...

PERlUkAh DitjEN PAjAk TERPiSAh dARi KEMENkEU?

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PERlUkAh DitjEN PAjAk TERPiSAh dARi KEMENkEU?
Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Desain K elembaga an
Perluk ah Ditjen Pajak
Terpisah dari K emenk eu?
ISSN: 1978-5836
9 771978 583 642
Rp 30.000
Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia
Informasi Asimetris dalam Administrasi BPHTB
Penemuan Hukum dalam Sengketa Perpajakan
Adakah Jaminan Hak-hak WP dalam Konstitusi Kita?
insidecourt
Seluruh Redaksi Majalah InsideTax
Mengucapkan
Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1434 H
Taqobbalallahu Minna Wa Minkum
Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
2
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
insideCONTENT
6
insidecourt
Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
4 Inside Greetings
16 Inside Profile
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
19 Inside Reader
20 Inside Reportase
Pergerakan Dunia Melawan Penghindaran Pajak
InsideHeadline: Perlukah Ditjen Pajak
Terpisah dari KemenKeu?
40
26 Newsflash Domestik
28 Inside Review
Benturan Hukum pada Pengenaan PPh Final Bagi
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
33 Inside Event
Seminar Transfer Pricing Audit and Dispute
Resolutions
34 Inside Review
InsideReview: Quo Vadis Insentif
Pajak di Indonesia
48
Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam
Konstitusi Kita?
38 Tax Enlightenment
46 Newsflash International
54 Inside Profile
InsideCourt: Penemuan Hukum dalam
Sengketa Pajak
Untoro Sejati
56 Inside Regulation
68
Perlakuan PPh untuk Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu
61 Inside Library
66 Inside Event - AFI
74 Inside Intermezzo
InsideReview: Informasi Asimetris
dalam BPHTB
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
3
INSIDEGREETINGS
Diterbitkan oleh:
DANNY DARUSSALAM Tax Center
PT Dimensi Internasional Tax
PEMIMPIN UMUM
Darussalam
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi
PEMIMPIN REDAKSI
B. Bawono Kristiaji
REDAKSI
Ganda Christian Tobing
Deborah
Toni Febriyanto
Hiyashinta Klise
FOTOGRAFI DAN DESAIN
Ronny Fhyzar
REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A /C: 8400031020
A /N: PT Dimensi Internasional Tax
ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 Unit #0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading L A3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesia
www.dannydarussalam.com/insidetax
Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Desain K elembaga an
Perluk ah Ditjen Pajak
Terpisah dari K emenk eu?
ISSN: 1978-5836
9 771978 583 642
Rp 30.000
Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia
Informasi Asimetris dalam Administrasi BPHTB
Penemuan Hukum dalam Sengketa Perpajakan
Adakah Jaminan Hak-hak WP dalam Konstitusi Kita?
InsideTax | Edisi 15 | Mei-Juni 2013
4
1
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Komunitas Pajak yang terhormat,
Kami mengucapkan minal
aidin wal faizin, mohon maaf
lahir batin kepada seluruh
pembaca. Semoga spirit Idul
Fitri memberikan kita semangat
dan kejernihan hati yang baru
untuk bersama-sama membawa
kita kepada dunia perpajakan
Indonesia yang lebih baik.
Pada edisi 16 ini, redaksi
Inside Tax melontarkan wacana
mengenai desain kelembagaan
administrasi
perpajakan.
Mengapa?
Di
berbagai
negara, persoalan-persoalan pajak yang umum ditemui di berbagai
negara, seperti: rendahnya rasio penerimaan pajak, tingginya angka
penggelapan pajak, buruknya pelayanan, hingga persoalan korupsi
di area administrasi pajak dianggap tidak dapat hanya diselesaikan
dengan kebijakan yang sifatnya kasuistis dan parsial. Banyak literatur
empiris maupun teoritis yang menyatakan bahwa kendala penyelesaian
persoalan pajak justru terletak pada desain atau kerangka kelembagaan
administrasi perpajakan atau penerimaan secara umum. Artikel utama
dari Inside Tax kali ini akan mengupas tren bentuk kelembagaan
administrasi perpajakan yang semi-otonom, keunggulan, kelemahan,
dan juga diskusi mengenai bentuk yang ‘pas’ bagi Indonesia. Walau
demikian, wacana mengenai kelembagaan tersebut haruslah didalami
lebih lanjut karena sifatnya yang kompleks dan menyangkut kemauan
politik.
Edisi ini padat karena didukung oleh artikel berbobot lainnya. Andy
Jayani, dalam tulisannya yang berjudul “Quo Vadis Insentif Pajak di
Indonesia” menyoroti kerap berganti-gantinya rezim insentif pajak
di Indonesia dan ketidakberhasilannya dalam menarik foreign direct
investment (FDI). Sedangkan Ifdal Kasim, mantan Ketua Komnas
HAM periode 2007 – 2012, memberikan topik fundamental yang
seringkali terlupa dalam kehidupan bernegara, yaitu tentang hak-hak
dasar Wajib Pajak. Topik perlakuan pemajakan atas ‘UMKM’ yang
sedang hangat, juga diangkat oleh Hadining Kusumastuti. Hal ini juga
dilengkapi oleh pembahasan isi regulasi dari meja redaksi mengenai
PP 46/2013 serta ketentuan turunannya, PMK 107/2013.
Selain itu, redaksi juga akan memberikan artikel-artikel menarik
lainnya. Simak saja mengenai kajian metode penemuan hukum yang
dipergunakan dalam persidangan kasus sengketa transfer pricing,
ataupun reportase mengenai upaya negara-negara dalam menghadapi
insidegreetings
base erosion dan profit shifting.
Selain itu hasil wawancara dengan
Jaja Ahmad Jayus, anggota Komisi
Yudisial RI mengenai pengadilan
pajak di Indonesia juga sangat
perlu untuk dicermati. Terakhir,
kami juga memuat karya terbaik
pemenang lomba kuis Inside Tax
edisi 15, yakni artikel mengenai
informasi asimetris dalam konteks
BPHTB oleh Ega Okli Roseptia.
Akhir kata, selamat menjelajahi
luasnya
dimensi
perpajakan
Indonesia. Semoga tercerahkan!
Informasi Berlangganan
dan Pemasangan Iklan
Untuk berlangganan dan pemasangan iklan, Anda dapat
menghubungi:
Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax) atau dengan
mengirimkan e-mail ke:
[email protected]
Inside Tax terbit dwibulanan setiap minggu ketiga.
͘ĂǁŽŶŽ<ƌŝƐƟĂũŝ
Wartawan dan staf Majalah Inside Tax selalu dibekali
tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau
meminta imbalan dari narasumber.
DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 Unit #0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240
Indonesia
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
5
insideheadline
Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan:
Perlukah Ditjen Pajak Terpisah
dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyashinta Klise1
“
E
fficiency of a tax system is not determined only
by appropriate legal regulation but also by the
efficiency and integrity of the tax administration.”
1. Pendahuluan
Apa yang membuat suatu sistem
pajak di suatu negara dianggap lebih
efisien dari sistem pajak negara
lain? Menurut Kaldor, ketentuan atau
peraturan perpajakan yang sesuai
saja tidaklah cukup atau mungkin
justru tidak berpengaruh banyak. Hal
yang lebih menentukan justru terletak
pada seberapa efektif dan efisien
administrasi pajak di suatu negara. 2
1 Darussalam adalah Managing Director DANNY
DARUSSALAM Tax Center; B. Bawono Kristiaji adalah
Partner, Tax Research and Training Service di DANNY
DARUSSALAM Tax Center; dan Hiyashinta Klise adalah
Researcher, Tax Research and Training Service di DANNY
DARUSSALAM Tax Center.
2
6
Nicholas Kaldor, Collected Economic Essays Vol.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
(Nicholas Kaldor, 1980)
Lalu apa yang dimaksud dengan
administrasi perpajakan? Administrasi
perpajakan tidak dapat dilepaskan
dari segala ketentuan hukum pajak,
karena administrasi pajak merupakan
kaitan antara ketentuan hukum
perpajakan dan bagaimana sistem
pajak dapat bekerja. 3 Dengan kata
lain, administrasi pajak berfungsi
untuk
mengimplementasikan
dan
menegakkan hukum pajak berdasarkan
wewenang yang diberikan oleh undang-
undang perpajakan.4 Oleh karena itu,
administrasi perpajakan mencakup
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
segala manajemen atau sistem kerja
dalam pelaksanaan ketentuan hukum
pajak, mulai dari memungut pajak,
pemberian sanksi, dan sebagainya.
Segala upaya untuk melakukan
administrasi perpajakan di suatu
negara pada umumnya diletakkan
pada suatu badan/lembaga (otoritas
pajak) yang diberikan kewenangan
oleh undang-undang, yang bertindak
sebagai administrator pajak yang
bertugas untuk memfasilitasi sekaligus
mendorong kepatuhan Wajib Pajak
terhadap
ketentuan
perpajakan.5
4 Matthijs Alink dan Victor van Kommer, Handbook on
Tax Administration (Amsterdam: IBFD, 2011), 87.
8: Reports on Taxation II (London: Holmes & Meier
Publishers, 1980).
3 Charles Mansfield, “Tax Administration in
Developing Countries: An Economic Perspective,” IMF
Working Paper No. 87/42, (1987).
5 Pada dasarnya terdapat tujuh komponen
utama dari administrasi perpajakan, yaitu: (i) “tax
ministry” yang bertugas mengawasi, memprediksi,
dan menetapkan target penerimaan pajak; (ii) ”tax
department” yaitu otoritas pajak pada umumnya;
(iii) badan pengawas eksternal; (iv) pengadilan atau
insideheadline
Dengan demikian, segala sesuatu
hal yang terkait dengan keberhasilan
administrasi pajak sangat dipengaruhi
pada seberapa baik performa otoritas
pajaknya. Berhasil atau tidaknya
ketentuan
perpajakan
maupun
seberapa
efisien
atau
tidaknya
sistem perpajakan, suka atau tidak,
ditentukan oleh lembaga otoritas
pajak.
Dewasa ini, model otoritas pajak
yang berada dalam garis struktur
tradisional (direktorat di bawah
Kementerian
Keuangan)
semakin
banyak ditinggalkan. Tren memisahkan
administrasi pajak dari Kementerian
Keuangan
mulai
berkembang,
terutama pada dua dekade terakhir.
Berbagai negara telah membentuk
atau
mentransformasi
lembaga
otoritas
pajak
menjadi
sebuah
lembaga yang lebih otonom sehingga
dikenal dengan nama otoritas pajak
yang semi-otonom (Semi-Autonomous
Revenue Authority, selanjutnya disebut
SARA).6 Argumentasi utama dari ide
perubahan tersebut berangkat dari
tujuan yang bermuara pada kebutuhan
atas kecukupan penerimaan yang
berkesinambungan,
perbaikan
pelayanan, serta perbaikan tata kelola
pemerintahan di sektor pajak.
Namun, apakah SARA dapat
menjamin tercapainya tujuan-tujuan
tersebut? Lebih lanjut lagi, sejauh
mana ide mengenai pemisahan
otoritas pajak dari struktur lembaga
Kementerian Keuangan perlu untuk
dipertimbangkan dan sesuai dengan
konteks di Indonesia? Tulisan ini akan
menjawab hal-hal tersebut, dengan
sebelumnya
mengkaji
mengenai
pentingnya kerangka kelembagaan
dalam
reformasi
perpajakan,
karakteristik SARA, keunggulan dan
kelemahan, serta pengalaman di
negara lain.
lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa
pajak; (v) lembaga kepolisian atau pengadilan pidana;
(vi) konsultan pajak; dan (vii) Wajib Pajak. Lihat Arindam
Das-Gupta, “Implications of Tax Administration for Tax
Design: A Tentative Assessment,” dalam The Challenge
of Tax Reform in A Global Economy, ed. James Alm, Jorge
Martinez-Vazquez, dan Mark Rider (New York: Springer,
2010), 366. Dalam tulisan ini, komponen yang disorot
adalah tax department atau otoritas pajak atau badan
penerimaan yang berfungsi sebagai administrator.
2. Pentingnya Kerangka
Kelembagaan dalam Reformasi
Perpajakan
Kebutuhan peningkatan efektivitas
dan efisiensi administrasi perpajakan
dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk
meningkatkan penerimaan pajak guna
menopang pembangunan ekonomi.7
Walau demikian, banyak dari negaranegara di dunia (terutama negaranegara berkembang) sulit untuk
memenuhinya,
karena
kapasitas
administrasi mereka yang masih
rendah. Beberapa otoritas pajak
bahkan tidak memiliki infrastruktur
dan sumber daya manusia yang
memadai, untuk menjalankan fungsi
dasar pemungutan pajak.8 Hal ini
masih diperburuk dengan adanya
otoritas pajak yang berada dalam
kerangka pemerintahan yang lemah, di
mana terdapat praktik-praktik korupsi
dan campur tangan politik sehingga
menimbulkan adanya tax gap.9
Pada
umumnya,
pemerintah
di
berbagai
negara
berusaha
meminimalkan
tax gap dengan
reformasi perpajakan. Sayangnya,
7 Administrasi pajak yang efektif dapat terlihat
dari tingginya kepatuhan secara sukarela (voluntary
compliance) di antara beragam Wajib Pajak. Lihat
Pedrag Bejakovic, “Improving The Tax Administration in
Transition Countries,” Institute for Public Finance Paper, 3.
8 Christian von Haldenwang, Armin von Schiller,
Melody Garcia, “Tax Collection in Developing Countries
– New Evidence on Semi-Autonomous Revenue
Agencies (SARAs),” (2012): 3.
9 Tax gap didefinisikan sebagai selisih antara potensi
pajak sesuai undang-undang pajak dengan pajak
yang secara aktual dapat dikumpulkan. Lihat Rosario
G. Manasan, “Tax Administration Reform: (Semi-)
Autonomous Revenue Authority Anyone?,” Discussion
Paper Series No. 2003-05, Philippine Institute for
Development Studies, (2003): 4.
banyak dari reformasi perpajakan di
berbagai negara justru gagal karena
reformasi dilakukan tanpa adanya
reorganisasi administrasi pajak secara
permanen dan perbaikan manajemen
di dalam otoritas pajak.10 Hal ini
membuktikan bahwa kelembagaan
memainkan peranan yang penting
dalam proses reformasi perpajakan.
Apalagi, dalam kenyataannya hukum
atau kebijakan pajak hanya dapat
berfungsi
dengan
baik
selama
administrasi pajak yang baik tersedia.11
Dari perspektif keilmuan kebijakan
publik, manajemen, hingga ilmu
ekonomi, aspek kelembagaan dianggap
sebagai kerangka yang mengatur
apa dan bagaimana fungsi ataupun
interaksi antaragen
dalam arena
terkait. Lebih lanjut, kelembagaan
dapat merumuskan sistem yang dapat
menjamin
pengorganisasian
agar
setiap agen bekerja secara optimal dan
tidak melenceng dari koridor yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, tidak
mengherankan jika reformasi pajak
di berbagai negara mengikutsertakan
upaya untuk menemukan bentuk
kelembagaan administrasi perpajakan
yang paling ideal. Pada banyak kasus,
perubahan yang radikal pada otoritas
10 Fuentes Quintana, “The Organization of Tax
Administration in the CIAT Members Countries,” CIAT
Review in 1985-1986, Technical Publication of the
Inter-American Center of Tax Administrators, seperti
dikutip dari Glenn P. Jenkins, “Modernization of Tax
Administrations: Revenue Boards and Privatization
as Instruments for Change,” Bulletin for International
Taxation, (1994): 75.
11 Gagasan mengenai “tax administration is tax policy”
diungkapkan pertama kali oleh Milka Casanegra de
Jantscher, “Administering the VAT,” dalam Value Added
Taxation in Developing Countries, ed. Malcolm Gillis, Carl
S. Shoup, dan Gerardo P. Sicat (Washington: World Bank,
1990).
“D
ewasa ini, model otoritas
pajak yang berada dalam garis
struktur tradisional (direktorat
di bawah Kementerian Keuangan)
semakin banyak ditinggalkan."
6 Di beberapa literatur, sering juga disebut sebagai
Revenue Authority Model ataupun Unified SemiAutonomous Revenue Bodies.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
7
insideheadline
Gambar 1 - Otonomi Pada Struktur Pemerintahan
Departemen
Tradisional
Otoritas Pajak
Semi Otonom
(SARA)
Lembaga Otonom
& Badan Pengawas
Badan Usaha
Milik Negara
Privatisasi
(iii) 8QLÀHG
VHPLDXWRQRPRXV
body, di mana seluruh fungsi
administrasi
perpajakan
(termasuk
juga
fungsi
pendukung) merupakan tugas
badan tertentu. Pimpinan
badan tersebut memberikan
laporan secara berkala kepada
Menteri yang ditunjuk.
(iv)
Sumber: William Crandall, "Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration
and the Revenue Authority Model," IMF, (Juni 2010): 4.
pajak disarankan12 termasuk membuat
lembaga otoritas pajak menjadi sebuah
lembaga yang lebih otonom dengan
menjalankan
sistem
administrasi
pajaknya secara profesional seperti
layaknya perusahaan.
Perubahan ini tidaklah mudah.
Menurut Jenkins, halangan utama
dari perubahan suatu administrasi
perpajakan terletak pada kedudukannya
sebagai bagian tidak terpisahkan dari
pelayanan publik secara umum. Hal
ini menciptakan situasi rendahnya
tingkat upah, kualifikasi staf yang
lemah, pengangkatan staf atau pejabat
tergantung dari kedekatan politik,
dan sebagainya. Seluruh hal tersebut
menciptakan rendahnya kepatuhan
pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak
harus
direstrukturisasi
sehingga
mendapatkan suatu kemandirian yang
hampir serupa dengan bank sentral.
Usulan atas perubahan kerangka
kelembagaan
administrasi
yang
baik paling tidak, harus memiliki
karakteristik sebagai berikut. Pertama,
memiliki independensi keuangan,
artinya lembaga/badan baru tersebut
dapat mengalokasikan anggaran yang
sesuai, yang mana sebagian anggaran
tersebut dapat dipergunakan untuk
insentif atau perbaikan teknologi
informasi. Kedua, lembaga/badan
baru tersebut diberikan kewenangan
administratif yang otonom serta
dapat merumuskan kebijakan dan
tujuan
administrasinya.
Terakhir,
lembaga/badan baru tersebut harus
bertanggung jawab untuk mengelola
sumber daya manusia secara internal.
Hal ini dapat dilakukan lewat sistem
12 Rosario G. Manasan, Op.Cit.
8
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
penggajian, pengangkatan, pelatihan,
hingga
merumuskan
kode
etik
internalnya.13
3. Jenis Kelembagaan
Administrasi Perpajakan
Lalu, bagaimana bentuk ideal
modernisasi kelembagaan administrasi
perpajakan? Sebelum lebih jauh
mengkaji hal tersebut, penting untuk
mengetahui terlebih dahulu variasi
kerangka kelembagaan administrasi
pajak yang secara umum sudah dikenal.
Ditinjau dari derajat hubungan otoritas
pajak dengan Kementerian Keuangan
(atau organisasi terkait lainnya yang
mengurus segala sesuatu tentang
sektor fiskal dan kebijakan ekonomi),
terdapat empat variasi utama kerangka
kelembagaan. Keempat variasi ini
merefleksikan perbedaan mendasar
mengenai struktur politik maupun
sistem administrasi publik di berbagai
negara. Keempat variasi tersebut
adalah:14
(i)
Single directorate in ministry
RI ÀQDQFH Unit (direktorat)
tunggal yang berada di
bawah struktur Kementerian
Keuangan.
(ii)
Multiple
directorates
in
PLQLVWU\ RI ÀQDQFH Lebih
dari satu unit (direktorat)
yang berada di bawah struktur
Kementerian Keuangan.
13 Jenkins, Glen P., “Modernization of Tax
Administrations: Revenue Boards and Privatization
as Instruments for Change,” Bulletin for International
Taxation (1994): 76.
14 OECD, Tax Administration 2013: Comparative
Information on OECD and Other Advanced and Emerging
Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 25.
8QLÀHG
VHPLDXWRQRPRXV
body with board. Sama dengan
XQLÀHG
VHPLDXWRQRPRXV
body,
namun
dengan
perbedaan
bahwa
badan
tersebut dipimpin oleh majelis/
dewan.
Keempat variasi tersebut dapat
disederhanakan hanya menjadi dua
tipe: otoritas pajak yang berada
di
bawah
struktur
organisasi
Kementerian Keuangan dan otoritas
pajak yang memiliki otonomi yang
lebih luas. Perbedaan antara keduanya
dapat dilihat dari suatu spektrum
yang memperlihatkan derajat kontrol
pemerintah
dalam
setiap
jenis
lembaga pemerintahan nasional pada
Gambar 1.
Pada Gambar 1, dapat dilihat
semakin besarnya derajat sifat otonom
masing-masing kerangka kelembagaan
yang
berjalan
seiring
dengan
berkurangnya intervensi pemerintah.
Otoritas pajak di berbagai negara
pada umumnya hanya berada di area
departemen tradisional (misalkan
Prancis, Kamboja, Indonesia, dan
sebagainya) dan otoritas pajak yang
semi-otonom
(misalkan
Kenya,
Hong Kong, Amerika Serikat, dan
sebagainya).
Sedangkan
bank
sentral, badan usaha milik negara,
dan lembaga yang telah diprivatisasi
memiliki
derajat
kemandirian
(otonomi) yang lebih besar dan tidak
ada satupun otoritas pajak yang
berada dalam karakterisasi tersebut.
Otoritas pajak harus tetap menjadi
semi-otonom karena kekuasaan dan
kewenangan dari otoritas pajak tidak
dapat dipisahkan dari kontrol dan
akuntabilitas pemerintah yang terpilih.
Sehingga otoritas pajak tersebut akan
selalu menjadi institusi publik.
SARA adalah terminologi yang
merujuk kepada kerangka kelembagaan
dan tata kelola pemerintahan bagi
organisasi
yang
terlibat
dalam
administrasi penerimaan, di mana
insideheadline
kerangka tersebut memberikan suatu
otonomi yang lebih besar dibandingkan
dengan departemen/direktorat dalam
Kementerian.15 Pada dasarnya, kata
“otonom” dapat diartikan sebagai
kemandirian
atau
pemerintahan
sendiri. Dalam konteks administrasi
publik, otonom(i) biasanya mengacu
pada sejauh mana suatu badan
atau lembaga pemerintahan mampu
beroperasi secara independen dari
kerangka pemerintahan secara umum,
baik dalam bentuk hukum dan status,
pendanaan dan anggaran, keuangan,
sumber daya manusia, serta aspek
administrasi.16
Sebagai
lembaga
yang otonom dan berdiri sendiri,
SARA diharapkan dapat lebih fokus
dalam menjalankan tugasnya, dapat
mengelola urusannya secara efektif,
bebas dari intervensi politik dalam
kegiatan sehari-harinya, serta dapat
menjalankan strategi pengelolaan
sumber daya manusianya (SDM) secara
independen (mulai dari mengangkat,
mempertahankan, memberhentikan,
sampai memotivasi SDM).17
Lalu sejauh mana perbedaan
derajat otonomi antara model SARA
dan direktorat? Pada tahun 2012,
OECD
telah
melakukan
survei
mengenai
lembaga
administrasi
perpajakan di 47 negara, baik yang
tergabung atau di luar OECD. Dari
survei tersebut, terlihat bahwa
berbagai kewenangan yang berkaitan
dengan fungsi administrasi perpajakan
ternyata lebih banyak diberikan jika
lembaga tersebut mengadopsi model
SARA dan bukan model direktorat/
departemen di bawah Kementerian
Keuangan. Sebagai contoh, terdapat
77% model SARA di berbagai
negara diberikan kewenangan untuk
menegosiasi tingkat gaji. Kewenangan
yang sama hanya dimiliki 25% dari
model direktorat di berbagai negara.
Selain itu, perlu untuk diperhatikan
bahwa pendelegasian fungsi-fungsi
15 Seperti diungkapkan oleh Kidd dan Crandall, “…
is simply a term to describe a governance regime for an
organization engaged in revenue administration that
provides for more autonomy than that afforded a normal
department in an ministry.”
16 William Crandall, "Revenue Administration:
Autonomy in Tax Administration and the Revenue
Authority Model," IMF, (Juni 2010): 2.
17 William Crandall dan Maureen Kidd, “Revenue
Administration: Autonomy in Tax Administration
and the Revenue Authority,” IMF Technical notes and
manuals, (2010): 8.
Gambar 2 – Perbedaan Kewenangan yang Dimiliki dalam Model SARA
dan Direktorat Kementerian Keuangan di Berbagai Negara
Dapat menegosiasi tingkat gaji
Dapat mengangkat/memberhentikan staf
Turut menentukan kriteria pengangkatan
Menentukan standar pelayanan
Mengatur jenjang pekerjaan
Menentukan alokasi anggaran
Mendesain struktur internal
Dapat membatalkan penalti/bunga
Membuat ketentuan pajak
0
50
100
Persen
SARA
Direktorat dalam Kementerian Keuangan
Catatan: survei diadakan di 47 negara, dengan 31 negara menganut SARA dan 16 negara menganut
model direktorat dalam Kementerian Keuangan. Nilai persentase menunjukkan banyaknya otoritas
pajak yang memiliki kewenangan terkait.
Sumber: OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and
Emerging Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 30.
atau pendelegasian kewenangan atas
berbagai hal pada dasarnya dapat
diberikan, baik jika otoritas pajak
tersebut menganut model SARA
maupun direktorat dalam Kementerian
Keuangan. Jadi, isu yang lebih penting
bukanlah kedudukan otoritas pajak
tersebut, namun (derajat) kewenangan
apa yang bisa diberikan.18 Penting
untuk dicatat, bahwa pada saat
membangun kelembagaan administrasi
perpajakan setiap pemerintahan dapat
merumuskan fungsi-fungsi apa yang
akan didelegasikan kepada lembaga
tersebut. Variasi tersebut akhirnya
menentukan otonomi, akuntabilitas,
dan karakteristik kelembagaan yang
dianut.
Walau demikian, telah menjadi
suatu postulat bahwa bentuk model
direktorat tidak banyak memiliki
suatu otonomi yang besar, terutama
karena sifat direktorat yang masih
tunduk
pada
kerangka
umum
administrasi kementerian, termasuk
18 Lihat Lampiran mengenai kewenangan yang
didelegasikan kepada otoritas pajak di berbagai
negara.
di dalamnya masalah kepegawaian,
pengadaan barang dan jasa, hingga
sistem teknologi informasi. Dengan
demikian, model SARA diacu karena
dimungkinkannya
suatu
kreasi
pengorganisasian
yang
modern,
fleksibilitas
administrasi
internal,
dan sebagainya. Dengan demikian,
hal
ini
menjelaskan
mengapa
kewenangan yang berkaitan dengan
fungsi administrasi pajak lebih banyak
diberikan jika otoritas pajak menganut
model SARA.
Selain
itu,
dimungkinkannya
kebebasan
dalam
pendelegasian
fungsi dan kewenangan juga telah
menciptakan berbagai variasi model
SARA. Akibatnya, model SARA di
satu negara bisa jadi lebih otonom
daripada model SARA di negara lain.
Sebagai contoh, SARA di Kenya dan
Peru dianggap memiliki otonomi
yang lebih besar daripada SARA di
Meksiko.19 Bentuk SARA di beberapa
negara juga seringkali tidaklah final
namun mengikuti kebutuhan fiskal
antarwaktu.
19 Ibid., 9.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
9
insideheadline
Tabel 1 - Alasan Diimplementasikannya SARA di Berbagai Negara
Alasan
Prioritas
Rata-rata
ranking
1
Lemahnya efektivitas administrasi perpajakan dan rendahnya
kepatuhan
1,80
2
Kebutuhan akan suatu katalis untuk memulai reformasi administrasi
perpajakan yang lebih luas
2,73
3
Adanya kendala yang disebabkan oleh buruknya kebijakan
administrasi kepegawaian
2,90
4
Lemahnya komunikasi dan pertukaran data antarunit penerimaan
(bea cukai, PPN, dan sebagainya)
4,21
5
Keinginan untuk menciptakan suatu unit khusus terpisah yang
bagus di dalam sektor publik
4,54
6
Persepsi mengenai adanya intervensi secara politik maupun
intervensi kementerian
4,55
7
Tingginya angka korupsi
4,67
Catatan: 17 negara responden yang telah mengadopsi SARA, misalkan: Meksiko, Kenya,
Kanada, Tanzania, Italia, dan sebagainya. Semakin besar angka ranking,
maka semakin alasan tersebut kurang menjadi alasan utama diadopsinya SARA.
Sumber: Maureen Kidd dan William Crandall, "Revenue Authorities: Issues and Problems in
Evaluating Their Success," IMF Working Paper WP/06/240, (2006).
4. Argumen atas Otoritas
Pajak yang Semi-Otonom
(Semi-Autonomous Revenue
Authority/SARA)
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa
mengubah suatu kedudukan dan
kerangka kelembagaan administrasi
perpajakan merupakan salah satu
bentuk reformasi pajak secara total.
Totalitas tersebut biasanya berangkat
dari
ketidakmampuan
reformasi
perpajakan yang hanya bersifat
parsial
dan
hanya
menyangkut
kebijakan perpajakan. Dengan kata
lain, merekonstruksi kelembagaan
administrasi perpajakan seringkali
merupakan buah dari frustasinya
penyelenggara
negara
atas
ketidakmampuannya
memperbaiki
kinerja pajak. 20
Argumentasi mengenai pentingnya
mengadopsi SARA di berbagai negara
biasanya berkisar pada kebutuhan
atas upaya meningkatkan kepatuhan
dan penerimaan pajak (lihat Tabel
1). Dari studi yang dilakukan oleh
Kidd dan Crandall (2006) di 17
negara yang menganut model SARA,
terlihat bahwa alasan atas lemahnya
efektivitas administrasi perpajakan
dan rendahnya kepatuhan menjadi hal
yang utama (ranking: 1,80). Selain
itu, argumen mengenai kebutuhan
20 Wawancara dengan Prof. Jorge Martinez-Vazquez,
16 Agustus 2013.
10
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
atas hal yang dapat memicu cepatnya
keberhasilan reformasi administrasi
perpajakan yang lebih luas menjadi
alasan tertinggi berikutnya. Hal ini
dapat dipahami sebagai berikut. Dalam
suatu kerangka kelembagaan yang
baru moral staf/pegawai biasanya lebih
tinggi. Selain itu, budaya organisasi
yang baru dapat melepaskan dari
bayang-bayang kebobrokan lembaga
yang sebelumnya. Hal ini juga sesuai
dengan argumen Delay, Devas, dan
Hubbard (1999), bahwa hal yang tidak
kalah penting adalah adanya suatu
pencitraan mengenai “babak baru”
yang menjanjikan dari perubahan
kelembagaan. 21
Alasan berikutnya, terletak pada
terbenturnya suatu upaya untuk
memperbaiki kebijakan kepegawaian
otoritas pajak dengan suatu kerangka
administrasi pegawai publik secara
umum (ranking: 2,90). Selain itu,
alasan mengenai lemahnya komunikasi
dan
koordinasi
antarunit
yang
berkaitan dengan penerimaan hingga
tingginya angka korupsi juga menjadi
alasan-alasan diimplementasikannya
SARA di berbagai negara. Hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
21 Simon Delay, Nick Devas, dan Michael Hubbard,
“Reforming Revenue Administration: Lessons from
Experience – A study for the International Development
Department,” School of Public Policy, University of
Birmingham, (Mei 1999).
Diadopsinya model SARA dalam
kelembagaan administrasi perpajakan
bermuara pada dua hal: efektivitas dan
efisiensi. 22 Hal serupa diungkapkan
Christian von Haldenwang, Armin
von Schiller, dan Melody Garcia23
bahwa dibandingkan dengan skema
kelembagaan
tradisional,
SARA
memiliki efek positif berkelanjutan
pada penerimaan negara. Hal ini
disebabkan karena SARA mampu
menjalankan fungsi dasar pemungutan
pajak lebih baik daripada model
otoritas pajak tradisional. Secara
detail, berikut merupakan manfaat
dari dibentuknya SARA:24
(i)
Penggunaan sumber daya
publik yang lebih efisien melalui
kemandirian atau otonomi
keuangan dan administrasi.
(ii)
Staf yang lebih kompeten,
disiplin, dan lebih berkualitas
karena adanya kebebasan
dalam
pengangkatan,
pemberhentian, dan kebijakan
upah.
(iii) De-politisasi
pajak.
administrasi
(iv)
Peningkatan
perpajakan dan
secara umum.
kredibilitas
pemerintah
(v)
Peningkatan
pelayanan
terhadap Wajib Pajak dan
mengurangi biaya kepatuhan
Wajib Pajak.
(vi)
Etos kerja yang lebih baik dan
perubahan budaya administrasi
ke arah yang lebih baik.
(vii) Penghitungan
komprehensif untuk
penerimaan pajak.
yang
semua
(viii) Integrasi basis data pajak dan
Wajib Pajak yang terkait.
Seluruh manfaat-manfaat tersebut
merupakan prasyarat utama atas
adanya administrasi perpajakan yang
efisien dan efektif. Padahal efektivitas
pemerintahan (administasi pajak)
memiliki hubungan kausalitas yang
positif terhadap penerimaan pajak.
22 Administrasi pajak yang efektif dapat terlihat
dari tingginya kepatuhan secara sukarela (voluntary
compliance) di antara beragam Wajib Pajak. Lihat
Predrag Bejakovic, Op.Cit., 3.
23 Christian von Haldenwang, Armin von Schiller,
Melody Garcia, Op.Cit., 5.
24 Arthur Mann, “Are Semi-Autonomous Revenue
Authorities the Answer to Tax Administration Problems
in Developing Countries? A Practical Guide,” (2004): 1.
insideheadline
Gambar 3 - Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Manfaat dari SARA
Departemen/
Direktorat dalam
Kementerian
Keuangan
Transformasi
Semakin efektif suatu pemerintahan
yang seringkali ditunjukkan dengan
kemampuan
dan
kapabilitas
otoritas pajak dalam memungut
serta mengelola administrasi pajak
(misalkan
dengan
kemampuan
audit, pelayanan yang lebih baik,
dan sebagainya), maka juga akan
meningkatkan penerimaan pajak. 25
Oleh karena itu, penting untuk dicatat
bahwa
peningkatan
penerimaan
pajak bukanlah tujuan langsung dari
implementasi SARA; meningkatnya
kepatuhan dan penerimaan pajak
justru merupakan konsekuensi logis
dari semakin efektif dan efisiennya
administrasi pajak (lihat Gambar 3).
Badan
penerimaan
yang semiotonom
Walau demikian, beberapa pihak
juga berpendapat bahwa SARA
justru dapat memberikan implikasi
yang buruk. Beberapa di antaranya
adalah:26
(i)
Membuat lembaga publik ini
menjadi terisolasi dan justru
menjadi kurang efektif.
(ii)
Menciptakan konflik inheren
dengan
Kementerian
Keuangan.
(iii) Menciptakan konflik dengan
lembaga sektor publik lain dan
menimbulkan persaingan.
(iv)
(v)
(vi)
Cenderung terlalu menekankan
pada
pemungutan
pajak
daripada reformasi administrasi
mendasar dan luas, seperti
pengeluaran publik dan sistem
manajemen keuangan yang
lebih luas.
Mengganggu
perumusan
kebijakan
pajak,
yang
merupakan tanggung jawab
mendasar dari Kementerian
Keuangan
dan
lembaga
legislatif.
Menciptakan “entitas super”.
Tanpa kepemimpinan yang
kuat dan jujur serta mekanisme
akuntabilitas yang baik, maka
entitas tersebut cenderung
dapat menjadi lembaga yang
menyalahgunakan kekuasaan
perpajakan
dan
menjadi
salah satu sumber korupsi
pemerintah.
25 B. Bawono Kristiaji, “Implikasi Shadow Economy
dan Efektivitas Pemerintahan terhadap Realisasi dan
Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak,” Tesis, tidak
dipublikasikan, Universitas Indonesia, 2013.
26 Arthur Mann, Op.Cit., 2.
Bebas dari intervensi
politik
Perbaikan pelayanan
bagi Wajib Pajak
Sumber daya manusia
berkualitas
Administrasi
perpajakan
yang efektif
dan efisien
konsekuensi
logis
Kapabilitas organisasi
dan profesionalisme
Responsif dan mampu
mengikuti perubahan
Sumber: diolah oleh penulis
Penerimaan
dan kepatuhan
pajak
meningkat
(vii) Membentuk organisasi yang
tidak perlu, karena sebenarnya
dapat ditingkatkan di dalam
organisasi yang sudah ada di
bawah Kementerian Keuangan.
sebatas pada angka penerimaan pajak
semata. 27
Pro dan kontra atas manfaat
SARA pada dasarnya dapat dilihat
melalui pengalaman di berbagai
negara. Sayangnya, jumlah literatur
mengenai pro dan kontra keberhasilan
SARA dalam meningkatkan kinerja
perpajakan, tidak cukup banyak.
Sebagian besar literatur yang ada
berupaya
merumuskan
indikatorindikator yang sekiranya tepat untuk
mengevaluasi
kinerja
perpajakan
sebelum dan sesudah implementasi
model
SARA.
Indikator
yang
dipergunakan dalam evaluasi tersebut
pada umumnya masih memiliki
kelemahan dalam mengukur secara
kuantitatif
implikasi
diadopsinya
SARA, terutama ketika hal yang
hendak
diukur
berupa
kinerja
kepegawaian, kultur, korupsi pajak,
dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika studi mengenai
evaluasi dampak dari SARA biasanya
berupa survei mengenai persepsi
publik atau cenderung disederhanakan
Berikut merupakan karakteristik
SARA yang diterapkan di negaranegara Amerika Latin, Afrika, dan Asia
Pasifik:28
5. Karakteristik SARA
5.1. Kedudukan Hukum
Pada umumnya, SARA memiliki
status hukum yang terpisah dari
Kementerian Keuangan dan berhak
atas kepemilikan harta. Hak atas
kepemilikan harta ini memperkuat
manajerial otonomi dari sebuah otoritas
pajak. Lebih lanjut lagi, legalitas SARA
pada umumnya haruslah berdasarkan
27 Misalkan saja, survei yang dilakukan oleh IRAS
di tahun 2011 yang menunjukkan adanya kepuasan
pelayanan pajak yang mencapai 95%. Pada tahun 1992,
otoritas pajak Singapura berubah bentuk dari Inland
Revenue Department (IRD) menjadi Inland Revenue
Authority of Singapore (IRAS). Pembentukan IRAS lebih
didasarkan oleh suatu fleksibilitas untuk mengelola
sumber daya manusia dan keuangan agar lebih dapat
memperbaiki pelayanan dalam area perpajakan. Lihat
Asian Development Bank. “Institutional Arrangements
for Tax Administration in Asia and the Pacific,” ADB
Governance Brief Issue 19, (2012): 6.
28 Rosario G. Manasan, Op.Cit., 4.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
11
insideheadline
B
erhasil atau tidaknya ketentuan
perpajakan maupun seberapa
efisien atau tidaknya sistem
perpajakan, suka atau tidak, ditentukan
oleh lembaga otoritas pajak."
otoritas parlemen, hal ini untuk lebih
menjamin stabilitas dan legitimasi
jangka panjang. 29 Walau demikian,
dengan adanya otonomi tersebut,
SARA belum tentu terpisah sama
sekali dengan struktural Kementerian
Keuangan. SARA masih dapat berupa
organisasi eksternal yang berada
di bawah supervisi Kementerian
Keuangan, misalkan seperti di Jepang
dan Mongolia. Atau justru masih
berada di bawah struktur Kementerian
Keuangan yang bersifat professional
specialized unit, seperti di Vietnam.
5.2. Struktur Kepemimpinan
Terdapat dua model kepemimpinan
pada SARA: model Chief Executive
Officer (CEO) dan model Board of
Directors (BOD). Model CEO diadopsi
oleh sebagian besar negara-negara
Amerika Latin, sedangkan model
BOD lebih populer di Afrika dan
Asia. Pada model CEO, komisioner
biasanya ditunjuk oleh Presiden atau
Menteri Keuangan dengan masa
jabatan tertentu. Sedangkan pada
model BOD, Presiden atau Menteri
Keuangan akan menunjuk seseorang
untuk menjalankan mandat sebagai
kepala
yang
berfungsi
sebagai
eksekutif dalam SARA, dan menjadi
bagian dari dewan direksi. Lebih lanjut
lagi, di beberapa negara, perwakilan
dari sektor publik dan swasta dapat
ditunjuk menjadi dewan direksi.
Pada model BOD, dewan direksi
biasanya
hanya
terlibat
dalam
manajerial namun tidak mengintervensi
kegiatan
operasional
sehari-hari.
Terdapat dua keuntungan struktur
kepemimpinan model BOD. Pertama,
adanya keterwakilan dari berbagai
29 Arthur Mann, Op.Cit., 5.
12
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
elemen semisal sektor swasta dapat
menjamin adanya kebijakan internal
yang lebih fleksibel sesuai dengan
adanya kebutuhan atau perubahan
situasi ekonomi perpajakan. Kedua,
anggota dewan dapat berfungsi
sebagai alat check and balance dari
pejabat yang berwenang, sehingga
hak-hak Wajib Pajak dapat terlindungi.
Hal ini bisa dijumpai di Singapura dan
Malaysia.
Jumlah anggota dewan direksi
pada model BOD berbeda-beda
antarnegara. Sebagai contoh, jumlah
anggota dewan di Hong Kong terdiri
dari 5 orang, meliputi: Kepala,
Komisioner, dan 3 orang yang berasal
dari sektor swasta. Sedangkan,
dewan direksi di Singapura terdiri
atas 9 orang, meliputi: Komisioner
(Kepala), 2 permanent secretary, dan
6 orang perwakilan sektor swasta
(hukum, keuangan, sektor migas, dan
sebagainya).
5.3. Anggaran
diberikan kompensasi atas kinerja
berdasarkan formula yang dapat
dinegosiasikan. Biasanya, kompensasi
tersebut ditentukan atas dua kategori
formula. Kategori pertama berupa
suatu persentase sebesar 1,65% dari
proyeksi penerimaan pajak yang dapat
dikumpulkan di suatu periode fiskal.
Kategori kedua berdasarkan kinerja.
Suatu bonus insentif akan diberikan
sebesar 2% dari selisih antara proyeksi
dan realisasi, jika realisasi berada di
atas proyeksi.31
5.4. Sistem Kepegawaian
Ketersediaan sumber daya manusia
yang terlatih dan berkualitas adalah
faktor terpenting dalam mewujudkan
efisiensi dari administrasi pajak.
Otonomi dalam sistem kepegawaian
menciptakan beberapa keunggulan
SARA, beberapa di antaranya: dapat
lebih leluasa dalam mengangkat
sumber daya manusia yang lebih
berkualitas dan profesional, mengatur
sistem upah pegawainya menjadi
lebih
kompetitif,
memberikan
insentif tambahan bagi pegawai
berprestasi, serta memberi sanksi
ataupun memberhentikan pegawai
yang berperilaku buruk. Remunerasi
otoritas model SARA pada umumnya
membaik.
Remunerasi
pegawai
dapat ditetapkan dengan bermacam
acuan, misalkan dengan acuan upah
minimum pegawai negeri sipil seperti
di Guyana.
5.5. Mekanisme dalam Menjamin
Akuntabilitas
Anggaran SARA pada umumnya
berasal dari persentase tertentu
dari jumlah total pajak yang berhasil
dipungut.
Besaran
persentase
tersebut dapat saja ditetapkan oleh
Presiden atau melalui persetujuan
legislatif.
Pemberian
anggaran
berdasarkan persentase tertentu dari
total jumlah pajak yang dipungut
tersebut memungkinkan SARA untuk
mengembangkan dan melaksanakan
sistem penganggaran dan perencanaan
jangka panjang.30
Otoritas pajak dikatakan memiliki
akuntabilitas yang baik jika: (i)
terdapat kode etik bagi semua
pegawai; (ii) terdapat audit internal
yang kuat untuk menegakkan kode
etik tersebut; (iii) menggunakan audit
eksternal yang independen; serta (iv)
memiliki hubungan yang transparan
ke lembaga pemerintahan lainnya.
Transformasi dari model direktorat
menjadi model SARA, biasanya juga
menyertakan elemen-elemen yang
bisa menjamin akuntabilitas otoritas
pajak di masa mendatang.
Hal ini dapat ditemui pada otoritas
pajak di Singapura (Inland Revenue
Authority of Singapore/IRAS) yang
Lebih lanjut lagi, sebagian besar
SARA menyampaikan laporan secara
30 Arthur Mann, Op.Cit.,7.
31 Mukul G. Asher, “Tax Reform in Singapore,” ASIA
Research Centre Working Paper No. 91, (Maret 1999): 15.
insideheadline
berkala kepada Menteri Keuangan
yang kemudian akan diteruskan
kepada lembaga legislatif. Di sisi lain,
ada pula SARA yang memiliki akses
langsung untuk memberikan laporan
tahunan kepada legislatif.
6. Pengalaman Implementasi
SARA di Peru
Pada tahun 1988, lewat UU
No.
24829,
Peru
membentuk
Superintendencia
Nacional
de
Administracion Tributaria (SUNAT).
SUNAT merupakan institusi publik
yang terdesentralisasi dengan status
fungsional, ekonomi, finansial, dan
administratif yang otonom. 32 SUNAT
dibentuk dengan fungsi merumuskan
kebijakan, manajerial administrasi
internal, pemeriksaan, dan cara
pemungutan pajak. Selain itu, SUNAT
juga memiliki kewenangan untuk
mengajukan
rumusan
ketentuan
perpajakan. SUNAT dibentuk atas
adanya kebutuhan untuk mereformasi
secara drastis administrasi pajak (di
luar bea cukai). Reformasi tersebut
diperlukan untuk membenahi kondisi
lembaga administrasi pajak (General
Departement of Contribution yang
berada
di
dalam
Kementerian
Keuangan) yang saat itu sedang
terpuruk, memiliki kinerja yang buruk,
kelebihan pegawai, dan tingginya
korupsi.
SUNAT baru diimplementasikan
pada tahun 1990-1991, karena
sempat terhalang oleh kekacauan
kondisi ekonomi dan politik di Peru
(sekitar tahun 1985-1990). Pada
awalnya, SUNAT hanya menjalankan
administrasi pemungutan PPh, PPN
dan cukai.33 Namun, kini hampir
seluruh jenis pajak kecuali untuk
komponen pajak jaminan sosial (social
security contribution) berada dalam
wilayah kewenangan SUNAT.
SUNAT
diberikan
otonomi
untuk menetapkan sendiri sistem
kepegawaiannya,
dengan
upah
pegawai yang jauh lebih besar dari
32 Arthur Mann, Op.Cit.,14.
33 Sedangkan pemungutan bea dilakukan oleh
badan semi-otonom tersendiri bernama SUNAD (yang
kemudian berganti singkatan menjadi ADUANAS).
Baru pada tahun 2002 secara hukum ADUANAS
diintegrasikan ke dalam SUNAT. Proses integrasi
ADUANAS sendiri baru dilaksanakan pada pertengahan
tahun 2004.
Gambar 4 - Tingkat Produktivitas dan Kepatuhan atas Pajak Pertambahan
Nilai di Peru, 1990 - 2003
50
SUNAT mulai
beroperasi secara penuh
40
30
20
Produktivitas
Kepatuhan
10
0
1990 91
92
93
94
95
96
97
91
99 2000 01
02
03
Sumber: dikutip dari Arthur Mann, Are Semi-Autonomous Revenue Authorities the Answer to Tax
Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide, USAID Review for Fiscal Reform in
Support of Trade Liberalization project, (2004): 72 dan 73.
rata-rata pegawai negeri sipil lainnya.
Semua posisi di SUNAT ditawarkan
kepada karyawan lama dan masyarakat
luas dengan proses seleksi yang
ketat dan kompetitif. Atas adanya
pesangon dan tunjangan pensiun
yang tinggi, staf administrasi pajak
dari lembaga sebelumnya berhasil
dikurangi sebanyak seperempatnya.
Berbeda dengan SARA pada banyak
negara, SUNAT tidak memiliki Dewan
Direksi (BOD). SUNAT dikelola oleh
Komite Administrasi (Comitéde Alta
Dirección) yang terdiri dari Inspektur,
Deputi Inspektur, dan para kepala dari
berbagai fungsional yang mandiri di
dalam struktur organisasi. Selain itu,
stabilitas dana untuk lembaga juga
terjamin. Sumber dana SUNAT berasal
dari 2% atas hasil pemungutan pajak,
25% lelang properti dan 0,2% dari
pendapatan non-treasury.
Pada akhir 1992 administrasi
pajak Peru telah dirombak total,
termasuk elemen penting di dalamnya
seperti
pembentukan
struktur
organisasi baru, teknologi informasi
(TI), sistem kepegawaian, membentuk
struktur kepemimpinan menjadi lebih
kuat, dan perolehan dukungan politik.
Dalam kasus Peru, jika tidak terdapat
transformasi kelembagaan menjadi
SUNAT,
reformasi
besar-besaran
seperti itu tidak akan mungkin terjadi
dalam waktu yang singkat.
Reformasi
SUNAT
membawa
dampak yang positif bagi penerimaan
pajak di Peru. Secara keseluruhan
rasio penerimaan pajak Peru naik,
meskipun tidak terlalu cepat dan
dramatis. Keseluruhan rasio pajak
(di luar social security contribution)
meningkat dari 11,99% di tahun
1992 (tahun awal beroperasinya
SUNAT secara penuh) sampai 14,24%
di tahun 1997. Hal ini tidak dapat
dilepaskan dari dukungan politik yang
kuat dari Kantor Kepresidenan dan
Kementerian Keuangan. Produktivitas
PPN dan tingkat kepatuhan PPN juga
naik secara substansial (lihat Gambar
4). Kedua hal ini penting, mengingat
lebih dari sepertiga keseluruhan
pendapatan pajak pemerintah pusat
di Peru berasal dari PPN.
Pada Gambar 4, terlihat bahwa
tingkat produktivitas PPN meningkat
dari 11,00% di tahun 1990 menjadi
36,73% di tahun 2003. 34 Tingkat
kepatuhan PPN meningkat dari
34 Produktivitas PPN diperoleh dari
perbandingan jumlah pemungutan PPN dengan
konsumsi Nasional bersih dibagi tarif PPN.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
13
insideheadline
Gambar 5 – Opini Mengenai Apakah Korupsi pada Pegawai Pajak Justru Lebih
Baik atau Buruk Setelah Reformasi Perpajakan: Peru dan Kawasan
60%
50%
Sangat Berkurang
40%
Berkurang
Agak Berkurang
30%
Tidak Ada Perubahan
Agak Bertambah
20%
Bertambah
Sangat Bertambah
10%
0%
Peru
Meksiko
Venezuela
Bolivia
Sumber: Diolah dari penelitian Taliercio seperti dikutip oleh Rosario G. Manasan, “Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous
Revenue Authority Anyone?,” Discussion Paper Series No. 2003-05, Philippine Institute for Development Studies, (2003): 6.
10,83% di tahun 1990 menjadi
35,20% di tahun 2003. Jumlah
Wajib Pajak yang terdaftar meningkat
dari 895 ribu di tahun 1993 menjadi
1,8 juta di akhir tahun 1997 atau
meningkat lebih dari 2 kali lipat.
Lalu bagaimana dengan dampak
implementasi SARA pada pelayanan
dan tingkat korupsi pajak? Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Taliercio
(2001)35 atas Peru dan 3 negara
lain di kawasan Amerika (Meksiko,
Venzuela,
Bolivia)
menunjukkan
bahwa implementasi SARA di Peru
dapat secara efektif menurunkan
tingkat korupsi dan di sisi lain
memperbaiki pelayanan administrasi
pajak. 36 Peru menunjukkan hasil
yang baik dalam penurunan tingkat
korupsi dan peningkatan pelayanan
publik,
sedangkan
tiga
negara
lainnya, tidak ada perubahan tingkat
korupsi, walaupun dari sisi pelayanan
menunjukkan perubahan ke arah
(sedikit) lebih baik (Gambar 5 dan 6).
35 Penelitian oleh Taliercio (2000) seperti dikutip oleh
Rosario G. Manasan, Op.Cit,. 5-6.
36 Survei dilakukan atas Wajib Pajak perusahaanperusahaan besar (WP besar), konsultan pajak
profesional, sektor swasta dan organisasi profesional
yang peduli terhadap masalah-masalah perpajakan.
14
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Taliercio
juga
berpendapat
bahwa dukungan dari sektor swasta
(komunitas bisnis dan akademisi)
turut
mempengaruhi
penurunan
tingkat korupsi dan peningkatan
pelayanan publik karena dukungan
tersebut berhasil mempertahankan
otonomi otoritas pajak di Peru dari
pengaruh pemerintah. Singkatnya,
Peru merupakan contoh sukses dari
implementasi SARA.
7. Perlukah Re-Desain
Kelembagaan Administrasi
Perpajakan Kita?
Pertanyaan selanjutnya adalah:
apakah Indonesia perlu mengadopsi
model SARA bagi otoritas pajaknya?
Jawaban atas hal ini tidak mudah
karena harus ditelusuri dari apa
yang menjadi tujuan dan kebutuhan
pemerintah di sektor perpajakan serta
sejauh mana SARA dapat memfasilitasi
kebutuhan tersebut.
Di banyak negara, SARA sering
kali berangkat dari situasi perpajakan
yang sudah cukup kronis. Kronis
dalam artian, ketika kebutuhan
penerimaan pajak tinggi namun
justru faktor kelembagaan sudah
sedemikian buruk untuk mencapai
hal tersebut. Dengan demikian,
segala kebijakan maupun improvisasi
administrasi perpajakan yang bersifat
parsial tidak akan berpengaruh apaapa. SARA didorong atas situasi
putus asa dari penyelenggara negara
yang kemudian berinisiatif untuk
merombak kelembagaan pemungutan
pajak secara total dan komprehensif.
Perombakan ini merupakan upaya
untuk mendapatkan suatu kondisi
“babak baru” serta sinyalemen politik
atas upaya perbaikan administrasi
perpajakan.
Di Indonesia situasi yang dapat
dianggap kronis tersebut sebenarnya
tidak terjadi. Kita seharusnya masih
tetap optimis dengan segala reformasi
pajak yang telah berlangsung selama
satu dekade terakhir. Kisah sukses
mengenai Kring Pajak, dibangunnya
Large Tax Officer (LTO), terus
meningkatnya realisasi penerimaan
pajak, hingga interaktifnya situs
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
menunjukkan bukti-bukti tersebut.
Jadi, jika tren perbaikan tersebut
sudah menunjukkan arah yang positif,
insideheadline
Gambar 6 – Opini Mengenai Apakah Kualitas Pelayanan oleh Otoritas Pajak Lebih Baik atau Lebih
Buruk Setelah Reformasi Perpajakan: Peru dan Kawasan
60%
50%
Sangat Berkurang
40%
Berkurang
Agak Berkurang
30%
Tidak Ada Perubahan
Agak Bertambah
20%
Bertambah
Sangat Bertambah
10%
0%
Peru
Meksiko
Venezuela
Bolivia
Sumber: Diolah dari penelitian Taliercio seperti dikutip oleh Rosario G. Manasan, “Tax Administration Reform: (Semi-) Autonomous
Revenue Authority Anyone?,” Discussion Paper Series No. 2003-05, Philippine Institute for Development Studies, (2003): 6.
apakah ide mengenai SARA perlu
untuk dipertahankan?
Jawabannya: ya. Fakta bahwa
dalam 11 tahun terakhir, DJP hanya
mampu 2 kali mencapai target
penerimaan pajaknya penting untuk
dicermati.37 Memang betul bahwa
hingga saat ini tidak diketahui dengan
pasti bagaimana target penerimaan
pajak ditentukan, sehingga proyeksi
yang dilakukan semata-mata hanya
mengacu pada proses pembicaraan
antara pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Namun,
di sisi lain hal ini mengindikasikan
adanya
kelemahan
kapasitas
administrasi perpajakan.
Selain itu, kajian empiris yang
dilakukan oleh Taliercio (2004)
memberikan suatu temuan penting,
yakni semakin otonom otoritas
pajak
maka
biaya
memungut
pajak (collection cost) memiliki
kecenderungan yang semakin mengecil
atau semakin efisien. Lebih lanjut lagi,
37 Detikfinance. “Dirjen Pajak: Dalam 11 Tahun
Terakhir, Baru 2 Kali Target Pajak Tercapai,” 17 Juni 2013.
Dapat diakses pada http://finance.detik.com/read/20
13/06/17/112636/2275307/4/dirjen-pajak-dalam-11tahun-terakhir-baru-2-kali-target-pajak-tercapai.
semakin stabilnya otonomi tersebut
juga akan menciptakan kinerja
perpajakan yang semakin membaik
pula. Hal ini dikarenakan adanya suatu
delegasi kewenangan yang lebih besar
kepada pimpinan otoritas pajak dapat
mempercepat reformasi perpajakan
secara
berkesinambungan. 38
Dengan demikian, ide mengenai
SARA
hendaknya
tidak
dapat
dikesampingkan begitu saja.
Pertanyaan berikutnya, perlukah
DJP terpisah dari Kementerian
Keuangan?
Jawabannya:
ya.
Kebutuhan
untuk
memiliki
administrasi perpajakan yang efektif
dan efisien dapat diwujudkan dengan
diberikannya kewenangan (otonomi)
yang lebih luas bagi DJP, terutama
pada
hal-hal
seperti
kebijakan
kepegawaian, alokasi anggaran, dan
pengorganisasian. Di beberapa negara
lain, otonomi yang lebih luas tidak
secara otomatis diartikan sebagai
pemisahan otoritas (direktorat) pajak
dari lembaga Kementerian Keuangan.
Namun, di Indonesia kelembagaan
yang semi-otonom (SARA) di bawah
struktur kementerian tidak dapat
dimungkinkan karena benturan dengan
berbagai
ketentuan
administrasi
pemerintahan secara umum. Satusatunya pilihan yang memungkinkan
otonomi tersebut hanya dengan cara
memisahkan DJP dari Kementerian
Keuangan.
Dipisahkannya
DJP
dari
Kementerian Keuangan juga dapat
dilakukan
bersamaan
dengan
pembentukan suatu badan baru
yang berfungsi sebagai administrasi
penerimaan negara. Badan baru
tersebut merupakan gabungan dari
DJP dan Ditjen Bea dan Cukai. Walau
demikian, pemisahan tersebut harus
dilakukan dengan beberapa syarat,
seperti: mekanisme akuntabilitas yang
jelas, pembatasan kekuasan untuk
pengenaan pajak, hingga komitmen
politik yang berkesinambungan.
(Bersambung ke halaman 62)
38 Lihat Robert Taliercio Jr. “Designing Performance:
The Semi-Autonomous Revenue Authority Model in
Africa and Latin America,” World Bank Policy Research
Working Paper 3423, (2004).
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
15
insideprofile
“
N
etralitas hakim, ya itu kewajiban!”
Demikian ungkapan tegas
Bapak Jaja Ahmad Jayus, salah
satu anggota Komisi Yudisial RI, saat
diwawancarai mengenai Pengadilan
Pajak, oleh redaksi Inside Tax (31/7).
Peran Komisi Yudisial dalam
Peradilan Perpajakan Indonesia
K
omisi Yudisial (KY) adalah
lembaga Negara yang memiliki
wewenang dalam mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan
hakim ad hoc di Mahkamah
Agung; serta wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan,
keluhuran martabat,
dan perilaku hakim, termasuk Hakim
Pengadilan Pajak.
Dalam wawancara dengan redaksi
Inside Tax, pria yang menjabat
sebagai Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi Hakim, Penelitian
dan Pengembangan ini menjelaskan
bahwa Komisi Yusial terus menerus
melakukan riset mengenai model
pengawasan yang tepat terhadap
Pengadilan Pajak. Model ini penting
karena berbeda dengan pengadilanpengadilan
khusus
lainnya,
Pengadilan Pajak memiliki keunikan
tersendiri diantaranya:
(i)
16
Hanya ada satu Pengadilan Pajak
di seluruh Indonesia, yakni di
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Jakarta (Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak);
(ii) hakim
Pengadilan
Pajak
mayoritas berasal dari pensiunan
atau yang akan pensiun dari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
atau Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC), serta;
(iii) pembinaan teknis peradilan bagi
Pengadilan Pajak dilakukan oleh
Mahkamah Agung, sedangkan
pembinaan
organisasi,
administrasi, dan keuangan
dilakukan oleh Kementerian
Keuangan.
Perlunya Dibentuk Pengadilan
Pajak di Banyak Daerah
Berkaitan dengan poin mengenai
jumlah
Pengadilan
Pajak
di
seluruh Indonesia, Bapak Jaja
membandingkan dengan Pengadilan
Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
yang tersebar di beberapa tempat di
Indonesia. Berdasarkan hasil riset
yang dilakukan KY pada tahun 2012,
ia mengungkapkan perlunya dibentuk
Pengadilan Pajak di daerah-daerah
lain di seluruh Indonesia yang tingkat
sengketanya tinggi.
Dari sisi pelayanan, hal tersebut
akan memudahkan Pengadilan Pajak
dan memperluas upaya penanganan
sengketa
pajak
yang
masuk.
Sehingga penumpukkan sengketa di
Pengadilan Pajak, dapat dikurangi.
Lebih lanjut lagi, ia menegaskan
bahwa
penambahan
jumlah
Pengadilan Pajak tersebut tidak akan
mengurangi efektivitas pengawasan
yang dilakukan KY, karena kantorkantor penghubung KY di setiap
daerah telah siap menjalankan tugas
pengawasan tersebut.
“Komisi
Yudisial
punya
penghubung-penghubung di daerah,
seperti yang sekarang sudah kita
bentuk, ada di Sumatera Utara,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
Nusa Tenggara Barat, Surabaya (Jawa
insideprofile
Timur), Semarang (Jawa Tengah).
Jadi gampang pengawasannya, kalau
seandainya Pengadilan Pajak juga
ada di daerah.”
Netralitas Hakim Pengadilan Pajak
Banyak Wajib Pajak (WP) menilai
bahwa masih eratnya hubungan
antara Pengadilan Pajak dengan
institusi
Kementerian
Keuangan
juga dapat mempengaruhi netralitas
hakim dalam memberi putusan.
Dalam hal ini Bapak Jaja menjawab,
walau di satu sisi, hakim Pengadilan
Pajak adalah mantan otoritas pajak,
dia tetap harus netral.
Di dalam proses persidangan,
netralitas dapat dilihat dari bagaimana
cara hakim memeriksa bukti-bukti
dan fakta-fakta yang dihadirkan
oleh para pihak yang bersengketa.
Indikator netralitas tersebut dapat
terlihat dari dipergunakannya prinsip
kode etik, sikap non-diksriminasi,
imparsialitas, dan profesionalitas.
Seluruhnya dapat dinilai berdasarkan
metodologi penelitian tertentu yang
dijalankan oleh KY.
Bapak Jaja melanjutkan bahwa
kesempatan
menjadi
hakim
Pengadilan
Pajak
sebenarnya
terbuka luas untuk semua warga
Negara Indonesia, tidak hanya bagi
Kementerian Keuangan (DJP atau
DJBC), namun sampai saat ini belum
ada orang-orang yang kompeten di
bidang pajak di luar kedua institusi
tersebut yang tertarik untuk melamar.
Seleksi Hakim Pengadilan Pajak
Dengan melihat fakta bahwa
saat ini mayoritas hakim pajak
adalah mantan petugas pajak, KY
harus bekerja keras dalam menjaga
netralitas hakim tersebut agar
keadilan tetap terwujud. Dalam
rangka mewujudkan hal itu, KY
bersama Kementerian Keuangan
dan
Mahkamah
Agung,
telah
membuat semacam memorandum
of understanding (MOU) tentang
pengawasan
Pengadilan
Pajak.
Dengan adanya MOU tersebut, KY
tidak hanya turut serta dalam proses
pengawasan tetapi juga dalam
proses seleksi.
Hiyashinta dari Majalah Inside Tax (kiri), bersama Bapak Jaja Ahmad Jayus (kanan).
Sejak
tahun
2012,
KY
diikutsertakan
menjadi
panitia
seleksi dalam menyeleksi hakimhakim Pengadilan Pajak, dengan
panitia seleksi utamanya adalah
Kementerian Keuangan di bawah
komando Sekjen dan Direktur SDM.
Di tahun 2012 tersebut proses
seleksi berlangsung sangat ketat.
Dari puluhan pendaftar, hanya ada
satu yang diterima.
Selain aspek integritas (termasuk
mencakup soal kode etik), proses
seleksi juga memperhatikan aspek
kapasitas calon hakim. Kapasitas
tersebut dinilai dari 3 kriteria,
yakni: tingkat pengetahuan atau
penguasaan tentang perpajakan,
penguasaan tentang hukum, dan
penguasaan
tentang
Pengadilan
Pajak (dalam arti hukum acaranya).
Proses yang sama juga dilakukan di
tahun 2013. Dari puluhan pendaftar,
hanya 3 orang yang bisa diluluskan
menjadi Hakim Pengadilan Pajak.
Selain itu diakui pula oleh Bapak
Jaja, bahwa pengawasan terhadap
Pengadilan Pajak sebelum tahun
2012, dapat dikatakan tidak efektif.
Hal ini disebabkan kasus yang
melibatkan integritas hakim sangat
jarang ditemui. Selama ini, kasus yang
terjadi di bidang perpajakan adalah
sengketa antara Wajib Pajak dengan
pemungut pajak (DJP) bukan dengan
hakim Pengadilan Pajak. Namun,
setelah kasus Gayus Tambunan
terjadi, pengawasan KY terhadap
Pengadilan Pajak ditingkatkan, juga
diantaranya dengan berkoordinasi
dengan KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), agar kasus tersebut tidak
berimbas ke Pengadilan.
“Supaya (korupsi –red) jangan
sampai merembet ke pengadilannya,
Pengadilan Pajak dibentengi oleh
kita secepatnya”
Terkait dengan integritas hakim,
pada kesempatan ini, tim Inside
Tax juga menanyakan pendapatnya
mengenai seorang hakim Pengadilan
Pajak yang baru-baru ini diberitakan
telah menerima gratifikasi dari pihak
yang berperkara. Tindakan tersebut
melanggar Surat Keputusan Bersama
Mahkamah Agung (MA) dan Komisi
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
17
insideprofile
Yudisial (KY) 2009 huruf c butir 2 jo
Peraturan Bersama MA-KY pasal 6
ayat 2 huruf a, huruf c butir 2 angka
2.1.
Menurutnya, kasus ini baru
sampai ke Badan Pengawas MA
dan belum sampai ke KY. Bapak
Jaja menyatakan bahwa pihaknya
akan tetap menindaklanjuti kasus
tersebut,
walau
berdasarkan
pemberitaan, hakim tersebut sudah
diberi hukuman disiplin berupa
pembebasan jabatan oleh Mahkamah
Agung.
Pengadilan Pajak Belum Menjadi
Badan Peradilan yang Utuh
Selanjutnya, berkaitan dengan
dualisme
pembinaan
terhadap
Pengadilan Pajak oleh dua lembaga
tinggi Negara yang berbeda (Yudikatif
dan Eksekutif), menurut Bapak Jaja,
inilah yang belum jelas (clear). Hal ini
memang tidak terlepas dari sejarah
pembentukan
Pengadilan
Pajak
tersebut. Pada mulanya, Pengadilan
Pajak hanyalah salah satu divisi
banding di DJP, namun kemudian
berubah menjadi Pengadilan. Itulah
mengapa pembinaan organisasi,
administrasi,
dan
keuangannya
masih dilakukan oleh Kementerian
Keuangan.
Jika
ingin
berubah
bentuk
menjadi badan peradilan yang
utuh, maka semua pembinaan
harus diserahkan ke Mahkamah
18
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Biodata :
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
: Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
: Kuningan, 6 April 1965
Riwayat Jabatan :
x Anggota KY RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian,
Pengembangan dan Advokasi
x Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (Periode
2009-2010 dan 2010-2014)
x Assesor BAN PT untuk program sarjana (2008-2011)
Riwayat Pendidikan :
x Doktor – Universitas Padjajaran (2007)
x Magister Hukum – Universitas Parahiyangan Bandung (2001)
x S1 Hukum – Universitas Pasundan (1989)
Agung. Di masa yang akan datang,
peran Kementerian Keuangan harus
betul-betul
dilepaskan,
dengan
konsekuensi-konsekuensi yang harus
siap dihadapi oleh Pengadilan Pajak,
terutama dari segi sistem organisasi,
administrasi dan keuangannya.
“Intinya, konsep negara hukum
itu, jika orang mau mencari keadilan
(karena
bersengketa
dengan
pemerintah) masa ke pemerintah
lagi? Maka harus ada pihak ketiga
yang netral yaitu lembaga yudikatif.”
Penutup
Secara umum dapat disimpulkan
bahwa peran KY terkait Pengadilan
Pajak sama seperti peran KY terhadap
pengadilan-pengadilan lainnya. KY
berperan mengawasi hakim pajak
baik di dalam maupun di luar proses
persidangan. Selain mengawasi,
KY juga berperan dalam proses
seleksi hakim pajak. Pengawasan
dan penyeleksian tersebut dilakukan
untuk memastikan agar hakim pajak
bertindak dengan netral, memiliki
integritas, dan bertindak sesuai
dengan kode etik yang berlaku.
Terkait
Pengadilan
Pajak,
idealnya badan tersebut menjadi
badan yang lebih independen dengan
memisahkan diri dari Kementerian
Keuangan. Namun, untuk sampai
ke tahap itu, diperlukan kesiapan
dari berbagai pihak yang terkait.
Selain independensi, lebih lanjut,
jumlah dari pengadilan pajak perlu
ditingkatkan agar sengketa di tingkat
Pengadilan Pajak tidak semakin
menumpuk. IT
insidereaders
U
ntuk tema yang cukup berat mungkin bisa disajikan via
gambar karikatur, tabel, dan sebagainya, sehingga tidak
terlalu banyak tulisan yang dibaca.
Majalah Inside Tax menerima
artikel, berita, saran, surat
pembaca, dan siaran pers terkait
dengan topik perpajakan. Materi
disertai identitas, alamat, serta
foto penulis dan dikirim ke
e-mail :
[email protected]
Redaksi:
Terima kasih atas
saran dan masukannya.
Sindy Yuniasari
PT Unilever Indonesia Tbk.
S
emoga Inside Tax dapat menginformasikan dan
meng-update peraturan-peraturan terbaru dari
Direktorat Jenderal Pajak / Bea Cukai serta berita
terbaru mengenai sengketa perpajakan baik di dalam
maupun di luar negeri.
S
aya ingin kasus-kasus
nyata International
Taxation di Indonesia
diperbanyak baik dalam
bentuk pembahasan
maupun tanya jawab antara
pengasuh-penanya.
Inside Tax seharusnya
diterbitkan minimal bulanan
(12 x dalam 1 tahun), karena
6 x dalam 1 tahun menurut
saya terlalu lama.
Maffeldy
PT. Saipem Indonesia
Redaksi:
Terima kasih atas
saran dan masukannya.
Pembahasan kasuskasus nyata tentu saja
sangat tergantung
dari ketersediaan
informasi dari
putusan Pengadilan
Pajak. Kami akan
mempertimbangkan
untuk terbit 12x dalam
1 tahun.
Redaksi:
Terima kasih atas saran
dan masukannya. Informasi
mengenai update peraturan
terbaru ada dalam
pembahasan rubrik Inside
Regulation, sedangkan
analisis mengenai sengketa
perpajakan dibahas dalam
rubrik Inside Court.
D
itambahkan kolom untuk
lowongan kerja serta
dibukakan kesempatan
bagi penulis lepas misalnya
mahasiswa untuk dimuat
dalam suatu kolom.
Ariesta Hapsari
TNT Express
Redaksi:
Terima kasih atas saran
dan masukannya. Kolom
untuk lowongan kerja akan
kami pertimbangan. Kami
juga membuka kesempatan
yang seluas-luasnya
bagi seluruh komunitas
pajak di Indonesia untuk
turut berpartisipasi
dalam menuangkan buah
pikirannya dalam bentuk
tulisan artikel, dengan
melampirkan data identitas
diri & no telp ke email
redaksi: insidetax@
dannydarussalam.com
Hogie Anggara Gumilang
Sekretariat Pengadilan Pajak
H
adirnya majalah Inside
Tax di tengah-tengah
terbatasnya media (dalam hal
ini dalam bentuk majalah)
perpajakan dirasa sangat
pas, mengingat semakin
berkembangnya dunia
perpajakan dengan pesat.
Karena selain membahas
isu-isu terkini, majalah Inside
Tax juga mengusung rubrik
yang membahas perpajakan
internasional pada tiap
edisinya, sehingga majalah ini
cocok dibaca untuk kalangan
praktisi maupun akademisi.
Kalau boleh menyarankan,
tambah juga rubrik untuk
tanya-jawab tentang masalah
perpajakan dengan pembaca
sehingga majalah Inside Tax
dapat semakin bermanfaat.
Sukses terus untuk majalah
Inside Tax.
Team PajakMania
Redaksi:
Terima kasih atas saran
dan masukannya. Rubrik
tanya-jawab tentang
masalah perpajakan akan
kami pertimbangkan untuk
dimasukan dalam Inside
Tax edisi selanjutnya.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
19
insidereportase
PERGERAKAN DUNIA MELAWAN
PENGHINDARAN PAJAK
Toni Febriyanto1
PENDAHULUAN
20
dalam peraturan domestik maupun
Perjanjian
Penghindaran
Pajak
Berganda (P3B) antarnegara.
Dalam
Inside
Tax
edisi
sebelumnya, redaksi telah membahas
tentang tax haven dan dampak
buruk
dari
penyalahgunaannya.
Salah satu isu yang dibahas terkait
dengan isu penggelapan pajak atau
tax evasion. Dengan memanfaatkan
aturan kerahasiaan informasi dari
tax haven, Wajib Pajak memiliki
kesempatan untuk tidak melaporkan
seluruh harta atau penghasilannya
dalam laporan pajak. Akan tetapi,
negara tidak hanya dirugikan oleh
tax evasion saja karena Wajib
Pajak
juga
dapat
melakukan
penghindaran pajak (tax avoidance)
dengan memanfaatkan celah-celah
Berbeda dengan penggelapan
pajak, besarnya kerugian akibat
penghindaran pajak lebih sulit
diprediksi. Hal ini disebabkan definisi
dari “kerugian” atas penghindaran
pajak memang sulit ditentukan. Salah
satu perkiraan atas kerugian akibat
penghindaran
pajak
dilontarkan
oleh Richard Murphy 2. Menurutnya,
jika dirata-rata, besarnya kerugian
akibat penghindaran pajak di Uni
Eropa sekitar EUR 150 miliar per
tahun. Jumlah ini tentunya cukup
besar di saat kebanyakan negaranegara di wilayah tersebut sedang
1 Toni Febriyanto adalah Tax Researcher, Tax Research
and Training Services di DANNY DARUSSALAM Tax
Center.
2 Tax Research LLP, “Closing the European Tax
Gap: Report for Group of the Progressive Alliance of
Socialists & Democrats in the European Parliament,”
(2012): 21.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
memperbaiki
setelah krisis.
perekonomiannya
Terlepas
dari
perbedaan
pendapat
tentang
penghindaran
pajak yang diperbolehkan dan yang
tidak diperbolehkan, skema-skema
penghindaran pajak yang dirancang
oleh
perusahaan
multinasional
dengan
melibatkan
berbagai
yurisdiksi tersebut kini sedang
mendapatkan sorotan dari berbagai
pihak. Salah satu perusahaan
multinasional raksasa yang kini
menjadi perhatian otoritas pajak
adalah Google.
Dikutip
oleh
Businesweek 3,
Google menggunakan suatu skema
3 Bloomberg Businessweek Magazine, “The Tax
Haven That’s Saving Google Billions”, Internet, dapat
diakses melalui: http://www.businessweek.com/
magazine/content/10_44/b4201043146825.htm
insidereportase
kompleks yang membuatnya dapat
menghemat beban pajak sebesar
USD 3,1 miliar sejak tahun 2007.
Secara keseluruhan, dalam periode
tersebut, Google hanya membayar
pajak
sebesar
2,4%
saja
di
seluruh dunia. Padahal, tarif pajak
penghasilan badan di dua pasar
terbesar Google (Amerika Serikat
dan Inggris) masing-masing adalah
40% dan 28%.4
Tak hanya Google, perusahaan
multinasional lain seperti Amazon,
Starbucks, Facebook, dan Apple juga
sedang disorot baik oleh otoritas
pajak maupun media. Perlawanan
dunia terhadap praktik penghindaran
pajak juga ditunjukkan dengan
pergerakan global yang diinisiasi
oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
dalam laporannya tentang Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS)
dan BEPS Action Plan. Bagian
selanjutnya dari reportase ini akan
memaparkan bagaimana negaranegara dunia menanggapi isu ini.
PERKEMBANGAN ISU
PENGHINDARAN PAJAK
Investigasi Otoritas atas Skema
Pajak Perusahaan Multinasional
Dalam
beberapa
waktu
terakhir, perpajakan internasional
diramaikan
oleh
pemberitaan
mengenai investigasi otoritas pajak
terhadap perusahaan multinasional
seperti Apple, Starbucks, Google,
dan Amazon. Otoritas pajak yang
melakukan investigasi menganggap
struktur
pajak
perusahaanperusahaan
multinasional
telah
membuat mereka membayar pajak
dengan jumlah yang tidak fair.
Berikut pembahasan mengenai hal
tersebut:
Inggris
Pada periode 20112012, HMRC memperoleh
pemasukan
pajak
sebesar GBP 474,2 miliar, dengan
peningkatan GBP 4,5 miliar dari
tahun sebelumnya. Tapi sebaliknya,
terdapat penurunan pendapatan dari
pajak penghasilan badan sebesar
GBP 6,3 miliar. Ditengarai, salah satu
penyebab pengurangan itu adalah
penghindaran pajak yang dilakukan
oleh
perusahaan
multinasional.
Pemerintah
Inggris
mencurigai
perusahaan multinasional menyusun
struktur untuk mengalirkan labanya
dari Inggris ke yurisdiksi dengan tarif
pajak rendah.
Perusahaan multinasional yang
sedang disoroti di Inggris terkait
isu ini adalah Starbucks, Amazon,
dan Google. Sejak didirikan lima
belas tahun lalu, Starbucks telah
membuka 735 outlet di Inggris dan
menghasilkan penjualan sebesar
lebih dari GBP 3 miliar. Namun,
selama itu, pajak yang mereka bayar
jumlahnya hanya GBP 8,6 juta saja.
Bahkan, Starbucks tidak membayar
pajak sama sekali dalam tiga tahun
terakhir. Amazon, yang pada tahun
2011 mencetak angka penjualan
buku dan compact disc (CD) sebesar
GBP 3,35 miliar di Inggris, hanya
melaporkan beban pajak sebesar
GBP 1,8 juta. Di tahun yang sama,
Google membayar pajak sebesar
GBP 6 juta dari penjualan sebesar
GBP 395 juta.
Menanggapi hal tersebut, Public
Account Committee (PAC) 5 pada
5
PAC merupakan komite yang dibentuk parlemen
tahun
2012
lalu
mengadakan
audiensi dengan perwakilan dari
ketiga perusahaan terkait. Dengan
melihat cakupan pasar mereka yang
luas di Inggris, PAC berpendapat,
jumlah pajak yang dibayar ketiga
perusahaan tersebut belum fair.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat,
investigasi
terkait
penghindaran
pajak
melibatkan sebuah raksasa teknologi,
Apple Inc 6 . Dalam skemanya, Apple
memiliki tiga anak perusahaan
yang tidak menjadi subjek pajak
di manapun. Hal itu dilakukan
dengan memanfaatkan perbedaan
aturan dalam menetapkan status
subjek pajak (badan) antara AS dan
Irlandia. Irlandia menentukan status
subjek pajak berdasarkan tempat
manajemen dan kontrol berada,
sedangkan AS menentukan status
subjek pajak berdasarkan tempat
pendiriannya. Apple mengklaim,
tempat manajemen efektif dari ketiga
perusahaan tersebut tidak berada
di Irlandia, walaupun semuanya
didirikan di sana.7
Anak perusahaan pertama, Apple
Operations
International
(AOI),
Inggris. Tugasnya adalah mengawasi pengelolaan
keuangan publik di Inggris.
6 Lebih lanjut mengenai struktur pajak Apple, lihat
Exibit 1a dari memorandum antara senat dan anggota
PSI tanggal 21 Mei 2013.
7 Berdasarkan Informasi yang diberikan pihak Apple
kepada PSI dalam dokumen APL-PSI-000241
Total pajak yang dibayar Apple Sales International (ASI)
di seluruh dunia, tahun 2009-2011
USD 38 MILIAR
USD 21 JUTA
Laba sebelum Pajak
Pajak yang dibayar
4 KPMG,”Corporate Tax Rates Table”, Internet, dapat
diakses melalui: http://www.kpmg.com/global/en/
services/tax/taxtools-and-resources/pages/corporatetax-rates-table.aspx
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
21
insidereportase
O
toritas pajak
yang melakukan
investigasi
menganggap struktur
pajak perusahaanperusahaan
multinasional telah
membuat mereka
membayar pajak dengan
jumlah yang tidak fair.”
didirikan di Irlandia tahun 1980
dengan saham yang seluruhnya
dimiliki oleh Apple Inc. 8 AOI berfungsi
sebagai perusahaan induk (holding
company) yang memiliki mayoritas
perusahaan Apple di seluruh dunia.
Europe (AOE) dan Apple Sales
International (ASI). ASI sendiri
merupakan anak perusahaan dari
AOE10. Keduanya memiliki perjanjian
CSA (cost sharing agreement)
dengan Apple Inc. Dalam perjanjian
tersebut, Apple Inc. memiliki hak
atas kekayaan intelektual terkait
penjualan produk di AS, sedangkan
AOE dan ASI memiliki hak atas
kekayaan intelektual sehubungan
dengan produk yang dijual di Eropa,
Timur Tengah, Afrika, India, dan
Asia.
ASI melaporkan pajaknya yang
berkaitan dengan operasionalnya
di Irlandia. Namun, jumlah pajak
yang dilaporkan sangatlah sedikit
jika dibandingkan dengan laba yang
diperoleh. Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah ASI melaporkan
seluruh
labanya
atau
hanya
melaporkan laba yang berkaitan
dengan konsumen Irlandia saja.
Apple yang berada di Irlandia hanya
melakukan 1% saja dari kegiatan
R&D dan mempekerjakan karyawan
sebanyak 3,5% saja dari total
seluruh karyawan Apple.
Melihat
fakta-fakta
tersebut,
Apple Inc. kini dituding telah
memanfaatkan
celah-celah
pada peraturan pajak AS untuk
menghindari pajak. Diperkirakan,
jumlah pajak yang berhasil “dihemat”
dalam empat tahun terakhir adalah
USD 44 miliar, atau sekitar USD 10
miliar per tahunnya.
Untuk
melakukan
Investigasi
yang lebih mendalam terhadap
dugaan penghindaran pajak yang
dilakukan Apple Inc., Permanent
Subcommittee
on
Investigations
(PSI) Amerika Serikat mengadakan
audiensi bertema “Offshore Profit
Shifting and the U.S. Tax Code
(Apple Inc.)” dengan menghadirkan
Tim Cook, Chief Executive Officer
Apple. Dalam audiensi tersebut,
PSI
mempertanyakan
struktur
pajak Apple yang membuat mereka
membayar pajak dengan jumlah
sangat sedikit.
Di Irlandia, AOI tidak memiliki
pegawai
dan
tidak
memiliki
bangunan kantor. Pengelolaannya
Dalam periode 2009-2012, ASI
sendiri dilakukan oleh tiga orang menghasilkan laba USD 74 miliar,
yang merangkap sebagai karyawan di yang sebagian diantaranya ditransfer
perusahaan lain dari Apple Inc 9. Aset kepada AOE dalam bentuk dividen.
dari perusahaan tersebut hanyalah Rincian pelaporan pajak ASI pada
berupa rekening bank di New York, 2009-2011 dapat dilihat dalam
sedangkan pencatatan akuntansi tabel berikut:
dilakukan oleh Service
Center di Texas. Karena
Tabel - Total pajak yang dibayar ASI
tidak menjadi subjek
di seluruh dunia, tahun 2009-2011
pajak negara manapun,
(dalam USD)
AOI tidak melaporkan
pajaknya di AS, Irlandia,
2011
2010
2009
Total
atau negara lainnya
sejak
2009
hingga
Laba Sebelum
2012. Padahal, dalam
22 miliar 12 miliar 4 miliar 38 miliar
Pajak
periode itu, perusahaan
tersebut
mencatat
Pajak
10 juta
7 juta
4 juta
21 juta
laba sebesar USD 30
miliar.
Berdasarkan
% pajak
0,05%
0,06%
0,1%
0,06%
laporan
keuangan
Apple, 30% laba bersih
Apple dihasilkan oleh
perusahaan ini.
Sumber: Laporan keuangan konsolidasi Apple11
Anak perusahaan Apple lainnya
yang tidak memiliki status subjek
pajak adalah Apple Operations
8 Apple Inc. secara langsung memiliki 97% saham
AOI dan sisanya dimiliki melalui Apple UK dan Baldwin
Holdings Unlimited, nominee yang dibentuk di British
Virgin Islands, sebagai perwakilan dari Apple Inc.
9 Gene Levoff dan Gary Wipfler, tinggal di California,
menjabat sebagai direktur di Apple Inc. Sedangkan
Cathy Kearney, tinggal di Irlandia, menjabat sebagai
direktur bagian Operasional di Eropa.
22
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Perlu diketahui
bahwa
95%
dari
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan (R&D) produk Apple
dilakukan di AS dan dua pertiga
dari karyawan Apple berada di AS.
Sebagai perbandingan, perusahaan
10 AOI memegang 99.99% saham AOE dan 0,001%
saham ASI; AOE memiliki 99.99% saham ASI.
11 Exibit 1A dari memorandum antara senat dan
anggota PSI tanggal 21 Mei 2013.
Perlawanan
Dunia terhadap
Penghindaran
Pajak
OECD - BEPS Report dan
BEPS Action Plan
Seperti
yang
telah
dijelaskan
sebelumnya,
skema penghindaran pajak
memungkinkan perusahaan
multinasional
untuk
mengalirkan laba dari satu
negara ke negara lainnya
(yang umumnya memiliki
tarif pajak lebih rendah).
Aliran laba ini mengakibatkan
tergerusnya basis pemajakan (base
erosion) dari negara tempat asal
tempat seharusnya laba itu dipajaki
dan berpindah (shifting) ke negara
lain yang pada umumnya memiliki tarif
pajak lebih rendah. Meningkatnya
perhatian
OECD
terhadap
isu
penghindaran pajak menandakan
bahwa isu ini tidak hanya dihadapi
insidereportase
oleh negara-negara berkembang
saja, tetapi juga negara-negara maju
yang notabene merupakan negara
asal dari perusahaan multinasional
raksasa.
prinsip-prinsip pajak internasional
tidak lagi mampu menciptakan
sistem perpajakan yang adil di era
globalisasi dan e-commerce seperti
sekarang ini.
Isu BEPS ini secara komprehensif
dibahas oleh OECD dalam laporannya
berjudul “Addressing BEPS” yang
diterbitkan tanggal 12 Februari
2013.12 Dalam BEPS Report, OECD
menekankan bahwa perusahaan
multinasional
-dengan
berbagai
skema
penghematan
pajaknyaseharusnya patuh pada aturan
di tempat mereka menjalankan
bisnisnya.
Untuk
menanggulangi
BEPS,
OECD kemudian membuat sebuah
panduan
atau
strategi
untuk
memerangi BEPS dalam sebuah
“Action
Plan”13.
Action
Plan
OECD pada dasarnya mendorong
negara-negara untuk secara global
bekerjasama
agar
perusahaan
multinasional
membayar
pajak
secara “fair”. Beberapa poin penting
yang direkomendasikan OECD dalam
Action Plan tersebut adalah sebagai
berikut:
Dalam laporan tersebut, OECD
memaparkan
bagaimana
BEPS
menjadi sebuah ancaman serius
terhadap penerimaan, kedaulatan,
dan
keadilan
dalam
sistem
perpajakan.
Ancaman
tersebut
berlaku untuk seluruh negara, baik
untuk negara anggota maupun
bukan. Untuk itu, OECD menekankan
pentingnya kerjasama lintas negara
untuk
memerangi
skema-skema
tersebut, karena penerapan skema
penghindaran pajak yang dimiliki
perusahaan multinasional melibatkan
banyak negara. Lebih lanjut, BEPS
Report juga menyebutkan bahwa
12 OECD, “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”,
2013.
ƒMengidentifikasi
kesulitankesulitan yang timbul dalam
menerapkan
ketentuan
perpajakan
internasional
atas transaksi-transaksi yang
dilakukan
secara
digital
(digital economy). Dengan
melakukan transaksi bisnis
secara
digital,
misalnya
penjualan produk melalui
internet, suatu perusahaan
dapat menghindari pemajakan
di negara lain atas laba yang
dihasilkan
dari
transaksi
secara digital tersebut. Hal ini
disebabkan dalam transaksi
13 OECD, “Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting”, OECD Publishing, 2013.
secara digital, perusahaan
tidak hadir secara fisik di
negara lain sehingga tidak
menimbulkan Bentuk Usaha
Tetap di negara lain tersebut;
ƒMengembangkan model P3B
dan menyusun rekomendasi
bagi ketentuan perpajakan
domestik untuk menetralkan
efek yang timbul dari hybrid
instrument
dan
hybrid
entities;
ƒMenyusun
rekomendasi
terkait ketentuan Controlled
Foreign Company (CFC);
ƒMenyusun rekomendasi terkait
ketentuan pembebanan biaya
bunga;
cara
ƒMengubah
penanggulangan
harmful
tax practices dengan lebih
memprioritaskan transparansi
dan substansi;
ƒMengembangkan model P3B
dan menyusun rekomendasi
bagi ketentuan perpajakan
domestik dalam mencegah
penyalahgunaan P3B;
ƒMengubah definisi
Usaha Tetap;
Bentuk
ƒMenyusun aturan yang lebih
ketat terkait transfer aset
tidak berwujud;
ƒMengembangkan aturan yang
lebih ketat terkait transfer
risiko dan alokasi modal yang
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
23
insidereportase
Tanggapan terhadap Penghindaran
Pajak dan BEPS Action Plan
B
G-20
EPS Action Plan terdiri
dari 15 tindakan yang
dapat berujung kepada
perubahan mendasar pada
sistem pajak sejak 1920”
Sekjen OECD, Angel Gurria.
berlebihan
(allocation
excessive capital);
of
ƒMenyusun ketentuan transfer
pricing
atas
transaksitransaksi yang memiliki risiko
yang tinggi;
ƒMenyusun rekomendasi terkait
pengumpulan dan analisis
data
yang
berhubungan
dengan BEPS;
ƒMendorong
perusahaan
multinasional
untuk
mengungkap struktur pajaknya
kepada otoritas pajak;
ƒMenyusun rekomendasi terkait
dokumentasi transfer pricing;
24
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
ƒMendorong
mekanisme
penyelesaian
sengketa
perpajakan internasional yang
lebih efektif;
ƒMengembangkan
instrumen
multilateral dalam mengatasi
isu-isu
perpajakan
internasional.
OECD
terus
berusaha
memperkenalkan
Action
Plan
tersebut ke seluruh dunia. Hal ini
disebabkan efektivitas Action Plan
tersebut akan tercapai apabila
kerja sama dilakukan secara global,
bukan hanya oleh satu negara atau
sekelompok negara saja.
Pada tanggal 19-21 Juli 2013,
negara-negara G20 mengadakan
pertemuan di Moskow. Salah satu
topik yang dibahas dalam pertemuan
tersebut adalah isu BEPS.14 Dalam
kesempatan tersebut, Angel Guria,
Sekjen OECD mempresentasikan
BEPS Action Plan di hadapan para
perdana menteri dan gubernur bank
sentral dari negara-negara G20.
Guria
mengajak
negara-negara
yang tergabung dalam G20 untuk
bersama-sama mendukung Action
Plan yang digagas OECD.
Presentasi Angel Guria disambut
baik oleh seluruh anggota G20,
terutama Jerman, Inggris, Perancis,
dan Rusia. Secara tegas, mereka
menginginkan standar itu diterapkan
oleh seluruh anggota G20 dalam dua
tahun. George Osborne, politikus
Inggris bahkan menyebut OECD
Action Plan sebagai sebuah “langkah
besar” agar perusahaan membayar
pajak yang terutang.
Di sisi lain, Siluanov, perwakilan
14 Siaran pers Departemen Keuangan, Internet, dapat
diakses melalui: http://www.depkeu.go.id/ind/Data/
Siaran_Pers/G-20%2019-20%20Juli%202013.pdf
insidereportase
dari Rusia menyatakan dukungannya
untuk menerapkan juga Action Plan
di negara-negara selain G20. Lebih
lanjut, dia memberikan catatan bahwa
penerapan Action Plan mengarah
kepada
lahirnya
rekomendasi
terkait aturan tentang pembebanan
suatu biaya, revisi aturan transfer
pricing, aturan pajak yang lebih
ketat bagi pengelolaan laba dari
perusahaan asing (CFC), dan juga
menanggulangi penggelapan pajak di
dunia bisnis yang berkembang pesat,
seperti ekonomi digital. Sayangnya,
negara anggota G20 yang lain justru
meragukan komitmen Rusia, karena
mereka justru menganggap banyak
perusahaan Rusia yang didirikan
di luar negeri dengan tujuan untuk
menghindari pajak.
Pertemuan
negara-negara
G20 yang dihadiri oleh negara
berkembang seperti India dan Cina
merupakan momentum bagi OECD
untuk menyebarluaskan rekomendasi
terkait BEPS ke negara-negara nonanggota OECD. Dengan melibatkan
negara-negara berkembang dalam
G20, pernyataan OECD dalam BEPS
Report bahwa prinsip-prinsip pajak
internasional tidak lagi mampu
menciptakan
sistem
perpajakan
yang adil di era globalisasi dan
e-commerce seperti sekarang ini
menunjukkan perlunya revisi sistem
perpajakan internasional dengan
lebih melibatkan suara negara-negara
berkembang dalam prosesnya.
G8
Perdana Menteri Inggris, David
Cameron,
menyatakan
bahwa
melawan tax avoidance merupakan
salah satu prioritas Inggris dalam
memimpin
G8.
Inggris
ingin
menyatukan negara-negara dengan
ekonomi terbesar di dunia termasuk
AS, Jepang, Jerman, dan ditambah
dengan Uni Eropa untuk segera
mengambil tindakan.
penghasilan dan bagaimana skema
transaksi yang digunakan untuk
memperoleh penghasilan tersebut.
Kewajiban
pelaporan
mendetail
tersebut diharapkan dapat membuat
perusahaan
multinasional
lebih
sulit memindahkan labanya (profit
shifting).
Tak ketinggalan, isu mengenai
penghindaran pajak juga dibicarakan
antara negara-negara G8. Hal itu
terlihat dari communique pertemuan
G8 di Lough Erne.15 Memang, dalam
pertemuan tersebut, negara-negara
G8 banyak membicarakan tentang
penggelapan pajak, hukuman bagi
pelanggarnya,
dan
bagaimana
mereka ingin mendorong pertukaran
informasi.
Namun,
di
antara
berbagai hal tersebut, dibahas
juga perkembangan isu perlawanan
terhadap penghindaran pajak.
Menurut negara-negara G8, yang
menjadi masalah bagi otoritas pajak
adalah perusahaan multinasional
tidak melaporkan di mana sebenarnya
laba mereka dihasilkan. Padahal,
dengan mengetahui di mana laba
tersebut dihasilkan, otoritas akan
lebih
mudah
mengidentifikasi
adanya profit shifting yang dilakukan
oleh
perusahaan-perusahaan
multinasional.
Perhatian
G8
terhadap
isu
ini
salah
satunya
tercermin
pada sebuah kalimat di halaman
pertama communique G8 yang
berbunyi “kami akan bekerja untuk
menciptakan kerangka umum bagi
perusahaan
multinasional
untuk
melaporkan kepada otoritas pajak
di
mana
mereka
memperoleh
penghasilan
dan
membayar
pajaknya di seluruh dunia”. Kalimat
ini menggambarkan bahwa ke
depannya perusahaan multinasional
harus melaporkan secara detail ke
otoritas pajak tentang di negara
mana saja mereka memperoleh
Di antara negara-negara anggota
G8
yang
antusias
mendukung
Action Plan OECD adalah Jerman,
sedangkan beberapa negara anggota
lainnya justru bersikap skeptis
tentang topik tersebut. Hal ini salah
satunya didorong oleh anggapan
mereka
tentang
Inggris
yang
ironisnya justru memiliki banyak
teritori yang dianggap sebagai tax
haven, yaitu: Channel Islands,
Gibraltar, the Cayman Islands,
British Virgin Islands. Selain itu,
mereka beranggapan bahwa sistem
pajak internasional yang dibuat lebih
dari seabad lalu sangat sulit untuk
diubah. IT
15 Policy paper, “2013 Lough Erne G8 Leaders’
Communiqué”, Internet, dapat diakses melalui: https://
www.gov.uk/government/publications/2013-lougherne-g8-leaders-communique
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
25
insidenewsflash
Awasi Rekening Bank Wajib Pajak,
Ditjen Pajak dan OJK Saling Tukar Data
FINANCE.DETIK.com
JAKARTA. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa
Keuangan dan Perpajakan, Ditjen Pajak melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU)
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya MoU ini, Ditjen Pajak dan OJK sepakat untuk saling
memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Dukungan yang akan diberikan Ditjen Pajak kepada OJK meliputi:
pemberian data dan informasi berupa data indentitas wajib pajak, informasi
kepatuhan perpajakan, dan data mengenai hubungan kepemilikan pelaku
kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan, data dan informasi yang dapat
diberikan OJK kepada Ditjen Pajak meliputi data-data perpajakan bagi para
pelaku usaha jasa keuangan. Kemudian, OJK juga meminta Ditjen Pajak
dapat menugaskan pegawainya untuk membantu kebutuhan OJK. IT
Ditjen Pajak Kaji Insentif
Pembebasan PPN Rusunami
Antara
JAKARTA. Ditjen Pajak sedang mengkaji
aturan insentif pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) bagi Rumah Susun Sederhana
Milik (Rusunami), dengan mempertimbangkan
kenaikan nilai jual Rusunami yang signifikan.
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat
Jenderal Pajak Chandra Budi menjelaskan
kebijakan perpajakan ini dimaksudkan untuk
mendukung
program
pemerintah
dalam
memberikan
kesempatan
b
bagi masyarakat
e k o n o m i
m
menengah
ke
b
bawah
untuk
m e m i l i k i
rrumah. Chandra
melanjutkan,
k a j i a n
kemampuan
e k o n o m i s
d
dan
daya
beli masyarakat golongan ini akan tetap
dipertimbangkan, sebelum diambil keputusan
terkait penerapan aturan PPN Rusunami
terbaru. IT
26
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Ada PBB, Penerimaan Pajak
DKI Jakarta Terkatrol
Harian Kontan
JAKARTA. Perubahan sistem pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah langsung mengatrol penerimaan
pajak di DKI Jakarta. Per semester I-2013, realisasi
penerimaan pajak daerah di Jakarta mencapai Rp 10,08
triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya yang senilai Rp 8 triliun.
Meskipun nilainya naik, secara persentase dari
target tahunan malah turun. Semester I-2013, realisasi
penerimaan pajak hanya 45,98%, sedangkan setahun
sebelumnya mencapai 50,15%.
Namun, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi,
menyatakan, realisasi penerimaan pajak akan makin
besar memasuki semester II. Sebab, pada periode itu
terdapat batas waktu pembayaran pajak, yakni Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2013. IT
insidenewsflash
Pembayaran Pajak UKM
Bisa Lewat ATM
KONTAN.co.id
Pajak Bandara Diusulkan Naik
REPUBLIKA.co.id
JAKARTA. PT Angkasa Pura II (AP II) mengajukan
kenaikan pajak bandara (airport tax) tiga bandara
di Indonesia. Ketiga bandara itu adalah Bandara
Kualanamu Sumatera Utara, Bandara Sultan Syarif
Qasim II Pekan Baru, dan Bandara Raja Haji Fii
Sabililah Tanjung Pinang.
Sekretaris Perusahaan AP II Wasfan Widodo
mengatakan, pengajuan peningkatan tarif itu
untuk menyesuaikan dengan biaya perawatan dan
memaksimalkan pelayanan karena ketiga bandara itu
adalah bandara baru.
Direktur Utama AP II Tri S Sunoko menambahkan,
pengajuan peningkatan tarif itu beragam. Bandara
Raja Haji Fii Sabililah Tanjung Pinang dari Rp 25
ribu menjadi Rp 40 ribu. Lalu, Bandara Sultan Syarif
Qasim II Pekan Baru dari Rp 30 ribu menjadi Rp
50 ribu. Sedangkan, Bandara Kualanamu Sumatera
Utara akan dinaikkan menjadi Rp 100 ribu dari
sebelumnya Rp 35 ribu. IT
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak yang ingin
menggenjot pendapatan pajak masyarakat menempuh
berbagai cara untuk dapat memudahkan masyarakat
membayar pajaknya. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak
ingin membuka layanan pembayaran pajak Usaha Kecil
Menengah (UKM) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
perbankan.
Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyebut
saat ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan serius
dengan beberapa bank besar, seperti PT Bank Mandiri
Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk. Namun, dari
3 bank tersebut, baru Bank
Mandiri yang sudah pasti dan
diperkirakan pelaksanaannya
mulai September 2013.
Direktur
Utama
Bank
Mandiri Budi Gunadi Sadikin
menyatakan bahwa pihaknya
diminta Direktorat Jenderal
Pajak untuk secepat mungkin
merealisasikannya.
Budi
k
kkena biaya
bi
t k
menambahkan, nasabah tak akan
untuk
pembayaran pajak UKM ini. Dana yang dibayarkan
nasabah tersebut pun langsung ditarik ke Direktorat
Jenderal Pajak, sehingga tak akan menimbulkan
tambahan dana mengendap di Bank Mandiri. IT
Tarik Investor Masuk
Insentif Pajak Ditebar
Harian Kontan
JAKARTA. Tren penurunan investasi ke Indonesia yang terjadi
selama dua tahun terakhir mulai meresahkan. Apalagi, tren ini
diperkirakan masih akan berlanjut di 2014.
Tak ingin investasi menukik tajam, mulai tahun depan,
pemerintah akan menebar insentif. Pertama, pemerintah akan
mempermudah persyaratan penerima insentif tax holiday dan tax
allowance. Kedua, pemerintah akan memberikan insentif ganda
bagi industri intermediate atau industri setengah jadi.
Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merevisi
aturan main pemberian tax holiday dan tax allowance yang selama
ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130 tahun
2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52
tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu. IT
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
27
insidereview
Benturan Hukum pada Pengenaan
PPh Final Bagi Sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Hadining Kusumastuti1
“S
istem perpajakan Indonesia tidak mengenal
istilah Pajak UMKM, namun batasan
peredaran bruto yang diberlakukan kepada
Wajib Pajak Tertentu tersebut dapat diadopsi
oleh pelaku UMKM.”
1. Pengantar
Rencana
pemerintah
untuk
memberlakukan PPh Final bagi sektor
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)
diwujudkan
dengan
diterbitkannya PP No. 46 Tahun
2013 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
1 Mahasiswi Magister Akuntasi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia. Tulisan ini merupakan pendapat
pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam
tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab
penulis.
28
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu pada tanggal 13 Juni 2013
dan mulai berlaku efektif per 1 Juli
2013. Sistem perpajakan Indonesia
tidak mengenal istilah Pajak UMKM,
namun batasan peredaran bruto yang
diberlakukan kepada Wajib Pajak
Tertentu tersebut dapat diadopsi
oleh pelaku UMKM yang ketentuan
klasifikasi usahanya diatur dalam
UU No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dengan segala pro dan kontra yang
berkembang di masyarakat saat
ini, artikel ini membahas mengenai
mengapa diperlukan suatu kebijakan
pajak tersendiri bagi sektor UMKM
serta analisis penerbitan PP No. 46
Tahun 2013 ini terhadap ketentuan
Pasal 4 Ayat (2) Huruf e, Pasal 14
Ayat (2), dan Pasal 31E UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.
2. UMKM dalam Konsep
Perpajakan
Sektor UMKM merupakan kegiatan
usaha yang didominasi oleh sektor
informal yang kegiatan usahanya
sulit terdeteksi. Istilah seperti
“underground”, “grey”, “hidden”,
“shadow” and “cash” economy
merupakan istilah yang seringkali
digunakan untuk mendefinisikan
aktivitas ini. Indonesia sebagai
negara berkembang yang 98,9%
kegiatan usahanya didominasi oleh
insidereview
sektor usaha skala mikro (Data
BPS Tahun 2006-2010) memiliki
potensi pajak dari sektor informal
yang cenderung berkembang di cash
economy tersebut. Namun, pada
kenyataannya tidak mudah untuk
memungut pajak dari sektor informal
ini. Oleh karena itu, sektor informal
yang berkembang pada aktivitas
cash economy dikenal dengan istilah
Hard-to-Tax (HTT).
Pelaku
UMKM
merupakan
orang pribadi maupun badan yang
masuk dalam kategori HTT. Hal
ini dikarenakan adanya kesadaran
yang rendah untuk secara sukarela
mendaftarkan dirinya sebagai Wajib
Pajak. Meskipun kemudian mereka
sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak,
sulit bagi mereka untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya karena
mereka tidak memiliki pembukuan
yang baik, sehingga memudahkan
mereka
untuk
menyembunyikan
pendapatan yang sebenarnya. Oleh
karena itu, cara yang tepat untuk
menghimpun
penerimaan
pajak
dari sektor HTT ini adalah dengan
menerapkan metode presumptive
tax, dengan alasan-alasan seperti
penyederhanaan
(simplification),
mengurangi beban dari lemahnya
administrasi perpajakan, mengurangi
biaya kepatuhan perpajakan bagi
Wajib Pajak UMKM, serta upaya
untuk meminimalkan tax avoidance
ataupun tax evasion.2 Indikator
metode presumptive tax yang banyak
diadopsi oleh berbagai negara untuk
menghimpun penerimaan pajak dari
sektor HTT ini adalah peredaran
bruto, sebagaimana dapat dilihat dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh
Richard M. Bird dan Sally Wallace
dalam jurnalnya yang berjudul Is It
Really Hard to Tax the Hard-to-Tax?
The Context and Role of Presumptive
Taxes.3
Uraian di atas apabila dirangkum
dapat dipahami melalui alur berikut
ini:
2 James Alm, et all, Taxing The Hard-To-Tax: Lessons
from Theory and Practice (The Netherlands: Elsevier B.V,
2004).
3 Richard M. Bird dan Sally Wallace, Is It Really
Hard to Tax the Hard-to-Tax? The Context and Role of
Presumptive Taxes (Canada: Joseph L. Rotman School of
Management, 2003).
Pelaku
UMKM
Pelaku
Usaha
Sektor
Informal
Cash
Economy
Presumptive
Tax
Meskipun menarik, tulisan ini
tidak akan menelisik lebih jauh
mengenai
kerangka
teori
dan
tinjauan empiris atas pemberlakuan
presumptive tax di berbagai negara.
Tulisan ini justru akan mengangkat
isu penting lain yang selama ini
jarang didiskusikan mengenai PP
No. 46 Tahun 2013, yakni mengenai
adanya aspek kedudukan hukum
serta adanya benturan dengan
ketentuan perpajakan lainnya.
3. PP No. 46 Tahun 2013
Ditinjau dari Ketentuan
Undang-Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan
Beberapa hal perlu menjadi
perhatian
sehubungan
dengan
penerbitan PP ini ditinjau dari
ketentuan
Undang-Undang
No.
36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan (UU PPh) terutama
Pasal 4 Ayat (2) Huruf e, Pasal 14
Ayat (2), dan Pasal 31E, karena
pada pelaksanaannya PP ini akan
Hard
-toTax
mengalami
benturan
dengan
ketentuan pasal-pasal tersebut.
1) Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf e
UU PPh sebagai Payung Hukum PP
No. 46 Tahun 2013
Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh
menyatakan bahwa penghasilan
tertentu lainnya dapat dikenai
pajak
bersifat
final
yang
ketentuannya
diatur
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah, pasal ini mengatur
mengenai jenis-jenis penghasilan
yang dapat dikenakan pajak
bersifat final. Dasar pengenaan
PPh Final yang diatur dalam
PP No. 46 Tahun 2013 adalah
Wajib Pajak Orang Pribadi dan
Badan yang melakukan kegiatan
usaha dengan peredaran bruto
dalam satu tahun tidak melebihi
Rp
4.800.000.000.
Adapun
PP ini mengatur tentang Subjek
PPh Final, dan bukan mengatur
tentang
Objek
PPh
Final
sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Ayat (2) Huruf e UU PPh.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
29
insidereview
Gambar 1 - Visualisasi Mengenai Benturan Antara Ketentuan
Pasal 14 Ayat (2) UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013
SKEMA I : WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun
kurang dari Rp. 4.800.000.000.
SKEMA III : WPOP yang melakukan kegiatan usaha
dengan peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi
dari Rp. 4.800.000.000. Kecuali WPOP yang melakukan
kegiatan usaha di tempat yang berpindah-pindah atau di
tempat umum (pedagang asongan/kaki lima) dan WPOP
yang melakukan pekerjaan bebas.
Sumber: Pasal 14 Ayat (2) UU PPh dan PP No. 46 Tahun 2013
Dengan demikian, payung hukum
penerbitan PP ini tidak tepat
apabila mengacu pada ketentuan
Pasal 4 Ayat (2) Huruf e UU PPh.
2) Benturan antara Ketentuan Pasal
14 Ayat (2) UU PPh dengan PP No.
46 Tahun 2013
Gambar
1
di
bawah
ini
memberikan visualisasi mengenai
benturan antara ketentuan Pasal
14 Ayat (2) UU PPh yang diwakili
dengan Skema I dengan PP No.
46 Tahun 2013 yang diwakili
dengan Skema III.
Gambar 1 menunjukkan terdapatnya benturan antara Skema
I dengan Skema III, karena
Subjek Pajak dari Skema III ini
merupakan bagian dari Subjek
Pajak yang ketentuannya selama
ini telah diatur dalam Pasal 14
Ayat (2) UU PPh. Jika Skema III
ini diterapkan, tentu skema ini
akan lebih menarik bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi (WPOP)
yang melakukan kegiatan usaha
jika
dibandingkan
dengan
Skema I yang telah berlaku
selama
ini.
Karena
selain
metode
penghitungan
pajak
dan
administrasi
perpajakan
yang lebih sederhana, jumlah
pajak yang dibayarkan juga
menjadi lebih kecil, sebagaimana
dapat dilihat pada ilustrasi
penghitungan pajak berikut ini:
Ny. Ani adalah seorang ibu rumah
tangga yang memiliki usaha salon
kecantikan di daerah Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan. Omzet
salon beliau selama setahun
adalah Rp 1.200.000.000 (satu
miliar dua ratus juta rupiah),
dengan rata-rata omzet perbulan
adalah sebesar Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah).
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema I :
Peredaran Bruto Setahun
1.200.000.000
Norma Perkiraan Penghasilan Netto (40% dari Peredaran Bruto setahun untuk kota Jakarta)
480.000.000
Penghasilan Kena Pajak
455.700.000
(Penghasilan Netto - PTKP TK/0)
PPh Terutang Setahun
5% x Rp. 50.000.000
2.500.000
15% x Rp. 200.000.000
30.000.000
25% x Rp. 205.700.000
51.425.000
PPh Terutang Setahun
83.925.000
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema III :
Peredaran Bruto Sebulan
PPh final Sebulan (Tarif 1%)
PPh final Setahun
Selisih PPh Terutang antara Skema I dengan Skema III
30
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
100.000.000
1.000.000
12.000.000
71.925.000
insidereview
Gambar 2 - Visualisasi Mengenai Benturan antara Ketentuan
Pasal 31E UU PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013
SKEMA II : Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp 50.000.000.000,- dengan Penghasilan
Kena Pajak sampai dengan Rp. 4.800.000.000.
SKEMA III : Wajib Pajak Badan yang memiliki
peredaran bruto dalam satu tahun tidak
melebihi dari Rp. 4.800.000.000.
Sumber: Pasal 31E UU PPh dan PP No. 46 Tahun 2013
3) Benturan antara Ketentuan Pasal
31E UU PPh dengan PP No. 46
Tahun 2013
Ketentuan Pasal 31E UU PPh yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak
Badan Dalam Negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan
Rp 50.000.000.000 (mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif Pasal 17
Ayat (1) Huruf b dan Ayat 2(a)
yang dikenakan atas Penghasilan
Kena Pajak dari bagian peredaran
bruto
sampai
dengan
Rp
4.800.000.000).
Gambar
2
memberikan visualisasi mengenai
benturan antara ketentuan Pasal
31E yang diwakili dengan Skema
II dengan PP No. 46 Tahun 2013
yang diwakili dengan Skema III.
Gambar 2 menunjukkan bahwa
terdapat benturan antara Skema
II dengan Skema III, karena
Subjek Pajak dari Skema III
ini
merupakan
bagian
dari
Subjek Pajak yang ketentuannya
selama ini telah diatur dalam
Pasal 31E. Jika Skema III ini
diterapkan, tentu skema ini
akan lebih menarik bagi Wajib
Pajak Badan yang melakukan
kegiatan usaha jika dibandingkan
dengan Skema II yang telah
berlaku selama ini karena selain
metode
penghitungan
pajak
dan
administrasi
perpajakan
yang lebih sederhana, tidak ada
kewajiban
menyelenggarakan
pembukuan
cukup
dengan
pencatatan, jumlah pajak yang
dibayarkan juga menjadi lebih
kecil, sebagaimana dapat dilihat
pada ilustrasi penghitungan pajak
berikut ini:
PT ABC bergerak di bidang
usaha tekstil dengan Pendapatan
Usaha selama setahun sebesar
Rp
2.400.000.000
dan
Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp 240.000.000. 4 Pendapatan
4 Berdasarkan Data BI, untuk usaha skala
menengah, 64,5% dari pengusaha tersebut
memiliki net margin sebesar 10%.
usaha rata-rata PT ABC per bulan
adalah sebesar Rp 200.000.000.
4. Penutup
Suatu kebijakan baru selalu
memunculkan
pro
dan
kontra
di masyarakat, tidak terkecuali
kebijakan pengenaan PPh Final
bagi pelaku UMKM ini. Secara
konsep
perpajakan,
kebijakan
PPh Final ini merupakan alternatif
metode pemungutan pajak yang
tepat bagi pelaku UMKM karena
selain administrasi perpajakan yang
mudah bagi kedua belah pihak baik
dari sisi Wajib Pajak dan Petugas
Pajak. Kebijakan ini dapat menjadi
“D
it i nj a u d a ri a s p e k
l e g a l i ta s nya , ke b i j a ka n PPh
f i n a l ya n g ke te n tu a n nya
d i a tu r d a l a m PP N o . 4 6 Ta h u n
2013 i n i tu m p a n g t i n d i h
d e n g a n ke te n tu a n Pa s a l 14 Aya t (2) d a n
Pa s a l 31E U U PPh .”
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
31
insidereview
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema II :
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang Setahun
240.000.000
30.000.000
PPh Terutang Setahun Berdasarkan Penghitungan Skema III :
Pendapatan Bruto Sebulan
200.000.000
PPh Terutang Sebulan
2.000.000
PPh Terutang Setahun
24.000.000
Selisih PPh Terutang antara Skema II dengan Skema III
6.000.000
sarana edukasi bagi pelaku UMKM
karena diharapkan dengan prosedur
dan struktur yang sederhana akan
meningkatkan
kepatuhan
Wajib
Pajak, mendorong pelaku UMKM
untuk melakukan formalisasi usaha,
sehingga kegiatan usaha mereka
terdeteksi oleh sistem administrasi
perpajakan. Ditegaskan pula dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh
OECD Development Co-Operation
Directorate 5 bahwa kompleksitas
peraturan perpajakan dan kerumitan
administrasi perpajakan di negara
berkembang yang dialami oleh
UMKM menjadi hambatan serius
dalam usaha untuk melakukan
formalisasi unit UMKM.
Namun, dalam menyusun suatu
kebijakan
harus
diperhatikan
aspek
legalitasnya,
terutama
ditinjau dari payung hukum yang
menjadi
dasar
diterbitkannya
suatu kebijakan dan menghindari
tumpang tindihnya peraturan yang
dapat membingungkan Wajib Pajak.
Tujuan dari diterbitkannya kebijakan
PPh Final ditinjau dari konsep
pemungutan pajak bagi sektor UMKM
adalah baik, namun apabila ditinjau
dari aspek legalitasnya, kebijakan
PPh Final yang ketentuannya diatur
dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini
tumpang tindih dengan ketentuan
Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 31E UU
PPh. IT
5 Matthijs Alink dan Victor van Kommer, Handbook
on Tax Administration (The Netherlands: IBFD, 2011).
32
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
insidereview
insideevent
Seminar
Transfer Pricing Audit and
Dispute Resolutions
Isu transfer pricing (TP) merupakan sebuah isu yang
dinamis, sejalan dengan perkembangan bisnis global yang
berkembang pesat. Karena itulah, semua pihak yang terkait
dengan TP, baik itu akademisi, pelaku bisnis, praktisi, maupun
regulator harus terus menerus memperbarui pengetahuannya
tentang TP. Berdasarkan hal tersebut, DANNY DARUSSALAM
Tax Center (DDTC), sebagai NQRZOHGJH EDVHG ÀUP
yang berpengalaman di bidang pajak domestik maupun
internasional, berusaha untuk berbagi pengetahuan dan
pengalamannya di bidang TP dalam bentuk kursus maupun
seminar. Salah satu seminar TP yang diadakan DDTC adalah
seminar yang berjudul “Transfer Pricing Audit And Dispute
Resolutions”. Seminar ini berlangsung pada tanggal 27 Juni
2013 di training center DDTC, Kelapa Gading.
Materi yang dipaparkan mengambil perspektif yang
digunakan tidak hanya dari Indonesia, namun juga disesuaikan
dengan perkembangan global. Contoh penggunaan perspektif
domestik adalah pengkajian PMK No. 17/PMK.03/2013
untuk membahas Tatacara Pemeriksaan TP di Indonesia.
Selain itu, terdapat pula bahasan mengenai update peraturan
domestik tentang pemeriksaan TP di Indonesia (PER-22
Tahun 2013) terutama mengenai kelebihan, kelemahan,
dan implikasinya bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, tentang
penyelesaian sengketa, pemateri juga memaparkan PER-48
Tahun 2010 tentang Mutual Agreement Procedure dan PER69 Tahun 2010 tentang Advanced Pricing Agreement.
Tentunya, pembahasan tentang topik-topik tersebut
tidak hanya ditinjau dari sudut pandang domestik, peserta
juga disuguhi berbagai perkembangan mengenai guidelines
baik yang dikeluarkan oleh OECD maupun yang dikeluarkan
oleh UN. Tim pengajar juga memberikan insight tentang
perkembangan isu TP di dunia internasional. Sebagai
contoh, perkembangan di kawasan Oseania yang memiliki
pembaruan tentang ketentuan dokumentasi, benua Asia yang
mengalami intensitas penggunaan APA yang meningkat, atau
bagaimana otoritas pajak di benua Afrika terus meningkatkan
kompetensinya terkait TP.
Tidak hanya sampai di sana, peserta juga dibekali
berbagai aspek praktis tentang TP, seperti bagaimana
melakukan analisis FAR (Fungsi, Aset, dan Risiko),
bagaimana memilih metode TP yang tepat, dan bagaimana
melakukan comparability analysis. Lebih lanjut, peserta
juga mendapatkan pemaparan komprehensif tentang aspekaspek TP dari transaksi intragrup yang kini sedang banyak
digunakan oleh multinasional, seperti transaksi aset tidak
berwujud, jasa, serta pendanaan internal. Sebagai penutup,
peserta disuguhi pandangan tentang bagaimana proses
sengketa yang berkepanjangan bisa mempengaruhi kekuatan
posisi Wajib Pajak.
Seminar ini dihadiri oleh para peserta yang berasal
dari berbagai latar belakang. Dari mulai praktisi TP dari
perusahaan multinasional hingga dari kalangan pemerintahan
seperti Pusdiklat Pajak. Sedangkan pembicara dalam
seminar ini merupakan orang-orang terpilih dari DDTC yang
berpengalaman dalam mengkaji maupun menangani kasuskasus TP. IT
Kunjungi www.dannydarussalam.com untuk
informasi event dan seminar kami.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
33
insidereview
Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak
dalam Konstitusi Kita?
Ifdhal Kasim1
“K
o nstitusi merupakan norma hukum tertinggi, yang
mendasari pengaturan kekuasaan organ-organ
negara dan hak-hak warga negaranya. Undangundang di bawahnya tidak boleh bertentangan
dengan norma yang terdapat dalam konstitusi.”
1. Pengantar
Salah satu isu krusial yang
jarang mendapat perhatian memadai
dari kalangan ahli hukum adalah
isu hak-hak Wajib Pajak, dan
perlindungannya
dalam
sistem
hukum di Indonesia. Yang lebih
sering mendapat perhatian yang luas
tertuju pada isu kewajiban Wajib
Pajak, dan bagaimana meningkatkan
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
Apalagi untuk negara kita yang masih
1 Penulis adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (2007-2012), sekarang Advokat pada
Publica Law Firm. Tulisan ini merupakan pendapat
pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam
tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab
penulis.
34
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
bergelut dengan usaha peningkatan
kesadaran
Wajib
Pajak
untuk
secara sukarela membayar pajak.
Tulisan ini ingin mengajak pembaca
memperbincangkan isu yang relatif
jarang diperdebatkan sebagai isu
yang
menyangkut
kepentingan
publik, yaitu hak-hak Wajib Pajak
dan perlindungannya. Tulisan ini
mencoba mengeksplorasi isu krusial
tersebut dalam kaitannya dengan
isu perlindungan hak asasi manusia
pada umumnya. Sebab, konsep hakhak Wajib Pajak berhubungan sangat
erat dengan gagasan hak asasi
manusia.
Pembahasan mengenai isu hakhak Wajib Pajak pertama-tama
harus kita letakkan dalam kerangka
konstitusi.
Seperti
diketahui,
konstitusi
merupakan
norma
hukum tertinggi, yang mendasari
pengaturan
kekuasaan
organorgan negara dan hak-hak warga
negaranya.
Undang-undang
di
bawahnya tidak boleh bertentangan
dengan norma yang terdapat dalam
konstitusi. Oleh karena itu, menjadi
relevan apabila kita melihat apa
yang dikatakan dalam konstitusi
terkait dengan hak-hak Wajib Pajak.
Dalam kerangka tersebut, tulisan ini
mencoba mengeksplorasi apakah
konstitusi secara eksplisit menjamin
hak-hak Wajib Pajak. Pembahasan
isu tersebut sangat penting dalam
upaya
menempatkan
hubungan
seimbang antara negara (yang berhak
menetapkan pajak) dan warga negara
sebagai Wajib Pajak, sehingga
dapat menghindari penyalahgunaan
kekuasaan oleh negara dan otoritas
pajak dalam menarik pajak.
insidereview
2. Hak Pengenaan Pajak dan
Perlindungan atas Wajib Pajak
Pembahasan kita mulai dengan
melihat terlebih dahulu secara
umum hubungan antara pemungut
pajak (negara) dan subjeknya (Wajib
Pajak). Pengenaan pajak merupakan
hak negara yang ditetapkan oleh
hukum, dan hak tersebut diperoleh
dari pengakuan terhadap hak atas
kekayaan individu. 2 Tanpa adanya
pengakuan hak individual terhadap
kekayaan,
negara
jelas
tidak
mungkin menarik pajak. Namun
di sisi yang lain, pengenaan pajak
justru
membatasi
penikmatan
individu atas hak fundamental yang
diakui secara universal tersebut.
Tetapi, hubungan yang kontradiktif
ini diterima oleh individu, karena
negara
memungutnya
untuk
membiayai ketersediaan barang dan
jasa publik, yang juga akan kembali
pada mereka. Pajak diterima sebagai
“a sacrifice of part of the public
property … for the preservation of
the whole.” 3 Dengan tepat Oliver
Wendell
Holmes,
Jr.,
seorang
Hakim Agung Amerika yang terkenal
mengatakan, “taxes are what we pay
for civilized society”.4
Jelas sekali, pengenaan pajak
oleh negara berkorelasi dengan
terkuranginya hak atas kekayaan
individu atau warga negara. Dalam
kaitannya dengan terkuranginya hak
individu tersebut, kekuasaan negara
untuk mengenakan pajak perlu
pula dibatasi supaya tidak menjadi
berlebihan. 5 Pembatasannya harus
dilakukan melalui hukum, yaitu
melalui persetujuan parlemen (DPR)
yang merupakan representasi Wajib
Pajak. Dengan demikian, pajak
sering membuat sensitif hubungan
antara pemerintah dengan yang
diperintah. “The history of tax law
is the history of the reconciliation
of the power of the state and the
rights of the subject,” demikian
pengamatan
Stebbings. 6
Maka
hubungan antara kekuasaan negara
(yang berhak mengenakan pajak)
dan subjeknya (yang berkewajiban
membayar pajak) sedapat mungkin
harus seimbang.
Hampir semua negara saat
ini mencantumkan hak negara
mengenakan pajak tersebut ke
dalam
konstitusinya
(UUD).
Tidak terkecuali Indonesia,
hak
negara untuk mengenakan pajak
tercantum dalam Pasal 23A UUD
1945-perubahan. Tetapi bersamaan
dengan diaturnya hak negara untuk
mengenakan pajak, diatur pula
pembatasan terhadap penggunaan
3 Chantal Stebbings, The Victorian Taxpayer and
the Law; A Study in Constitutional Conflict (Cambridge:
Cambridge University Press, 2009), 2.
5 Pengenaan pajak oleh negara harus berdasarkan
persetujuan rakyatnya yang diwakili oleh wakilwakilnya di parlemen (DPR). “To demand that tax be
levied only with the consent of Parliament, that is by
legislation properly enacted imposing a tax, was an
essential rights, liberty and privilege of the English people,”
jelas Stebbings dengan mengacu pada sejarah Inggris.
Lihat Chantal Stebbings, ibid.
4
6
2 Duncan Bentley, Taxpayers’ Rights: Theory, Origin
and Implementation (The Netherlands: Kluwer Law
International, 2007).
Ibid.
Chantal Stebbings, ibid.
hak tersebut oleh negara. Tujuannya
adalah untuk melindungi subjek
pajak
dari
penyalahgunaan
kekuasaan oleh negara maupun oleh
otoritas pajak. Pengaturan yang
demikian ini di antaranya terlihat
pada konstitusi Meksiko atau Italia.
Tanpa pembatasan, dikhawatirkan
akan terjadi “unfair taxation.”
Pembatasan
ini
sangat
erat
kaitannya dengan menyeimbangkan
relasi antara penarik pajak (negara)
dan subjeknya (Wajib Pajak), dengan
memberi jaminan terhadap hak-hak
Wajib Pajak.
3. Hak-hak Wajib Pajak
Istilah ‘hak-hak Wajib Pajak’
sudah sering disinggung dalam
bagian depan tulisan ini. Apa
sesungguhnya yang kita maksudkan
ketika kita menggunakan istilah hakhak Wajib Pajak? Memang belum
ada definisi yang telah diterima
secara umum berkenaan dengan
istilah tersebut. Tapi, salah satu
definisi ini mungkin bisa kita jadikan
titik awal untuk memahami istilah
tersebut, meskipun definisi tersebut
menitikberatkan pada perlakuan
yang menyimpang dari otoritas pajak:
“written or unwritten rules that are
intended to protect taxpayers against
tax levying by tax authorities, which
tax levying could be illegal from the
point of view of taxpayers.” 7
7 Bogumil Brzezinski, “Taxpayer Rights; Some
Theoretical Issues,” dalam Nykiel dan Sek (ed.),
Protection of Taxpayer’s Rights: European, International
and Domestic Taw law Perspective (Warsawa: Wolters
Kluwer Polska, 2009).
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
35
insidereview
Tentu saja definisi di atas tidak
mencakup
penjelasan
tentang
konsep hak-hak Wajib Pajak karena
terlalu sempit. Definisi di atas hanya
menjelaskan perilaku menyimpang
otoritas pajak dari aspek finansial
saja.
Padahal,
aspek
nonfinansial dalam hubungan otoritas
pajak dengan Wajib Pajak sering
mengemuka. Contohnya, sulitnya
mendapatkan
informasi
yang
diperlukan oleh Wajib Pajak dari
otoritas pajak. Padahal, informasi
tersebut diperlukan untuk mengambil
keputusan yang tepat berkenaan
dengan keberlangsungan hidup atau
usahanya. Jadi, merumuskan definisi
hak-hak Wajib Pajak yang pas dan
diterima sangat diperlukan. Hakhak Wajib Pajak inilah yang menjadi
objek perlindungan.
Sekarang
timbul
pertanyaan,
hak-hak apa saja yang tercakup
ke dalam hak-hak Wajib Pajak itu?
Duncan Bentley membantu kita
menjawab pertanyaan ini dengan
membuat klasifikasi hak-hak Wajib
Pajak dalam bukunya yang terkenal,
Taxpayers’ Rights. 8 Bentley membagi
hak-hak Wajib Pajak ke dalam dua
ketegori besar: primary legal rights
dan secondary legal rights. Menurut
Bentley,
hak-hak
legal
utama
(primary legal rights) tercantum
dan dijamin dalam konstitusi dan
perjanjian-perjanjian internasional.
Yang tercakup dalam hak-hak ini,
antara lain: hak atas kepemilikan,
hak untuk mendapatkan perlakuan
adil,
hak
untuk
mendapatkan
informasi, hak atas privasi, hak
untuk mengajukan banding terhadap
putusan pengadilan pajak, dan
seterusnya. Perhatian utama dari
primary legal rights ini adalah pada
proses pembuatan hukum: apa yang
membuat hukum pajak sebagai
hukum yang valid?
Di sisi lain, hak-hak legal
sekunder (secondary legal rights)
merupakan hak-hak Wajib Pajak yang
dirumuskan ke dalam undang-undang
setiap negara dan menyediakan
perlindungan bagi Wajib Pajak
dalam konteks bekerjanya hukum.
Hak-hak ini umumnya ditemukan
dalam perundang-undangan yang
8
36
Lihat Duncan Bentley, Op. Cit.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
mengatur tentang
administrasi pajak,
pemungutan,
dan
mekanisme
e kuasaan negara untuk
penegakannya.
Tercakup
di
mengenakan pajak perlu
dalamnya
baik
pula dibatasi supaya
hukum
material
tidak menjadi berlebihan.
maupun
hukum
Pembatasannya
harus
formal.
Selain
dilakukan
melalui
hukum,
yaitu
ditemukan
di
melalui
persetujuan
parlemen
dalam perundang(DPR) yang merupakan representasi
u n d a n g a n ,
secondary
legal
Wajib Pajak.”
rights
juga
terdapat di dalam
ranah
hukum
administrasi, yang
menyediakan hak-hak administratif pembahasan yang menjadi pokok
utama dan juga hak-hak administratif tulisan ini: adakah jaminan hak-hak
sekunder. Ini kita temukan dalam Wajib Pajak dalam konstitusi kita?
regulasi-regulasi yang dibuat baik
Marilah kita melihat apa yang
oleh Menteri Keuangan maupun oleh
otoritas pajak (Direktur Jenderal diatur dalam konstitusi (UUD) kita.
Pajak). Karakteristik dari hak-hak ini Setelah reformasi di Indonesia, UUD
tidak sekuat hak-hak yang ditemukan 1945 telah mengalami empat kali
dalam perundang-undangan yang perubahan (amandemen). Sebelum
diubah, UUD 1945 dikenal sebagai
disahkan oleh parlemen (DPR).
UUD yang “singkat” dan “supel”.
Klasifikasi
yang
dirumuskan Kini, walaupun UUD 1945 sudah
Bentley membantu kita menemukan tidak dapat lagi disebut “singkat
hak-hak Wajib Pajak dalam berbagai dan supel”, karakteristik singkat dan
tingkat peraturan-perundangan dan supel itu masih sangat tampak dalam
bobot kekuatan pemberlakuannya. pengaturan mengenai pajak. Simak
Tentu saja yang memiliki bobot saja bunyi Pasal 23A ini: “Pajak dan
yang tinggi adalah hak-hak yang pungutan lain yang bersifat memaksa
tercantum dalam primary legal untuk keperluan negara diatur
rights. Perlindungannya pun dengan dengan undang-undang”.9 Sangat
demikian sangat terkait dengan singkat dan supel! Tidak sedikitpun
status jaminan hak-hak tersebut di ada kekhawatiran di kalangan
dalam tingkat legislasi atau regulasi. perancang Perubahan Ketiga UUD
Hak-hak Wajib Pajak tersebut dapat 1945 akan penyalahgunaan yang
ditegakkan baik dengan mekanisme mungkin dilakukan oleh legislator.
legislatif maupun dengan mekanisme Pembuat undang-undang seperti
administratif. Meskipun efektivitas mendapatkan cek kosong, terserah
kedua
mekanisme
tersebut pada mereka bagaimana undangmasih belum sepenuhnya mampu undang itu mereka rumuskan.
memberikan keadilan bagi Wajib Tidak ada prinsip yang digariskan
oleh perancang UUD yang harus
Pajak.
diperhatikan
pembuat
undangundang ketika menyusun undang4. Jaminan Hak-hak Wajib Pajak
undang yang akan mengurangi
dalam Konstitusi Kita
hak-hak fundamental warga negara
10
Setelah melakukan pembahasan tersebut, yaitu hak atas kekayaan.
K
terhadap hubungan antara pemungut
pajak
(negara)
dan
subjeknya
(Wajib Pajak), dan diikuti dengan
pembahasan
terhadap
hak-hak
Wajib Pajak dalam literatur yang
berkembang, kini kita tiba pada
9 Rumusan ini merupakan hasil dari Perubahan
Ketiga UUD 1945 yang tampak tidak berbeda dengan
rumusan sebelum perubahan.
10 Prinsip-prinsip dalam pengenaan pajak menurut
Alley dan Bentley meliputi: equality and fairness,
certainty and simplicity, efficiency, neutrality, effectiveness
dan maintaining the balance. Lihat Bentley, Op. Cit; atau
lihat Darussalam dan Danny Septriadi, “Indonesian
insidereview
Bandingkan
dengan
konstitusi
Italia yang menggariskan prinsip
‘ability-to-pay’ dalam pengenaan
pajak. Kita simak bunyinya berikut
ini: “everybody shall contribute to
public expenditures according to his
personal ability to pay.”11
Pendelegasian kepada pembuat
undang-undang untuk mengenakan
pajak tidak sepenuhnya salah.
Tetapi pendelegasian ini hendaknya
disertai dengan ada prinsip yang
tidak boleh dilampaui oleh pembuat
undang-undang.
Misalnya
yang
terjadi dengan UU PPh tahun
2000, ketika pembuat undangundang
(DPR)
mendelegasikan
kepada pemerintah untuk mengatur
pengenaan pajak (menetapkan tax
base dan tax rate) atas tiga jenis
penghasilan yang telah ditentukan
oleh undang-undang, dan juga
diberikan kekuasaan untuk mengatur
pengenaan pajak atas “penghasilan
tertentu lainnya” di luar penghasilan
yang telah ditentukan oleh undangundang.12 Pendelegasian kekuasaan
menetapkan tax base dan tax
rate
kepada
pemerintah
jelas
merupakan bentuk pengingkaran
terhadap kewenangan yang diberikan
konstitusi kepada DPR.
Apalagi UUD 1945-Perubahan
juga tidak mengatur secara eksplisit
berkenaan dengan hak-hak Wajib
Pajak. Fokus utama pengaturan
dalam UUD 1945-Perubahan tertuju
pada hak negara untuk memungut
pajak dan sama sekali tidak
menyinggung apa pun berkaitan
dengan
kedudukan
subjeknya,
yaitu Wajib Pajak. Mengacu pada
klasifikasi yang dibuat Bentley,
kita dapat mengatakan tidak ada
jaminan dalam bentuk ‘primary
legal rights’ atas Wajib Pajak di
Indonesia. Absennya perlindungan
konstitusional terhadap hak-hak
Constitutional Law 1945 and Taxation: A Proposal for
Amandment,” dalam Kapita Selekta Perpajakan, ed. John
Hutagaol, Darussalam, dan Danny Septriadi (Jakarta:
Salemba Empat, 2007), 299.
11 Carlo Romano, “National Report on Taxpayers
Protection in Italy,” dalam Nykiel dan Sek (ed.),
Protection of Taxpayer’s Rights: European, International
and Domestic Taw law Perspective (Warsawa: Wolters
Kluwer Polska, 2009).
Wajib Pajak ini jelas merupakan
kekurangan yang sangat fatal,
mengingat kedudukan konstitusi yang
“superior to other laws”. Meskipun
kekurangan ini masih bisa diatasi
dengan
melengkapinya
dengan
perjanjian-perjanjian internasional,
khususnya perjanjian internasional
di bidang hak asasi manusia, yang
memiliki kedekatan dengan hak-hak
Wajib Pajak.
Pengakuan terhadap hak-hak
Wajib Pajak baru kita temukan
dalam
perundangan-undangan
perpajakan. Hak-hak Wajib Pajak
yang diatur dalam undang-undang
perpajakan
meliputi:
(i)
hak
untuk
mendapatkan
pembinaan
dan
pengarahan
dari
fiskus;
(ii) hak untuk membetulkan Surat
Pemberitahuan (SPT); (iii) hak untuk
memperpanjang waktu penyampaian
SPT; (iv) hak untuk menunda atau
mengangsur pembayaran pajak; (v)
hak memperoleh kembali kelebihan
pembayaran pajak; dan (vi) hak
mengajukan keberatan dan banding.
Hak-hak ini merupakan hak legal
sekunder. Selain yang terdapat di
dalam regulasi-regulasi yang dibuat
oleh otoritas pajak, baik merupakan
primary
administrative
rights
maupun yang berupa
secondary
administrative rights.
Dari pemaparan di atas menjadi
jelas kiranya, bahwa hubungan
antara pemungut pajak (negara) dan
Wajib Pajak (warga negara) belum
terbangun dalam hubungan yang
seimbang dan timbal-balik. Negara
memegang hak untuk mengenakan
pajak, sementara Wajib Pajak
berkewajiban membayar pajak sesuai
kemampuannya
(sesuai
dengan
prinsip ‘ability-to-pay’). Oleh karena
itu, Wajib Pajak berhak mendapatkan
perlindungan hukum atau keadilan
dan menjadi kewajiban negara
untuk memberikan perlindungan
kepada Wajib Pajak. Tetapi alihalih mengarah pada hubungan
timbal-balik yang demikian, yang
berkembang justru kekuasaan yang
terkonsentrasi di tangan pemegang
hak pajak (negara). Akibatnya,
jaminan
perlindungan
terhadap
hak-hak Wajib Pajak semakin sulit
untuk dikontrol. Keadaan ini jelas
menyulitkan
untuk
membangun
budaya voluntary compliance di
Indonesia.
5. Penutup
Pembahasan dalam tulisan ini telah
menunjukkan
dengan
gamblang,
bahwa hak-hak Wajib Pajak belum
mendapat jaminan perlindungan secara
konstitusional--karena itu tidak dapat
ditarik daripadanya primary legal rights
atas hak-hak Wajib Pajak (taxpayers
rights) di Indonesia. Hak-hak Wajib
Pajak terbatas pengakuannya pada
secondary legal rights, yang secara
terbatas tercantum dalam peraturan
perundangan, baik dalam bentuk
legislasi maupun dalam bentuk regulasi
(hak-hak administratif utama maupun
hak-hak
administratif
sekunder).
Untuk menyeimbangkan hubungan
antara pemungut pajak (negara) dan
subjeknya (Wajib Pajak), kedudukan
Wajib Pajak perlu diperkuat dengan
meletakkan jaminan perlindungan hakhaknya pada tingkat konstitusi. Tanpa
adanya perubahan terhadap pengakuan
terhadap hak-hak Wajib Pajak, mustahil
dilakukan pembatasan yang efektif
terhadap hak negara dalam mengenakan
pajak. IT
“P
endelegasian kekuasaan menetapkan
tax base dan tax rate kepada
pemerintah jelas merupakan bentuk
pengingkaran terhadap kewenangan yang
diberikan konstitusi kepada DPR.”
12 Darussalam dan Danny Septriadi, Membatasi
Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak (Jakarta: Grasindo,
2006), 1-10.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
37
SKEMA PENGHINDARAN PAJAK
PERUSAHAAN MULTINASIONAL
“Setiap perusahaan yang berpikir bahwa
mereka dapat terus menjual produknya di
Inggris dan menyusun skema pajak lintas
negara yang semakin kompleks untuk
mengurangi beban pajaknya, (maka)
mereka harus segera bangun dan 'mencium
aroma kopi' (sindiran kepada Starbucks).
Publik yang membeli produk mereka sudah
kehilangan kesabaran!”
Konsumen Dunia
Uang hasil penjualan
produk dari luar AS
dialirkan ke anak
perusahaan kedua di
Irlandia.
David Cameron, Perdana Menteri Inggris
“..Apple adalah salah
satu penghindar
pajak terbesar”
Anak Perusahaan (2)
Irlandia
John McCain, Senator AS
IRS (otoritas pajak AS) menuding Apple telah menghindari pajak
dengan jumlah besar. Mereka beranggapan, dengan sumber
daya Apple yang besar di AS, seharusnya profit Apple yang
dipajaki di AS jumlahnya lebih besar.
Data Keuangan
Apple, 2011
Apple di
Amerika Serikat
Apple di
Luar Amerika Serikat
Jumlah Pegawai
72%
28%
US$2 triliun
32%
US$1,5 triliun
46%
US$1 triliun
Alokasi Profit
38
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
23%
20
61%
30%
50%
30
Penjualan
39%
US$1,8
triliun
Namun, pajak yang dilaporkan justru semakin
Na
menurun
me
40
Jumlah Aset Jangka Panjang
54%
P3B Irlandia Belanda
memungkinkan
transfer dana antar kedua negara
tersebut tidak dipotong pajak (withholding tax). Hal itu membuat
perusahaan dapat menghindari pajak dengan mengalirkan dananya
melalui Belanda. Penghasilan dari perusahaan di Belanda dialirkan
kembali ke anak perusahaan (1) untuk kemudian dialirkan kembali ke
tax haven.
Sejak awal pendiriannya, profit Apple terus
meningkat dari tahun ke tahun
Jumlah Toko Retail
68%
Belanda
70%
US$0,5 triliun
10
taxenlightenment
"The double Irish and Dutch Sandwich"
Skema ini ramai diperbincangkan di dunia internasional karena disinyalir
skema ini telah dipergunakan oleh berbagai perusahaan multinasional untuk
menghemat pajaknya.
“Saya bangga dengan struktur
(pajak) yang kami susun. Kami
melakukan itu berdasarkan insentif
yang disediakan oleh pemerintah
untuk operasi kami.”
Konsumen di Amerika Serikat
Di AS, laba perusahaan dikenai pajak sebesar
35%. Tapi, laba tersebut dialirkan ke anak
perusahaanya di Irlandia sebagai royalti atas
paten. Sehingga, laba tersebut dipajaki dengan
tarif yang lebih rendah.
Eric Schmidt, Google Executive Chairman
“....Karena membayar semua pajak yang
harus kami bayar setiap dollarnya [...]
Kami tak hanya patuh terhadap hukum,
kami juga patuh terhadap spiritnya.”
Pabrik
Anak Perusahaan (1)
Irlandia
Dahulu, perusahaan multinasional membuat
produknya pada sebuah perusahaan di Irlandia.
Sekarang, mereka lebih memilih Cina, Brazil,
atau India untuk kemudian mengirimnya
langsung kepada pelanggan.
Di Irlandia, status
subjek pajak bagi
badan ditentukan oleh
lokasi manajemen.
Apabila sebuah
perusahaan didirikan di
Irlandia tapi
manajemennya berada
di tax haven,
perusahaan tersebut
dianggap SPDN dari
tax haven. Sehingga,
hak pemajakan dari
profit perusahaan
tersebut ada di tax
haven, bukan Irlandia.
Pajak yang Dibayar
Perusahaan-perusahaan AS
yang beroperasi secara global
(per sektor)
Komputer dan Elektronika
Keuangan
11%
Jasa
12%
Pertanian
12%
Kimia
Pakaian
Tax Haven
Pada akhirnya, profit berlabuh
di tax haven, yang tidak
memungut pajak penghasilan
sama sekali
9%
Tim Cook, CEO Apple
13%
15%
Produk kayu
17%
Real Estat
17%
Peralatan
17%
Percetakan
Konstruksi
Penjualan Retail
Makanan
Tekstil
18%
Secara global, perusahaanperusahaan AS di bidang
teknologi membayar pajak relatif
lebih sedikit jika dibandingkan
sektor-sektor lainnya
22%
23%
23%
24%
32%
Pertambangan
Perbandingan total nilai penjualan dan pajak yang dibayar di Inggris (2008-2011)
Penjualan
559.441.400
Penjualan
954.426.109
Penjualan
1.555.810.993
Pajak/penjualan
Pajak/penjualan
Pajak/penjualan
0,25%
0,41%
0,32%
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
39
insidereview
QUO VADIS
Insentif Pajak di Indonesia
Andi Jayani1
1. Latar Belakang
Secara akademis terdapat silang
pendapat mengenai apakah insentif
pajak berperan positif dalam menarik
investasi untuk masuk, khususnya
investasi asing langsung (Foreign Direct
Investment, selanjutnya disebut FDI).
Konsensus yang diterima secara umum
menganggap bahwa insentif pajak tidak
terbukti peranannya dalam menarik
FDI. Insentif pajak bahkan dianggap
buruk, dalam tataran teoritis maupun
praktik. Buruk secara teoritis karena
insentif pajak menyebabkan distorsi
dalam keputusan berinvestasi. Buruk
dalam tataran praktik karena seringkali
tidak efektif, tidak efisien serta rentan
terhadap penyalahgunaan dan korupsi.2
Konsensus tersebut boleh jadi valid
1 Praktisi perpajakan di Jakarta. Tulisan ini
merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi
dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan
tanggung jawab penulis.
2 Alex Easson dan Eric M. Zolt, “A Case for and Against
Tax Incentives,” World Bank Institute (2002): 1.
40
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
“M
ayoritas pengamat di Cina berkesimpulan
kebijakan insentif pajak memegang
peranan penting dalam menarik FDI untuk
masuk.”
dalam konteks negara-negara maju
dengan infrastruktur ekonomi yang telah
terbentuk. Akan tetapi, bukti empiris
dari sejarah keberhasilan pembangunan
ekonomi Cina tampaknya memberikan
perspektif yang berbeda. Berawal dari
eksperimen fiskal pada tahun 1980
dengan membentuk kawasan ekonomi
khusus (special economic zone,
selanjutnya disebut SEZ) di daerahdaerah miskin dan terbelakang, SEZ
Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen
yang dibentuk ternyata berhasil dalam
menarik FDI dalam jumlah yang cukup
besar. Keberhasilan ini mendorong Cina
membuka SEZ-SEZ berikutnya yaitu di
Hainan (1988) dan Kasghar (2011).3
Selain itu, karakteristik rezim insentif
pajak (tax incentive regimes) Cina pada
3 Bertitik tolak dari keberhasilan ini, China melakukan
ekspansi pemberian insentif fiskal dengan membuka
daerah pengembangan ekonomi dan teknologi
(economic and technological development zones,
selanjutnya disebut -ETDZ) di 15 kota pesisir pantai,
mendirikan zona kawasan perdagangan bebas (free
trade zones, selanjutnya disebut -FTZ) dan kawasan
industri eksklusif lainnya.
tahun 1980an ini terdiri dari empat
pilar utama, yaitu: (i) pembebasan
Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk
tax holiday; (ii) penurunan tarif PPh
(reduced of income tax rates); (iii)
pengembalian pajak untuk penanaman
modal kembali dari keuntungan yang
didapat (tax refund for reinvested
SURÀWV); dan (iv) insentif pajak
berbasiskan lokasi dan sektor industri
(WD[ LQFHQWLYHV XQGHU ORFDWLRQVSHFLÀF
DQGLQGXVWU\VSHFLÀF).4
Terhitung sejak SEZ pertama kali
dicanangkan, selama tiga dasawarsa
terakhir Cina telah berhasil menarik
masuk FDI sebesar USD 1,98 triliun.5
Implikasi dari derasnya arus investasi
asing tersebut juga dapat terlihat dari
meningkatnya PDB per kapita dari USD
4 Andrew Halkyard dan Ren Linghui, “China’s Tax
Incentive Regimes for Foreign Direct Investment: An
Eassonian Analysis,” (2008): 6.
5 Data bersumber dari Bank Dunia, diambil dari
http://data.worldbank.org/indicator.
insidereview
201 pada tahun 1982 menjadi USD
6.091 pada tahun 2012.6
Tidak
dapat
dipungkiri,
bahwa
kesuksesan pembangunan ekonomi
Cina
pada
dasarnya
merupakan
akumulasi dari berbagai faktor, seperti:
geografis, demografis, stabilitas politik,
dan sebagainya. Namun, mayoritas
pengamat di Cina berkesimpulan
kebijakan insentif pajak memegang
peranan penting dalam menarik FDI
untuk masuk.7 Dengan demikian,
kisah sukses pembentukan SEZ di Cina
merupakan bukti empiris nyata bahwa
paling tidak dalam konteks negara
berkembang, rezim insentif pajak yang
efektif dapat menjadi alat yang maha
ampuh yang telah mentransformasi
sebuah negara yang berpendapatan
menengah ke bawah pada dekade
1980-an untuk menjelma menjadi
negara dengan perekonomian terbesar
kedua di dunia saat ini.
Dalam kaitannya dengan rezim insentif
pajak di Tanah Air, menarik untuk
ditarik benang merah di manakah
kita berada sekarang dan ke manakah
(quo vadis) kita akan menuju? Insentif
pajak yang dimaksudkan dalam tulisan
ini adalah insentif Pajak Penghasilan.
Hal ini mengasumsikan bahwa pilihan
lokasi untuk berinvestasi dalam rantai
suplai global pada umumnya tidak
mempertimbangkan pajak-pajak lainnya
seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pasang Surut Rezim Insentif
Pajak di Indonesia
Walaupun
baru
mulai
ramai
diperbincangkan
selama
beberapa
tahun terakhir, sebenarnya insentif
pajak di Indonesia sama sekali bukanlah
barang baru. Bahkan jauh sebelum
Cina memulai eksperimen fiskalnya,
Indonesia telah memiliki rezim insentif
pajak yang cukup maju pada tahun
1967.8
UU No. 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing pada zamannya
telah
menawarkan
insentif-insentif
seperti: (i) pembebasan pajak perseroan
(tax holiday); (ii) pembebasan pajak
“T
olak ukur yang realistis untuk menilai berhasil
atau tidaknya rezim insentif pajak suatu negara
adalah dilihat dari kemampuannya dalam
menarik investasi.”
devisa (exemption of repratriation tax)9;
(iii) pembebasan pajak keuntungan yang
ditanamkan kembali (exemption of tax
IRU UHLQYHVWHG SURÀWV); (iv) keringanan
tarif pajak setelah masa tax holiday
berakhir (reduced of income tax
rates); dan (v) penyusutan dipercepat
(accelerated depreciation).
Rezim perpajakan negara kita pada masa
tersebut bahkan telah bergerak sangat
maju dengan mencantumkan insentif
perpajakan UU No. 1 Tahun 1967
tersebut sebagai klausul tax sparing di
dalam perjanjian penghindaran pajak
berganda (P3B) dengan beberapa
negara, seperti: Denmark, Inggris,
Jepang, Norwegia, dan Swedia.10
Namun dalam perjalannya, rezim insentif
pajak di negara kita ternyata mengalami
pasang surut. Tax holiday yang dibentuk
pada tahun 1967 dihapus hanya tiga
tahun berselang yaitu pada tahun
1970.11 Pada gilirannya, reformasi
perpajakan melalui UU No. 7 Tahun
1983 bahkan menghapus sama sekali
insentif PPh yang tersisa.
Rezim insentif pajak kemudian seolah
mendapatkan napas baru melalui
UU Nomor 10 Tahun 199412 dengan
disisipkannya pasal 31A yang mengatur
pemberian beberapa insentif perpajakan.
Selanjutnya, tax holiday kembali hidup
dalam wujud PPh Badan Ditanggung
Pemerintah.13 Namun seakan kembali
mengulang sejarah, hanya berselang
empat tahun kemudian jenis tax holiday
tersebut kembali dihapus.14
Pada tahun 2007, terbit PP No. 1
Tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk
penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu (dikenal dengan sebutan
tax allowance). Kebangkitan kembali
rezim insentif pajak ini mendapatkan
sambutan yang baik dari dunia usaha.
Otoritas fiskal saat itu juga cukup
tanggap. Dengan gerak cepat dalam
kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak
pencanangan, diterbitkan peraturan
pelaksanaan untuk aplikasi permohonan
tax allowance.15 Pada perjalanannya PP
No. 1 Tahun 2007 diubah dengan PP
No. 62 Tahun 2008 dan terakhir diubah
lagi melalui PP No. 52 Tahun 2011.
Sayangnya euforia berlangsung sangat
singkat dan segera menjadi titik balik.
Pada tahun awal dicanangkan yaitu
tahun 2007 terdapat 52 aplikasi
tax allowance yang mendapatkan
persetujuan.16 Suatu jumlah yang
sebenarnya
cukup
baik
sebagai
awalan. Akan tetapi, pada tahun-tahun
berikutnya jumlah aplikasi tax allowance
yang disetujui merosot drastis menjadi
hanya dibawah 10 persetujuan setiap
tahunnya.17 Suatu jumlah yang sangat
kecil apabila melihat lebih dari 200
sektor industri yang ditawarkan untuk
mendapatkan fasilitas dan lebih dari
1.000 persetujuan FDI yang diterbitkan
oleh BKPM setiap tahunnya.18
14 PP No. 148 Tahun 2000.
9
Pajak devisa sekarang adalah PPh Pasal 26.
15 PMK No. 16/PMK.07/2007 dan PER-67/PJ/2007. Saat
ini PMK No. 16/PMK.07/2007 telah diperbaharui dengan
PMK No. 144/PMK.011/2012.
10 Lihat pada bagian “Elimination of DoubleTaxation”
di dalam P3B Indonesia dengan negara-negara tersebut
16 Sebagaimana dikutip dari www.antaranews.com
tanggal 30 November 2007.
7 Lin Jinyan, “Development and Tax Policy : Case
Study of China,” CLPE Research Paper 3, no. 4 (2007): 43.
11 Melalui UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967.
17 Jumlah permohonan tax allowance yang disetujui
berdasarkan keterangan dari BKPM.
8 Melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing.
12 UU Perubahan Kedua UU PPh.
18 Sebagaimana dikutip dari situs resmi BKPM (www.
BKPM.go.id).
6
Ibid.
13 PP No. 45 Tahun 1996.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
41
insidereview
Sejalan dengan redupnya pamor tax
allowance, pemerintah melanjutkan
kembali eksperimentasi rezim insentif
fiskal dengan menghidupkan kembali
pemberlakuan tax holiday untuk kedua
kalinya pada bulan Agustus 2011.19
Berbeda dengan tax allowance yang
berbasiskan sektor kegiatan usaha dan
lokasi, tax holiday ditargetkan untuk
industri pionir tertentu. Selain itu, proses
persetujuan tax allowance berasaskan
kriteria sedangkan tax holiday diberikan
cenderung berdasarkan diskresi. Sebagai
catatan, setelah dua tahun berselang
dari pencanangan, baru dua perusahaan
yang memperoleh Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) untuk mendapatkan
tax holiday.20 Adapun perusahaan ketiga
yang diberitakan telah memperoleh
persetujuan, saat ini sedang menunggu
penetapan resmi melalui KMK.21
Di dalam pidato mengenai RAPBN 2014
yang disampaikan di hadapan DPR
pada tanggal 16 Agustus 2013 yang
lalu, Presiden menyingung mengenai
akan adanya penyempurnaan kebijakan
insentif perpajakan dan secara spefisik
menyebutkan akan memberikan insentif
19 Melalui PMK No. 130/PMK.011/2011, Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Menperin No. 93/M-IND/
PER/11/2011, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun
2011.
20 Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian
Perindustrian www.kemenperin.go.id.
21 Sebagaimana dikutip dari Harian Bisnis Indonesia
tanggal 1 Agustus 2013.
42
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
pajak untuk memajukan kegiatan
penelitian dan pengembangan.22
Perkembangan terakhir dari dinamika
rezim insentif fiskal kita yang menarik
untuk dicermati adalah pada tanggal
23 Agustus 2013 yang lalu pemerintah
memasukkan program maksimalisasi
tax allowance dan tax holiday ke dalam
4 paket kebijakan ekonomi sebagai
respons dalam mengatasi gejolak nilai
tukar Rupiah dan merosotnya indeks
harga saham.
amortisasi
dipercepat;
(iii)
kompensasi kerugian lebih lama;
dan (iv) tarif PPh Pasal 26 yang
lebih rendah atas dividen;
x
fasilitas pembebasan/pengurangan
PPh Badan (tax holiday) untuk
industri pionir.24 Insentif yang
ditawarkan adalah: (i) pembebasan/
pengurangan PPh antara 5 sampai
dengan 10 tahun; dan (ii) diskon
tarif PPh Badan sebesar 50% untuk
dua tahun setelahnya;
x
fasilitas di Kawasan Perdagangan
dan Ekonomi Terpadu (KAPET).25
Insentif yang ditawarkan adalah:
(i) berbasiskan tax allowance; dan
(ii) insentif PPN dan PPnBM tidak
dipungut;
x
fasilitas di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas
(Free Trade Zone-FTZ),26 yaitu di
Batam, Bintan dan Karimun.27
3. Rezim Insentif Pajak Indonesia
yang Berlaku Saat Ini
Secara keseluruhan, rezim insentif pajak
Indonesia yang berlaku saat ini dapat
dirangkum sebagai berikut:
x
fasilitas PPh (tax allowance) untuk
bidang usaha tertentu (industryVSHFLÀF EDVHG)
dan/atau
di
daerah tertentu (UHJLRQEDVHG).23
Insentif yang ditawarkan adalah:
(i)
pengurangan
penghasilan
neto maksimal 30% dari jumlah
penanaman modal; (ii) penyusutan/
22 Pidato Presiden Republik Indonesia pada
Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN
Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya,
Jakarta 16 Agustus 2013.
23 Berdasarkan Pasal 31A UU PPh, PP No. 01 Tahun
2007 jo PP No. 62 Tahun 2008 jo PP No. 52 Tahun 2011
(untuk berbagai sektor industri), dan PMK No. 21/
PMK.011/2010 (khusus untuk kegiatan pemanfaatan
sumber energi terbarukan).
24 Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 30 PP
No. 94 Tahun 2010, dan PMK No. 130/PMK.011//2011.
25 Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2000 jo PP No. 147
Tahun 2000 dan KMK No. 200/KMK.04/2000 jo KMK No.
11/KMK.04/2001, terdapat 15 KAPET yang dibentuk
yaitu: Natuna; Biak; Batulicin; Samarinda - Sanga-sanga
- Muara Jawa - Balik Papan; Sanggau; Manado - Bitung;
Mbay; Parepare; Seram; Bima; Batui; Buton – Kolaka –
Kendari; Bentano – Natarbora – Viqueque; Aliran sungai
Kahayan, Kapuas, Barito; dan Sabang.
26 Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2007 dan PP No. 2
Tahun 2009 (dalam perkembangannya PP No. 2 Tahun
2009 dicabut dan digantikan oleh PP No. 10 Tahun
2012).
27 Melalui PP No. 46 Tahun 2007 jo PP No. 5 Tahun
2011, PP No. 47 Tahun 2007, dan PP No. 48 Tahun 2007
insidereview
Insentif yang ditawarkan adalah:
(i) tidak dipungut bea masuk; (ii)
bebas cukai; (iii) dibebaskan dari
pengenaan PPN; dan (iv) tidak
dipungut PPh Pasal 22;
x
x
fasilitas di Tempat Penimbunan
Berikat dalam bentuk Kawasan
Berikat dan Kawasan Berikat Plus,
Gudang Berikat, Entrepot Untuk
Tujuan Pameran, dan Toko Bebas
Bea.28 Insentif yang ditawarkan
adalah: (i) penangguhan Bea
Masuk; (ii) bebas cukai; (iii)
tidak dipungut PPN dan (iv) tidak
dipungut PPh Pasal 22;
fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK yang mirip dengan SEZ).29
Insentif yang diberikan adalah: (i)
fasilitas PPh; (ii) pengurangan PBB;
(iii) penangguhan Bea Masuk; (iv)
pembebasan cukai; (v) PPN dan
PPnBM tidak dipungut; serta (vi)
tidak dipungut PPh impor.
4. Permasalahan pada Rezim
Insentif Pajak Indonesia
Ditinjau dari ‘amunisi’ yang terlihat
cukup lengkap, rezim insentif pajak
Indonesia seharusnya dapat menjadi
senjata utama untuk bersaing dengan
negara-negara lain dalam menarik FDI.
Akan tetapi, menilik jumlah FDI yang
masuk sebagai tolak ukur, tampaknya
insentif pajak belum dapat dikatakan
menjadi magnet investasi yang kuat.
Dalam kesempatan ini penulis mencoba
menganalisis
beberapa
kelemahan
yang ada di dalam rezim insentif pajak
Indonesia baik di dalam tataran desain
kebijakan maupun di dalam pelaksanaan
di lapangan.
Pertama, desain insentif pajak Indonesia
kurang memperhitungkan realita yang
ada dan faktor pendukung lainnya.
Indonesia tercatat pernah membentuk
15 KAPET sekaligus hanya dalam kurun
waktu dua tahun. Suatu langkah yang
ambisius apabila dibandingkan dengan
pembentukan 5 SEZ di Cina dalam
kurun waktu 8 tahun.
Akan tetapi, ternyata sebagian besar
28
PP No. 32 Tahun 2009.
29 Berdasarkan Pasal 31 UU No 25 Tahun 2007, UU
No. 39 Tahun 2009, dan PP No. 2 Tahun 2011 jo. PP No.
100 Tahun 2012. Melalui PP No. 26 Tahun 2012 telah
ditetapkan KEK Tanjung Lesung – Banten dan melalui
PP No. 29 Tahun 2012 telah ditetapkan KEK Sei Mangkei
– Sumatera Utara.
KAPET yang dibentuk terletak di
daerah terpencil di pedalaman, yang
kurang mempunyai potensi ekonomi.
Memang benar bahwa 5 SEZ yang
pertama dibentuk Cina juga adalah
daerah
terbelakang
pada
masa
pembentukannya. Akan tetapi, seluruh
daerah tersebut terletak di pesisir pantai
dan memiliki nilai potensi ekonomi
yang tinggi karena berdekatan dengan
Hongkong dan Taiwan, yang mana
keduanya telah menjadi pusat ekonomi
Asia Timur pada dekade 1980-an.
Kedua, rezim insentif pajak tidak
memiliki grand design terlihat dari kerap
diubahnya regulasi yang ada dalam
waktu yang singkat. Rezim insentif yang
ada kerap berpindah fokus. Diawali dari
tax holiday, lalu fokus pindah ke KAPET.
Tak lama setelahnya menghidupkan
kembali tax holiday, selanjutnya pindah
ke tax allowance, ketidakpastian status
Batam, pemberlakuan FTZ, wacana
KEK, dan yang terakhir untuk kedua
kalinya menghidupkan tax holiday.
D
itinjau dari
‘amunisi’ yang
terlihat cukup
lengkap, rezim
insentif pajak Indonesia
seharusnya dapat
menjadi senjata utama
untuk bersaing dengan
negara-negara lain dalam
menarik FDI. Akan tetapi
menilik jumlah FDI yang
masuk sebagai tolak ukur,
tampaknya insentif pajak
belum dapat dikatakan
menjadi magnet investasi
yang kuat.
Mempelajari perkembangan terakhir,
pemerintah
memasukkan
program
maksimalisasi tax allowance dan tax
holiday ke dalam 4 paket kebijakan
ekonomi
sebagai
respons
atas
permasalahan gejolak nilai tukar dan
merosotnya indeks harga saham.
Padahal insentif fiskal bukanlah
instrumen tepat untuk meredam
gejolak ekonomi. Pada hari yang sama
diumumkannya paket tersebut yaitu
pada tanggal 23 Agustus 2013, kurs
Rupiah dan indeks harga saham ditutup
melemah dari hari sebelumnya30. Rezim
insentif fiskal sejatinya adalah paket
yang tidak terpisahkan dari kebijakan
jangka panjang penanaman modal.
Ketidakkonsistenan dalam kebijakan
insentif pajak pastinya akan direspons
negatif oleh para pelaku usaha.
Ketiga, produk legislasi yang tidak
sempurna menimbulkan multitafsir
sehingga memicu ketidaksepahaman
antara pelaku usaha dengan birokrasi
pemerintahan dan antar birokrasi
pemerintahan sendiri. Sebagai contoh
terdapat redaksional di dalam Lampiran
PP No. 01 Tahun 2007 jo PP No.
62 Tahun 2008 jo PP No. 52 Tahun
2011 yang tidak terumuskan dengan
terinci. Misalkan, tidak terdapat
30 Sebagaimana dikutip dari Harian Bisnis Indonesia
tanggal 24 Agustus 2013.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
43
insidereview
penjelasan untuk mengartikan frasa
kalimat seperti industri tekstil terpadu,
industri bubur kertas yang terintegrasi
dengan Hutan Tanaman Industri (HTI),
industri baja terintegrasi proses kontinu,
dan sebagainya. Akibatnya pembuat
keputusan membuat tafsir sepihak
sehingga mengakibatkan banyaknya
aplikasi dari pelaku usaha yang
dikembalikan/ditolak.
Keempat, tax holiday memiliki dasar
hukum yang lemah. Berdasarkan
konstitusi segala hal yang berkenaan
dengan pajak diatur melalui undangundang.
UU
Pajak
Penghasilan
tidak memberikan ruang sama yang
memungkinkan adanya tax holiday.
Adapun pemberlakuan tax holiday
dimunculkan dari satu frasa kalimat
di dalam UU Penanaman Modal yang
diterjemahkan ke dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri
Keuangan.31
Kelima, tax allowance dan tax holiday
dapat menimbulkan dampak persaingan
31 Tidak konsistennya hal ini dapat dilihat pada frasa
kalimat di dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (4)
dan ayat (5).
44
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
tidak sehat (unfair competition) bagi
para pelaku usaha. Bidang usaha yang
dimungkinkan untuk mendapatkan
insentif fiskal dibuka luas dan tidak
dibatasi hanya untuk jenis industri
yang belum ada di Indonesia. Selain
itu ketentuan batas minimum investasi
membuat pelaku usaha yang tidak
memiliki sumber pendanaan besar
tertutup peluangnya sama sekali untuk
mendapatkan insentif. Dengan demikian,
pelaku usaha besar yang mendapatkan
insentif fiskal akan memiliki struktur
biaya yang lebih kompetitif dan dapat
menekan pelaku usaha lama dan yang
lebih kecil.
Keenam, waktu yang diberikan peraturan
perundangan untuk pemrosesan aplikasi
tax allowance selama 10 hari kerja32
adalah terlalu singkat. Walaupun
maksud dari ketentuan tersebut adalah
untuk mengurangi waktu ketidakpastian
yang dihadapi oleh pelaku usaha,
namun tekanan waktu (deadline
pressure) secara naluriah membuat para
pengambil keputusan untuk mengambil
posisi aman (safety-player) agar
32 Pasal 2 ayat (3) PMK No. 16/PMK.03/2007.
terhindar dari menerbitkan keputusan
yang tidak tepat. Alhasil, aplikasi yang
masuk cenderung untuk dikembalikan/
ditolak.
Ketujuh, secara normatif persyaratan
tax allowance mudah dan memiliki
prosedur ringkas. Persyaratan yang
diharuskan hanya fotokopi NPWP dan
SP/IP33 BKPM beserta rinciannya.
Permohonannya adalah berbasiskan
prosedur (SURFHGXUDOEDVHG) dimana
pelaku usaha mengajukan aplikasi ke
BKPM dan selanjutnya oleh BKPM
diteruskan ke Menteri Keuangan.
Akan tetapi, pelaksanaannya ternyata
tidak sesederhana itu. Frasa kalimat
‘beserta rinciannya’ kerap dijadikan
pembenaran untuk meminta dokumen
tambahan yang sebenarnya tidak
berkaitan langsung dengan persyaratan
yang telah diatur. Dokumen tambahan
yang kerap diminta diantaranya:
laporan keuangan, data produksi,
33 Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun
2009 Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal diubah
menjadi Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal. Selain itu,
Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 sendiri telah
dicabut dan digantikan dengan Peraturan Kepala BKPM
No. 5 Tahun 2013.
insidereview
Gambar 1 – Proses Aplikasi Tax Holiday
1
Pelaku
Usaha
Menteri
Perindustrian/
Kepala BKPM
2
3
Menteri
Keuangan
Komite
Verifikasi
4
6
konsultasi
Keputusan
data pemasaran, data pinjaman, dan
sebagainya. Terdapatnya permintaan
dokumen dan data tambahan membuat
prosedur aplikasi menjadi panjang, tidak
jelas, dan berputar-putar.
Terakhir, proses aplikasi tax holiday
cenderung berbasiskan keleluasaan
kewenangan yang diberikan kepada
pegawai publik (GLVFUHWLRQ EDVHG).
Tahapan yang harus dilalui di dalam
pemrosesan aplikasi cukup panjang
seperti yang dapat dilihat pada Gambar
1. Panjangnya prosedur aplikasi
dan kentalnya faktor diskresi akan
menimbulkan tingginya ketidakpastian
dalam keberhasilan aplikasi.
5. Kesimpulan
Tolak ukur yang realistis untuk menilai
berhasil atau tidaknya rezim insentif
pajak suatu negara adalah dilihat
dari kemampuannya dalam menarik
investasi. Untuk sekedar perbandingan,
selama tiga dasawarsa terakhir, jumlah
tercatat FDI yang masuk ke Indonesia
rekomendasi
Presiden
Republik
Indonesia
adalah berjumlah USD 106 miliar
sedangkan dalam kurun waktu yang
hampir sama, jumlah FDI yang masuk ke
Cina adalah sebesar USD 1,98 triliun. 34
Merujuk dari komparasi angka ini serta
melihat fakta tidak adanya grand design
(berubah-ubahnya fokus dan regulasi),
di usianya yang sudah menginjak tahun
ke 45 rezim insentif pajak Indonesia
tampaknya masih terus bergulat dalam
upaya mencari bentuk sejatinya.
Sementara itu, para pemain lain di
kawasan tampaknya sudah bergerak
maju dalam meredefinisikan rezim
mereka dengan paket-paket insentif
fiskal berbasiskan R&D, innovation
and technical risk, IP ownership, green
incentives, dan sebagainya.
5
konsultasi
Menteri
Koordinator
Perekonomian
sehingga negara kita memiliki kisah
sukses (success story) sebagai pijakan
untuk merumuskan bentuk baru
yang jauh lebih maju lagi. Berhasil
atau tidaknya rezim insentif fiskal
Indonesia akan sangat bergantung
kepada kesamaan visi dan langkah dari
triumvirat35 penentu kebijakan.
Akhir kata, quo vadis insentif pajak
di Indonesia? Waktulah yang akan
membuktikan. IT
Kita semua tentunya berharap di tengah
situasi ekonomi dunia yang sulit dan
tingginya tingkat kompetisi dalam
menarik FDI, rezim insentif fiskal kita
paling tidak mampu untuk berkiprah
34 Data bersumber dari Bank Dunia, diambil dari
http://data.worldbank.org/indicator.
35 Triumvirat rezim insentif pajak Indonesia adalah
Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Kepala
BKPM.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
45
insidenewsflash
INTERNASIONAL
Komite Penelaah
Pajak Afrika Selatan
Mulai Bekerja
TAX-NEWS.com
AFRIKA SELATAN. Menteri Keuangan Afrika Selatan,
Pravin Gordhan, telah mengumumkan komposisi dan
kerangka acuan Komite Penelaah Pajak (TRC) pada
bulan Februari tahun ini ketika sedang menyusun
Anggaran Negara Tahun 2013/14.
Tujuan dibentuknya Komite Penelaah Pajak adalah untuk mengevaluasi sistem pajak Afrika Selatan dengan
mengkaji tren pajak internasional, prinsip dan praktiknya, serta berbagai inisiatif dan pandangan internasional
dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak sebagai upaya mengatasi tergerusnya basis pemajakan (tax base erosion).
Pemerintah berharap komite dapat memberikan perhatian khusus pada berbagai aspek perpajakan, termasuk
pemeriksaan basis pajak secara keseluruhan dan masalah beban pajak. Selain itu, komite diharapkan mampu
menganalisis secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang terkait rasio keseluruhan penerimaan pajak terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB), serta rasio dari tiga instrumen pajak terbesar (PPh OP, PPh Badan, dan PPN)
terhadap PDB.
Selain itu, komite juga akan mengkaji dampak dari sistem pajak terhadap promosi UKM, analisis biaya kepatuhan
pajak, kemungkinan perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan peraturan pajak, menelaah struktur pajak
perusahaan, modus penghindaran pajak, insentif pajak, serta mengkaji rata-rata tarif efektif PPh Badan di berbagai
sektor ekonomi. IT
Pemerintah Argentina Mengeliminasi Daftar Hitam Beberapa
a
Negara Tax Haven
Tax Notes International
ARGENTINA. Pemerintah Argentina menerbitkan Peraturan 589/2013 yang mencabutt
daftar hitam 88 yurisdiksi tax haven. Peraturan baru tersebut mengamandemen Peraturan
Pelaksana tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 1037/2000.
Peraturan baru ini memperkenalkan suatu standar baru dengan mempertimbangkan tingkat kooperatif suatu
negara dalam pertukaran informasi pajak. Standar baru akan diterapkan berdasarkan kasus per kasus dengan
pendekatan yang “dinamis”. Otoritas Pendapatan Argentina (ARS) akan mengelola daftar yurisdiksi yang bersedia
untuk melakukan pertukaran informasi pajak.
Peraturan 589/2013 menetapkan bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan Argentina
harus memenuhi standar OECD Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi. Meskipun daftar baru
yurisdiksi yang kooperatif tersebut belum diterbitkan, diharapkan negara-negara yang telah menandatangani Tax
Information Exchange Agreement/TIEA (perjanjian pertukaran informasi perpajakan) dengan Argentina akan terdaftar
sebagai negara yang kooperatif. Negara-negara yang telah menandatangani TIEA dengan Argentina diantaranya
adalah: Andorra, Bermuda, Jersey, Guernsey, Monako, Isle of Man, Kepulauan Cayman, Bahama, San Marino, Kosta
Rika, Cina, Ekuador, India, dan Italia. IT
46
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
insidenewsflash
Cukai Rokok di Australia Naik
Reuters
AUSTRALIA. Para perokok di Australia resah. Ini buntut
kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok. Perdana
Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan pemerintah
menargetkan, pendapatan pajak tembakau naik hingga AUD 5,3 miliar
atau sekitar USD 4,7 miliar.
Kenaikan pajak rokok ini diharapkan menolong penerimaan negara
tahun fiskal 2016-2017. Dengan target penerimaan pajak sebesar
itu, kenaikan tarif cukai rokok di Australia akan sekitar 12,5%. Rudd
berencana, tarif cukai baru mulai diterapkan pada 1 Desember 2013.
Bendahara Pengelolaan Utang Australia Chris Bowen
mengatakan, kebijakan cukai rokok juga untuk mengurangi
tingkat penderita kanker.
Bowen memprediksi, kenaikan cukai akan meningkatkan
harga jual rokok. Saat ini, harga jual rokok di Australia AUD
20 per bungkus atau sekitar AUD 1 per batang. “Industri rokok
adalah sasaran paling mudah bagi pemerintah untuk menaikkan pajak,”
ujar Nick Economou, Pengamat Politik di Monash University Melbourne,
mengutip Bloomberg, Kamis (1/8). IT
P t
Portugal
l M
Memberlakuan
b l
Aturan
PPN Berbasis Kas
Tax Notes International
PORTUGAL. Pemerintah Portugal belum lama
ini mengeluarkan beberapa upaya pajak untuk
mengurangi dampak dari langkah penghematan
akibat adanya program dana talangan tahun
2011. Program ini secara khusus bertujuan
untuk mengatasi lonjakan tingkat pengangguran
di Portugal, yang sekarang mendekati angka 18
persen.
Upaya pajak tersebut antara lain berupa
pemberian kredit pajak bagi perusahaan dan insentif
untuk mempekerjakan orang-orang muda, dan juga
aturan PPN baru berbasis kas bagi perusahaan
kecil. Aturan ini mengatur bahwa perusahaan kecil
tidak akan diminta untuk membayar PPN sampai
mereka menerima pembayaran dari klien mereka.
Aturan PPN baru ini akan berlaku pada 1
Oktober 2013. Mekanisme baru ini bertujuan
untuk memperlancar likuiditas perusahaan karena
biasanya mereka harus membayar PPN pada saat
mereka mengeluarkan faktur.
Dari perspektif keadilan, aturan ini masuk
akal. Namun dari tataran praktis, terdapat banyak
masalah yang dapat menghambat Wajib Pajak
untuk mengaplikasikan aturan tersebut. Sedangkan
dari sudut pandang birokrasi, aturan ini dinilai
cukup rumit. IT
Otoritas Pusat Keuangan Qatar Akan
Terbitkan Pedoman Transfer Pricing
(Transfer Pricing Manual)
Tax Notes International
QATAR. Otoritas Pusat Keuangan
Qatar (otoritas QFC) akan segera
menerbitkan
pedoman
transferr
pricing baru yang menyediakan
panduan dalam penerapan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha
(arm’s
length
principle)
atas
transaksi cross border ataupun transaksi domestik yang
dilakukan oleh Wajib Pajak terdaftar dan pihak-pihak yang
berhubungan dengannya (associated parties).
Pedoman ini merupakan pedoman transfer pricing
pertama yang akan diterbitkan oleh negara yang tergabung
dalam Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation
Council) dan yang kedua di Timur Tengah setelah Mesir.
Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan fokus
dari otoritas pajak di wilayah tersebut terhadap isu transfer
pricing.
Pedoman baru tersebut memberikan panduan tentang
aturan-aturan dasar tentang transfer pricing, kewajaran
transaksi keuangan dalam satu grup perusahaan,
pengalokasian laba oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam
konteks thin capitalization, penggunaan database keuangan,
dokumentasi transfer pricing, serta pemeliharaan catatan
keuangan. Metode transfer pricing dalam pedoman baru ini
mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines. IT
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
47
insidecourt
Penemuan Hukum
dalam Sengketa
Perpajakan
Ganda Christian Tobing1
“A
Judge must not alter the material of which the Act is woven but
he can and should iron out the creases. When a defect appears, a
Judge cannot simply fold his hands and blame the draftsman. He
must set to work on the constructive task of finding the intention
of the Parliament and then he must supplement the written word so as to
give force and life the intention of the Parliament.”
(Lord Denning)
T
erdapat dua aspek pemeriksaan
perkara di Pengadilan Pajak,
yaitu aspek penerapan hukum
dan aspek fakta-fakta yang
mendasari terjadinya sengketa
perpajakan. Kedua aspek pemeriksaan
perkara ini berfungsi untuk menunjukkan
berkerjanya hukum pajak. Penerapan
hukum pajak tidaklah mudah dilakukan,
terutama ketika ketentuan yang ada
hanya bersifat standar saja, bukan
bersifat aturan yang detail, atau juga
ketika terdapat kekosongan hukum.
Oleh karena itu, penerapan hukum pajak
membutuhkan proses penemuan hukum
untuk menentukan maksud dari pembuat
undang-undang dalam ketentuan tertulis
perundang-undangan.
Dalam
kondisi
demikian, peran seorang hakim diperlukan
untuk
menemukan
hukum
dengan
melakukan
interpretasi,
konstruksi
hukum, dan kemudian menerapkan
hukum yang ditemukan tersebut terhadap
sengketa yang diadilinya.
Sengketa pajak yang diulas dalam
Inside Court edisi ini menguraikan
aspek penerapan hukum dalam sengketa
1 Ganda Christian Tobing adalah Manager, Tax Research and
Training Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Saat ini
sedang mengambil program studi lanjutan (LL.M) di Viena
University of Economics and Business Administration, Austria,
dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.
48
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
transfer pricing berupa pembayaran
royalti
kepada
perusahaan
afiliasi
di luar negeri atas penggunaan aset
tidak berwujud. 2 Putusan sengketa ini
merupakan penegasan atas eksistensi
aliran penemuan hukum dalam praktik
peradilan di pengadilan pajak Indonesia.
Selain itu, putusan ini juga mengingatkan
kembali tentang pentingnya penemuan
hukum sebagai suatu terobosan untuk
menembus kebuntuan dalam menerapkan
hukum. Pembahasan dalam artikel ini
terbatas hanya kepada argumentasi
hukum yang dibangun oleh hakim yang
dilandasi oleh proses penemuan hukum
yang dilakukannya. Pembatasan ini
bertujuan untuk menekankan pentingnya
penemuan hukum dalam penerapan
hukum pajak dan menunjukkan cara kerja
penemuan hukum dalam menyelesaikan
suatu sengketa perpajakan.
Fakta Sengketa
Pemohon
banding
melakukan
pembayaran royalti kepada perusahaan
afiliasi
berdasarkan
perjanjian
penggunaan merek dagang dan knowhow serta technical assistance antara
2 Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 45162/PP/M.
XV/15/2013.
insidecourt
pemohon banding dengan perusahaan
afiliasi. Pembayaran royalti tersebut
kemudian dikoreksi oleh Direktorat
Jenderal
Pajak
(DJP/selanjutnya
disebut dengan terbanding) dengan
argumen intangible property tidak
dapat dibuktikan keberadaannya,
tidak didukung bukti kepemilikan
legal dan ekonomis, pemohon
banding dan perusahaan afiliasi
merupakan satu kesatuan sehingga
tidak pantas membayar royalti
untuk sesuatu yang merupakan milik
sendiri, dan Surat Pemberitahuan
pemohon
banding
menunjukkan
kerugian yang dialami oleh pemohon
banding yang disebabkan adanya
biaya royalti atas penggunaan
merek dagang dan know-how serta
technical assistance.
Fakta
dalam
persidangan
menunjukkan
merek
dagang
tersebut telah terdaftar di Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan HAM,
dengan pemilik dari merek tersebut
adalah perusahaan afiliasi dari
pemohon banding. Diketahui juga
bahwa pemohon banding memang
telah terbukti menggunakan merek
dagang tersebut pada barang yang
diproduksi dan dijualnya.
Putusan Pengadilan
Terkait dengan alasan terbanding
bahwa
penggunaan
merek
dagang tidak dapat dibuktikan
keberadaannya,
majelis
hakim
dalam
putusannya
menyatakan,
penggunaan
merek
dagang
merupakan hal yang paling mudah
dibuktikan keberadaannya karena
sifatnya yang kasat mata. Untuk
menemukan
pengertian
merek
dagang yang diperdebatkan dalam
sengketa ini, hakim menggunakan
berbagai pengertian merek dagang
berdasarkan ketentuan internasional
dan domestik, antara lain, pengertian
merek
dagang
berdasarkan
Agreement on Trade-Related Aspects
of
Intellectual
Rights (TRIPS)
dari World Intellectual Property
Organization (WIPO), OECD Transfer
Pricing Guidelines, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek.
Hakim juga menolak pendapat
argumen terbanding bahwa pemohon
banding dan pemilik merek dagang
(penerima
penghasilan
royalti)
merupakan satu kesatuan sehingga
tidak diperlukan pembayaran royalti
dari pemohon banding kepada
perusahaan
afiliasi
pemegang
merek dagang tersebut. Penolakan
ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa
alasan
satu
kesatuan
tersebut
bertentangan
dengan
konvensi internasional, melanggar
kesepakatan yang tertuang dalam
Perjanjian
Penghindaran
Pajak
Berganda antara Indonesia dengan
Jepang selaku negara domisili
perusahaan afiliasi pemilik merek
dagang (selanjutnya disebut dengan
P3B),
dan
merupakan
bentuk
intervensi
terbanding
terhadap
perjanjian antara pemohon banding
dengan pemilik merek dagang yang
dilindungi hukum.
Penolakan hakim atas argumen
terbanding tersebut diawali dengan
menggali
pengertian
royalti
berdasarkan hukum dan konvensi
internasional.
Ketentuan
yang
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
49
insidecourt
kesatuan menyebabkan royalti tidak
dapat dibebankan sebagai biaya.
Dalam pertimbangannya atas
sengketa pembayaran royalti untuk
pemanfaatan merek dagang, hakim
berpendapat bahwa terbanding telah
melanggar ketentuan hukum publik
internasional tentang kesepakatan
internasional yang telah diadopsi oleh
Indonesia. Pendapat ini didasarkan
pada sumber hukum lain di luar
hukum pajak yaitu Pasal 26 Vienna
Convention on the Law of Treaties
dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional mengenai
kewajiban
untuk
melaksanakan
perjanjian dengan itikad baik (good
faith atau pacta sunt servanda).
dipergunakan
sebagai
sumber
hukum adalah P3B, OECD dan UN
Model Commentary, dan pengertian
royalti menurut hukum pajak Inggris
dan Amerika Serikat. Hakim juga
mengikuti aturan dalam TRIPS dan
peraturan
perundang-undangan
Indonesia
terkait
HAKI
yang
mengatur tentang batasan-batasan
pembayaran royalti atas penggunaan
hak atau perolehan hak untuk
menggunakan merek dagang.
Mengacu pada ketentuan P3B,
hakim
memperoleh
pemahaman
bahwa dapat atau tidak dapatnya
royalti dibayarkan karena pemohon
banding dan perusahaan afiliasi
pemegang merek dagang merupakan
satu
kesatuan
hanya
dapat
dibenarkan dalam hal pemohon
banding merupakan Bentuk Usaha
Tetap
dari
perusahaan
afiliasi
pemegang merek dagang. Dengan
menggunakan
Commentary
dari
OECD dan UN Model sebagai dasar
pertimbangan, hakim menyatakan
bahwa untuk tujuan perpajakan, anak
perusahaan (subsidiary) merupakan
entitas legal yang independen dan
terpisah dari induk perusahaannya.
Untuk memperkuat argumen ini,
hakim menggunakan pendapat ahli
Klaus Vogel mengenai “anti-single
entity”, dalam bukunya “On Double
Tax Conventions”, yang menyatakan
bahwa hukum pajak mengakui
independensi
suatu
perusahaan
50
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
dalam grup perusahaan multinasional
dan menggunakan konsep entitas
yang terpisah (separate entity)
sebagai norma pemajakan untuk
mengalokasikan hak pemajakan atas
laba usaha suatu perusahaan.
Hakim menilai bahwa pendapat
terbanding mengenai alasan satu
kesatuan sebagai alasan tidak
boleh dibebankannya pembayaran
royalti kepada perusahaan afiliasi
merupakan
bentuk
intervensi
terbanding atas perjanjian perdata
di antara dua entitas yang terpisah.
Perjanjian perdata ini seharusnya
dihormati
sebagai
perjanjian
perdata internasional dan dilindungi
oleh sumber hukum kebiasaan
internasional yaitu Unidroit Principles
of
International
Commercial
Contracts. Dalam pertimbangannya,
hakim menyatakan bahwa prinsip
kebebasan
untuk
melakukan
kontrak (freedom of contract)
dalam
Unidroit
Principles
of
International Commercial Contracts
yang juga sebanding maknanya
dengan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia,
sebagai
prinsip
dasar
dalam
konteks
perjanjian
perdagangan
internasional. Prinsip ini dilandasi
oleh norma dalam suatu perjanjian
yaitu pacta sunt servanda. Hakim
menyimpulkan bahwa terbanding
telah mengintervensi isi perjanjian
karena menyatakan hubungan satu
Terkait dengan alasan terbanding
bahwa
pemanfaatan
know-how
dan technical assistance tidak
dapat dibuktikan keberadaannya,
hakim
menyatakan
bahwa
perjanjian lisensi antara pemohon
banding dan perusahaan afiliasi
terkait
pemanfaatan
know-how
dilindungi oleh hukum nasional dan
internasional. Hakim menggunakan
pengertian know-how berdasarkan
OECD Model Commentary yang
dipertegas kembali dalam OECD
Transfer Pricing Guidelines, dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang
sebagai acuan sumber hukum
dalam menginterpretasikan maksud
pembuat undang-undang atas hukum
yang berlaku untuk pembayaran
royalti
yang
dipersengketakan.
Hakim juga menyatakan bahwa
pengertian know-how dalam OECD
Model dan OECD Transfer Pricing
Guidelines serupa maknanya dengan
pengertian rahasia dagang dalam
sistem hukum di Indonesia.
Selain
itu,
hakim
juga
menyatakan
bahwa
terbanding
tidak dapat menunjukkan peraturan
yang melarang perusahaan yang
mengalami kerugian untuk tidak
membayar
royalti.
Menurut
hakim, tidak ada hubungan antara
kewajiban membayar royalti dengan
perhitungan
rugi
laba
usaha.
Pernyataan ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa rugi atau laba
suatu perusahaan sangat bergantung
insidecourt
pada manajemen dan strategi operasi
perusahaan. Di samping itu, standar
akuntansi yang berlaku juga tidak
mengatur tentang larangan untuk
membayar royalti bagi perusahaan
yang sedang mengalami kerugian
usaha. Walaupun hakim mengakui
bahwa dapat saja suatu perusahaan
rugi karena merek yang digunakan
tidak memiliki dampak marketing
yang kuat, namun alasan tersebut
tidak dapat digunakan sebagai dasar
untuk tidak membayar royalti.
Perlu
diperhatikan
bahwa
terdapat
perbedaan
pendapat
(dissenting opinion) di antara majelis
hakim dalam putusan ini. Namun
demikian, dari berbagai sumber
hukum
dan
pertimbangannya,
mayoritas hakim memutuskan untuk
membatalkan koreksi terbanding
karena dilakukan tanpa alasan
yang kuat dan tidak memperhatikan
ketentuan
perundang-undangan
maupun
perjanjian
di
tingkat
domestik maupun internasional,
terutama ketentuan P3B.
Komentar
Putusan
pengadilan
dalam
sengketa
ini
kental
dengan
penggunaan berbagai sumber hukum
domestik dan internasional, baik
hukum pajak maupun ketentuan
hukum di luar area perpajakan,
yang digunakan sebagai sumber
interpretasi dan konstruksi hukum
oleh hakim dalam pertimbangan
putusannya.
Dalam
pandangan
penulis, putusan ini merupakan
bentuk eksistensi aliran penemuan
hukum dalam praktik peradilan di
pengadilan pajak Indonesia. 3
Dalam aliran penemuan hukum,
hakim memiliki kebebasan yang terikat
(gebonden vrijheid) dan keterikatan
3 Dalam praktik peradilan, terdapat tiga aliran
hukum, yaitu: (i) aliran legisme, yang berpendapat
bahwa hakim dalam memutus perkara hanya
didasarkan pada undang-undang saja; (ii) aliran
freie rechtslehre, yang bertolak belakang dengan
aliran legisme, sehingga hakim dalam aliran ini
bebas menentukan atau menciptakan hukum;
dan (iii) aliran penemuan hukum (rechtsvinding). R.
Soeroso menyatakan Indonesia mempergunakan
aliran penemuan hukum, sehingga dalam memutus
suatu perkara, hakim tidak hanya berpegang pada
undang-undang, tetapi juga hukum lain yang berlaku
di masyarakat. Lihat R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87-93.
yang bebas (vrije gebondenheid)
untuk menerapkan hukum atas
suatu perkara yang diadilinya.
Artinya, dalam mengadili suatu
sengketa pajak, hakim tidak sematamata
mendasarkan
putusannya
pada undang-undang perpajakan
saja, tetapi juga hukum lain yang
berlaku dalam masyarakat. Dengan
demikian, hakim seharusnya tidak
hanya berpegang pada argumentasi
para pihak dalam sengketa saja, 4
tetapi dapat meluaskan pencarian
makna dan nilai hukum itu dalam
bentuk proses penemuan hukum
melalui interpretasi, konstruksi, atau
penalaran (argumentum) hukum.
yang dilakukan oleh lembaga yudisial
sebagai salah satu bagian dari organ
negara, termasuk kekeliruan dalam
menginterpretasikan suatu perjanjian
internasional, merupakan tanggung
jawab negara terhadap hukum
internasional. Tanggung jawab hakim
sebagai bagian dari organ kekuasaan
negara tersebut ditunjukkan dengan
kewajibannya berdasarkan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(selanjutnya disebut dengan UU
Kekuasaan
Kehakiman)
untuk
mengadili menurut hukum dan Pasal
5 UU Kekuasaan Kehakiman untuk
menggali, mengikuti, dan memahami
“
Dalam aliran penemuan hukum, hakim
memiliki kebebasan yang terikat (gebonden
vrijheid) dan keterikatan yang bebas (vrije
gebondenheid) untuk menerapkan hukum
atas suatu perkara yang diadilinya.”
Namun, apakah tindakan hakim
menggunakan
berbagai
sumber
hukum di luar ketentuan perpajakan
dan melakukan penemuan hukum
dapat dibenarkan dan dilindungi oleh
sistem hukum di Indonesia?
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup di dalam masyarakat.
Untuk memahami jawaban atas
pertanyaan ini, terlebih dahulu
perlu diketahui bahwa tindakan
hakim tunduk kepada dan dilindungi
oleh kekuasaan kehakiman yang
merupakan bagian dari kekuasaan
negara
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan. Sebagai
bagian dari organ kekuasaan negara,
hakim juga mengemban tanggung
jawab negara terhadap hukum
internasional. Mengacu pada Pasal
4 Draft Article on Responsibility of
States for Internationally Wrongful
Acts, setiap kekeliruan dan kelalaian
Pengertian “menurut hukum”
dalam UU Kekuasaan Kehakiman di
atas mengandung makna yang lebih
luas dari pada terminologi “menurut
undang-undang”. 5
Terminologi
“menurut
undang-undang”
lebih
membatasi
kebebasan
hakim.
Sebaliknya, terminologi “menurut
hukum”,
merupakan
petunjuk
bagi Hakim untuk melaksanakan
kebebasan dan keleluasaan dalam
memutus suatu perkara berdasarkan
keadilan. Penggunaan terminologi
“menurut hukum” juga dilatari
pemikiran bahwa tidak ada peraturan
perundang-undangan yang benarbenar lengkap, jelas, dan sempurna.
Karena itu, hakim harus mencari
dan menemukan hukum atas suatu
4 Philippe Martin, “Courts and Tax Treaties in Civil
Law Countries,” dalam Courts and Tax Treaty Law, ed.
Guglielmo Maisto (Amsterdam: IBFD, 2007), 82.
5 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah
Pengantar (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
53.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
51
insidecourt
peristiwa konkret yang diadilinya
dengan menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang
terbentuk di masyarakat. Hukum
yang dicari dan ditemukan oleh hakim
haruslah hukum yang mencerminkan
rasa keadilan masyarakat, sehingga
dengan
begitu,
hukum
yang
ditemukan merupakan hukum yang
hidup di tengah-tengah masyarakat.
Kewajiban
hakim
untuk
menemukan
hukum
tersebut
dibenarkan oleh norma dalam Pasal
10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman
bahwa pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas (asas ius curia novit). Ketiadaan
atau ketidakjelasan aturan hukum
ini dapat disebabkan karena adanya
kekosongan hukum, adanya aturanaturan yang ada bersifat umum,
atau peraturan perundang-undangan
yang tidak lengkap, konsisten, dan
sempurna. Dalam situasi adanya
kekosongan peraturan perundangundangan, hakim dituntut untuk
mengisi kekosongan tersebut dengan
melakukan
konstruksi
hukum. 6
Sedangkan jika peraturan perundangundangan yang ada ternyata tidak
atau kurang jelas, maka hakim
harus melakukan interpretasi hukum
agar maksud dari pembuat undangundang
dapat
diimplementasi.7
Dalam konteks hukum internasional,
hakim diminta untuk menerapkan
prinsip efektivitas atau ‘ut res
magis valeat quam pereat’, 8 dengan
menginterpretasikan suatu perjanjian
secara
keseluruhan
sehingga
ketentuan dalam perjanjian tersebut
dapat memberikan pengaruh yang
semestinya atau sesuai dengan
tujuan dari perjanjian tersebut.
Penggunaan sumber hukum di
luar ketentuan perpajakan domestik
ini juga dilindungi oleh norma
dalam Pasal 50 UU Kekuasaan
Kehakiman
bahwa
putusan
6 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan
Konstruksi Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 2000),
12-13.
7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, Bab-Bab
tentang Penemuan Hukum (Yogyakarta: Citra Aditya
Bakti, 1993), 14.
8 Lihat M.K. Chaturvedi, “Pearls of Wisdom – A Study
of Legal Maxims,” Internet, dapat diakses melalui www.
icaivisakhapatnam.org, diakses pada 18 Juli 2013.
52
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
pengadilan juga memuat pasal
tertentu dari peraturan perundangundangan atau sumber hukum tak
tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili. Hal ini diperkuat juga
oleh norma dalam Pasal 38 Statute
of the International Court of Justice
bahwa hakim harus menerapkan
sumber-sumber hukum internasional
sebagai dasar dalam memutus
suatu perkara yang berhubungan
dengan
penerapan
perjanjian
internasional. Dengan demikian,
tindakan hakim dalam perkara ini
untuk melakukan penemuan hukum
dengan
menggunakan
berbagai
sumber hukum merupakan langkah
yang
tepat,
dibenarkan,
dan
dilindungi oleh hukum domestik dan
internasional.
Lalu, bagaimana wujud proses
penemuan hukum yang digunakan
oleh hakim dalam perkara ini?
Sebagaimana
telah
disebut
sebelumnya,
penemuan
hukum
dapat dilakukan dengan interpretasi,
konstruksi, atau penalaran hukum.
Penemuan hukum ini, menurut
Sudikno Mertokusumo,9 bertujuan
untuk menentukan maksud dan
tujuan
dari
pembuat
undangundang dalam peraturan perundangundangan.10
Perlu
diperhatikan
bahwa salah satu permasalahan yang
sering sekali timbul dari penerapan
hukum pajak adalah banyaknya
ketentuan dalam hukum pajak
9
Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., 73.
10 D.P Mittal, Interpretation of Statutes (New Delhi:
Taxmann Alled Services, 2005), 617.
yang bersifat standar atau bukan
aturan yang detail.11 Baisthrocci
menyebut Pasal 9 tentang hubungan
istimewa dan Pasal 12 tentang
royalti sebagai contoh pasal dalam
OECD Model yang bersifat standar.
Sifat standar ini dapat menyebabkan
multiinterpretasi di antara Wajib
Pajak dan otoritas pajak atas suatu
ketentuan yang dirancang oleh
pembuat undang-undang. Sementara
itu, menurut mantan Hakim Agung
India, S.H. Kapadia, interpretasi
merupakan permasalahan utama
dalam hukum pajak karena aturan
pajak yang ada tidak dirancang
secara baik dan jelas.12 Oleh karena
itu, dalam menghadapi permasalahan
dalam
ketentuan
perpajakan
tersebut,
pengadilan
memiliki
ruang untuk mengkonstruksi atau
menginterpretasi suatu ketentuan
berdasarkan hal-hal strategis yang
menjadi dasar pertimbangan bagi
pengadilan untuk mengadili suatu
perkara.
11 Lihat penjelasan lebih lanjut mengenai norma
hukum yang bersifat standar dan aturan dalam Eduardo
Baisthrocci, “The Use and Interpretation of Tax Treaties
in the Emerging World: Theory and Implications,”
dalam British Tax Review, (2008): 385-388; Louis Kaplow,
“Rules versus Standards: An Economic Analysis,” dalam
Duke Law Journal, (1992); Lihat penjelasan lengkap
mengenai arm’s length principle sebagai suatu norma
hukum yang bersifat standar dalam B. Bawono Kristiaji,
“Keterbatasan Arm’s Length Principle,” dalam Transfer
Pricing: Isu, Strategi, dan Panduan Praktis dalam
Perspektif Perpajakan Internasional, ed. Darussalam,
Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji (Jakarta: Danny
Darussalam Tax Center, 2013), 642-645.
12 Hakim Agung S.H. Kapadia adalah mantan hakim
di Mahkamah Agung India yang mengadili banyak
sengketa pajak, termasuk kasus Vodafone. Lihat www.
business-standard.com. “Interpretation of Tax Laws in
India ‘main problem’,” diakses pada tanggal 16 Mei 2013.
insidecourt
Dalam perkara ini, setelah hakim
merumuskan
peristiwa
konkret
sengketa (das sein) atau mengurai
duduk perkara, hakim selanjutnya
mencari peraturan hukum (das sollen)
yang akan diterapkan ke peristiwa
tersebut dan kemudian memecahkan
atau
menyelesaikan
sengketa
tersebut
berdasarkan
hubungan
antara peristiwa konkret dengan
peraturan hukum. Pemecahan atau
penyelesaian sengketa dilakukan
dengan
menempatkan
beban
pembuktian pada terbanding. Hal ini
dapat dilihat dari proses pengujian
atau pembuktian atas dalil-dalil
yang disampaikan oleh terbanding
berdasarkan hukum yang ditemukan
oleh hakim.
Untuk
dapat
menetapkan
hubungan antara peristiwa konkret
dengan peraturan hukum, maka
peristiwa konkret tersebut terlebih
dahulu harus dikualifikasi atau
diterjemahkan ke dalam bahasa
hukum.13
Proses
ini
mutlak
memerlukan
penguasaan
dan
pengetahuan tentang peraturanperaturan hukum yang relevan dan
memenuhi kualifikasi secara yuridis.
Penguasaan
dan
pengetahuan
hakim tentang peraturan-peraturan
hukum tersebut ditunjukkan oleh
hakim dalam perkara ini dengan
penggunaan berbagai sumber hukum
sebagai sarana untuk melakukan
penemuan
hukum.
Sementara,
sumber-sumber hukum yang dapat
digunakan dalam penemuan hukum,
antara lain: peraturan perundangundangan,
hukum
kebiasaan,
putusan hakim, dan doktrin.14 Dalam
konteks hukum pajak internasional,
sumber-sumber hukum yang dapat
digunakan di antaranya adalah
perjanjian internasional, kebiasaan
internasional, prinsip hukum yang
berlaku secara umum, dan putusan
pengadilan serta pendapat ahli yang
telah terpublikasi.15
mendefinisikan pengertian royalti,
namun untuk menerapkan hukum
tersebut ke dalam perkara ini,
hakim
menggunakan
ketentuan
P3B, OECD dan UN Model, dan
perbandingannya dengan definisi
royalti dalam hukum pajak di negara
lain. Perbandingan dengan sistem
hukum lainnya ini dikenal sebagai
metode interpretasi komparatif, yang
umumnya digunakan dalam hukum
internasional.
Selain
itu,
ketika
hakim
melakukan interpretasi atas suatu
peraturan
perundang-undangan
dengan menghubungkan peraturan
tersebut
dengan
peraturan
perundang-undangan lainnya, maka
hakim melihat hukum sebagai
satu kesatuan atau sebagai sistem
peraturan
yang
tidak
berdiri
sendiri. Metode interpretasi ini
dikenal dengan metode interpretasi
sistematis, yang dalam perkara
ini
dapat
ditunjukkan
dengan
penggunaan peraturan perundangundangan lainnya oleh hakim untuk
menginterpretasikan suatu ketentuan
perpajakan yang tidak atau kurang
jelas. Sebagai suatu bagian dari
sistem peraturan yang tidak berdiri
sendiri, interaksi antara ketentuan
perjanjian
internasional
dengan
ketentuan domestik menimbulkan
adanya hierarki sumber hukum.
Hierarki sumber hukum tersebut
dalam perkara ini diakui dan
dinyatakan secara implisit oleh hakim
dalam perkara ini ketika terlebih
dahulu merujuk pada ketentuan P3B
sebagai acuan utama sumber hukum
dibanding ketentuan domestik.
Demikian juga atas pengertian
know-how maupun merek dagang
yang tidak diatur dalam peraturan
perpajakan domestik. Ketiadaan
atau kekosongan pengertian knowhow dalam peraturan perpajakan
diisi hakim dengan mengkonstruksi
pengertian know-how berdasarkan
ketentuan OECD Model dan OECD
Transfer Pricing Guidelines serta
aturan
undang-undang
rahasia
dagang di Indonesia. Konstruksi
hukum ini ditunjukkan oleh hakim
dalam
kesimpulannya
bahwa
ketentuan OECD Model dan OECD
Transfer Pricing Guidelines memiliki
makna yang sama dengan aturan
undang-undang
rahasia
dagang
di Indonesia. Sedangkan dalam
menghadapi kekosongan pengertian
merek dagang dalam peraturan
perpajakan domestik, sumber hukum
yang digunakan oleh hakim untuk
melakukan penemuan hukum adalah
ketentuan
perundang-undangan
domestik
lainnya
dan
hukum
kebiasaan internasional yang relevan
dengan substansi merek dagang yang
dipersengketakan. Hasil interpretasi
ini dapat diperlakukan sebagai norma
hukum16 atas pengertian knowhow dan merek dagang sehingga
dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan atas sengketa serupa
di masa yang akan datang. IT
16 DP Mittal, Op.Cit., 57.
Contoh
bentuk
penemuan
hukum dalam putusan perkara
ini adalah pendefinisian royalti.
Walaupun ketentuan UU PPh telah
13 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., 106-107.
14 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum
(Yogyakarta: UII Press, 2006), 42.
15 Pasal 38 Statute of International Court of Justice.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
53
insideprofile
UNTORO SEJATI:
Pentingnya Kepastian Hukum dalam Transfer Pricing
Pada akhir Juli lalu, Redaksi Inside
Tax
berkesempatan
berbincangbincang dengan Untoro Sejati, salah
satu pakar transfer pricing (TP) di
Indonesia, yang saat ini memegang
posisi Manager Transfer Pricing Services
di DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Sebagai seorang praktisi, dia telah
berpengalaman
m e n a n g a n i
berbagai macam
kasus
TP
yang tersebar
di
berbagai
s e k t o r
industri.
Pengalamannya
didukung
oleh
segudang
pengetahuan
yang
ia
dapatkan dari latar belakang pendidikan
dan berbagai kursus, baik domestik dan
mancanegara yang dia ikuti. Berikut
ringkasan dari perbincangan kami:
Perkembangan TP =
Perkembangan Dunia Bisnis
Perbincangan
diawali
dengan
pertanyaan tentang bagaimana isu
TP dapat muncul dan berkembang.
Mengenai hal ini, Untoro menjelaskan
bahwa pada dasarnya, isu TP muncul
NDUHQD DGDQ\D WUDQVDNVL DÀOLDVL \DQJ
dilakukan
multinational
enterprises
(MNE). MNE selalu berusaha untuk
mencapai bentuk optimal dalam
menjalankan usahanya dalam rangka
memaksimumkan laba. Bentuk yang
optimal ini selalu berubah-ubah dari
waktu ke waktu.
Di masa lalu, MNE melakukan
ekspansi bisnis di berbagai negara
dengan melakukan desentralisasi.
Kini, MNE melakukan ekspansi
dengan melakukan sentralisasi
berdasarkan fungsi. Ekspansi
bisnis tersebut sejalan dengan
perkembangan jenis dan isu
WUDQVDNVL DÀOLDVL \DQJ VHPDNLQ
kompleks.
Contohnya,
penggunaan
aset
tidak
berwujud, transaksi jasa, atau
struktur pembiayaan yang
rumit, yang dahulu jarang
sekali digunakan. Di sisi lain,
negara memiliki kepentingan
yang besar terhadap upaya
manipulasi
TP
terutama
mengingat
kemungkinan
terjadinya pergeseran laba yang
berdampak pada berkurangnya
penerimaan pajak di suatu negara.
Penyesuaian dunia TP dengan
dunia bisnis tercermin dari terus
dilakukannya revisi ataupun perumusan
regulasi domestik di berbagai negara
dan panduan (acuan) internasional
mengenai TP1.
1 Panduan (acuan) internasional yang secara umum
dikenal adalah yang dikeluarkan oleh OECD (OECD
Transfer Pricing Guidelines) maupun UN (UN Manual on
Transfer Pricing).
54
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
PERKEMBANGAN TRANSFER
PRICING DI INDONESIA
Pentingnya Kepastian Hukum
TP Guidelines hanyalah kerangka
acuan bagi negara-negara dalam
membuat ketentuan atas TP. Panduan
ini sifatnya tidak mengikat, sehingga
setiap negara tidak wajib untuk
menerapkannya.
Untuk
menjadi
peraturan yang mengikat, panduan ini
haruslah terlebih dahulu diadopsi ke
aturan hukum masing-masing. Dengan
demikian, walaupun panduan tersebut
terus menerus menyesuaikan diri
dengan perkembangan dunia bisnis,
penerapannya di tiap negara bisa
berbeda-beda.
Menurut
Untoro,
di
Indonesia
permasalahan terkait peraturan TP yang
penting untuk disoroti adalah lemahnya
kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
Kepastian hukum yang lemah tersebut,
disebabkan oleh sifat peraturan TP
di Indonesia yang belum jelas dan
tegas. Aturan-aturan tersebut sifatnya
masih umum, sehingga berpotensi
menimbulkan interpretasi yang berbedabeda antara Wajib Pajak dan otoritas
pajak.
Lebih
lanjut
lagi,
Untoro
juga
mencontohkan tentang aplikasi prinsip
kewajaran transaksi jasa dalam internal
MNE. Aturan domestik TP Indonesia
mengharuskan Wajib Pajak yang
melakukan transaksi jasa intragrup
untuk membuktikan jasa tersebut
benar-benar memberikan manfaat bagi
penerimanya. Namun, aturan tersebut
WLGDN VHFDUD VSHVLÀN PHQ\HEXWNDQ
apa saja yang diperlukan untuk
membuktikan kewajaran atas suatu
transaksi (dokumen, laporan keuangan,
dan sebagainya). Karena aturan TP tidak
menyatakan secara detail apa saja yang
dibutuhkan, Wajib Pajak perlu membuat
TP Documentation (TP Doc) dengan
data-data yang relevan berdasarkan
interpretasinya sendiri.
Masalah akan muncul ketika terjadi
sengketa antara Wajib Pajak dengan
otoritas pajak. Data-data yang menurut
insideprofile
Wajib Pajak relevan belum tentu
dianggap relevan pula oleh otoritas
pajak. Dampaknya, otoritas pajak
bisa saja meminta data yang tidak
tersedia dalam TP Doc Wajib Pajak.
Selain itu, karena aturannya tidak jelas,
otoritas pajak menjadi terkesan berhak
menentukan sendiri interpretasi aturan
tersebut sesuai keinginannya.
Selain pada berbedanya interpretasi
dari masing-masing pihak, tidak adanya
kepastian hukum juga akan berdampak
negatif kepada iklim investasi di
Indonesia. Sebagai negara berkembang,
Indonesia membutuhkan investasi dari
negara-negara asing. Kepastian hukum
yang rendah mengakibatkan tingginya
biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak,
sehingga dapat membuat investor
enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
Aturan tentang TP haruslah dibuat
dengan lebih jelas dan tegas. Untoro
mencontohkan aturan TP tentang
restrukturisasi
bisnis
di
Jerman.
Ketika perusahaan multinasional akan
melakukan
restrukturisasi,
regulasi
Jerman mengharuskan Wajib Pajak
menghitung present value dari proyeksi
SURÀW bisnis mereka di masa depan.
Present value dari bisnis yang akan
dipindahkan kemudian dikenai exit
tax. Walaupun peraturan tersebut
menimbulkan banyak kontroversi, tapi
bagi Wajib Pajak, kepastian tersebut
membuat mereka dapat memprediksi
keputusan investasinya di Jerman.
Sebagai
tambahan,
Untoro
juga
menyoroti masalah payung hukum
dari aturan tentang dokumentasi TP.
Seperti kita ketahui, aturan mengenai
dokumentasi TP diatur dalam PP
No. 80 tahun 2010. Dalam peraturan
tersebut, disebutkan bahwa aturan
pelaksanaannya
adalah
Peraturan
Menteri Keuangan (PMK). Namun, PMK
yang dimaksud tidak pernah diterbitkan.
Justru, aturan mengenai dokumentasi
TP ini diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak (PER-43/2010 dan PER32/2011).
Walau
demikian,
perkembangan
ketentuan TP sudah berada di jalan
yang benar. Indikatornya adalah
terus
diterbitkannya
aturan-aturan
baru tentang TP dari waktu ke waktu.
Namun, tentunya, peraturan tersebut
haruslah berupa aturan yang jelas, tidak
multitafsir, serta memiliki ladasan hukum
yang kokoh. Dengan begitu, Wajib Pajak
mendapatkan kepastian hukum yang
lebih baik.
Keterbatasan Sumber daya
Secara umum, Indonesia memiliki
permasalahan yang sama dengan
negara berkembang lainnya, yaitu:
masih
minimnya
sumber
daya
manusia yang paham mengenai TP.
Hal ini dapat dilihat misalnya dari
terkonsentrasinya pegawai pajak yang
memiliki pengetahuan tentang TP di
unit atau wilayah tertentu. Selain itu,
dukungan infrastruktur seperti database
yang digunakan untuk pencarian
pembanding pun hanya ada di pusat.
Secara internal, DJP perlu memetakan
area dan wilayah yang memiliki risiko
manipulasi TP yang besar. Informasi
tersebut dapat kemudian ditindaklanjuti
dengan pembentukan tim khusus di
KPP-KPP tertentu yang dilengkapi
dengan database pembanding sendiri
agar tidak perlu meminta terlebih dahulu
ke pusat.
Pentingnya Pengetahuan Penegak
Hukum tentang Transfer Pricing
Adanya perbaikan dari sisi hukum,
sumber daya manusia, dan infrastruktur
di internal DJP diprediksi akan
menciptakan jumlah sengketa yang
semakin meningkat. Ketika Wajib Pajak
dan otoritas pajak bersengketa, terdapat
kemungkinan berlanjutnya sengketa
tersebut ke tahap banding di Pengadilan
Pajak. Namun, seringkali sengketa
tersebut tidak terselesaikan dengan
tepat. Menurut Untoro, penyebabnya
adalah perbedaan interpretasi, fakta
bisnis yang kompleks, serta penguasaan
keilmuan TP yang kurang mendalam,
baik dari sisi Pemohon Banding (yang
kerap kali diwakilkan oleh Kuasa
Hukum Pemohon Banding), Terbanding,
maupun Hakim.
Memang, hakim yang menangani
sebuah sengketa adalah seseorang
yang telah berpengalaman di dunia
pajak dan lebih bijaksana dalam
mengambil keputusan. Namun, ilmu
TP merupakan ilmu dinamis yang
cepat berubah dan selalu mengikuti
perkembangan dunia bisnis yang pesat.
Dengan kata lain, penguasaan ilmu
bisnis dan perkembangan TP di ranah
global menjadi suatu keharusan.
Mempertimbangkan
adanya
peningkatan jumlah sengketa TP yang
masuk ke Pengadilan Pajak selama
beberapa tahun terakhir, ada baiknya
membentuk suatu Majelis yang secara
khusus menangani sengketa TP.
Sebagai perbandingan, Untoro memberi
contoh penyelesaian sengketa TP di
India. Pengadilan Pajak India (Income
Tax Appellate Tribunal – ITAT) memiliki
Special Bench yang secara khusus
dibentuk untuk menangani sengketasengketa TP. Mereka yang masuk di
dalam badan tersebut merupakan orangorang yang benar-benar berkompeten di
bidang tersebut.
Kesimpulan
Sebagai penutup, Untoro mengambil
kesimpulan
bahwa
hukum
dan
pengetahuan tentang TP merupakan dua
elemen penting yang saling mendukung
dalam dunia TP Indonesia. Hukum tidak
dapat ditegakkan dengan sempurna
tanpa pengetahuan dan kompetensi.
Di sisi lain, pengetahuan tanpa adanya
ketentuan yang jelas hanya akan
menciptakan sengketa interpretasi yang
berlarut-larut. IT
Biodata
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Riwayat Pendidikan
: Untoro Sejati
: Magelang, 5 Februari 1982
: S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia
Kursus dan Seminar Internasional :
ƒ“Permanent Establishment Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD di
Singapura (2011);
ƒ“Advanced Transfer Pricing Workshop”, diselenggarakan oleh IBFD,
Amsterdam, The Netherlands (2012).
6HUWLÀNDVL
ƒ&HUWLÀHG3XEOLF$FFRXQWDQW&3$
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
55
insideregulation
Perlakuan PPh untuk
Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu
P
ada tanggal 13 Juni 2013
lalu, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan
ini mulai berlaku efektif sejak 1
Juli 2013. Berselang satu bulan,
pemerintah menerbitkan peraturan
pelaksana dari PP 46/2013 yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107 Tahun 2013 (PMK 107/2013)
yang diundangkan pada tanggal 6
Agustus 2013.
PP 46/2013 memang tidak
secara eksplisit menyebutkan secara
spesifik sektor mana yang menjadi
sasaran
pemajakannya.
Namun,
berbagai diskusi dan pemberitaan
di media mengarahkan bahwa
tujuan dari PP 46/2013 ialah untuk
memajaki sektor Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). Alasan
pemerintah
mengatur
perlakuan
pajak khusus untuk UMKM memang
cukup beralasan karena potensi
pajak dari sektor UMKM dinilai
sangat besar. Berdasarkan data dari
Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2006-2012, jumlah UMKM
mencapai 99% dari total unit usaha
di Indonesia dan memiliki kontribusi
terhadap
Pendapatan
Domestik
Bruto
(PDB)
nasional
hampir
60%.1 Namun, mengacu data DJP
1 Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013,
Internet, dapat diakses melalui http://www.depkop.
go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=
category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93, diakses
pada tanggal 25 Juli 2013.
56
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
tahun 2009, sumbangsih realisasi
penerimaan pajak pada sektor ini
hanya sekitar 0,5%. 2
Artikel ini membahas teknis
muatan regulasi yang terkandung
dalam PP 46/2013 dan PMK
107/2013, antara lain mengenai
gambaran umum ketentuan PPh
Final UMKM serta aturan teknis
pengenaan PPh Final UMKM.
1. Gambaran Umum
Ketentuan PPh Final
UMKM
Secara garis besar, ketentuan
PP
46/2013
mengatur
Pajak
Penghasilan (PPh) yang bersifat
final atas penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu.
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) PP
46/2013, Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu adalah
Wajib Pajak yang memenuhi dua
kriteria sebagai berikut:
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
atau Wajib Pajak Badan tidak
termasuk Bentuk Usaha Tetap
(BUT); dan
2) Menerima
penghasilan
dari usaha, tidak termasuk
penghasilan
dari
jasa
sehubungan dengan pekerjaan
bebas,
dengan
peredaran
bruto tidak melebihi Rp
2 “Pajak UKM Mulai Berlaku,” Harian Kompas, 26 Juni
2013.
4.800.000.000,00
(empat
miliar delapan ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun
pajak.
Wajib Pajak yang memenuhi
kedua kriteria tersebut dikenai
PPh Final sebesar 1% dari jumlah
peredaran bruto setiap bulan, untuk
setiap tempat kegiatan usaha. Dalam
beleid ini yang dimaksud dengan
peredaran bruto meliputi: peredaran
bruto dari usaha, termasuk dari
usaha cabang, selain peredaran bruto
dari usaha yang atas penghasilannya
telah dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final.
Namun, tidak semua usaha yang
dijalankan oleh Wajib Pajak (dalam
hal ini para pelaku usaha UMKM)
dapat menggunakan aturan dalam
PP 46/2013. Para pelaku usaha
yang tidak tergolong Wajib Pajak
yang dikenai PPh berdasarkan beleid
ini, diatur dalam Pasal 2 Ayat (3)
dan Ayat (4) PP 46/2013 beserta
penjelasannya, yaitu sebagai berikut:
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
yang
dalam
usahanya
menggunakan sarana atau
prasarana
yang
dapat
dibongkar
pasang,
baik
yang menetap maupun tidak
menetap; dan menggunakan
sebagian atau seluruh tempat
untuk kepentingan umum
yang tidak diperuntukkan bagi
tempat usaha atau berjualan.
Misalnya: pedagang makanan
keliling, pedagang asongan,
warung tenda di trotoar, dan
sejenisnya;
insideregulation
2) Wajib Pajak Badan yang
belum
beroperasi
secara
komersial; dan
3) Wajib Pajak Badan yang
memiliki peredaran bruto lebih
dari Rp 4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus
juta rupiah) dalam satu tahun
setelah beroperasi secara
komersial.
Selain itu, Pasal 12 PMK
107/2013
menegaskan
bahwa
ketentuan dalam beleid ini tidak
berlaku atas:
1) Penghasilan dari usaha yang
dikenai PPh Final berdasarkan
peraturan
perundangundangan
perpajakan
tersendiri (aturan PPh Final
lain);
2) Penghasilan yang diterima
atau diperoleh BUT;
3) Penghasilan
dari
jasa
sehubungan dengan pekerjaan
bebas. Misalnya: tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan
bebas (pengacara, akuntan,
dokter,
dan
lain-lain),
pemain musik, bintang film,
olahragawan,
penceramah,
agen asuransi, dan lain
sebagainya; dan
4) Penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari luar
negeri.
2. Aturan Teknis Pengenaan
PPh Final UMKM
contoh penentuan pengenaan PPh
Final PP 46/2013.
CV Permata memiliki usaha
produksi kain batik. Berdasarkan
pembukuan atau catatan pada
tahun pajak 2013 (Januari 2013
sampai dengan Desember 2013)
CV Permata memperoleh peredaran
bruto sebesar Rp 4 miliar. Oleh
karena peredaran bruto CV Permata
pada tahun pajak 2013 tidak melebihi
Rp 4,8 miliar, atas penghasilan dari
usaha yang diterima oleh CV Permata
pada tahun 2014 dikenai PPh Final
sebesar 1% dari peredaran bruto.
Dengan demikian, jumlah peredaran
bruto yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk mengikuti aturan PPh
Final ini adalah peredaran bruto
dari usaha dalam 1 tahun pajak
terakhir sebelum tahun pajak yang
bersangkutan.
Dengan demikian, CV Permata
pada tahun pajak 2014 dikenai PPh
Final berdasarkan peredaran bruto
untuk setiap bulannya. Misalkan pada
bulan Januari 2014, CV Permata
memperoleh peredaran bruto sebesar
Rp 300 juta. PPh Final CV Permata
yang terutang pada bulan Januari
2014 adalah sebesar Rp 3 juta (1%
x Rp 300 juta). CV Permata wajib
menyetorkan PPh Final tersebut
ke kantor pos atau bank persepsi,
dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak atau sarana administrasi
lainnya yang dipersamakan dengan
Surat Setoran Pajak, yang mendapat
validasi dengan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara, paling lama
tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir. Apabila tanggal
15 Februari 2014 jatuh pada hari
Sabtu, penyetoran pajak paling
lambat dapat dilakukan pada tanggal
17 Februari 2014. Sementara
itu, jatuh tempo pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa PPh Final
Januari ditentukan paling lama 20
hari setelah masa pajak berakhir,
atau dalam contoh ini pada tanggal
20 Februari 2014.
Dalam hal peredaran bruto
kumulatif Wajib Pajak CV Permata
pada suatu bulan telah melebihi
jumlah Rp 4,8 miliar dalam tahun
pajak 2014, CV Permata tetap dikenai
tarif PPh Final 1% sampai dengan
akhir tahun pajak 2014. Misalkan CV
Permata pada bulan Januari sampai
dengan Oktober 2014 memperoleh
peredaran bruto sebesar Rp 5
miliar, atas penghasilan dari usaha
yang diterima oleh CV Permata
sampai dengan bulan Desember
2014 (akhir tahun pajak 2014) tetap
dikenai tarif PPh Final 1%. Apabila
jumlah peredaran bruto kumulatif
Wajib Pajak CV Permata tahun
pajak 2014 (Januari s.d Desember)
mencapai Rp 6 miliar, maka mulai
tahun 2015 (tahun pajak berikutnya)
CV Permata dikenai PPh berdasarkan
tarif umum UU PPh.
2.1 Aturan Pengenaan PPh Final 1%
Setidaknya,
terdapat
tiga
pertanyaan pokok terkait dengan
penerapan pengenaan PPh Final bagi
Wajib Pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu, yaitu:
1) Peredaran
bruto
tahun
manakah yang digunakan
sebagai dasar bahwa Wajib
Pajak
harus
mengikuti
ketentuan ini?;
2) Kapan tanggal jatuh tempo
penyetoran dan pelaporan
PPh atas penghasilan ini?;
dan
3) Kapan Wajib Pajak harus
beralih
kembali
kepada
ketentuan tarif umum UU
PPh?
Berikut ini penjelasan melalui
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
57
insideregulation
2.2 Kredit Pajak dan Angsuran Pajak
Sebagaimana yang kita ketahui
setiap penghasilan yang telah
dikenai PPh Final tidak mengenal
istilah kredit pajak, baik kredit pajak
dalam negeri (PPh Pasal 21, 22,
dan 23) maupun kredit pajak luar
negeri (PPh Pasal 24). Aturan dalam
Pasal 6 PMK 107/2013 menegaskan
bahwa Wajib Pajak UMKM dapat
dibebaskan dari pemotongan dan/
atau pemungutan PPh yang tidak
final oleh pihak lain. Namun, untuk
mendapatkan pembebasan tersebut
Wajib Pajak harus mengajukan
permohonan Surat Keterangan Bebas
kepada Kepala KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.
Contoh, CV Elektronindo bergerak
di bidang penjualan dan servis
barang-barang elektronik sejak tahun
2011. Berdasarkan pembukuannya
pada tahun 2013 CV Elektronindo
memiliki peredaran bruto sebesar
Rp 2,5 miliar. Dengan demikian,
CV Elektronindo mulai Januari 2014
dikenai tarif PPh Final sebesar
1% dari peredaran bruto setiap
bulannya. Misalkan pada bulan
April 2014 CV Elektronindo menjual
laptop sebanyak 20 buah ke BPK RI,
dengan nilai penjualan sebesar Rp
200 juta. Atas pembelian tersebut
Bendahara BPK RI melakukan
pemungutan PPh Pasal 22 sebesar
Rp 3 juta (1,5% x Rp 200 juta). Jika
CV Elektronindo pada Januari 2014
telah mendapatkan Surat Keterangan
Bebas dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh yang dikeluarkan
oleh KPP tempat CV Elektronindo
terdaftar, atas pembelian laptop
tersebut Bendahara BPK RI tidak
lagi melakukan pemungutan PPh
Pasal 22.
Namun,
masih
tetap
dimungkinkan bahwa mekanisme
kredit pajak dan angsuran pajak
dapat digunakan oleh Wajib Pajak
UMKM.
Dengan
syarat
Wajib
Pajak UMKM tersebut mempunyai
penghasilan lain selain dari usaha
yang dikenai PPh Final berdasarkan
beleid ini. Sebagai contoh, Tuan
Afandi yang berstatus Kawin dengan
2 (dua) orang tanggungan memiliki
usaha bengkel mobil dan penjualan
aksesoris
mobil
(Wajib
Pajak
58
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
UMKM). Selain menjalankan usaha
bengkelnya, Tuan Afandi juga sukses
menjadi seorang konsultan pada
sebuah perusahaan otomotif. Jumlah
seluruh penghasilan yang diterima
oleh Tuan Afandi pada tahun pajak
2014 sebagai berikut:
Tabel 1 - Kewajiban Pembayaran
PPh Tuan Afandi
Penghasilan bruto
jasa konsultasi tahun
2014
Rp 600.000.000
Biaya kegiatan jasa
konsultasi tahun
2014
Rp 200.000.000
PTKP (K /2)
Rp
Total peredaran bruto Tuan Afandi
pada tahun pajak 2014 adalah
sebesar Rp 3,9 miliar.
Penghasilan Kena
Pajak jasa konsultasi
Rp 369.625.000
Dalam menentukan PPh dari
usaha yang dilakukan Tuan Afandi di
tahun 2015, atas penghasilan yang
diterima Tuan Afandi dikenai tarif
umum UU PPh dan juga tarif PPh
yang bersifat final. Untuk pengenaan
PPh Final 1% yang menjadi dasar
pengenaan pajak adalah peredaran
bruto dari usaha bengkel dan
aksesoris mobil sebesar Rp 3,3
miliar. Sedangkan peredaran bruto
dari fee (imbalan) jasa konsultasi
sebesar Rp 600 juta yang termasuk
dalam lingkup jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas dipotong
PPh Pasal 21 berdasarkan tarif
umum UU PPh.
PPh terutang jasa
konsultasi
Rp
62.406.250
Kredit Pajak: PPh
Pasal 21 yang
dipotong pihak lain
Rp
37.406.250
PPh terutang
Rp
25.000.000
Angsuran PPh
Pasal 25 atas jasa
konsultasi
Rp
2.083.333
1) Peredaran bruto dari bengkel
mobil dan askesoris mobil Rp
3,3 miliar; dan
2) Biaya (Fee) jasa konsultasi
sebesar Rp 600 juta.
Kewajiban pembayaran PPh Tuan
Afandi di tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
1) PPh sebesar 1% bersifat final
dari peredaran bruto usaha
bengkel mobil dan aksesoris
mobil,
disetorkan
setiap
bulannya;
2) Angsuran PPh Pasal 25
(Januari
s.d
Desember),
atas penghasilan dari jasa
konsultasi. Misalnya biaya dari
jasa konsultasi di tahun 2014
sebesar Rp 200.000.000
dan PPh yang telah dipotong/
dipungut pihak lain di tahun
2014 dari jasa konsultasi
sebesar
Rp
37.406.250,
maka kewajiban angsuran
PPh Pasal 25 di tahun 2015
(lihat Tabel 1)
2.3 Kompensasi Kerugian
Terkait
dengan
kompensasi
30.375.000
(1/12 x Rp 25.000.000)
kerugian, Wajib Pajak yang dikenai
PPh Final berdasarkan beleid ini dan
menyelenggarakan pembukuan dapat
melakukan kompensasi kerugian
sampai dengan 5 tahun pajak
berturut-turut dengan penghasilan
yang tidak dikenai PPh Final. Namun
dengan syarat, kerugian tersebut
terjadi sebelum Wajib Pajak tersebut
dikenai pajak berdasarkan beleid ini.
Artinya, jika Wajib Pajak mengalami
kerugian pada suatu tahun pajak
dikenakannya PPh Final berdasarkan
beleid ini, kerugian tersebut tidak
dapat dikompensasi lagi pada tahun
pajak berikutnya.
Simak penjelasannya melalui
contoh
perlakuan
kompensasi
kerugian berikut ini:
PT Cahaya Kemilau bergerak di
bidang usaha penjualan lampu hias.
Berdasarkan pembukuan, diketahui
hal-hal sebagai berikut (lihat Tabel
2).
insideregulation
Tabel 2 - Pembukuan PT Cahaya Kemilau
Tahun
Peredaran Bruto
Laba (Rugi)
2012
Rp 3.500.000.000
(Rp 100.000.000)
2013 (Januari-Juni)
Rp 2.000.000.000
(Rp 60.000.000)
2013 (Juli-Desember)
Rp 3.000.000.000
(Rp 30.000.000)
2014
Rp 6.000.000.000
Rp 250.000.000
Berdasarkan
data
tersebut,
kerugian yang dialami PT Cahaya
Kemilau pada tahun pajak 2012
sebesar Rp 100 juta dapat dilakukan
kompensasi mulai dari tahun 2013
sampai dengan 2017. Jika pada Juli
2013 PT Cahaya Kemilau dikenai
PPh Final sebesar 1%, jangka waktu
kompensasi kerugian sebesar Rp
100 juta yang terjadi pada tahun
pajak 2012 lalu tetap dihitung
sampai dengan tahun pajak 2017.
Selain itu, kerugian sebesar Rp 60
juta yang terjadi pada bulan Januari
2013 sampai dengan Juni 2013
juga dapat dilakukan kompensasi
pada tahun pajak berikutnya. Untuk
membuktikannya PT Cahaya Kemilau
wajib melampirkan laporan laba rugi
bulan Januari sampai dengan Juni
2013 dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan PPh 2013. Sedangkan,
kerugian yang terjadi pada bulan
Juli 2013 sampai dengan Desember
2013 yakni sebesar Rp 30 juta atau
dengan kata lain kerugian terjadi
setelah PT Cahaya Kemilau dikenai
PPh Final, kerugian tersebut tidak
dapat dikompensasikan pada tahun
pajak berikutnya.
2.4 Hal Khusus Terkait Peredaran
Bruto
Mengenai hal khusus terkait
peredaran bruto sebagai dasar untuk
dapat dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final diatur dalam ketentuan
Pasal 10 PP 46/2013, yaitu sebagai
berikut:
a. Tahun pajak sebelumnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan
Penentuan
peredaran
bruto
didasarkan
pada
jumlah
peredaran bruto tahun pajak
terakhir sebelum tahun pajak
berlakunya
beleid
ini
yang
disetahunkan.
Contoh,
PT
Cakra
Wijaya
menggunakan tahun kalender
sebagai tahun pajak. Terdaftar
sebagai Wajib Pajak sejak bulan
Agustus 2013. Peredaran bruto
selama bulan Agustus 2013
sampai dengan Desember 2013
adalah Rp 500 juta.
Peredaran bruto tahun 2013 yang
disetahunkan adalah: Rp 500
juta x 12/5 = Rp 1,2 miliar
Karena peredaran bruto yang
disetahunkan di tahun 2013
tidak melebihi Rp 4,8 miliar,
atas penghasilan yang diperoleh
di tahun 2014 dikenai PPh Final
1%.
b. Wajib Pajak baru terdaftar pada
tahun pajak yang sama dengan
tahun berlakunya beleid ini pada
bulan sebelum bulan berlakunya
beleid ini
Penentuan
peredaran
bruto
didasarkan
pada
jumlah
peredaran bruto dari bulan saat
Wajib Pajak terdaftar sampai
dengan bulan sebelum berlakunya
Oleh karena jumlah peredaran
bruto PT Cahaya Kemilau pada
tahun pajak 2013 telah melebih
Rp 4,8 miliar, pada tahun 2014 PT
Cahaya Kemilau tidak lagi dikenai
PPh Final sebesar 1%, PT Cahaya
Kemilau kembali dikenai PPh sesuai
tarif umum UU PPh. Sementara itu,
penghasilan Kena Pajak PT Cahaya
Kemilau di tahun 2014 menjadi Rp
150 juta, angka ini diperoleh dari
laba fiskal tahun 2014 sebesar
Rp 250 juta dikurangi dengan
kompensasi kerugian tahun 2012
sebesar Rp 100 juta.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
59
insideregulation
Pedagang makanan keliling, warung tenda di trotoar,
pedagang asongan, dan sejenisnya tidak tergolong Wajib
Pajak yang dikenai PPh berdasarkan aturan PP 46/2013.
Peraturan Pemerintah ini yang
disetahunkan.
Contoh, CV Leo Tekstil terdaftar
sebagai Wajib Pajak sejak bulan
Januari 2013. Jumlah peredaran
bruto selama 6 bulan (Januari
2013 sampai dengan Juni 2013)
tersebut adalah Rp 500 juta.
Peredaran bruto selama 6 bulan
yang disetahunkan adalah: Rp
800 juta x 12/6 = Rp 1,6 miliar.
Karena peredaran bruto yang
disetahunkan untuk 6 bulan
tersebut tidak melebihi Rp
4,8 miliar, atas penghasilan
yang diperoleh mulai pada
bulan Juli 2013 sampai dengan
Desember 2013 dikenai PPh
Final 1%.
c. Wajib Pajak baru terdaftar
setelah berlakunya beleid ini,
untuk tahun pajak pertama
Penentuan
peredaran
bruto
didasarkan pada jumlah peredaran
bruto
pada
bulan
pertama
diperolehnya penghasilan dari
usaha yang disetahunkan.
Contoh, CV Punakawan Mebel
terdaftar sebagai Wajib Pajak
baru pada bulan September
60
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
2014. Pada bulan September
2014 tersebut CV Punakawan
memperoleh peredaran bruto
sebesar Rp 20 juta.
Penghasilan
bruto
bulan
September 2014 disetahunkan
adalah: Rp 20 juta x 12/1 = Rp
240 juta.
Karena
penghasilan
bulan
September 2014 (bulan pertama
mulai terdaftar sebagai Wajib
Pajak) yang disetahunkan tidak
melebihi Rp 4,8 miliar, atas
penghasilan yang diperoleh di
tahun 2014 dikenai PPh Final
1%.
3. Kesimpulan dan Saran
Sektor UMKM memang perlu
mendapatkan perhatian lebih dari
otoritas pajak. Besarnya kesenjangan
antara kontribusi UMKM terhadap
PDB dengan kontribusi mereka
terhadap
penerimaan
pajak
mencerminkan betapa besar potensi
pajak yang dapat digali. Untuk
itu, pemerintah memang perlu
memasukkan sektor tersebut ke
dalam sistem pajak Indonesia.
Pemerintah
tentu
pemberian kemudahan
berharap
pungutan
pajak akan mendorong UMKM agar
lebih patuh membayar pajak. Namun,
kemudahan tersebut menjadi tidak
efektif apabila ternyata beban pajak
yang ditanggung masih memberatkan
Wajib Pajak. Sebaliknya, kemudahan
tersebut
akan
menjadi
efektif
apabila pembebanan pajak telah
sesuai dengan kemampuan Wajib
Pajak untuk membayarnya (abilityto-pay).
Mengutip pendapat Darussalam, 3
PP
46/2013
ini
selayaknya
diterapkan dalam jangka waktu
sementara saja. Artinya, dalam
konteks pemajakan, setelah tujuan
memasukkan UMKM ke dalam
sistem administrasi pajak berhasil,
tentu akan lebih mudah bagi Dirjen
Pajak untuk melakukan pembinaan
dan
pengawasan.
Nantinya,
apabila UMKM sudah tumbuh dan
berkembang,
pengenaan
pajak
UMKM semestinya dikembalikan
lagi ke peraturan normal. Saat ini
pemerintah boleh saja menagih
haknya untuk memajaki UMKM.
Namun, pemerintah juga tidak
boleh lupa akan kewajibannya untuk
memajukan UMKM itu sendiri. IT
3 Harian Kompas, “Ditjen Pajak Akan Sensus UKM,”
Kompas, 30 Juli 2013.
insidelibrary
Judul
Editor
Penerbit
Tahun Terbit
U
ntuk sebuah literatur perpajakan,
Resolving Transfer Disputes adalah
buku yang sempurna. Paling tidak
terdapat beberapa alasan mengapa
buku ini wajib untuk dibaca siapapun
yang ingin mendalami isu transfer
pricing. Pertama, buku ini disusun
oleh akademisi perpajakan global
yang telah berkecimpung dalam
ranah transfer pricing. Editor buku
ini, Basitrocchi dan Roxan, adalah
dosen hukum pajak di London
School of Economics and Political
Science. Sedangkan para penulis
atau kontributor dari masing-masing
negara, namanya sudah tidak asing
lagi,
seperti
Toshio
Miyatake,
Andreas Oestreicher, Reuven S.
Avi-Yonah, Mukesh Butani, Richard
Vann, Jinyan Li, dan sebagainya.
Keterlibatan mereka menciptakan
alasan yang kedua, yaitu kualitas.
Hal tersebut terlihat dari isi yang
analitis, terstruktur dengan baik,
serta komprehensif.
Selain itu, cakupan buku ini
sangat luas dan mendalam. Kata
“global”
yang
terdapat
dalam
judul buku ini ditunjukkan dengan
penelusuran sengketa pada kurang
lebih dua puluh negara yang
tersebar di seluruh kawasan, mulai
dari negara-negara Amerika Utara,
Asia-Pasifik, Eropa, BRIC, Timur
Tengah, hingga Afrika. Dengan
:
:
:
:
Resolving Transfer Pricing Disputes: A Global Analysis
Eduardo Baistrocchi dan Ian Roxan
Cambridge University Press
2012
beg
begitu,
pembaca dapat melihat pola
di
dan perkembangan sengketa
berbagai negara.
be
Dalam mengkaji bagaimana
hukum bekerja dalam kasus
h
pricing,
buku
ini
ttransfer
menggunakan OECD Guidelines
sebagai acuan utama (hal. 6).
Hal ini terlihat dari adanya
suatu indeks pencantuman
kasus-kasus sengketa transfer
pricing di berbagai dunia
yang disusun berdasarkan urutan
ya
paragraf dalam OECD Guidelines
para
2010. Buku ini juga tidak hanya
2010
memaparkan
mengenai
kasus
hukum pengadilan pajak di berbagai
negara saja, namun juga bagaimana
sengketa
biasanya
diselesaikan
(misalnya dengan advance pricing
agreement).
Isi buku ini pada dasarnya
tidaklah berbeda dengan buku
transfer pricing pada umumnya yang
bermuara pada norma arm’s length
principle.
Menurut
Baistrocchi,
arm’s length sebagai norma hukum
yang bersifat standar pada dasarnya
tidak memiliki suatu patokan yang
jelas dan sulit untuk diikuti oleh
Wajib Pajak. Berbeda dengan norma
hukum yang bersifat aturan, standar
hanya dapat dinilai kebenarannya
ketika hal tersebut sudah terjadi (ex
post) dan tergantung dari otoritas
hukum menentukan putusannya (hal.
16-19). Oleh karena itu, penerapan
arm’s length principle di berbagai
negara dapat dikaji dari putusanputusan pengadilan atas sengketa
transfer pricing.
Ditinjau dari konsep dasar yang
ada dalam ranah transfer pricing,
perdebatan mengenai penentuan
nilai yang telah memenuhi syarat
arm’s length principle menarik
untuk
dicermati.
Perdebatan
tersebut terutama terlihat dari dua
hal. Pertama, makna arm’s length
principle dari metode transfer
pricing yang dipergunakan. Menurut
Avi-Yonah, adanya transactional
net margin method dan profit split
method, telah menggeser makna
arm’s length principle menjadi
lebih luas dan berbeda dengan apa
yang sebelumnya dikenal sebagai
traditional arm’s length (hal. 3,
69, dan 73). Kedua, mengenai
dimungkinkannya hypothetical arm’s
length atau penentuan nilai arm’s
length, juga berasal dari suatu
pembanding yang tidak nyata atau
berupa dugaan (hipotesis). Hal ini
dapat dilihat dari kasus di Jepang
(hal. 428-430), Jerman (hal. 209214), dan Kanada (hal. 144-146).
Hampir seluruh kasus penting
dalam sengketa transfer pricing juga
disajikan dalam buku ini. Misalkan
kasus klasik sengketa transfer
pricing periode 1960-an, Hofert
Case (hal. 124-126), kasus Unilever
di Kenya (hal. 823-825), hingga
kasus dengan nilai sengketa tertinggi
sepanjang sejarah sengketa transfer
pricing,
yaitu
GlaxoSmithKline
(hal. 146-149). Isu prosedural
dan
administratif
yang
terkait
dengan sengketa transfer pricing
juga dikupas secara mendalam, di
antaranya: kesuksesan penerapan
advance pricing agreement di
Australia (hal. 407-408, 412), safe
harbour di Singapura (hal. 510-511),
dibentuknya dispute resolution panel
di India (hal. 598), diperkenankannya
compensating adjustment di Spanyol
(hal. 273), dan lain-lain.
Sebagai penutup, Baistrocchi
mengajukan suatu perbandingan
dan pemetaan pola perkembangan
sengketa
transfer
pricing
di
berbagai negara hingga 2011. Dari
perkembangan selama berpuluhpuluh tahun, sengketa transfer
pricing dapat ditelusuri mulai dari
evolusi arm’s length principle yang
tidak dapat dilepaskan perilaku
perusahaan
multinasional
dan
keterlibatan aset tidak berwujud
(hal. 836, 840-864). IT
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
61
insideheadline
(Sambungan dari halaman 15)
Ide mengenai terpisahnya DJP
dari Kementerian Keuangan dapat
berangkat
dari
argumen
agar
masing-masing lembaga dapat fokus
menjalankan tugasnya. Kementerian
Keuangan fokus kepada kebijakan
pembangunan
ekonomi
makro,
anggaran,
perbendaharaan,
dan
tugas-tugas
lainnya
sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang
No. 17/2003 tentang Keuangan
Negara. Sedangkan otoritas pajak
akan fokus pada penerimaan pajak,
sebagai sektor vital penerimaan
negara yang potensinya belum banyak
digali dan dioptimalkan. 39
Dalam
upaya
memperluas
basis
pajak
dan
meningkatkan
kepatuhan
Wajib
Pajak,
basis
data yang komprehensif mengenai
informasi-informasi potensi pajak
sangat diperlukan. Saat ini, upaya
membangun
database
mengenai
potensi pajak terbentur oleh terpecah39 Herry Setyawan, “Pajak dan Badan Penerimaan
Negara,” Kontan, 28 Februari 2012.
62
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
pecahnya lembaga yang bertanggung
jawab pada penerimaan negara
walau masih di bawah Kementerian
Keuangan, yakni DJP dan Ditjen Bea
Cukai. Terfragmentasinya direktorat
penerimaan tersebut mengakibatkan
informasi mengenai potensi pajak
menjadi tidak komprehensif dan
tidak
terintegrasi.
Koordinasi
antarlembaga menjadi sulit dilakukan.
Dari sudut pandang ini, ide untuk
menggabungkan direktorat-direktorat
tersebut di dalam suatu SARA perlu
untuk dipertimbangkan.40
Lebih lanjut lagi, dengan kedudukan
lebih tinggi (misalkan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden),
badan baru tersebut dapat memiliki
otoritas yang lebih untuk berhubungan
dengan
lembaga-lembaga
negara
40 Sebagai contoh, Hungaria (di tahun 2011) dan
Portugal (di tahun 2012) telah menggabungkan
seluruh unit yang terkait dengan penerimaan negara
ke dalam satu badan khusus. Negara-negara tersebut
meningkatkan otonomi otoritas pajaknya dan
menggabungkan administrasi pajak dengan bea cukai
dalam satu badan, lihat OECD, OECD Tax Administration
2013: Comparative Information on OECD and Other
Advanced and Emerging Economies (Paris: OECD
Publishing, 2013), 13.
lainnya untuk memperoleh informasi
mengenai potensi pajak. Dengan
kedudukan yang lebih tinggi tersebut
pengelolaan
administrasi
serta
implementasi
kebijakan
menjadi
tidak berbelit-belit (debirokratisasi)
sehingga dapat dilaksanakan dengan
lebih efisien dan efektif.
Berubahnya lanskap ekonomi,
khususnya arena perpajakan secara
cepat juga membutuhkan sumber daya
manusia yang kompeten dan mampu
beradaptasi dengan arah perubahan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa otoritas
pajak membutuhkan staf profesional
yang ahli. Hal ini bisa diatasi secara
cepat jika DJP memiliki kewenangan
untuk mengangkat profesional yang
mampu menjawab tantangan tersebut.
Jika memang akhirnya badan
baru
dengan
model
SARA
tersebut diimplementasikan untuk
menggantikan peran DJP dan Ditjen
Bea dan Cukai, maka paling tidak
terdapat beberapa hal penting yang
perlu untuk dipertimbangkan.
insideheadline
Kepemimpinan
Seperti
telah
dijelaskan
sebelumnya,
terdapat
2
model
kepemimpinan dalam SARA yaitu:
CEO dan BOD. Dalam kasus
Indonesia, akan lebih baik jika
SARA tersebut dapat dipimpin oleh
dewan direksi (BOD) karena adanya
keterwakilan dari sektor publik (baik
dari sektor bisnis, praktisi pajak,
hingga
akademisi).
Keterwakilan
tersebut akan merepresentasikan
aspek demokrasi dalam administrasi
perpajakan,
sehingga
segala
keputusan atau kebijakan administrasi
paling tidak memperhatikan aspek
yang tidak diskriminatif.
“P
enting
untuk
dicatat
bahwa
peningkatan
penerimaan
pajak
bukanlah tujuan langsung dari
implementasi
SARA;
meningkatnya
kepatuhan dan penerimaan pajak justru
merupakan konsekuensi logis dari semakin
efektif dan efisiennya administrasi pajak."
Politik Ekonomi Perpajakan
Persoalan komitmen politik juga
sangat
menentukan
keberhasilan
implementasi SARA di Indonesia.
Pengalaman di Bolivia, Meksiko,
dan Venezuela menunjukkan bahwa
tantangan yang dihadapi oleh lembaga
model SARA adalah politik (upaya
kekuasaan) pemerintahan itu sendiri.
Seringkali sifat otonom dalam hal
manajemen sumber daya manusia dan
pengupahan menyebabkan konflik dan
kecemburuan dari lembaga lainnya.
Selain itu, campur tangan eksekutif
(Presiden) juga mempengaruhi. Contoh
jelasnya, pada tahun 1998 Presiden
Caldera di Venezuela ingin membentuk
koalisi politik baru dengan kesepakatan
untuk merestorasi kontrol kementerian
atas otoritas pajak yang sebelumnya
sudah bertransformasi menjadi model
SARA.41 Oleh karena itu, jika SARA
akan diimplementasikan di Indonesia,
penting untuk tersedianya konsensus
dari seluruh elemen politik untuk
menjaga sifat otonomi dari otoritas
pajak di kemudian hari.
Pembatasan Kekuasaan
Adanya otonomi yang semakin
besar
juga
dapat
menciptakan
adanya entitas super yang sulit
untuk
dikontrol.
Pertama-tama,
diperlukan pemahaman bahwa dalam
suatu negara yang demokratis dan
berdasarkan hukum, kekuasaan untuk
41 Presiden Caldera memperbolehkan intervensi
Kementerian Keuangan atas manajemen sumber daya
manusia dalam otoritas pajaknya. Lihat Rosario G.
Manasan, Op.Cit., 8.
mengenakan pajak tidak boleh bersifat
tidak terbatas,42 atau dengan kata
lain kekuasaan untuk mengenakan
pajak harus dibatasi (limits on
the taxing power) melalui undangundang.43 Dengan demikian, yang
menjadi pertanyaan adalah: peraturan
pemajakan yang seperti apakah
yang boleh didelegasikan kepada
pemerintah dan manakah yang harus
tetap berada di ranah legisatif (DPR)?
Seperti kita ketahui, pengenaan
pajak terhadap Wajib Pajak harus
sepengetahuan dan persetujuan DPR
sebagai lembaga yang mewakili Wajib
Pajak (rakyat) yang terkena beban
pajak tersebut. Saat ini, di Indonesia
masih terdapat ruang yang besar
atas pendelegasian kekuasaan untuk
mengatur pengenaan pajak terhadap
pemerintah. Jika, nantinya DJP
akan dipisahkan dari Kementerian
Keuangan dan menjadi lembaga
yang lebih otonom, pada siapakah
pelimpahan kekuasaan tersebut harus
diberikan? Apakah nantinya lembaga
baru tersebut dapat menetapkan
ketentuan pengenaan pajak seperti tax
base dan tax rate?
42 Phillipe Vitu, “Fiscal Constutionalism and the Basic
of Law,” Asia Pacific Tax Bulletin, (1999): 407.
43 Darussalam dan Danny Septriadi, Membatasi
Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis
terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di
Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2006), 2.
Alangkah baiknya jika institusi yang
menyusun ketentuan perpajakan dan
institusi yang melaksanakannya harus
dipisahkan.44 Hingga derajat tertentu,
lembaga baru tersebut haruslah hanya
memiliki kekuasaan untuk menyusun
ketentuan administrasi dan tidak
boleh diberikan kekuasaan untuk
pengenaan pajak. Singkatnya, lembaga
administrasi model SARA tersebut
dapat
diimplementasikan
selama
prasyarat
mengenai
pembatasan
kekuasannya harus jelas dan undangundang mengenai pengenaan pajak
sudah cukup mendetail sehingga
tidak perlu didelegasikan kepada
pemerintah.
Akuntabilitas
Isu
berikutnya
mengenai
mekanisme akuntabilitas. Pengawasan
atas
lembaga
baru
tersebut
diperlukan sebagai perwujudan sistem
check and balance. Mekanisme ini
dapat saja diciptakan baik secara
internal maupun eksternal. Saat
ini seluruh perangkat internal dan
eksternal tersebut sebenarnya sudah
ada, misalkan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan, Direktorat
Kepatuhan Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur (KITSDA)
dalam tubuh DJP, hingga hadirnya
Komite
Pengawas
Perpajakan.
Walau demikian, dengan semakin
44 Ibid., 10.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
63
insideheadline
“D
itjen Pajak dapat saja dipisahkan dari Kementerian
Keuangan selama pembatasan kekuasan lembaga
baru tersebut harus jelas dan undang-undang
mengenai pengenaan pajak sudah cukup mendetail
sehingga tidak perlu didelegasikan kepada pemerintah."
besarnya sifat otonomi dalam SARA,
maka dibutuhkan institusi lain yang
juga diberikan kekuatan untuk bisa
mengontrol dan mengawasi lembaga
baru tersebut. Hal ini mungkin dapat
diwujudkan
dengan
memperkuat
Komite Pengawas Perpajakan agar
dapat mengkaji permasalahan serta
memberikan rekomendasi yang terkait
dengan prosedur administrasi ataupun
kebijakan perpajakan, dan bukannya
pengawasan terhadap individu yang
menjalankan kebijakan perpajakan
saja.45
Anggaran
Isu mengenai anggaran terletak
pada dua hal: basis penentuan
anggaran dan alokasi anggaran. SARA
di beberapa negara mendapatkan
suatu anggaran khusus yang dihitung
berdasarkan proyeksi penerimaan
maupun
perhitungan
kinerja.
Pendanaan
berbasis
persentase
dianggap memiliki manfaat terutama
sebagai mekanisme yang memberikan
insentif kepada otoritas pajak untuk
meningkatkan penerimaan. Semakin
penerimaan
meningkat,
maka
anggaran dari otoritas pajak juga
semakin meningkat.46 Selain itu,
kewenangan untuk mengalokasikan
anggaran bisa dimanfaatkan secara
64
tepat untuk perbaikan pelayanan
maupun pos-pos yang dianggap dapat
meningkatkan kinerja.
Di Indonesia, kedua hal tersebut,
sumber anggaran berbasis kinerja serta
kewenangan untuk mengalokasikan
anggaran lebih baik dijadikan satu
paket yang tidak terpisahkan karena
sifatnya yang saling memengaruhi.
Sebagai contoh, jika kewenangan
mengalokasikan anggaran diberikan
namun anggaran berbasis kinerja
tidak diberikan maka anggaran yang
diberikan dapat saja dialokasikan
pada hal-hal yang tidak produktif.
Sebaliknya, jika anggaran berbasis
kinerja diaplikasikan tanpa adanya
kewenangan alokasi anggaran, maka
SARA dapat saja menemui hambatan
untuk dapat memenuhi target kinerja.
45 Lihat Darussalam, “Peningkatan Kepatuhan Wajib
Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan,” 2010.
Dapat diakses pada http://www.ortax.org/ortax/?mod=
issue&page=show&id=43&q=&hlm=1
Sebagai catatan, insentif jika
mencapai suatu kinerja tertentu
sebenarnya telah diatur dalam Pasal
36D (1) Undang-undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan,
“Direktorat Jenderal Pajak dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu”. Pemberian insentif
akan ditetapkan lewat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan tata caranya akan
diatur lewat Peraturan Menteri
Keuangan.47 Dengan demikian, ruang
untuk suatu kompensasi (insentif)
berbasis kinerja pun bukan suatu yang
46 Robert Taliercio Jr., “Designing Performance: The
Semi-Autonomous Revenue Authority Model in Africa
and Latin America,” World Bank Policy Research Working
Paper 3423, (2004): 8.
47 Hal ini diatur dalam Pasal 36D (2) dan (3) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
mustahil diimplementasikan di masa
mendatang.
1. Penutup
Sebagai penutup, perlu diingat
bahwa
SARA
bukanlah
tujuan
akhir tapi dapat menjadi sarana
untuk melaksanakan reformasi dan
meningkatkan kinerja. SARA memang
menyediakan platform pencapaian
efisiensi penyelenggaraan administrasi
pajak, namun keberhasilannya belum
terjamin, karena komitmen politik yang
kuat diperlukan dalam pembentukan
dan pelaksanaannya.
Dari berbagai literatur, terdapat
empat simpulan mengenai SARA.
Pertama,
pembentukan
SARA
hendaknya tidak dilihat sebagai
obat mujarab yang pasti manjur.
Pembentukan SARA dapat saja
menciptakan biaya yang besar, waktu
yang tidak sebentar, serta belum
menjamin
perbaikan
efektivitas
otoritas pajak. Kedua, sebelum
mempertimbangkan
salah
satu
desain kelembagaan administrasi
pajak, ada baiknya mengidentifikasi
permasalahan dan kekurangan yang
berada dalam administrasi perpajakan
serta mempelajari reformasi dan
modernisasi dari kasus negara lain.
Hal ini agar mengelaborasi sejauh
mana SARA dapat menjadi jawaban
permasalahan dan merupakan salah
satu aspek dari reformasi perpajakan.
Ketiga, komitmen politik merupakan
suatu
syarat
penting
dalam
insideheadline
mencapai otoritas pajak yang efektif
dan berkesinambungan. Terakhir,
pembentukan SARA yang tidak diiringi
dengan komitmen dan perencanaan
matang
mengenai
reformasi
perpajakan, tidak akan berhasil
memperbaiki efektivitas sekaligus
meningkatkan kepatuhan pajak.48
kuat dalam SARA, sehingga
penyalahgunaan
kekuasaan
dan korupsi tidak terjadi.
(ii)
Belajar
dari
pengalaman
di berbagai negara yang telah
mengimplementasikan SARA, kunci
keberhasilan SARA ditentukan oleh:
(i)
Pengaturan hukum yang kuat
yang mengatur hubungan
antara SARA dan lembaga
sektor publik lainnya (terutama
Kementerian
Keuangan)
sehingga mencegah konflik
antarlembaga tersebut.
(iii) Kemampuan
dalam
mendesain,
menegakkan
dan
mengimplementasikan
akuntabilitas
internal
dan
eksternal, serta mekanisme
anti-korupsi.
Karakter,
profesionalisme,
dan
kepemimpinan
yang
(iv)
48 Crandall, William, dan Maureen Kidd, “Revenue
Administration: A Toolkit for Implementing A Revenue
Authority,” IMF Technical Notes and Manuals, (April
2010).
penyediaan infrastruktur SARA.
(v)
Pemberian dan pemeliharaan
otonomi
untuk
mengelola
sistem
kepegawaian
dan
pembiayaan.
Sekali lagi, jika digunakan secara
efektif, maka kelembagaan model
SARA dapat menjadi katalisator untuk
memungkinkan keberhasilan reformasi
administrasi pajak yang lebih luas.
Lalu, seberapa siapkah Indonesia? IT
Pembiayaan yang memadai
untuk membiayai kegiatan
operasional
SARA
dan
Lampiran: Kewenangan yang Didelegasikan kepada Otoritas Pajak di Berbagai Negara, 2012
Negara
Membuat
ketentuan
pajak
Membatalkan
penalti/
bunga
Desain
struktur
internal
Mengalokasikan
anggaran
Membuat
jenjang
dan menempatkan
staf
Menetapkan
standar
pelayanan
Turut
menentukan
kriteria
rekrutmen
Mengangkat
dan memberhentikan
staf
Negosiasi
tingkat
upah
Afrika Selatan^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Amerika Serikat^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Arab Saudi^^
¥
X
X
¥
X
¥
¥
X
X
Argentina^
¥
X
¥
X
¥
¥
¥
¥
¥
Austria^^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
X
Cina^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
X
Denmark^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
India^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
X
Indonesia^^
¥
¥
X
X
¥
¥
¥
X
X
Israel^^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
X
Kanada^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Kolombia^
¥
X
X
¥
X
¥
¥
¥
X
Korea Selatan^
¥
¥
X
¥
X
¥
¥
¥
X
Malaysia^
¥
¥
¥
¥
X
¥
¥
¥
¥
Portugal^^
¥
¥
X
X
X
¥
¥
X
X
Russia^
X
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Singapura^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Slovakia^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Turki^
¥
¥
¥
X
X
¥
X
¥
X
Yunani^^
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
X
Catatan: ^) model SARA, ^^) model direktorat di bawah Kementerian Keuangan
Sumber: OECD, OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other
Advanced and Emerging Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 29
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
65
insideevent
Berikut adalah nama-nama
susunan Dewan Pengurus
Pusat Asosiasi Fiskal
Indonesia (DPP AFI) periode
2012 – 2015:
Pelantikan Dewan
Ketua Dewan Pembina:
Pengurus Pusat AFI
Anggota Dewan Pembina:
A
sosiasi Fiskal Indonesia (AFI), pada hari Minggu (30/6) melaksanakan
pelantikan Dewan Pengurus Pusat periode 2012 – 2015 di Kirana Grand
Ballroom Hotel Kartika Chandra Jakarta. Termasuk yang dilantik diantaranya
adalah pemimpin umum dan wakil pemimpin umum Inside Tax, Darussalam
dan Danny Septriadi.
Pelantikan yang bertema “Kemandirian Fiskal untuk Kemandirian Bangsa”,
bertujuan untuk mengarusutamakan pentingnya kemandirian fiskal dalam
pengelolaan keuangan negara menuju kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
AFI adalah organisasi profesi nirlaba yang tidak berafiliasi dengan ormas atau partai
politik manapun (independen). Didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1996
atas prakarsa mahasiswa (dan alumni) Program Studi Administrasi dan Kebijakan
Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Seperti tema yang diusung
dalam acara pelantikan tersebut, cita-cita untuk mewujudkan kemandirian fiskal
untuk mencapai kesejahteraan rakyat, melatarbelakangi pembentukannya.
Cita-cita tersebut dapat ditempuh dengan menciptakan dan membina para
intelektual-profesional-pengabdi yang bersinergi dengan pemerintah, termasuk
merespons dan memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga
menjadi tugas AFI dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas yang mampu
menelurkan kebijakan fiskal berkualitas dan pro rakyat.
Untuk menunaikan tugas itu, AFI memberikan ruang seluas-luasnya bagi
peningkatan kualitas anggota, melalui seminar, diskusi terbatas, atau pelatihan. AFI
juga membuka saluran komunikasi dengan masyarakat agar kebijakan fiskal tetap
membumi dengan kebutuhan masyarakat di samping menjalankan fungsi edukasinya
ke masyarakat.
Setelah pengambilan sumpah / ikrar pelantikan dan penandatanganan berita
acara serah terima kepengurusan, acara dilanjutkan dengan pidato Ketua Umum DPP
AFI periode 2012-2015, Erwin Eka Kurniawan; sambutan Ketua Dewan Penasihat
AFI, H. Bambang Soesatyo, SE, MBA; serta orasi ilmiah “Kemandirian Fiskal untuk
Kemandirian Bangsa”, oleh Ketua Dewan Pembina Hary Tanoesoedibjo. IT
66
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Hary Tanoesoedibjo
Supramu Santosa, MBA
Ir. Hilmi Panigoro, MSc
Kandi Sofia S. Dahlan, MBA, Ph.D
Ketua Dewan Penasehat:
H. Bambang Soesatyo, SE, MBA
Anggota Dewan Penasehat:
H. Desmond J. Mahesa, SH, MH
Henry Suparman
Ketua Dewan Pakar:
Ir. H. I. Emir Moeis, MSc
Ketua Umum:
Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi
Wakil Ketua Umum:
Tatang B. Tamam, SE
Wakil Ketua Umum:
Danil Arif Iskandar, SH, LLM
Sekretaris Jenderal:
H. Rachmat R. Zubir, SE, MSi
Bendahara Umum:
Dra. Ani Hadi Setyowati, MM, MSi
insideevent
Kabid-Kabid
Wasekjend-Wabendum
Departemen-Departemen
Ketua Bidang Organisasi dan
Keanggotaan:
Drs. Rinaldi Yusuf, SE.Ak, MSi
Wasekjend Bidang Organta:
Budi Gunawan Sutomo, S.Th.I
Dept. Hukum:
Catherine Putri, SH
Imansyah, SH
Ketua Bidang Pendidikan dan
Pelatihan:
DR. Adinur Prasetyo, SE.Ak, MSi
Ketua Bidang Penelitian dan
Pengembangan:
Revosia Eliaputra Sinaga, SE, MSi
Wasekjend Bidang Diklat:
Ir. Sarjana
Wasekjend Bidang Litbang:
Mohamad Nasokha, SE, MSi
Wasekjend Bidang Humas dan Media:
Ahmad Rivai, SE, MSi
Ketua Bidang Humas dan Media:
Drs. H. Rukun Santoso, MM, MSi
Wasekjend Bidang KKF:
Saut Sahat P. Sitompul, S.Kom, MM
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Fiskal:
Darussalam, SE.Ak, MSi, LLM Int. Tax
Wasekjend Bidang Hub Luar Negeri:
Antonius Budiman, MSi (*)
Wakil Bendahara Umum:
J. Himawan Ali, SE, MSi
Dept. Pembinaan Aparat Organisasi:
Ahmad Muzakki, SPdI
Harri Kismantau, S.S
Dept. Rekruitmen:
Abdurrohim Al-Bantany, SE
Arie Febriyanto, Amd. Par
Ahmad Buchori, SE
Dept. Pendidikan Perpajakan:
Upang S.S., MSi
Uki Hakim, SE, MSi
Nasrullah, S.S.
Dept. Workshop and Training:
M. A. Rauf Arham
Agus Mukholid, SE
Dept. Riset dan Studi:
John Piker Simamora, SE.Ak, MSi (*)
Aris Riantori Faisal, SE.Ak, M.Ak
Dept. Pengembangan Usaha:
Retno Indraswari, SE, MM
Drs. Topan
Dept. Pengabdian Masyarakat:
Puji Sarwomulyo, SE
Panjianto
Dept. Teknologi Informasi:
Reza Saleh, SE.Ak, M.Ak
Rifai Abdurrahman
Santosa, ST
Dept. Media:
Ani Natalia, SE, MEc
Fitri Ramadhani, S.I.Kom
Puput Mutiara, S.I.Kom
Dept. Sektor Industri,
Perdagangan, Jasa:
Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int. Tax
Sirmu, SE.Ak, MH
Dept. Sektor Migas dan Tambang:
Puryanto, BAc, SE, MM, MSi
Fadly Admiral Azier, SE
Dept. Kerjasama Luar Negeri:
Maya Budimaryati, SE. Ak, MSi
Ismail, SE.Ak, MSi
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
67
insidereview
Pada edisi 15, redaksi Inside Tax mengadakan lomba
menulis artikel tentang pajak, dengan beberapa topik
pilihan. Dari puluhan artikel yang masuk ke meja
redaksi, tulisan Saudara Ega Okti Roseptia dipilih
sebagai tulisan terbaik yang berhak memenangkan
hadiah dari Inside Tax. Tulisan ini mengangkat topik
informasi asimetris dalam konteks Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terutama ketika
kewenangan memungut pajak tersebut berada dalam
wilayah administrasi Pemda. Tulisan ini kami sajikan
kepada pembaca Inside Tax dengan sedikit perubahan
yang dirasa perlu oleh redaksi.
Informasi Asimetris dalam Administrasi
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Ega Okli Roseptia1
“D
engan adanya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD), kini Pemda memiliki wewenang atas administrasi
pemungutan BPHTB. Sayangnya, Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menerbitkan SE No 5 Tahun 2013 yang
menghilangkan keharusan dilakukannya Penelitian Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB). Hal tersebut berpotensi
menimbulkan informasi asimetris antara Pemda (pemungut pajak)
dan Wajib Pajak dalam konteks administrasi pajak daerah.”
Pendahuluan
68
Peraturan
yang
berlaku
di
masyarakat,
termasuk
undangundang, merupakan salah satu
bentuk dari suatu kontrak politik
antara rakyat dengan pemerintah.
Dalam setiap pelaksanaan transaksi
atau kontrak, termasuk kontrak
politik tersebut, tidak tertutup
kemungkinan timbulnya fenomena
informasi
asimetris. 2
Informasi
asimetris adalah suatu keadaan
dimana salah satu pihak menguasai
informasi lebih baik dari pada pihak
yang lainnya. Keadaan tersebut dapat
menciptakan persoalan moral hazard
dan adverse selection, yang pada
akhirnya berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pihak-pihak terkait.
Apabila kita berbicara mengenai
peraturan, maka informasi asimetris
1 Penulis adalah alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN) tahun 2012. Tulisan ini merupakan
pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi
dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab
penulis.
2 Teori informasi asimetris pertama kali
dikenalkan oleh Gorge Akerlof (1970) dan kemudian
dikembangkan oleh Joseph Stiglitz dan Michael
Spence. Lihat B. Bawono Kristiaji, Asymmetric
Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in
Indonesia: Conceptual Approach, Working Paper No:
0113. Januari 2013. DANNY DARUSSALAM Tax Center.
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
dapat mengakibatkan penerapan
peraturan yang tidak efektif dan
tidak efisien.
Produk-produk
hukum
di
lingkungan
Pemerintah
Daerah
juga merupakan bentuk kontrak
politik, namun ruang lingkupnya
lebih kecil dibandingkan undangundang. Apabila kita berbicara
masalah perpajakan, BPHTB adalah
salah satu contohnya. Sejak tahun
2010, Pemerintah Pusat (Direktorat
Jenderal Pajak) secara berangsurangsur menyerahkan pengurusan
BPHTB dan PBB ke Pemerintah
Daerah.
Dengan
penyerahan
kepengurusan ini, dasar hukum yang
dipegang terkait pajak ini tentunya
akan berbeda.
Terkait Peraturan Daerah (Perda)
yang mengatur BPHTB, sudah
seharusnya
Pemerintah
Daerah
lebih mengetahuinya dibandingkan
dengan Wajib Pajak. Namun, seiring
dengan berjalannya waktu dan
berkembangnya teknologi, Wajib
insidereview
Pajak dapat memperoleh informasi
mengenai
peraturan
perpajakan
dengan mudah. Hal ini berdampak
positif bagi Wajib Pajak, karena
dengan begitu, tingkat informasi
asimetris antara Wajib Pajak dan
Pemerintah dapat dikurangi. Wajib
Pajak saat ini, dapat dikatakan,
mempunyai pengetahuan yang baik
dan berimbang mengenai peraturanperaturan perpajakan.
Di sisi lain, dalam konteks
BPHTB, objek pajaknya adalah
aset-aset yang dimiliki oleh Wajib
Pajak. Dengan demikian, Wajib
Pajak lebih mengetahui informasi
mengenai objek pajak tersebut
dibandingkan dengan pegawai Dinas
Pendapatan,
sebagai
pengelola
Pajak Daerah. Hal inilah yang
berpotensi menimbulkan informasi
asimetris antara Wajib Pajak dengan
otoritas. Bukan tidak mungkin
Wajib Pajak akan memanfaatkannya
untuk memanipulasi pelaporan dan
pembayaran BPHTB.
BPHTB dan Surat Edaran BPN
Pemerintah
Daerah
sudah
memiliki cara untuk mengantisipasi
informasi asimetris tersebut, yaitu
dengan
melakukan
penelitian
terhadap pembayaran BPHTB Wajib
Pajak sebelum melanjutkan ke
proses pemindahan kepemilikan atas
tanah dan bangunan tersebut ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, beberapa bulan yang lalu
terbit Surat Edaran Kepala Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
Nomor
5/SE/IV/2013
tentang Pendaftaran Hak atas Tanah
atau Pendaftaran Peralihan Hak atas
Tanah terkait dengan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Yang paling ramai
mempersoalkan Surat Edaran ini
adalah pihak Pemerintah Daerah,
karena Surat Edaran ini memuat
ketentuan
sehubungan
dengan
proses validasi yang selama ini
dilakukan oleh mereka. Dalam
angka 6 Surat Edaran tersebut,
disebutkan bahwa dalam rangka
peningkatan pelayanan di bidang
pertanahan, bukti pembayaran pajak
tidak dipersyaratkan pengecekan
tanda bukti setoran pembayaran
BPHTB pada kantor instansi yang
berwenang.
Pengecekan
tanda
bukti setoran pembayaran BPHTB
ini sering disebut dengan proses
penelitian Surat Setoran BPHTB.
Seberapa pentingkah proses ini?
Sebelum membicarakan lebih jauh
mengenai proses hal tersebut, akan
lebih baik jika kita bahas mengenai
BPHTB terlebih dahulu. BPHTB
merupakan pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Jadi, yang menjadi
objeknya
adalah
pemindahan
kepemilikan suatu hak atas tanah
dan bangunan. Berbeda dengan PBB
yang objeknya merupakan tanah dan
bangunan itu sendiri.
Sama halnya dengan perpajakan
lain, BPHTB juga telah mengalami
reformasi
perpajakan.
Seperti
Pajak Penghasilan (PPh), sistem
pemungutan BPHTB telah dilakukan
secara self assessment. Pemerintah
memberikan kepercayaan kepada
Wajib Pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri
jumlah pajak yang seharusnya
terutang.
Sistem self assessment ini
tentu tidak menutup kemungkinan
terjadinya
kesalahan
dalam
pemenuhan
kewajiban
Wajib
Pajak, disengaja maupun tidak.
Hal ini berlaku juga bagi BPHTB.
Kemungkinan terjadinya kesalahan
pasti
ada.
Pada
praktiknya,
kesalahan-kesalahan yang sering
terjadi dan ditemukan di lapangan
adalah kesalahan dalam pengisian
formulir Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD), khususnya kesalahan dalam
pengisian nilai transaksi atau NJOP
(Nilai Jual Objek Pajak) tanah dan/
atau bangunan. Kesalahan tersebut
dapat dikatakan sangat krusial
karena berhubungan dengan jumlah
pajak yang harus dibayarkan oleh
Wajib Pajak.
Wajib Pajak, tentunya ingin
membayar pajak dengan jumlah
seminimal mungkin. Untuk itu,
dengan memanfaatkan kemungkinan
terjadinya
kesalahan
pengisian
formulir SSPD, Wajib Pajak dapat
melakukan penghindaran pajak.
Proses Penelitian sebagai Alat
Pengawasan
Meskipun sudah menerapkan
sistem self assessment dengan peran
aktif Wajib Pajak, bukan berarti
pemerintah tidak hanya tinggal diam.
Pemerintah juga tetap melakukan
fungsi pengawasan agar pemenuhan
kewajiban yang dilakukan oleh Wajib
Pajak tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Dalam konteks BPHTB,
D
alam angka 6 Surat Edaran Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5/SE/
IV/2013, disebutkan bahwa dalam
rangka peningkatan pelayanan di bidang
pertanahan, bukti pembayaran pajak
tidak dipersyaratkan pengecekan tanda
bukti setoran pembayaran BPHTB pada
kantor instansi yang berwenang.”
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
69
insidereview
proses pengawasan ini dilakukan
dengan
melakukan
penelitian
Surat Setoran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (bagi
Pemerintah Daerah yang sudah mulai
memungut BPHTB-nya sendiri, Surat
Setoran BPHTB diganti menjadi
Surat Setoran Pajak Daerah atau
SSPD).
Dalam
prosesnya,
setelah
mengisi formulir Surat Setoran
BPHTB atau SSPD, Wajib Pajak
harus
melaporkannya
terlebih
dahulu kepada Pemerintah Daerah,
dalam hal ini Dinas Pendapatan,
untuk dilakukan proses penelitian.
Setelah dilakukan proses penelitian,
Dinas
Pendapatan
memberikan
teraan “Telah Dilakukan Penelitian”
dan Wajib Pajak membawa berkasberkas tersebut ke BPN untuk
proses selanjutnya. BPN tidak akan
melanjutkan proses pengalihan hak
tersebut apabila berkas-berkas yang
dipersyaratkan tidak mendapatkan
teraan dari Dinas Pendapatan.
Saat BPHTB masih dikelola
oleh Direktorat Jenderal Pajak,
dasar hukum proses penelitian ini
adalah Peraturan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor
PER-16/PJ/2008
tentang Tata Cara Penelitian Surat
Setoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah
dan
Bangunan.
Karena
saat ini pengelolaan BPHTB mulai
dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
proses penelitian tersebut masih
tetap dilaksanakan namun dasar
hukumnya berbeda, yaitu Peraturan
Daerah. Meskipun demikian, dalam
praktiknya,
Peraturan
Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/
PJ/2008 tetap dijadikan acuan oleh
Pemerintah Daerah. Berdasarkan
uraian di atas, dapat kita ketahui
bahwa proses penelitian tersebut
sangat diperlukan oleh pemerintah
sebagai suatu alat pengawasan
kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban BPHTB-nya
yang sudah menganut sistem self
assessment.
Dengan menilik angka 6 dari SE
No. 5/SE/IV/2013, berkas-berkas
terkait pengalihan hak ini tidak perlu
lagi melalui proses penelitian oleh
Dinas Pendapatan Daerah terlebih
dahulu dan tidak perlu mendapat
70
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
teraan Dinas Pendapatan Daerah.
Dengan demikian, setiap berkas
yang masuk ke BPN akan langsung
diproses meskipun belum dilakukan
proses penelitian. Secara tidak
langsung, ini menjelaskan bahwa
Wajib Pajak diberi kebebasan yang
sangat besar dalam melakukan
kewajiban perpajakannya karena
proses penelitian yang merupakan
alat pengawas kepatuhan Wajib
Pajak,
secara
tidak
langsung,
ditiadakan. Hal ini tentu saja
menimbulkan protes dari pihak
Pemerintah Daerah selaku pihak
yang mengelola BPHTB.
Latar Belakang Dikeluarkannya
Surat Edaran BPN
Menurut Kepala BPN, Hendarman
Supandji, penerbitan SE Nomor 5/
SE/IV/2013
tersebut
bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan di
bidang pertanahan. Dengan adanya
Surat Edaran ini, validasi BPHTB
tidak diperlukan lagi, sehingga
cukup membuat pernyataan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
bersangkutan atau pemohon.
Sebagai informasi, hal-hal yang
dilakukan saat melakukan proses
penelitian adalah: (i) mencocokan
NJOP bumi dan/atau bangunan yang
dicantumkan dengan basis data
PBB; (ii) menghitung kebenaran
penghitungan BPHTB yang tercantum
dalam formulir SSPD; (iii) meneliti
kebenaran penghitungan BPHTB
yang disetor; dan (iv) kebenaran
besarnya transaksi yang dilakukan
antara penjual dan pembeli objek
pajak, yang menjadi acuan dalam
penghitungan BPHTB dalam hal
transaksi jual beli.
Memang, yang menjadi fokus
masalah di sini adalah proses
penelitian yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah. Pengalihan
pengelolaan BPHTB dan PBB yang
dilakukan
paling
lambat
akhir
tahun 2013 membuat Pemerintah
Daerah menyiapkan kelengkapan
yang diperlukan nantinya, termasuk
Peraturan
Daerahnya.
Hal
ini
akan menyebabkan keberagaman
perlakuan
pajaknya
karena
disesuaikan
dengan
peraturan
yang berlaku di masing-masing
daerah.
Meskipun
demikian,
Pemerintah Pusat tetap menghimbau
kepada
setiap
daerah
untuk
tetap
mempertahankan
kualitas
pelayanannya.
Agar
setidaknya,
kualitasnya sama dengan pelayanan
yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
Dasar hukum proses penelitian
BPHTB saat masih dikelola oleh
Pemerintah Pusat adalah Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-16/PJ/2008
tentang
Tata
Cara Penelitian Surat Setoran Bea
insidereview
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. Pada Pasal 5 Ayat
(1) Peraturan Direktur Jenderal
Pajak
tersebut
menyebutkan
bahwa KPPBB/KPP Pratama harus
menyelesaikan Penelitian SSB dalam
jangka waktu:
a. paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak tanggal diterimanya SSB
dalam hal tidak memerlukan
Penelitian Lapangan SSB;
b. paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal diterimanya
SSB dalam hal memerlukan
Penelitian Lapangan SSB;
Dengan
demikian,
jika
pemerintah
menghimbau
untuk
tetap
mempertahankan
kualitas
pelayanannya,
jangka
waktu
pelaksanaan proses penelitian BPHTB
yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, setidaknya, harus sama
dengan peraturan tersebut. Apabila
jangka waktu proses penelitiannya
jauh lebih lama akan mengakibatkan
terhambatnya proses pengalihan hak
tanah dan bangunan tersebut.
Pada kenyataannya, meskipun
sudah banyak Pemerintah Daerah
yang telah memiliki Peraturan
Daerah mengenai proses penelitian
BPHTB, masih ada saja yang tidak
melakukannya
sesuai
dengan
ketentuan di atas. Ikatan Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah
(IPPAT)
banyak mengeluhkan lambannya
pelayanan
pengurusan
BPHTB,
terutama pada proses penelitian.
Meskipun berdasarkan peraturan
di daerah tersebut proses validasi
BPHTB hanya memerlukan waktu
tujuh hari, faktanya, proses tersebut
memakan waktu sampai berbulanbulan. Apabila dibiarkan begitu
saja, pelayanan publik yang lambat
akan menjadi preseden yang buruk
bagi
Pemerintah
Daerah
dan
PPAT. PPAT, sebagai pihak yang
berhadapan langsung dengan Wajib
Pajak, seakan diadu domba dengan
warga akibat lambannya proses
penelitian BPHTB, yang berakibat
terhambatnya proses pembuatan
akta
tanah.
Proses
penelitian
yang lamban ini tentunya akan
memberikan cap yang negatif bagi
Pemerintah Daerah karena dianggap
belum siap untuk mengelola BPHTB.
Sebelumnya, sekitar awal tahun
2011, banyak yang mempertanyakan
kesiapan
Pemerintah
Daerah
dalam pengelolaan BPHTB dan
PBB. Banyak yang menyangsikan
kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Lebih
lanjut,
dengan
melihat
proses penelitian BPHTB yang
membutuhkan jangka waktu yang
lebih lama dibandingkan dengan
yang dibutuhkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak, Wajib Pajak semakin
yakin bahwa Pemerintah Daerah
memang belum siap. Walaupun,
alangkah tidak bijaksana apabila
kita
menyamaratakan
kualitas
Pemerintah
Daerah.
Karena,
tidak semua Pemerintah Daerah
mempunyai kinerja yang kurang
bagus. Ada juga kinerja Pemerintah
Daerah yang sudah benar-benar siap
untuk mengelola BPHTB.
Penelitian kebenaran besarnya
transaksi yang dilakukan oleh
penjual dan pembeli merupakan
hal yang (dapat dikatakan) cukup
sulit untuk dilakukan dan menjadi
tantangan tersendiri atau pekerjaan
rumah yang harus dipecahkan
oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah perlu
mengadakan sosialisasi mengenai
Pajak Daerah kepada masyarakat
guna
meningkatkan
kesadaran
membayar pajak sehingga dapat
meminimalisasi
kemungkinan
terjadinya ketidakjujuran dalam hal
pengisian besarnya harga transaksi.
Selain
itu,
Petugas
Dinas
Pendapatan Daerah juga mengeluhkan
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
71
insidereview
pemasukan dari BPHTB sudah masuk
ke kas daerah, tetapi dari Pajak
Penghasilan. Dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat
(2) Huruf d, atas penghasilan dari
transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate,
dan persewaan tanah dan/atau
bangunan dikenakan pajak bersifat
final. Dengan dasar pengenaan NJOP
yang terdapat pada SSPD BPHTB.
Karena Wajib Pajak dapat mengisi
formulir SSPD BPHTB dengan bebas
tanpa perlu proses penelitian oleh
Dinas Pendapatan, Wajib Pajak
dapat mengatur sedemikian rupa
agar kewajiban membayar pajak
terutangnya jauh lebih kecil dari
seharusnya.
kurangnya partisipasi dari Wajib
Pajak sehingga menghambat jalannya
proses penelitian BPHTB. Dalam
pelaksanaannya,
petugas
Dinas
Pendapatan Daerah dapat datang
langsung ke lokasi untuk mengecek
kebenaran BPHTB tersebut. Pada
kenyataannya, seringkali tanah dan
bangunan yang dimiliki oleh Wajib
Pajak tersebut sudah mengalami
perubahan tapi tidak dilaporkan.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi
oleh petugas adalah sulitnya untuk
bertemu secara langsung dengan
Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait.
Dampak dari Surat Edaran BPN
Ditiadakannya proses penelitian
ini akan sangat berpengaruh pada
potensi penerimaan di daerah
tersebut. Seperti yang disebutkan
di atas, setelah dikeluarkannya
Surat Edaran tersebut, Wajib Pajak
dapat dikatakan bebas mengisi
SPPD BPHTB sesuai kehendak
hatinya. Wajib Pajak bahkan dapat
mengisinya dengan nilai dibawah
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NJOPTKP) yang berlaku
di daerah tersebut agar pajak
terutangnya selalu nihil. Karena tidak
ada proses penelitian sebagai sarana
bagi pemerintah untuk mengawasi
72
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
kebenaran
pelaporan
pajaknya,
berbagai tindak kecurangan tersebut
tidak akan diketahui. Apabila hal
tersebut dibiarkan, dampaknya akan
mempengaruhi penerimaan daerah
tersebut.
Menurut Kepala Bidang PBB dan
Pendapatan Lain-lain Dispenda Kota
Palembang, Sandra Amaniska Ariane,
seperti yang dikutip oleh Koran
SINDO,
dampak
dikeluarkannya
Surat Edaran tersebut dipastikan
berdampak terhadap menurunnya
pendapatan daerah. Menurutnya,
sampai bulan Mei 2013, pendapatan
dari sektor BPHTB di Palembang baru
mencapai Rp 27 miliar dari target
penerimaan Rp 85 miliar. Apabila
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2012, angka capaian
tersebut jauh menurun. Tahun
2012 dalam periode yang sama
pendapatan BPHTB sudah mencapai
Rp 40 miliar dari target penerimaan
2012 sebesar Rp 80 miliar.
“Kebebasan
tak
terbatas”
yang dimiliki oleh Wajib Pajak ini
sebenarnya tidak hanya berimbas
pada pendapatan daerah saja, tetapi
juga pada penerimaan dari sektor
pajak Pemerintah Pusat. Tentu saja
hal ini bukan karena BPHTB, karena
Masalah
lain
yang
timbul
adalah
adanya
persepsi
yang
keliru di kalangan masyarakat
bahwa
kewajiban
pembayaran
pajak, baik itu BPHTB maupun
Pajak Penghasilannya, merupakan
kewajiban bagi pembeli objek pajak.
Padahal, yang mempunyai kewajiban
membayar Pajak Penghasilan atas
pengalihan hak tersebut adalah
penjual objek pajak. Sehingga
terkadang bukti setoran PPh, yang
merupakan salah satu komponen
yang dilakukan proses penelitian
oleh Dinas Pendapatan Daerah, tidak
dilampirkan karena belum dibayar
oleh penjual objek pajak. Dengan
tidak
dipersyaratkannya
proses
penelitian tersebut bukan tidak
mungkin bahwa setiap transaksi
pengalihan hak tanah dan bangunan
yang diproses di BPN, Pajak
Penghasilannya belum dibayarkan
sama sekali.
Sudah jatuh tertimpa tangga.
Mungkin itulah peribahasa yang
cocok dengan kedaaan Kementerian
Keuangan. Saat masih menjabat
sebagai Menteri Keuangan, Agus
Martowardoyo pernah mengatakan
bahwa dirinya pesimis dengan
pencapaian
target
penerimaan
negara dari sektor pajak sebesar Rp
1.178,9 triliun. Apabila ditambah
dengan
dampak
dikeluarkannya
Surat Edaran ini, kemungkinan
insidereview
tidak tercapainya target penerimaan
negara akan semakin besar. Padahal,
penerimaan dari sektor pajak ini
masih menjadi primadona dalam
membiayai APBN Indonesia.
Perlu diketahui bahwa ekonomi
Indonesia yang cukup baik ini ikut
mendorong
pertumbuhan
bisnis
properti di berbagai daerah. Hal ini
tentunya berbanding lurus dengan
banyaknya
pengalihan-pengalihan
hak atas tanah dan bangunan.
Meskipun jumlah transaksinya tidak
sebanyak transaksi terutang PPN,
namun dengan terus berkembangnya
bisnis
properti
dan
besarnya
transaksi terkait BPHTB ini biasanya
cukup besar, hal ini pastinya tidak
hanya
berpengaruh
terhadap
menurunnya penerimaan negara dan
penerimaan daerah.
Penutup
Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya,
peraturan-peraturan
yang berlaku, termasuk peraturan
perpajakan,
merupakan
suatu
bentuk
kontrak
politik
antara
rakyat dan pemerintah. Idealnya
suatu kontrak dapat memuaskan
masing-masing pihak terkait dalam
transaksinya sesuai dengan harapan
mereka. Pihak Pemerintah Daerah
tentunya
mengharapkan
bahwa
semua Wajib Pajak melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan
baik dan benar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa ada
tindakan penghindaran pajak. Begitu
juga Wajib Pajak. Karena sudah
melaksanakan kewajibannya, maka
adalah hal yang wajar jika Wajib
Pajak menuntut haknya. Menuntut
bahwa pembayaran yang telah
dilakukan oleh mereka benar-benar
dipergunakan untuk pembangunan
daerahnya. Keadaan yang dapat
dikatakan suatu simbiosis mutualisme
ini tentu saja tidak dapat terpenuhi
jika terdapat informasi asimetris.
Untuk kepentingan kedua belah
pihak diperlukan upaya-upaya yang
bertujuan untuk mengikis informasi
asimetris
dalam
pelaksanaan
peraturan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
kita ketahui bahwa proses penelitian
ini merupakan komponen yang cukup
penting karena merupakan alat
pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
oleh Pemerintah Daerah dan sebagai
salah satu upaya yang dilakukan
untuk mengikis informasi asimetris.
Kurang
tepat
apabila
alasan
dikeluarkannya Surat Edaran ini
adalah hanya untuk meningkatkan
pelayanan di bidang pertanahan yang
diberikan BPN saja. Surat Edaran
tersebut berdampak negatif terhadap
penerimaan negara dan penerimaan
daerah karena Wajib Pajak diberikan
keleluasaan yang tak terbatas dan
dapat dikatakan diperbolehkan untuk
melakukan kecurangan-kecurangan
dalam pembayaran pajaknya. Hal ini
tentunya berlawanan dengan harapan
untuk mengikis timbulnya informasi
asimetris. Dengan demikian, akan
timbul anggapan bahwa meskipun
BPN, Dinas Pendapatan Daerah, dan
Kementerian Keuangan merupakan
instansi pemerintah tetapi koordinasi
antara pihak tersebut sangatlah
kurang dan bahkan dapat dikatakan
saling sikut.
Jika latar belakang dikeluarkannya
Surat Edaran ini adalah karena
kelalaian Pemerintah Daerah yang
terlalu lamban melakukan proses
penelitian, bukankah akan lebih baik
jika BPN membuat surat himbauan
kepada Pemerintah Daerah yang lalai
tersebut tanpa harus menghapus
proses penelitian? Yang menarik
sekarang adalah apakah langkah
yang akan diambil oleh Pemerintah
Daerah dan Kementrian Keuangan
terhadap masalah ini? Apakah kedua
instansi ini hanya akan diam saja
meskipun Penerimaan Negara dan
Penerimaan Daerah nyata-nyatanya
sudah menurun akibat Surat Edaran
tersebut?
Mari kita tunggu.
IT
Sumber :
1.
B. Bawono Kristiaji, Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: Conceptual
Approach, Working Paper No: 0113. Januari 2013. DANNY DARUSSALAM Tax Center.
2.
http://korantransaksi.com/trans-nasional/validasi-bphtb-tidak-diperlukan-lagi/
3.
http://www.radar-bekasi.com/?p=136308
4.
http://utama.seruu.com/read/2013/05/20/164264/ippat-siap-beri-layanan-profesional-dalam-prosespendaftarantanah
5.
http://www.beritabekasi.co/page/kanal/?id=3580&subid=1&kanal=bekasi&alias=Gandeng%20BPN,%20
Pemkab%20Bekasi%20Harap%20BPHTB%20Dapat%20Digenjot&page=detil
6.
http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/18/layanan-pengurusan-bphtb-lamban-sejumlah-ppat-dan-notarismengadu-380247
7.
http://iskandar-edi.blogspot.com/2013/05/realisasi-bea-perolehan-hak-atas-tanah.html
8.
http://stanpajak.blogspot.com/2011/03/pengalihan-hak-pengelolaan-pajak-pbb.html
9.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/399128-menkeu-pesimis-target-pajak-2013-tercapai
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
73
insideintermezzo
Ada Pakde,
pokoknya dia
sangat ahli!
Mon, saya sedang
ada persoalan pajak
nih. Kamu punya
WHPDQNRQVXOWDQ¬
ndak?
Jadi begini Mas,
persoalan
saya..bla..bla..!
Pakde
ditemani
Mon
bertemu
teman
MasMon yg
konsultan.
"ohh iya, iya,
hmm.. hmm..
oke !"
Di belakang
ruangan, konsultan
kedengarannya sih
sedang berdiskusi
dengan rekannya
(padahal lagi nanya
Kring pajak*).
"Sebentar ya,
saya diskusikan
dulu dengan tim
ahli saya."
*Kring Pajak
meraih sejumlah
penghargaan di
ajang "The Best
Contact Center
2013" dari
(ICCA).
Wah, cepet
banget
masalahnya
selesai
Gampang saja,
persoalan PakDe
cukup diselesaikan
dengan bla..bla..bla
SUDOKU
2 9
3
7
8
3
5
8
2 6
1
4 3
9
5
4
8
2
3
6
9 2
Pembaca
Inside
Tax,
Inside
Intermezzo kali ini menghadirkan sebuah
quiz sudoku berhadiah. Anda dapat
mengirimkan jawabannya via email ke
alamat:
[email protected]
com
Tersedia buku terbaru kami yaitu
“Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan
74
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
Untung
konsultannya
jago ya mon.
Walau mahal,
persoalan
pajak saya
jadi cepat
selesai.
Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak
Internasional” yang akan diberikan secara
gratis bagi 3 orang yang beruntung.
Senang dapat
membantu
PakDe.
Pengumuman Pemenang
Lomba Menulis Artikel
Inside Tax edisi 15:
Format Pengiriman
Subjek Email: “Jawaban Kuis Sudoku
Inside Tax 16”
Isi email:
1. Nama Lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk file
pdf atau jpeg;
3. Nama Organisasi / Instansi /
Perguruan Tinggi;
4. Alamat Lengkap;
5. Attachment jawaban kuis (bisa dalam
bentuk foto / scan jawaban, file
Ms.Word, atau Ms.Excel); dan
6. Berikan komentar / kritik / saran
Anda untuk majalah Inside Tax.
Jawaban paling lambat kami terima
pada hari Minggu, 13 Oktober 2013
pukul
24.00
WIB.
Pengumuman
pemenang akan kami tayangkan pada
Inside Tax Edisi ke 17.
Selamat kepada Ega Okli
Roseptia. Artikel saudara yang
berjudul: “Informasi Asimetris
dalam
Administrasi
Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)”
terpilih
menjadi artikel terbaik yang
dimuat dalam Inside Tax kali ini.
Pemenang berhak mendapatkan
hadiah berupa buku “Transfer
Pricing:
Ide,
Strategi,
dan
Panduan Praktis Dalam Perspektif
Pajak
Internasional”
serta
mendapatkan diskon 50% untuk
salah satu kegiatan training yang
diselenggarakan
oleh
DANNY
DARUSSALAM Tax Center di tahun
2013. Hadiah akan segera kami
kirimkan ke alamat saudara.
Program Training & Seminar
DANNY DARUSSALAM Tax Center
Periode: September - Desember 2013
Berikut ini informasi mengenai program training & seminar yang akan diselenggarakan oleh
DANNY DARUSSALAM Tax Center periode September - Desember 2013:
No.
Nama Kegiatan (Training)
Waktu Kegiatan
1
Transfer Pricing Course - Executive Class
Setiap Sabtu, 14 September s.d 19 Oktober 2013
2
Transfer Pricing Course - Regular Class
Selasa & Kamis, 17 Oktober s.d 21 November 2013
3
International Taxation Course - Executive Class
Setiap Sabtu, 9 November s.d 14 Desember 2013
No.
Nama Kegiatan (Seminar)
1
Recent Developments in International Taxation
Selasa, 24 September 2013
2
Transfer Pricing Recent Developments:
Global & Domestic
Selasa, 29 Oktober 2013
3
Cross-border VAT
Selasa, 17 Desember 2013
Training: Executive Class
Biaya: Rp 6.000.000,- (sudah termasuk handout, bahan materi ajar, snack dan makan
siang, sertifikat, goodie bag)
Sabtu, 09.30 s.d 15.30 WIB
Periode belajar 1,5 bulan (4 sesi + 1 ujian)
Waktu Kegiatan
Training: Regular Class
Biaya: Rp 5.000.000,- (sudah termasuk
hand-out, bahan materi ajar, makan malam,
sertifikat,goodie bag)
Selasa & Kamis, 18.30 s.d 21.00 WIB
Periode belajar 1,5 bulan (8 sesi + 1 ujian)
Seminar:
Biaya: Rp 2.500.000,Fasilitas yang disediakan: seminar kit, updated
hardcopy material, sertifikat, coffee break
dan makan siang, library access, dan fasilitas
modern pendukung lainnya
Seluruh program training & seminar
diselenggarakan di Ruangan Training Center
DANNY DARUSSALAM Tax Center
Informasi & Pendaftaran (contact person):
Ms. Eny Marliana
Lokasi:
Menara Satu Sentra Kelapa Gading 6th floor
(Unit #0601)
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
Mobile : +62 815 898 0228
Email : [email protected]
Ms. Mita Ayu
Mobile : +62 812 8041 4460
Email : [email protected]
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
75
MILIKI SEGERA!
Testimonial
“I
ni adalah buku pertama tentang transfer pricing
yang ditulis secara komprehensif dan mendalam.
Cakupan kajian yang seimbang antara aspek teoritis
dan praktis yang diracik dengan berbagai tilikan
kasus menunjukkan bahwa buku ini dipersiapkan
dengan baik. Para penulisnya adalah para spesialis
yang berhasil memadukan kompetensi teknis dan
kemampuan artikulasi yang baik. Jika selama ini
diskusi tentang transfer pricing lebih mirip mitos dan
teka teki, maka buku ini berhasil memecahkannya.
Aneka kompleksitas konsep dan istilah teknis disajikan
dalam paparan yang jelas dan tuntas. Siapa pun yang
sungguh-sungguh ingin memahami dan mendalami isu
transfer pricing wajib memiliki dan membaca buku ini.
Komunitas perpajakan Indonesia pun patut bersyukur
atas hadirnya buku ini.”
Yustinus Prastowo
Tax Partner, RSM AAJ Jakarta
Info Pemesanan Hubungi:
Eny atau Mita
Phone: +6221 2938 5758
E-mail: [email protected]
Subject: “Pre Order Buku TP”
76
InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
“E
konomi dunia yang semakin terintegrasi dan mengglobal
membuat risiko pemajakan berganda yang dihadapi
perusahaan multinasional akibat permasalahan Crossborder Transfer Pricing menjadi semakin besar. Hal yang
sama akan dihadapi pula oleh perusahaan-perusahaan di
Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan
multinasional. Pemahaman yang lengkap atas ketentuan
dan praktik Transfer Pricing baik yang berdimensi lokal
maupun internasional menjadi kunci untuk menghadapi
masalah tersebut. Buku Transfer Pricing terbitan DANNY
DARUSSALAM Tax Center ini menjadi jawaban yang tepat.
Ya, buku inilah satu-satunya di Indonesia yang mengupas
tuntas permasalahan Transfer Pricing mulai dari konsep
sampai aspek-aspek teknis penerapannya. Saya yakin buku
ini akan menjadi bacaan wajib bagi praktisi perpajakan
internasional di Indonesia.”
Dudi Wahyudi
Widyaiswara, Pusdiklat Pajak
DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 Unit #0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia
Phone: +62 21 2938 5758
Fax: +62 21 2938 5759
Website: www.dannydarussalam.com
Fly UP