...

perekayasaan kerangka konseptual akuntansi dalam pandangan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perekayasaan kerangka konseptual akuntansi dalam pandangan
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
PEREKAYASAAN KERANGKA
KONSEPTUAL AKUNTANSI DALAM
PANDANGAN ISLAM
Ihda A Faiz
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta, Indonesia
[email protected]
Abstrak
Pendekatan dikotomis terhadap pengembangan akuntansi syariah yang
saat ini ada (filosofis dan praktis) lebih rendah direspon masyarakat
daripada prospek pengembangan di masa depan. Perlu pola pendekatan
sinergis antara keduanya diwujudkan dalam rangka menciptakan
harmoni dan kegunaan nyata di masyarakat dan keberlanjutan
pengembangan ilmu itu. Tulisan ini bertujuan untuk membangun
tinjauan kritis kerangka konseptual proses perekayasaan akuntansi
yang ada sejak dahulu yang menjadi jembatan antara aspek praktis dan
teoritis. Perekayasaan akuntansi dimulai dari penentuan tujuan ekonomi
dan sosial suatu negara atas prinsip tertentu. Akuntansi konvensional
membangun tujuan ini pada prinsip individualisme, sedangkan dalam
Islam tujuan ekonomi harus bergantung pada maqasid asy-syar’iyyah
dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial. Derivasi dari prinsip
ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan.
Akuntansi konvensional didasarkan pada konsepsi entitas ekonomi.
Sementara pandangan Islam, bisnis perusahaan (syirkah) adalah objek
kepribadian hukum yang harus tunduk pada aturan yang berlaku dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan syariat terkait.
Keywords: Kerangka Konseptual, Akuntansi Syari’ah, Entitas
Ekonomi
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
81
Ihda A Faiz
Abstract
THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ACCOUNTING
IN ISLAMIC VIEWS. Dichotomous approach to the development
of Islamic accounting that current existed (philosophical and practical)
results in lower public response on this idea and the prospect of development
in the future. It should be realized pattern of a synergistic approach
between both of them in order to create harmony and real usefulness
in the community and the development of sustainability.This study
aims to construct critical review the conceptual framework of accounting
engineering process of existing since the engineering world is a bridge
between practical and theoretical aspects. Accounting engineering starts
from the determination of economic and social objectives of a country over
a certain principle. Conventional accounting construct this purpose on the
principle of individualism, whether in Islamic this objective should be the
determination relies on maqasid asy syar’iyyah in order to create rahmat
lil ‘alamin function. Derivations of this principle is the establishment the
assumptions and financial reporting purposes. Conventional accounting
based on the conception of economic entity. Meanwhile, based on Islamic
views, the company business (shirkah) is a legal object Personality
‘which must be subject to the rules that apply Shari’a-related forms and
responsibility in the implementation.
Keyword: Conceptual framework, Syari’ah Accounting, Economic
entity
A.Pendahuluan
Dalam praktek penggunaan akuntansi di Indonesia
yang berkembang sejak tahun 1990-an, Triyuwono membagi
akuntansi syari’ah menjadi dua bentuk yaitu akuntansi syari’ah
praktis dan akuntansi syari’ah filosofis-teoritis.1 Akuntansi syari’ah
praktis lebih menitikberatkan pada kebutuhan praktis penyedia
dan pengguna laporan keuangan akuntansi syari’ah yang terkesan
sekedar melakukan modifikasi sederhana atas akuntansi modern
(konvensional) yang saat ini berkembang. Sedang akuntansi
syari’ah filosofis-teoritis lebih mengacu pada bentuk ideal dengan
Iwan Triyuwono. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.
1
82
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
cara menggali dan menggunakan nilai-nilai filosofi Islam yang
akan berbeda antara keduanya adalah bahwa akuntansi syari’ah
praktis hanya dipraktekkan pada lembaga keuangan syari’ah
saja. Sedangkan akuntansi digunakan sebagai landasan dalam
membangun teori akuntansi syari’ah, lebih jauh akuntansi syari’ah
filosofis-teoritis dibangun untuk semua institusi bisnis.
Ada pula yang menggunakan pendekatan alternatif, yaitu
melihat akuntansi dari kacamata diluar pola pikir yang selama ini
berkembang dengan konsep hiperstrukturalisme Islam integratif yang
dikembangkan oleh Mulawarman.2 Beliau menyebutkan sebagai
bentuk rekonstruksi yang telah melakukan integralisasi konsep
strukturalisme dan post strukturalisme sekaligus melampauinya
(hyper). Intinya adalah mencoba melihat dari luar sistem yang
selama ini berkembang (metode positivistik) sehingga bisa
didapatkan pengertian lain diluar kebiasaan, baik melalui
penakwilan, penambahan, atau modifikasi.
Metode ini memiliki keunggulan dari sisi komponen berpikir
yang memasukkan unsur intelektual, mental dan spiritual dalam
analisisnya yang tidak akan didapati dalam metodologi positivistic
karena dalam pandangan mereka pemikiran tidak lagi rasional
jika telah memasukkan unsur-unsur immateri. Fungsinya adalah
menghasilkan produk baru dari metodologi alternatif sehingga
diharapkan akan menghasilkan derivasi pemikiran yang beragam,
berbeda dari yang biasanya. Triyuwono menyinggung hal
tersebut tidak dapat langsung dipraktekkan mengingat Shari’ate
Value Added Statement (SVAS), yang merupakan salah satu hasil
dari metodologi hiperstrukturalisme Islam integratif, adalah salah satu
bagian dari Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah sehingga tidak
mungkin mempraktekkan satu bagian saja dari laporan keuangan
yang utuh.3 Masih banyak lagi yang bisa kita eksplorasi dari
gagasan yang beliau lontarkan baik yang bisa kita ambil ataupun
dapat kita kritisi.
2
Aji Dedi Mulawarman. Menyibak Akuntansi Syariah : Rekonstruksi
Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi (Yogyakarta: Kreasi Wacana
Yogyakarta, 2006).
3
Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi ...., hlm. 31.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
83
Ihda A Faiz
Tetapi disisi lain, tampak terlihat disiplin ilmu akuntansi
syari’ah tidak begitu menarik perhatian banyak kalangan
yang bergelut di bidang akuntansi secara umum (akuntansi
konvensional). Jikalau perkembangan akuntansi syari’ah terlihat
semarak akhir-akhir ini, menurut penulis disebabkan karena
tuntutan perkembangan laju perbankan syari’ah yang tumbuh
semakin pesat sehingga banyak praktisi merasa membutuhkan
piranti yang seirama dengan perjuangan mereka yaitu akuntansi
yang dapat mengakomodir perkembangan sektor keuangan
syari’ah. Cepatnya laju pertumbuhan perbankan syari’ah dan
sektor keuangan syari’ah yang lain mendesak para praktisi untuk
membuat seperangkat sistem akuntansi yang bernafaskan Islam,
paling tidak secara dharuri (mendesak) dalam bentuk modifikasi
akuntansi yang selama ini berkembang. Beragam cara ditempuh,
mulai dari penggantian istilah menjadi istilah yang Islami
(berbahasa arab), memasukkan ranah spiritual dalam praktek
pelaksanaan akuntansi konvensional, atau bahkan ada pula yang
tetap memakai konsep akuntansi konvensional apa adaanya.
Bagi akademisi terutama, tentu mereka mendapat ‘tantangan’
dan ‘tuntutan’ yang datang dari dunia praktisi perihal kebutuhan
mereka akan konsepsi serta aspek teknis akuntansi syari’ah. Di
dunia akademisi pun terjadi perbedaan dalam menyikapi laju
perkembangan dunia keuangan syari’ah yang terjadi di lapangan.
Cara menjawabnya pun beragam, ada yang tetap memakai konsep
serta teknis akuntansi umum, ada yang mengubah paradigmanya
tetapi tetap mempertahankan aspek teknisnya dan ada pula yang
berkeinginan merombak total konsepsi/ paradigma serta teknis
yang selama ini berkembang. Begitulah kenyataannya yang terjadi
di lapangan.
Tetapi perkembangan di dunia akademisi dalam
hal membangun kerangka akuntansi syari’ah tidak begitu
menggembirakan sebagaimana derasnya tuntutan kaum praktisi
untuk memenuhi hajat hidup laju pertumbuhan lembaga
keuangan syari’ah yang mereka perjuangkan. Terlebih lembaga
keuangan syari’ah kini pun semakin tumbuh beraneka ragam,
84
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
tidak hanya sektor perbankan semata tetapi mencakup asuransi
syari’ah, pegadaian syari’ah, pasar modal syari’ah, dan unit usaha
lain yang bernuansa syari’ah.
Melihat perkembangan semacam ini, tentu tidak berimbang
antara laju kebutuhan dan tingkat pemenuhan. Seolah terjadi
slack antara kebutuhan di lapangan dengan pemenuhannya oleh
kalangan akademisi. Maka tak heran, produk yang dikeluarkan
oleh Dewan Syari’ah Nasional (dibawah MUI) yang berwenang
mengeluarkan standar akuntansi syari’ah terkesan setengah
matang dan tergesa-gesa. Oleh karenanya butuh keseriusan dan
partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat dan civitas
akademika bidang akuntansi (terutama kaum muslim) untuk ikut
memberikan andil dalam membuat rancang bangun akuntansi
yang berstandarkan syari’ah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad tentang
tuntutan keberadaan akuntansi syari’ah yang dimotori oleh laju
perkembangan perbankan syari’ah yang lebih dahulu populer.
Muhammad mengakui bahwa para pakar syari’ah Islam dan
akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan
standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank
konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi
tersebut menjadi kunci sukses bank syari’ah dalam melayani
masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat
menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan
bagi para penggunanya, namun dalam konteks syari’ah Islam.4
Banyak motivasi atau alasan yang melatarbelakangi
penulisan yang intens tentang akuntansi syari’ah oleh beberapa
kalangan. Mulai dari yang bersifat penggunaan praktis hingga
taraf dorongan ideologis. Oleh karenanya pembahasan mengenai
kerangka berpikir menjadi mutlak diperlukan untuk dikaji.
Jembatan penghubung antara pengalaman dunia praktis dengan
dunia akademis adalah adanya teori yang mendasarinya. Selama
ini kritikan yang ada tidak mengupas bentuk kajian seperti ini
Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005). hlm. 43.
4
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
85
Ihda A Faiz
secara sistematis sehingga berimbas pada miskonsepsi. Inilah
ruang lingkup menyeluruh ulasan studi ini sehingga diharapkan
tidak ada permasalahan tercecer karena perbedaan landasan
berpikir.
B.Pembahasan
1. Teori Akuntansi
Pada awalnya, akuntansi merupakan disiplin teknik
pencatatan (pembukuan) keuangan yang aplikatif sehingga tidak
akan ada orang yang bisa menguasainya tanpa terlebih dahulu
terjun langsung dalam dunia praktek dan mengerjakan magang
(apprenticeship) pada pihak praktisi yang lebih dulu mengenal dan
mengembangkan akuntansi. Tidak heran banyak kalangan yang
menganggap akuntansi adalah seni atau kerajinan (art). Penyebutan
akuntansi sebagai art tidak lain karena belum dirumuskannya
secara jelas metode dasar dan pola operasionalnya sehingga pada
praktiknya lebih banyak menggunakan pertimbangan estetika
dan pertimbangan nilai (value judgment). Proses ini menuntut
keahlian dan pengalaman dari akuntan untuk memilih perlakuan
yang terbaik.5
Perkembangan pengetahuan dan keterampilan inipun
semakin kompleks dengan dinamisnya perjalanan dunia bisnis
secara umum. Perkembangan akuntansi mengiringi ‘metabolisme’
dunia usaha. Semakin cepat dan rumitnya perkembangan dunia
bisnis maka kebutuhan akan akuntansi yang kompleks dan
compatibel pun tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan
selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dapat
diidentifikasi dengan jelas sehingga membentuk seperangkat
pengetahuan utuh yang dapat diajarkan melalui institusi
pendidikan. Dari sinilah perkembangan akuntansi mengalami
kemajuan yang luar biasa. Riset dan pengembangan semakin
gencar dilakukan oleh dunia akademisi dengan dukungan dunia
praktisi yang mengiringi dinamisasi ritme dunia bisnis.
Suwardjono, Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan
(Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 11.
5
86
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
Tidak ada masalah di dunia praktisi tentang peran
penting akuntansi. Mereka hanya dituntut secara praktis
untuk dapat mengikuti ritme perjalanan bisnis yang dihadapi
dengan mengembangkan sistem akuntansi yang dimiliki. Justru
perdebatan terjadi di dunia akademisi tentang bagaimana
merefleksikan akuntansi ke dalam dunia pembelajaran. Akuntansi
dianggap sebagai ilmu murnikah seperti halnya fisika, matematika,
kedokteran, dan lain-lain, ataukah tetap dalam keadaannya sebagai
skill (keterampilan)?
Perbedaan pendapat tersebut tampak jelas dalam metodologi
pengembangan teori akuntansi yang ditawarkan masing-masing
pihak. Perbedaan pendekatan ini memiliki konsekuensi yang
berlainan terhadap proses dan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai. Selama perdebatan ini belum selesai dituntaskan, maka
perjalanan pembelajaran akuntansi akan selalu mengalami
konflik dan perselisihan. Kesemua itu berimbas pada proses dan
tujuan pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi
output yang dihasilkan. Permasalahan ini juga berimplikasi pada
kebingungan perkembangan wacana akuntansi syari’ah selama
ini.
Dalam tataran akademis, para pakar kemudian berbeda
pendapat bagaimana upaya teoritisasi akuntansi yang tepat.
Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan kategorisasi
akuntansi itu sendiri, apakah masuk dalam ranah seni, sains, atau
teknologi. Jika dimasukkan dalam kategori sain maka akuntansi
mampu menjelaskan dan memprediksi kejadian yang berkembang
di lapangan selama ini. Tentu saja teori akuntansi tidak mampu
memenuhi aspek kedua yakni prediksi. Namun bila digolongkan
sebagai teknologi (dalam bentuk penalaran logis) maka teori
akuntansi digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang
ada guna memperoleh pemahaman yang lebih baik atasnya.
Hal ini karena karakter utama yang melekat dalam setiap
teknologi adalah kebermanfaatan. Dengan asas ini, akuntansi
akan lebih mudah untuk berinteraksi (memanfaatkan) teori-teori
dari disiplin ilmu yang sudah stable. Disamping itu, akuntansi juga
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
87
Ihda A Faiz
bisa memanfaatkan teknik-teknik, model-model dan metodemetode yang telah dulu dikembangkan oleh ilmu lain.6 Inilah
keleluasaan yang dimiliki oleh akuntansi apabila dikategorikan
sebagai teknologi. Tidak demikian apabila akuntansi masuk
dalam kategori ilmu ataupun seni.
Selain bermanfaat, teknologi juga harus disesuaikan dengan
tujuan sosial serta sistem nilai yang hidup dalam lingkungan
masyarakat tersebut. Produk dari teknologi inilah yang nantinya
dinikmati langsung oleh masyarakat. Seperti halnya teknologi
fisis lainnya, produk teknologi lunak juga senantiasa mengikuti
ritme kebutuhan dan dinamitas user (pengguna). Proses dalam
menentukan cara terbaik untuk mendapatkan produk (hasil) terbaik
dalam penerapan suatu teknologi disebut dengan perekayasaan
(engineering). Di sinilah teknologi mulai berkembang.
Manfaat teknologi dapat dirasakan tergantung pada siapa
penggunanya serta untuk tujuan apa keberadaan teknologi
itu. Manfaat tersebut tentu berbeda apabila dinikmati oleh
satu entitas usaha (perusahaan) dibandingkan dengan apabila
dimanfaatkan oleh suatu masyarakat dalam sebuah negara. Meski
tidak dilegislasi secara sah oleh pemerintah mengenai standar
akuntansi yang berterima di suatu negara, menentukan karakter
bersama (characteristics in common) merupakan keniscayaan sebagai
syarat keterbandingan laporan keuangan. Sebagai alternatifnya
adalah dengan berdirinya institusi independen yang mewakili
profesi untuk menyusun standar penyajian informasi keuangan.
Di tingkat nasional inilah produk perekayasaan akuntansi
disebut sebagai kerangka konseptual (conceptual framework) yang
berfungsi:
a. Acuan pengevaluasian praktek akuntansi yang berjalan.
b. Pengaruh pengembangan praktek dan prosedur akuntansi
baru.
c. Basis penurunan standar akuntansi.
Bambang Sudibyo. “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di
Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara peringatan ulang tahun Ikatan
Akuntansi Indonesia ke 29 Jakarta, 22 Desember 1986.
6
88
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
d. Titik tolak pengujian dan perbaikan praktek berjalan.
e. Pedoman pemecahan masalah potensial.
Perekayasaan akuntansi inilah yang menjadi jembatan
penghubung antara dunia praktis dan ranah teoritis. Disinilah
“demarkasi” penting untuk memahami secara utuh bangunan
akuntansi itu sendiri. Maksud akuntansi di sini adalah dalam
pengertian yang lebih luas yaitu sebagai suatu sistem pelaporan
keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi
(tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar
pelaporan) dalam suatu wilayah negara tertentu.7 Pengertian
akuntansi dalam arti luas ini dirasa lebih adil dan mencakup
semua komponen yang terkait dengan pembahasan akuntansi
itu sendiri. Hal ini berfungsi untuk menjaga miss-komunikasi
pengertian akuntansi dari masing-masing pihak.
Dari uraian di atas didapatkan pemahaman bahwa sejatinya
akuntansi merupakan bentuk teknologi yang bebas guna sesuai
kebutuhan dan kebermanfaatan bagi user. Muatan nilai atasnya
pada hakikatnya merupakan nilai bentukan dari luar, bukan nilai
inheren yang dihasilkan oleh akuntansi itu sendiri. Oleh karenanya
istilah akuntansi konvensional (umum) dan akuntansi syari’ah
seharusnya tidak perlu ada karena aspek kebermanfaatannya
(sebagai teknologi) tergantung pada penggunanya, bukan muatan
ideologi yang disebarkannya.
Pada faktanya, labelisasi semacam ini tidak dapat dihindari
karena nilai (ideologi) Islam sangat bertentangan dengan nilai
kapitalisme. Pengguna dan lingkungannya juga berbeda, yaitu
antara Islam dan kapitalisme. Sebab ideologi kapitalisme saat
ini mendominasi dan menghegemoni dunia sehingga tak pelak
simplifikasi akuntansi konvensional adalah produk atau anak
kandung kapitalisme semakin tak bisa dihindari. Fakta semacam
ini pada dasarnya telah disadari oleh banyak kalangan, seperti
Baswir (1996) menyatakan bahwa:
7
Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 18.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
89
Ihda A Faiz
“...munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki kaitan
dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akutansi seperti yang
saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia
ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh
kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya
pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan
keuangan pendapatannya”. 8
Namun kondisi ini tidak bisa menjadi alasan untuk
mengeluarkannya dari kategorian teknologi dengan sifatnya
bergantung pada siapa yang memanfaatkan (aksiologi).
Maka karenanya, tidak perlu ada upaya berlebihan untuk
mendekonstruksi akuntansi konvensional dan mengkonstruksi
akuntansi syari’ah dalam bentuk simbolisasi yang khas. Seperti
yang dilakukan oleh Mulawarman dengan mencoba menyusun
simbol akuntansi syari’ah yang berbeda simbol akuntansi
konvensional. Muncullah istilah Neraca Syari’ah, Laporan Arus
Kas Syari’ah, Laporan Keuangan Syari’ah, dan Laporan Nilai
Tambah Syari’ah. Menurut Mulawarman, Laporan Nilai Tambah
Syari’ah berbasis rizki merupakan salah satu bentuk derivasi dari
konsep Islam tentang aspek ma’isyah rizq maal.
Berdasarkan uraian di atas kiranya cukup untuk
mendudukkan positioning akuntansi diantara ideologi yang ada
di dunia. Pertanyaannya sebetulnya sederhana, apabila kita
mengamati fakta yang sama tetapi menghasilkan penafsiran serta
aktualisasi yang berbeda maka yang salah apanya? Atau, apa sebab
perbedaan pemahaman atas fakta tersebut? Fakta yang diindera
ataukah mindset masing-masing orang? Bila hasil pengamatannya
menunjukkan hasil yang seragam antar orang, maka ia bersifat
universal dan terkategori ilmu. Namun bila hasil pengamatan
menunjukkan perbedaan, maka permasalahannya terletak pada
mindset (An-Nabhani menyebutnya sebagai informasi awal /
ma’lumat tsabiqah) orang yang mengamati obyek tersebut. Mindset
inilah yang seharusnya kita ubah. Bisa juga jika persepsi masingMuhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta: Penerbit Salemba
Empat, 2005a), hlm. 2-3.
8
90
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
masing orang sama, kekeliruan terjadi pada tataran kelemahan
indera atau alat bantu yang digunakan.
Karena pertimbangan penerimaan masyarakat, maka
penulis masih menggunakan terminologi akuntansi syari’ah dan
akuntansi konvensional. Namun istilah ini bermakna akuntansi
yang digunakan dalam nilai dan lingkungan syari’ah Islam serta
akuntansi yang dipraktekkan dalam lingkungan konvensional
(kapitalistik). Bukan akuntansi yang berasal dari Islam ataupun
kapitalis (konvensional)
2. Rekontruksi Akuntansi Bernilai Islam
Cara tercepat dan paling mudah dalam merekonstruksi
akuntansi agar bernilai Islam adalah dengan meletakkan akuntansi
pada lingkungan baru yang membentuknya dan mengisinya
dengan nilai atau ideologi Islam. Hal ini merujuk pada upaya
merumuskan kerangka konseptual sebagai wadah bagi akuntansi
agar memuat nilai Islam. Setelah itu, baru dapat dievaluasi sejauh
mana penggunaan prinsip akuntansi sejalan dengan bangunan
conceptual framework yang telah diislamkan. Tataran konseptual
justru merupakan tahap paling riskan terhadap persoalan nilai atau
ideologi yang dibawa. Ini karena, banyak asumsi atau penilaian
dasar dalam conceptual framework bersifat bawaan (given) yang
bermuatan ideologi tertentu. Suwardjono merumuskan proses
perekayasan pelaporan akuntansi sebagaimana diilustrasikan
dalam gambar berikut.9
Paling tidak melalui proses rumusan perekayasaan akuntansi
inilah kita evaluasi rancang bangun awal akuntansi Islam. Metode
yang lebih tepat untuk mengembangkan disiplin baru ini adalah
penalaran deduktif normatif sebagaimana dikembangkan
oleh Hendriksen,10 karena sebagian besar penggagas akuntansi
syari’ah memulainya dari konsepsi paradigma atau filosofi yang
berbeda antara akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional.
Pertimbangan lain untuk memakai konsepsi kerangka konseptual
Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 102.
Eldon S. Hendriksen. Teori Akuntansi (Terjemahan). (Jakarta: Erlangga,
1999), hlm. 54.
9
10
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
91
Ihda A Faiz
sebagai judgment adalah besarnya manfaat penggunaan kerangka
konseptual sebagaimana yang diungkap oleh Kam.
Proses perekayasaan keuangan model Suwardjono di atas
mampu memberikan definisi akuntansi yang jami’ (mencakup
semua) dan mani’ (definitif). Hal ini ditunjang definisi akuntansi
Suwardjono11 dirasa paling tepat menggambarkan fakta
akuntansi untuk saat ini. Karenanya penulis menggunakan
konsepsi di atas sebagai pijakan pembahasan. Konseptualisasi
kerangka konseptual itu sendiri di tataran praktis terdapat
perbedaan antar institusi, semisal Financial Accounting Standards
Board (FASB), International Accounting Standards Committee (IASC)
atau antar pakar akuntansi.
Tujuan Pelaporan Keuangan harus didasarkan pada
tujuan negara atau masyarakat secara luas. Dalam koridor
Islam, tujuan negara menurut Islamlah yang menjadi rujukan.
Bila kapitalisme memandang hak asasi paling utama yang harus
dijunjung tinggi oleh negara adalah hak individu (individualisme),
maka dalam Islam seluruh perbuatan manusia harus tunduk
dalam aturan perintah Allah SWT dalam syari’at Islam. Tak
heran individu dalam pandangan Barat mendapat tempat yang
paling tinggi sehingga berkesempatan untuk mengeksploitasi
kekayaan dunia sesuai kehendak pribadi, tak dibatasi. Dari
sinilah (dalam dunia perekonomian) mereka menjajakkan
konsepsi ‘pasar bebas’ yang artinya pemerintah tidak boleh
ikut campur mengatur kebebasan individu yang diagungkan
oleh Barat. Konsep ini tidak jauh beda dengan hukum rimba,
siapa kuat dia menang, siapa lemah akan tersingkirkan.
Dalam kehidupan sosial muncul paham hedonisme dan
permisivisme, dalam pendidikan muncul paham materialisme,
dalam keagamaan berkembang sinkretisme, dalam dunia politik
hiduplah sikap oportunisme, dan seterusnya. Inilah bencana
kapitalisme (lihat uraian kerusakan kapitalisme pada Al-Jawi,
2001). Turunan dari prinsip individualisme ini berkembang
11
92
Suwardjono. Teori Akuntansi ..., hlm. 99.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
ke dalam wujud entity theory.12 Teori ini tidak hanya dimaknai
sebagai pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan,
namun bermakna pula entitas bisnis ibarat individu yang harus
dilayani dan dihormati hak-haknya oleh negara.
Narsa (2007) memberikan kritik terhadap bangunan
pokok yang melandasi akuntansi saat ini, yaitu tujuan utama
pelaporan keuangan hanyalah kreditur dan investor, serta
konsepsi pemertahanan modal yang berpijak pada kapitalisme.
Dari sinilah keberadaan entitas bisnis melebihi naungan negara
karena dia bisa bersifat trans-nasional dengan pengelolaan
kekayaan yang tak terbatas. Dalam kapitalisme, fungsi negara
dikebiri dengan hanya menjadi wasit (regulator) dalam kehidupan
masyarakat. Negara tidak boleh masuk dalam ranah privat
(agama, ekonomi, pendidikan) sehingga fungsi distributor
kekayaan, fungsi keamanan dan yang lain menjadi mandul.
Pangkalnya adalah sekulerisme (fashlu al-dini ‘an al-hayat)
-pemisahan urusan dunia dengan agama- sehingga seluruh
aturan dalam kehidupan diatur oleh manusia sendiri, tidak ada
kaitannya dengan agama
Konsep di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai
Islam. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang
lemah dengan sifat buruk atasnya (serakah, kikir, sombong, dll)
sehingga diperlukan petunjuk dari luar untuk meredam tabiat
buruk ini. Oleh karenanya, Islam datang dengan syari’at berisi
aturan yang datang dari Pencipta (Al-Khaliq) manusia, yaitu
Allah swt., untuk menundukkan subyektifitas dan egoisme.
Karena standar hidup (maqayis) manusia harus berdasarkan
syari’at Islam bukan pada individu, termasuk dalam penentuan
baik dan buruk perbuatan. An-Nabhani13 mengatakan bahwa
predikat baik (khair) dalam penilaian seorang muslim adalah
Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono. Akuntansi Ekuitas Dalam
Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
2002), hlm. 23.
13
Taqiyuddin An-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir (terjemahan)
(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm. 44.
12
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
93
Ihda A Faiz
sesuatu yang diridhai Allah swt. sedangkan buruk (syarr) adalah
sesuatu yang dimurkai Allah swt. Di sinilah seharusnya tujuan
negara diletakkan yaitu berdasarkan syari’at Islam.
Bila tujuan akuntansi didasarkan atas tujuan negara,
sedang tujuan negara berdasar aturan masing-masing negara
atas dasar keragaman berpikir manusianya maka tak pelak sistem
pelaporan keuangan masing-masing negara selamanya juga akan
berbeda. Tak heran bila upaya harmonisasi akuntansi berjalan
lambat, namun bila didasarkan atas syari’at Islam yang berlaku
untuk setiap tempat dan sepanjang waktu, kendala ini tidak akan
ditemui.
Muhammad menyatakan bahwa nilai-nilai, sistem
dan filsafat ilmu akan turut menentukan model ilmu yang
berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut
sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang
berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula,
apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka
sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi
Islam (syari’ah). Muhammad14 memperkuat pendapatnya
dengan mengutip pendapat Tricker yang menyatakan bahwa:
“(bentuk) akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan
moral masyarakat. Akuntansi tidak bebas nilai. Akuntansi
adalah anak dari budaya (masyarakat). Pandangan ini jelas
membawa implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer”.
Penulis sepakat dengan pendapat Muhammad di atas yang
memposisikan akuntansi sejalan dengan sistem ekonomi yang
dianut oleh suatu masyarakat. Hanya saja posisi tersebut lebih
tepatnya sebagai teknologi yang mempermudah penggunanya
untuk mencapai tujuan dan ideologi (keyakinan) yang
dipegangnya. Pada titik ini, Muhammad berkesimpulan bahwa
nilai-nilai yang ada pada akuntansi merupakan pancaran dari
nilai inheren (value-laden) yang diemban oleh akuntansi. Padahal
sebenarnya nilai tersebut berasal dari luar (oleh pemakainya)
sehingga yang diubah, dalam kaitannya dengan permasalahan
14
94
Muhammad, Pengantar Akuntansi ..., hlm. 10.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
akuntansi konvensional, adalah sistem kehidupan (ideologi)
yang dianut oleh negara tersebut, bukan akuntansinya secara
langsung. Penarikan kesimpulan inilah yang penulis tidak
sepakati.
Triyuwono dan As’udi menyebutkan bahwa tujuan dalam
akuntansi syari’ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu
pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat.15 Sedang Syahatah
menyebutkan tujuan dari akuntansi dalam Islam adalah16:
a. Hifzul Amwal (memelihara uang).
b. Menjadi bukti pencatatan (kitabah) tatkala ada perselisihan.
c. Dapat membantu mengambil keputusan.
d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan.
e. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat.
f. Menentukan imbalan, balasan dan sanksi.
Tujuan di atas dapat dibenarkan syari’at dengan
catatan tidak bertentangan dengan syara’. Secara luas tujuan
diterapkannya syari’at Islam (Maqashid asy Syar’iyyah ) menurut
Kurnia (2008) adalah sebagai berikut:
a. Memelihara Keturunan (al-Muhafazhah ‘ala an Nasl)
b. Memelihara Akal (al-Muhafazhah ‘ala al-‘Aqlu)
c. Memelihara Kehormatan (al-Muhafazhah ‘ala al-Karamah)
d. Memelihara Jiwa Manusia (al-Muhafazhah ‘ala an-Nafs)
e. Memelihara Harta (al-Muhafazhah ‘ala al-Mal)
f. Memelihara Agama (al-Muhafazhah ‘ala Ad-din)
g. Memelihara Keamanan (al-muhafazhah ‘ala al-amn)
h. Memelihara Negara (al-Muhafazhah ‘ala ad-Dawlah)
Kerangka konseptual lebih lanjut digambarkan oleh Kieso
Iwan Triyuwono dan Mohamad As’udi. Akuntansi Syariah:
Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat (Jakarta: Salemba
Empat, 2001), hlm. 27.
16
Husein Syahatah. Usul al Fikri al Muhasabah Islam terj., (Jakarta:
Media Akbar Sarana, 2001), hlm. 44-48.
15
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
95
Ihda A Faiz
et.al. Penjabaran singkat tentang model yang disampaikan Kieso
adalah sebagai berikut.17
Tingkat pertama tujuan pelaporan keuangan yaitu: (1)
berguna untuk membuat keputusan investasi dan kredit bagi
yang mengerti penuh aktivitas bisnis dan ekonomi, (2) membantu
kreditor dan investor saat ini dan potensial untuk mengetahui
jumlah waktu dan ketidaktidakpastian cash flow masa depan, (3)
mengetahui hak dan perubahan sumber daya ekonomi.
Tingkat kedua merupakan penghubung antara tingkat
pertama dengan tingkat ketiga. Karakteristik kualitatif informasi
akuntansi terbagi dua, yaitu bermanfaat dalam pengambilan
keputusan, dan keterpahamian. Karakter yang pertama terdiri
dari relevansi dan reliabilitas. Sedang karakter yang kedua terdiri
atas keterbandingan dan konsistensi. Elemen dari laporan
keuangan terdiri atas: aset, kewajiban, modal, investasi pemilik,
distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya,
keuntungan serta kerugian.
Tingkat ketiga merupakan konsep pengakuan dan
pengukuran. Asumsi dasar meliputi: asumsi economic entity, going
concern, monetary unit dan periodicity. Prinsip Dasar Akuntansi
meliputi: Prinsip Kos Historis, Pengakuan pendapatan, matching
dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang
dihadapi yaitu: keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas,
lingkungan bisnis dan konservatisme.
Keberatan yang sering diajukan oleh penggagas akuntansi
syari’ah pada kerangka konseptual di atas adalah terkait asumsi
serta tujuan pelaporan keuangan karena lahir dari pemahaman/
aqidah tertentu dan tidak bersifat ilmiah. Sedang elemen yang
lain tidak banyak ‘digugat’ karena pada dasarnya bersifat
teknis dan menyesuaikan dengan kebutuhan akan sifat atau
karakter pelaporan. Kerangka konseptual di atas sejalan dengan
karakteristik korporasi yang dibangun oleh sistem kapitalisme.
Kieso, et.al mengungkapkan beberapa karakter (prinsip) yang
Weygandt Kieso and Kimmel. Intermediate Accounting (USA: John
Wiley & Sons, Inc, 2004), hlm. 30-45.
17
96
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
harus dipenuhi oleh perusahaan yang berbentuk korporasi,
yaitu:18
a. Separate of Legal Existence.
Perusahaan merupakan entitas tersendiri yang
terpisah dari pemiliknya secara legal (hukum) sehingga
memungkinkannya bertindak atas nama perusahaan itu sendiri
bukan atas nama pemilik. Jadi, hubungan antara pemilik dan
kesatuan usaha dipandang sebagai hubungan bisnis (hak dan
kewajiban atau utang dan piutang). Pemisahan kedudukan
kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen
terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi
sudut pandang akuntansi, yaitu akuntansi berkepentingan
dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik.
Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor
yang bertanggungjawab kepada pemilik.
b. Limited Liability of Stockholders.
Pemilik saham (stockholders) memiliki akses (hak dan
kewajiban) yang terbatas terhadap perusahaan sebesar jumlah
saham yang dimilikinya. Karena perusahaan merupakan entitas
yang terpisah dari pemilik, maka hubungan antarkeduanya
tidak bersifat langsung (intervensif) namun melalui mekanisme
yang cukup rumit. Begitu pula hubungannya dengan kreditor.
Kreditor tidak memiliki klaim hukum untuk menuntut pemilik
saham melebihi kontribusi modal yang mereka tanamkan dalam
perusahaan tersebut. Artinya, jika perusahaan mengalami
kebangkrutan maka kreditor tidak dibolehkan untuk menuntut
aset pribadi pemilik modal agar melunasi hutang perusahaan
yang tidak terbayarkan oleh kekayaan perusahaan.
c. Transferable Ownership Rights.
Pemilik saham (stockholders) memiliki keleluasaan untuk
memindahtangankan kepemilikan mereka atas perusahaan
Weygandt Kieso and Kimmel. Accounting Principle (USA: John Wiley
& Sons, Inc, 2002), hlm. 561.
18
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
97
Ihda A Faiz
seberapapun besarnya dengan cara menjualnya. Pemilik
perusahaan adalah mereka yang memegang saham tersebut
dengan hak atas perusahaan berdasarkan prosentase
kepemilikannya. Atas dasar economic entity (pemisahan hukum
atas pemilik dan perusahaan), maka sejatinya perpindahan
kepemilikan tidak mempengaruhi operasional perusahaan
karena perusahaan mempunyai aturan sendiri yang telah
dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
yang melibatkan seluruh pemilik saham.
d. Ability to Acquire Capital.
Perusahaan mempunyai kemampuan dan kebolehan
untuk mendapatkan tambahan modal dengan menerbitkan
saham baru. Penerbitan saham seolah merupakan aktivitas
tersendiri yang terpisah dari kontrak mereka dengan
pemegang saham awal. Penerbitan saham ini secara kumulatif
akan mengubah komposisi kepemilikan perusahaan. Alasan
utama penerbitan saham baru adalah untuk mendapatkan
tambahan suntikan modal guna ekspansi (perluasan) operasi
perusahaan.
e. Continuous Life.
Prinsip ini menganggap bahwa sebuah perusahaan
didirikan bukan untuk dibubarkan. Artinya, mereka berasumsi
bahwa usia perusahaan tidak akan berakhir (kecuali bila
dinyatakan bangkrut), sehingga berdiri / bubarnya perusahaan
tidak dipengaruhi faktor diluar entitas, misalkan kematian
atau kebangkrutan pemegang saham, pekerja atau pihak
manajemen.
f. Corporation Management.
Secara hukum pihak yang memiliki perusahaan adalah
para pemegang saham, namun yang berhak mengelola
perusahaan adalah pihak manajemen. Intervensi pemilik
terhadap perusahaan dilakukan secara tidak langsung melalui
penunjukan dewan direksi.
98
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
g. Governmental Regulations.
Perusahaan merupakan subyek regulasi (aturan) dari
pemerintah sehingga mereka secara entitas harus mematuhi
aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, misalkan dalam
aturan penerbitan saham, pembagian keuntungan (dividen) dan
pengelolaan perusahaan lain (corporate action).
h. Additional Taxes.
Perusahaan berbentuk korporat merupakan obyek
yang harus membayar pajak atas penghasilan yang mereka
dapatkan.
Karakter (prinsip) korporasi di atas sejatinya bermula dari
konsep economic entity sebagai asas utamanya, sedang prinsip
yang lain merupakan penjabaran (derivasi) dari karakter utama
tersebut. Disinilah letak permasalahannya. Kebatilan perseroan
terbatas dalam ekonomi konvensional terletak pada tanggung
jawab yang terbatas ini. Jika perusahaan rugi atau bangkrut, para
kreditur dan pemilik hak lainnya tidak dapat menuntut pada
persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan
terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya
sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dengan demikian, sistem
perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para
pemilik modal dan pengelola perusahaan.
Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas
bertentangan dengan hukum syara’ yang menuntut ditunaikannya
seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini,
sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dari Abu Hurairah:
“Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk
melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan
siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka
Allah akan merusak orang itu.”
Juga dalam hadits yang lain: “Sungguh hak-hak itu pasti akan
ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
99
Ihda A Faiz
domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena
pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk.” (HR. Imam Ahmad
dari Abu Hurairah).
“Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah
suatu kezhaliman.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).
“…sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik
dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain).” (HR. Imam
Bukhari).
Artinya, perusahaan dalam Islam merupakan syakhsiyah
hukmiyah, yaitu entitas yang juga terikat hukum syara’. Pemiliknya
berkewajiban mengelola perusahaan tersebut dan bertanggungjawab atas semua aktivitas yang telah dilakukan perusahaan.
Dari sini, pemilik tetap terkena kewajiban melunasi utang
perusahaan meski menggunakan uang pribadi. Namun Islam
juga tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan
tidak dibolehkannya menyita aset pribadi yang mengganggu
kehidupan wajar di masyarakat. Para fuqaha memberikan uraian
tersebut dalam bab taflis (kebangkrutan). Taflis menurut syara’
dapat diungkapkan dalam dua pengertian, yaitu:
a. Taflis adalah suatu kondisi utang yang pembayarannya dapat
menghabiskan harta orang yang berutang. Akan tetapi,
hartanya itu tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya
b. Taflis adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki harta
sama sekali
Beberapa atsar yang disampaikan oleh Rasulullah tentang
taflis (kebangkrutan) diantaranya misalkan: “Malik ibnu Anas
telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibnu Sa’id, dari Abu
Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Umar ibnu
Abdul Aziz, dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Harits
ibnu Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah
bersabda:
“Barang siapa yang mengalami kebangkrutan, lalu si pemilik barang
menjumpai hartanya masih utuh ada padanya, maka ia lebih berhak
100
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
terhadap harta itu.”
Ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepadanya, dari
Ibnu Abu Dzib yang mengatakan bahwa Abdul Mu’tamir ibnu
Amr ibnu Rafi’ telah bercerita kepadanya, dari Abu Khaldah Az
Zuraqi – mantan Qadhi Madinah – yang mengatakan:
Kami datang kepada Abu Hurairah mengadukan perihal seorang
teman kami yang mengalami kebangkrutan, maka ia berkata, ‘Ini sema
kasusnya dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, yaitu
“Barang siapa meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, maka
pemilik barang lebih berhak menyita barangnya jika ia menemukannya
masih dalam keadaan utuh’
Menyadari akan ketidakberesan konsep economic entity,
Harahap mencoba menguraikan pandang alternatif tentang
hubungan perusahaan sebagai satu entitas dengan pemilik sebagai
entitas yang lain, yaitu:
a. The Proprietory Theory. Konsep ini memandang entitas sebagai
agen, perwakilan, wakalah atau penugasan dari penguasaha
atau pemilik. Pusat perhatian laporan keuangan konsep ini
adalah pemilik (proprietor).
b. The Entity Theory. Entitas dianggap sebagai sesuatu yang
terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke
dalam perusahaan. Pusat perhatian informasi keuangan adalah
unit usaha yang dijalankan, bukan pemilik.
c. The Fund Theory. Konsep ini memandang unit usaha
merupakan sumber ekonomi dan kewajiban yang
ditetapkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset.
Pusat perhatian pada konsep ini adalah sekelompok aset
dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam aturan dan
penggunaannya.
d. The Enterprise Theory. Konsep yang memandang tanggungjawab
perusahaan haruslah kepada publik yang lebih luas, bukan
terbatas pada entitas.
e. Residual Equity Theory. Pusat perhatian pada konsep ini adalah
pemegang saham biasa.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
101
Ihda A Faiz
f. Commander Theory. Pusat perhatian pada konsep ini adalah
mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk
melakukan kontrol ekonomi.
g. The Investor Theory.
h. Ibadah Theory
Harahap mencantumkan ibadah theory sebagai usulan
terakhir yang ditawarkan Islam terhadap kerumitan ini. Namun
rumusan konsep tersebut rupanya belum jelas dan spesifik.
Berdasar eksplorasi nash syar’i yang diungkap di atas telah jelas
kerusakan pandangan kapitalisme tentang konsep economic entity
sehingga konsep ini seharusnya dihilangkan dari asumsi akutansi
syari’ah. Namun hal ini tidak berarti pengelolaan keuangan dalam
akuntansi syari’ah harus dicampurkan antara kekayaan pemilik
dan kekayaan perusahaan. Perbedaan utamanya hanyalah dalam
aspek kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh pemilik
perusahaan sebagaimana ketentuan syirkah yang dipaparkan oleh
an-Nabhani.19
Demikianlah penilaian syara’ atas perekayasaan kerangka
konseptual akuntansi syari’ah yang digunakan selama ini. Dengan
tinjauan syar’i tersebut diharapkan para akuntan dan penggiat
akuntansi syari’ah dapat berdiskusi secara ilmiah dan komunikatif
untuk memperbaiki perekayasaan yang keliru tersebut agar
pada tahapan selanjutnya dapat dibangun kerangka konseptual
akuntansi yang Islami.
Tak berhenti sampai di sini, mendatang masih banyak
agenda ilmiah yang harus dilengkapi oleh para penggiat akuntansi
syari’ah dalam memberikan penilaian syar’i atas konsepsi
akuntansi yang ada. Bila studi ini fokus pada perekayasaan
kerangka konseptual dalam pandangan Islam, maka tahapan
berikutnya masih terdapat asumsi dasar dan prinsip akuntansi
yang didalamnya juga syarat dengan judgment nilai oleh subyek
Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
(terjemahan An Nizham al Iqtishadi fi al Islam) (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),
hlm,153-155.
19
102
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
perekayasanya. Asumsi dasar meliputi asumsi economic entity,
going concern, monetary unit dan periodicity. Prinsip Dasar Akuntansi
meliputi prinsip kos historis, pengakuan pendapatan, matching dan
pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi
yaitu keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan
bisnis dan konservatisme.
C.Simpulan
Perkembangan upaya konstruksi akuntansi syari’ah selama
ini masih terkendala dikotomi dua pendekatan arus utama
pemikiran (school of thougt), yaitu filosofis dan praktis. Selain itu
kedua pendekatan tersebut cenderung saling mengklaim dan
mendekonstruksi selainnya. Kondisi tersebut tentu berimbas
tidak hanya aspek praktis berjalan, tetapi juga prospektif. Dalam
aspek praktis berjalan, terjadi stagnasi perkembangan akuntansi
syari’ah, yakni isu akuntansi syari’ah hanya difahami oleh sebagian
kecil kalangan, utamanya penggagas dan akademisi. Masyarakat
akuntansi secara umum tidak terusik atau terpacu mempelajari dan
memahami tawaran konsepsi yang diajukan karena pembahasan
yang melangit dan tidak aplikatif.
Dalam tataran prospektif, perkembangan akuntansi syari’ah
tentu saja sulit untuk berkembang, apalagi berharap dapat
menggantikan bangunan akuntansi konvensional yang selama ini
berjalan dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ditambah lagi
dikotomi pendekatan yang ada terlihat sangat kentara, tampak
masing-masing menapaki jalur yang berbeda meski tujuan
utamanya sama.
Akuntansi syari’ah harusnya dikembangkan dari telaah kritis
proses perekayasaan kerangka konseptual akuntansi yang selama
ini ada karena perekayasaan tersebut merupakan jembatan antara
dunia praktis dan ranah teoritis. Keterhubungan (interconnection)
dan sinergi tersebut penting agar tercipta harmonisasi dan
keberlanjutan dari ranah penelitian (riset) oleh akademisi hingga
kebermanfaatan di lapangan oleh praktisi.
Perekayasaan kerangka konseptual akuntansi konvensional
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
103
Ihda A Faiz
dibangun atas dasar prinsip individualisme dan berimbas pada
upaya pencapaian tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas
prinsip ini. Selanjutnya tujuan pelaporan keuangan sebagai
landasan mengembangkan kerangka konseptual pun bersandar
pada prinsip ini. Dalam Islam tujuan diterapkannya syari’ah dan
juga tujuan ekonomi sosial suatu negara bersandar pada Maqashid
asy Syar’iyyah agar tercipta rahmat lil ‘alamin. Derivasi dari prinsip
ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan
yang didasarkan pada konsepsi economic entity.
104
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jawi, M Siddiq, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
Paska Keruntuhan Kapitalisme”. Makalah disampaikan
pada Seminar Akademik HIMA D3 FIS UNY, Hall Olahraga
UNY Kampus Wates, 27 Oktober 2001.
Hendriksen, Eldon S, Teori Akuntansi terj., Jakarta: Erlangga,
1999.
Kieso, Weygandt and Kimmel, Accounting Principle. USA: John
Wiley & Sons, Inc., 2002.
-----------, Intermediate Accounting, USA: John Wiley & Sons, Inc.,
2004.
Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Penerbit
Salemba Empat, 2005.
-----------, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005.
Mulawarman, Aji Dedi, Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi
Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi, Yogyakarta:
Kreasi Wacana Yogyakarta, 2006.
------------,“Laporan Arus Kas Syari’ah Berbasis Ma’isyah:
Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia”, Makalah
disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X,
Universitas Hassanudin 23-25 Juli 2007.
------------,“Menggagas Neraca Syari’ah Berbasis Maal:
Kontekstualisasi “Kekayaan Altruistik Islami”, The 1th
Accounting Conference: Bridging The Gap Between
Theory, Research and Practise, Universitas Indonesia 7-9
Nopember 2007.
-------------, “Menggagas laporan Keuangan Syari’ah Berbasis
Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal”, Makalah disampaikan dalam
Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Universitas
Padjadjaran 14-15 Nopember 2007.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
105
Ihda A Faiz
-------------, “Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari’ah Berbasis
Rezeki”. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI,
Universitas Tanjung Pura 23-24 Juli 2008.
Nabhani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, terj.
An Nizham al Iqtishadi fi al Islam, Surabaya: Risalah Gusti,
1996.
Setiabudi, Hendry Y. dan Iwan Triyuwono, Akuntansi Ekuitas
dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam, Jakarta: Penerbit
Salemba Empat, 2002.
Sudibyo, Bambang, “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya
di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara Peringatan
Ulang tahun Ikatan Akuntansi Indonesia ke 29, Jakarta, 22
Desember 1986.
Suwardjono, Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan,
Yogyakarta: BPFE, 2005.
Syahatah, Husein, Usul al Fikri al Muhasabah Islam, terj., Jakarta:
Media Akbar Sarana, 2001.
Triyono, “Rekayasa Akuntansi Dalam Perspektif Islam”, Jurnal
Akuntansi dan Keuangan, Vol. I, No. 1, April 2002.
----------,. “Akuntansi Dalam Perspektif Historis”, Jurnal Akuntansi
dan Keuangan. Vol. 2 No. 2, September 2003.
Triyuwono, Iwan dan As’udi, Mohamad, Akuntansi Syariah:
Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat,
Jakarta: Salemba Empat, 2001.
Triyuwono, Iwan, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
106
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Fly UP