi
korbannya:
a. masyarakat deposan, penabung maupun masyarakat pemilik dana yang
menyertakan uangnya di bank atau pada badan hukum yang secara tidak
sah menghimpun dana dari masyarakat;
b. pemerintah, menjadi korban sehubungan dengan masalah pengenaan
pajak dan atau menyangkut berkurangnya kewibawaan pemerintah.
2. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah perkreditan, pihak yang
menjadi korban adalah:
a. bank selaku penyelenggara perbankan, hal ini berkenaan banyaknya
debitur yang secara sengaja dan tidak sah tidak melaksanakan kewajiban
melunasi utangnya ke bank tersebut;
b. nasabah, yaitu nasabah debitur yang data identitasnya disalahgunakan
oleh pelaku kejahatan, sehingga kepercayaan bank menjadi hilang atau
setidaknya berkurang;
c. pemilik agunan, hal ini terjadi karena ulah dari pelaku kejahatan yang
mempergunakan barang miliknya yang diagunkan ke bank atas fasilitas
kredit orang lain dengan tanpa sepengetahuan pemilik;
d. masyarakat luas debitur atau calon debitur yang harus membayar bunga
kredit yang sangat tinggi sebagai akibat banyaknya kredit macet, korban
jenis ini adalah korban yang bersifat abstrak atau tidak langsung, namun
harus turut menderita akibat perbuatan para penjahat bank di bidang
perkreditan.
3. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas giral, korbannya
dapat berupa sebagai berikut.
a. Bank selaku penyelenggara perbankan menderita atas berkurannya
kepercayaan masyarakat (nasabah) akibat perbuatan pelaku yang
memanipulasi data deposan, penabung.
b. Persaingan yang ketat antarbank menyebabkan dilalaikannya aspek
keamanan sehingga memberi peluang bagi pelaku untuk memperoleh
informasi tentang nasabah-nasabah tertentu secara tidak sah untuk
menarik dana milik nasabah, yaitu dengan jalan memalsukan tanda
tangan dan atau cap perusahaan. Korban pada umumnya baru
mengetahui beberapa saat setelah melihat rekeningnya berkurang.
4. Korban yang berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan tentang Rahasia
Bank.
5. Korban yang timbul akibat kesalahan manajemen. Berbagai kemudahan
yang diberikan oleh pemerintah, seperti kebijakan Paket 27 Oktober 1988,
telah meningkatkan jumlah bank, namun tidak diimbangi dengan penyiapan
sumber daya manusia yang profesional. 32
32
Koesparmono Irsan, Korban-Korban Kejahatan Perbankan, Makalah Seminar Nasionar
Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa FoundationAsia Crime Prevention Foundation (ACPF)-Masumoto Foundation, Viktimologi Dalam Rangka
Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, Surabaya, 20-21 Desember 1993, hal. 9-12.
31
Korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dikemukakan di atas,
apabila dikaitkan dengan bank sebagai pelaku kejahatan, maka yang menjadi
korban akibat kejahatan yang dilakukan bank adalah kejahatan yang menyangkut
masalah perizinan (Nomor 1), korban akibat pelanggaran ketentuan yang berkaitan
dengan rahasis bank yang dilakukan oleh bank (Nomor 4), dan korban akibat
kesalahan manajemen yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu sehubungan
kebijakan 27 Oktober 1988 (Nomor 5).
C. KONSEP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN
EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan
menggunakan hukum pidana, bertitik tolak pada tiga pilar dalam hukum pidana,
yaitu
yang
berkaitan
dengan
masalah
tindak
pidana
(kriminalisasi),
pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pidana dan pemidanaan.
Pada masalah yang pertama, untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai
perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (dipositifkan dalam undang-undang
pidana) maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.
1. Harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana, yaitu menanggulangi
kejahatan. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat atau demi
pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan menggunakan hukum
pidana, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki atau dicela
oleh masyarakat.
3. Harus memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil
yang diharapkan akan dicapai.
4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga memperhitungkan
kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum, jangan sampai ada
kelampauan beban tugas sehingga akan mengakibatkan efek dari
peraturan itu menjadi kurang.33
Berikutnya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (bank sebagai
pelaku). Untuk itu, terlebih dahulu, yang perlu dipertanyakan, apakah dalam hukum
pidana (positif) telah mengatur korporasi (bank) sebagai subjek hukum pidana
33
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hal. 44.
32
sehingga kepada korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan
selanjutnya dijatuhi pidana.
Setelah ditentukan bank (korporasi) merupakan subjek hukum pidana,
langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana apakah yang relevan atau yang tepat
dikenakan kepada bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang
perbankan. Karena bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana berbeda dengan
manusia alamiah (natural person) maka dengan adanya perkembangan subjek
hukum pidana dari orang (manusia) ke korporasi (bank) harus pula diikuti dengan
perubahan pola jenis sanksi pidananya.
Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan
menggunakan hukum pidana yang hendak dikaji dalam Skripsi ini diarahkan pada
potential victim dan actual victim. Karena itu, seperti yang ditulis oleh Barda
Nawawi Arief bahwa :
“konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran
pokok, yaitu perlindungan asyarakat dan perlindungan individu.
Perlindungan individu ini menurut hemat penulis harus pula diperluas untuk
diarahkan pada perlindungan terhadap actual victim.”34
Dengan
konsep
demikian,
hukum
pidana
yang
akan
datang
mengimplementasikan perlindungan hukum pidana yang seimbang antara
perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban (baik korban potensial maupun
korban langsung) merupakan konsep yang ideal dalam rangka membangun hukum
pidana yang lebih bijak karena memperhatikan berbagai kepentingan tersebut.
Oleh karena perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan
dengan sarana hukum pidana mempunyai keterbatasan-keterbatasan maka, sejak
awal dalam menentukan kebijakan ekonomi di bidang perbankan, para pengambil
kebijakan sudah seharusnya memperhatikan bidang hukum (pidana). Suatu hal yang
keliru apabila pembaharuan di bidang ekonomi dianggap terpisah dengan
pembaharuan di bidang hukum karena sebagian besar kebijakan ekonomi
diwujudkan pelaksanaannya melalui hukum dan, di sisi lain, analisis-analisis
34
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, hal. 98.
33
ekonomi akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika harus
merancang hukum.
Demikian juga apabila menyeimbangkan antara politik hukum pidana dalam
rangka perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan
kebijakan ekonomi di bidang perbankan yang hendak dikembangkan, jangan sampai
kebijakan ekonomi di bidang perbankan yang telah diambil justru menimbulkan
faktor kriminogen dan viktimogen. Karena itu, sebagaimana yang ditulis Sudarto
bahwa jika hendak melibatkan pendekatan politik hukum pidana (dalam rangka
melindungi korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan) harus dilihat dalam
hubungan keseluruhan politik kriminal. Ini pun harus merupakan bagian integral
dari rencana pembangunan nasional.
34
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengidentifikasian terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank
sebagai upaya untuk menunjukan bahwa ruang lingkup korban kejahatan
ekonomi di bidang perbankan sedemikian besar dibandingkan dengan kejahatan
biasa (konvensional). Oleh karena itu perlu dikaji langkah-langkah atau
kebijakan dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di
bidang perbankan tersebut.
2. Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan
merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada kejahatankejahatan konvensional, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan
kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang, semula yang dapat
melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari
ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali
dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah
perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap
dapat melakukan kejahatan.
Korban-korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, meliputi : nasabah
penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman
(bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah), rakyat dalam arti
abstrak, karyawan dan karyawati yang harus meninggalkan pekerjaannya
(adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka bekerja telah
bangkrut; dan sistem ekonomi yang terganggu atau rusak akibat adanya
kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
35
B. SARAN
Bahwa politik kriminal sebagai suatu bagian dari politik sosial hendaknya
bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan, melainkan merekayasa
hukum dalam kebenaran dan keadilan, agar tercipta kedamaian dalam
kesejahteraan, termasuk tentunya perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi
di bidang perbankan.
36
DAFTAR PUSTAKA
Abadinsky, Howard., Prohobition and Parole : Theory and Practice, Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
Anwar, Moch., Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1986.
Arief, Barda Nawawi Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996.
Clinard, Marshall B. and Yeager, Peter C., Corporate Crime, The Free Press, New York,
1980.
Dijk, J.J.M. van., Kriminologi Aktual, Alih Bahasa P. Soemitro, Sebelas Maret University
Press, Semarang, 1999, hal. 289.
Drapkin, Israel dan Emilio Viano, Victimology, Lexington Books, D.C. Heath and
Company, Massachusetts, 1975.
Hoefnagels, G. Peter., The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of
Crime, 1972.
Irsan, Koesparmo., Kejahatan di Bidang Perbankan, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar
dan Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bank
Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993.
-----------------., Korban-Korban Kejahatan Perbankan, Makalah Seminar Nasionar
Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan
Miyazawa Foundation-Asia Crime Prevention Foundation (ACPF)-Masumoto
Foundation, Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II,
Surabaya, 20-21 Desember 1993.
Mendelsohn, Banjamin., Victimology and Contemporary Society’s Trends, dalam Emilio C.
Viano, (Ed.), Victim and Society, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976.
Mukhtar, Sofyan., Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995.
Muladi, Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, dalam Muladi
dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
-------------., Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian, dalam Muladi dan Barda Nawawi
Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
Newman, Donald J., White Collar Crime : An Overview and Analysis, dalam Gilbert Geist
and Robert F. Meier (Ed.), White Collar Crime, Offences in Business, Politics and
The Proffesions, New York, The Fress Press, 1977.
37
Reksodiputro, Mardjono., Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan
Perkembangannya di Indonesia, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan
Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bank
Indonesia, Jakarta 4-7 Januari 1993.
----------------., Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan
Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga
Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
-----------------., Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan
Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.
Sahetapy, J.E.,Teori Kriminologi : Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
----------------., Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994.
----------------., dan Reksodiputro, Mardjono., Paradoks Dalam Kriminologi, Rajawali
Press, Jakarta, 1989.
Shapland, Joanna et.al., Victims in the Criminal Justice System, Gower, England, 1985.
Stanciu, V.V., Victim-Producing Civilization and Situations, dalam Emilio C. Viano (Ed.),
Victim and Society, Visage Press, Inc., Washington D.C, 1976.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
Susanto, I.S., Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Semarang, 1995.
Tambunan, Tulus., Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
Zvonimir – Paul Separovic, Victimology : Stuedies of Victims, Pravni Fakultet, Zagreb,
1985.
SUMBER-SUMBER LAIN :
Annex IV Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power, dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prvention,
Handbook on Justice for Victims, Center for International Crime Prvention, New
York, 1999.
Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Lampiran 9, Petikan Laporan
Panja Komisi IX DPR RI tanggal 6 Maret 2000, http://www.bi.go.id.
bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.
Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Lampiran 10, Siaran Pers
BPK RI tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI.
http://www.bi.go.id. bank_Indonesia2/spesial/blbi/BLBI-utama-htm.
38
Center for Banking Crisis, Buku Putih, Jilid I, Jakarta, 1999.
Forum Keadilan, No. 19, 7 Januari 1993.
Forum Keadilan, No. 21, 29 Januari 1996.
Jawa Post, Sabtu 13 Januari 2001.
Kompas (Cyber Media), Unibank Tetap Tanggung Jawab Sukanto Tanoto, Kamis, 1
Nopember 2001, http://www.kompas.com
US Departement of Justice : Office of Justice Programs, Victim of Fraud and Economic
Crime, dalam Office for Victims of Crime Bulletin, May 2000.
39
Fly UP