...

1. Selengkapnya…

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1. Selengkapnya…
ANTAR LEMBAGA
LAPORAN UTAMA
MK KABULKAN UJI MATERIIL “MANIPULASI”
MENDENGAR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
Edisi 1 - Vol. III Januari 2013
1-cover edisi JAN 2013.indd 1
2/28/13 11:55 AM
KODE ETIK PEMERIKSA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan
dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/
atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan
negara.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
6. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila
dilanggar akan dikenakan hukuman.
9. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak
memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan
tugas.
12. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi
oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK,
Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen,
dan profesional demi kepentingan negara.
Pasal 3
Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya.
BAB III
KODE ETIK
Pasal 4
(1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia
serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.
Pasal 5
Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan
Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan
dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku
Warga Negara.
BAB IV
IMPLEMENTASI KODE ETIK
Bagian Kesatu
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya
Selaku Individu dan Anggota Masyarakat
Pasal 6
(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
2
2-3 kode etik.indd 2
Warta BPK
a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan
politik praktis;
b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan
status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.
Bagian Kedua
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya
Selaku Warga Negara
Pasal 7
(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik
Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.
Bagian Ketiga
Anggota BPK selaku Pejabat Negara
Pasal 8
(1) Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib:
a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
golongan;
d. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2) Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:
a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
golongan;
c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas,
dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada
pihak lain di luar BPK;
f. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek
pemeriksaan; dan
h. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan,
opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan
fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan
pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak
obyektif.
Bagian Keempat
Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara
Pasal 9
(1) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:
a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan
pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk
mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari
terjadinya benturan kepentingan;
e. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan
prosedur kepada Pimpinan BPK;
f. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar
dan pedoman yang telah ditetapkan;
g. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan
kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
i. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.
(2) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang:
a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung
JANUARI 2013
2/28/13 11:55 AM
maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
c. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang,
dan/atau golongan;
d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
f. menjadi anggota/pengurus partai politik;
g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai
anggaran negara;
h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar
kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
j. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki
hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua)
tahun terakhir;
l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam
program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada
media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini,
kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau
bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi
hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan
o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.
BAB V
HUKUMAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman
Pasal 10
(1) Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pemberhentian dari keanggotaan BPK.
(2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang
disahkan melalui Sidang Pleno BPK.
(3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa:
a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
b. hukuman sedang yang terdiri dari:
1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun;
c. hukuman berat yang terdiri dari:
1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu)
tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
2. diberhentikan sebagai Pemeriksa.
(4) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang
telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.
(5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan jenis hukuman.
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang.
(3) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat.
Pasal 13
Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak
membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 14
Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan
dan penetapannya sebagai berikut:
a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai
keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota
Majelis Kehormatan Kode Etik.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan
dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
(2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan
dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang
Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 17
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK
Pasal 11
(1) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi
BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
(2) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/
atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK.
Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 98
Pasal 12
(1) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.
(2) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
JANUARI 2013
2-3 kode etik.indd 3
Warta BPK
3
2/28/13 11:55 AM
DARI KAMI
SAATNYA MENDENGAR
KRITIK & MASUKAN
BPK memiliki visi yakni menjadi
lembaga pemeriksa keuangan negara
yang kredibel dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai dasar untuk berperan aktif
dalam mendorong terwujudnya tata
kelola keuangan negara yang akuntabel
dan transparan. Forum BPK Mendengar
bisa dikatakan sebagai bagian dari upaya
untuk melaksanakan visi tersebut.
Forum yang diadakan setiap awal
tahun seiring dengan peringatan HUT
BPK itu, kembali digelar. Tujuannya tak
lain sebagai wadah bagi
BPK untuk mendapatkan
informasi, baik itu
berupa saran maupun
kritik terkait kinerja BPK
selama ini. Forum yang
sudah dilaksanakan
sebanyak empat kali
ini mempertegas BPK
sebagai badan pemeriksa
negara yang independen,
beintegritas, dan profesional. Untuk edisi
Januari ini, Forum BPK Mendengar kami
sajikan sebagai Laporan Utama.
Sementara untuk Laporan Khusus,
kami sajikan laporan dari pelaksanaan
workshop pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Kementerian
Lembaga (LKKL) tahun 2012. Acara ini
merupakan persiapan rutin setiap tahun
dalam mempersiapkan pemeriksaan BPK
atas LKPP dan LKKL untuk tahun anggaran
2012.
Dalam workshop itu juga diundang
narasumber dari luar BPK antara lain
dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan
Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia.
Bisa dikatakan, workshop ini merupakan
bentuk persiapan pemeriksaan LKPP dan
LKKL tahun 2012.
Penyerapan anggaran kementerian/
lembaga (K/L) tahun lalu, masih belum
mencapai target. Kementerian Keuangan
akan memberikan punishment bagi K/L
yang tidak optimal menyerap anggaran.
Pemberian sanksi bagi K/L yang memiliki
daya serap rendah dinilai akan mampu
mendorong penyerapan anggaran
pada 2013. Bagaimana komentar
Menteri Keuangan, bisa disimak di rubrik
aksentuasi.
Berita lain yang
menarik seperti di rubrik
hukum yaitu menunggu
kiprah KPK di Tahun Ular Air
dan perkembangan kasus
Hambalang. Perseteruan
antara PPATK dengan
Badan Anggaran DPR
dalam hal ‘rekening gendut’
bisa dibaca di Rubrik
Umum.
Peraih dua kali Pegawai Teladan,
Herny Widiyasih, staf Auditoriat Jabar
I, kami tampilkan dalam rubrik Sosok.
Baginya penghargaan ini bukan
sekadar pengakuan di atas kertas, tetapi
merupakan dorongan untuk bekerja dan
berkarya lebih baik lagi.
“Syukur dan terima kasih karena
pimpinan serta teman-teman sudah
mempercayakan ini pada saya. Bagi saya
ini bukan hanya ‘Teladan’ di atas kertas
tetapi juga harus diemban dengan penuh
tanggung jawab,” katanya.
Selanjutnya kami silakan pembaca
menyimak laporan di awal tahun 2013 ini.
Selamat membaca.
Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk
softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu
setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto.
Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.
ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4
4 - dari kamii.indd 4
Warta BPK
INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME
PENGARAH :
Hendar Ristriawan
Daeng M. Nazier
Nizam Burhanuddin
PENANGGUNG JAWAB :
Bahtiar Arif
SUPERVISI PENERBITAN :
Gunarwanto
Yudi Ramdan
KETUA DEWAN REDAKSI :
Parwito
STAF REDAKSI :
Andy Akbar Krisnandy
Bambang Dwi
Bambang Widodo
Dian Rustri
Teguh Siswanto (Desain Grafis)
KEPALA SEKRETARIAT :
Sri Haryati
STAF SEKRETARIAT :
Sumunar Mahanani
Sutriono
Rianto Prawoto (Fotografer)
Indah Lestari
Enda Nurhenti
Werdiningsih
ALAMAT REDAKSI:
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta
Telepon :
021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili :
021-57854096
E-mail :
[email protected]
[email protected]
DITERBITKAN OLEH:
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Majalah Warta BPK tidak
pernah meminta sumbangan/
sponsor dalam bentuk apapun
yang mengatasnamakan
Warta BPK
JANUARI 2013
2/28/13 11:59 AM
DAFTAR ISI
6-9
10 - 19
LAPORAN KHUSUS
WORKSHOP PERSIAPAN PEMERIKSAAN
LKPP-LKKL TAHUN 2012
MENEPIS “JUAL-BELI OPINI”
LAPORAN UTAMA
MENDENGAR UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA
30 - 32 AGENDA
BERBAGI KEGEMBIRAAN
DI HARI ISTIMEWA
33 - 35 ANTAR LEMBAGA
MK KABULKAN UJI MATERIIL “MANIPULASI”
36 - 37 ROAD TO WTP
KEMENTERIAN PAN & RB,
RAIH WTP SEJAK 2008
38 - 39 AKSENTUASI
‘HINDARI BPK JADI KENDARAAN POLITIK’
44 - 45 REFORMASI BIROKRASI
AKUNTABILITAS BPK SUDAH SANGAT BAIK
46 - 54 INTERVIEW
‘AGO JUGA BERPERAN
DALAM MENDIDIK MASYARAKAT’
55 - 57 PROFESI
AUDITOR HUKUM UNTUK MENCEGAH KORUPSI
58 - 60 PANTAU
BADAI SUAP LANDA PKS
PRAKTIK KORUPSI SAPI
61 - 66 HUKUM
MENUNGGU KIPRAH KPK DI TAHUN ULAR AIR
67 - 72 UMUM
KETIKA PPATK UNGKAP ‘REKENING GENDUT’
42 - 43 TEMPO DOELOE
BPK AKTIF DI ASOSAI SEJAK AWAL
Warta BPK
5 -daftar isi.indd 5
JANUARI 2013
5
2/28/13 1:40 PM
LAPORAN UTAMA
MENDENGAR UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA
MELALUI FORUM BPK MENDENGAR, BPK MEMPEROLEH BANYAK
MASUKAN, SARAN, DAN KRITIK SERTA HARAPAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN. UPAYA UNTUK MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KINERJA BPK DI MASA MENDATANG.
Hadi Poernomo
6
Warta BPK
6 - 9 laporan UTAMA.indd 6
B
ERBAGAI kegiatan digelar
dalam memperingati
HUT ke-66 BPK. Salah
satunya berupa kegiatan
Forum BPK Mendengar. Kegiatan
ini dilangsungkan pada 16 Januari
2013 bertempat di Kantor Pusat BPK,
Jakarta. Forum ini tak lain sebagai
upaya untuk memperoleh masukan,
saran, dan kritik dari para pemangku
kepentingan guna meningkatkan
kinerja BPK.
Dalam kegiatan yang
diselenggarakan setiap tahun ini,
sejumlah narasumber juga dihadirkan,
di antaranya mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, yang sekarang menjabat
sebagai Ketua Palang Merah
Indonesia, Wakil Ketua DPR Pramono
Anung, Ketua Asosiasi Pimpinan
DPRD Provinsi se-Indonesia (APDSI)
Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan, Hakim
Agung MA Artidjo Alkostar, Ketua
Gapensi Soeharsojo, Sekjen Fitra Yuna
Farhan, Editor in Chief Harian Kompas
Rikard Bangun, dan Ketua Panitia
Akuntabilitas Publik DPD Farouk
Muhammad.
Sementara dari pihak tuan rumah,
hadir Ketua BPK Hadi Poernomo,
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, dan para
Anggota BPK. Kegiatan ini juga diikuti
oleh para pejabat di lingkungan BPK
serta staf BPK.
Para narasumber memberi
masukan dan kritikan terhadap kinerja
BPK. Dengan harapan BPK dapat
memperbaiki dan meningkatkan
kinerja di masa mendatang. Hal ini
dilakukan untuk mengawal tujuan
negara dalam mencapai masyarakat
yang adil dan makmur.
“Forum BPK Mendengar merupakan sarana bagi BPK untuk
mendapatkan informasi, baik itu
berupa saran maupun kritik terkait
JANUARI 2013
2/28/13 12:07 PM
LAPORAN UTAMA
Suasana kegiatan Forum BPK Mendengar, tampak hadir di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, Wakil Ketua DPR
Pramono Anung, Ketua Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia (APDSI) Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan, Hakim Agung MA Artidjo Alkostar, dan Sekjen Fitra Yuna Farhan.
Hendar Ristriawan
kinerja BPK selama ini,’ kata Hadi
Poernomo.
Sekretaris Jenderal BPK Hendar
Ristriawan dalam laporannya
mengungkapkan Forum BPK
Mendengar merupakan kegiatan
dalam rangka memperingati HUT ke-
66 BPK. Acara ini diselenggarakan
dengan maksud untuk mempererat
hubungan antara BPK dengan para
pemangku kepentingan. Melalui
kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan
dapat memperoleh masukan dari
para pemangku kepentingan untuk
lebih meningkatkan kinerja BPK dan
meningkatkan kepercayaan para
pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan tugas BPK.
Untuk itu, tambahnya, forum
ini diselenggarkan dalam bentuk
komunikasi satu arah dan bersifat
tertutup. “Masukan, saran, dan
kritik terkait dengan pengalaman
yang diperoleh selama bermitra
dengan BPK akan sangat berarti bagi
kemajuan BPK di masa yang akan
dating,” kata Hendar.
Hadi Poernomo dalam
sambutannya mengungkapkan Forum
BPK Mendengar merupakan forum
tahunan. Forum BPK Mendengar kali
ini merupakan forum yang ke empat
kali diselenggarakan. Tujuannya,
untuk memperoleh masukan,
kritikan, pandangan, dan harapan
para pemangku kepentingan BPK.
“Hal ini penting bagi BPK
untuk meningkatkan kualitas tugas
pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara secara bebas dan
mandiri,” jelasnya.
Untuk itu, tegasnya, agar BPK
memperoleh masukan, kritikan dan
pandangan serta harapan secara
maksimal, forum ini didesain dengan
komunikasi satu arah.
Ketua BPK juga berharap seluruh
narasumber dapat memberikan
masukan, kritikan, pandangan, dan
harapan secara bebas. “Berbagai
masukan dan kritikan tersebut akan
menjadi bahan penting bagi BPK yang
akan dibahas dalam rapat kerja BPK,”
katanya.
Dia juga mengharapkan kepada
seluruh pejabat BPK untuk dapat
memperhatikan, mencermati, dan
menindaklanjuti berbagai masukan,
kriitikan, dan harapan pemangku
kepentingan tersebut.
Dengan adanya masukan
tersebut, BPK dapat memperbaiki
cara kerja di masa yang akan datang.
JANUARI 2013
6 - 9 laporan UTAMA.indd 7
Warta BPK
7
2/28/13 12:07 PM
LAPORAN UTAMA
Untuk itu, lanjut Hadi
Poernomo, masukan dari
para pemilik kepentingan
ini wajib disimak untuk
dipelajari oleh BPK. Masukanmasukan ini juga dapat
meningkatkan derajat BPK
sebagai lembaga negara,
untuk mewujudkan tata
kelola keuangan negara yang
transparan dan akuntabel.
“Semua ini dilaksanakan
dalam rangka memperbaiki
langkah kita untuk
mengawal pencapaian
tujuan bernegara yaitu
untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan
makmur,” paparnya.
Menjaga Integritas
Sejumlah narasumber
memberikan masukan saran
dan kritikan terhadap BPK.
Namun, tidak sedikit pula
yang menaruh harapan besar
bagi BPK. Salah satunya
Jusuf Kalla
datang dari mantan Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Menurut
dia, sebagai lembaga negara,
BPK memiliki peran penting dalam
mengawal perjalanan pengelolaan
keuangan negara.
Hal ini tentu tak lepas dari peran
BPK sebagai auditor eksternal. Untuk
itu sebagai auditor negara, BPK
dituntut menjaga independensi
dalam menjalankan tugasnya.
“Artinya BPK mesti menjaga
independensi dari pemerintah,”
katanya.
Menurut dia, seorang auditor
harus memiliki dua modal utama
yakni profesionalisme dan
kepercayaan atau integritas. Kedua
hal ini penting dimiliki seorang
auditor. Sebab bila seorang auditor
tidak memiliki integritas, lembaga
tersebut juga akan hilang wibawanya.
Oleh karena itu, lanjut Kalla, dari
sisi auditor begitu pentingnya
integritas. Untuk itu, tak ada pilihan
lain bagi seorang auditor untuk
8
Warta BPK
6 - 9 laporan UTAMA.indd 8
menjaga integritasnya. Sebab apa
yang dihasilkan auditor adalah
kepercayaan.
“Artinya BPK mempertaruhkan
kepercayaannya, mempertaruhkan
profesionalismenya dengan menjaga
integritas untuk memberikan
kepercayaan kepada publik,” tuturnya.
Di sisi lain, papar Kalla, secara
konstitusi, BPK memiliki peran
untuk memeriksa tanggungjawab
dan pengelolaan keuangan
negara. Artinya, BPK memeriksa
tanggungjawab pengelolaan
keuangan suatu instansi, apakah
keuangan itu telah dikelola dengan
baik. Hal ini dilakukan oleh BPK untuk
mencapai tujuan masyarakat adil dan
makmur.
“Caranya, bagaimana menjaga
aset negara, menjaga penerimaan
negara dan menjaga pengeluaran
negara yang efektif,” ujarnya.
Menyinggung peran BPK selama
ini, Kalla menilai dari tahun
ke tahun selalu mengalami
perkembangan yang
dibarengi dengan menjaga
kepercayaan dan integritas.
Hanya saja persoalannya,
jelasnya, bagaimana menjaga
independensi sementara
anggota BPK juga berasal dari
partai.
“Namun, yang
penting bukan dari mana
asalnya, tetapi bagaimana
profesionalisme dan
kepercayaan pribadi
dipertaruhkan,” tegas Kalla.
Lebih penting lagi,
lanjutnya, hal yang
terpenting bagi BPK adalah
menjaga wibawa sebagai
lembaga negara. Sebab, bila
BPK berwibawa juga dapat
mencegah seseorang untuk
melakukan tindakan yang
merugikan negara.
“Jadi bukan hanya
dibutuhkan teknis
profesionalisme saja, tetapi
juga wibawa sehingga dapat
mencegah negeri ini dari
tindakan yang merugikan negara,”
katanya.
Menurut dia, hal yang perlu
dipikirkan ke depan yaitu bagaimana
membangun sinergi antara KPK
dengan BPK. Sebab, sekuat apapun
KPK kalau tidak mempunyai data yang
akurat dari BPK, tidak akan berfungsi
banyak dalam memberantas korupsi.
Sebaliknya, sehebat apapun BPK
kalau tidak ada yang menindaklanjuti
temuannya juga akan sia-sia. ”Jadi
bagaimana sinergi itu dapat berjalan,”
kata Kalla.
Tentu saja, tambahnya, untuk
membangun sinergi tadi dibutuhkan
peran DPR. Artinya sebagai lembaga
legislatif, DPR dapat memberikan
dorongan agar apa yang dilaporkan
BPK dapat ditindaklanjuti. Tentu
saja pemeriksaan yang dilakukan
BPK haruslah obyektif dan menjaga
kepercayaan dan independensinya
JANUARI 2013
2/28/13 12:07 PM
LAPORAN UTAMA
sehingga menimbulkan kepercayaan
kepada masyarakat.
Peran Penting
Wakil Ketua DPR Pramono Anung
berpendapat BPK merupakan salah
satu lembaga tinggi negara yang
mempunyai fungsi dan kedudukan
luar biasa. Sebab tidak ada lembaga
keuangan apapun yang diatur
dalam konstitusi yang mempunyai
kewenangan sebagai auditor negara
kecuali BPK.
Selama ini, menurut dia, BPK
memainkan peran penting dalam
berbagai kasus yang menjadi
perhatian publik. Sebut saja kasus
bailout Centuy maupun kasus
Pramono Anung
Hambalang. Tentu saja kasus-kasus
tersebut menjadi ujian bagi BPK.
“Artinya kalau BPK bisa
menjaga integritas, profesional
dan independensinya, saya yakin
lembaga ini akan terus dihormati
orang karena lembaganya,” katanya.
Terhadap hasil audit Hambalang
misalnya, Pramono menilai
merupakan ujian yang tidak
ringan bagi BPK. Hasil audit yang
disampaikan BPK merupakan fakta
audit dan tidak masuk presepsi
hukum. Padahal, tentu saja tidak
sedikit kepentingan politik yang
ingin melibatkan BPK dalam
persoalan tersebut. Namun, BPK
tetap berdiri tegak, bekerja atas
dasar apa yang menjadi kewenangan
yang dimiliki oleh BPK.
Pramono juga berharap
kedepan BPK tidak menjadi tempat
bagi siapapun yang ingin maju
menjadi pimpinan nasional yang
menggunakan BPK sebagai tempat
untuk berpijak dan menggunakan
lembaga ini untuk mempromosikan
diri.
Dia mengharapkan BPK ada
jarak dengan kekuatan politik.
Dengan begitu, siapapun yang
menjadi anggota BPK seyogyanya
ada batas waktu yang terpisah dari
partai politik. Dengan begitu, BPK
mempunyai ruang berjarak dengan
para politisi. Menurut dia, yang
namanya politik bisa menggunakan
segala cara untuk membujuk
agar`laporan keuangannya sesuai
dengan keinginannya. “Para anggota
BPK harus menjaga itu dan tidak
boleh terganggu karena adanya
tekanan dari para politisi,” kata
Pramono.
Selain itu, dia juga mengharapkan
BPK dapat membangun sistem
peringatan dini terhadap lembaga
negara sebelum terjadinya
penyimpangan keuangan negara.
Karena itu, kedepan perlu dipikirkan
ada semacam peringatan dini dalam
tubuh BPK untuk memberikan
peringatan kepada lembaga lain apa
bila ada potensi kerugian negara.
Pramono berharap kedepannya
publik bisa dapat mengakses hasil
audit BPK yang mudah dipahami
publik. Dengan begitu kepercayaan
publik atas BPK akan semakin tinggi.
“Bila sistem ini bisa berjalan lembaga
ini akan besar,” katanya.
Cukup Responsif
Sekjen Fitra Yuna Farhan menilai
BPK saat ini cukup responsif
terhadap isu-isu publik. Berbagai
temuan hasil audit BPK telah menjadi
perhatian publik. Sebut saja, soal
perjalanan dinas. Dia juga berharap
BPK dapat melakukan audit terhadap
isu publik seperti dana bantuan
sosial.
Di bagian lain, Yuna juga
mengharapkan hasil audit BPK
bisa diakses publik. Dengan begitu
publik akan mengetahui hasil audit
BPK. Tentu saja hasil audit yang
mudah dipahami publik. Harapannya
dengan publik mengetahui hasil
audit BPK, akan mendorong
kepedulian publik terhadap BPK.
“Saya kira publik bisa langsung tahu
hasil audit BPK,” kata Yuna.
Menurut dia, audit BPK tak hanya
sekadar ritual. Dengan begitu BPK
tidak lagi mendapatkan temuan yang
sama. Selain itu, yang lebih penting,
Yuna Farhan
BPK juga perlu mesosialisasikan
mengenai opini yang diberikan.
Artinya, publik perlu mendapat
informasi bahwa perolehan opini
tidak menjamin bersih dari korupsi.
Terkait dengan audit kinerja,
Yuna juga mengharapkan hasil audit
kinerja dapat menggambarkan
efektivitas suatu program, baik di
lembaga maupun kementerian.
Dengan begitu, hasil audit kinerja
ini bisa menyeluruh. Selain itu, hasil
audit kinerja juga perlu dilakukan
pemantauan. Tujuannya untuk
mengetahui tindaklanjut dari hasil
audit kinerja.
bw
JANUARI 2013
6 - 9 laporan UTAMA.indd 9
Warta BPK
9
2/28/13 12:07 PM
LAPORAN KHUSUS
Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan sambutan dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Kementerian Lembaga
(LKPP/LKKL) Tahun 2012 di Jakarta, pada 8 -10 Januari 2012.
WORKSHOP PERSIAPAN PEMERIKSAAN
LKPP-LKKL TAHUN 2012
MENEPIS “JUAL-BELI OPINI”
ADALAH FAKTA, BAHWA ADA PENINGKATAN OPINI ATAS LKKL. NAMUN, ADA
JUGA KASUS KORUPSI JUSTRU TERJADI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG
MENDAPAT OPINI WTP. FAKTA LAIN, MASIH ADA SUARA SKEPTIS TERHADAP
OPINI BPK, “OPINI BISA DIPERJUAL-BELIKAN”.
W
ORKSHOP pemeriksaan
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
(LKPP) dan Kementerian
Lembaga (LKKL) adalah sebuah event
tahunan. Tahun 2012, event tersebut
diselenggarakan 8 – 10 Januari di
Pusdiklat BPK RI.
10
Warta BPK
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 10
Workshop guna mempersiapkan
pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKKL
tahun anggaran 2012, diikuti sekitar
432 auditor BPK baik dari Auditorat
Keuangan Negara (AKN) I sampai
VII di lingkungan Kantor Pusat BPK,
termasuk dari BPK Perwakilan di
bawah AKN V dan AKN VI BPK. Pada
hari kedua dan ketiga, workshop diikuti
sekitar 200 auditor BPK yang terdiri
dari: Pengendali Teknis, Ketua Tim
Pemeriksa, Wakil Penanggung Jawab
Pemeriksaan, dan Penanggung Jawab
Pemeriksaan.
Bertindak sebagai pengarah, para
anggota BPK. Sekjen BPK Hendar
Ristriawan dan Biro Teknologi Informasi
BPK juga turut menyampaikan paparan
terkait penerapan e-Audit. Bukan hanya
itu, beberapa satuan kerja BPK juga
menyampaikan paparannya.
Narasumber dari luar BPK juga
hadir di antaranya: M. Jusuf Wibisana,
JANUARI 2013
2/28/13 12:09 PM
LAPORAN KHUSUS
pengurus Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) dan juga Akuntan Publik yang
tergabung dalam Pricewaterhouse
Coopers (PwC) Indonesia. Lalu,
Inspektur Jenderal Kementerian
Kesehatan Yudhi Prayudha Ishak
Djuarsa. Kemudian, Ketua Dewan
Pengawas Institut Akuntan Publik
Indonesia Tia Adityasih. Ketiganya
menyampaikan materi mengenai
fraud.
Plt. Auditor Utama Keuangan
Negara II (Tortama KN II) I Gede
Kastawa, dalam laporannya
menyatakan, ada empat tujuan
dilaksanakannya workshop ini.
Pertama, memperoleh harapan
penugasan pimpinan BPK. Kedua,
memperoleh informasi up to date
tentang kebijakan-kebijakan terkait
pengelolaan keuangan negara. Ketiga,
mengharmonisasikan pertimbangan
yang digunakan dalam penetapan
opini, dan kebijakan pemeriksaan
atas akun-akun yang menjadi
fokus-fokus pemeriksaan. Keempat,
untuk mendapatkan informasi
hasil evaluasi dan quality assurance
atas pemeriksaan LKPP dan LKKL
tahun 2011, yang akan menjadi
bahan perbaikan bagi pelaksanaan
pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun
2012.
Ketua BPK Hadi Poernomo yang
membuka workshop, mengatakan
bahwa workshop ini akan memastikan
pemeriksaan atas LKPP dan LKKL
dilakukan dengan baik, tepat waktu,
dan memenuhi standar pemeriksaan.
Dikatakan, bahwa opini atas LKPP
dan LKKL mengalami perkembangan
positif. Pada pemeriksaan LKPP
2011, BPK memberikan opini ‘Wajar
Dengan Pengecualian’ (WDP). Opini
tersebut sama dengan opini tahun
2009. Sebelumnya, selama lima tahun
berturut-turut, opini LKPP yang
diberikan adalah disclaimer atau ‘Tidak
Memberikan Pendapat’ (TMP).
Perkembangan positif juga
terjadi pada LKKL. Pada 2010, BPK
memberikan opini ‘Wajar Tanpa
Pengecualian’ (WTP) pada 53 LKKL;
opini WDP pada 29 LKKL, opini
disclaimer hanya dua LKKL. Pada tahun
berikutnya, 2011, BPK memberikan
opini WTP pada 67 LKKL; WDP pada 18
LKKL; dan disclaimer pada dua LKKL.
Hadi Poernomo mengatakan,
kenaikan opini tersebut
memperlihatkan adanya perbaikan
kualitas penyajian laporan keuangan
oleh pemerintah. Bagi BPK,
peningkatan opini LKPP dan LKKL
juga menambah tanggung jawab
BPK terhadap opini yang diberikan.
BPK harus dapat membuktikan
kepada stakeholder bahwa opini
tersebut diberikan BPK setelah melalui
suatu penilaian yang objektif dan
profesional.
Terkait pemberian opini atas LKPP
dan LKKL untuk tahun anggaran 2012,
Hadi Poernomo meminta hendaknya
benar-benar berdasar prosedur
pemeriksaan yang memadai. Artinya,
melalui penilaian atas keandalan
sistem pengendalian intern; penilaian
kebenaran perlakuan akuntansi;
pengujian substantif; dan penilaian
kepatuhan terhadap peraturan
Para narasumber yang menyampaikan paparannya pada acara workshop.
JANUARI 2013
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 11
Warta BPK
11
2/28/13 12:09 PM
LAPORAN KHUSUS
Peserta workshop yang terdiri dari Auditor BPK yang akan melaksanakan pemeriksaan LKPP/LKKL.
perundang-undangan. “Selain itu,
harus ada kecukupan bukti yang
kompeten dan didokumentasikan
untuk mendukung hasil pemeriksaan
atas LKPP dan LKKL,” ucap Hadi
Poernomo.
Hadi juga meminta auditor
BPK tidak hanya berhenti pada
pemeriksaan formalitas atas buktibukti pertanggungjawaban yang
diberikan oleh entitas. Harus ada
pengujian mendalam atas substansi
dari transaksi yang tercantum dalam
dokumen (laporan keuangan) tersebut.
Dalam kesempatan yang
sama, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri
menyatakan bahwa workshop ini
merupakan pertemuan awal untuk
mempersiapkan pemeriksaan yang
sangat besar. Sebab, menyangkut
12
Warta BPK
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 12
entitas yang sangat besar yaitu
Pemerintah Republik Indonesia. Hasan
Bisri menyoroti pemberian opini dan
tindak pidana korupsi. Dimana, ada
peningkatan opini atas LKKL. Namun,
ada juga beberapa kasus korupsi yang
justru terjadi di kementerian/lembaga
yang mendapat opini WTP.
Baginya, dua hal ini selalu ada
silang pendapat. Di satu sisi, ada yang
mengatakan urusan tindak pidana
korupsi bukan tanggung jawab auditor
yang memeriksa laporan keuangan. Di
sisi lain, ada yang menyatakan auditor
tidak bisa mengabaikan persoalan
itu. Karena sesungguhnya stakeholder
pun berharap BPK bisa mengawal
agar keuangan negara dikelola secara
bersih. “Bersih, artinya bebas dari
penyimpangan,” jelas Hasan.
Kalau sampai pemberian opini
WTP pada laporan suatu entitas
dan ternyata entitas tersebut terjadi
tindak pidana korupsi, Hasan
Bisri khawatir akan menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap
opini yang diberikan BPK. “Suara-suara
yang skeptis terhadap opini (BPK)
sudah sering kita dengar, terutama
di kalangan DPR, sampai mereka
menuduh bahwa seolah-olah opini
bisa diperjualbelikan,” ungkapnya.
Untuk itu, Hasan mengharapkan
auditor BPK dalam melakukan
pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun
2012 memperluas pengujian
substantif. Selanjutnya, menimbang
pengaruh ketidakpatuhan
(perundang-undangan) terhadap
opini.
and
JANUARI 2013
2/28/13 12:09 PM
LAPORAN KHUSUS
ANGGOTA BPK MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA
ASET, ASET, DAN ASET
Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara
DALAM arahannya, Anggota BPK Moermahadi
Soerja Djanegara menekankan permasalahan aset tetap.
Permasalahan aset tetap ini selalu berulang kali dan
cenderung meningkat. Sampai-sampai temuan terkait
hal ini menjadi salah satu alasan BPK untuk memberikan
opini selain ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP) pada laporan
keuangan suatu entitas.
Moermahadi menerangkan, perkembangan aset tetap
pemerintah sejak 2007 sampai 2011, ada peningkatan
dari sisi nilai. Komponen aset itu, di antaranya; tanah;
peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,
dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap
lainnya. Lebih lanjut diuraikannya bahwa ada risiko-risiko
dalam pengelolaan aset ini.
Risiko ini mesti dipahami oleh auditor BPK.
Risiko-risiko tersebut adalah asersi penilaian dan
pengalokasian. Kedua, asersi keberadaan dan
keterjadian. Asersi sendiri merupakan representasi oleh
manajemen atau pengelolaan keuangan negara yang
dimuat dalam komponen, catatan, atau sistem laporan
keuangan
Dengan kondisi tersebut, Moermahadi meminta
para auditor BPK yang akan melakukan pemeriksaan
LKPP dan LKKL memperhatikan beberapa hal penting.
Pertama, sumber perolehan aset tetap, yaitu dari APBN
dan hibah langsung.
Sumber perolehan dari APBN dan hibah langsung
ini biasanya dari pemerintah daerah, swasta, dan
masyarakat. Juga perlu memperhatikan peraturan
kementerian keuangan yang mengatur hibah, yaitu PMK
No.230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi hibah.
Kedua, waktu perolehan aset tetap, yaitu ketika
konstruksi masih dalam pengerjaan. Dalam konteks
ini ada beberapa akun yang perlu dicermati auditor
BPK, yaitu: aset tetap berupa peralatan, mesin, gedung,
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Lalu, akun
konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian, uang muka
belanja, dan belanja modal.
Ketiga, pemanfaatan aset tetap. Ini yang menjadi
kontribusi ke keuangan negara. Ini bisa dilihat dari
optimaliasasinya atas pemanfaatan barang milik negara
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan negara.
Auditor BPK juga perlu memperhatikan Penerapan PMK
No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sewa Barang Milik Negara. Hal lain yang perlu
dipertimbangkan dalam pemanfaatan aset tetap ini
adalah ada profit dan non profit di dalamnya.
Lalu, keempat, proses pengadaan aset melalui
e-procurement. Auditor BPK perlu memperhatikan Pasal 131
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut,
K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan
pada Tahun Anggaran 2012. Dengan model elektronik
ini, auditor BPK harus siap dalam melakukan pemeriksaan
dengan pendekatan berbeda. Dari yang tadinya
melakukan pemeriksaan dengan pendekatan pengujian
belanja modal dan belanja barang dari tradisional melalui
kertas atau dokumen pengadaan, kemudian menjadi
modern, dilaksanakan secara elektonik.
and
JANUARI 2013
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 13
Warta BPK
13
2/28/13 12:09 PM
LAPORAN KHUSUS
ANGGOTA BPK TAUFIEQURACHMAN RUKI
“JANGAN ADA CURIGA
DI ANTARA OPINI WTP”
Anggota BPK Taufiequrachman Ruki
ANGGOTA BPK Taufiequrachman Ruki dalam
pembekalannya, menekankan pentingnya pemeriksaan
LKPP dan LKKL; evaluasi atas pemeriksaan LKPP dan LKKL
tahun 2011; dan harapan untuk pemeriksaan perpajakan
LKPP tahun 2012.
Pemeriksaan LKPP/LKKL merupakan pemeriksaan
prioritas karena bersifat mandatory. Dengan
pemeriksaan ini, diharapkan terjadi peningkatan harapan
dan sikap kritis masyarakat atas hasil pemeriksaan
LKPP/LKKL yang dilakukan BPK. Hal ini penting bagi
14
Warta BPK
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 14
BPK untuk memperbaiki diri. Pemeriksaan LKPP/LKKL
Tahun 2012 sendiri merupakan yang kesembilan. Ini
adalah pembuktian profesionalisme BPK melalui hasil
pemeriksaan yang obyektif dan dapat diandalkan.
Hasil evaluasi atas pemeriksaan LKPP dan LKKL
tahun 2011 ada hal-hal positif, termasuk dapat
dapat disampaikan kepada Presiden dan DPR lebih
cepat. Lalu, ada perbaikan-perbaikan yang sudah
dilakukan. Taufiequrachman berharap hal-hal positif ini
dipertahankan dan ditingkatkan.
Dari hasil evaluasi juga ada hal-hal yang perlu
diperbaiki, seperti konsolidasi temuan maupun angka
asersi final LKKL dalam penyusunan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2011 yang belum
terkoordinasi dengan baik. Dari evaluasi Direktorat
Evaluasi Pemeriksaan dan Pelaporan (Dit. EPP) Ditama
Revbang dan Pusdiklat BPK, menyimpulkan nilai temuan
dalam LHP LKPP berbeda dengan nilai temuan di LHP
LKKL. Selain itu, total akun di Neraca LKPP berbeda
dengan total akun di Neraca LKKL dan Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Taufiequrachman Ruki juga menyinggung
banyaknya sorotan masyarakat soal pemberian opini
WTP pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdapat
penyimpangan atau korupsi. Ia berharap, setiap
pemeriksa memperhatikan kasus-kasus di Kementerian/
Lembaga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan
masyarakat.
Lebih lanjut Taufiequrachman Ruki menuturkan
bahwa ada permasalahan signifikan dalam hal
perpajakan. Permasalahan tersebut, pertama, Rekonsiliasi
Nilai Penerimaan Perpajakan dalam Sistem Akuntansi
Instansi (SAl), Sistem Akuntansi Umum (SAU), dan Modul
Penerimaan Negara (MPN). Kedua, Pajak Penghasilan
Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) beserta penyelesaian
atas tax treaty. Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan atas
Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas). Dan, keempat masalah
piutang pajak.
Dari permasalahan tersebut, Taufiequrachman
menekankan fokus pemeriksaan perpajakan tahun 2012
pada beberapa kegiatan, yaitu: rekonsiliasi penerimaan
pajak, piutang pajak, PPh Migas, dan PBB Migas.
and
JANUARI 2013
2/28/13 12:10 PM
LAPORAN KHUSUS
ANGGOTA BPK AGUNG FIRMAN SAMPURNA
FOKUS PADA AKURASI
Anggota BPK Agung Firman Sampurna
ANGGOTA BPK Agung Firman Sampurna menekankan
pada belanja barang dan belanja pegawai. Menurut
Agung Firman Sampurna, dalam belanja pegawai
permasalahan yang muncul adalah masalah akurasi dan
temuan yang berulang.
Masalah akurasi, terjadi ketika data pegawai melalui
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
pada instansi, kerapkali berbeda dengan pada data
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan daftar gaji.
Menurut Agung Firman, pengujian atas kewajaran perlu
mencermati dengan hati-hati perbedaan ini.
Masalah temuan yang berulang, biasanya
pembayaran uang makan dan honor tidak sesuai
ketentuan; pembayaran tunjangan ganda;
pertanggungjawaban belanja tidak lengkap atau
bersifat formalitas; belanja dipertanggungjawabkan
tidak sesuai keadaan yang sebenarnya dan digunakan
tidak sesuai ketentuan; perjalanan dinas fiktif,
dipertanggungjawabkan lebih mahal atau hanya
dilaksanakan sebagian; perhitungan pajak tidak sesuai
ketentuan/tarif atau terlambat disetor; Seminar, raker dan
sejenisnya fiktif atau fiktif sebagian; dan belanja belum
dicatat atau dicatat ganda.
Agung Firman juga menekankan masalah-masalah
yang perlu diperhatikan. Pertama, kewajaran atas belanja
barang dan belanja modal terkait klasifikasi pencatatan
transaksi belanja modal yang dicatat sebagai belanja
barang, atau belanja lainnya dalam bentuk kelalaian
atau kesengajaan dalam penganggaran belanja modal
sebagai belanja barang, atau sebaliknya. Selain itu,
kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan anggaran
belanja barang digunakan untuk belanja pegawai dan
belanja barang digunakan untuk belanja bantuan.
Permasalahan kedua yang perlu diperhatikan, adanya
perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, menjadi Perpres Nomor 35 Tahun 2011
(perubahan pertama) dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012
(perubahan kedua). Dimana, pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dilaksanakan per 1 Agustus 2012 harus
berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta
terdapat sejumlah perubahan yang perlu diperhatikan
dalam konteks penilaian resiko, seperti dua Peraturan
Presiden: Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70
Tahun 2012.
Perpres No. 54 Tahun 2010 berisi persetujuan Menteri
Keuangan jika anggaran untuk kegiatan tertentunya
lebih dari Rp10 miliar dan persetujuan menteri atau
pimpinan lembaga jika anggarannya sampai 10 miliar.
Sedangkan Perpres No. 70 Tahun 2012 berisi persetujuan
Menteri/Pimpinan Lembaga sampai Rp10 miliar untuk
anggaran kegiatan tertentu. Di luar hal tersebut disetujui
oleh menteri keuangan, diselesaikan kurang dari tujuh
hari kerja sejak dokumen diterima.
Akhir dari pengarahannya, Agung Firman
mengharapkan auditor BPK perlu mencermati kembali
hal-hal yang mendasar, perencanaan yang memadai,
penggunaan standar, pemahaman atas entitas dan
hal-hal dapat mempengaruhi risiko. Selain itu, perlu
mencermati kembali perubahan atas peraturan yang
digunakan sebagai rujukan dalam pemeriksaan dan
Pentingnya quality assurance yang dilakukan melalui
proses review secara berjenjang.
and
JANUARI 2013
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 15
Warta BPK
15
2/28/13 12:10 PM
LAPORAN KHUSUS
ANGGOTA BPK ALI MASYKUR MUSA
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
Anggota BPK Ali Masykur Musa
ANGGOTA BPK Ali Masykur Musa dalam
pengarahannya menekankan pada Penerimaaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). PNBP ini ditatausahakan oleh
sebagian besar kementerian/lembaga negara (K/L) dan
wajib disetorkan ke kas negara secepatnya.
Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LKKL
terkait PNBP ini terdapat temuan yang seringkali
berulang. Temuan-temuan tersebut di antaranya PNBP
belum disetor, terlambat setor, kurang dipungut, dan
PNBP digunakan langsung diluar siklus APBN. Lalu,
Piutang (tunggakan) PNBP. Tunggakan PNBP tahun 2009
sebesar Rp3,437 triliun (37 K/L), tahun 2010 sebesar
16
Warta BPK
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 16
Rp3,442 triliun (50 K/L), dan tahun 2011
sebesar Rp3,861 Triliun (54 K/L).
Dengan kondisi tersebut ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan
auditor BPK terkait PNBP ini. Pertama,
sasaran pemeriksaan diarahkan
terhadap penatausahaan PNBP.
Apabila masih terdapat temuan
yang berulang, maka harus dijadikan
pengecualian dalam penentuan opini.
Sebab, hal itu menunjukkan bahwa
K/L tidak bersungguh-sungguh untuk
memperbaiki kelemahannya dalam
menatausahakan PNBP.
Kedua, sasaran pemeriksaan
PNBP lebih difokuskan pada proses
pengenaan atau perhitungan PNBP.
Sebab, proses ini merupakan area yang
memiliki risiko tertinggi terjadinya
kebocoran dan lolosnya penerimaan
PNBP.
Ketiga, data penerimaan PNBP
antara Kementerian Keuangan
selalu berbeda dengan K/L. Hal ini
mengakibatkan pembagian PNBP
pemerintah daerah tidak akurat
dan tertunda. Oleh karena itu, perlu
diperiksa lebih mendalam penyebab
dari perbedaan data tersebut. Selain
itu juga perlu ditingkatkan koordinasi
antara Tim Pemeriksa K/L dengan Tim
Pemeriksa Kementerian Keuangan.
Ketiga, terkait Undang-Undang (UU) No.33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait
undang-undang tersebut, PNBP dari SDA dibagi 80%
untuk pemerintah daerah dan 20% untuk pemerintah
pusat, kecuali Dana Reboisasi, 40% untuk pemerintah
daerah dan 60% untuk pemerintah pusat. “Perlu
diperiksa apakah dana bagi hasil tersebut telah diterima
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan,” ucap Ali
Masykur.
and
JANUARI 2013
2/28/13 12:10 PM
LAPORAN KHUSUS
ANGGOTA BPK SAPTO AMAL DAMANDARI
SEPUTAR OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Anggota BPK Sapto Amal Damandari
ANGGOTA BPK Sapto Amal Damandari dalam
pengarahannya menekankan pada opini yang diberikan
BPK atas laporan keuangan auditee. Menurutnya,
setidaknya terdapat tujuh isu terkait opini BPK ini:
opini hanya untuk LKPP bukan LKKL; pernyataan
ketidakmampuan pemerintah menyusun dan
mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) berbasis akrual; konsolidasi; makna opini wajar
bukan benar; jenis LHP atas LKPP; penerapan prosedur
pemeriksaan; dan kekurangan pemeriksa.
Terkait opini hanya untuk LKPP bukan LKKL,
dasar hukumnya adalah UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Pada pasal 30 ayat 1
undang-undang tersebut dinyatakan: “Presiden
menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam
bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
Pada ayat 2 dinyatakan: “Laporan keuangan
dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi
APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
Sementara terkait pernyataan ketidakmampuan
pemerintah menyusun dan mengimplementasikan SAP
berbasis akrual, menggunakan landasan hukum Pasal
36 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Pasal 70 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) berbasis akrual mulai tahun
anggaran 2008.
Isu ketiga, masalah konsolidasi. Laporan Keuangan
atas 86 K/L, satu BUN, dan tujuh Bagian Anggaran
(BA) BUN dikonsolidasikan menjadi LKPP. LKPP ini
diperiksa dan dihasilkan LHP atas LKPP. Di sisi lain,
laporan keuangan satuan kerja atau perangkat daerah
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan BPK menghasilkan
LHP atas LKPD.
Apa yang dipertanyakan adalah salah satu “indikator”
transparansi fiskal negara dari satu LKPP dan 529 LKPD
dengan hasil LHP atas LKPP dan LHP atas LKPD menjadi
IHPS. Dengan kata lain semua laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan hasil
LHP LKPP dan LHP LKPD menjadi IHPS apa output positif
yang menjadi indikator transparansi fiskal negara. Ini
yang menjadi permasalahannya.
Isu yang menjadi perhatian Sapto Amal Damandari
lainnya adalah makna opini, wajar bukan benar. Definisi
opini ini, dijelaskan Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan
JANUARI 2013
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 17
Warta BPK
17
2/28/13 12:10 PM
LAPORAN KHUSUS
yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kritera. Keempat kriteria tersebut, yaitu:
kesesuaian dengan SAP; kecukupan pengungkapan;
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Dalam hal pemberian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), ada tiga komponen latar
belakangnya. Pertama, laporan keuangan yang
disajikan pemerintah telah sesuai SAP dan cukup dalam
pengungkapan. Kedua, Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan keuangan telah
efektif menghasilkan laporan keuangan. Dan, ketiga,
terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah
patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Lebih lanjut dinyatakan Sapto Amal Damandari, pada
dasarnya ada tiga pertimbangan dalam pemberian opini
oleh BPK: pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan; dan
antisipasi kondisi mendatang termasuk kontigensi.
Isu lainnya yang penting adalah masalah kekurangan
pemeriksa atau auditor BPK. Menurut Sapto Amal
Damandari, di BPK sendiri terjadi gap antara kuota
auditor BPK per jenjang dan per Auditorat Utama
Keuangan Negara (AKN) BPK dan jumlah auditor BPK saat
ini per jenjang per AKN.
Permasalahan ini, menurut Sapto Amal, bisa
dicari jalan keluarnya dengan empat cara. Pertama,
optimalisasi pegawai di semua satuan kerja demi
mewujudkan pemeriksaan laporan keuangan sebagai
prioritas. Cara kedua, menempatkan sumber daya
manusia (SDM) yang memenuhi kriteria auditor di AKN.
Cara lain, menggunakan auditor dari luar BPK melalui
program pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Cara
terakhir, BPK melakukan proses rekruitmen auditor baru.
and
ANGGOTA BPK BAHRULLAH AKBAR
PERIKSA LEBIH AWAL,
SELESAI LEBIH AWAL
ANGGOTA BPK Bahrullah Akbar dalam pengarahannya,
menitikberatkan pada empat hal dalam melakukan
pemeriksaan dukungan atas LKPP. Keempat hal itu, yaitu:
pemeriksaan LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik
Negara (Kemeneg BUMN); subsidi dan Public Service
Obligation (PSO); Penyertaan Modal Negara (PMN); dan
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya.
Pada pemeriksaan LK Kementerian Negara, menurut
Bahrullah Akbar, pemberian opini atas kewajaran penyajian
laporan keuangan, dalam semua hal yang material
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan
memperhatikan: kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan; kecukupan pengungkapan;
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
efektivitas sistem pengendalian intern; dan penyediaan data
dan/atau informasi dalam rangka mendukung pemeriksaan
LKPP.
Lingkup pemeriksaan LK Kemeneg BUMN sendiri
pemeriksaan dilakukan atas pembukuan dan penyusunan
laporan keuangan KBUMN serta dukungan pemeriksaan LKPP
untuk Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya;
penerimaan privatisasi, PMN, penerusan pinjaman luar negeri
Anggota BPK Bahrullah Akbar
18
Warta BPK
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 18
JANUARI 2013
2/28/13 12:10 PM
LAPORAN KHUSUS
Dalam proses pemeriksaan, Bahrullah mengingatkan
dan bagian pemerintah atas laba BUMN, termasuk
ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Pertama,
Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) Tahun
pemeriksaan subsidi dan PSO ke depan diharapkan dapat
Anggaran 2011.
dimulai lebih awal dengan melakukan audit interim di
Untuk pemeriksaan subsidi dan atau PSO, dasar
tahun berjalan sehingga final audit dapat selesai lebih
hukumnya adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
awal.
pasal 66. Dalam pasal ini dinyatakan, Pemerintah dapat
Kedua, verifikasi penyaluran JBT oleh BPH Migas dan
memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk
verifikasi penyaluran LPG Tabung 3 Kg oleh Ditjen Migas
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan
biasanya selesai bulan Februari tahun berikutnya. Hal ini
tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan
akan mempengaruhi penyelesaian pemeriksaan subsidi
BUMN.
oleh AKN VII. Ke depan diharapkan verifikasi tersebut
Untuk PSO, Pemerintah mengalokasikan anggaran
dapat diselesaikan lebih awal sehingga pemeriksaan
untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban
dapat diselesaikan lebih cepat.
pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada
Untuk Pemeriksaan PMN dan Bantuan Pemerintah
BUMN tertentu. Sehingga harga jual pelayanan yang
Yang Belum Ditetapkan Statusnya sebagai Dukungan
diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun
waktu 2007–2012, realisasi anggaran subsidi
dalam rangka PSO secara nominal mengalami
peningkatan sebesar Rp1,1 triliun, atau
Untuk pemeriksaan subsidi dan atau PSO, dasar
tumbuh rata-rata 16,0 persen per tahun.
hukumnya adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang
Salah satu PSO yang akan diperiksa
untuk tahun 2012 ini adalah PSO Kereta Api.
BUMN pasal 66. Dalam pasal ini dinyatakan,
PSO angkutan penumpang kereta api kelas
ekonomi adalah subsidi Pemerintah kepada
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus
penumpang angkutan kereta api kelas
kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi
ekonomi supaya tarif terjangkau. Lingkup
penyelenggaraan PSO sebagaimana diatur
kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7
Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan orang
maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
dengan Kereta Api Kelas Ekonomi. Nilai kontrak
penyelenggaraan PSO dihitung berdasarkan
selisih antara tarif yang ditetapkan oleh
Atas LKPP pada Kementerian BUMN. Pemeriksaan ini
Menteri Perhubungan dengan tarif yang ditetapkan
bertujuan untuk Penyediaan data dan/atau informasi
Direksi PT KAI dikalikan dengan estimasi volume
dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP terkait
penumpang KA ekonomi pada Tahun Anggaran yang
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
bersangkutan.
dan PMN.
Selain PSO Kereta Api, pemeriksaan juga dilakukan
Pemeriksaan ini setidaknya ada dua sasaran. Pertama,
terhadap PSO Pelni. Dimana PSO Pelni ini didasarkan
penilaian kepatuhan atas ketentuan perundangpada penghitungan dan pelaksanaan kewajiban
undangan terkait pengelolaan Bantuan Pemerintah
pelayanan umum (KPU) bidang angkutan laut
Yang Belum Ditetapkan Statusnya dan PMN pada BUMN.
penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri.
Kedua, penilaian efektivitas pengendalian intern dalam
Lebih lanjut Bahrullah Akbar berharap adanya
pemantauan penggunaan PMN.
koordinasi antara pemeriksa subsidi dan PSO dengan
Bahrullah berharap ada koordinasi yang baik dalam
pemeriksa LKPP. Pada awal pemeriksaan, koordinasi
melakukan pemeriksaan ini. Dimana, AKN VII telah
antara pemeriksa subsidi dan PSO dengan pemeriksa
memberi saran kepada Kementerian BUMN melalui surat
LKPP dilakukan untuk menentukan waktu penyampaian
Tortama VII untuk mengkoordinasikan percepatan LK
angka koreksi dan angka nilai subsidi yang telah diaudit
Audited BUMN sehingga paling lambat bulan Februari,
kepada pemeriksa LKPP. Pada akhir pemeriksaan subsidi
LK tersebut dapat dievaluasi oleh Auditor BPK dalam
(sekitar akhir Maret), pemeriksa subsidi dan PSO (AKN
rangka memastikan kewajaran Investasi Permanen
VII) menyampaikan matrik nilai koreksi BPK RI dan nilai
Penyertaan Modal Negara yang berupa PMN dan Bantuan
subsidi dan PSO yang telah dibahas dan disetujui oleh
Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.
Direksi BUMN kepada pemeriksa LKPP.
and
JANUARI 2013
10 - 19 laporan KHUSUS.indd 19
Warta BPK
19
2/28/13 12:10 PM
AGENDA
Ketua BPK Hadi Poernomo selaku Inspektur Upacara memimpin jalannya upacara memperingati HUT BPK yang ke-66, pada 17 Januari 2013.
BERBAGI KEGEMBIRAAN
DI HARI ISTIMEWA
BPK MENGGELAR ACARA SYUKURAN UNTUK MEMPERINGATI HARI
JADINYA YANG KE-66. MOMENTUM BAGI WARGA BPK UNTUK
MELAKUKAN REFLEKSI TERHADAP PRESTASI YANG TELAH DICAPAI
DAN MERENUNGKAN LANGKAH DI MASA YANG AKAN DATANG.
P
ADA setiap Januari
sepertinya menjadi bulan
yang paling istimewa bagi
seluruh pimpinan dan staf
BPK. Maklum, persisnya 1 Januari
2013, BPK genap berusia 66 tahun.
Tentu saja, di usia ke 66 tahun ini
memiliki arti tersendiri bagi seluruh
20
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 20
warga BPK. Berbagai acara pun digelar
untuk memperingati hari jadi ini.
Salah satunya dengan menggelar
syukuran. Acara yang dilaksanakan
pada 17 Januari di Kantor Pusat BPK
itu dihadiri oleh Ketua BPK Hadi
Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan
Bisri, anggota BPK serta para pejabat
struktural dan staf di lingkungan BPK.
Selain itu, acara tersebut juga
dihadiri oleh mantan pimpinan BPK.
Seperti Anwar Nasution, Satrio B.
Joedono, Baharuddin Aritonang, dan
Dharma Bhakti. Adapun tema yang
diusung pada HUT BPK kali ini yakni
Bekerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas dalam
Kebersamaan untuk Meningkatkan
Kinerja BPK.
Ketua BPK Hadi Poernomo dalam
sambutannya mengungkapkan
peringatan HUT ke 66 merupakan
momentum yang tepat bagi warga
BPK untuk melakukan refleksi
JANUARI 2013
3/6/13 3:43 PM
AGENDA
Ketua BPK Hadi Poernomo memotong tumpeng didampingi sang Istri
terhadap prestasi yang telah dicapai
dan merenungkan langkah di masa
yang akan datang.
“Sudah sepantasnya kita
mengucapkan syukur atas semua
capaian dan prestasi yang telah
dicapai BPK selama ini,” katanya.
Ketua BPK juga berharap tidak
berpuas diri terhadap capaian
yang telah diraih tersebut. Sebab,
perjuangan tidak berakhir pada
berbagai capaian tersebut.
Dia menghimbau untuk terus
menghimpun semangat dan tetap
konsisten dalam menjalankan tugas.
“Marilah kita bersamasama menghimpun energi dan
mempersiapkan diri dalam
menghadapai dari esok yang lebih
cerah,” tuturnya.
Hadi Poernomo mengungkapkan
dalam usia yang ke 66 tahun ini
tidak sedikit prestasi yang telah
diraih, baik di bidang pemeriksaaan
maupun nonpemeriksaan. Prestasi
di bidang nonpemeriksaan di
antaranya diraihnya sertifikat ISO
9001 oleh Pusdiklat di bidang Sistem
Manajemen Mutu Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Negara. Tentu saja keberhasilan
Hadi Poernomo menandatangani sampul buku.
itu harus diapresiasi dan disyukuri.
Sebab, berbagai kemajuan dalam
pola diklat tersebut akan semakin
meningkatkan independensi,
integritas, dan profesionalisme para
pemeriksa.
Sebagai wujud rasa syukur
terhadap pencapaian BPK selama ini,
lanjutnya, BPK menyelenggarakan
acara syukuran dengan mengajak
seluruh warga BPK beserta para senior,
mantan anggota BPK, pensiunan,
dan anak yatim. “Kita bersama-sama
berbagai suka cita dan kegembiraaan
sebagai salah satu bentuk rasa syukur,”
kata Hadi Poernomo.
Selain itu, Ketua BPK juga
mengingatkan bahwa saat ini
merupakan satu keluarga besar yang
memiliki ikatan tulus yang tak ternilai
harganya. Oleh karena itu harus
saling peduli satu sama lain.
“Inilah saat yang tepat untuk
mempererat tali persaudaraan
diantara seluruh warga BPK,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan kemajuan
BPK tentu tidak lepas dari peran
pendahulunya, baik para mantan
pimpinan dan anggota BPK maupun
para pensiunan pegawai BPK.
“Sebab berkat kerjakeras
merekalah, BPK bisa menjadi
seperti sekarang ini. Untuk itu kita
berkewajiban melanjutkan karya
dan merealisasikan cita-cita para
pendahulu.”
Dalam kesempatan itu, Ketua
BPK mengucapkan terimakasih atas
jasa dan pengabdian para senior dan
pendahulu. Sebab, keberhasilan BPK
tentu tidak lepas dari konstribusi dari
para senior dan pendahulu.
Selain itu, Hadi Poernomo juga
mengharapkan mantan pimpinan
dan anggota BPK serta pensiunan
agar tetap menjaga hubungan
silaturahim. “Meski sudah pensiun
mereka masih menjadi bagian dari
keluarga besar BPK,” katanya.
Mantan Ketua BPK Anwar
Nasution yang berkesempatan
memberi sambutan, mengungkapkan
pentingnya public trust. Menurut dia,
public trust perlu dicapai sebab bila
tidak bisa dipercaya, hancurlah suatu
lembaga.
“Kita juga harus kuasai standar
internasional, dan memiliki moral
yang baik,” tegasnya.
Pemenang Lomba
Dalam rangkaian acara syukuran
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 21
Warta BPK
21
3/6/13 3:43 PM
AGENDA
Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyambut tamu
dalam acara syukuran BPK yang ke-66.
Ketua BPK Hadi Poernomo memberi buku “Badan Pemeriksa Keuangan Dalam
Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
kepada Anwar Nasution, mantan Ketua BPK.
Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penghargaan kepada mantan Anggota
BPK, Baharuddin Aritonang.
tersebut juga diumumkan para pemenang yang
mengikuti berbagi lomba. Pada lomba karya tulis ilmiah
popular dan karya tulis jurnalistik, pemenang dibagi
dalam empat kategori.
Juara I kategori umum/mahasiswa adalah
Febridiansyah (ICW) dengan tulisan berjudul Senjakala
Penuntasan Skandal Century yang dimuat di Harian
Suara Pembaruan. Juara I kategori pelajar adalah Reyhan
AlQadrie (SMA Harapan Mandiri Medan) dengan tulisan
berjudul Menghayati Kearifan Lokal Indonesia Demi
Mantan Ketua BPK, Anwar Nasution dan Imran, mantan Anggota BPK, dalam acara
Syukuran HUT BPK ke-66, di Jakarta, pada 17 Januari 2013.
22
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 22
JANUARI 2013
3/6/13 3:43 PM
AGENDA
Pemberian santunan kepada yatim piatu.
Terwujudnya Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang Ideal.
Juara I kategori berita adalah L.
R. Baskoro (Majalah Tempo) dengan
tulisan berjudul Terbenam di Laci
Penyidik. Juara I kategori opini adalah
Wahyu Kuncoro SN dengan tulisan
berjudul Mewaspadai Penumpang
Gelap Hasil Audit BPK dimuat di Harian
Bhirawa.
Pada lomba film pendek, juara I
Ketua BPK Hadi Poernomo menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya kepada salah seorang pegawai BPK.
diraih oleh Berliana Abidah Oktoviani
dari Gresik dengan judul Teruntuk
Ibu Pertiwi. Lomba film pendek
ini diadakan atas kerja sama BPK
dengan Kementerian Desain Republik
Indonesia, sebuah komunitas film dan
animasi.
Penghargaan khusus juga diberikan
oleh BPK kepada mantan Anggota
BPK periode 2004-2009, Baharuddin
Aritonang, atas sumbangsih kepada BPK
melalui tulisan-tulisan yang dimuat di
media cetak nasional sepanjang 2012.
Tidak hanya pemberian
penghargaan, dalam kesempatan
tersebut, BPK juga memperoleh
penghargaan Sertifikat ISO 9001 pada
bidang Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan
Keuangan Negara. Penghargaan ini
diberikan oleh Lembaga Penerbit ISO
kepada BPK.
bw
Pimpinan dan Anggota BPK berfoto bersama dengan karyawan.
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 23
Warta BPK
23
3/6/13 3:43 PM
AGENDA
BPK BEKERJA SESUAI FAKTA DAN UU
Anwar Nasution (kiri), Hadi Poernomo dan Hasan Bisri (tengah), Hendar Ristriawan (kanan).
Hadi Poernomo
Meski hujan deras mewarnai
Jakarta dan sekitarnya, tetapi
acara syukuran peringatan HUT
ke-66 BPK yang dipusatkan di
Auditorium Gedung BPK Pusat, tetap
berlangsung meriah, Kamis (17/1).
Acara dihadiri oleh Ketua BPK
Hadi Poernomo, Wakil Ketua Hasan
Bisri serta para anggota juga pejabat
struktural dan staf di lingkungan
BPK Pusat. Juga hadirnya para
mantan pimpinan BPK di antaranya
Anwar Nasution, Satrio B. Joedono,
Baharuddin Aritonang dan Dharma
Bhakti.
Ketua BPK Hadi Poernomo
dalam sambutannya menegaskan,
BPK tetap konsisten dalam tugas
utama dengan memegang teguh
independensi, integritas dan
24
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 24
profesionalisme.
“BPK tetap harus terus bekerja
sesuai dengan fakta dan apa kata
Undang-Undang. Hal ini merupakan
perwujudan dari amandemen UUD
1945 yang menyatakan bahwa BPK
mandiri, bebas, dan independen,”
tegasnya.
Sejumlah penghargaan
disampaikan dalam kesempatan
tersebut, baik terhadap Satker,
pegawai maupun masyarakat umum
sebagai stakeholder BPK. Selain itu,
juga diluncurkan produk-produk
BPK dan pemberian tali asih kepada
anak-anak yatim dan pegawai BPK
yang telah purna bhakti.
Sekjen BPK Hendar Ristriawan
menyampaikan laporan seusai
paduan suara Dharma Wanita
Persatuan Setjen BPK membuka
acara dengan lagu nasional dan
medley lagu daerah. “Melalui
rangkaian kegiatan HUT,
kebersamaan dapat dipupuk sesuai
yang dicita-citakan sehingga kinerja
BPK dapat meningkat,” ucapnya.
Setidaknya sekitar sembilan
penghargaan diberikan dalam acara
tersebut, tujuh di antaranya adalah
pada mereka yang telah berhasil
memenangkan lomba dalam
rangkaian HUT ke-66 BPK, sedang
dua lainnya adalah, donor darah
terbanyak.
Donor darah diberikan kepada
tiga orang pegawai yang telah
suka rela mendonorkan darahnya,
masing-masing Tugiman (Biro
Umum) sebanyak 75 kali, Untung
Juwardi (AKN III) sebanyak 50 kali,
dan Era Dewi Enggardjati Soedono
(Biro SDM) sebanyak 25 kali.
Tujuh penghargaan lainnya
diberikan pada para pemenang
lomba fotografi, karya tulis
jurnalistik, film pendek, pegawai
teladan, LHP Berkualitas, Satker Siap
e-Audit, dan Satker Terbaik.
Beberapa hal menarik lainnya
di antaranya diperdengarkannya
hymne dan mars BPK yang
dibawakan oleh Paduan Suara
Ditama Revbangdiklat, yang pada
lomba Paduan Suara 11 Januari lalu,
tampil sebagai juara pertama.
dr
JANUARI 2013
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
PARA JUARA DALAM RANGKA HUT KE-66 BPK
FOTOGRAFI:
Juara I : Ciska Faktoria dari AKN IV dengan karya
berjudul “Cek Fisik 3”
Juara II : Ainal Iqram dari Perwakilan Prov. Nusa Tenggara
Barat dengan karya berjudul “Demi Pendidikan
yang Baik”
Juara III : Reza Hadi Satria dari Perwakilan Prov. Jambi
dengan karya bejudul “Rizal Djalil dan Pasien
JAMKESMAS di RSUD H. Hanafie Muara Bungo”
KARYA TULIS ILMIAH POPULER DAN KARYA TULIS
JURNALISTK
Kategori Umum/Mahasiswa:
Juara I : Febridiansyah (Peneliti ICW)
Juara II : Sofian Munawar Asgart (Warga Banjar – Jawa
Barat)
Juara III : Jamal Wiwoho (Universitas Sebelas Maret).
Pemenang lomba lotografi berfoto bersama dengan Anggota BPK Rizal Djalil.
Para pemenang lomba HUT BPK ke - 66
Kategori Pelajar:
Juara I : Reyhan AlQadrie (SMA Harapan Mandiri Medan)
Juara II : Neng Endah Fatmawati (SMA 1 Cibadak
Sukabumi)
Juara III : Muhammad Abdullah (SMA 1 Tambun Bekasi)
Kategori Berita:
Juara I : L.R. Baskoro ( dimuat di Majalah Tempo)
Juara II : Bani (dimuat di Harian Neraca)
Juara III : Suhartono (dimuat di Harian Kompas)
Kategori Opini:
Juara I : Wahyu Kuncoro SN (dimuat di Harian Bhirawa).
Juara II : Edwardi (dimuat di Harian Singgalang)
Juara III : Bambang Tri Supeno (dimuat di Suara
Merdeka)
Pemenang lomba film pendek berfoto bersama dengan Anggota BPK Agung Firman
Sampurna.
LOMBA FILM PENDEK
Juara I : Berliana Abidah Oktoviani dari Gresik
judul “Teruntuk Ibu Pertiwi”
Juara II : Arman Firmansyah dari Ciputat judul
“Lagu Jingle BPK”
Juara III : Halim Muhammad Husein dari
Semarang judul “Apa Sih BPK RI itu?”
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 25
Warta BPK
25
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
PEGAWAI TELADAN:
1. Herny Widiyasih, Perwakilan Jawa Barat
2. Ida Irawati, Perwakilan Sulawesi Selatan
LHP BERKUALITAS:
Juara I
: AKN II
Juara II : Perwakilan Sulawesi Utara
Juara III : AKN III
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri bersama penerima penghargaan Satker terbaik.
SATKER SIAP E-AUDIT:
Juara I
Juara II
Juara III
:
:
:
Perwakilan Prov. Sulawesi Utara
Perwakilan Prov. DKI Jakarta
Perwakilan Prov. Sumatera Barat
SATKER TERBAIK
Kategori Perwakilan:
Juara I
: Perwakilan Sumatera Selatan
Juara II : Perwakilan Sulawesi Selatan
Juara III : Perwakilan Yogyakarta
Kategori Auditorat:
Juara I
: Auditorat IV.B
Juara II : Auditorat IV.A
Juara III : Auditorat VII.A
Bidang Penunjang Pendukung:
Juara I
: Inspektorat I
Juara II : Direktorat KHKN/D
Juara III : Biro Umum
Anggota BPK Sapto Amal Damandari bersama penerima
penghargaan pegawai teladan.
26
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 26
Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara bersama penerima penghargaan Satker Siap e-Audit.
Anggota BPK Taufiequrachman Ruki bersama penerima penghargaan LHP Berkualitas.
JANUARI 2013
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
HAPUS TAGIH
PERLU SOP
BPK MERESPONS POSITIF PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-X/2012. NAMUN,
PERLU ADANYA STANDAR BAGI MEKANISME
PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN.
P
UTUSAN itu menyatakan setelah berlakunya
Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), serta UU Perseroan Terbatas,
piutang bank BUMN bukan lagi merupakan piutang
negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang bank BUMN dapat
diselesaikan sendiri oleh manajemen berdasarkan prinsipprinsip perbankan yang sehat.
“Kita mendukung keputusan MK. Keputusan ini harus
menjadi standard operating procedure (SOP) untuk semua
pihak terhadap akuntabilisasi. Kita minta SOP ini disetujui
oleh pemegang saham. Apakah ada kerugian negara atau
uang yang hilang. Ini diatur dalam UU,” ujar Anggota BPK
Bahrullah Akbar, pada saat Diskusi Panel Terbatas, pada 13
Desember 2012, di Graha CIMB Niaga, Jakarta.
Dia menjelaskan putusan MK itu harus dipersepsikan
sama oleh para stakeholder, maupun pihak-pihak yang
terlibat di dalamnya, khususnya bank-bank BUMN. Oleh
karena itu, BPK dan Bank Indonesia (BI) menginisiasi
Diskusi Panel bertajuk Makna Keputusan MK atas Piutang
Hapus Buku Bank Negara, Selanjutnya Bagaimana?” yang
diselenggarakan di Graha CIMB Niaga.
Diskusi dihadiri oleh perwakilan berbagai pihak
yang berkepentingan di antaranya Komisi XI DPR,
MK, Kementerian Negara BUMN, Kejaksaan Agung,
Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, Kementerian
Keuangan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Jawa dan luar Jawa, Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI), akademisi hukum perbankan, dan
lainnya.
Menurut Bahrullah, persepsi yang sama bisa
diupayakan dengan kesepakatan dan pemahaman
bersama serta standardisasi mekanisme hapus tagih.
Sehingga, tidak terjadi silang pendapat dari aspek
legalitas, tata kelola, dan bisnis. Dengan adanya SOP bisa
diharapkan tidak kontraproduktif bagi bank BUMN sendiri.
Memang dengan adanya putusan MK itu, bank-bank
BUMN bisa menginisiasi piutangnya pada kreditor yang
macet (kredit macet) untuk dihapuskan. Bank-bank pelat
merah ini bisa mengambil kebijakan hapus tagih, jika
penyelesaian piutang berlarut-larut dan terkendala oleh
permasalahan piutang tidak dibayar-bayar dalam jangka
waktu yang lama.
Bank-bank BUMN dikatakan bisa bernapas lega dengan
keputusan MK tersebut. Berarti MK telah memutuskan
piutang bank BUMN bukan lagi piutang negara.
Walau bisa menginisiasi kebijakan tersebut, tetapi
tidak serta merta, bank-bank BUMN bisa begitu mudahnya
melakukan hapus tagih.
“Diharapkan, dengan adanya penyusunan mekanisme
yang jelas, tidak akan menimbulkan interpretasi yang
berbeda dalam kebijakan dan implementasi hapus buku/
Anggota BPK Bahrullah Akbar
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 27
Warta BPK
27
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
Suasana diskusi panel terbatas.
tagih,” jelas Bahrullah.
Berdasarkan data per Oktober
2012 jumlah kredit macet bank BUMN
mencapai Rp14,69 triliun dan pada
bank BPD mencapai Rp3,39 triliun
sehingga totalnya menjadi Rp18
triliun.
“BUMN perbankan tetap berhatihati. Uang Rp18 triliun itu bukan uang
yang hilang, masih tetap ada, tidak
dibuang. Kita dan BI menggagas soal
ini. Ini bukan untuk menghilangkan
uang negara. Ini sistem yang harus
kita bangun. Jangan dilihat uangnya
hilang,” tandasnya.
Bahrullah menambahkan perlu
perbaikan atas kelemahan eksekusi
piutang hapus buku yang terjadi
selama ini. Selain itu, perlu juga
pengawasan yang intensif dari pihak
terkait seperti BI, OJK, Kementerian
Negara BUMN dan Kementerian
Keuangan.
Hal senada juga disampaikan
Deputi Gubernur BI Ronald Waas.
28
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 28
Menurut dia, penting adanya
pedoman tertulis sebagai pegangan
dalam pengambilan keputusan guna
merestrukturisasi piutang.
“Pedoman ini menjadi penting
dalam menghadapi implikasi hukum
yang mungkin terjadi, sehingga
memberikan rasa aman bagi
manajemen bank dalam mengambil
keputusan,” katanya.
Ronald mengharapkan para
stakeholder, seperti Kementerian
Negara BUMN, Himbara, dan
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
(Asbanda), serta BPK untuk turut
berperan aktif berkolaborasi dalam
penyusunan pedoman standar itu.
’’Karena kita semua memiliki
kepentingan yang sama, yaitu
tercapainya industri perbankan
yang sehat dan berkontribusi bagi
perekonomian bangsa,’’ tuturnya.
Ketua Himbara yang juga Direktur
Utama PT Bank Negara Indonesia
Tbk (BNI) Gatot M. Suwondo
berpendapat, piutang hapus buku
tersebut sebenarnya tidak ada uang
negara yang dihilangkan. Hal tersebut
merupakan hal yang biasa karena
pembiayaan yang diberikan diperoleh
dari uang masyarakat.
“Jadi tidak ada uang negara
yang hilang karena ditaruh di equity.
Kalau di bank BUMN sebelum ada
keputusan MK, aset punya negara,
ability punya korporasi. Jadi, tidak
ada kerugian negara. Ini bisnis biasa
karena pembiayaan yang kita berikan
diperoleh dari uang masyarakat,”
ucapnya.
Terkait dengan indikasi kerugian
terkait kebijakan hapus tagih,
Ketua Dewan IAI M. Yusuf Wibisana
berpendapat sepanjang kerugian
masih dibatasan normal, itu tidak
bisa dikatakan merugikan negara. “Itu
konsekuensi di bisnis yang normal
juga. Ini tujuannya meningkatkan
pendapatan atau revenue,” ucapnya.
JANUARI 2013
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
Para pembicara diskusi panel terbatas.
BPK akan Periksa
Dengan adanya SOP, BPK sendiri
bisa memeriksa kinerja bank yang
melaksanakan putusan tersebut.
“Sehingga per 3 bulan kita bisa
memeriksa kinerja penyelesaian
piutang bank BUMN berdasarkan SOP
yang telah disusun. Nanti kita pilahpilah, jangan sampai ada orang yang
mengambil kesempatan di sini untuk
menghapuskan utang-utangnya,
padahal dia (kreditor) mampu. Jadi
mereka tidak bisa lari dari tanggung
jawab,” tutur Bahrullah.
Dia menambahkan bahwa ada dua
jalur yang menjadi pintu pemeriksaan.
Pertama, BPK menetapkan bank
tertentu sebagai objek pemeriksaan.
Kedua, DPR meminta BPK untuk
melakukan pemeriksaan.
“Bisa juga perbankan sendiri
meminta kepada kita. Yang jelas
hasil pemeriksaan ini nantinya harus
diketahui oleh semua pihak, akan kita
buka,” jelasnya.
BPK, tegasnya, akan mengawasi
implementasi hapus tagih piutang
macet oleh bank BUMN sebagai
implementasi putusan MK itu.
Pengawasan melalui pemeriksaan
sesuai kewenangan BPK ini diperlukan
untuk mencegah penyelewengan
dalam proses hapus tagih tersebut.
Lebih lanjut ditekankannya,
pemerintah harus segera menyiapkan
aturan turunan baru mengenai hapus
tagih piutang macet. Aturan turunan
itu harus memuat penilaian ulang
terhadap kredit macet sebelum
memutuskan untuk menghapus
tagih. Penilaian ulang tersebut pun
harus dilakukan lembaga independen,
termasuk BPK, untuk mencegah
penyelewengan.
“Coba bayangkan utang-utang itu
masih ada di pembukuan dari tahun
1950-an. Dalam mengambil tindak
lanjut, harus ada langkah-langkah
seperti yang terjadi di luar negeri,
harus dinilai dulu. Mana utang yang
betul-betul harus dihapus-tagihkan,”
ucapnya lagi.
Bahrullah menjelaskan sesuai
Pasal 11 ayat (a) UU Nomor 15 Tahun
2006, BPK nantinya akan mencoba
melakukan analisis atau pengujian
dalam rangka pemberian pendapat
atas desain kebijakan hapus buku
dan hapus tagih. Tentunya BPK juga
akan melakukan pemeriksaan atas
implementasi hapus buku dan hapus
tagih yang dilaksanakan oleh bank
BUMN.
Dia berpesan agar pemeriksaan
BPK dijadikan suatu kebutuhan,
bukan menjadi beban bagi para
entitas yang diperiksa. “Sesuai dengan
tugas dan fungsinya, jadikanlah
pemeriksaan BPK suatu kebutuhan
dalam membangun transparansi
dan akuntabilitas, bukan suatu yang
membebankan dengan hadirnya
auditor BPK.”
and
Bahrullah Akbar menjawab pertanyaan Pers.
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 29
Warta BPK
29
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan BUMN Perkebunan mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Data pada
PTPN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
BPK DAN BUMN PERKEBUNAN
SEPAKATI JUKNIS E-AUDIT
P
ADA 26 Desember 2012, PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
menandatangani memorandum of understanding
(MoU) dengan BPK. Acara penandatanganan nota
kesepahaman ini diselenggarakan di Pusdiklat BPK, Kalibata,
Jakarta.
MoU ini mengenai Petunjuk Teknis (Juknis)
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk
Data pada PTPN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan. Seluruh pimpinan
PTPN yang berjumlah 14 perusahaan dan RNI yang
menandatanganinya.
Hadir dalam acara tersebut jajaran direksi dan komisaris
perusahaan pelat merah yang merupakan BUMN di bidang
perkebunan. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Negara
BUMN Mahmuddin Yasin. Sementara dari BPK, hadir
Anggota BPK Bahrullah Akbar (yang membidangi BUMN),
Sekjen BPK Hendar Ristriawan, serta pejabat eselon I dan II
BPK lainnya.
Penandatanganan MoU ini sebagai tindak lanjut
Peraturan Bersama antara 15 BUMN perkebunan dengan
BPK pada 6 Juni 2012. Dengan adanya MoU ini, sistem
30
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 30
e-audit mulai dijalankan, dan ke-15 BUMN perkebunan
tersebut wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik
untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan
BPK. Sehingga BPK tidak perlu datang ke perusahaan untuk
melihat data keuangan perusahaan.
Anggota BPK Bahrullah Akbar mengharapkan
Kementerian Negara BUMN mengetahui dan saling
berkomunikasi dengan BPK yang melakukan pemeriksaan.
Dengan begitu, upaya mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas di BUMN secara keseluruhan dapat berjalan
dengan baik. Dan, bisa melihat dengan jelas arah kemana
BUMN ini berjalan.
BPK mengharapkan agar tidak perlu ada dikotomi
antara undang-undang perseroan terbatas dengan undangundang BUMN sejauh menjunjung tinggi good corporate
governance. Tanpa dikotomi dan menjalankan prinsip good
corporate governance tersebut, diharapkan kegiatan BUMN
dapat berjalan dengan baik.
Hal penting lainnya adalah persamaan persepsi
mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas antara BPK
dan BUMN. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan
back up system dalam menunjang pelaksanaan e-audit ini
JANUARI 2013
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
dirasa perlu ditindaklanjuti dengan
baik.
“Karena kesamaan persepsi itu
sangat penting bagi kita semua.
Karena apapun kalau kita berjalan
bersama-sama, tanpa ada kecurigaan
yang berlebih, insya Allah, barangkali
tujuan kita ini dapat dicapai,” ujarnya.
Bahrullah juga menekankan
bagaimana pentingnya tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Baik Kementerian BUMN maupun
BUMN itu sendiri diharapkan dapat
menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK.
“Bukan kita mengada-ada, atau
sengaja menghapuskan, tetapi
berdasarkan Peraturan BPK memang
itu (tindak lanjut) harus habis, kecuali
kalau ada indikasi yang terkait dengan
tindak pidana korupsi,” katanya.
BPK sendiri, lanjutnya, berulang
kali menghimbau pemeriksa/auditor
BPK supaya segera merapihkan
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Sebab, tidak menutup kemungkinan,
rekomendasi BPK yang salah.
Para pejabat BPK yang berada
dalam koordinasi Bahrullah Akbar
juga selalu didorong untuk datang
ke Kementerian BUMN
untuk berkomunikasi dan
memperkenalkan diri.
Supaya rekomendasi BPK
bisa sesuai, bukan pakai
‘kaca mata kuda’ pemeriksa.
“Jadi ini yang saya
dorong ke depan, agar
selaras dengan misi
BPK mendorong dan
mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas,” tuturnya.
Dalam perspektif lain,
Bahrullah mengharapkan
agar Kementerian Negara
BUMN dan BUMN-BUMN
tidak melihat BPK sebagai
aparat penegak hukum.
BPK bukan aparat penegak
hukum. Namun, kalau ada
hasil pemeriksaan menjurus
ke tindak pidana korupsi,
memang kewajiban BPK
menyampaikan ke aparat
penegak hukum.
“Saya yakin, kita semua
berharap hal tersebut tidak
terjadi di PTPN I-XIV dan PT
RNI, karena saya percaya
dengan pertemuan hari ini,
niat tulus Bapak dan Ibu
sekalian dalam menyusun
juknis ini sangat kami hargai dengan
baik,” pungkasnya.
Integrasi Sistem
Wakil Menteri Negara BUMN
Mahmuddin Yasin menyatakan bahwa
dengan ditandatanganinya nota
kesepahaman ini, maka dilakukan
integrasi sistem, antara sistem e-BPK
dan e-auditee. Dalam konteks ini
adalah integrasi sistem BPK dengan
yang ada di PTPN I sampai PTPN XIV
dan PT RNI. Perusahaan pelat merah
di bidang perkebunan tersebut
telah mengawali inisiasinya. Dan,
Kementerian Negara BUMN akan
memonitornya.
“Ini memerlukan dukungan sarana
prasarana sistem TI dan sebagainya.
Itu yang akan kita monitor dari temanteman PTPN dan RNI, supaya integrasi
Mahmuddin Yasin
jalan,” ujarnya.
Mahmuddin menekankan
pentingnya keamanan data dan
kualitas data dalam kerangka
integrasi sistem tersebut. Dan, itu
akan dimonitor oleh Kementerian
Negara BUMN selaku koordinator
BUMN-BUMN. Dengan monitoring ini,
diharapkan proses operasionalisasi
e-audit dapat berjalan lancar, tanpa
hambatan berarti.
Selain memonitoring tindak lanjut
dari MoU, pihak Kementerian Negara
BUMN juga akan mendorong BUMN
lain yang telah menandatangani nota
kesepahaman sebelumnya untuk
segera menyusun juknis.
“Peran Kementerian Negara
BUMN mendorong BUMN-BUMN
yang sudah menandatangani MoU
untuk membuat juknis semacam ini,”
tegasnya.
and
JANUARI 2013
20 - 32 AGENDA.indd 31
Warta BPK
31
3/6/13 3:44 PM
AGENDA
ISI JUKNIS DAN PROSES PENYUSUNANNYA
KEPALA Direktorat Legislasi,
Analisis, dan Bantuan Hukum Ditama
Binbangkum BPK Akhmad Anang
Hernady menjelaskan mengenai
isi dari Petunjuk Teknis (Juknis)
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi untuk Data dan
proses penyusunan Petunjuk Teknis
e-Audit.
Juknis ini mengatur mengenai
cara mengakses data dari entitas
ke BPK. Lalu, mengatur mengenai
jenis data yang diakses. Kemudian,
mengatur kapan BPK akan
mengakses data dan kapan entitas
menyediakan data yang diperlukan
Akhmad Anang Hernady
BPK.
Dalam Juknis juga diatur
mengenai pengamanan data.
Seperti bagaimana dari masing-masing pihak, baik BPK
maupun entitas, dapat memberikan jaminan keamanan.
Setelah data itu sampai di BPK, BPK harus menjamin
kerahasiaannya. Demikian pula dari entitas.
Proses penyusunan Juknis Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi untuk Data ini dimulai dari
MoU tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
yang sudah disepakati dengan entitas. Ada suatu pasal
dalam MoU itu yang menyatakan “Untuk tindak lanjut
dari MoU akan dilakukan dengan penyusunan juknis”.
Penyusunan juknis ini awalnya melibatkan Ditama
Binbangkum, Biro TI, dan satuan kerja BPK yang terkait.
Khususnya Auditorat Keuangan Negara (AKN) dan BPK
Perwakilan, selaku satuan kerja yang melaksanakan
pemeriksaan BPK. Dari sini kemudian ada kegiatan yang
bertujuan untuk mensosialisasikan apa sebetulnya
substansi yang diatur di dalam juknis yang akan disusun
tersebut.
“Jadi, dari aspek teknisnya itu dari Biro TI, sedangkan
dari aspek legalnya itu dari Ditama Binbangkum,”
katanya.
Tahapan selanjutnya, setelah itu, pihak AKN dan
BPK Perwakilan akan membahasnya dengan entitas
atau auditee BPK. Kalau ada permasalahan, baik dari sisi
teknis maupun hukum, biasanya nanti ada pembahasanpembahasan yang sifatnya parsial. Khusus untuk
membahas permasalahan yang muncul.
Jika sudah tidak ada lagi permasalahan atau
32
Warta BPK
20 - 32 AGENDA.indd 32
perbedaan pendapat dari BPK maupun
dari entitas, maka akan dimintakan
persetujuan dari Auditor Utama
(Tortama) BPK dan entitas terkait
sebelum diproses legislasinya di
Ditama Binbangkum BPK, baik dari sisi
format maupun substansinya.
“Setelah selesai, disampaikan
kepada Sekjen BPK untuk
ditandatangani,” jelas Akhmad Anang.
Untuk proses penyusunan Juknis
antara BPK dan BUMN Perkebunan,
dimulai sejak bulan September 2012.
Menurut dia, proses penyusunan
juknis ini akan lebih efisien dari sisi
waktu dan biaya jika pihak AKN yang
mengumpulkan entitas-entitas di
wilayah pemeriksaannya. Seperti
BUMN Perkebunan, dimana PTPN I
sampai PTPN XIV dan PT RNI dikumpulkan dan kemudian
serempak menandatangani MoU Juknis e-Audit.
Dia menambahkan selain BUMN Perkebunan, entitas
lain yang telah menandatangani MoU mengenai juknis
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
untuk data sebagai tahapan implementasi e-audit, untuk
kementerian dan lembaga adalah Mahkamah Konstitusi
serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Dan kemarin di AKN VII yang sedang kita proses
untuk permintaan tanda tangan dari entitas Pertamina,”
ucapnya.
and
Dalam Juknis juga diatur
mengenai pengamanan data.
Seperti bagaimana dari masingmasing pihak, baik BPK maupun
entitas, dapat memberikan
jaminan keamanan. Setelah data
itu sampai di BPK, BPK harus
menjamin kerahasiaannya.
Demikian pula dari entitas.
JANUARI 2013
3/6/13 3:44 PM
ANTAR LEMBAGA
P
MK KABULKAN
UJI MATERIIL
“MANIPULASI”
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MENGABULKAN SEBAGIAN
PERMOHONAN UJI MATERI UU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
AKUNTAN PUBLIK. PASAL 55 DINILAI BERTENTANGAN DENGAN
KONSTITUSI APABILA KATA ‘MANIPULASI’ TIDAK DIMAKNAI
SEBAGAI PERBUATAN YANG DIDASARI OLEH NIAT JAHAT.
Mahfud MD menjawab pertanyaan pers.
ARA akuntan publik yang
tergabung dalam Ikatan
Akuntan Publik untuk
sementara boleh berlega
hati. Pasalnya, upaya mereka
mengajukan uji materi terhadap UU
No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik membuah hasil. Majelis Hakim
Konstitusi yang diketuai Mahfud MD
mengabulkan permohonan para
pemohon untuk sebagian.
Dalam putusannya, Majelis
Hakim Konstitusi berpendapat,
Pasal 55 dalam UU Akuntan Publik
inkonstitusional dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat jika kata ‘manipulasi’ tidak
dimaknai sebagai perbuatan yang
didasari oleh niat jahat untuk mencari
keuntungan bagi dirinya ataupun
pihak lain secara melawan hukum
berdasarkan alat bukti permulaan
yang cukup.
Sekalipun begitu dalam
pertimbangan majelis hakim konstitusi
juga menilai, kata ‘manipulasi’ di dalam
Pasal 55 serta Pasal 56 UU Akuntan
Publik dapat dibenarkan secara
konstitusional sepanjang dilakukan
berdasarkan standar profesi akuntan
adalah perbuatan yang legal.
Selain itu, Mahkamah juga
menimbang faktor dari sifat
manusia yang tidak akan luput
dari kemungkinan berlaku baik
dan benar atau berlaku jahat dan
salah. Jika seorang akuntan bekerja
secara jujur dan benar maka tugas
dan fungsi akuntan tersebut dapat
mendukung terwujudnya kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat.
Tetapi jika sebaliknya, maka jelas
akan menghancurkan perekonomian
masyarakat.
Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, Pasal 55 dan Pasal 56 UU
Akuntan Publik yang di dalamnya
terdapat kata “manipulasi” harus
dibaca dengan makna sebagai
perbuatan jahat dalam rangka
perlindungan bagi masyarakat, atau
bahkan bagi profesi Akuntan Publik
sendiri, dari perilaku jahat seorang
JANUARI 2013
33 - 35 ANTAR LEMBAGA.indd 33
Warta BPK
33
2/28/13 12:25 PM
ANTAR LEMBAGA
akuntan.
Menariknya, dalam putusan
uji matriil tersebut juga terdapat
dissenting opinion dari Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati.
Dalam salah satu pertimbangannya,
Maria berpandangan pengaturan
pada Pasal 55 dan Pasal 56 UU
Akuntan Publik tidak sesuai dengan
karakteristik profesi akuntan publik.
Menurut dia, seorang Akuntan
Publik bukanlah kuasa negara atau
pejabat publik atau negara sebab
produk akuntan publik bukan
merupakan legal binding sehingga
tidak sebanding apabila dikenakan
sanksi pidana. “Produk akuntan publik
itu bukan akta autentik sebagaimana
dikeluarkan pejabat publik,” kata Maria
saat membacakan dissenting opinion.
Putusan Mengambang
Menanggapi putusan tersebut,
salah satu pemohon Andi Silalahi
menilai, putusan Mahkamah terhadap
uji materi Pasal 55 dan Pasal 56 UU
Akuntan Publik masih mengambang.
Hal ini terjadi karena menurutnya,
Hakim Konstitusi belum memahami
profesi Akuntan Publik.
“Putusannya mengambang karena
majelis hakim belum memahami
profesi akuntan publik,” kata Andi.
Selain itu, lanjutnya, karakter
profesi akuntan publik juga tidak
menjadi bahan pertimbangan hakim
Konstitusi dalam memutuskan
uji materi kedua pasal tersebut.
Akibatnya putusannya raguragu. Salah satunya majelis hakim
menyebutkan ‘manipulasi’ memiliki
makna positif dalam profesi
akuntan publik, tetapi Mahkamah
membenarkan keberadaan dua pasal
tersebut jika memiliki niat buruk.
Seharusnya, menurut Andi, jika
perbuatan ‘manipulasi’ tersebut
mengandung makna berniat buruk
atau jahat, seharusnya dua pasal
tersebut tidak perlu ada di dalam UU
Akuntan Publik.
Selain itu, tambahnya, bentuk
perbuatan jahat yang dimaksud oleh
34
Warta BPK
33 - 35 ANTAR LEMBAGA.indd 34
Sidang uji materiil UU Akuntan Publik
MK juga tidak jelas. Artinya, tidak
ada kejelasan mengenai perbuatan
jahat yang dimaksud seperti apa
serta siapa yang berhak menyatakan
suatu pekerjaan akuntan publik
mengandung perbuatan jahat.
Oleh karena itu, Andi akan terus
memperjuangkan hal tersebut demi
menyelamatkan profesi Akuntan
Publik.
Menurut Andi, MK juga tidak
memberikan pendapatnya terhadap
Pasal 55 B UU Akuntan Publik.
Padahal, kata ‘sebagaimana mestinya’
memiliki makna yang juga tidak
jelas, tetapi MK tidak memberikan
pendapatnya.
Sekadar di ketahui Pasal 55 B
berbunyi, “dengan sengaja melakukan
manipulasi, memalsukan, dan/atau
menghilangkan data atau catatan
pada kertas kerja atau tidak membuat
kertas kerja yang berkaitan dengan
jasa yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
sehingga tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya dalam
rangka pemeriksaan oleh pihak yang
berwenang.”
Sementara Kuasa Hukum para
pemohon, Aan Eko Widiarto juga
mempertanyakan alasan MK yang
tidak memberikan pertimbangan
pada Pasal 56. Padahal, pasal tersebut
merupakan salah satu pasal yang
diujimaterikan oleh pemohon.
Sekalipun begitu pemohon
lainnya, M. Achsin menyambut baik
putusan tersebut. Sebab dengan
adanya putusan MK tersebut,
‘manipulasi’ dimaknai dalam hukum
adalah manipulasi yang negatif.
“Itu yang akan mendapatkan sanksi
pidana,” katanya seusai persidangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan KA Badaruddin
mengungkapkan adanya pencatuman
aturan pidana dalam UU Akuntan
Publik dianggap sebagai upaya
tepat bagi akuntan publik maupun
pihak terasosiasi yang dengan
sengaja memanipulasi, memalsukan,
menghilangkan data atau catatan
pada kertas kerja atau tidak membuat
kerja yang berkaitan dengan jasa
asuransi yang diberikan akuntan
publik.
Dia menjelaskan regulasi yang
baik bagi profesi akuntan publik
tentunya akan memberikan dampak
yang positif dalam menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dan dunia
usaha terhadap profesi akuntan
publik.
Sebaliknya, regulasi yang lemah
justru akan menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat dan dunia
usaha. Dengan begitu adanya aturan
pidana bagi pelaku tindak pidana
dalam UU Akuntan Publik, tentunya
akan memberikan pengaruh yang
positif bagi akuntan publik. Sebab
hal ini akan mendorongnya untuk
bertindak lebih profesional dan
independen dalam menjalankan
profesinya.
Artinya, lanjut Badaruddin, meski
terdapat ancaman pidana dalam
memberikan jasa akuntan publik,
tidak serta merta ancaman pidana
itu secara membabi buta dapat
diterapkan terhadap setiap akuntan
JANUARI 2013
2/28/13 12:25 PM
ANTAR LEMBAGA
publik ataupun pihak terasosiasi.
Pedapat serupa juga diungkapkan
Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi
Harahap. Menurutdia, penerapan
sanksi pidana dalam UU Akuntan
Publik justru dimaksudkan untuk
melindungi profesi Akuntan Publik.
Yakni ada suatu kepastian hukum
berupa terdapatnya rumusanrumusan yang jelas mengenai bentukbentuk dari tindakan pidana yang
dilakukan oleh akuntan publik.
Mempersoalkan Ancaman
Pidana
Sekedar diketahui, pada November
2011, sekelompok orang yang
tergabung dalam Ikatan Akuntan
Publik Indonesia mengajukan uji
materi terhadap dua pasal di dalam
UU Akuntan Publik, yakni Pasal 55
dan 56. Para pemohon berjumlah
enam orang. Mereka adalah M. Achsin,
Anton Silalahi, Yanuar Mulyana, Andy
Eldes, Rahmat Zuhdi dan Zainuddin.
memohonkan uji materi terhadap dua
pasal di dalam UU Akuntan Publik,
yakni Pasal 55 dan 56.
Menurut pemohon, dua pasal
tersebut tidak sejalan dengan jiwa
dari UU No. 5 Tahun 2011 itu sendiri
untuk memberikan perlindungan
terhadap profesi Akuntan. Misalnya
Pasal 55 menjelaskan bahwa Akuntan
Publik dapat dikenakan sanksi pidana
paling lama 5 tahun dan dipidana
denda paling banyak Rp300 Juta
jika melakukan manipulasi atau
membantu melakukan manipulasi.
Menurut para pemohon, pasal-pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal
28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal
28I ayat (2) UUD 1945.
Alasan para pemohon
memohonkan uji materi merujuk pada
kata “manipulasi”. Kata “manipulsi”
yang terdapat pada dua pasal tersebut
dinilai kabur karena perbuatan
“manipulasi” tidak dikenal dalam
rumusan KUHP sebagai ketentuan
pokok dalam hukum pidana.
Dalam KUHP, perbuatan pidana
yang dimaksud adalah pemalsuan
surat. Namun dalam pasal tersebut,
pemalsuan surat pun digunakan
secara bersama-sama dalam satu
frasa dengan manipulasi yang
artinya kedua istilah tersebut
seharusnya mempunyai makna yang
berbeda. Ketidakjelasan makna kata
manipulasi tersebut mengakibatkan
ketidakpastian hukum yang adil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, bahwa kegiatan
audit yang dilakukan oleh Akuntan
Publik sangat berhubungan erat
dengan penggunaan komputer di
mana proses manipulasi data pasti
Adanya kata “manipulasi” sulit
dipahami karena perbuatan
manipulasi tidak ditemukan
dalam rumusan dasar KUHP
sebagai ketentuan pokok
hukum pidana.
dilakukan. Hal ini mengingat sifat
dan cara kerja komputer yang terkait
dengan proses audit. Dalam bidang
komputer, manipulasi data diartikan
berupa kegiatan membangkitkan data
baru ataupun menurunkan data baru
dari data yang sudah ada.
Jika pengertian manipulasi
data dalam UU No. 5 Tahun 2011
diterapkan terhadap pekerjaan profesi
akuntan, maka seorang auditor dapat
saja dituduh melakukan manipulasi
data karena menggunakan program
komputer untuk mengolah data.
Menurut kuasa hukum pemohon,
Aan Eko Widiarto, pasal tersebut
mengancam profesi Akuntan
Publik. Dia menilai Pasal 55 dan
56 UU Akuntan Publik, khususnya
kata ‘manipulasi’, menimbulkan
ketidakpastian hukum. Kata
‘manipulasi’ dalam Pasal 55 huruf a UU
Akuntan Publik menimbulkan makna
ambigu dan multitafsir.
Seperti diketahui Pasal 55
menyebutkan, “Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu
melakukan manipulasi, dan atau
memalsukan data yang berkaitan
dengan jasa yang diberikan. b. dengan
sengaja melakukan manipulasi,
memalsukan, dan atau menghilangkan
data atau catatan pada kertas kerja
atau tidak membuat kertas yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan pidana denda paling
banyak Rp300 juta.”
Sedangkan Pasal 56 menyebutkan
“Pihak terasosiasi yang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp300 juta.” Dengan begitu Eko Widiarto
mengatakan adanya kata “manipulasi”
sulit dipahami karena perbuatan
manipulasi tidak ditemukan dalam
rumusan dasar KUHP sebagai
ketentuan pokok hukum pidana.
Hal yang diatur dalam KUHP hanya
mengenai pemalsuan surat.
Menurutnya, frasa perbuatan
“menghilangkan data atau catatan
pada kertas kerja” seharusnya tidak
termasuk tindak pidana, tetapi masuk
ke wilayah pelanggaran administratif.
Oleh karena itu, lanjutnya, hal
yang dipersoalkan para pemohon
adalah ancaman hukuman pidana dan
denda yang dirumuskan dalam dua
pasal itu.
Menurut dia, ancaman hukuman
selama 5 tahun penjara dinilai tidak
adil/proporsional karena dapat
menjadi dasar penyidik untuk
menahan tersangka karena dianggap
tindak pidana berat. Karena itu, Pasal
55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik
dinilai bertentangan dengan pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945 karena telah menciptakan
rasa ketakutan atau tidak aman
yang mengakibatkan para pemohon
merasa tidak bebas menjalankan
profesinya untuk berbuat atau tidak
berbuat. bw
JANUARI 2013
33 - 35 ANTAR LEMBAGA.indd 35
Warta BPK
35
2/28/13 12:25 PM
ROAD TO WTP
KEMENTERIAN PAN & RB,
RAIH WTP SEJAK 2008
SETELAH MENDAPAT OPINI WDP DUA TAHUN BERTURUT-TURUT,
SEJAK 2008 OPINI WTP TERUS DIRAIH OLEH KEMENTERIAN PAN
DAN RB.
Azwar Abubakar
K
EMENTERIAN
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PAN
dan RB) pada 2011 kembali meraih
Opini Wajar Tanpa Pengecualian
36
Warta BPK
36 - 37 ROAD TO WTP.indd 36
(WTP). Dengan pencapaian
itu artinya, kementerian ini
mendapatkan opini serupa selama 4
tahun berturut-turut.
Opini WTP diraih Kementerian
PAN dan RB sejak 2008. Sebelum
tahun itu, pada 2006 dan 2007,
meraih opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Kementerian PAN dan RB yang
mendapat opini WTP diserahkan oleh
Ketua BPK Hadi Poernomo kepada
Sekretaris Kementerian PAN dan RB
Tasdik Kinanto, pada 26 Juni 2012.
Dalam kesempatan itu, Tasdik
Kinanto mengatakan opini WTP
yang diraih sejak 2008 merupakan
hasil kerja keras dan ketaatan jajaran
kementerian untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih. Dia juga berjanji untuk
mempertahankan opini ini pada
tahun-tahun selanjutnya.
“Kami mengucapkan terima kasih
kepada Ketua BPK dan jajarannya
yang tetap memberikan opini WTP.
Ini merupakan kerja keras seluruh
aparatur Kementerian PAN dan RB.
Ke depan, kita akan terus berupaya
untuk mempertahankan prestasi ini,”
ujarnya.
Dengan diberikannya opini
WTP itu, tambahnya, menunjukkan
kinerja keuangan di kementerian
telah dilakukan secara efisien, efektif,
akuntabel, dan transparan.
Sebelumnya, di Manado medio
Mei 2012, Menteri PAN dan RB
Azwar Abubakar mengatakan
salah satu upaya kementerian yang
dipimpinnya meraih WTP karena
memaksimalkan peran Inspektorat.
“Saya minta inspektorat, berikan
laporan, ada temuan atau ada
permasalahan segera bereskan,
nggak boleh ada lagi temuan,”
tegasnya.
Menurut dia, inspektorat sangat
penting untuk memperbaiki
permasalahan, khususnya dalam
JANUARI 2013
2/28/13 12:31 PM
ROAD TO WTP
tata kelola keuangan instansi. Oleh
karena itu, inspektorat ini perlu diberi
kewenangan yang besar.
“Kasih dia taji. Dia kan matatelinga kita, jangan mandulkan dia,”
jelasnya.
Hasil Pemeriksaan Keuangan
Kementerian PAN dan RB
memang meraih opini WTP pada
2011. Opini diberikan BPK atas
kewajaran dalam semua hal yang
material dari penyajian laporan
keuangan. Selain itu, sudah
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
BPK melakukan pemeriksaan atas
dari anggaran sebesar Rp159,82
miliar.
Walau meraih opini WTP, tetapi
hasil pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2011,
masih terdapat beberapa temuan
walau tidak berpengaruh pada
opini. Temuan itu pada dasarnya
lebih kepada lemahnya Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Temuan yang cukup penting
tersebut ada dua hal. Pertama,
hibah yang berasal dari Deutsche
Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) Jerman
Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan LHP LK Kementerian PAN dan RB pada Sekretaris Kementerian PAN dan RB
Tasdik Kinanto, pada 26 Juni 2012.
laporan keuangan, meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pada 2011,
Neraca per 31 Desember 2011, dan
Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
Dari pemeriksaan itu, LRA 2011
menyajikan pendapatan sebesar
Rp908,35 juta dan realisasi belanja
sebesar Rp93,41 miliar, atau 58,45%
minimal sebesar Rp1,77 miliar dan
The Korea International Cooperation
Agency (KOICA) Korea belum dicatat
dalam CaLK Kementerian PAN dan RB
tahun 2011. Hal ini mengakibatkan
CaLK-nya belum menggambarkan
kondisi yang sebenarnya.
Kedua, realisasi kegiatan pada
2011 yang diselenggarakan oleh
Biro Perencanaan Kementerian
PAN dan RB tidak sesuai dan selaras
dengan tugas pokok dan fungsi serta
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), yaitu
rapat koordinasi, capacity building,
monitoring dan evaluasi program
serta anggaran kementerian, juga
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan
itu dilaksanakan di daerah bekerja
sama dengan pemerintah daerah
setempat.
Apabila dilihat dari KAK masingmasing kegiatan, ruang lingkup
dari kegiatan itu hanya mencakup
kegiatan internal kementerian. Tidak
ada korelasinya dengan instansi
daerah. Hal ini mengakibatkan
pemborosan keuangan negara
sebesar Rp998,22 juta. Dari jumlah
pemborosan tersebut, terdapat
kelebihan pembayaran sebesar
Rp48,12 juta.
and
Walau meraih
opini WTP, tetapi
hasil pemeriksaan
BPK atas Laporan
Keuangan Tahun
Anggaran 2011, masih
terdapat beberapa
temuan walau tidak
berpengaruh pada
opini. Temuan itu
pada dasarnya lebih
kepada lemahnya
Sistem Pengendalian
Intern (SPI) dan
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundangundangan.
JANUARI 2013
36 - 37 ROAD TO WTP.indd 37
Warta BPK
37
2/28/13 12:31 PM
AKSENTUASI
‘HINDARI BPK
JADI KENDARAAN POLITIK’
PENGUATAN SISTEM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAKSANA BPK SANGAT PENTING UNTUK MENGHINDARI ADANYA
PRAKTIK POLITIK YANG DAPAT MEMPENGARUHI INTEGRITAS,
INDEPENDENSI, DAN PROFESIONAL BPK.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.
“
PENTINGNYA pejabat
struktural BPK untuk berpikir
strategis dan menghindari BPK
menjadi kendaraan politik,”
ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri saat
memberikan pengarahan dalam acara
38
Warta BPK
38 - 39 AKSENTUASI.indd 38
Forum Eselon I yang berlangsung di
Novotel, Bogor, pada 26 November
2012.
Penguatan sistem tersebut,
lanjutnya, dapat dilakukan melalui
pengelolaan SDM, terutama yang
terkait dengan pola mutasi dan
promosi yang dapat memuaskan SDM
BPK, sehingga dapat meningkatkan
motivasi kerja pegawai dan kinerja BPK
secara keseluruhan.
“Jangan sampai pengelolaan SDM
kita justru menimbulkan kekecewaan
dari SDM BPK. Karena hal ini akan
mempengaruhi kinerja BPK secara
keseluruhan,” tegasnya.
Juga, lanjut Hasan Bisri, perlunya
melakukan benchmarking dengan
beberapa institusi lain terkait
kebijakan SDM, mulai dari proses
perekrutan, mutasi dan promosi,
hingga masa purna bhakti.
“Biro SDM diharapkan mengambil
langkah-langkah yang strategis dalam
pengelolaan SDM,” katanya.
Hal penting lainnya yang
juga disinggung adalah tentang
pemanfaatan teknologi informasi,
change management, juga tentang
kerja kehumasan, khususnya yang
berada di perwakilan.
Terkait masalah pemanfaatan
teknologi, Wakil Ketua menginginkan
agar BPK ke depannya memanfaatkan
teknologi informasi dalam
pelaksanaan pemeriksaan. “Misalnya,
dalam penyelesaian laporan
pemeriksaan, jangan sampai ada lagi
laporan yang terlalu lama diterbitkan,”
katanya.
Hasan Bisri juga menyoroti tentang
humas di perwakilan yang dinilai
kurang berani atau enggan dalam
memberikan keterangan kepada
pers di daerah. Menurut dia, jangan
sampai keengganan atau ketakutan
Subbag Humas di perwakilan
dalam berinteraksi dengan pers,
mempengaruhi tingkat kepercayaan
para pemangku kepentingan pada
kinerja BPK.
Biro Humas, katanya, perlu terus
JANUARI 2013
2/28/13 12:31 PM
AKSENTUASI
pemeriksaan dapat diidentifikasi,
melakukan propaganda untuk
maka akan mudah bagi BPK untuk
meredam indikasi penurunan
bisa merumuskan langkah-langkah
kepercayaan para pemangku
strategis untuk perbaikan selanjutnya,”
kepentingan. “Meningkatnya ‘image’
paparnya.
BPK di masyarakat adalah karena
Wakil Ketua BPK menjelaskan
keberanian kita untuk mengungkap
keberlangsungan pengelolaan
ke publik kasus-kasus besar yang
Inisiatif Strategis (IS) perlu terus
terjadi,” ujarnya.
dilanjutkan. Apabila ada IS yang
Tentang change management,
sulit dilakukan karena targetnya
Hasan Bisri memberi arahan tidak
terlalu tinggi, hendaknya dilakukan
perlu membentuk struktur tersendiri
penyesuaian. Kemudian, dilakukan
atau struktur yang baru. Namun cukup
analisa lebih lanjut apa yang menjadi
dengan membentuk gugus tugas
akar permasalahan dari keterlambatan
dan dibekali dengan wewenang yang
pelaksanaan IS, apakah penyebabnya
jelas.
dari sisi teknis atau karena adanya
“Gugus tugas sebaiknya diisi
ketidaksiapan untuk meninggalkan
oleh eksekutif-eksekutif di BPK yang
segala kenyamanan yang telah
menguasai CM dan tidak memiliki
mereka dapat selama ini.
beban kerja terlalu tinggi,” tambahnya.
“Dari analisa yang dilakukan,
Di bagian lain, dia juga
barulah kita bisa melihat apakah IS
menyinggung tentang keinginan
tersebut layak atau tidak dilanjutkan,”
banyak pihak agar BPK juga
ucapnya.
melaksanakan pembinaan selain
Dia menambahkan hendaknya
pemeriksaan. Menurut dia, Pusdiklat
forum ini dapat memberikan
perlu membuka pintu diklat bagi
informasi yang sebenar-benarnya,
instansi lain. Dengan begitu, BPK
jangan memberikan informasi yang
dapat berperan lebih besar dalam
sudah direkayasa hanya untuk
menciptakan pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel dan
transparan. Peningkatan
peran BPK terhadap
pengelolaan keuangan
Negara perlu didukung
dengan pelaksanaan
pengawasan internal di BPK
yang optimal.
Itama, lanjutnya,
diharapkan dapat
melakukan langkahlangkah untuk
meningkatkan kualitas
laporan BPK seperti
melakukan analisa pada
tingkat mana kesalahan
dalam pelaksanaan
pemeriksaan di tim
pemeriksa terjadi.
“Apakah pada tingkat
ketua tim, pengendali
teknis atau tingkat yang
lebih tinggi. Setelah
permasalahan utama
dalam pelaksanaan
Suasana acara Forum Eselon I, pada 26 November 2012.
‘menyenangkan’ pimpinan.
Forum yang diikuti oleh
para pejabat eselon I dan II juga
koordinator IS ini, membahas tentang
pengelolaan atas pelaksanaan IS,
yaitu perkembangan capaian hasil
pemantauan dan evaluasi kegiatan IS.
Selain itu, forum tersebut juga
dipergunakan sebagai wadah
komunikasi untuk mendiskusikan
permasalahan yang dihadapi
para pengelola IS, sekaligus
memberikan keputusan dukungan
apa yang dibutuhkan, agar IS dapat
menghasilkan keluaran yang dapat
memberikan manfaat sesuai dengan
yang direncanakan.
Forum Eselon I yang berlangsung
selama 3 hari ini, selain menyepakati
hal berkaitan dengan substansi
pengelolaan IS, juga menyepakati
hal lain yang juga perlu segera
ditindaklanjuti dalam rangka
meningkatkan pengelolaan IS BPK.
Kesepakatan tersebut dikelompokkan
dalam tiga kategori yakni
Pelaksanaan, Data dan Aplikasi, serta
Penganggaran.
dr
JANUARI 2013
38 - 39 AKSENTUASI.indd 39
Warta BPK
39
2/28/13 12:31 PM
GALLERY FOTO
foto-foto: warta bpk/rianto prawoto
Ketua BPK Hadi Poernomo tengah menyampaikan paparannya pada Workshop “Anti Korupsi” yang
diselenggarakan DPR bekerjasama dengan Global Organization of Parliementarians Against Corruption
(GOPAC), pada 12 Desember 2012 di Ritz Carlton Hotel, Jakarta.
Ketua BPK Hadi Poernomo dan Anggota BPK Taufiequrachman Ruki bersama pejabat Eselon I
dan II BPK pada Workshop persiapan pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun 2012 di Jakarta, yang
diselenggarakan pada 8 - 10 Januari 2013.
Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi saat memberikan pengarahan kepada CPNS di Pusdiklat BPK Jakarta, pada 6 Desember 2012.
Anggota BPK Agung Firman Sampurna menandatangani Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Sekretariat MPR disaksikan oleh
Menteri PAN dan RB Azwar Abu Bakar dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli serta
Pejabat Sekretariat MPR, pada 11 Desember 2012.
40
Warta BPK
40 - 41 galeri foto JAN 2013.indd 40
Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota BPK Sapto Amal Damandari, dan Pejabat Eselon I dan II BPK serta
Jajaran BPK Perwakilan Jawa Barat tengah berdiskusi mengenai perkembangan e-audit.
JANUARI 2013
3/1/13 1:41 PM
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah berdiskusi pada Rapat Konsultasi antara BPK dengan Komite IV DPD di Kantor BPK Pusat, pada 10 Desember 2012.
Para Narasumber Forum BPK Mendengar: (dari kiri) Hakim Agung MA Artijo Alkostar, Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Asosiasi Pimpinan
DPRD Provinsi se-Indonesia (APDSI) Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan dan Moderator Irtama
BPK Mahendro Sumardjo, pada 16 Januari 2013 di Auditorium Kantor BPK Pusat, Jakarta.
Anggota BPK Bahrullah Akbar tengah memberikan kata sambutan pada
saat penandatanganan peraturan bersama tentang pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada BUMN Perkebunan di
Pusdiklat BPK Jakarta, pada 10 Desember 2012.
Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara tengah menabur bunga di makam mantan pimpinan BPK di
Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, pada 16 Januari 2013.
Anggota BPK Sapto Amal Damandari melepas gerak jalan pada acara family gathering memperingati HUT BPK RI ke-66
di Bogor, pada 13 Januari 2013. Di barisan depan tampak Anggota BPK Taufiequrachman Ruki, Agung Firman Sampurna,
Bahrullah Akbar dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
JANUARI 2012
40 - 41 galeri foto JAN 2013.indd 41
Warta BPK
41
3/1/13 1:41 PM
TEMPO DOELOE
BPK AKTIF DI ASOSAI
SEJAK AWAL
Pembukaan Assembly ke-4 ASOSAI ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden R.I,
Soeharto, didampingi oleh Ketua ASOSAI Mr. Keiichi Tsuji (President of the Board of Audit Japan )
dan Ketua BEPEKA R.I, M. Jusuf.
B
PK aktif dalam kegiatan dalam berskala
internasional. Setidaknya, peran aktif dalam
percaturan dunia itu sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Perhimpunan lembaga pemeriksa sedunia atau INTOSAI
(International Organization of Supreme Audit Institutions)
didirikan pada 1953. BPK juga tercatat sebagai anggota
yang dimulai ketika mengikuti kongres INTOSAI ke-2 di
Brussel, Belgia, pada 1956.
Sementara itu, di tingkat regional, terdapat juga
perhimpunan lembaga pemeriksa di Asia yakni Asian
Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI).
Jika pada tataran global, BPK baru aktif dalam
keikutsertaannya pada kegiatan INTOSAI, maka di ASOSAI
sudah ikut serta dalam pembentukan. ASOSAI sendiri
didirikan pada 1979 dengan 11 anggota awalnya, termasuk
42
Warta BPK
42 - 43 TEMPO DOELOE.indd 42
BPK. Saat ini, ASOSAI mempunyai 45 anggota.
Pendirian ASOSAI sendiri bermula pada kongres
INTOSAI pada Oktober 1977 di Lima, Peru. Ketua lembaga
pemeriksa Filipina (Commission on Audit/COA) Tantuico yang
menginisiasi pembentukan organisasi lembaga pemeriksa
se-Asia. Ide yang dicetuskan ini kemudian mulai diwujudkan
pada pertemuan pimpinan lembaga pemeriksa se-Asia di
Tagatay City, Filipina pada 29 November-9 Desember 1977.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, diadakan
seminar bertajuk Pengembangan Fungsional Pemeriksa
Keuangan Negara, Problema dan Pengaruhnya bagi Pimpinan
Lembaga Pemeriksa Tertinggi. Seminar ini diselenggarakan
atas kerja sama dengan German Foundation for
International Development atau Dentsche Stiftung fur
Internationale Entwicklung (DSE) dengan COA Filipina. Dan
diselenggarakan di Berlin Barat, Jerman Barat, pada 16
September-14 Oktober 1978.
Penyelenggaraan seminar ini bertujuan dua hal.
Pertama, untuk mengadakan kerja sama antara negaranegara Asia untuk menyempurnakan lembaga pemeriksa
tertinggi di Asia. Khususnya dalam bidang sumber daya
manusia. Mulai dari masalah pemeriksaan keuangan negara,
pengelolaan sumber daya manusia, seperti pelatihan,
seleksi dan lain-lain.
Kedua, untuk memberikan kesempatan kepada para
pimpinan lembaga pemeriksa negara-negara Asia untuk
membahas bersama pendirian ASOSAI.
Seminar itu sendiri dihadiri oleh 29 peserta yang
merupakan lembaga pemeriksa dari 14 negara Asia. Ke14 negara Asia tersebut, yaitu Afganistan, Bangladesh,
Myanmar, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Nepal,
Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan
Thailand.
Negara-negara Asia peserta seminar tersebut,
yang mengirimkan pimpinan lembaga pemeriksanya
akhirnya menandatangani sebuah dokumen penting.
Intinya, dokumen itu merupakan pernyataan mengenai
pembentukan ASOSAI dan Asia Centre for Publik Auditors
(ACPA).
Pada akhirnya, dokumen pernyataan tersebut
ditandatangani oleh pimpinan lembaga pemeriksa dari
sembilan negara. Kesembilan negara yang menandatangani
dokumen pernyataan itu adalah Afganistan, Bangladesh,
JANUARI 2013
2/28/13 12:34 PM
TEMPO DOELOE
India, Indonesia, Jepang, Malaysia,
Filipina, Sri Lanka, dan Thailand.
Artinya, sembilan lembaga pemeriksa
dari sembilan negara Asia tersebutlah
yang menandatangani dokumen
pernyataan pembentukan ASOSAI.
Dalam momentum penting
tersebut, BPK mengirimkan tiga
delegasinya yaitu Anggota BPK Mas
Sri Pamungkas, Kepala Biro Diklat
BPK Juniadi Soewartojo, dan M.P.S
Joedono, Tenaga Ahli Pada Inspektorat
Utama (pada saat itu disingkat
Irutama) Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Sejak itu, BPK secara aktif
mengikuti kegiatan ASOSAI. Mulai dari
assembly pertama di India pada 1979
sampai saat ini. BPK juga aktif sebagai
anggota pengurus (Governing Board)
ASOSAI hingga saat ini.
Bahkan, pada 6-11 Juni 1988, BPK
untuk pertama kalinya mendapatkan
kesempatan menjadi tuan rumah
penyelenggaraan Assembly ke-4
ASOSAI. Assembly ini diselenggarakan
setiap 3 tahun sekali. Tempat
penyelenggaraannya dilangsungkan
di Pertamina Cottage, Denpasar,
Bali. Selain Assembly ke-4, sekaligus
diselenggarakan juga Seminar
Internasional ASOSAI ke-3. Acara
besar ini diikuti 68 delegasi peserta.
Acaranya sendiri dibuka secara resmi
oleh Presiden Soeharto di Istana
Negara, Jakarta.
Pertemuan di Bali tersebut
menghasilkan apa yang dikenal
sebagai Deklarasi Bali. Temanya
Peranan Pemeriksaan dalam
Meningkatkan Pembaharuan bagi
Administrasi Negara dan Pengelolaan
Perusahaan secara Efisien.
Keikutsertaan BPK sejak awal
pembentukannya ini menggambarkan
bagaimana BPK ikut secara aktif dalam
kancah dunia melalui organisasi
lembaga pemeriksan internasional.
Hal yang patut dicatat, Ketua BPK
M.Jusuf sempat dipercaya sebagai
Ketua ASOSAI periode 1988-1991.
Demikian juga Ketua BPK selanjutnya,
J.B. Sumarlin, juga menjabat Ketua
ASOSAI.
and
Rapat Pleno I Assembly.
Daftar anggota ASOSAI saat ini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Afghanistan
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Kamboja
China
Syprus
Georgia
India
Indonesia
Iran (Islamic
Republic of )
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Irak
Israel
Jepang
Yordania
Kazakhstan
Korea (Republic of )
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Malaysia
Maldives
Mauritius
Mongolia
Myanmar
Nepal
Selandia Baru
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Oman
Pakistan
Papua New Guinea
Filipina
Qatar
Rusia
Arab Saudi
Singapura
Sri Lanka
Thailand
Turki
Uni Emirat Arab
Vietnam
Yaman
JANUARI 2013
42 - 43 TEMPO DOELOE.indd 43
Warta BPK
43
2/28/13 12:34 PM
REFORMASI BIROKRASI
AKUNTABILITAS
BPK SUDAH
SANGAT BAIK
BPK KEMBALI MERAIH NILAI A ATAS PENILAIAN HASIL
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012.
SEBELUMNYA, NILAI YANG SAMA JUGA DISANDANG
BADAN PEMERIKSA INI PADA 2011. DENGAN KATA
LAIN, AKUNTABILITAS KINERJA BPK SUDAH SANGAT
BAIK.
Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar
P
ENGUMUMAN hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja tahun
2012 ini diselenggarakan di
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PAN dan RB)
pada Rabu, 5/12/2012.
Hadir dalam acara tersebut Wakil
Presiden Boediono, Menteri PAN dan RB
Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan
Agus D.W. Martowardjojo, beberapa
menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
sejumlah duta besar, para pejabat di
lingkungan kementerian dan lembaga
pusat, dan para gubernur selaku kepala
pemerintah provinsi, dan para Kepala
Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).
BPK diwakili oleh Inspektur Utama BPK
Mahendro Sumardjo.
Perkembangan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pusat
atau kementerian/lembaga (K/L)
dan provinsi dari 2009 sampai 2012
mengalami peningkatan cukup
signifikan. Khususnya dalam dua tahun
terakhir.
Pada 2011, hanya ada BPK dan
KPK yang mendapat nilai A. Tahun
berikutnya, bertambah menjadi tiga
entitas yaitu Kementerian Keuangan.
Untuk kinerja pemerintah provinsi,
44
Warta BPK
pada 2011 baru dua pemprov yang
mendapat nilai B. Tahun lalu menjadi
enam pemprov yang memperoleh nilai
B yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan.
Kesembilan entitas tersebut, tiga
K/L dan enam pemprov, menerima
penghargaan dari Wakil Presiden
Boediono.
Penilaian atas laporan hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja untuk
2012 dilakukan terhadap 81 K/L,
serta 33 provinsi. Selain tiga K/L yang
memperoleh nilai A, sebanyak 26 K/L
meraih nilai B, 48 K/L memperoleh
nilai CC, dan 4 K/L mendapat nilai C.
Adapun untuk pemprov, tercatat ada
enam provinsi yang meraih nilai B, 17
mendapat nilai CC, sembilan mendapat
nilai C, dan masih ada satu pemerintah
provinsi yang nilainya D.
Dalam sambutannya, Boediono
mengungkapkan dukungannya
atas pentingnya penyederhanaan
evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah). “Mari kita
sederhanakan demi efisiensi, tenaga,
waktu dan anggaran. Sederhanakan
tetapi juga pertajam,” ucapnya.
Menurut dia, fokus LAKIP sangat
strategis dalam kaitannya dengan
reformasi birokrasi. “Secara inti ada
empat pokok sasaran reformasi
birokrasi, dan muaranya adalah
perbaikan pelayanan. Perbaikan
pelayanan publik oleh semua pihak,”
jelasnya.
Wapres menambahkan tiga tujuan
reformasi birokrasi lainnya adalah
perbaikan proses pengambilan
keputusan, semakin berkurangnya
penyelewengan, dan efektivitas dari
biaya.
Untuk meningkatkan kualitas
dari LAKIP diperlukan adanya reward
(penghargaan) dan penalty (sanksi)
yang jelas. “Perlu dipikirkan pemberian
reward, tetapi tidak perlu secara
besar-besaran. Salah satunya dengan
pengakuan publik. Namun, penalty
yang tepat juga diperlukan,” tegasnya.
Melalui penyampaian hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja ini diharapkan
dapat dijadikan masukan bagi
penentuan arah kebijakan pelaksanaan
pembangunan dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik serta sebagai
apresiasi atas kesungguhannya dalam
rangka manajemen pemerintahan
berbasis kinerja dan berorientasi hasil.
Terkait dengan penyederhanaan
LAKIP, seperti yang diharapkan Wakil
Presiden Boediono, diamini Gamawan
JANUARI 2013
44 - 45 REFORMASI BIROKRASI.indd 44
2/28/13 12:42 PM
REFORMASI BIROKRASI
Fauzi. Menurut dia, hal ini sejalan
dengan keinginan para gubernur.
“Kami seringkali dikeluhkan
oleh kepala daerah tentang terlalu
banyaknya permintaan laporan dari
pemerintah pusat. Kalau laporan ini
bisa dibuat sekaligus untuk beberapa
kepentingan, atau one size fits all,
pemerintah daerah pasti bisa lebih
menghemat energi,” tutur Gamawan.
Model Penilaian
Dalam penilaian LAKIP ini
materi yang dievaluasi meliputi
lima komponen. Pertama, adalah
perencanaan kinerja, terdiri dari
Rencana Strategis (Renstra), rencana
kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
Bobot skornya 35. Kedua, pengukuran
kinerja. Meliputi pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran, dan
implementasi pengukuran dengan
bobot skor 20.
Komponen ketiga adalah pelaporan
kinerja. Terdiri dari pemenuhan laporan,
penyajian informasi kinerja, serta
pemanfaatan informasi kinerja, diberi
bobot skor 15. Keempat, evaluasi kinerja
yang terdiri dari pemenuhan evaluasi,
kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil
evaluasi, diberi bobot skor 10. Kelima,
pencapaian kinerja, bobot skornya 20.
Terdiri dari kinerja yang dilaporkan
(output dan outcome), dan kinerja
lainnya.
Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP
adalah AA (memuaskan), dengan skor
85 – 100, A (sangat baik) skornya 75 -85,
CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C
(agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan
nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.
Dalam pelaksanaan evaluasi,
beberapa temuan yang sering muncul
antara lain ketidakselarasan antara
Renstra dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMN),
ketidakmampuan mendefinisikan
kinerja, ketidakmampuan menyusun
indikator kinerja, dan ketidakselarasan
antara perencanaan dengan
penganggaran. Selain itu, LAKIP masih
bersifat dokumentasi atau formalitas,
belum banyak yang mengarah pada
Wakil Presiden Boediono Penghargaan LAKIP.
peningkatan kualitas implementasi.
Penilaian LAKIP sendiri dilakukan
oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam
upaya penguatan akuntabilitas
kinerja, ada beberapa langkah yang
dilakukan Kementerian PAN dan RB,
seperti workshop penguatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP),
bimbingan teknis, membantu
menyusun rencana aksi
perbaikan dengan supervisi
yang ketat, serta penyelarasan
kebijakan perencanaan;
penganggaran dan
akuntabilitas kinerja dengan
Kementerian Keuangan dan
Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional
(Bappenas).
Isu penting yang diungkap
dalam Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja terdapat beberapa
hal. Pertama, untuk melihat
sejauh mana instansi
pemerintah dalam gerakan
manajemen kinerja yang
lebih berfokus pada hasil.
Kedua, pembangunan sistem
pengukuran data kinerja dan
pelaporan kinerja. Ketiga,
perkembangan pelaksanaan/
monitoring dan evaluasi
kinerja pelaksanaan program/kegiatan
khususnya program strategis instansi.
Dan, keempat, perkembangan
kemajuan tingkat integritas kinerja
instansi pemerintah.
and
SAKIP
Selain LAKIP ada juga istilah Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP). SAKIP ini merupakan penerapan manajemen kinerja
pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi
birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk
mendapatkan ahsil yang lebih baik.
Menurut Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, SAKIP merupakan
integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja. Integritas sistem ini selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat
dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya
dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan,
sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan
kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD,” jelasnya.
and
JANUARI 2013
44 - 45 REFORMASI BIROKRASI.indd 45
Warta BPK
45
2/28/13 12:42 PM
INTERVIEW
‘AGO JUGA
BERPERAN DALAM
MENDIDIK
MASYARAKAT’
‘Korupsi adalah kenyataan hidup tetapi
tidak harus menjadi jalan hidup.’ Demikian
sepetik pernyataan dari Kepala Kantor
Auditor General Singapura Lim Soo
Ping ketika dikunjungi oleh BPK, belum
lama ini. Bagaimana posisi lembaga itu di
pemerintahan dan bagaimana perannya
dalam memberantas korupsi di sana, berikut
petikan wawancaranya:
Lim Soo Ping
Apa peran Kantor Auditor-General (AGO) Singapura
dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik di
Singapura?
Peran AGO adalah untuk mengaudit dan melaporkan
kepada Presiden dan Parlemen, sesuai dengan undang-undang
tentang akuntansi keuangan publik dan pengunaan sumber
daya publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
publik.
Berdasarkan hal itu, dalam kegiatannya, AGO juga bekerja
sama dengan lembaga penegak hukum, terutama Biro
Investigasi Tindak Pidana Korupsi (Corrupt Practices Investigation
Bureau) dimana ada hal-hal yang satu sama lain saling
berkepentingan (antara AGO dan Corrupt Practices Investigation
Bureau).
Temuan audit AGO sangat penting untuk membantu
menegakkan tata pemerintahan yang baik. Temuan dan
rekomendasi mendorong pejabat publik untuk menjadi lebih
sadar akan peran mereka dalam menggunakan uang anggaran
dengan cara yang paling efisien dan efektif.
Mereka harus diingatkan dari waktu ke waktu karena
sebagai manusia, tindakan mereka dapat bertentangan
dengan “kehati-hatian keuangan”. Misalnya, kadang-kadang
departemen pemerintah ingin melakukan hal-hal yang sangat
46
Warta BPK
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 46
What is the role of Auditor-General’s Office (AGO) of
Singapore in promoting good governance in Singapore?
The role of the AGO is to audit and report to the President
and the Parliament, in accordance with the law on the proper
accounting of public moneys and use of public resources so as
to enhance public accountability.
Apart from that, In the course of its work, AGO also liaises
with enforcement agencies, especially the Corrupt Practices
Investigation Bureau where there are matters of mutual interest
or concern.
AGO’s audit findings are crucial for helping to promote
good governance. Our findings and recommendations
encourage public officers to be more aware of their role in
using tax payers’ money in the most efficient and effective
manner. They have to be reminded from time to time because
as human beings, their actions can be at times be contrary to
“financial prudence”. For example, sometimes the government
department want to do things very quickly for operational
expediency. That means they do not spend enough time to
plan and call for tender in a manner that gives the best value
for money. So, they have to be reminded that while they need
to be very efficient in carrying out their projects, they must also
bear in mind that they are using tax payer’s money. They have
JANUARI 2013
3/8/13 5:20 PM
INTERVIEW
cepat untuk operasional. Itu berarti mereka tidak cukup waktu
to plan ahead rather than rush and claim that they do not have
untuk merencanakan tender dengan cara yang terbaik.
time to call for tender. Therefore, AGO plays this reminding role
Jadi, mereka harus diingatkan agar efisien dalam
as well.
melaksanakan proyek-proyek dan dalam penggunaan uang
The AGO also plays a role in public education, so that
pembayar pajak. Mereka harus merencanakan semuanya
the public understands the framework in which the country
daripada terburu-buru dan mengklaim bahwa mereka tidak
operates to ensure national integrity and good governance,
punya waktu untuk melaksanakan tender. Oleh karena itu, AGO
especially governance in the use of public funds. For that, our
juga memainkan peran sebagai pengingat.
website provides good questions and answers pertaining to
Selain itu, AGO juga berperan dalam pendidikan
the audits and reports of the AGO. In addition, a copy of the
masyarakat, sehingga dapat memahami kerangka, di mana
annual audit report is made available on the AGO website. Also
negara bertugas untuk memastikan integritas nasional dan
contributing to public education is the media, the press, which
pemerintahan yang baik, terutama dalam penggunaan dana
have an important role as well. Every year the press would
publik. Untuk itu, website kami menyediakan pertanyaan dan
report on the Auditor-General’s findings, and sometimes they
jawaban yang berkaitan dengan audit dan laporan dari AGO.
may need to be guided in order to be able to understand the
Selain itu, salinan laporan audit
findings in the right context.
tahunan tersedia di situs AGO.
At times, the language used
Juga berkontribusi terhadap
in the AG’s report can be
pendidikan publik adalah
technical. So there is a need
media, pers, yang memiliki
for the media to be able to
peran penting. Setiap tahun
write their news report in
media akan melaporkan
a way that the public can
temuan Auditor-Jenderal, dan
understand them. So, in
terkadang mereka mungkin
summary, the AGO is just one
perlu dibimbing agar mampu
part of the overall framework
memahami temuan dalam
of national integrity which
konteks yang tepat.
involves all other parties as
Bahasa yang digunakan
well.
dalam laporan AG dapat
In addition to our normal
bersifat teknis. Jadi ada
audits, we also carry out
kebutuhan bagi media untuk
surveys. For example, we
dapat menulis berita dengan
did a survey on the internal
Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif sedang mewancarai Kepala Kantor
cara yang dapat dipahami oleh
audit processes of our
Auditor General Singapura Lim Soo Ping.
masyarakat. Jadi, singkatnya,
statutory boards a few years
AGO hanyalah salah satu bagian
ago and we came up with
dari kerangka keseluruhan
recommendations based on
integritas nasional yang melibatkan semua pihak.
the survey findings.
Selain itu, untuk audit normal, kami juga melakukan survei.
Who appoints the AG? Is AG a political appointee or a
Sebagai contoh, kami melakukan survei pada proses audit
government official?
internal dari status hukum beberapa tahun yang lalu. Kami
The Auditor-General is appointed by the President in
menghasilkan rekomendasi berdasarkan temuan survei.
accordance with the advice of the Prime Minister, unless the
Siapa yang menunjuk AG? Apakah AG diangkat secara
President, acting in his discretion, does not concur with that
politik atau pejabat pemerintah?
advice. But before the Prime Minister recommends a candidate
Auditor-Jenderal ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan
to the President, the Prime Minister has to consult with the
saran dari Perdana Menteri. Kecuali Presiden, bertindak dalam
Chairman of the Public Service Commission (PSC) and if
kebijaksanaannya, tidak setuju dengan saran itu. Namun,
everything is fine, the Prime Minister would then recommend
sebelum Perdana Menteri merekomendasikan calon kepada
the candidate to the President. If the President agrees, he
Presiden, Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Ketua
would appoint the candidate as Auditor-General.
Komisi Pelayanan Publik (PSC). Jika semuanya berjalan dengan
The AG’s appointment is not a political one. It is a “Statutory
baik, Perdana Menteri akan merekomendasikan calon kepada
Appointment”. High Court judges and the Attorney-General are
Presiden. Jika Presiden setuju, dia akan menunjuk calon Auditoralso statutory appointments. A Statutory Appointment holder
Jenderal itu.
is one who is independent of the Executive. It is non-political. A
Penunjukan AG bukanlah satu hal yang terkait dengan
Statutory Appointment holder is protected by law; he cannot
politik. Ini adalah “Penunjukan Wajib” (Statutory Appointment).
be removed by the government arbitrarily except through a
Sama halnya Hakim Pengadilan Tinggi, AG juga sifatnya
process prescribed by law. The AG cannot be removed except
Penunjukan Wajib. Pejabat dengan Penunjukan Wajib adalah
for misconduct or infirmity that renders him no longer fit to
salah satu yang independen dari eksekutif. Ini adalah non
carry out his duties. He cannot be removed for his report or his
JANUARI 2013
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 47
Warta BPK
47
3/8/13 5:20 PM
INTERVIEW
politik.
Pejabat yang memegang Penunjukan Wajib dilindungi oleh
hukum. Dia tidak dapat dihilangkan oleh pemerintah kecuali
melalui proses berdasarkan hukum. AG tidak dapat diganti
kecuali ada kesalahan atau kelemahan yang membuat dirinya
tidak lagi cocok untuk tugas tersebut. Dia tidak dapat diganti
karena laporannya atau penilaiannya. Menurut hukum kami,
parlemen tidak memiliki peran dalam penunjukan AG.
Dalam hal struktur pemerintah nasional Singapura, di
mana posisi AGO?
AGO bukanlah sebuah kementerian. Dia adalah alat negara
(Organ of State). Sebuah alat negara tidak memiliki menteri.
Jaksa Agung dan Komisi Pelayanan Publik juga alat negara. Jadi
AGO adalah sebuah organisasi, sektor publik yang independen.
Statusnya, adalah setara dengan
Sekretaris Tetap (Sekretaris Jenderal)
Kementerian.
Mengenai anggaran, bagaimana
proses anggaran dilakukan untuk
AGO?
Anggaran AGO ditentukan dalam
cara yang sama seperti anggaran
Kementerian. Setiap tahun, kami
mengajukan rancangan anggaran
kepada Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan akan
mempertimbangkan usulan tersebut.
Kemudian, anggaran itu akan disetujui
oleh DPR. Jadi, kita melakukan proses
yang sama seperti Kementerian. Di
Singapura, pelaksanaan anggaran
berjalan mulus.
Biasanya, anggaran yang
disediakan berdasarkan anggaran
tahun lalu, ditambah persentase
tertentu sesuai dengan aturan umum
untuk kementerian, departemen, dan
lembaga negara lainnya. Jadi, proses
ini cukup terstruktur. Saya mengetahui di beberapa SAI di dunia,
rancangan anggaran langsung diajukan ke DPR, tidak melalui
Kementerian Keuangan. Tentu, masing-masing negara memiliki
sistem yang berbeda.
Sebagai pelaksanaan anggaran, apakah Anda
juga memberikan laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban keuangan AGO?
Ya, pada setiap akhir tahun finansial. Laporan keuangan kita
akan diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, seperti semua
kementerian. Kami harus menunjukkan pengeluaran kami
kepada pemerintah. Ini adalah bagian dari proses akuntabilitas
anggaran
Apakah laporan keuangan AGO diaudit?
Pengeluaran kami diaudit oleh auditor swasta yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini tidak dilakukan oleh
Kementerian Keuangan tetapi mereka menunjuk auditor
untuk mengaudit laporan keuangan kami. Auditor tersebut
mengaudit pengeluaran kami. Mereka tidak melakukan audit
48
Warta BPK
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 48
judgement. Under our law, the Parliament has no role in the
appointment of an AG.
In terms of the national structure of Singapore, where is
the position of the AGO?
The AGO is not a Ministry. It is an Organ of State. An Organ
of State has no Minister. The Attorney-General’s Chamber and
the Public Service Commission are also Organs of State. So AGO
is an independent, public sector organisation. The AuditorGeneral, in terms of his status, is equivalent to a Permanent
Secretary (Secretary General) of a Ministry.
Regarding the budget, how is the budgetary process
done for AGO?
The AGO’s budget is determined in the same way as a
Ministry’s budget. Every year,
we put up a proposal to the
Ministry of Finance. The Ministry
of Finance will consider the
proposal. Then, it is approved
by the Parliament. So, we go
through the same process as
a Ministry. In Singapore, it is
quite straight forward. Usually
the budget provided would be
your budget of last year, plus a
certain percentage of increment
in accordance with some general
rules for ministries, departments
and organs of state. So, the
process is quite structured. I know
that in some SAIs in the world, the
budget proposal goes straight
to the Parliament, it does not go
through the Ministry of Finance.
Different countries have different
systems.
As the implementation of
the budget, do you also provide
a financial statement as the financial accountability of
AGO?
Yes, at the end of each financial year, our accounts will be
verified by the Ministry of Finance, like all Ministries. We have
to indicate our spendings to the government. This is part of the
budget accountability process.
Is AGO’s financial statement audited?
Our expenditure is audited by a private sector auditor
appointed by the Ministry of Finance. It is not done by the
Ministry of Finance but they appoint the auditor to audit our
accounts. The auditor only audits our expenditures. They do
not do a performance audit on us. They do not question why
we audit so many Ministries or Organs of States. They only
question whether or not we follow the financial rules in our
use of public funds. And because we are national auditors, we
ensure that we follow the rules very strictly, 110%.
Regarding AGO’s audit reports, do you submit them to
the Parliament?
JANUARI 2013
3/8/13 5:20 PM
INTERVIEW
kinerja. Mereka tidak menanyakan mengapa kita mengaudit
begitu banyak kementerian atau alat negara. Mereka hanya
mempertanyakan apakah kita mengikuti aturan keuangan
dalam penggunaan dana publik. Karena kita auditor nasional,
kami memastikan bahwa kami mengikuti aturan yang sangat
ketat, 110%.
Mengenai laporan audit AGO, apakah Anda melaporkan
ke parlemen?
Kami menyerahkan laporan audit kepada Presiden. Presiden
akan membaca laporan dan kemudian dia akan menyerahkan
ke parlemen. Itu prosedurnya.
Kapan laporan audit Anda menjadi terbuka untuk
umum?
Laporan itu menjadi terbuka untuk publik, biasanya 2-3
hari setelah diajukan ke parlemen. Dalam 2-3 hari itu pihak
parlemen benar-benar harus mempelajari laporan karena pers
akan meminta mereka untuk memberikan pendapat.
Rata-rata berapa banyak laporan yang Anda kirimkan?
Ada dua jenis laporan. Pertama, laporan untuk masyarakat
yang merupakan ringkasan dari semua laporan. Kedua, kami
memiliki laporan rinci yang kita sebut Surat Manajemen
(Management Letters-ML). Kami mengaudit semua kementerian
(sebanyak 15), selusin Dewan Hukum (Statutory Boards) dan
dana pemerintah, dan sekitar 10 keluhan per tahun.
Sebagaian besar dari mereka, setidaknya akan ada satu
laporan yang disebut ML. Terkadang, mungkin ada lebih dari
satu, atau sebanyak lima tergantung pada temuan. Tahun lalu
ada satu kementerian yang kami menerbitkan sekitar lima.
Ketika kita ingin mengeluarkan ML, kita tidak ingin
menunggu segalanya untuk diletakkan bersama-sama. Begitu
kita anggap telah membahas pertimbangan yang cukup pada
masalah tertentu misalnya pendapatan, hibah, kami akan
mengeluarkan surat manajemen pertama yang dinamakan
laporan nomor 1. Kemudian, ketika kita selesai dengan daerah
lain, akan ada laporan nomor 2 atau bisa juga nomor 3.
Hal ini memberikan Departemen waktu yang cukup untuk
merespons, karena jika kita memberikan secara bersama-sama,
kita bisa melewati tenggat waktu untuk melaporkan kepada
Presiden. Jadi, surat manajemen itu akan dikeluarkan begitu kita
siap.
Untuk ML, setiap tahun kami mengeluarkan lebih dari
100. Namun, ini tidak untuk publik. Itu sangat teknis. Jadi,
laporan yang masuk ke publik adalah Laporan Auditor Umum(buku biru) yang merupakan ringkasan dari temuan audit
yang penting. Ringkasan ini ditulis dalam bahasa yang bisa
dimengerti masyarakat.
Ketika kita menulis ML, seperti menjadi auditor dan
pengacara. Namun, ketika kita menulis ringkasan untuk
masyarakat, bahasanya disesuaikan untuk masyarakat umum.
Namun, tentu saja, kami tidak ingin mendramatisir temuan
audit. Kami akan sangat faktual. Selain itu, kami memiliki Ikhtisar
dalam “buku biru”. Tinjauan ini sangat penting. Tujuannya adalah
untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mencakup
komentar oleh AG. Hal ini sangat penting karena pers akan
langsung mengutip laporan AG dalam Ikhtisar.
Apa jenis audit yang Anda laksanakan?
We submit the audit reports to the President. The President
would read the report and then he would table it at Parliament.
So, that is the procedure.
When does your audit report become open to the
public?
It becomes open to the public, typically two to three days
after it has been tabled at Parliament. The two to three-day
period is really to give Members of Parliament lead time to read
the report because the press would ask them for comments.
How many reports do you submit in average?
There are two kinds of report. The first one is the one that
goes to the public which is the summary of all the reports.
Then, we have the detailed reports which we call Management
Letters (ML). We audit all the Ministries (15 of them), a dozen
Statutory Boards and Government funds, and about 10
complaints annually. For the majority of them, there would
be at least one report called Management Letter. Sometimes,
there could be more than one, or as many as five depending on
the findings. Last year there was one Ministry which we issued
about five.
When we want to issue a management letter, we don’t
want to wait for everything to be put together. The moment we
think that we have covered sufficient grounds on a particular
area e.g. revenue, grants, we will issue the first management
letter called report no.1. And later, when we finish other
areas, there will be report no.2 or even no. 3. This is to give the
Department enough time to respond because if we give the
whole lot together, then we may miss our reporting deadline
to the President. So, when we are ready, we would issue a
management letter.
For Management Letter, every year we issue about over
100 of them. But these do not go to the public. Some of them
are very technical. So, the report that goes to the public is the
Report of the Auditor-General (the “blue book”) which is the
Summary of the key audit findings. The Summary is written in
a language that people can understand. When we write the
management letters, we do so like an auditor and a lawyer.
But when we write the Summary that goes to the public, the
language is tailored for the general public. But of course, we
don’t want to dramatise the audit findings; we would be very
factual. In addition, we have an Overview in the “blue book”.
The Overview is very important. Its purpose is to give an
overall picture and it includes comments by the AG. This is very
important because the press would generally go straight for
them and quote the AG’s statements in the Overview.
What kind of audit do you perform?
We do financial statements audit of the whole government,
Ministries and Departments, and Organs of State. The
accounts of the ministries, departments and Organs of State
are consolidated into one set of accounts called the GFS
(Government Financial Statements). We audit and certify that
the GFS is correct, true and fair. In addition to that, there are few
Statutory Boards like our central bank, the Monetary Authority
of Singapore. We audit their financial statements also because
by law we are auditor of their financial statements. And also
our tax collection authority, the Inland Revenue Authority of
JANUARI 2013
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 49
Warta BPK
49
3/8/13 5:20 PM
INTERVIEW
Singapore. We audit their financial statements as well. And
Kami melakukan audit laporan keuangan pemerintah secara
another board called the Accounting and Corporate Regulatory
keseluruhan, kementerian dan departemen, dan lembaga
Authority (ACRA) which regulates the business entities and
negara. Akun-akun tersebut, departemen, kementerian
public accounting firms. We are asked to audit ACRA every year.
dan lembaga negara dikonsolidasikan dalam satu rekening
In addition, we carry out selective audits. We do not call
yang disebut GFS (Government Financial Statements-Laporan
it performance audit, but it is generally checking to ensure
Keuangan Pemerintah). Kami mengaudit dan menyatakan
regularity, compliance with laws and rules to ensure that there
bahwa GFS benar dan adil. Selain itu, ada beberapa Statutory
have been economy and efficiency. Essentially, we do such
Boards seperti bank sentral, Otoritas Moneter Singapura.
audits to check for excess wastage, extravagance, or gross
Kami mengaudit laporan keuangan mereka karena
inefficiency tantamount to waste. For example, a Statutory
berdasarkan UU kami adalah auditor, termasuk juga Inland
Board previously installed a business recovery system over a
Revenue Authority of Singapore. Dan dewan lain yang disebut
million dollars but they never used it because there were some
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) yang
technical problems. So, it was a complete waste, an excess. In
mengatur entitas bisnis dan kantor akuntan publik. Kami
selective audits, it can be very challenging because you have to
diminta untuk melakukan audit ACRA setiap tahun.
make judgements in developing findings.
Selain itu, kita melaksanakan audit selektif. Kami tidak
Over and above that, we also audit public complaints. For
menyebutnya audit kinerja, tetapi umumnya memeriksa
example, last year, we investigated 11 public complaints. Every
untuk memastikan keteraturan, kepatuhan terhadap hukum
year, we will get about a few dozens of public complaints. A
dan peraturan. Pada dasarnya, kita melakukan audit tersebut
significant proportion of them we may take them as credible
untuk memeriksa adanya pemborosan berlebih dan inefisiensi.
comments. Some of them
Sebagai contoh, Dewan
came from contractors who
Wajib sebelumnya
did not get a project, or
melakukan pemasangan
were being unfairly treated
sistem pemulihan bisnis
or from public officers, from
senilai lebih dari satu juta
whistle blowers.
dolar. Namun, sistem itu
In conducting audit, do
tidak pernah digunakan
you differentiate between
karena ada masalah teknis.
financial auditors and
Jadi, itu bisa dikatakan
selective auditors?
pemborosan yang berlebih.
All of our financial
Dalam audit selektif, itu
auditors also do selective
bisa sangat menantang
audits because in the course
karena Anda harus
of the financial statements
membuat penilaian dalam
audits, sometimes they
mengembangkan temuan.
come across irregularities
Di atas semuanya itu,
which warrant deeper
kami juga mengaudit
Foto bersama Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif, Kepala Kantor Auditor General
scrutiny. For example,
Singapura Lim Soo Ping dan Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Pada Biro Humas dan Luar
pengaduan masyarakat.
Negeri Juska Meidy Enyke Sjam.
when we were auditing
Sebagai contoh, tahun lalu,
the accounts of a ministry,
kami meneliti 11 pengaduan
we found some irregularities in the local contractor which
masyarakat. Setiap tahun, kita mendapatkan puluhan
have been overcharging a number of the departments of the
pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya bisa kami
ministry. When we find cases like that, the financial auditors
anggap sebagai komentar yang kredibel. Beberapa dari mereka
will put a special effort to do it but usually it is not sufficiently
berasal dari kontraktor yang tidak mendapatkan proyek, atau
detailed. So, when we found that it could be a major problem,
sedang diperlakukan tidak adil dari pejabat publik, bisa juga
we will do a very focussed audit into that area by auditors who
dari whistle blower.
are specialising in that area.
Dalam melakukan audit, apakah Anda membedakan
In terms of human resource management, how many
antara auditor keuangan dan auditor selektif?
employees do you have?
Semua auditor keuangan kami juga melakukan audit
We have about 170 employees currently.
selektif. Karena ketika melakukan audit laporan keuangan,
Are they government officers?
kadang-kadang mereka menemukan penyimpangan yang
They are civil servants by legal definition. Only the Auditormenjamin pengawasan lebih dalam. Sebagai contoh, ketika
General is not a civil servant. So, they are all civil servants,
kami mengaudit rekening kementerian, kami menemukan
which means that their salary system follow civil service rules,
beberapa penyimpangan pada kontraktor lokal mengenai
in terms of promotion and annual increment. The position and
pengisian yang berlebihan. Ketika kita menemukan kasus
title, we control on our own. Remuneration is controlled by the
seperti itu, auditor keuangan akan melakukan upaya khusus
Public Service Division which looks into the salary system of all
untuk melakukan audit tetapi biasanya tidak rinci.
50
Warta BPK
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 50
JANUARI 2013
3/8/13 5:21 PM
INTERVIEW
Jadi, ketika kami menemukan bahwa hal itu bisa menjadi
masalah besar, kami akan melakukan audit yang sangat fokus
oleh auditor yang khusus untuk itu.
Dalam hal manajemen sumber daya manusia, berapa
banyak karyawan yang Anda miliki?
Saat ini kita memiliki sekitar 170 karyawan.
Apakah mereka pegawai pemerintah?
Mereka adalah pegawai negeri sipil menurut definisi
hukum. Hanya Auditor-Jenderal bukan PNS. Jadi, mereka
semua pegawai negeri, yang berarti bahwa sistem gaji
mereka mengikuti aturan pegawai negeri, dalam hal promosi
dan kenaikan tahunan. Posisi dan jabatan, kita mengatur
sendiri. Remunerasi dikendalikan oleh Divisi Pelayanan Publik
berdasarkan sistem penggajian pegawai negeri sipil.
Apakah mereka direkrut ketika baru lulus atau pegawai
senior?
Kami memiliki keduanya. Mayoritas adalah lulusan
baru. Kami melatih mereka sesuai dengan aturan kami dan
memberikan pelatihan teknis audit. Juga, dalam
proporsi tertentu dari Kementerian Hukum dan
Statutory Boards. Sebagai contoh, kita memiliki
auditor dari Kementerian Pertahanan, dan juga dari
Departemen lainnya. Hal ini penting karena mereka
adalah PNS, sehingga mereka memahami budaya kerja.
Mereka terkadang memperoleh temuan lebih karena
mereka berasal dari departemen itu.
Apakah mungkin merekrut dari kantor akuntan
swasta untuk menjadi pejabat senior?
Kami memiliki beberapa auditor, lebih selusin
berasal dari Big Four. Mereka berada di akhir usia 20-an,
awal 30-an. Kita tidak bisa mendapatkan orang-orang
yang berada di usia 30-an atau 40-an karena terlalu
mahal, kita tidak bisa menandingi gaji mereka.
Apakah mungkin pegawai Anda pindah ke
departemen atau instansi lain?
Kami memiliki aturan sendiri bahwa jika Anda
baru saja diaudit Departemen A, tentu tidak akan
memungkinkan Anda untuk bekerja di departemen
yang dalam 1 tahun meninggalkan AGO. Pada tingkat
yang lebih tinggi, manajemen senior, untuk 1 tahun mereka
tidak dapat bekerja untuk departemen pemerintah. Bahkan
jika mereka tidak mengaudit departemen tahun lalu. Untuk AG,
periode pembatasan ini adalah 2 tahun.
Jika Anda memiliki daftar pendek dari auditor, apakah
Anda memiliki wewenang untuk mengontrakkan?
Kami telah melakukan itu selama sekitar 2 tahun. Ketika
saya pertama kali menjadi AG, kami mulai kontrak beberapa
pekerjaan untuk perusahaan akuntansi sektor publik. Namun,
kita berhenti karena tidak senang dengan hasilnya. Apa yang
kami amati, bahwa cukup banyak temuan audit tidak didukung
oleh bukti audit yang solid. Selain itu, beberapa rekomendasi
tidak cukup didasarkan pada pengamatan.
Alasannya sangat sederhana. Pertama, auditor sektor swasta
cenderung melakukan sendiri seperti konsultan. Namun, dalam
kasus kami, ketika ada temuan tapi tidak didukung oleh bukti
yang memadai, kami akan ditanya oleh departemen. Karena,
civil servants.
Were they recruited from fresh graduates? Or can you
recruit senior officers?
We have both. The majority are fresh graduates then we
train them up in our style of working and also in the technical
training of auditing. Also, a certain proportion are from the
Ministries and Statutory Boards. For example, we have auditors
from the Ministry of Defence, and also from various other
Departments. This is important because they are civil servants,
so they understand the working culture. Sometimes they have
more findings because they came from that Department.
Is it possible to recruit from private accounting firms to
be senior officers?
We have quite a number, I think more than a dozen from
the Big Four. They are in their late twenties, early thirties. We
cannot get those who are in their thirties or fourties because it
is too expensive, we cannot match their salaries.
Is it possible for your officers to move to Ministries or
other agencies?
We have our own rule here that if you have just audited
Department A, then we would not allow you to work for that
Department within one year of leaving AGO. And at a higher
level, at senior management, for the one year they cannot work
for any government Departments even if they did not audit the
Department last year. For the AG, the restriction period is two
years.
If you have a short list of auditors, do you have the
authority to contract out?
We have done that for about two years. When I first became
AG, we started contracting some of our work to some public
sector accounting firms. But we stopped doing that because
we were not happy with the results. What we observed was
that quite a number of the audit findings raised were not
supported by solid audit evidence. In addition, some of the
recommendations were not sufficiently founded on the
JANUARI 2013
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 51
Warta BPK
51
3/8/13 5:21 PM
INTERVIEW
departemen tidak ingin disebutkan dalam Buku Biru.
Jadi, ketika ada temuan, kami ingin menjadi 150% yakin dan
kami akan membuktikan atas temuan itu.
Setelah laporan audit diterbitkan dan diajukan di
parlemen, apa peran AGO terkait dengan tindak lanjut dari
rekomendasi?
Setelah laporan ini diterbitkan, ada proses lain. Account
Umum Komite (PAC) akan diberikan pengarahan mengenai
laporan secara rinci. Dan dari sana mereka akan membuat
beberapa komentar tertentu atau membutuhkan Sekretaris
Tetap Kementerian untuk dengar pendapat guna mengetahui
apa yang terjadi.
Biasanya, pada akhir proses, kementerian dan departemen
terkait akan menunjukkan apa yang akan mereka lakukan. Pada
waktu berikutnya ketika kami kembali ke kementerian untuk
melakukan audit, kami akan memeriksa tindak lanjut. Apakah
mereka melakukan tindak lanjut atau tidak.
Kami akan melaporkan bila tidak ada tindak lanjut. Kami
melaporkan atas dasar pengecualian. Kami hanya akan
melaporkan penyimpangan. Bahkan beberapa auditee, juga
telah meminta mengapa Anda hanya melaporkan hal-hal
buruk. Mengapa Anda tidak melaporkan hal-hal yang baik? Yah,
kami hanya melaporkan pengecualian.
Apakah Anda menerapkan standar audit Singapura atau
INTOSAI?
Untuk audit laporan keuangan, kami mengikuti standar
Singapura. Untuk audit selektif, mengikuti praktek-praktek yang
kita pelajari dari INTOSAI dan lain-lain. Untuk audit selektif,
hal yang nyata adalah penilaian Anda, bagaimana membuat
penilaian. Atau yang tidak didefinisikan oleh standar. Dilengkapi
dengan pengalaman dan pengetahuan pribadi dari aspek
teknis pekerjaan, misalnya, TI, manajemen kontrak, pengadaan.
Namun, kami umumnya mengikuti kerangka INTOSAI dan
beradaptasi melalui Pedoman Audit Selektif.
Hampir 1 tahun ASEANSAI berjalan, bagaimana Anda
menilai progress dari ASEANSAI?
Saya pikir ada kemajuan yang baik, berkat kepemimpinan
BPK. Semua berjalan dengan sangat stabil, menjaga jadwal dan
rencana kerja, itu sangat baik. Karena apa yang dilakukan saat
ini tingkat Komite memberi dasar yang kuat bagi kegiatan di
masa mendatang.
Pada saat yang sama, saya mencatat bahwa BPK membuat
banyak upaya untuk mencoba mendapatkan sumber
pendanaan. Jadi, secara pribadi saya sangat menghargai upaya
Pak Hadi Poernomo untuk mengambil inisiatif, melihat ke dalam
aspek keuangan ASEANSAI.
AGO juga merupakan ketua salah satu Komite, dan
Komite Aturan Prosedur. Apa saja tantangan dalam
memimpin Komite ini?
Pertama, bagi kami itu adalah sesuatu yang baru. Oleh
karena itu, kami harus mendapatkan arahan dari Sekretariat
ASEANSAI. Kami melihat berbagai model, juga INTOSAI dan
ASOSAI, dan kami juga meminta Kementerian Luar Negeri.
Itu adalah tantangan terbesar. Namun, tentu saja, kami
berbagi dengan anggota Komite, mereka semua memberikan
pandangan, dan kami berpisah pekerjaan sehingga setiap
52
Warta BPK
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 52
observations. The reason is very simple. Firstly, the private
sector auditors tend to conduct themselves like consultants.
But in our case, when we come up with a finding and if it is not
supported by adequate evidence, we would be challenged
by the Department because the Department do not like to
be mentioned in the Blue Book. So, therefore when we have
a finding, we want to be 150% sure of the evidence and we
would substantiate our finding with the evidence. And it is only
when we are very sure that we will put an observation in our
report.
After the audit report is published and tabled in the
Parliament, what role does the AGO have regarding the
follow-up of the recommendations?
After the report is published, there is another process. The
Public Accounts Committee (PAC) would be briefed by me and
my officers on the report in detail and from there they will make
some certain comments or require the Permanent Secretary
of the Ministry to come for hearings to find out what is going
on and what they are doing about the lapses reported by
the AG. Typically, at the end of the process, the ministries and
departments concerned would indicate what they would be
doing. And the next time when we go back to the Ministry to
do an audit, we would check on the follow-up, whether or not
they have been done. We would report when there is no follow
up. We report on an exception basis. We will only report lapses.
In fact some auditees, have also asked why do you only report
on the bad things. Why don’t you report the good things? Well,
we only report the exceptions.
Are you applying Singapore auditing standards or are
you applying the INTOSAI Standards?
For the financial statements audit, we follow the Singapore
auditing standards. For selective audits, we follow general good
practices which we learn from INTOSAI and others. For selective
audits, the real thing is your judgement. How do you make your
judgment. That is not defined by any standards. It comes with
experience and personal knowledge of technical aspect of the
work, for example, IT, contract management, procurement. But
we generally follow the framework of INTOSAI and we adapt it
into what we call our Selective Audit Manual.
After almost one year of establishment of ASEANSAI,
how do you see ASEANSAI progressing?
I think it is making good progress, thanks to the leadership
of Indonesia SAI, BPKRI. Things are moving in a very steady
manner, keeping to timelines and keeping to work plans and
that is a very, very good beginning because what is being done
now at the Committee level provides a strong basis for all future
activities. At the the same time, I also note that BPKRI has been
making a lot of efforts to try to get fundings. So, personally I am
very appreciative of the efforts of Pak Hadi Poernomo for taking
the initiative, looking into the financial aspects of ASEANSAI.
AGO is Chairman of one of the Committees, the Rules
and Procedures Committee. What are the challenges in
chairing this Committee?
Firstly, for us it is something new. Therefore, we have to
take guidance from ASEANSAI Secretariat. We look at various
models, also INTOSAI and ASOSAI, and we also ask our Foreign
JANUARI 2013
3/8/13 5:21 PM
INTERVIEW
anggota Komite akan membantu.
Affairs Ministry. That is the biggest challenge. But of course,
Tantangan lain yang juga sangat penting adalah mengenai
we share with our Committee members, they all provide
aturan dan prosedur. Mereka bisa terlalu ekstrim, aturan bisa
their views, and we split up the work so that each Committee
terlalu rinci dan kaku, yang mempengaruhi efisiensi dalam
member will help out. The other challenge which is also very
pelaksanaan kegiatan ASEANSAI.
important is that when it comes to rules and procedures, they
Di sisi lain, jika aturan yang terlalu umum, Anda mungkin
can get too extreme, the rules can be too detailed as to be rigid,
terlalu banyak fleksibilitas dalam penafsiran. Jadi tantangannya
and affect efficiency in the conduct of ASEANSAI activities.
adalah bagaimana untuk memiliki keseimbangan. Fleksibilitas
On the other hand, if the rules are too general then you may
akan menjadi daerah tertentu di mana kita harus menyerahkan
have too much flexibility in interpretation. So the challenge
kepada Majelis ASEANSAI untuk membahas karena aturan tidak
is how to have a balance. The flexibility will be certain areas
bisa menutupi semuanya. Jadi, harus komprehensif dan jelas.
where we have to leave it to the ASEANSAI Assembly to discuss
Dan di sisi lain cukup fleksibel juga.
because the rules cannot cover everything. So it must be on
Selama bertahun-tahun mendatang, setelah ASEANSAI
the one hand comprehensive and clear, and on the other hand
memiliki banyak program dan kegiatan, kita tentu saja dapat
sufficiently flexible as well. Over the next years, after ASEANSAI
merevisi aturan lagi dan menyesuaikan untuk membuat mereka
has many programs and activities, then we can of course revise
lebih baik. Jadi, itu juga merupakan proses pembelajaran. Saya
the rules again and adjust the rules to make them better. So, it
mengetahui bahwa Komite datang dengan aturan Interim yang
is also a learning process. I know that whatever the Committee
tidak sempurna. Selama bertahun-tahun, mereka harus direvisi.
comes up with, the Interim rules are not perfect. Over the years,
Sebagai Ketua Komite Aturan dan Prosedur dan
they have to be revised.
salah satu pendiri
As Chairman of the
ASEANSAI, apa
Rules and Procedures
harapan Anda atau
Committee and one
mimpi Anda tentang
of the founders of
ASEANSAI di masa
ASEANSAI, what is
depan?
your expectation or
Impian saya adalah
your dream about
bahwa ASEANSAI
ASEANSAI in the
akan membantu
future?
negara-negara ASEAN
My dream is
meningkatkan proses
that that ASEANSAI
pemerintah, meskipun
would help ASEAN
memiliki perbedaan
countries improve their
sejarah dan tahap
government processes
perkembangan. Saya
although different states
pikir Sekretariat ASEAN
in ASEAN have different
di Jakarta akan melihat
histories and different
ASEANSAI sebagai
stages of development. I
Kepala Kantor Auditor General Lim Soo Ping dalam pertemuan ASEANSAI Rules and procedures Committee
mitra yang sangat
think ASEAN Secretariat
di Singapura, 11 September 2012.
baik untuk membantu
in Jakarta should see
meningkatkan tingkat
ASEANSAI as a very
pemerintahan di
good partner to help
seluruh ASEAN.
raise the level of governance throughout ASEAN. It is now a
Saat ini, menunjukkan bahwa ASEANSAI dapat membantu
matter of showing evidence that ASEANSAI can help ASEAN
ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih baik dari
become a better association of nations as ASEAN becomes more
negara-negara ASEAN. Lihatlah apa yang terjadi sekarang,
important as a region. Look at what is happening now, ASEAN
ASEAN sebagai organisasi negara harus terus menjadi sangat
as an organization of states has to continue to be very credible,
kredibel, tidak hanya dalam menyelesaikan masalah di wilayah
not just in resolving issues in the region but also in showing
tersebut, tetapi juga dalam menunjukkan kredibilitas dalam
credibility in its governance. This would create confidence for
tata pemerintahan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan
other regions, other countries to do business in ASEAN. And
untuk regional lain untuk melakukan bisnis di ASEAN. Itulah
that is why during the press conference in Bali, I mentioned
sebabnya selama konferensi pers di Bali, saya sebutkan bahwa
that the whole idea of ASEANSAI helps bring about greater
gagasan seluruh ASEANSAI membantu “kepercayaan investor”
“investor confidence” in ASEAN. Investing countries throughout
di ASEAN. Investor di seluruh dunia akan tahu bahwa semua
the world would know that all ASEAN governments have strong
pemerintah ASEAN memiliki pemerintahan yang kuat dalam hal
governments in terms of accountability and transparency. I
akuntabilitas dan transparansi.
think that would be the greatest achievement for ASEANSAI,
Saya berpikir akan menjadi pencapaian terbesar untuk
contributing to the whole region. It should not be just on how to
JANUARI 2013
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 53
Warta BPK
53
3/8/13 5:21 PM
INTERVIEW
ASEANSAI dan memberikan kontribusi untuk seluruh wilayah.
Seharusnya, tidak hanya pada bagaimana meningkatkan
pekerjaan audit. Itu akan menjadi terlalu sempit. Harus ada
gambaran yang lebih besar untuk meningkatkan wilayah
secara keseluruhan dalam hal memberikan keyakinan untuk
investasi dan memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa
pemerintah memiliki masing-masing tanggung jawab.
Singapura berhasil dalam mencegah korupsi. Bisakah
Anda berbagi pengalaman atau pendapat tentang
bagaimana mencegah korupsi?
Saya pikir hal yang paling penting adalah apa yang disebut
“nada di atas”. Di banyak negara, kepemimpinan menetapkan
nada bahwa korupsi adalah sesuatu yang harus mendapatkan
penekanan. Titik kedua, setelah nada telah ditetapkan,
proses harus selaras dengan nada.
Dan itu berarti undang-undang antikorupsi harus berada di tempat dan
adanya perundang-undangan yang
memberikan kekuatan yang cukup
untuk badan anti-korupsi melaksanakan
tugasnya. Tentu saja lembaga antikorupsi harus memiliki sumber daya
yang cukup dalam hal pelatihan dan
tenaga kerja.
Masyarakat harus memiliki
keyakinan atas antikorupsi dan
masyarakat sendiri perlu memahami
bahwa korupsi, pada akhirnya, akan
membebani biaya kepada publik.
Misalnya, jika tender tidak diberikan
sesuai dengan proses, masyarakat akan
membayar lebih untuk itu.
Pendidikan publik adalah penting sehingga masyarakat
akan melaporkan dugaan korupsi. Jadi akan melibatkan
nada di atas, proses, undang-undang, badan anti-korupsi
dan pendidikan publik. Dan tentu saja, ketika Anda berbicara
tentang pendidikan umum, berarti media. Korupsi adalah
kenyataan hidup tetapi tidak harus menjadi jalan hidup.
Apa peran AGO dalam pemberantasan korupsi?
Kami mengadakan pertemuan dengan dengan agen antikorupsi, CPIB, setidaknya sekali setahun. Pertemuan ini tidak
membahas kasus-kasus tertentu, tetapi untuk membahas
masalah secara umum. Pada tingkat pekerjaan, sesekali kami
menemukan kasus dugaan korupsi, dan akan di serahkan ke
lembaga penegak hukum. Namun, itu tergantung pada sifat
kasus, jika kecurangan kami rujuk ke polisi, tetapi jika itu korupsi
diserahkan CPIB.
Terkadang CPIB juga akan merujuk kasus ke AGO. Misalnya,
ada keluhan korupsi tetapi pada akhirnya mereka menemukan
itu bukan korupsi tetapi ketidakteraturan.
Jadi kami memiliki hubungan kerja yang sangat baik
dengan lembaga anti korupsi. Kami tidak ada MoU dengan
mereka. Hal ini tidak dalam budaya kami harus melakukan MOU
antara departemen.
54
Warta BPK
46 - 54 INTERVIEW revisi.indd 54
improve audit work. That would be too narrow. There has to
be a bigger picture. To improve the region as a whole in terms
of giving greater confidence toinvesting countries and also
giving greater confidence to the people of each member state
that their respective governments are accountable.
Singapore is successful in preventing corruption.
Could you share the experience or opinion on how to
prevent corruption in your country?
I think the most important thing is what is called the
“tone at the top”. In many countries, the leadership has set
the tone that corruption is something that they have to
address. The second point, after the tone has been set, is
that the processes have to be aligned with the tone. And
that means the anti-corruption legislation has got to be
in place and the legislation give
enough power to the anti-corruption
agency to carry out its work. Of
course the anti-corruption agency
has to have enough resources in
terms of training and manpower.
Even after that is in place, the
public has to have confidence
in anti-corruption measures and
the public themselves need to
understand that corruption, at the
end of the day, would translate to
a cost to the public. For example, if
tenders were not awarded according
to a certain process, then the public
would end up paying more for it.
Public education is important
so that the public would report
suspicions of corruption. So it would would involve tone at
the top, the process, legislation, the anti-corruption agency
and public education. And of course, when you talk about
public education, it also means the media.
Corruption is a fact of life but it must not become a way
of life.
What is the role of AGO in eradicating corruption?
We have meetings with our anti-corruption agency,
CPIB, at least once a year. The meeting is not to discuss
specific cases but to discuss issues in general. At the
working level, once in a while we would find cases where
we suspected corruption, then we would refer them to
an enforcement agency. Depending on the nature of the
case, if it is cheating then we refer it to the Police but if it is
corruption then it is the CPIB.
Sometimes the CPIB would also refer cases to AGO.
For example, there is a complaint of corruption but in that
end they found it is not corruption but irregularity. The the
case would come to me. So we have a very good working
relationship with the anti corruption agency. We do not
have an MOU with them. It is not in our culture to have
MOUs among the departments.
JANUARI 2013
3/8/13 5:21 PM
PROFESI
Jimly Asshiddiqie
AUDITOR HUKUM
UNTUK MENCEGAH
KORUPSI
PROFESI AUDITOR HUKUM TAK HANYA MEMBANTU PEJABAT
TERHINDAR DARI RISIKO HUKUM DALAM MEMBUAT DAN
MENJALANKAN KEBIJAKAN, TETAPI JUGA MEMBANTU LEMBAGA
NEGARA DALAM MENGUSUT KASUS KORUPSI.
P
ROFESI auditor hukum
memang tidak sepopuler
profesi hukum lainnya,
seperti pengacara. Namun
siapa sangka kalau profesi ini ternyata
juga memiliki peran penting dalam
mencegah terjadinya korupsi. Apalagi
saat ini banyak pejabat baik ditingkat
pusat maupun daerah yang tersandung
kasus korupsi lantaran kebijakan yang
dikeluarkannya menabrak regulasi
yang ada.
Hanya saja masalahnya, menurut
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi
Auditor Hukum Indonesia (Asahi) Jimly
Asshiddiqie, profesi auditor hukum
saat ini masih belum terlalu akrab bagi
banyak orang. Padahal, perannya
sangat penting dalam kegiatan
pengelolaan pemerintahan dan bisnis,
terutama untuk mencegah terjadinya
persoalan hukum.
Jimly berpandangan keberadaan
profesi auditor hukum sangat penting
untuk mencegah kemunculan legal
complaint. Ruang lingkupnya bukan
cuma dalam pemerintahan, tetapi
juga di dunia bisnis, korporasi, dan
kehidupan masyarakat. “Auditor hukum
berfungsi untuk mencegah terjadinya
masalah hukum,” katanya.
Sutito, Presiden Asahi, menjelaskan
profesi auditor hukum sangat
dibutuhkan dalam kegiatan
pengelolaan pemerintah. Maklum, saat
ini banyak pejabat yang tersandung
kasus hukum karena ketidaktahuan
terhadap aturan hukum. Akibatnya
kebijakan yang dikeluarkan pejabat
tersebut melanggar hukum. Untuk itu
dengan adanya profesi auditor hukum,
pejabat akan dapat mengetahui risiko
hukum dalam membuat kebijakan.
“Kalau pejabat mengetahui risiko
hukum, mereka tidak akan melakukan
penyimpangan,” jelasnya.
Sutito mengakui selama ini dalam
mengusut kasus-kasus korupsi, para
penegak hukum memang tidak bisa
bekerja sendiri. Memerlukan kerja sama
dengan berbagai instansi atau lembaga
lain. Sebut saja Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
dan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).
Sekalipun begitu, tambahnya,
hasil audit BPK selama ini dinilai
masih kurang membantu dalam
mengungkap sebuah kasus korupsi.
Audit yang dilakukan lembaga
tersebut, lebih fokus ke sisi kuantitatif.
“Mereka memang sudah
melakukan audit investigatif, tetapi dari
segi aspek hukumnya, mereka belum
melakukan itu karena mereka belum
memiliki auditor hukum,” kata Sutito.
Oleh karena itu, lanjutnya,
diperlukan auditor hukum untuk
membantu pejabat pemerintahan
agar terhindar dari risiko hukum dalam
membuat dan menjalankan kebijakan,
serta membantu lembaga negara
dalam mengusut kasus korupsi.
Dia mencontohkan dalam
mengungkap kasus Bank Century,
tidak hanya dibutuhkan hasil audit
BPK. Sebab BPK hanya melakukan
audit keuangan, bukan audit hukum.
JANUARI 2013
55 - 57 PROFESI.indd 55
Warta BPK
55
2/28/13 12:54 PM
PROFESI
“Diperlukan auditor hukum yang
handal untuk mengatasi semua itu,”
papar Sutito.
Dia mengungkapkan profesi
auditor hukum mulai dikenal di
Indonesia sejak ada perusahaan
yang melakukan penawaran saham
perdana (Initial Public Offering-IPO).
Setiap perusahaan yang akan IPO atau
menjual obligasi di pasar modal wajib
menjalani due diligence atau audit
laporan keuangan. “Karena itu asetnya
harus diperiksa dan dilihat aspek
hukumnya,” katanya.
Menurut dia, sebenarnya pekerjaan
tersebut sudah lazim dilakukan oleh
advokat. Perorangan atau perusahaan
sering meminta bantuan jasa advokat
untuk memberikan pendapat hukum
terhadap sebuah transaksi bisnis.
Contoh, dalam transaksi pembelian
perusahaan dan pengambilalihan aset
perusahaan lain.
Hanya saja, lanjut Sutito, hingga
saat ini, belum ada standardisasi
kompetensi audit hukum. Selama
ini, audit hukum dilakukan sebuah
kantor hukum. Auditor seperti apa, itu
tergantung dari kantor hukum masingmasing dan tidak ada hasil audit
standar yang baku.
Padahal, seorang auditor hukum
harus punya kode etik dalam
melakukan tugasnya. Selain itu, dia pun
harus memiliki pengetahuan hukum
yang mumpuni tentang segala hal
yang menjadi objek audit.
Dia mencontohkan seorang auditor
hukum mendapat tugas mengaudit
perusahaan pertambangan. Maka,
dia harus tahu aturan hukum industri
pertambangan, mulai dari izin
pendirian perusahaan, menambang,
hingga izin menjual hasil barang
tambangnya.
Pendidikan Auditor Hukum
Itu sebabnya, menurut Sutito, sejak
Desember tahun lalu, Asahi sudah
menggelar program pendidikan
auditor hukum. Harapannya, melalui
program tersebut, seorang auditor
hukum memiliki sertifikasi kompetensi
56
Warta BPK
55 - 57 PROFESI.indd 56
di bidangnya. “Sertifikasi bukan cuma
menuntut calon auditor hukum lulus
pendidikan, tapi juga punya integritas
moral baik,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Sutito, ada
beberapa jenjang pendidikan dari
program sertifikasi itu. Di jenjang
pertama, seorang auditor hukum harus
menempuh pendidikan kurikulum
Certified Legal Officer (CLO). Kurikulum
ini berlaku untuk mereka yang baru
lulus menjadi sarjana hukum. Dengan
kata lain, jenjang pendidikan ini khusus
untuk auditor hukum junior.
Adapun, jangka waktu
pendidikan di level CLO sekitar 40
jam. Setelah lulus, mereka hanya
bisa mengidentifikasi pekerjaan,
pendapat hukum dan menandatangani
hasil audit hukum. Masa pendidikan
CLA juga selama 40 jam.
Selain program pendidikan CLO
dan CLA, lanjut Sutito, Asahi juga
menggelar program pendidikan
Certified Legal Risk Management
(CLRM). Program ini bukan hanya
ditujukan untuk lulusan CLA, tapi juga
untuk peserta dari kalangan eksekutif
pemerintahan atau perusahaan
swasta yang akan memakai hasil audit.
Tujuannya agar seorang eksekutif bisa
mematuhi pendapat dan saran hukum.
Untuk itu seorang eksekutif harus
mampu membaca masalah hukum.
Selain itu juga harus memiliki bekal
hukum karena tugasnya memiliki risiko
Pejabat BPK dengan pengurus Asahi
mengumpulkan, dan mengolah data
yang relevan. Auditor hukum junior
belum punya wewenang meneken
laporan hasil audit hukum.
Nah, setelah memiliki sertifikat CLO,
lanjut Sutito, auditor harus menempuh
pendidikan lanjutan, yakni program
Certified Legal Auditor (CLA). Pasca
lulus pendidikan CLA, auditor sudah
bisa melakukan analisis dan mengkaji
bahan audit yang disajikan asistennya
(CLO). Setelah itu, ia bisa memberikan
hukum.
Dengan adanya keahlian
tersebut tambah Sutito, kehadiran
auditor hukum yang handal juga
bisa membantu kinerja lembaga
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang
akan beroperasi awal tahun ini. ASAHI
bisa membantu lembaga ini dalam
mengawasi transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh industri jasa keuangan.
“Kami bisa mengaudit mengenai
tingkat kepatuhan hukum, tingkat
JANUARI 2013
2/28/13 12:54 PM
PROFESI
kehati-hatian, dan tingkat manajemen
risiko, ” katanya.
Menurut Sutito, dengan posisi
hukum yang jelas, maka OJK akan lebih
mudah memberikan perlindungan
kepada nasabah industri jasa
keuangan. Selain itu, ASAHI juga bisa
menjadi fasilitator mediasi antara
nasabah dan industri jasa keuangan.
Selama ini BI menyediakan fasilitas
mediasi bagi para nasabah, sedangkan
Bapepam-LK tidak menyediakan
fasilitas tersebut. Adapun menurut Sekretaris
Jenderal Asahi, Arifin Djauhari, auditor
hukum adalah orang yang melakukan
analisis, pengkajian, dan penilaian
tingkat kepatuhan hukum para
subjek hukum, objek hukum dan
perbuatan hukumnya. Sedangkan
audit hukum meliputi pemeriksaan
dan analisis hukum atas pihakpihak tertentu yang menjadi target
audit, baik perorangan maupun
lembaga. Tujuannya adalah menjaga
kepatuhan atau legalitas hukum.
Sedangkan ruang lingkup
audit hukum lanjut Arifin Djauhari
mencakup harta kekayaan subjek
hukum, kewajiban atau utangutangnya, transaksi atawa perbuatan
hukum, hubungan hukumnya,
dan pelbagai permasalahan alias
sengketa hukum di dalamnya.
Karean itu menurut Arifin, sifat
audit oleh auditor hukum berbeda
dengan auditor keuangan.
Untuk lebih jelasnya Arifin
mencontohkan, audit atas subjek
hukum tentang utang piutang
perusahaan. Di neraca keuangannya,
sebuah perusahaan memiliki utang
sebesar Rp 5 miliar kepada pihak
lain. Nah, dalam kacamata auditor
keuangan, utang hanya dilihat dari
nilainya. Artinya, perusahaan itu punya
kewajiban membayar utang Rp 5 miliar.
Secara akuntansi, kalau di buku neraca
ada utang, sebuah perusahaan harus
mencadangkan dana untuk membayar
utang itu.
Tapi, seorang auditor hukum harus
melihat masalah itu dari sisi hukum
transaksinya. Misalnya, perjanjian
hukumnya seperti apa? Betul atau tidak
perusahaan itu mempunyai utang?
Kepada siapa perusahaan berutang?
Lalu, sampai kapan perjanjian utang
berlaku?. Sepertinya untuk menjadi
auditor hokum memang dibutuhkan
kemampuan yang mumpuni tak hanya
dari aspek audit saja tapi juga dari
aspek hukumnya
Keanggotaan Asahi
Selama ini lanjut Sutito,
Asahi, mempunyai peran dalam
meningkatkan kesadaran, kepatuhan,
dan penerapan hukum dalam segala
aspek kehidupan kenegaraan dan
pemerintahan, ekonomi dan usaha,
Hingga saat ini, belum ada
standardisasi kompetensi
audit hukum. Selama ini,
audit hukum dilakukan
sebuah kantor hukum.
Auditor seperti apa, itu
tergantung dari kantor
hukum masing-masing
dan tidak ada hasil audit
standar yang baku.
serta politik dan sosial kemasyarakatan
dengan melakukan pemeriksaan atau
audit hukum, serta memberi pendapat
hukum dan solusi demi tegaknya
hukum, kebenaran dan keadilan di
Indonesia.
Selain itu, tambah Sutito, ASAHI
juga berperan aktif dalam membina,
mendidik, membekali dan melatih
auditor hukum dalam melakukan
audit hukum. ASAHI juga berperan
dalam melakukan pendidikan hukum
kepada masyarakat dengan melakukan
sosialisasi hukum dan layanan hukum
masyarakat serta bekerjasama dengan
berbagai media.
Karena itu sebagai organisasi
profesi, tambah Sutito, anggota ASAHI
terdiri dari tiga keanggotaan. Pertama,
anggota biasa yakni para advokat
yang telah memenuhi persyaratan
organisasi, telah mengikuti pendidikan
dan bersertifikat auditor hukum (CLA),
sehingga bisa melakukan kegiatan
dan memberi jasa audit hukum
selaku auditor hukum independen
(Independent Legal Auditor).
Kedua, anggota luar biasa yakni
auditor hukum internal (In House Legal
Auditor) dan auditor hukum pengawas
(Supervisory Legal Auditor) yang telah
memenuhi persyaratan organisasi,
telah mengikuti pendidikan dan
bersertifikat auditor hukum (CLA).
Auditor hukum internal
adalah sarjana hukum, sarjana
syariah, sarjana ilmu kepolisian
atau sarjana hukum militer, warga
negara Indonesia yang bekerja
dan menjalankan profesinya
di lembaga baik pemerintah
maupun swasta dan bekerja
hanya untuk kepentingan yang
mempekerjakannya. Sedangkan auditor hukum
pengawas atau Supervisory Legal
Auditor adalah sarjana hukum,
sarjana syariah, sarjana ilmu
kepolisian atau sarjana hukum
militer, warga negara Indonesia
yang bekerja dan menjalankan
profesinya di lembaga pemerintah
yang mempunyai fungsi dan tugas
pengawasan terhadap instansi atau
pihak lain.
Ketiga, anggota kehormatan yakni
pihak-pihak yang tidak berkualifikasi
sebagai auditor hukum tetapi memiliki
minat dan kepedulian terhadap
persoalan audit hukum, serta dapat
memberikan kontribusi dalam
pekerjaan audit hukum yang telah
memenuhi persyaratan organisasi,
baik yang telah mengikuti pendidikan
dan bersertifikat pendukung
auditor hukum (Co-Certified Legal
Auditor=CLA).
bw
JANUARI 2013
55 - 57 PROFESI.indd 57
Warta BPK
57
2/28/13 12:54 PM
PANTAU
BADAI SUAP LANDA PKS
PRAKTIK KORUPSI SAPI
KASUS PRAKTIK “SUAP IMPOR DAGING SAPI” MENCUAT. PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) BERGANTI PRESIDEN. MENGAPA ADA PASAL
“DUBES AMERIKA SERIKAT” DALAM KASUS TERSEBUT?
Johan Budi
G
58
ALAU. Mungkin inilah
kata yang paling tepat
untuk menggambarkan
situasi yang ada dalam
Warta BPK
58 - 60 PANTAU.indd 58
tubuh PKS belakangan ini. Betapa
tidak, di saat semua partai peserta
Pemilu 2014 tengah ancang-ancang
menghadapi hajat lima tahunan, tibatiba Presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq,
dicokok Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dan ditetapkan sebagai
tersangka kasus suap senilai Rp
1 miliar. Tak ayal, hasil survei PKS
langsung anjlog.
Peristiwa “Januari kelabu”
ini, membuat seluruh kader PKS
terperangah. Mereka seakan tidak
percaya bila peristiwa yang berawal
dari penggrebekan di Hotel Le
Meridien itu berujung pada pucuk
pimpinan partai berlambang untaian
padi di tengah dua bulan sabit itu.
Semboyan “Katakan tidak pada
korupsi” yang menjadi slogan PKSpun kini diuji.
Laksana cacing yang menggeliat
manakala diinjak, maka PKS berusaha
menggeliat dengan melansir adanya
konspirasi di balik kasus ini. Atas
counter PKS tadi, juru bicara KPK,
Johan Budi, menampik. Menurutnya,
KPK memiliki data akurat yang
mengarah kepada Luthfi Ishaaq
sebagai orang yang menjadi tujuan
penyuapan sebesar Rp1 miliar dari
PT Indoguna Utama terkait kasus
pengurusan daging sapi impor.
“KPK menemukan dua alat bukti
yang cukup kuat,” kata Johan Budi,
di kantornya, Jalan HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013).
Johan Budi menambahkan, Luthfi
diduga melanggar Pasal 12 huruf
a atau b, Pasal 5 ayat 2 atau Pasal
11 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1.
Selain Luthfi, KPK juga menetapkan
dua tersangka lain; Arya Effendi
dan Ahmad Fathanah, dari pihak PT
Indoguna Utama yang bertindak
sebagai penyuap.
Praktik suap itu sendiri terjadi
JANUARI 2013
2/28/13 12:54 PM
PANTAU
di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat.
Ketika upaya penyuapan dilakukan
sebenarnya Luthfi Hasan Ishaaq tidak
berada di tempat. Dari proses tangkap
tangan yang dilakukan penyidik
KPK, empat orang berhasil dibekuk:
Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi
yang menjabat Direktur PT Indoguna
Utama, Ahmad Fathanah, serta
Maharani.
Dari penangkapan itu, KPK
mengamankan sejumlah uang yang
nilainya ditaksir mencapai Rp 1
miliar. Uang pecahan Rp100.000 itu
disimpan dalam dua kantong plastik
berwarna putih dan hitam.
PT Indoguna Utama bergerak
dalam bidang impor makanan
terutama daging. Perusahaan itu
memiliki cabang di Singapura, Dubai,
Hong Kong dan Macau. Selama lebih
dari tiga dekade, perusahaan ini telah
mensuplai kebutuhan daging untuk
hotel, restoran, dan supermarket
ternama di Indonesia.
Pihak KPK menjelaskan kronologi
proses penangkapan tersebut dimulai
saat KPK menerima informasi dari
masyarakat bahwa akan ada serah
terima uang yang berkaitan dengan
proses impor daging pada Selasa
(29/1) pagi. Menurut informasi itu
serah terima dilakukan di kantor PT
Indoguna Utama pada siang hari.
Informasi itu benar adanya. Di PT
Indoguna Utama terjadi penyerahan
uang dari Juard Effendi dan Arya Abdi
Effendi kepada Ahmad Fathanah.
“Dari sana Ahmad Fathanah meluncur
ke sebuah hotel di Jakarta. Sedang
Juard Efendi dan Arya Abdi Effendi
meninggalkan kantor PT Indoguna
Utama,” ujar Johan.
“Setelah kami memastikan
bahwa uang itu sudah diterima, kami
melakukan penangkapan sekitar
pukul 20.20 WIB di hotel tersebut.
Pada penangkapan itu Ahmad
Fathanah ternyata bersama seorang
perempuan muda, Maharani, keluar
dari hotel,” jelas Johan. Sedangkan
Juard dan Arya ditangkap di rumah
Arya, kawasan Cakung, Jakarta Utara,
pada pukul 22.30 WIB. Keempatnya
kemudian dibawa KPK bersama sopir
Ahmad Fathanah yang mengantar ke
hotel.
Uang senilai Rp1 miliar sebagai
nilai komitmen kuota impor daging
sapi itu dimasukkan ke dalam tas
kresek hitam ditemukan dalam
mobil Ahmad Fathanah. Selain uang
tersebut, KPK juga mengamankan
sejumlah buku tabungan dan
beberapa berkas serta dokumen.
Dari hasil gelar perkara KPK
besar. Sebab, tambahan kuota impor
yang diberikan pemerintah pada
2011 jauh lebih kecil dibandingkan
kebutuhan PT Indoguna Utama yang
mencapai 20.000 ton per tahun. Pada
semester 2011, Indoguna hanya
memperoleh jatah daging sapi impor
sebanyak 2.700 ton atau 5.400 ton
untuk setahun. Untuk terpenuhinya
kuota daging impor, PT Indoguna
Utama memerlukan tambahan
setidaknya 14.600 ton lagi. Nah, dalam
rangka mendapatkan tambahan jatah
Luthfi Hasan Ishaaq
menyimpulkan bahwa sudah ada
dua alat bukti yang cukup terkait
dugaan suap kepada Luthfi Hasan
Ishaaq. Karenanya KPK tidak ragu-ragu
lagi menetapkan Luthfi yang juga
Anggota Komisi I DPR itu menjadi
tersangka.
Adapun latar belakang rangkaian
kasus suap ini diduga berawal dari
adanya kesulitan PT Indoguna Utama
mencari pasokan sapi lokal. Hal ini
dikarenakan minimnya fasilitas rumah
pemotongan hewan (RPH) di wilayah
setempat pada 2011.
Di sisi lain, PT Indoguna Utama
juga berkepentingan untuk bisa
mendapatkan kuota impor yang lebih
kuota impor itulah praktik suap itu
dilakukan.
Luthfi Mundur
Sementara itu, setelah KPK
mengumumkan Luthfi menjadi
tersangka dalam kasus dugaan suap
impor daging sapi itu, dia langsung
mengumumkan pengunduran diri
dari jabatan Presiden PKS. Hal ini
menurut dia harus dilakukan, karena
selain sudah diatur dalam AD/ART
PKS, dalam kedudukannya sebagai
tersangka sangat tidak mungkin dia
bisa menjalankan fungsinya sebagai
Presiden PKS secara optimal.
Sebagai pengganti, PKS telah
JANUARI 2013
58 - 60 PANTAU.indd 59
Warta BPK
59
2/28/13 12:54 PM
PANTAU
mengangkat Anis Matta yang
sebelumnya menjabat sebagai
Sekjen. Anis diyakini oleh PKS bisa
mengangkat sekaligus mendongkrak
popularitas PKS yang merosot sejak
adanya peristiwa ini.
Dalam orasi politik seusai
pelantikannya, Anis Matta membuat
pernyataan yang menimbulkan
kontroversi baru. Dia mencurigai
adanya aroma konspirasi untuk
menjerat Luthfi Hasan dalam
kasus suap daging sapi impor.
Tujuan utamanya tak lain untuk
menggembosi PKS yang belakangan
semakin perkasa.
“Yang dihadapi PKS hari ini
adalah sebuah konspirasi besar yang
bertujuan ingin menghancurkan
partai. Peristiwa ini insya Allah
merupakan sejarah sekaligus
membangunkan macan tidur PKS,”
ungkap Anis di Gedung DPP PKS,
Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat
(1/2/2013)
Selanjutnya Presiden baru PKS
itu juga merencanakan menggelar
pertobatan nasional. Hal itu
dilakukan untuk konsolidasi internal
partai. Anis menuturkan, PKS
akan melakukan shalat berjamaah
untuk mengevaluasi kekurangan
dan menyempurnakan kerja PKS
ke depan. “Presiden kami (Luthfi)
dikeluarkan dari ruangan ini, dan dari
ruangan ini juga kita memulai kerja
baru,” ujarnya.
Pertobatan nasional
direncanakan berbentuk istighosah.
Namun, secara teknis, Anis belum
bisa mengemukakan secara
rinci. “Nanti saya jelaskan, belum
sekarang,” imbuhnya.
Bak gayung bersambut, lontaran
dugaan konspiras, langsung
mendapat tanggapan berbagai
kalangan. Tanggapan berupa
dukungan, datang dari Anggota
Komisi III DPR dari FPP, Ahmad Yani.
“Ini saling sandera, uji-menguji.
KPK hendaknya tidak dijadikan
instrumen politik. Kalau ini betul
konspirasi, betapa tidak bermoralnya
60
Warta BPK
58 - 60 PANTAU.indd 60
Anis Matta
bangsa ini,” katanya di Kompleks
MPR/ DPR, Senayan, Jakarta. Yani
mengkhawatirkan adanya pihakpihak yang sengaja memanfaatkan
KPK untuk memperburuk citra partai
menjelang pemilu 2014.
“Bisa saja untuk membusukkan
(partai). Dengan begitu, kans
munculnya calon independen lebih
besar. PPP memantau kasus ini, kami
berharap PKS dapat membantah
dan menolak semua tudingan.
Kalau memang ini rekayasa politik,
saya berdiri di depan. Tapi kalau
murni pemberantasan korupsi, saya
dukung,” tegas Yani.
Adapun tanggapan yang
berbeda, datang dari Ketua
Mahkamah Konstitusi Mahfud
MD. Menurutnya dugaan adanya
konspirasi di balik penangkapan
Luthfi Hasan Ishaaq hanya penilaian
politik. Mahfud sebagai Ketua
Presidium Majelis Nasional Korps
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
(KAHMI) menegaskan, “Kasus Luthfi”
adalah fakta.
“KAHMI tidak mau campur
tangan tentang PKS walau pun sama-
sama Islam. Penegakan hukum harus
dilaksanakan kepada siapa pun, tidak
memandang presiden atau siapa
pun,” ungkap Mahfud di Jakarta.
Mahfud pun percaya bahwa
pimpnan KPK merupakan orangorang yang memiliki integritas. Dia
pun berharap KPK tidak terpengaruh
isu konspirasi. “KPK tidak boleh
terpengaruh dengan itu, rakyat selalu
bersama KPK,” katanya.
Bak bola liar, kasus itu bahkan
ada yang mengaitkan dengan
adanya kunjungan Dubes AS ke KPK
sebelum peristiwa itu terjadi. Bak
kambing hitam, Dubes AS kemudian
diposisikan sebagai pihak yang
memberi “order” untuk menangkap
Luthfi dalam konteks penggembosan
suara Islam. Ketua KPK, Abraham
Samad sontak membantah, bahwa
penangkapan Luthfi Hasan sama
sekali tidak ada kaitannya dengan
kedatangan Dubes AS ke KPK.
Kedatangan Dubes AS merupakan
kunjungan rutin yang dilakukan
setiap tiga bulan sekali. “Sama sekali
tidak ada motif politik di balik kasus
ini,” tegas Abraham Samad.
bd
JANUARI 2013
2/28/13 12:54 PM
HUKUM
Abraham Samad
MENUNGGU KIPRAH
KPK DI TAHUN ULAR AIR
TUGAS KPK BAKAL MAKIN BERAT TAHUN INI. MASALAH PENYIDIK
MASIH MENJADI GANJALAN. MODUS KORUPSI JUGA DIPREDIKSI
MAKIN MASIF DAN SISTEMATIS. NAMUN, KPK BERSIAP UNTUK
SPEED UP DALAM PENANGANAN KORUPSI.
S
EPAK terjang Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) pantas mendapatkan
apresiasi sepanjang tahun
lalu. Sejumlah kasus korupsi menarik
ƉĞƌŚĂƟĂŶƉƵďůŝĐ͘^ĞďƵƚƐĂũĂŬĂƐƵƐ
Wisma Atlet yang melibatkan mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat
EĂnjĂƌƵĚĚŝŶ͕ŬĂƐƵƐĐĞŬƉĞůĂǁĂƚ
ĚĞŶŐĂŶƚĞƌĚĂŬǁĂDŝƌĂŶĚĂ'ŽĞůƚŽŵ͕
ƐĞƌƚĂŬĂƐƵƐŐƌĂƟĮŬĂƐŝLJĂŶŐŵĞŶLJĞƌĞƚ
Angelina Sondakh.
Bahkan, di penghujung 2012
KPK kembali menunjukkan taringnya
ĚĞŶŐĂŶŵĞŶĞƚĂƉŬĂŶDĞŶƉŽƌĂŶĚLJ
DĂůůĂƌĂŶŐĞŶŐƐĞďĂŐĂŝƐĂůĂŚƐĂƚƵ
ƚĞƌĚĂŬǁĂĚĂůĂŵŬĂƐƵƐWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ
WƵƐĂƚWĞůĂƟŚĂŶĚĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ
Olahraga di Hambalang, Bogor.
Namun, apakah prestasi itu bisa
dijadikan modal menghadapi kasuskasus besar lain di tahun ini? Para
pengamat memperkirakan langkah
KPK di Tahun Ular Air ini masih belum
mulus. Berbagai kendala tetap akan
ŵĞŶŐŐĞůĂLJƵƟůĂŶŐŬĂŚ<W<ĚĂůĂŵ
melakukan tugasnya membersihkan
negeri ini dari korupsi.
DĞŶŐĂƉĂ͍^ĞďĂŐĂŝůĞŵďĂŐĂ
ƐĞŵĞŶƚĂƌĂĂůŝĂƐĂĚŚŽĐ͕ŶĂƐŝď<W<
ƚĞƚĂƉďĞƌŐĂŶƚƵŶŐƉĂĚĂŬĞƉĞƌĐĂLJĂĂŶ
masyarakat. Tak mustahil suatu hari
ůĞŵďĂŐĂŝƚƵĚŝďƵďĂƌŬĂŶũŝŬĂƟĚĂŬ
adaƉŽůŝƟĐĂůǁŝůůdari pemerintah dan
DPR dalam membersihkan negara
dari perilaku busuk para koruptor.
Apalagi bila keberadaan KPK dinilai
ƟĚĂŬŵĂŵƉƵŵĞŵĞŶƵŚŝŚĂƌĂƉĂŶ
masyarakat yang mendambakan
negara yang bersih dari korupsi.
WĞŶĞůŝƟ/ŶĚŽŶĞƐŝĂŽƌƌƵƉƟŽŶ
tĂƚĐŚ;/tͿŽŶĂů&ĂƌŝnjďĞƌƉĞŶĚĂƉĂƚ
banyak kajian yang menyebut
JANUARI 2013
61 - 66 HUKUM.indd 61
Warta BPK
61
2/28/13 12:59 PM
HUKUM
keberhasilan atau kegagalan suatu
lembaga sejenis KPK sebaiknya
ĚŝƟŶũĂƵĚĂƌŝĚƵĂƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐ͘
WĞƌƚĂŵĂ͕ kondisi eksternal lembaga,
ƐĞƉĞƌƟĚƵŬƵŶŐĂŶƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚďĞƌƵƉĂ
ůĂŶĚĂƐĂŶŚƵŬƵŵĚĂŶĮŶĂŶƐŝĂů͕ŚĂƌĂƉĂŶ
masyarakat, dan kerja sama luar
negeri. <ĞĚƵĂ͕ kondisi internal lembaga
ƐĞƉĞƌƟĚƵŬƵŶŐĂŶƐƚĂĨ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƚĂƐ͕
berintegritas, struktur organisasi dan
sistem manajemen yang baik.
Berdasarkan pengalaman di
ďĞďĞƌĂƉĂŶĞŐĂƌĂĚŝĨƌŝŬĂ͕ŬĂƚĂ
ŽŶĂů͕ŬĞŐĂŐĂůĂŶŬŽŵŝƐŝĂŶƟŬŽƌƵƉƐŝ
ĚŝĂǁĂůŝĚĞŶŐĂŶƟĚĂŬƚĞƌƉĞŶƵŚŝŶLJĂ
harapan berbagai pihak terhadap
komisi tersebut. Tidak dipenuhinya
harapan itu bukan semata-mata
karena rendahnya kinerja, tetapi juga
disebabkan oleh besarnya harapan
yang dibebankan ke pundak komisi
LJĂŶŐƵƐŝĂŶLJĂŵĂƐŝŚƌĞůĂƟĨŵƵĚĂĚĂŶ
tengah membangun diri.
ƟŶĚĂŬĂŶLJĂŶŐƟĚĂŬƚĞƌƉƵũŝ͘
>ĞŵĂŚŶLJĂůĞŵďĂŐĂLJƵĚŝŬĂƟĨ
dalam hal pemberantasan korupsi
ini diperparah dengan sikap DPR
LJĂŶŐƐĞƚĞŶŐĂŚŚĂƟŵĞŶĚƵŬƵŶŐ<W<͘
Dari sisi legislasi, menurut Donal,
<W<ŵĂƐŝŚƚĞƌĂŶĐĂŵĂŬĂŶĚŝƉĂŶŐŬĂƐ
ŬĞǁĞŶĂŶŐĂŶŶLJĂŵĞůĂůƵŝrevisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
KPK.DĞƐŬŝƉĞŵďĂŚĂƐĂŶƌĞǀŝƐŝhh
ƚĞƌƐĞďƵƚƐƵĚĂŚĚŝŚĞŶƟŬĂŶ͕WZďĞůƵŵ
ŵĞŶĐĂďƵƚagenda revisi UU KPK
dari program legislasi nasional atau
prolegnas.
Langkah DPR tersebut justru
ĚŝŬŚĂǁĂƟƌŬĂŶĂŬĂŶŵĞŶLJĂŶĚĞƌĂ<W<͘
KPK.
Selain itu, persoalan yang
dihadapi KPK juga datang dari
ĞŬƐĞŬƵƟĨ͕LJĂŝƚƵƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ͘DĞƐŬŝƉƵŶ
ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚƟĚĂŬŵĞŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƐŝ
langsung proses hukum di KPK,
ĂĚĂŬĞĐĞŶĚĞƌƵŶŐĂŶƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ
ŵĞŵďŝĂƌŬĂŶ<W<ĚŝŐĞƌŽŐŽƟƉŝŚĂŬͲ
pihak yang bermasalah. Bahkan,
ďĞůĂŬĂŶŐĂŶŵƵŶĐƵůƉĞƌŶLJĂƚĂĂŶ
WƌĞƐŝĚĞŶLJĂŶŐŬŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵŬƟĨĚĞŶŐĂŶ
pemberantasan korupsi yang selama ini
menjadi jargon pemerintahannya.
“Pernyataan soal kasus Andi
DĂůůĂƌĂŶŐĞŶŐŵŝƐĂůŶLJĂ͘:ĞůĂƐŝƚƵ
ďŝƐĂĚŝĂƌƟŬĂŶƐĞďĂŐĂŝƐŝŶLJĂůŬĞƉĂĚĂ
KPK. Presiden saat itu mengatakan
ďĂŚǁĂŽƌĂŶŐLJĂŶŐŵĞůĂŬƵŬĂŶŬŽƌƵƉƐŝ
ƐĞďĞŶĂƌŶLJĂŬĂƌĞŶĂƟĚĂŬƚĂŚƵ͕ŚĂƌƵƐ
ĚŝƐĞůĂŵĂƚŬĂŶ͘/ŶŝŵĞŶŐŝƐLJĂƌĂƚŬĂŶ͕
sangat mungkin pemerintah
ŵĞŵďŝĂƌŬĂŶ<W<ĚŝŐĞƌŽŐŽƟĂƚĂƵ
mungkin pemerintah sendiri yang
ůĂŬƵŬĂŶŝƚƵ͕͟ƵũĂƌŶLJĂ͘
Persoalan Mengepung
ŽŶĂů&ĂƌŝnjŵĞŶĂŵďĂŚŬĂŶ
selama ini KPK masih dikepung
oleh persoalan baik dari eksternal
maupun internal. Sementara itu sistem
yang terbentuk di luar KPK belum
sepenuhnya mendukung lembaga
yang baru berumur 9 tahun itu untuk
tumbuh dan berkembang.
Dari sisi dukungan perangkat
LJƵĚŝŬĂƟĨ͕ŵŝƐĂůŶLJĂ͕ƉĞŶŐĂĚŝůĂŶ
ƟŶĚĂŬƉŝĚĂŶĂŬŽƌƵƉƐŝLJĂŶŐĂĚĂĚŝ
daerah-daerah hingga saat ini belum
sepenuhnya bersih dari intervensi.
Hal itu akan menjadi persoalan
ekstra yang harus dihadapi KPK
ŬĞƟŬĂŵĞƌĞŬĂŵĞŵƉƌŽƐĞƐŬĂƐƵƐ
di daerah. Sebaliknya, para hakim
masih terkesan mudah diintervensi
kelompok-kelompok yang berperkara.
͞/ƚƵƚĞŶƚƵƐĂŶŐĂƚŵĞŶLJƵůŝƚŬĂŶ
kerja KPK. Nah, masalah pengadilan
Tipikor di daerah ini masih belum
ƚĞƌƐĞůĞƐĂŝŬĂŶŽůĞŚDĂŚŬĂŵĂŚ
<ŽŶƐƟƚƵƐŝ͕͟ŬĂƚĂŽŶĂů͘
^ĞŬĂĚĂƌĐĂƚĂƚĂŶ͕ĚĂƚĂLJĂŶŐ
ĚŝŬĞůƵĂƌŬĂŶDĂŚŬĂŵĂŚŐƵŶŐ͕ƉĂĚĂ
ϮϬϭϮDƚĞůĂŚŵĞŶŐĂŵďŝůƟŶĚĂŬĂŶ
terhadap 73 hakim yang melakukan
62
Warta BPK
61 - 66 HUKUM.indd 62
Krisis Penyidik
Donal Fariz
ŝƐĂƐĂũĂƐĞǁĂŬƚƵͲǁĂŬƚƵƉĞŵďĂŚĂƐĂŶ
ĚƌĂĨƌĞǀŝƐŝhhLJĂŶŐĚŝƐŝŶLJĂůŝƌƐĞďĂŐĂŝ
ƵƉĂLJĂƉĞŵĂŶŐŬĂƐĂŶǁĞǁĞŶĂŶŐ<W<
itu dilanjutkan kembali sehingga hal
/ŶŝĂŬĂŶŵĞŶŐŐĂŶŐŐƵŬŝŶĞƌũĂ<W<͘
DĞůĂůƵŝƌĞǀŝƐŝŝƚƵŬĞǁĞŶĂŶŐĂŶ<W<
kemungkinan akan kembali dibonsai
ĂƚĂƵƐĞƟĚĂŬŶLJĂďŝƐĂĚŝŬĞŶĚĂůŝŬĂŶ͘
ZĞŶĐĂŶĂWZƵŶƚƵŬŵĞƌĞǀŝƐŝhh
KPK ini memang menuai reaksi keras
ŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚ͘ƌĂĨƌĞǀŝƐŝLJĂŶŐĚŝĂũƵŬĂŶ
<ŽŵŝƐŝ///WZĚŝŶŝůĂŝďĞƌƉŽƚĞŶƐŝ
ŵĞŶŐŬĞƌĚŝůŬĂŶŬĞǁĞŶĂŶŐĂŶ<W<͘
DŝƐĂůŶLJĂ͕ƉĞŶŐŚŝůĂŶŐĂŶŬĞǁĞŶĂŶŐĂŶ
penuntutan, adanya mekanisme
penyadapan yang harus meminta izin
ketua pengadilan negeri terlebih dulu,
ƐĞƌƚĂĚŝďĞŶƚƵŬŶLJĂĞǁĂŶWĞŶŐĂǁĂƐ
Persoalan eksternal agaknya makin
mengimpit KPK di tengah persoalan
internal yang dihadapi. Harus diakui,
saat ini KPK tengah mengalami krisis
penyidik. Sejak penyidikan dugaan
korupsi simulator surat izin mengemudi
;^/DͿLJĂŶŐŵĞůŝďĂƚŬĂŶĚƵĂũĞŶĚĞƌĂů
kepolisian, penyidik KPK berkurang satu
ƉĞƌƐĂƚƵ͘DƵůĂŝĚĂƌŝƐƵƌĂƚƉĞŶƵŐĂƐĂŶŶLJĂ
LJĂŶŐƟĚĂŬĚŝƉĞƌƉĂŶũĂŶŐŚŝŶŐŐĂ
pengunduran diri penyidik dengan
alasan ingin mengembangkan karir di
Kepolisian.
Kondisi krisis sumber daya manusia
;^DͿŝŶŝƉĂĚĂĂǁĂůŶLJĂĚŝŚĂƌĂƉŬĂŶ
bisa teratasi melalui revisi Peraturan
pemerintah No 63 tahun 2005
ƚĞŶƚĂŶŐ^D<W<LJĂŶŐŵĞŶŐĂƚƵƌ
ƉĞƌƉĂŶũĂŶŐĂŶŵĂƐĂƚƵŐĂƐƉĞŐĂǁĂŝ
negeri, termasuk penyidik yang
bertugas di KPK menjadi 10 tahun, dari
8 tahun. Penarikan penyidik pun, harus
berdasarkan persetujuan pimpinan
KPK.
EĂŵƵŶĚĞŵŝŬŝĂŶ͕ĂĚĂƐĂũĂĐĞůĂŚ
yang berpotensi melemahkan KPK
dalam PP yang telah direvisi dan
JANUARI 2013
2/28/13 12:59 PM
HUKUM
ďĞƌŐĂŶƟŶĂŵĂũĂĚŝWWEŽŵŽƌϭϬϯ
Tahun 2002 itu. Wakil Ketua KPK Busyro
DƵƋŽĚĚĂƐƉĞƌŶĂŚŵĞŶŐƵŶŐŬĂƉŬĂŶ
ada ayat siluman yang diselipkan dalam
peraturan tersebut. Ayat itu, dianggap
mempersulit KPK dalam proses alih
ƐƚĂƚƵƐƉĞŶLJŝĚŝŬŵĞŶũĂĚŝƉĞŐĂǁĂŝƚĞƚĂƉ͘
DĞŶƵƌƵƚĚŝĂ͕ĚĂůĂŵWĂƐĂůϱLJĂƚϵ
PP Nomor 103 tahun 2012, disebutkan,
ƐĞƟĂƉƉĞŐĂǁĂŝƚĞƌŵĂƐƵŬƉĞŶLJŝĚŝŬLJĂŶŐ
ingin alih status harus mendapatkan
ŝnjŝŶĚĂƌŝŝŶƐƚĂŶƐŝĂǁĂůŶLJĂůĞďŝŚĚĂŚƵůƵ͘
Oleh karena itu, revisi PP tersebut
ďĞůƵŵŵĞŶũĂǁĂďƉĞƌƐŽĂůĂŶ<W<ĚĂƌŝ
segi alih status penyidik.
ujung tombak penyidikan kasus-kasus
korupsi. Kondisi krisis penyidik inilah
yang menjadi latar belakang KPK mulai
merekrut penyidik internal. Proses
seleksi tahap pertama menghasilkan 26
penyidik baru yang berasal dari internal
KPK.
DĞŶLJŝŶŐŐƵŶŐƉĞŶLJŝĚŝŬŝŶƚĞƌŶĂů
ini, Donal menilai KPK sedianya segera
menggelar proses rekrutmen tahap
kedua. Di samping itu, KPK harus
memaksimalkan kekuatan dengan
merekrut penyidik dari Kejaksaan
Agung. karena kondisi Kepolisian saat
ŝŶŝƐĂŶŐĂƚƟĚĂŬŵĞŵƵŶŐŬŝŶŬĂŶ͘
Tancap Gas
Busyro Muqoddas
͞<ŽŶŇŝŬƉĞŶLJŝĚŝŬ<W<LJĂŶŐ
ďĞƌĂƐĂůĚĂƌŝ<ĞƉŽůŝƐŝĂŶƟĚĂŬďĞƌŚĂƐŝů
ĚŝƚƵŶƚĂƐŬĂŶŵĞůĂůƵŝƌĞǀŝƐŝWWŝƚƵ͕͟ŬĂƚĂ
Busryro.
Alhasil, jika dilihat kondisi
saat ini,ũƵŵůĂŚƉĞŐĂǁĂŝ<W<͕
terutama penyidiknya, masih minim
dibandingkan dengan tugas berat yang
ĚŝĞŵďĂŶ<W<͘dĂŚƵŶůĂůƵ͕ũƵŵůĂŚ^D
KPK berkurang menjadi 674 orang dari
710 pada tahun sebelumnya.
:ŝŬĂĚŝďĂŶĚŝŶŐŬĂŶĚĞŶŐĂŶ
Hongkong, negara yang hanya
ŵĞŵŝůŝŬŝƉĞŶĚƵĚƵŬϳũƵƚĂũŝǁĂĚĂŶ
ůƵĂƐǁŝůĂLJĂŚŶLJĂƟĚĂŬůĞďŝŚĚĂƌŝ:ĂŬĂƌƚĂ,
ŵĞƌĞŬĂŵĞŵŝůŝŬŝϭ͘ϮϬϬƉĞŐĂǁĂŝ͕
900 di antaranya khusus menangani
ŝŶǀĞƐƟŐĂƐŝŬĂƐƵƐŬŽƌƵƉƐŝ͘
Sementara jumlah penyidik KPK
LJĂŶŐƚĞƌƐŝƐĂƐĂĂƚŝŶŝƟĚĂŬůĞďŝŚĚĂƌŝϭϬϬ
orang. Padahal, penyidik merupakan
Bila hal ini tak diatasi, kata
Donald, pada 2013 persoalan yang
dihadapi KPK diprediksi semakin
membahayakan. Tahun ini akan
menjadi tahun yang panjang dalam
agenda pemberantasan korupsi
sehingga beban KPK semakin berat.
<ĂůĂƵďŽůĞŚĚŝŝƐƟůĂŚŬĂŶ͕ƚĂŚƵŶŝŶŝ
ĂŬĂŶŵĞŶũĂĚŝƚĂŚƵŶ͞ďŽŶŐŬĂƌŵƵĂƚ͟
pemberantasan korupsi. “Pada 2012
saja begitu banyak kasus korupsi yang
ditangani dan terungkap, apalagi di
ϮϬϭϯ͕͟ƵũĂƌŽŶĂů͘
KPK diperkirakan akan menghadapi
gelombang korupsi yang semakin
ĚĂŚƐLJĂƚďĂŝŬƐĞĐĂƌĂŬƵĂůŝƚĂƐŵĂƵƉƵŶ
ŬƵĂŶƟƚĂƐ͘WĂƐĂůŶLJĂƚĂŚƵŶŝŶŝ͕
ŵĞƌƵƉĂŬĂŶǁĂŬƚƵďĂŐŝƉĂƌĂĞůŝƚƉŽůŝƟŬ
untuk mempersiapkan diri dalam
menghadapi pemilihan umum 2014.
͞DĞƌĞŬĂĂŬĂŶŵĞŶƵŵƉƵŬůŽŐŝƐƟŬ
ƐĞŚŝŶŐŐĂŵĞƌĞŬĂŵĞŶĐĂƌŝͲĐĂƌŝƐƵŵďĞƌ
yang ilegal melalui mekanisme
APBN. Saat itu tentu korupsi semakin
ďĂŶLJĂŬƐĞĐĂƌĂŬƵĂŶƟƚĂƐĚĂŶŬƵĂůŝƚĂƐ͕͟
paparnya.
tĂŬŝů<ĞƚƵĂ<W<ƵƐLJƌŽDƵƋŽĚĚĂƐ
juga mengakui adanya tren korupsi
LJĂŶŐƐĞŵĂŬŝŶŵĂƐŝĨĚĂŶƐŝƐƚĞŵŝŬ͘
<W<ƐĞƉĞƌƟŶLJĂƐƵĚĂŚŵĞŵďĂĐĂ
kondisi medan pertempuran yang
menghadang di depan. KPK telah
ŵĞŵďĂĐĂŝŶĚŝŬĂƐŝŐĞƌĂŬͲŐĞƌŝŬƉĂƌĂ
ĞůŝƚƉŽůŝƟŬLJĂŶŐŝŶŐŝŶďĞƌũĂLJĂŬĞŵďĂůŝ
melalui pemilihan umum (pemilu)
ϮϬϭϰ͕LJĂŶŐĐĞŶĚĞƌƵŶŐĚŝĚƵŬƵŶŐ
kekuatan bisnis yang busuk.
Oleh karena itu, tambahnya, pada
2013 KPK akan berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. KPK akan speed
upĂƚĂƵŵĞŶŝŶŐŬĂƚŬĂŶŬĞĐĞƉĂƚĂŶŶLJĂ
dalam penanganan kasus-kasus
korupsi. Tahun ini ada 26 penyidik baru
yang terpilih melalui proses seleksi
internal KPK mulai bekerja. Busyro juga
ƟĚĂŬŵĞŵďĂŶƚĂŚĂŬĂŶĂĚĂƚĞƌƐĂŶŐŬĂͲ
tersangka baru yang ditetapkan KPK
ƉĂĚĂĂǁĂůϮϬϭϯ͘
WĞƌŝŚĂůŵĂŬŝŶŵĂƐŝĨŶLJĂŬŽƌƵƉƐŝĚŝ
ϮϬϭϯũƵŐĂĚŝƐĂŵƉĂŝŬĂŶƉĞŶĞůŝƟďŝĚĂŶŐ
ƉŽůŝƟŬ/tďĚƵůůĂŚĂŚůĂŶĚĂůĂŵ
ƉĞŵĂƉĂƌĂŶKƵƚůŽŽŬ<ŽƌƵƉƐŝWŽůŝƟŬ
ϮϬϭϯĚŝ:ĂŬĂƌƚĂ͘ŝĂƐĞƉĂŬĂƚϮϬϭϯ
ŵĞƌƵƉĂŬĂŶǁĂŬƚƵďĂŐŝƉĂƌĂĞůŝƚĞƉŽůŝƟŬ
untuk mempersiapkan diri menghadapi
pemilu 2014.
Oleh karena itu, para kepala
daerah dan anggota DPR/DPRD lebih
ĨŽŬƵƐŵĞŶŐƵŵƉƵůŬĂŶŵŽĚĂůͲŵŽĚĂů
ƉŽůŝƟŬƐĞŚŝŶŐŐĂĐĞŶĚĞƌƵŶŐŵĞůĂŬƵŬĂŶ
ƉĞŶLJĂůĂŚŐƵŶĂĂŶǁĞǁĞŶĂŶŐƵŶƚƵŬ
ŵĞŶĚĂƉĂƚƐƵŶƟŬĂŶďŝĂLJĂ͘WĂĚĂƚĂŚƵŶͲ
ƚĂŚƵŶŬƌŝƟƐŝŶŝ, kata Abdullah, masa
bulan madu dengan rakyat berkurang.
ůŝƚƉŽůŝƟŬďŝĂƐĂŶLJĂůĞďŝŚĨŽŬƵƐƉĂĚĂ
pengumpulan modal. Tak mustahil
APBN akan menjadi ajang perburuan
ĚĂŶƉĞŵďĂũĂŬĂŶƵŶƚƵŬŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ
ƉŽůŝƟŬƚĞƌƐĞďƵƚ͘
Tak mustahil, tegasnya, partai
ƉŽůŝƟŬŵƵůĂŝŵĞŶŐŝŶƐƚƌƵŬƐŝŬĂŶƉĂƌĂ
kadernya untuk mengumpulkan dana
ŵŽĚĂůƉŽůŝƟŬ͘DĞŶũĞůĂŶŐϮϬϭϰ͕ƉĂƌƉŽů
membutuhkan dana yang sangat besar
ƵŶƚƵŬďŝĂLJĂŬĂŵƉĂŶLJĞ͕ďĂŝŬůĞŐŝƐůĂƟĨ
maupun pemilu presiden. Disinyalir,
proyek-proyek besar dan siluman akan
ďĞƌŵƵŶĐƵůĂŶŬĞŵƵĚŝĂŶĚŝũĂĚŝŬĂŶ
ƐĞďĂŐĂŝƉĞŶĚĂŶĂĂŶƉŽůŝƟŬ͘
Kondisi ini, menurut dia, diperparah
dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang belum menyentuh masalah
pendanaan kampanye. Pada 2013,
katanya, KPU masih sibuk melakukan
ǀĞƌŝĮŬĂƐŝƉĂƌƚĂŝĚĂŶŵĞŶLJƵƐƵŶƌĞŐƵůĂƐŝ͘
“Apalagi jika KPK dan penegak hukum
lainnya juga lemah, ditambah kondisi
<W<LJĂŶŐƐĞƌŝŶŐŬĂůŝĚŝůĞŵĂŚŬĂŶ͕͟ŬĂƚĂ
Abdullah.
bd
JANUARI 2013
61 - 66 HUKUM.indd 63
Warta BPK
63
2/28/13 12:59 PM
HUKUM
CHOEL MALLARANGENG
SIAP HADAPI RISIKO
CHOEL MALLARANGENG MENGAKU TERIMA Rp2 MILIAR DARI
PT GLOBAL DAYA MANUNGGAL. NAMUN, APAKAH UANG ITU
DIGUNAKAN UNTUK PROYEK HAMBALANG? KPK AGAKNYA PERLU
WAKTU UNTUK MENGANALISA PENGGUNAAN ATAS UANG ITU.
M
ISTERI kasus
korupsi
Pembangunan
Pusat Pendidikan
dan Pelatihan serta Sekolah
Olahraga Nasional (P3SON) di
Bukit Hambalang sedikit demi
sedikit mulai terkuak. Sekalipun
Komisi Pemberantasaan
Korupsi (KPK) masih harus
bekerja keras untuk melakukan
validasi keterangan para saksi,
setidaknya pintu masuk untuk
membongkar skandal korupsi
yang merugikan negara sekitar
Rp243,6 miliar tersebut mulai
terbuka.
Seperti diketahui, dalam
mengurai kasus Hambalang
ini KPK telah menetapkan
dua tersangka, yakni Kabiro
Perencanaan Keuangan dan
Rumah Tangga Kemenpora
Andi Zulkarnaen Mallarangeng
Deddy Kusdinar dan mantan
Menteri Pemuda dan Olahraga
Andi Alifiani Mallarangeng.
Undang Pemberantasan Tindak
Bahkan menurut juru bicara KPK
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
Johan Budi, tak mustahil dari hasil
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
penyidikan yang tengah dilakukan,
Pidana.
KPK akan menetapkan tersangka
Mantan Menpora Andi Alifiani
baru lagi.
Mallarangeng yang merupakan
Deddy Kusdinar dituding telah
Kuasa Pengguna Anggaran
melakuan penggelembungan biaya
Hambalang disangkakan pasal yang
pembangunan sarana pelatihan
sama dengan Deddy. Sekalipun
olahraga yang terletak di Sentul,
dalam sejumlah pertemuan Andi
Bogor tersebut. Dia dijerat dengan
menegaskan sama sekali tidak
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undangpernah mengenyam uang haram dari
64
Warta BPK
61 - 66 HUKUM.indd 64
pembangunan proyek Hambalang,
sebagai kuasa pengguna anggaran
dia tetap harus bertanggungjawab.
Dalam menelisik kasus korupsi
ini, hingga akhir 2013 KPK telah
menghadirkan sejumlah saksi
untuk dimintakan keterangan, baik
keterangan yang terkait aliran
dana ataupun mengenai proses
mendapatkan proyek tersebut.
Para saksi yang telah dimintakan
keterangan itu di antaranya Neneng
Sri Wahyuni, istri Nazaruddin.
Neneng dimintai keterangan
dalam kedudukannya sebagai
Direktur Keuangan PT Anugerah
Nusantara (sekarang Grup Permai).
Sebagaimana diungkapkan oleh
Nazaruddin, keberadaan Grup
Permai tak bisa dilepaskan dari
Anas Urbaningrum yang namanya
juga sering dikait-kaitkan dengan
pembangunan Proyek Hambalang.
Selain itu KPK juga memanggil
mantan Ketua Komisi X DPR
Mahyudin, Angelina Sondakh
sebagai mantan anggota Komisi X
Fraksi Partai Demokrat DPR serta
meminta keterangan beberapa
politikus lainnya. Mereka antara lain
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek
Suardika dan mantan anggota Komisi
X Partai Amanat Nasional Primus
Yusticia.
Komisi X membidangi pendidikan
dan olahraga, dan rekan kerja
Kemenpora yang bersinggungan
langsung dalam proses proyek
Hambalang. Para penyidik KPK
tentunya membutuhkan informasi
seputar disetujuinya pembangunan
proyek pusat pelatihan olahraga
yang sebelumnya tak pernah
disetujui karena adanya kendala
JANUARI 2013
2/28/13 12:59 PM
HUKUM
menyangkut kelabilan tanah di area
yang akan dibangun itu.
Bahkan, jauh hari sebelumnya,
KPK meminta keterangan mantan
Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Joyo Winoto terkait
pengadaan sertifikat dan mantan
Menteri Pemuda dan Olahraga
Adhyaksa Dault yang pengajuan
anggaran pembangunan Hambalang
tak disetujui.
Wakil Menteri Keuangan
dan mantan Direktur Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan
Ani Ratnawaty juga dimintakan
keterangan oleh KPK. Ani
diperlukan para penyidik KPK untuk
menuturkan perihal pengucuran
dana.
Kesaksian Choel
Pada 25 Januari, KPK juga
meminta keterangan adik Andi
Mallarangeng, Andi Zulkarnaen
Mallarangeng yang akrab disapa
Choel. Dia dimintai keterangan
sehubungan dengan masuknya
PT Adhi Karya sebagai salah satu
subkontraktor dalam pembangunan
proyek Hambalang.
Seusai memberikan keterangan
dihadapan penyidik KPK, kepada
wartawan Choel mengaku telah
melakukan kesalahan yang
mengakibatkan abangnya Andi
Mallarangeng menjadi tersangka
dalam kasus Hambalang. Padahal,
menurut Choel, selama dia sama
sekali tidak pernah bicara proyek
Hambalang dengan Andi yang saat
itu menjabat sebagai Menpora.
“Saya katakan, saya tidak pernah
bicarakan proyek dengan kakak saya.
Bahkan saya tidak pernah bicara
uang dengan kakak saya. Karena itu
saya sudah siap menghadapi risiko,
“ tegasnya di pelataran Gedung KPK,
Jumat (25/1).
Choel juga mengaku dirinya
memang pernah menerima uang
dari perusahaan subkontraktor kerja
sama operasi (KSO) PT Adhi Karya,
yakni PT Global Daya Manunggal
Andi Mallarangeng
(GDM) sebesar Rp2 miliar.
Namun demikian dia menampik
tuduhan bahwa duit yang dia
terima berkaitan dengan proyek
Hambalang.
Dia mengaku kenal dengan
pimpinan PT Adhi Karya. Selain itu,
dirinya juga pernah bertemu dengan
Direktur Pemasaran PT Adhi Karya
Muhammad Arif Taufikurrahman, di
Hotel Mandarin. Saat itu, katanya,
Arif meminta tolong untuk
mencarikan proyek yang dijalankan.
“Itupun dia minta tolong kepada
saya bagaimana dicarikan jalan
guna menangani proyek yang dia
jalankan. Yakni Proyek Pertamina
dan Telkom. Jadi sama sekali tidak
membahas masalah Hambalang,”
ujarnya.
Namun karena adanya aliran
dana tersebut, Choel disebut-sebut
ikut berperan dalam menggolkan
GDM untuk menjadi subkontraktor
dari PT Adhi Karya.
Namun, informasi lain yang
berkembang, dalam kaitannya
dengan penunjukan tersebut,
berawal pada November ketika
Sesmenpora Wafid Muharam
didatangi oleh dua orang dari GDM
yaitu Herman dan Nanny Ruslie.
Selanjutnya, keduanya
menghubungi Choel dan meminta
agar perusahaannya dijadikan
JANUARI 2013
61 - 66 HUKUM.indd 65
Warta BPK
65
2/28/13 12:59 PM
HUKUM
subkontraktor dalam proyek
Hambalang. Akhirnya , GDM pun
mendapatkan kontrak struktur
dan arsitektur Hambalang senilai
Rp139,9 miliar dan Rp2,4 miliar. Dari
situ, diduga Choel disebut-sebut
menerima Rp2 miliar dari GDM.
Herman dan Nanny telah
diperiksa oleh KPK, sebagai saksi
untuk tersangka Hambalang Deddy
Kusdinar. Proyek pembangunan ini
dikerjakan melalui kerja sama operasi
(KSO) antara PT Adhi Karya dengan
Wijaya Karya. Komposisi pengerjaan
masing-masing 70% dan 30%.
Dalam pelaksanannya, KSO
mensubkontrakkan proyek itu ke
sejumlah perusahaan, antara lain PT
Duta Sari Citralaras dan PT Global
Daya Manunggal. Kaitan inilah yang
tampaknya masih terus didalami
penyidik KPK.
Menanggapi keterangan
Choel, juru bicara KPK Johan
Budi menyatakan bahwa hasil
pemeriksaan terhadap Choel
masih perlu dikaji. “Pengakuan
yang disampaikan Choel hari ini
harus dikonfrontir dengan buktibukti yang dimiliki KPK dan harus
dilakukan penilaian kembali,”
katanya.
Soal adanya kemungkinan
pihak-pihak lain yang diduga
terlibat, secara diplomatis Johan
Budi menjelaskan semua itu tentu
akan didasarkan kepada hasil
temuan penyidik. “Apakah penyidik
menemukan bukti yang cukup,”
jelasnya di Gedung KPK.
Menyinggung soal terima uang
atau tidak, tuturnya, harus dilakukan
validasi dan disesuaikan dengan data
KPK maupun di cek silang dengan
ketarangan saksi lain. “Setelah itu
KPK baru bisa menyimpulkan Choel
terlibat atau tidak dalam konteks
kasus Hambalang,” tegasnya..
Johan menegaskan proses
analisis antara keterangan dan
kaitan bukti-bukti tidak mudah. Hal
itu memerlukan waktu yang tidak
sebentar. Jadi, tambahnya, semua
66
Warta BPK
61 - 66 HUKUM.indd 66
itu tergantung dari kemampuan
penyidik untuk menelusurinya,
Pembelaan Rizal
Dalam kesempatan lain, Rizal
Mallarangeng berharap KPK segera
menuntaskan skandal korupsi
Hambalang. Pasalnya, pencekalan
kedua saudaranya Andi dan
Choel benar-benar menjadi beban
keluarga.
“Kita semua berharap seperti itu.
Beban keluarga sudah sangat besar.
Beban kakak saya sudah sangat
besar. Choel sendiri merasa ini harus
Rizal Mallarangeng
segera dibongkar,” katanya saat
mendampingi Choel di Gedung KPK.
Proyek pembangunan stadion
Hambalang diketahui menggunakan
dana APBN sebesar Rp1,52 triliun.
Dugaan korupsi proyek ini muncul
setelah bekas Bendahara Umum
Partai Demokrat Muhammad
Nazarudin menuding, adanya
permainan anggaran.
Hasil audit investigasi tahap
I yang telah diserahkan oleh BPK
kepada DPR pada 31 Oktober 2012,
antara lain menyimpulkan ada
indikasi penyimpangan terhadap
peraturan perundangan dan
penyalahgunaan kewenangan yang
dilakukan oleh pihak-pihak terkait
pembangunan proyek P3SON
tersebut.
Indikasi penyimpangan
dan dugaan penyalahgunaan
kewenangan tersebut meliputi
SK Hak Pakai, Izin Lokasi dan Site
Plan, IMB, Revisi RKA-KL Tahun
Anggaran 2010, Permohonan
Kontrak Tahun Jamak, Izin Kontrak
Tahun Jamak, Pendapat Teknis,
Persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran
2011, Pelelangan, Pencairan
anggaran tahun 2010, dan
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Indikasi penyimpangan dan
penyalahgunaan kewenangan yang
dilakukan karena adanya kelalaian
dan atau kesengajaan oleh pihakpihak terkait dengan pembangunan
P3SON tersebut menyebabkan
indikasi kerugian keuangan negara
sekitar Rp243,66 miliar sampai
dengan posisi per 30 Oktober 2012.
Penjelasannya sebagai berikut,
sebesar Rp116,93 miliar merupakan
selisih pembayaran uang muka yang
telah dilaksanakan (Rp189,450 miliar)
dikurangi dengan pengembalian
uang muka pada saat pembayaran
termin pada 2010 dan 2011 (Rp72,52
miliar). Juga sebesar Rp126,73
miliar yang merupakan kelebihan
pembayaran/pemahalan harga pada
pelaksanaan konstruksi yang terdiri
dari Mekanikal Elektrikal (ME) sebesar
Rp75,72 miliar dan Pekerjaan Struktur
sebesar Rp51,01 miliar.
bd
Seusai memberikan
keterangan dihadapan
penyidik KPK, kepada
wartawan Choel mengaku
telah melakukan
kesalahan yang
mengakibatkan abangnya
Andi Mallarangeng
menjadi tersangka dalam
kasus Hambalang.
JANUARI 2013
2/28/13 12:59 PM
UMUM
KETIKA PPATK UNGKAP
‘REKENING GENDUT’
PPATK UNGKAP INDIKASI KORUPSI DI BADAN ANGGARAN
DPR MENYUSUL TEMUAN ADANYA REKENING MENCURIGAKAN
SEJUMLAH ANGGOTANYA. TAK PELAK, PERNYATAAN INI
MENGUNDANG POLEMIK, PRO DAN KONTRA, DAN SALING TUDING.
Muhammad Yusuf
I
STILAH ‘rekening gendut’ kembali
muncul ke permukaan. Kali ini
Badan Anggaran (Banggar) DPR
yang terkena sasaran tembak.
Adalah Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Muhammad Yusuf yang melaporkan
kepada KPK adanya 21 anggota
Banggar yang memiliki rekening
gendut dan terindikasi korupsi.
Akumulasi nilai transaksinya mencapai
ratusan miliar rupiah.
“Nilai transaksi mencurigakan
yang dilakukan para anggota Banggar
itu berkisar ratusan juta rupiah
hingga miliar rupiah per transaksi.
Jika diakumulasikan, ada yang nilai
transaksinya mencapai ratusan miliar
rupiah,” kata Muhammad Yusuf, awal
Januari 2013.
Menurut dia, ada beberapa
pertimbangan yang digunakan untuk
menyatakan para anggota Banggar
itu terindikasi korupsi. Pertama,
kegiatan Banggar rawan korupsi karena
mengurus anggaran negara yang
nilainya ratusan triliun rupiah.
Kedua, frekuensi transaksi keuangan
anggota Banggar itu tidak sesuai
profilnya sebagai anggota DPR. Aliran
masuk ke rekening anggota Banggar
umumnya transaksi tunai sehingga
PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang
itu.
Kepastian jumlah pasti anggota
Banggar pemilik rekening gendut
juga berubah-ubah. Dari yang semula
hanya 18 orang, bertambah menjadi 21
anggota DPR.
“Kita rekomendasikan ke KPK,
jumlahnya bertambah jadi 21 anggota
Banggar dan yang terkait Banggar,”
ujarnya.
Namun, Yusuf belum menjelaskan
berapa jumlah anggota DPR yang
dimaksud. Sejak 2003 hingga Juni
2012, PPATK menerima lebih dari
2.000 laporan transaksi keuangan
mencurigakan (LTKM) terkait anggota
Banggar dari penyedia jasa keuangan.
PPATK lalu menganalisis transaksi
mencurigakan itu untuk mengetahui
ada atau tidak indikasi pidana. PPATK
telah menganalisis sekitar 1.000 lebih
LTKM. Dari hasil analisis itulah diketahui
ada 21 anggota Banggar yang memiliki
rekening gendut.
Anggota DPR yang mendapat
tudingan pun langsung bereaksi.
Sejumlah anggota DPR mendesak
PPATK membeberkan nama-nama
wakil rakyat yang disinyalir memiliki
rekening gendut itu. Selain minta
dibeberkan, DPR juga meminta PPATK
setidaknya melaporkan temuannya
kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.
“Beberkan siapa saja, buktinya apa,
jangan hanya sekedar cuap-cuap saja,”
kata Anggota Banggar dari Fraksi PKS,
JANUARI 2013
67 - 72 UMUM.indd 67
Warta BPK
67
2/28/13 1:00 PM
UMUM
transaksi kurang wajar. Kami baru akan
M. Idris Lutfi, saat dihubungi Republika.
memanggil jika memang ada terlihat
co.id, belum lama ini.
indikasinya,” ujar Wakil Ketua BK DPR
Menurut dia, selama ini PPATK
Siswono Yudohusodo di Jakarta, seperti
hanya memaparkan kepada publik
dikutip inilah.com, baru-baru ini.
bahwa ada anggota DPR yang
Menurut dia, adanya nama-nama
ditengarai memiliki rekening gendut
anggota Banggar DPR yang memiliki
dengan transaksi mencurigakan.
rekening gendut baru sebatas informasi
Namun, tidak pernah disampaikan
dari PPATK yang disampaikan kepada
secara jelas siapa saja anggota
KPK. Namun, BK akan menindaklanjuti
dewan yang dimaksud. Harusnya,
jika nantinya KPK sudah masuk dan
sebagai lembaga yang membantu
menindaklanjuti temuan tersebut.
penegakan hukum di Indonesia, PPATK
“Itu baru informasi sangat awal,
menyampaikan informasi yang lengkap
belum melihat ada indikasi. Kami harus
dan bisa dipertanggungjawabkan.
memanggil jika ada indikasi. Namun,
“Tujuannya apa mereka? Apakah
kami belum tahu itu kapan dan tahun
hanya ingin menjatuhkan citra DPR
berapa. Ada indikasi pelanggaran bisa
saja. Mereka berkali-kali menyebutkan
dipanggil,” tandasnya.
ada dugaan rekening gendut, tapi tidak
pernah ditindaklanjuti,” ungkap Wakil
Ketua Fraksi PKS itu.
Saling Tuding
Idris menilai sikap ini mengesankan
Ketua Banggar DPR Achmadi Noor
PPATK memasuki wilayah politik.
Dengan informasi-informasi
sepotong tersebut memicu
polemik dan ketidakpercayaan
publik terhadap DPR. Padahal, jika
PPATK melengkapi informasi yang
disampaikannya dengan buktibukti yang lengkap, Banggar siap
menindaklanjutinya. “Kami itu sebagai anggota
dewan bekerja di bawah aturan
hukum yang jelas. Kalau memang
ada indikasi pelanggaran hukum,
Achmadi Noor Supit
kami siap diperiksa, apapun
persoalannya,” katanya.
Ketua PPATK menolak
membeberkan nama anggota
Banggar itu. Menurut dia, hal itu sama
Supit membantah adanya persoalan
dengan melanggar hukum, khususnya
dalam mekanisme pembahasan
Undang Undang Tindak Pidana
anggaran di Banggar.
Pencucian Uang (UU TPPU) yang
“Bukan mekanisme yang menjadi
melarang membeberkan identitas para
masalah. Budaya korupsi itu sudah
terduga terlebih atas nama perorangan.
begitu meluas. Sekarang kalau kita
“Ya tidak boleh dong, UU TPPU
lihat, tidak ada masalah dengan
melarang menyebut nama orang, atau
pembahasan di Banggar,” ujarnya.
nama banknya,” kata Yusuf seperti
Persoalannya, lanjutnya, ketika
dikutip Kompas.com, Senin (7/1/2013).
ada anggota DPR yang mencoba
Sementara itu, pihak BK DPR
memanfaatkan pembahasan anggaran
bersikap menunggu perkembangan
untuk menguntungkan pihak tertentu.
informasi yang dilontarkan oleh PPATK
“Kalau seseorang sudah punya niat,
itu.
dia bisa saja korupsi,” kata Wakil Ketua
“Kami hargai PPATK meneliti aliran
Fraksi Partai Golkar ini.
68
Warta BPK
67 - 72 UMUM.indd 68
Dia menuding rawannya korupsi
anggaran justru terjadi di tingkat
Komisi. Pasalnya, selama ini proyek
kementerian atau lembaga dibahas
di tiap Komisi yang menjadi mitra
kerjanya. “Kesempatan menyimpang
di Komisi. Di Banggar hanya finalisasi,
tidak ada perubahan signifikan,” ucap
Supit.
Menurut dia, untuk memperbaiki
korupsi seharusnya dimulai dari pihak
eksekutif. Birokrat, lanjutnya, menjadi
pihak paling rentan melakukan korupsi.
Diperlukan perbaikan total mental para
birokrat.
Dia mengakui peluang korupsi
timbul lantaran adanya kesempatan.
Peluang korupsi terjadi mana kala
ada alokasi anggaran yang melebihi
kebutuhan. Anggaran dana yang
mubazir itulah yang selama ini
dipermainkan banyak
pihak untuk mendapatkan
keuntungan pribadi.
“Sekarang masingmasing sektor egonya
tinggi, mengusulkan
berbagai proyek,
mekanisme kontrol
tidak ada. Banyak daerah
membangun tetapi tidak
sesuai kebutuhan. Banyak
yang mubazir, inilah yang
dimanfaatkan,” ucapnya.
Anggota DPR dari
Fraksi Hanura Akbar
Faisal berpendapat agar
Banggar dibubarkan
dan mengembalikan mekanisme
pembahasan anggaran kepada Komisi.
“Saya sampai hari ini tak pernah
tahu mekanisme pembahasan
anggaran berikut jumlah dan proyek
apa saja. Saya malas dan tak mau tahu.
Banggar itu kadang seenaknya sendiri
dan mengambilalih tugas pengawasan
anggaran dari masing-masing Komisi,”
katanya.
Menurut dia, seharusnya
pembahasan anggaran dilakukan di
Komisi sebab Komisi yang paling tahu
tentang apa dan bagaimana para mitra
masing-masing.
JANUARI 2013
2/28/13 1:00 PM
UMUM
AKBAR FAISAL, ANGGOTA DPR DARI FRAKSI HANURA
“PPATK JANGAN CENGENG &
CARI POPULARITAS”
Akbar Faisal
Pernyataan PPATK tentang adanya
‘rekening gendut’ di Panitia Anggaran DPR
memicu perdebatan. Di satu sisi, langkah
itu dianggap mampu membuat jera para
pembocor anggaran, tetapi ada juga
yang menyatakan PPATK ‘lebay’. Lantas
bagaimana pendapat anggota DPR dari
Fraksi Hanura Akbar Faisal, berikut
petikannya :
PPATK tentunya memiliki sejumlah
bukti kuat sebelum memberikan
pernyataan terkait rekening seseorang.
Nah, sebagai sesama anggota Dewan,
bagaimana komentar Anda mengenai
pernyataan atau temuan dari PPATK
itu? PPATK mendapat kewenangan
konstitusional untuk menyelenggarakan
pengawasan pembangunan khususnya
yang berhubungan dengan transaksitransaksi mencurigakan yang dilakukan
oleh para penyelenggara negara.
Saya mendukung sepenuhnya tugastugas mereka dan tak akan memberikan
toleransi kepada yang mencoba
menghambat kinerja PPATK.
Namun saya menyayangkan pola-pola
kerja PPATK yang juga selalu mencari
panggung popularitas seperti yang
sering dipertunjukkan KPK. Jika memang
ada yang mencurigakan, segera saja
laporkan kepada lembaga penegak
hukum seperti Polri, Kejaksaan atau KPK.
Saya tidak bisa memahami jika lembaga
seperti PPATK, yang seharusnya bekerja
secara silent, tetapi juga mencoba
mencari panggung seperti ini.
Kira-kira apa motif dan tujuan
PPATK melempar hasil temuannya ke
masyarakat terkait rekening anggota
Banggar ? Pasalnya, pernyataan ini
dikeluarkan ketika banyak anggota
Banggar yang terjerat kasus korupsi.
Soalnya, ada yang memberikan
komentar kalau PPATK sebaiknya
jangan ‘lebay’. Di sisi lain, anggota
Banggar itu juga anggota parpol,
apakah ada tujuan untuk ‘menembak’
salah satu parpol tertentu? Berhubungan dengan Banggar,
laporkan saja kepada penegak hukum
dan jangan menjadi pahlawan kesiangan.
Akan lebih parah jika memang ada
maksud untuk ‘menembak’ salah
satu pihak/kelompok/lembaga. Itu
kejahatan negara atas nama lembaga.
Inilah yang sering saya maksud sebagai
lembaga negara yang seharusnya
menjadi alat negara tetapi dipakai
menjadi alat kekuasaan. Pola seperti ini
akan melahirkan dendam politik yang
JANUARI 2013
67 - 72 UMUM.indd 69
Warta BPK
69
2/28/13 1:00 PM
UMUM
membuat bangsa ini tak pernah bisa keluar dari kerumitan.
Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh parpol
dengan adanya temuan dari PPATK ini? Apa upaya
parpol untuk mencegah terjadinya korupsi anggaran?
Tak bisa dipungkiri bahwa perilaku anggota DPR di
Banggar adalah representasi dari perilaku parpol-parpol.
Masalahnya, anggota Banggar itu adalah seluruh fraksi
yang ada di DPR yang berarti adalah representasi partai
yang ada di parlemen saat ini. Dengan cara kerja PPATK
yang serampangan seperti ini, maka dipersepsikan seluruh
fraksi/parpol bermasalah.
Padahal hasil survei LSN (Lembaga Survey Nasional)
dan ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebutkan
bahwa Hanura adalah partai yang
paling bersih. Nah, PPATK membuat
masyarakat bingung dan ini merugikan
kami. Makanya saya minta PPATK lebih
profesional dan langsung menyebutkan
saja nama-nama anggota Banggar
yang dimaksud agar anggota DPR yang
bekerja sepenuh hati dan partai yang
telah berusaha tampil dan bekerja
dengan bersih tidak ikut-ikutkan dalam
kasus ini.
Jika memang itu terbukti, artinya
anggota Banggar memang ‘bermain’
dengan uang rakyat, sinyalemen
bahwa korupsi sudah membudaya
di DPR itu berarti terbukti. Apa yang
seharusnya dilakukan oleh Anggota
DPR lainnya, Badan Kehormatan
DPR, dan Ketua DPR? Pasalnya, mau
tak mau pernyataan PPATK itu tentu
menyinggung DPR sebagai sebuah
institusi.
Akbar Faisal
Membudaya di DPR? Berapa orang
yang melakukannya? jika dilakukan
oleh 10 orang misalnya dari 560 orang
anggota DPR lalu disebut membudaya? Apakah itu fair? itu
yang membuat saya malas menanggapi pertanyaan ini.
Apakah perlu merombak mekanisme pembahasan
anggaran? Bubarkan Banggar dan kembalikan mekanisme ke
Komisi masing-masing. Saya sampai hari ini tak pernah
tahu mekanisme pembahasan anggaran berikut jumlah
dan proyek apa saja. Saya malas dan tak mau tahu. Salah
satu alasannya ya … karena seperti ini. Banggar itu kadang
seenaknya sendiri dan mengambilalih tugas pengawasan
anggaran dari masing-masing Komisi.
Di mana sebenarnya peran kontrol selama proses
pembahasan anggaran itu? Dan siapa yang harus
bertanggung jawab atas terjadinya korupsi anggaran
ini? 70
Warta BPK
67 - 72 UMUM.indd 70
Seharusnya pembahasan anggaran dilakukan di
Komisi sebab Komisi yang paling tahu tentang apa
dan bagaimana para mitra masing-masing. Yang
bertanggungjawab adalah mereka yang melakukannya.
Itu sudah sangat jelas.
Apa harapan Anda atas PPATK yang memiliki
data-data akurat terkait rekening-rekening pejabat
kementerian-lembaga, anggota Dewan, bahkan
menteri sekalipun? PPATK --seperti halnya lembaga lainnya seperti KPK- beraninya hanya kepada DPR yang saat ini menjadi
pusat kritik yang paling gampang dihujat. Tak akan ada
bantahan dari DPR yang cukup signifikan, atas alasan dua
hal.
Pertama, tak ada upaya yang cukup dari Rumah Tangga
DPR untuk melakukan counter yang cukup. Kedua, terbukti
memang ada beberapa anggota DPR yang korup. Namun
berapa banyak yang melakukannya?
PPATK manja dengan pekerjaannnya sebab tak pernah
mau menelisik rekening Presiden, Wapres, menterimenteri, pimpinan lembaga negara, Kapolri, Panglima
TNI, Jaksa Agung, dan lainnya. Kesimpulan saya, kinerja
PPATK perlu didukung tapi jangan cengeng dan ikutikutan cari panggung popularitas. Jangan menambah
jumlah lembaga negara yang seharusnya menjadi alat
negara tetapi menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan
penguasa.
JANUARI 2013
2/28/13 1:00 PM
UMUM
AGUS MARTOWARDOJO:
SISTEM REWARD
& PUNISHMENT
DILANJUTKAN
PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA (K/L) TAHUN LALU, MASIH
BELUM MENCAPAI TARGET. KEMENTERIAN
KEUANGAN AKAN MEMBERIKAN
PUNISHMENT BAGI K/L YANG TIDAK
OPTIMAL MENYERAP ANGGARAN.
Agus Martowardojo
P
EMBERIAN sanksi bagi K/L yang memiliki
daya serap rendah dinilai akan mampu
mendorong penyerapan anggaran pada
2013. “Sistem reward and punishment akan
tetap dilanjutkan untuk mendorong penyerapan
anggaran belanja kementerian dan lembaga,” kata
Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta,
belum lama ini.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan,
realisasi penyerapan belanja pemerintah pusat
hanya mencapai Rp1.001,3 triliun atau 6,4%
lebih rendah dari pagu yang ditetapkan sebesar
Rp1.069,5 triliun. Rendahnya realisasi belanja
pemerintah pusat, akibat rendahnya daya serap
belanja K/L yang hanya Rp479 triliun atau 87,5%
dari pagu sebesar Rp547,9 triliun. Jumlah ini lebih
rendah dibandingkan dengan realisasi 2011 sebesar
90,5% dari pagu APBN-P 2011.
Agus menjelaskan rendahnya daya serap
anggaran belanja K/L pada 2012 antara lain
berkaitan dengan batalnya pelaksanaan anggaran
kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar
minyak. Selain itu, tidak digunakannya sebagian
anggaran belanja untuk cadangan sebesar Rp30,6
triliun.
Untuk 2013, tambahnya, pemerintah akan
mengupayakan percepatan penyerapan anggaran,
yang secara efektif berlaku mulai awal tahun
dengan melakukan beberapa langkah. Seperti
meminta K/L untuk menyerahkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih awal pada 10 Desember
2012 serta meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan
satuan kerja.
“Saat ini telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka
menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan
pengadaan,” ujarnya.
Selain itu, menyempurnakan regulasi dengan menerbitkan
revisi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan
jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 untuk
mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing
satuan kerja dan penyerapan anggaran tahun 2013,
diharapkan dapat berjalan lebih baik dan merata.
Juga, diupayakan untuk meningkatkan peran pimpinan
kementerian/lembaga/provinsi serta aparat pengawas
internal K/L untuk melakukan monitoring terhadap kinerja
satuan kerja yang penyerapan anggarannya rendah.
“Mereka harus melakukan identifikasi dan perumusan
solusi atas lambatnya penyerapan anggaran serta membina
satuan kerja di lingkungan K/L masing-masing, sehingga
penggunaan anggaran lebih efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan
menegaskan orientasi penyerapan anggaran harus melihat
kualitas. “Kita tidak lagi berorientasi pada penyerapan yang
harus terserap padahal kualitasnya kurang baik,” tegasnya
seusai pelantikan Eselon I Kemenkeu, di Jakarta.
Dia meminta aparat dan seluruh staf di Kementerian
Keuangan untuk menjaga profesionalitas dengan berbagai
JANUARI 2013
67 - 72 UMUM.indd 71
Warta BPK
71
2/28/13 1:00 PM
UMUM
pihak soal penerimaan dan
pengeluaran anggaran negara.
Sehingga, penyaluran anggaran bisa
tertib, berkualitas dan tepat sasaran.
Kinerja K/L
Gedung Kementerian Keuangan
Beberapa K/L dengan anggaran
terbesar di 2012 tetapi daya serap
anggarannya lebih rendah jika
dibandingkan dengan 2011, di
antaranya :
- Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan penyerapan
79,9% atau Rp77,2 triliun. Pada
2011, penyerapan kementerian
ini mampu mencapai 90,1% atau
Rp67,7 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum
dengan penyerapan anggaran
89% atau Rp75 triliun tahun ini.
Pada 2011 mencapai 90,8% atau
Rp56,5 triliun.
72
Warta BPK
67 - 72 UMUM.indd 72
- Kementerian Pertahanan dengan
penyerapan anggaran 87,2% atau
Rp72,9 triliun. Pada 2011 lalu
penyerapan mencapai 102,3%
atau Rp50 triliun.
- Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) dengan penyerapan 93,4%
dari atau Rp41,9 triliun, lebih
rendah dari 2011 dengan realisasi
110% atau Rp31,3 triliun.
- Kementerian Agama dengan
realisasi 93% atau Rp39,4 triliun,
lebih rendah dari 2011 yakni,
93,8% atau Rp35,4 triliun.
- Kementerian Perhubungan
dengan realisasi 76% atau Rp38,1
triliun. Ini lebih rendah dari tahun
lalu 86,9%.
- Kementerian Kesehatan dengan
realisasi 91,3% atau Rp31,2 triliun.
Secara persentase sama seperti
tahun lalu, namun nilainya di 2011
hanya Rp 29,5 triliun.
Menteri Keuangan menuturkan
beberapa alasan yang menjadi
penyebab lemahnya daya serap
dibanding tahun lalu di antaranya
terkait implementasi pemotongan
anggaran, proses perlelangan, dan
syarat administratif.
“Kemudian terkait kompensasi
pengurangan subsidi BBM,
pembatasan pembangunan gedung
dan kantor, reorganisasi serta proses
pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Adapun, K/L yang penyerapan
anggarannya meningkat
dibandingkan dengan 2011 dan
capaian penyerapannya di atas
90% pada tahun 2012, di antaranya
Badan SAR Nasional, Mahkamah
Agung, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perindustrian,
Mahkamah Konstitusi, Badan
Narkotika Nasional, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. Ada 49
K/L yang kinerjanya mengalami
perbaikan pada 2012 dibandingkan
dengan 2011.
Menurut Menkeu, kebanyakan
mereka anggarannya memang tidak
besar. “Namun, kita mengapresiasi
mereka,” katanya.
Sisa anggaran 2012 sebesar
Rp32,77 triliun, tercatat sebagai
Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Awalnya, nilai SAL di 2012 mencapai
Rp105,34 triliun. Namun, digunakan
untuk pembangunan infrastruktur
sehingga berkurang menjadi
Rp35,76 triliun. Kemudian ada juga
sisa lebih pembiayaan anggaran
(Silpa) Rp34 triliun, sehingga SAL
bertambah menjadi Rp69,77 triliun.
Namun, jumlah tersebut harus
dikurangi untuk membiayai belanja
pada awal minggu yaitu untuk
belanja gaji dan pensiun Rp12 triliun
serta DAU dan kebutuhan belanja
minggu ke I dan II sebesar Rp25
triliun.
“Dengan demikian Rp69,77
triliun dikurangi Rp37 triliun, ada
SAL Rp32,77 triliun,” tegasnya.
dr
JANUARI 2013
2/28/13 1:00 PM
SERBA-SERBI
SERBA BARU DALAM
PERINGATAN HUT KE-66
PERAYAAN HUT BPK TAHUN INI TERASA LEBIH ISTMEWA
DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA. AKTIVITAS BARU,
TEMPAT GATHERING BARU, LOMBA BARU, BAHKAN ADA GEDUNG
KANTOR BARU.
Sjarifudin Mosii.
Ketua BPK Hadi Poernomo membuka Pekan Olahraga pada acara Dirgahayu Ke-66 BPK RI.
B
ANYAK hal yang baru
dalam rangkaian kegiatan
peringatan HUT Ke-66
BPK. Bukan hanya gedung
kantor BPK pusat, tetapi juga hymn,
mars, dan digelarnya sejumlah
jenis lomba baru. Sebut saja, lomba
LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
terbaik dan Satker Siap e-Audit, serta
pemilihan pegawai teladan.
“Ada sejumlah mata lomba
baru, di antaranya adalah Pemilihan
Satuan Kerja Siap e-Audit. Mata
lomba baru ini erat kaitannya
dengan program BPK yang saat
ini sedang gencar-gencarnya
mengembangkan pemeriksaan
berbasis pada elektronik audit. Ini
sudah berjalan. Nah, untuk semakin
memacu persiapan pelaksanaannya,
hal ini kita lombakan ke seluruh
satuan kerja,” ujar Sjarifudin Mosii,
Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-66
BPK, didamping oleh Gunarwanto,
Kabiro Sekpim BPK.
Menurut dia, meski waktu
persiapan relatif pendek, tetapi
semua rangkaian acara bisa
terlaksana dengan baik, termasuk
sejumlah mata lomba baru. Bahkan,
beberapa di antaranya berlangsung
sangat seru seperti Family Gathering
dan Pekan Olahraga dan Seni.
“Tahun ini pertama kalinya kami
menggelar lomba paduan suara. Ini
seru, karena para peserta diwajibkan
menyanyikan lagu baru yakni hymn
BPK dan mars BPK. Pemenangnya
JANUARI 2013
73 - 75 SERBA SERBI.indd 73
Warta BPK
73
2/28/13 1:02 PM
SERBA-SERBI
Lomba gerak jalan yang diadakan saat acara Family Gathering, di Kebon Raya Bogor, 13 Januari 2013.
tampil dalam acara syukuran, yang
saat itu juga Ketua BPK me-launching
hymne dan mars BPK,” papar Mosii.
Acara seru lainnya adalah
Family Gathering yang berlangsung
di Kebun Raya Bogor. Seperti
umumnya, acara-acara yang
melibatkan banyak orang sangat
menarik. Demikian juga dengan
Family Gathering yang baru
pertama kali digelar di Kebun Raya,
setelah sebelumnya dua tahun
berturut-turut dilaksanakan di Bumi
Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
Kebun Raya ini agaknya menggenjot
antusias pegawai. Hal ini terbukti
dengan meningkatnya jumlah
pegawai yang datang dibanding
tahun lalu.
“Tahun ini sekitar 3.000-4.000
pegawai datang. Sungguh luar biasa
karena sebelumnya tidak sebanyak
ini. Mungkin ini karena faktor tempat.
74
Warta BPK
73 - 75 SERBA SERBI.indd 74
Acara jadi benar-benar meriah,”
ungkap Tortama VI itu, sumringah.
Cuaca agaknya tidak menjadi
penghalang bagi para pegawai
untuk datang. Padahal, Jakarta dan
sekitarnya selalu diguyur hujan
setiap harinya.
“Alhamdulilah, saat acara tidak
terganggu hujan, bahkan gerimis
pun tidak. Padahal saat persiapan,
sekitar pukul 06.00, Bogor sempat
hujan, jalan tol Jagorawi pun
turun hujan. Namun, begitu kami
memasuki areal acara, hujan reda,
dan tidak turun sampai acara selesai.
Jadi semua acara boleh dibilang
berlangsung sukses,” tuturnya.
Pilihan tempat Kebun Raya,
dirasakan sangat tepat. Selain untuk
menghilangkan kejenuhan karena
sudah dua kali acara digelar di
Cibubur, juga keinginan memiliki
nuansa berbeda, serta memberi
pengetahuan kepada pegawai
tentang Kebun Raya.
Pasalnya, meski tinggal di Jakarta,
tidak semua pegawai sempat ke
Kebun Raya. Apalagi saat ini Kebun
Raya telah banyak berubah, menjadi
lebih menarik.
“Saya saja, meski di Jakarta, baru
dua kali ini. Banyak juga pegawai
yang belum pernah. Jadi momentum
ini, bisa jadi membuat banyak
pegawai antusias,” tuturnya.
Persiapan Singkat
Mempersiapkan penyelenggaraan
HUT dengan segala variasi acara,
bukanlah pekerjaan mudah. Pasalnya,
waktu yang tersedia untuk persiapan
dan pelaksaan semua acara tergolong
sangat singkat, 1 bulan. Nyaris semua
acara dipusatkan pada Desember
sampai 17 Januari.
Di sisi lain, pada waktu
JANUARI 2013
2/28/13 1:02 PM
SERBA-SERBI
langsung digelar. Dengan waktu
pelaksanaan lebih panjang, pasti akan
lebih banyak pegawai/pejabat yang
bisa berpartisipasi.
“Tahun ini panitia baru ditetapkan
November, Desember semua kegiatan
dilaksanakan sampai 17 Januari. Tahun
depan waktunya bisa lebih panjang,
misalnya, sejak Juni sudah bentuk
panitia, dan acara sudah bisa berjalan,”
tegasnya.
Film Pendek
Rapat dewan juri dalam menentukan film pendek terbaik
Dua juri foto sedang menilai foto-foto peserta lomba.
bersamaan, kesibukan pegawai dan
para pejabat sangat tinggi. Alhasil,
karyawan BPK ‘bekerja keras’ membagi
waktu antara melaksanakan pekerjaan
rutin dan berpartisipasi dalam
rangkaian acara HUT.
Beruntung, kata Mosii, meski
persiapan sangat singkat, karena
ini merupakan acara tahunan dan
banyak dari kegiatan rutin digelar,
persiapan dan pelaksanaan acara tidak
menjadi kendala berarti. “Hanya saja,
karena kesibukan kerja, ada pegawai/
pejabat yang tidak bisa berpartisipasi,”
jelasnya.
Jadi kedepannya, diharapkan
penetapan panitia HUT sudah bisa
dilakukan sekitar Juni. Dengan
demikian acara-acara yang sifatnya
pertandingan turnamen dapat
Lomba video dan film pendek
juga menjadi salah satu yang menarik
dalam peringatan HUT BPK kali ini.
Maklum, ini pertama kalinya panitia
pelaksana HUT menggelar lomba
komentar-komentar tentang BPK dari
masyarakat. Latar belakang digelar
lomba ini, jelas Gunawarto, Kabiro
Setpim BPK Pusat, karena adanya
keinginan BPK untuk mengetahui
respons masyarakat terhadap BPK.
Selama ini, tuturnya, BPK belum
tahu persis pandangan masyarakat
terhadap BPK. “Memang, kita sudah
secara rutin melakukan survei, dan
hasilnya positif. Namun kita ingin
tahu bagaimana sebenarnya lewat
testimony masyarakat seputar BPK.
Maka muncul ide ini. Lombanya
dalam bentuk film pendek, dengan
durasi antara 1-2 menit. Masyarakat
bisa berkomentar apa saja, baik yang
lucu ataupun serius, bahkan kritik pun
boleh. Ternyata responsnya cukup
baik,” katanya.
Pemenang lomba film pendek
yang diselenggarakan sejak 30
Oktober 2012 hingga 14 Desember
2012 ini adalah Juara I Berliana Abidah
Oktoviani dari Gresik judul “Teruntuk
Ibu Pertiwi”, juara II Arman Firmansyah
dari Ciputat judul “Lagu Jingle BPK”,
juara III Halim Muhammad Husein dari
Semarang judul “Apa Sih BPK RI itu?”
“Untuk menggelar lomba ini, kami
bekerja sama dengan Kementerian
Desain Republik Indonesia (KDRI),
sebuah komunitas film dan animasi
dalam menyelenggarakan lomba,”
tambah Gunawarto.
dr
JANUARI 2013
73 - 75 SERBA SERBI.indd 75
Warta BPK
75
2/28/13 1:03 PM
SOSOK
HERNY WIDIYASIH
‘BUKAN HANYA
PENGHARGAAN
DI ATAS KERTAS’
DUA KALI MENJADI PEGAWAI TELADAN, MEMBUAT
HERNY WIDIYASIH BANGGA DAN BERSYUKUR. BAGINYA
PENGHARGAAN INI BUKAN SEKADAR PENGAKUAN DI
ATAS KERTAS, TETAPI MERUPAKAN DORONGAN UNTUK
BEKERJA DAN BERKARYA LEBIH BAIK LAGI.
Herny Widiyasih
76
Warta BPK
76 - 77 SOSOK.indd 76
“
SYUKUR dan terima kasih karena
pimpinan serta teman-teman sudah
mempercayakan ini pada saya. Bagi
saya ini bukan hanya ‘Teladan’ di atas
kertas tetapi juga harus diemban dengan
penuh tanggung jawab,” ungkap Herny
Widiyasih, staf Auditoriat Jabar I yang pada
acara syukuran HUT ke-66 BPK, Kamis (17/1)
dinobatkan sebagai ‘Pegawai BPK Teladan’.
Ini adalah kedua kalinya Herny menjadi
Pegawai Teladan. Sebelumnya, pada 2002,
dia pun mendapat penghargaan ‘Pegawai
Negeri Sipil Teladan’ dari Kementerian
PAN. Untuk prestasi itu, dia dan delapan
temannya dari BPK, berhak memperoleh
satu kali kenaikan pangkat pilihan.
Sempat deg-deg-an ketika pimpinannya
meminta Herny segera menyiapkan
berbagai berkas untuk diajukan sebagai
calon Pegawai BPK Teladan.
“Waktu itu saya sedang tugas luar, lantas
ditelpon oleh Kasub agar menyiapkan
berkas untuk pengajuan Pegawai BPK
Teladan. Saya, tuh, sempat ragu, kok saya
yang dicalonkan bukan yang lain karena
saya yakin teman-teman yang lain banyak
yang lebih layak. Terus Pak Kalan, bilang,
ndak apa-apa, karena dari Perwakilan Jabar
saya lah yang pilih dan dicalonkan,” tutur
Herny.
Selain Herny, yang juga mendapat
penghargaan Pegawai BPK Teladan’ adalah
Ida Irawati dari Perwakilan Sulawesi Selatan
dan Ririn Dwi Untari dari Perwakilan Banten.
Herny sendiri mengaku tidak tahu
persis hal-hal apa saja yang menjadi dasar
penilaian. Selama ini, ucapnya, dia bekerja
biasa saja, sama seperti teman lainnya yang
juga berusaha bekerja sebaik-baiknya.
JANUARI 2013
2/28/13 1:04 PM
“Rasanya biasa saja, ya. Saya auditor, tugasnya
mengaudit, dan saya berusaha bekerja semaksimal
mungkin. Rasanya, semua teman juga melakukan hal yang
sama. Jadi terus terang, saya tidak tahu persis kenapa
dipilih mewakili Jabar,” ungkapnya.
Namun begitu, dia merasa bersyukur dan tentu saja
bangga. “Jadi sekalipun saya tidak menang nantinya,
karena sudah dicalonkan, tetap saja bangga. Karena
setidaknya untuk tingkat Jawa Barat, saya termasuk yang
dipilih,” tuturnya.
Sebenarnya gelar Pegawai Teladan bukan baru sekali
ini saja dia dapatkan. Beberapa tahun lalu, ketika dia
masih Golongan II dan bertugas di Perwakilan Yogyakarta,
pernah mendapat penghargaan sebagai Pegawai Teladan
tingkat nasional.
“Dulu cakupannya berbeda. Waktu itu saya dan
beberapa teman dicalonkan dari BPK ke Kementerian
PAN. Berdasarkan SK MENPAN tersebut, kami berhak
memperoleh satu kali kenaikan pangkat pilihan,” ujar
ibu dari Randyasta Adipratama (15) dan Riansyah
Widisahputra (14).
Penghargaan yang diterima, kata Herny, menjadi
pemacu untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, gelar
Pegawai Teladan bukan hanya di atas kertas tetapi harus
diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab.
Apalagi dengan adanya gelar itu, dia kini tentunya
menjadi sorotan. Artinya, teladan bukan hanya dalam
pekerjaan tetapi juga dalam tingkah laku keseharian.
“Iya sih, di sisi lain, ini juga menjadi beban, jadi
sekarang makin diperhatikan. Kemarin, teman-teman
di sini, selain mengucapkan selamat, juga sempat
mengingatkan.”
Bercerita tentang perjalanan kariernya di BPK,
dimulai sejak 1995, saat dia baru lulus dari STAN
(Sekolah Tinggi Akuntansi Negara).
“Saya masuk STAN pada 1992, lantas 1994 ikatan
dinas dan 1995 ditempatkan di Perwakilan BPK
Yogyakarta,” jelasnya.
Setelah 14 tahun di Perwakilan Yogyakarta, dia
dimutasi ke Perwakilan Jawa Barat dan berada di
Auditoriat Jabar I hingga sekarang.
“Suami saya (Susetyo Adi), malah sudah lebih dulu
ditugaskan ke Jawa Barat. Dulu kami sama-sama dari
STAN, saya ditempatkan di BPK, dia di PT Pegadaian
Yogyakarta. Kemudian dia dimutasi ke Jakarta selama
4 tahun, sedang saya tetap di Yogya bersama anakanak. Ketika suami dimutasi ke Jawa Barat, tak lama
kemudian saya pun mendapat mutasi ke sana, jadi pas,”
ungkapnya bercerita sekelumit tentang keluarganya.
Tantangan di Lapangan
Tak banyak diungkapkan oleh Herny tentang
pengalamannya selama belasan tahun sebagai auditor,
dengan alasan tidak enak. Hanya dia menyebut, sebagai
umumnya auditor yang kerap kali turun ke lapangan,
memiliki banyak suka-dukanya.
“Salah satu tantangannya adalah kalau ketemu auditee
yang susah diminta data. Sebagai auditor, kita harus
mampu mengkomunikasikan, harus mampu menjelaskan
dengan baik dengan argumen-argumen yang tepat,
sehingga auditee mau memberikan data yang kita
butuhkan,” ungkapnya.
Menurut dia, auditee sekarang lebih kritis dan
lebih berani. Kalau dulu, lanjutnya, ibaratnya auditor
bisa meminta data apa saja yang diperlukan untuk
pemeriksaan.
“Mereka tak segan bertanya ini-itu jika tidak mengerti.
Nah, kami, tentu saja harus bisa menjelaskan dengan
baik dan dapat dimengerti oleh mereka. Begitu juga
soal temuan di lapangan. Kalau dulu, umumnya mereka
menerima saja. Namun sekarang, kadang ada juga yang
tidak menerima,” jelasnya.
Jika ada yang menolak, Herny tidak goyah. Sepanjang
temuan memang ada dan bukti-bukti yang dimiliki kuat,
akan maju terus.
“Biasanya, lama kelamaan auditee bisa menerima,
karena memang bukti yang kita miliki kuat,” ujar Herny
yang mengaku kerap bertemu dengan auditee yang keras,
baik dalam sikap maupun ucapan.
Namun itu tidak membuat dirinya juga timnya
gentar. “Ya memang sering juga ditemui di lapangan,
tetapi tidak masalah. Kita menghadapinya dengan baik,
komunikasikan dengan baik, karena dasar kita pun kuat,”
ucapnya.
dr
JANUARI 2013
76 - 77 SOSOK.indd 77
Warta BPK
77
2/28/13 1:04 PM
RESENSI BUKU
J.B. SUMARLIN,
SI CABE RAWIT
DARI SEORANG ANAK BURUH TANI SAMPAI MENJADI ORANG
PENTING DI INDONESIA. BEGITULAH KIRA-KIRA PERJALANAN
HIDUP JOHANNES BAPTISTA SUMARLIN ATAU BIASA DIKENAL
DENGAN NAMA J.B. SUMARLIN.
78
Warta BPK
78 - 79 RESENSI BUKU.indd 78
7
Desember 2012 lalu, J.B. Sumarlin
genap berusia 80 tahun. Usia
yang begitu panjang. Sepanjang
pengalaman hidupnya yang
penuh rasa getir, keras, dan bahagia.
Namun, dia jalani dengan selalu bekerja
keras, tidak malas, dan tidak manja. Nilai
yang ditanamkan sang kakek, Toedjo
Towinangoen, yang dipegang terus
sepanjang hidupnya.
Perjalanan hidup inilah kemudian
dibukukan dengan judul “J.B. Sumarlin:
Cabe Rawit yang Lahir di Sawah”. Buku
ini ditulis oleh Bondan Winarno, seorang
wartawan senior yang terkenal dengan
Wisata Kulinernya, yang punya slogan
populer Maknyus.
Cabe Rawit yang menjadi kata di judul
buku ini merupakan julukan dari Presiden
Soeharto ketika pertama kali bertemu
dengan J.B. Sumarlin. Sebuah ungkapan
pujian yang tulus dari pemimpin negara
Republik Indonesia itu terhadap sosoknya
yang memang secara fisik kecil. Pujian
yang di kemudian hari berubah menjadi
kepercayaan dari Presiden Soeharto
kepadanya.
Bondan merangkai cerita perjalanan
hidup J.B. Sumarlin dengan memakai
bagian-bagian pohon dalam bab-babnya.
Pohon memang menggambarkan sebuah
pertumbuhan kehidupan. Mulai dari
akar, batang, sampai kemudian berbuah.
Perjalanan hidup sejak kecil J.B. Sumarlin
terekam dalam bagian-bagian pohon itu.
J.B. Sumarlin, putra dari pasangan
Sapoean dan Karmilah ini sebenarnya
terlahir bukan bernama Sumarlin. Beliau
lahir ketika sang Ibu, tengah bekerja
di sebuah pematang sawah, di Desa
Ngadirejo, Blitar, Jawa Timur. Kejadian
inilah yang membuat namanya tidak
terlahir sebagai Sumarlin. Beliau bernama
Katoebin.
Nama Katoebin diambil karena
peristiwa kelahirannya. Sebuah
kepanjangan dari Akad-akad metu neng
sabin. Jika diartikan, ‘lahir di sawah pada
hari Minggu’. Nama yang menandakan
proses kelahirannya.
Selama 3 tahun usianya sejak lahir,
Katoebin ternyata sering sakit-sakitan.
JANUARI 2013
2/28/13 1:07 PM
Karena kepercayaan zaman dulu, jika
anak sakit-sakitan, perlu berganti
nama. Hal itu akhirnya dilakukan oleh
Toedjo, kakeknya. Jadilah, kemudian
namanya Sumarlin. Nama yang mirip
dengan kakaknya, Soemarlan.
Nama Sumarlin inilah yang
kemudian menjadi besar, seiring
perjalanan hidupnya yang penuh
liku. Modalnya bukan soal nama,
tetapi kecerdasan dan tentu jalan
hidup yang membawanya menjadi
salah satu tokoh penting di masa
Orde Baru.
Pada masa revolusi
mempertahankan kemerdekaan,
beliau sempat berjuang sebagai
anggota tentara pelajar. Namun,
bidang militer rupanya tidak dipilih.
Beliau lebih memilih jalur akademisi.
Sempat bekerja di sebuah
perusahaan, NV Sar’s Industry,
Sumarlin kemudian melanjutkan
pendidikan di Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Kuliahnya
di sana terbilang sangat baik. Dia
termasuk mahasiswa yang memiliki
nilai tinggi.
Sedikit andil dari Begawan
Ekonomi Indonesia Sumitro
Djojohadikusumo, beliau menjadi
asisten dosen, dan akhirnya dapat
melanjutkan pendidikan S2 dan S3
di Amerika Serikat. Pekerjaanya di NV
Sar’s Industry pun ditinggalkan. Beliau
lebih memilih untuk menggeluti
dunia pendidikan, khususnya di
bidang ekonomi. Pada akhirnya beliau
mengisi daftar salah satu ekonom
kenamaan di masa Presiden Soeharto.
Di masa Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto,
dia dipercaya menempati beberapa
jabatan menteri. Pada 1973-1983,
menjabat Menteri Penertiban dan
Pendayagunaan Aparatur Negara/
Wakil Bappenas. Sumarlin juga pernah
menduduki posisi Menteri Keuangan
periode 1988-1993. Selain itu, pada
saat krisis pembangunan PT Krakatau
Steel, krisis keuangan Pertamina, dua
perusahaan BUMN, dia menjadi ketua
tim penanganannya.
Sepanjang kariernya, Sumarlin
memegang seabrek jabatan lain,
baik di pemerintahan maupun dunia
pendidikan. Pernah juga menjadi
Anggota MPR. Pada periode 19931998, diangkat sebagai Ketua BPK.
Hal itu menandakan bagaimana
kepercayaan besar Presiden Soeharto
kepada beliau.
Terkait jabatannya sebagai
Ketua BPK, dalam buku ini diulas
sepintas pada Bab 7. Tak banyak
diulas kepemimpinannya semasa
menjabat Ketua BPK. Namun, terlihat
jelas bagaimana kepercayaan besar
Presiden Soeharto kepadanya. Ini bisa
dilihat bagaimana Presiden Soeharto
pada waktu itu memilihnya sebagai
Ketua BPK, berdampingan dengan
Wakil Ketuanya, Kunarto. Pada waktu
itu, memang mekanisme pemilihan
Ketua BPK, putusan terakhirnya ada di
tangan Presiden.
Selepas dari BPK, Sumarlin kembali
ke dunia yang membesarkannya yakni
dunia pendidikan. Terakhir, didampuk
sebagai Guru Besar Emiretus di
Universitas Indonesia. Dari Universitas
Indonesia berawal, dan ke sana juga
berakhir. Begitu, kira-kira perjalanan
kariernya.
Buku ini sebenarnya, selain
menuturkan kisah perjalanan hidup
J.B. Sumarlin, sebagian besar juga
mengulas mengenai permasalahan
ekonomi pada masanya. Termasuk
kasus Eddy Tansil dan Bank Bali.
Sayang sekali, sepak terjang
sebagai Ketua BPK tidak begitu diulas.
Padahal kedudukan Ketua BPK pada
waktu itu lebih besar dibandingkan
dengan saat ini. Ketua BPK masa Orde
Baru, merupakan pimpinan tertinggi
di BPK. Penentu kebijakan.
Namun, buku biografi ini
masih lebih memberikan informasi
mengenai BPK-walau kadarnya sangat
sedikit-dibandingkan dengan bukubuku biografi tokoh nasional yang
pernah menjabat sebagai Ketua BPK,
seperti Sri Sultan Hamengkubuwono
IX, Umar Wirahadikusumah, dan M.
Jusuf.
Terlepas dari porsi pengalaman
hidup terutama kiprah di BPK, buku ini
menambah perbendaharaan biografi
tokoh yang pernah memimpin BPK.
Setelah, Sri Sultan Hamengkubuwono
IX, Umar Wirahadikusumah, dan
M. Jusuf, pada awal 2013, kita
disuguhkan kembali perjalanan hidup
seorang mantan Ketua BPK.
and
JANUARI 2013
78 - 79 RESENSI BUKU.indd 79
Warta BPK
79
2/28/13 1:07 PM
80 - PAPERBAG.indd 80
2/28/13 1:06 PM
Fly UP