...

PANDANGAN ATAU TANGGAPAN AKHIR PESERTA MATA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PANDANGAN ATAU TANGGAPAN AKHIR PESERTA MATA
PANDANGAN ATAU TANGGAPAN AKHIR
PESERTA MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA
TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA
DI UNPAR
Disusun oleh :
Sylvester Kanisius Laku, SS., M.Pd.
&
Andreas Doweng Bolo, SS., M.Hum
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2010
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
bimbinganNya sematalah kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul,
“Pandangan atau Tanggapan Akhir Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
Terhadap Pendidikan Pancasila di UNPAR” ini.
Dasar Pemikirannya adalah bahwa mayoritas mahasiswa mengikuti MK
Pendidikan Pancasila karena didorong oleh kebutuhan teknis akan nilai, dsb.
Kesadaran untuk mengikuti Pendidikan Pancasila karena kebutuhan yang lebih
substansial masih sangat rendah. Karena itu, penelitian ini mencoba menjawab
pertanyaan adakah perubahan mendasar berkaitan dengan pandangan atau
anggapan mereka terhadap penyelenggaraan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di
Unpar setelah mengikuti perkuliahan ini selama satu semester?
Kami akui bahwa terselenggaranya penelitian ini berkat kerja sama dan
dukungan dari banyak pihak. Karena itu, selayaknya kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung penelitian ini, dan
terutama kami tujukan kepada:
1. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang mendukung kami dalam bentuk dana
untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto yang telah menjadi pengkaji dan penelaah
dalam seminar penelitian kami ini.
3. Rekan-rekan sejawat di Pusat Kajian Humaniora Unpar yang telah mendorong
dan menyemangati kami, baik melalui nasihat maupun obrolan tentang masalah
yang berkaitan dengan fokus penelitian kami.
ii
4. Akhirnya terima kasih juga kepada para mahasiswa yang telah rela
memberikan masukan dan pandangannya bagi penelitian ini.
Kami sangat mengharapkan kritikan dan kemungkinan perubahan dan
pembaharuan tema, substansi, maupun sistem penelitian maupun penulisan yang
lebih baik dan sempurna dari siapa saja yang berkenan.
Bandung, April 2010
Peneliti
iii
ABSTRAK
Pancasila adalah philosophische grondslag, weltanschauung bangsa
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah hidup jauh sebelum dirumuskan para
pendiri. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa Pancasila merupakan inti jiwa
bangsa Indonesia. Pancasila bisa juga dikatakan sebagai kerangka pandang orang
Indonesia melihat dirinya. Perjalanan sejarah bangsa seharusnya menjadikan
Pancasila semakin terbuka untuk dibicarakan. Pancasila yang sudah dirumuskan
itu harus terus ditafsirkan dalam konteks Indonesia yang berubah. Dengan
demikian, ia menjadi semakin hidup dan kaya makna karena
menjadi milik
seluruh komponen bangsa.
Kesan yang muncul di awal perkuliahan berhadapan dengan perkuliahan
Pendidikan Pancasila adalah negatif.
Mayoritas mahasiswa menganggap dan
memandang mata kuliah Pendidikan Pancasila sekadar menjadi ideologi yang
melayani kehendak penguasa. Model pendidikan yang indoktrinatif merupakan
salah satu cara yang kerap digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila
sehingga cenderung represif. Karena itu, kecurigaan bahwa Pendidikan Pancasila
merupakan sebuah upaya manipulasi dalam kerangka tafsir kelompok yang
berkuasa. Sehingga menurut mayoritas mahasiswa Pancasila sebagai falsafah
hidup bangsa ini tidak lagi memiliki daya atau kekuatan mempengaruhi sehingga
mempelajarinya pun sekedar sebuah tuntutan teknis-akademis.
Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) sebagai salah satu lembaga
pendidikan yang masih setia pada sejarah Pendidikan Pancasila di Perguruan
Tinggi merasa selalu terpanggil untuk mencoba merumuskan ulang Pancasila.
UNPAR sebagai sebuah universitas yang mendasari diri pada spirit multi-kultur
dan muliti-religi menjadikan Pancasila sebagai falsafah. Hal ini pula yang
membuat Mata Kuliah Pendidikan Nilai Pancasila tetap dipertahankan di kampus
ini. Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis sejauh mana mahasiswa
UNPAR menyadari spirit ini.
Salah satu komponen penting dinamika pembelajaran mata kuliah ini
adalah mahasiswa. Maka penelitian ini mencoba menggali pendapat akhir peserta
iv
mata kuliah. Pandangan atau pendapat ini berhubungan dengan pengalaman
mereka mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila selama satu semester. Dalam
penelitian ini ada tiga pendapat yang coba digali diantara mahasiswa peserta mata
kuliah. Ketiga pendapat itu berkaitan dengan pertama, pendapat akhir tentang
materi; kedua, pendapat akhir terhadap metode yang digunakan; ketiga, pendapat
akhir terhadap dosen atau pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Pendapat akhir mahasiswa ini yang kemudian ditangkap dan dianalisis
sehingga akhirnya pendapat akhir dari peserta didik ini memperkaya
pengembangan mata kuliah ini. Sehingga sebagai falsafah bangsa Pancasila tetap
hidup dalam hati, pikiran dan tindakan manusia Indonesia pada umumnya dan
civitas academica UNPAR pada khususnya.
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………
Abstrak ………………………………………………………………………
Daftar Isi …………………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………………………..
A. Latar Belakang ..............................................................................
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan ....................................................................
D. Kerangka Teoritis ..........................................................................
E. Hipotesis .......................................................................................
F. Metodologi ....................................................................................
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PERSPEKTIF YANG
DIGUNAKAN ..................................................................................
A. Dimensi sosio-historis Pancasila ..................................................
B. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila ..........................
C. Pancasila sebagai Ideologi .............................................................
Hal.
ii
iv
vi
1
1
2
3
4
5
5
7
7
14
24
BAB III : DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN .............................
A. Data Responden Penelitian ............................................................
B. Pandangan Akhir Responden Terhadap..........................................
1. Pandangan Akhir Responden Terhadap Materi.......................
2. Pandangan Akhir Responden Terhadap Metode Kuliah..........
3. Pandangan Akhir Responden Terhadap Dosen ......................
27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……………………………...
47
A. Pandangan Atau Tanggapan Responden terhadap Materi
Pendidikan Pancasila ……………………………………………
B. Pandangan Responden Terhadap Metode kuliah Pendidikan
Pancasila .......................................................................................
C. Pandangan Atau Tanggapan Responden Terhadap Dosen MK
Pendidikan Pancasila ....................................................................
27
27
28
34
40
48
54
63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................
68
A. Kesimpulan ................................................................................................
B. Saran / Rekomendasi………………………………………………...........
68
72
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
75
Lampiran-lampiran .........................................................................................
77
vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah,
melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila pada peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mencerna
nilai-nilai Pancasila melalui akalnya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai
dengan kemampuan, sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral
seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila.
Dalam Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, bagian Proyek
Peningkatan Tenaga Akademik Jakarta (2003 : 164) disebutkan bahwa tujuan
pembelajaran umum dari Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah
melahirkan mahasiswa yang dapat memiliki pengetahuan dan memahami landasan
dan tujuan Pendidikan Pancasila. Selain itu agar mahasiswa mampu menjadikan
nilai-nilai
Pancasila
sebagai
Paradigma
dalam
kehidupan
kekaryaan,
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, sehingga memperluas cakrawala
pemikirannya,
menumbuhkan
sikap
demokratis
pada
mereka
dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan
demikian pembinaan dan pengembangan kepribadian mahasiswa yang berkarakter
kebangsaan juga menjadi perhatian dan fokus kajian Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi demi terciptanya komunitas masyarakat Indonesia yang
bersaudara.
Menurut Warlim Isya (2003 : 39), tujuan Pendidikan Pancasila dapat
dirumuskan sebagai suatu usaha yang diharapkan mampu memberikan
pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang nilai-nilai Pancasila yang
dikembangkan, untuk mengkaji nilai-nilai social-budaya bangsa yang terangkum
dalam rumusan sial-sila Pancasila tersebut. Dari upaya ini, diharapkan
1
terbentuknya kepribadian manusia (mahasisw1) yang tidak saja sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan nilainilai tersebut dalam kehidupan sosial-bermasyarakat.
Karena itu, Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat
penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu
kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sasaran terakhir dari
Pedidikan Pancasila adalah dipahami, dihayati dan diamalkan Pancasila oleh
setiap peserta didik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Karena Pendidikan Pancasila ternyata diberikan pada setiap tingkat dan
jenjang pendidikan formal, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat dicerna dan
diterima peserta didik menurut tingkat pengalaman dan perkembangan
penalarannya. Dalam setiap jenjang perkembangannya, diharap peserta didik
mampu menemukan relevansi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupannya, sehingga
mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata seharihari.
Menanggapi pentingnya membangun karakter kebangsaan (nation
character building) dalam pribadi mahasiswa, maka Unpar sebagai sebuah
lembaga Pendidikan Tinggi melalui Pusat Kajian Humaniora, menyelenggarakan
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila sebagai salah satu Mata Kuliah Umum,
sekalipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003,
menghapus Pendidikan Pancasila dari sistem kurikulum Pendidikan Tinggi dan
mengintegrasikannya ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini bertujuan
agar terciptanya pribadi-pribadi yang sesuai dengan prinsip dan nilai ke-Tuhanan,
kemanusiaan, memiliki integritas nasional yang tinggi, mengakui kesamaan dan
kesetaraan, dan mampu bersikap adil. Selain bahwa sebagai mahasiswa mereka
diharapkan juga mampu bersikap kritis terhadap segala bentuk nilai dan ideologi
yang ditawarkan dalam masyarakat yang kian kompleks.
B. Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian
Persoalan mendasar yang sering menjadi kendala pembelajaran Pancasila
adalah kurang menariknya materi dan metodologi yang digunakan. Berdasarkan
2
penelitian awal yang kami lakukan terhadap peserta mata kuliah Pancasila,
mayoritas mempersepsikan MK Pendidikan Pancasila secara negatif. Dalam
pengertian mayoritas mahasiswa memandang Pendidikan Pancasila terlalu
bermuatan teoretis-filosofis, tidak menarik, dsb. Sementara itu berkaitan dengan
metode mayoritas juga mengatakan metode yang digunakan dalam Pendidikan
Pancasila terlalu kaku, tidak luwes, dan cenderung membosankan.
Persepsi awal yang kami gambarkan di atas, melalui penelitian ini akan
coba kami komparasikan dengan pendapat atau tanggapan peserta mata kuliah
Pancasila di akhir perkuliahan dalam satu semester. Persoalan mendasar yang
hendak kami temukan dan kemukakan melalui penelitian ini adalah adakah
perubahan pandangan maupun sikap secara prinsip dan mendasar terhadap
Pendidikan Pancasila. Terutama terhadap dua hal mendasar dalam Pendidikan
Pancasila, yaitu Materi dan metodologinya.
Ada dua hal mendasar yang menjadi alasan mahasiswa mengikuti mata
kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama, karena diwajibkan oleh universitas atau
fakultas sehingga tidak memiliki lagi peluang untuk memilih. Kedua, karena dan
demi nilai. Berdasarkan asumsi di atas kami merumuskan persoalan penelitian ini
dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu :
1.
Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila
terhadap materi Pendidikan Pancasila di Unpar?
2.
Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila
terhadap metode yang digunakan dalam Pendidikan Pancasila di Unpar?
3.
Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila
terhadap dosen / pengajar Pendidikan Pancasila di Unpar?
C. Tujuan dan kegunaan
1. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap materi Pendidikan Pancasila.
2. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap metode Pendidikan Pancasila.
3. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap dosen MK Pendidikan
Pancasila.
3
D. Kerangka Teoritis
Pendidikan Pancasila sebagai salah satu bentuk pendidikan nilai
bermaksud membangun sebuah paradigma berpikir yang lebih komprehensif
mengenai identitas manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila bila dikaji
secara
filosofis
akan
menampakkan
sebuah
benang
merah
mengenai
bagaimanakah manusia Indonesia menempatkan dirinya dalam ruang publik yang
disebut Indonesia. Itu berarti dengan memaknai nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, terbangunlah sebuah karakter kebangsaan yang
terwujud dalam pribadi setiap anak bangsa. Maka melalui pendidikan Pancasila
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditanamkan dalam setiap
pribadi mahasiswa secara pedagogis.
Selain itu, Pendidikan Pancasila merupakan bentuk kajian terstruktur dan
sistematik tentang fenomena hidup bangsa dan Negara Indonesia sebagai ruang
publik. Nilai berkebangsaan Indonesia dapat tertanam melalui pendidikan
Pancasila yang tujuannya adalah membangun kepribadian manusia Indonesia
yang utuh, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya.
Dengan demikian Pendidikan Pancasila mengajak mahasiswa menilai realitas
ruang publik sehari-hari secara mandiri dengan panduan nilai-nilai etis Pancasila
tersebut.
Perkaranya kini adalah pendidikan Pancasila sebagai sebuah subyek ilmu
yang diajarkan secara formal kepada mahasiswa sudah semakin kehilangan
“kepercayaan” dan cenderung dipandang sebelah mata. Apalagi ada anggapan
bahwa apa yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila tidak relevan dengan
kehidupan sehari-hari, terutama dunia kerja. Lebih lagi, berkembang juga
anggapan bahwa materi Pendidikan Pancasila itu terlalu rumit dan filosofis
sehingga sulit untuk dipahami apalagi ditunjang dengan metode pengajaran yang
membosankan. Karena itu, pemahaman terhadap Pendidikan Pancasila sejak dini
(sebelum mengikutinya), baik menyangkut materi maupun metode pengajarannya,
sangat minim bahkan terkesan tidak penting. Mahasiswa cenderung menjalani
begitu saja, apalagi Pendidikan
Pancasila bukanlah sesuatu yang hakiki dan
4
seringkali diikuti sebagai sesuatu yang teknis semata karena kebutuhan
kurikulum, bukan karena kesadaran pribadi.
Pandangan semacam itu memang cukup beralasan bila melihat sejarah
proses Pendidikan Pancasila yang terkesan terjadi secara indoktrinatif.
Dampaknya adalah berkembang anggapan
yang mencuat kemudian bahwa
pendidikan Pancasila adalah akal-akalan pemerintah demi kepentingan dan status
quo belaka. Padahal bila dikaji secara mendalam Pancasila sebagai sebuah sistem
filsafat mengandung nilai-nilai luhur yang tak diragukan lagi dapat menciptakan
sebuah kohesi sosial bangsa Indonesia yang sangat kuat. Dalam kaitan dengan ini
Pancasila merupakan way of life, way of thingking, way of view, atau
welthanschauung masyarakat Indonesia.
E. Hipotesis
Mahasiswa peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila semestinya memiliki
pemahaman yang minimal tentang apa itu Pendidikan Pancasila, baik menyangkut
isi / materi, metode pengajaran, dan pengajarnya. Apalagi Pendidikan Pancasila di
Unpar merupakan salah satu Mata Kuliah wajib universitas sehingga sehingga
memahami apa itu Pendidikan Pancasila merupakan sesuatu yang perlu.
F. Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
menitikberatkan pada proses yang pada akhirnya menemukan makna dari subyek
(mahasisw1) yang diteliti. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis
untuk menemukan inti persoalan di seputar persepsi mahasiswa terhadap
Pendidikan Pancasila. Selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan untuk
menemukan solusi terhadap persoalan di atas.
Metode pengumpulan data yang ditempuh adalah melalui penyebaran
angket dan Focus Group Discusion (FGD). Angket yang disebar memuat tiga
aspek penting penelitin ini, yaitu mengenai materi Pendidikan Pancasila, Metode
yang digunakan dalam proses perkuliahan, dan dosen yang mengajar Pendidikan
Pancasila. Ketiga aspek penelitian tersebut dikemas dalam sembilan pertanyaan
dimana masing-masing aspek mengandung tiga pertanyaan penting. Penyebaran
5
angket dengan sembilan pertanyaan tersebut bermaksud untuk mendapatkan
masukan berupa informasi di seputar persepsi akhir mahasiswa terhadap
Pendidikan Pancasila. FGD akan memfokuskan perhatian pada pendalaman dan
penajaman penelitian. Melalui FGD peneliti bermaksud mengumpulkan informasi
sekunder yang akan memperkuat hipotesis dan temuan penelitian melalui sebaran
angket penelitian. FGD diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang
persepsi akhir mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila dan kesulitan-kesulitan
apa saja yang mahasiswa alami (pada tataran persepsi) berhadapan dengan
Pendidikan Pancasila
6
BAB II
TINJAUAN TEORETIS DAN PERSPEKTIF
YANG DIGUNAKAN
A. Dimensi sosio-historis Pancasila
Dalam bagian ini Pancasila akan ditelaah dalam berbagai periode sosiohistoris bangsa Indonesia. Pembagian ini memudahkan kita untuk menyelami
Pancasila dalam berbagai pergulatan filosofis-ideologis.
1. Periode 1945 - 1955
Kemerdekaan menjadi perjuangan rakyat terjajah, kaum Bumi Putera,
rakyat Hindia Belanda yang berada dalam imperealisme dan kolonialisme. Bagi
Indonesia usaha menuju kemerdekaan itu menjadi upaya perjuangan yang
panjang. Munculnya tokoh-tokoh terdidik seperti Sukarno, Hatta, Muh. Yamin,
Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Radjiman Wedyodiningrat dll memberi arah baru
perjuangan. Kesadaran akan ketertindasan dan keterjajahan melahirkan rasa
nasionalisme. Suatu rasa yang bergejolak di wilayah-wilayah terjajah seperti di
Asia, Afrika, Amerika Latin untuk merdeka, bebas dari keterjajahan.1 Hal itu jelas
terlihat misalnya dalam pidato Muh. Yamin dimana ia mengatakan bahwa
kegembiraan memberi sumbangan rohani itu adalah pula sepadan dan selaras
dengan
keinginan
rakyat:
“Mau
merdeka”
dan
“ingin
bernegara
berkedaulatan”.2 Demikian juga Sukarno berapi-api bicara tentang kemerdekaan.
Rupanya mulai ada banyak perbedaan dalam sidang pertama kemerdekaan. Hal
yang juga dikatakan Moh. Hatta dalam kesaksiannya yakni bahwa pada hari
1
2
Bdk. Anthony D. Smith, Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah, hlm. 10-11
Lihat. Sekertariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, hlm. 8
7
ketiga perbedaan ideologis menjadi cukup tajam.3 Maka Sukarno kembali
mengingatkan tentang tujuan semula yakni kemerdekaan. Sukarno dalam pidato 1
juni 1945 itu tegas mengatakan: “Jangan kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau
menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya:
Mau merdeka apa tidak? Mau medeka apa tidak? (Jawab hadirin: Mau).4
Sambutan hangat dan tepuk tangan meriah dari para hadirin mengindikasikan
pertarungan ideologis begitu kuat dan Sukarno sanggup merumuskan secara
brilian sebuah dasar bersama yang bisa menampung berbagai pertaruhan ideologis
itu.5
Dalam usaha ingin mencapai kemerdekaan itu kebangsaan6 menjadi citacita para pendiri negeri ini. Cita-cita kebangsaan sebagai dalam ikatan yang erat
satu dengan yang lain ini rupanya telah menjadi spirit sejak awal. Muh. Yamin
jelas mengatakan bahwa
negara kebangsaan berdasarkan peradaban dan
kekeluargaan. “Negara baru yang akan kita bentuk, adalah suatu Negara
kebangsaan Indonesia atau suatu nationale staat atau suatu Etaat national yang
sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas
dasar kebangsaan dan ketuhanan.”7 Muh. Yamin melanjutkan, “Negara Repulik
Indonesia yang diingini oleh bangsa Indonesia sebagai Negara ketiga dalam
perjalanan sejarah, ialah suatu Negara kebangsaan Indonesia, suatu etat national.8
Keutuhan dengan konstitusi yang tertata ini menjadi cita-cita Muh. Yamin yang
senantiasa didengungka maka tak heran Denny Indrayana memandangnya sebagai
pendiri yang sangat berjasa.9
Cita-cita mendirikan negara persatuan sebagai bangsa juga menjadi dasar
pemikiran Supomo. Pada pidatonya 31 Mei 1945, ia menguraikan secara panjang
3
Adnan Buyung Nasution, Apirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio-Legal
atas Konstituate 1956-1959, hlm. 59.
4
Lih. Pidato Sukarno, hlm. 61. Lihat juga, Sukarno, Tjamkan Pantja Sila- Pantja Sila Dasar
Falsafah Negara, hlm 15. Sesudah menyakinkan bahwa kemerdekaan menjadi unsur fundamental
baru setelah itu Sukarno menguraikan tentang hal dasar.
5
Lihat Adnan, hlm. 61
6
Bangsa dalam kategori ini dipahami sebagai komunitas yang menekankan ikatan yang erat antar
anggota. Benedict Anderson secara cermat mengatakan sebagai komunitas terbayang. Bangsa
dalam pengertian ini yang dimaksud.
7
Sekretariat Negara, op. cit., hlm. 9.
8
Sekretariat Negara, op.cit., hlm. 11
9
Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945-Antara Mitos dan Pembongkaran, hlm. 50
8
lebar hakekat sebuah bangsa dan bentuk cikal bakal negara yang akan didirikan.
Persatuan menjadi hal yang fundamental untuk negara. Baginya rakyat dan
pemimpin harus bersatu serta berbagai golongan di negeri ini harus bersatu
berdasarkan semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Baginya corak
dasar negara haruslah sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang disebutnya
sebagai Negara Integralistik. “Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa
kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat
dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran
pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh
rakyat, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan
apapun.10 Demikian juga Sukarno berbicara tentang bangsa dalam artian
persatuan semua unsur yang ada di negeri ini.
Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekadar suatu
golongan orang yang hidup dengan “ le desir d’etre ensamble” di atas
daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura atau Yogya, atau
Sunda, atau Bugis tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusiamanusia yang menurut geopolitik yang ditentukan oleh Allah s.w.t.,
tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara
Sumatera damapi ke Irian.11
Maka Sukarno menempatkan “kebangsaan” sebagai yang pertama untuk
Indonesia merdeka. “ Dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.
Kebangsaan Indonesia yang bulat.12
Bila dicermati secara maka dua pidato pertama pidato ini lebih
menitikberatkan pada paham kebangsaan dengan persatuan sebagai kekeluargaan
bangsa Indonesia. Belum tampak jelas pergulatan ideologi yang tajam.
Bandingkan dengan kesaksian Hatta, baru pada hari ke tiga, perbedaan tajam
ideologi tampak. Pidato Sukarno 1 Juni 1945 disambut dengan tepuk tangan
dengan perasaan lega barangkali karena pemikiran ini sanggup mendamaikan
10
Sekretriat Negara, op.cit., hlm. 30.
Soekarno, Tjamkanlah Pantja Sila, hlm. 22
12
Ibid., hlm 23
11
9
kepetingan ideologis yang ada dalam anggota sidang waktu itu. Pidato ini penting
karena dalamnya ideologi negara dirumuskan secara konkret. Dan pada tanggal 1
Juni, Pancasila sebagai istilah muncul dari Sukarno. Pada pidato ini Sukarno
menguraikan tentang kemerdekaan yang harus segera diraih dan tentang dasar
Negara (philosofische grondslag). Dalam uraian ini
Sukarno memberi nama
Pancasila. “Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan
petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya
azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia,
kekal dan abdi.13
Ini berarti kata Pancasila baru ada tanggal 1 Juni 1945. Namun dalam
perjalanan Pancasila tak lagi dibicarakan. Dalam UUD 1945 pun nama Pancasila
tak disebut. Kelima sila tetap dimasukan tanpa menyebut judul Pancasila dalam
Pembukaan UUD 1945. Bila kita mencermati sidang pada sehari setelah
kemerdekaan yakni sidang pengesahan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi
dasar negara tak ada perdebatan lagi mengenai kata Pancasila. Ki Bagus
Hadikusomo memang menyinggung soal tata susunan kalimat yang berkaitan
dengan lima poin tersebut sambil tidak lagi membicarakan tentang Pancasila
ideologi negara. Maka dapat dikatakan bahwa sebagai istilah Pancasila hanya
muncul di tanggal 1 Juni. Baru ditahun-tahun berikutnya Sukarno kembali
mengangkat lagi istilah Pancasila. Ideologi Pancasila dipertentangankan dengan
ideologi Islam . Pertaruhan itu begitu terbuka jelang pemilu, sesudah pemilu dan
ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin
dipandang sebagai kemenangan ideologis Pancasila. Kemenengan ini kemudian
membawa Pancasila sebagai ideologi mendominasi wacana kenegaraan. Sampai
pada zaman Orde Baru, yang masih mengedepankan Pancasila dan ingin
melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.
2. Periode 1955-1959
Pada era ini pertarungan antar ideologi begitu tajam dan terbuka antar
faksi. Hal ini bisa terlihat dari corak partai politik yang ada, yakni berdasarkan
13
Ibid., hlm. 69
10
ideologi agama, ideologi kebangsaan dan ideologi sosialisme. Pada bagian ini
akan disebut dan dijelaskan beberapa ideologi partai politik sebagai ujud konkret
pertaruhan tersebut.14
Pertama, partai dengan ideologi agama yakni Partai Masyumi (Majelis
Syuro Muslimin Indonesi1), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai
Katolik Republik Indonesia (PKRI). Partai Masyumi yang mengusung ideologi
agama mempunyai tujuan: pertama, menegakkan kedaulatan negara dan agama
Islam; kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Partai
Syarikat Islam mempunyai enam pokok asas yaitu: pertama, persatuan dalam
ummat Islam, kedua, kemerdekaan ummat (nationale vriheid), ketiga, sifat
kerajaan (negar1) dan pemerintahan, keempat, penghidupan ekonomi, kelima,
keadaan dan derajat manusia didalam pergaulan hidup dan didalam hukum dan
keenam kemerdekaan yang sejati. Partai Katolik dengan dua asas dan tujuan.
Pertama, Partai Katolik berdasarkan Ke-Tuhanan yang Mahasa Esa pada
umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut azas-azas
Katolik. Kedua, tujuan Partai Katolik ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk
kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat.
Partai-partai dengan ideologi kebangsaan seperti Partai Nasional
Indonesia (PNI), Partai Persatuan Indonesia (PIR), Partai Rakyat Indonesia. PNI
didalam Anggaran Dasar pasal 2 menyatakan bahwa Asas Partai Nasional
Indonesia ialah: Sosio-nasional-demokrasi (Marhaenisme). PIR dalam anggaran
dasar pasal 2 juga mengatakan bahwa: Partai berdasarkan paham: Kebangsaan,
Kerakyatan, dan Peri Kemanusiaan. Partai Rakyat didalam pasal 2 anggaran dasar
menyatakan bahwa Partai Rakyat Indonesia berasakan Pancasila.
Partai-partai dengan ideologi sosialisme seperti Partai Komunis Indonesia
(PKI),
Partai Sosialis Indonesia,
Partai Murba. PKI berazaskan Marxisme-
Lenisnisme ingin membentuk masyarakat sosialis di Indonesia. Partai Sosialis
Indonesia berdasarkan ilmu pengetahuan Marx- Engels. Partai Murba menyatakan
14
Untuk penjelasan ideologi partai Bdk. A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila,
hlm.101-129
11
bahwa Partai berazaskan anti fascisme, anti imperialisme, anti kapitalisme dan
mendasarkan perjuangan pada aksi murba sejati.
Pertaruhan ideologis ini menjadi konkret pada pemilu 1955 yang diikuti
oleh 34 partai dengan PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai partai besar. Dari
Pemilu terpilih 514 anggota kostituante. Selain itu ada 30 orang wakil dari
golongan minoritas terdiri atas 12 wakil keturunan Cina, 12 wakil Indo-Eropa,
dan 6 yang mewakili wilayah yang diduduki Belanda, yaitu Irian Barat, yang
semuanya termasuk Blok Pancasila.15
Perdebatan mengenai kerangka ideologis membuat masing-masing
kelompok tidak mau beranjak dari pola pandang masing-masing. Bagi faksi Islam,
dasar pemikiran yang paling penting ialah wahyu Ilahi yang terkandung dalam AlQuran serta teladan dan sabda Nabi Muhammad yang terdapat dalam hadis. Bagi
faksi Pancasila, dasar pemikiran yang terpenting ialah kesatuan rakyat Indonesia
berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perumusan Pancasila. Dan bagi
Sosio-Ekonomi, dasar pemikiran yang terpenting ialah semangat revolusioner
Proklamasi 1945. Masing-masing faksi berargumentasi dalam kerangka sendiri
maka terjadi perdebatan yang sengit. Ada polarisasi dan permusuhan yang
semakin tajam.16
Perdebatan ini menjadi panjang dan bertele-tele sehingga melupakan tekad
yang sudah ada yakni untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan Hak Asasi
Manusia. Rupanya semangat zaman itu yakni perkara ideologi membuat para
pelaku sejarah negeri ini baik di tahun 1945 dan dalam sidang konstituate tak bisa
keluar dari arus besar ideologi.17 Bagi Adnan Buyung Nasution perdebatan yang
menjurus
ke
absolutisme
pemikiran
18
menyelesaikan dasar negara.
ini
membuat
kerja
utama
yakni
Sutan Takdir Alisjabana (PSI) sastrawan
terkemuka negeri ini mencoba melihat secara berbeda makna dasar guna
mencairkan absolutisme pemikiran yang ada saat itu.
15
Ibid., Adnan hlm. 34
Ibid., hlm. 85
17
Karena begitu kuat arus ideologi ini maka dibagian ke tiga dalam sub ini akan dibahas secara
khusus Pancasila dan kaitannya dengan ideologi.
18
Adnan, hlm. 67
16
12
Kata dasar seperti kita pakai dalam hubungan dengan negara adalah
suatu kiasan. Suatu metafora, sekedar untuk menolong pengertian kita.
Kata dasar itu bukan sesungguhnya berarti seperti dasar suatu gedung,
yang menentukan mungkin atau tidaknya suatu gedung berdiri. Kata
dasar itu hanya memberi kita pedoman, patokan, pikiran-pikiran, yang
pada umumnya akan dapat memberi pegangan sekedarnya dalam
pemikiran dan perbuatan dalam lingkungan negara19
Rupanya pandangan STA ini tak mengendorkan ketegangan tentang konsep dasar
negara dan masing-masing ideologi kekeh pada pendirian. Hal ini membuat
pemerintah mempunyai alasan untuk mengintervensi sidang. Sebuah tindakan
yang membawa negeri ini kesejarah kediktoran baik pada zaman Sukarno maupun
Suharto.
Pemerintah tiga kali mengintervensi sidang konstituante. Intervensi yang
pertama melalu pidato Perdana Menteri Djuanda, kedua amanat Sukarno tentang
usul kembali ke UUD 1945 yang ditolak oleh anggota konstituante. Intervensi
pemerintah yang ketiga, berupa Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 untuk
kembali ke UUD 1945. Sukarno ragu untuk mengintervensi kontituante namun
karena tekanan dari pihak militer dalam hal ini Nasution maka Sukarno
mengeluarkan dekrit tersebut.20 Ini berarti Indonesia menjadi negara yang
Pancasilais dalam artian juga Negara yang sarat bermuatan ideologis. Dalam
kerangka ini Pancasila menjadi kerangka yang mempertegas langka itu. Maka
dapat dikatakan bahwa dengan dekrit tersebut Pancasila sebagai ideologi keluar
sebagai pemenang. Ideologi-ideologi lain kemudian tak tumbuh karena kekuasaan
tidak segan-segan menindak yang berbeda dengan ideologi bangsa dengan
Pancasila sebagai dasarnya.
19
20
Sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution, hlm. 68
Lih. Adnan, hlm. 312
13
B. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila
Sebagaimana dikatakan di atas dalam dua era ini Pancasila menjadi
wacana tunggal yang menguasai jagat berpikir, bertindak, berpolitik negeri ini.
Maka dua era ini perlu ditelaah secara kritis dan rasional. Kekritisan ini penting
agar telaahan ini tidak terjebak lagi dalam jargon-jargon ideologis belaka. Dimana
yang dibicarakan yaitu suatu negara yang ideal. Sebuah pemikiran yang mustahil,
maka tepat sebagaimana dikatakan Adnan Buyung Nasution: “Tujuan terbatas
konstitusi juga harus diakui sebagai penataan negara dan pengendalian kekuasaan.
Tujuannya bukan untuk menciptakan negara ideal. Inilah asumsi faksi-faksi Islam
dan Pancasila yang keliru, disamping pandangan integralistik pata tahun 1950.”21
Oleh Karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara perlu ditelaah secara terus
menerus agar ia tak menjadi dasar ideologis yang menghancurkan tatanan hidup
bersama.
1. Demokrasi Terpimpim
Setelah Dekrit 5 Juli 1959 arah kediktaktoran itu mulai tampak melalui
Demokrasi Terpimpin. Meskipun Sukarno dalam berbagai pernyataaan termasuk
dalam kuliahnya tentang Pancasila atau melalui orang-orang dekatnya seperti
Ruslan Abdulgani mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila bukan diktaktor.
Secara teoritis Sukarno mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin bukan diktaktor
namun merupakan lawan demokrasi liberal. Ia adalah demokrasi karya untuk
melaksanakan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sukarno juga
menandaskan bahwa masyarakat adil dan makmur tidak dapat dibangun dengan
demokrasi yang berdasarkan free fight liberalism, melainkan hanya dengan suatu
demokrasi terpimpin dengan sistimatis dan terencana menuju masyarakat adil dan
makmur.22 Dekrit ini berimbas mulai diaturnya kehidupan berbangsa termasuk
didalamnya pengaturan yang ketat terhadap ideologi. Bila sebelumnya Pancasila
diwacanakan secara terbuka oleh partai-partai dalam konstituate, setelah dekrit
hanya ada satu garis ideologi yang dikendalikan oleh kekuasaan.
21
Lihat Adnan, hlm. 436
Ruslan Abdul Gani, Pancasila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin, dalam Bung Karno dan
Pancasila-Menuju Revolusi Nasional, hlm. 272-273
22
14
Cita-cita dengan satu partai ini merupakan pemikiran Sukarno sejak muda.
Perpecahan dalam Sarikat Islam (SI) dipandang sebagai pengalaman yang
membuat Sukarno senantiasa memimpikan satu partai tunggal yang mengatur
kehidupan bangsa. Pemikiran ini semakin menguat setelah pemilu 1955 dimana
PSI dan Masyumi dua partai yang sebelum pemilu dipandang besar ternyata
mendapat dukungan yang lebih kecil daripada yang dibayangkan. Maka Sukarno
dengan dukungan PKI dan beberapa partai yang bersebelahan dengan PSI dan
Masyumi menyerang kedua partai ini. Di tahun 1956 Sukarno telah berkeinginan
untuk menguburkan partai-partai.23 Sebuah keinginan yang kemudian terlaksana
dengan Dekrit 5 Juli 1959.
Dekrit tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang
mengarah kepada sentralisasi ideologi. Hal ini terbukti dengan ditetapkan dasardasar kehidupan kepartaian tanggal 31 Desember 1959:24
a. harus menerima dan membela konstitusi dan Pancasila
b. menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita
politik
c. menerima bantuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah
d. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai
e. Presiden berhak membubarkan partai politik.
Imbas dari peristiwa dekrit ini dan segala peraturan yang mendukungnya maka
pada bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan
dan dinyatakan sebagai partai terlarang.25 Suatu tindakan yang memacetkan
demokrasi bahkan lebih dari itu tidak demokratis.
Mohammad Natsir tokoh
terkemukan Islam merupakan penentang paling vokal Demokrasi Terpimpin. Ia
menganggap Sukarno tidak demokratis dalam menyelesaikan persoalan bangsa
ini. Kritik ini tidak hanya datang dari partai dan kelompok yang berseberangan
dengan Sukarno. Presiden Nixon juga memberi kritik terhadap Sukarno, ia
23
Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, hlm. 406
Bdk. Pranarka, hlm. 175
25
Bdk. Pranarka hlm. 175
24
15
mengatakan: “Sukarno adalah contoh terbaik yang saya kenal tentang seorang
pemimpin
revolusioner yang dengan ahlinya mampu menghancurkan suatu
sistem, tetapi tidak bisa memusatkan perhatian untuk membangunnya kembali.”26
Sukarno tidak menghiraukan kritik-kritik ini sehingga diakhir masa Demokrasi
Terpimpin, Indonesia hampir bangkrut.27
Persoalan idelogis tak boleh diwacanakan, suara-suara yang menentang
kekuasaan dibungkam. Di bawah Demokrasi Terpimpin situasi kesewenangan itu
menjadi sesuatu yang legal dalam pengertian diatur secara juridis. Dekrit Presiden
No.11/1963 tentang pemberantasan subversi dengan hukum mati bagi pelaku
menempatkan presiden sang Pemimpin Besar Revolusi dengan kekuasaan yang
begitu besar. Bahkan bisa mengintervensi yudikatif dan legislatif.28 Akhir dari
penumpukan kekuasaan ini membuat Sukano terjungkal. Kekuasaannya berakhir
dan diganti oleh seorang Jendral yang tidak begitu terkenal kala itu Suharto.
2. Demokrasi Pancasila
Bila dicermati secara jeli, format dan praksis Demokrasi Pancasila tak jauh
berbeda dengan format dan praksis Demokrasi Terpimpin. Maka tak berlebihan
bila dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila sebenarnya merupakan Demokrasi
Terpimpin jilid II. Jikalau dulu pimpinan tertingginya adalah Sukarno didukung
Angkatan Darat (AD), maka sekarang pimpinannya adalah Suharto dengan tetap
mendapat dukungan dari AD. Bahkan bisa dikatakan bahwa praktik Demokrasi
Terpimpin itu sempurna di pemerintahan Suharto. Adnan Buyung Nasution juga
mengatakan bahwa kegembiraan atas jatuhnya Sukarno hanya bertahan sampai
dengan 1970. Dimana setelah tahun itu diambil langkah-langkah untuk
mengekang pers, dan beberapa surat kabar yang kritis terhadap Angkatan
Bersenjata dan pemerintah. Kegiatan partai politik yang menjadi unsur penting
dalam kehidupan demokrasi dibatasi.29
26
Sebagaimana dikutip Herbert Feith dan Lance Castles (eds), Indonesian Political Thinking:
1945-1965. Saya kutip pernyataan tersebut dari Maarif, hlm. 134
27
Maarif, hlm.134.
28
Ibid., hlm. 430-31 (untuk fanatisme ideolgi juga.lih MAarif. 124)
29
Adnan, hlm. 408
16
Banyak buku dan penelitian yang bicara tentang era ini, dimana Suharto
naik dengan kudeta merangkak dalam istilah “Ben Anderson”. Awalnya Suharto
tampil sebagai tokoh yang demokratis namun rupanya ini tak bertahan lama
sebagaimana dikatakan di atas. Kekuasaan itu merusak bila tak diimbangi sistem
kontrol
sebagaimana mantra Lord Acton, “Power tend to corrupt absolute
power corrupt absolutely”. Sebenarnya bila ditelusuri lebih dalam teror ini sudah
dibangun begitu Sukarno tumbang dengan pembunuhan secara terorganisir
mereka yang dianggap/dituduh PKI.30 Suharto secara keras menerapkan sistim
represif. Ia membangun kekuasaan di atas teror menakutkan yang mengorbankan
begitu banyak nyawa. Teror itu dilakukan kepada mereka yang dianggap penguasa
sebagai komunis (PKI) termasuk simpatisan bahkan siapa saja yang dituduh
secara serampangan sebagai komunis.31 Perkiraan tentang jumlah korban, 150.000
menurut New York Times sedangkan menurut The economist 1.000.000 orang.32
Teror negara33 ini senantiasa menjadi hantu yang menakutkan bagi siapa saja yang
bicara benar tentang kekuasaan yang koruptif, represif dan penuh dengan kolusi
serta nepotisme. Dalam sejarah kita bisa melihat sekian banyak korban berjatuhan
karena mereka dipandang “tidak Pancasilais”. Mantra yang begitu dipuja di zaman
Orde Baru dengan satu pandangan tentang Pancasila yakni dari penguasa. Untuk
semakin
memantapkan
cengkraman
ideologis
,
Suharto
dan
ordenya
mencanangkan sekian banyak istilah, strategi yang semakin menindas hak-hak
rakyat.
Ada sekian banyak yang bisa diuraikan namun untuk kepentingan
penelitian ini, kami hanya menelaah dua upaya sistimatis yang membungkam itu
yakni strategi Orde Baru di bidang politik dan pendidikan. Represi di bidang
politik memaksa orang/rakyat untuk memahami negeri ini bukan dalam kerangka
pluralitas tetapi uniformitas. Sedangkan kontrol terhadap dunia pendidikan
menjadikan pendidikan menjadi ajang pembodohan. Cita-cita mencerdaskan
30
Kesaksian ini bahwa pembunuhan itu terjadi secara terorganisir tersebut lihat, Baskara T.
Wardaya,…
31
Lhat kisah dalam Baskara.
32
Sebagaimana dikutip juga oleh Adnan Buyung, hlm. 431
33
Teror negara ini kemudian diteruskan dan dipelihara dalam berbagai kasus yang terjadi di negeri
ini. Lih. Tempo…atau buku tentang tentara…Lihat Ignas….
17
kehidupan bangsa sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 tinggal
jargon kosong belaka.
a. Politik
Politik dalam hal ini berkaitan dengan segala dimensi publik atau hidup bersama
atau dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, yang menjadi ciri
khas suatu pendekatan yang disebut “politis” adalah bahwa pendekatan itu terjadi
dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.34
Di zaman Demokrasi Pancasila, masa mengambang menjadi ciri
politiknya. Rakyat dipaksa menjadi a-politik bahkan anti-politik. Sementara itu di
lain pihak rakyat diwajibkan (baca: dipaks1) untuk melakukan tindakan yang
sejalan dengan kehendak rezim. Yang berbeda di ruang publik dipandang
pengacau, pemecah belah sehingga digolongkan sebagai penjahat, setan sehingga
kalau dihabisi pun tak menjadi masalah. Efektivitas teror yang dipraktekan diawal
pemerintahan menjadi begitu ampuh membungkam siapa saja yang bebas bersuara
apalagi menentang rezim.
Salah satu indikasi bahwa politik itu dijalankan dengan bebas yaitu dibuka
ruang untuk tumbuhnya partai-partai politik. Namun di zaman Suharto
pertumbuhan ini dibekukan, dimatikan. Pada tahun 1973 sistem multi partai
dibongkar dan disederhanakan hanya dengan dua partai yaitu Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan PPP yang
ditahun fusi tersebut tak diperkenankan memakai nama Islam masih mendapat
tekanan lagi diakhir Pemilu 1977 dimana PPP dipaksa untuk menanggalkan tanda
gambar partai Islam dengan menyetujui tanda gambar bintang yang non-religius.
Di samping dua partai tersebut ada satu Golongan, yaitu Golongan Karya yang
anggotanya meliputi semua pejabat pemerintah, petani, buruh, kaum profesional
dan Angkatan Bersenjata. Walaupun mengatakan diri bukan partai, Golkar
sempurna menjadi satu-satunya partai pengusa yang selalu menang dalam setiap
pemilu.
34
Franz Magnis-Suseno, Etika Politik-Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 19
18
Kehidupan politik menjadi monopoli penguasa, pergulatan ideologi
menempatkan Pancasila versi penguasa sebagai pemenang yang mendominasi
ruang publik. Orba dengan jargon melaksanakan Pancasila secara murni dan
konsekuen tak memperkenankan pemikiran yang berbeda muncul. Bahkan tafsir
Pancasila sudah dibuat final dengan 32 butir yang harus terus diajarkan kepada
para pejabat dan seluruh rakyat. Pada tahun 1984 semua partai politik “diminta”
menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Sementara itu pemerintah melakukan
kontrol yang ketat terhadap partai politik dengan mengeluarkan Undang-undang
no. 8 tahun 1985 dimana dibenarkan kontrol pemeritah terhadap organisasi di luar
pemerintah, kalau perlu membubarkan, tanpa melalui prosedur hukum.35 Politik
menjadi barang haram di era Suharto. Mesin kekuasaan itu secara sempurna
dipegang oleh ABRI sebagai kekuatan represif dan birokrasi sebagai institusi
pengontrol.
Wajah politik negeri ini babak belur. Pancasila menjadi alat penguasa
mengontrol rakyat. Bhineka tunggal ika, kini hanya meninggalkan Ika-semata, ika
yang harus diikuti tanpa sikap kritis-rasional. Keseragaman ini melahirkan konflik
dimana-mana karena rakyat menganggap aspirasinya tak diterima oleh negara.
Negara begitu represif, proyek bersama sebagai bangsa terancam hancur karena
orang hidup dalam kecurigaan. Diam-diam demi langgengnya kekuasaan politik
devide et impera dipraktekan dengan sempurna oleh Orba.
b. Pendidikan
Perekayasaan dunia pendidikan untuk kepentingan penguasa melahirkan dunia
pendidikan mati, tak bernyawa. Pelajaran-pelajaran menjadi refrein yang
melelahkan bagi perserta didik. Para pengajar dibuat tak berdaya karena semua
tersentralisasi tanpa improvisasi. Dalam tulisan ini, akan ditelaah secara garis
besar cara Orde Baru “mengatur” dunia pendidikan dari pendidikan dasar sampai
dengan pendidikan tinggi. Di dunia pendidikan kontrol ideologis menjadikan
dunia pendidikan dalam penindasan tanpa kebebasan intelektual.
35
Lih. Adnan Buyung, hlm. 433. Dimana Buyung mengutip dari Thoolen
19
Selain kurikulum yang terkontrol dunia pendidikan juga tidak lepas dari
teror negara terutama perguruan tinggi. Hal ini karena aktivitas mahasiswa yang
kritis terhadap kebohongan, korupsi, dan teror negara terhadap rakyat. Para
mahasiswa secara pedas mengkritik rezim Suharto. Sebuah tindakan yang dijawab
rezim dengan menyerbu ke kampus yang dilakukan oleh tentara untuk menangkap
para mahasiswa.36
Selain itu pemerintah menerapkan sistim yang ketat untuk
perkuliahan, ‘normalisasi kehidupan kampus” digalakkan oleh menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Daud Yusuf seorang doktor lulusan Perancis. Semua kebijakan
ini untuk membungkam suara-suara yang kritis terhadap kekuasaan. Dalam bagian
ini akan diuraikan pengawasan ketat dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan
Tinggi.
Pendidikan menjadi ajang propaganda doktrin-doktrin negara yang harus
diikuti tanpa perlu bersikap kritis karena itu merupakan kurikulum “pesanan”
negara. Mulai dari kewajiban mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasil1) sampai kepada kurikulum-kurikulum pendidikan yang
menjadi sarana indoktrinasi. Selain itu, pendidikan juga menjadi ajang
pembodohan karena sejarah yang ditulis seakan menempatkan militer sebagai
satu-satunya pejuang demi persatuan dan pertahanan negeri ini. Sehingga
pelajaran direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan militer. Asvi Warman
Adam, sejarawan terkemuka negeri ini mengatakan bahwa dalam buku IPS
Sejarah untuk SMP kelas III (C.S.T. Kansil, Erlangga, 1997) dapat terbaca bahwa
militer mendominasi pendidikan sejarah negeri ini. Gambaran tentang PRRI tidak
ada keterangan lain selain operasi penumpasan yang dilakukan militer. Misalnya
digambarkan bahwa dalam waktu singkat PRRI dapat ditumpas pada tanggal 29
Mei 1958 dimana Ahmad Husein secara resmi melaporkan diri menyusul pasukan
dan anggota PRRI lainnya. Asvi mempertanyakan, penulis buku pelajaran
mengutip dari sumber yang mana? Karena Ahmad Husein baru menyerah tahun
1961, sedangkan tahun 1958, peristiwa itu baru dimulai. Jadi buku ini sudah
36
Misalnya pada tanggal 9 Februari 1978, kelompok-kelompok perjuangan mahasiswa yang
berpusat di Institut Teknologi Bandung dikepung dan diduduki satuan-satuan Divisi Siliwangi.
20
menyebarkan fakta sejarah yang keliru.37 Demikian juga kisah kehebatan perwira
pemimpin operasi begitu ditonjolkan hanya sekadar alat legitimasi untuk
kepemimpinannya disuatu lembaga “basah” tertentu. Misalnya Letkol Ibnu
Sutowo, perwira yang mengamankan wilayah Sumatera Selatan begitu
ditonjolkan dalam buku pelajaran yang bagi Asvi hanyalah sekadar memberi
legitimasi sejarah kepadanya untuk kelak memimpin Pertamina karena dia berjasa
dalam operasi militer tersebut. Kisah ini semakin melegitimasi dominasi
Angkatan Darat sejak tahun 1957 atas Pertamina sejak masih bernama Permina.
Dimana Kasad Mayor Jendral Nasution menyuruh Deputi II Kolonel Ibnu Sutowo
untuk mengambil-alih ladang minyak yang tidak dipergunakan di sebelah utara
Sumatera. Perusahan negara ini sungguh menjadi sapi perah. Sebagaimana
dikatakan dalam buku: Bila ABRI Menghendaki38:
Walaupun Pertamina merupakan BUMN, dalam praktiknya bekerja
sebagai perusahan swasta yang dijalankan oleh Ibnu Sutowo dan hanya
bertanggungjawab kepada pimpinan ABRI. Memang secara formal Ibnu
Sutowo harus bertanggungjawab kepada Menteri Pertambangan, tetapi
ia mempunyai otonomi penuh. Otonomi Ibnu Sutowo ini hampir tak
terbatas.
Niels Mulder seorang peneliti terkemuka melakukan riset untuk bukubuku pelajaran yang digunakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas
juga mengatakan bahwa dunia pendidikan menjadi ajang indoktrinasi sistimatis
kekuasaan. Pendidikan dasar mengabaikan hal penting yakni sebagai ranah
pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD
1945. Pendidikan menjadi beban yang terlalu berat bagi perserta didik dan
menjadi ajang brainwashing sistimatis kekuasaan. Muelder memberi contoh
pelajaran di kelas empat yang begitu ambisius untuk memberi sejarah Indonesia
selengkap-lengkapnya bagi siswa kelas empat. Ini terlalu dipaksakan padahal
37
38
Asvi Warman Adam, Seabad Kontroversi Sejarah, hlm. 117
Dr. Indria Samego (et.al.), Bila ABRI Menghendaki, hlm. 121
21
pelajaran ini akan diulangi di SLTP dan SLTA. Demikian juga ambisi untuk
menanamkan ideologi nasional menimbulkan kekacauan penalaran.39
Beberapa contoh kekacauan penalaran ini karena pelajaran-pelajaran ini
dirasuki oleh beban ideologis yang begitu besar sehingga mengabaikan kreatifitas
berpikir.40 Tentang kebudayaan Daerah sebuah tema yang menarik. Namun
muatan ideologis mebaut tawar semuanya, pelajaran ini menjadi ajang promosi
keharmonisan yang diinginkan kekuasaan sebagaimana tergambar di Taman Mini
Indonesia Indah (TMII). Maka tema ini membosankan bahkan sangat
membosankan karena diberikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.
Bagian tentang Desa dan Kota hanya menjadi ajang, indoktrinasi perihal
pembangunan yang menjadi salah satu kerangka ideologi Orde Baru. Demikian
juga tema tentang Pekerjaan dan Koperasi menjadi ajang promosi pengamalan
Pancasila versi kekuasaan melalui Koperasi sebagaimana undang-undang nomor
25 tahun 1992. Pelajaran-pelajaran hanyalah menjadi ajang legitimasi kekuasaan
dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang monointerpretasi.41
Bagaimana lebih lanjut tentang Pancasila? Untuk pendidikan Pancasila
Mulder dengan bepegang pada buku pelajaran yang dikeluarkan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Sekolah Dasar, kelas 1-6, Jakarta: Balai Pustaka 1996. Untuk pelajaran Sekolah
Menegah Atas dipakai buku: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
kelas 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Dua buku ini identik, sebagai pelajaran
wajib dari SD sampai dengan SMA. Isinya merupakan
pengulangan yang
membosankan namun harus terus menerus dihafal peserta didik tanpa perlu
membenturkan dengan kenyataan yang terjadi.
Niels Mulder merinci beberapa tema yang dibicarakan dalam buku
pelajaran kelas satu yaitu: “Kerapian”, “Cinta Kasih”, “Kebanggaan”,
39
Muelder, Images, hlm. 41
Contoh-contoh dibawah ini. lihat Muelde, hlm. 42
41
Meskipun Orde Baru mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka namun dalam
praktik sebagaimana terlihat di atas tidaklah demikian karena Pancasila hanya sah dalam
penjelasan Pemerintah. Bdk. Adnan Buyung hlm. 425
40
22
“Ketertiban”, “Saling Membantu”, “Kerukunan”, “Keberanian”, “Kebersihan”
dan “Kesehatan”, “Sikap Hemat”, “Keadilan”, “Kepatuhan”, “Belas Kasih”,
“Kesetiaan”, “Bakti” dan “Saling Menghormati”. Tema-tema ini akan diulang
secara terus menerus sampai dengan Sekolah Menegah Atas. Maka dikatakan
Mulder bahwa pada tahun-tahun di antara tahun pertama dan tahun kedua belas,
pendidikan nilai sedikit demi sedikit menjadi indoktrinasi politik, yang karena
diulang-ulang, menjadi tumpangtindih, dan perasaan bosan dan jemu baru
terlupakan setelah tes atau ujiannya lulus.42
Akhirnya pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi pelajaran
dengan logika yang tumpang tindih karena dipaksakan. Misalnya:43
Berkali-kali pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila menegaskan
bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bukan
pernyataannya, melainkan kesimpulan yang ditarik dari pernyataan
itulah yang tidak bersesuaian. Dengan mengulang-ulang pernyataan
tersebut, kesimulan ‘Individu tunduk kepada kelompok’ harus meresap di
hati. Namun, di sini kita temukan pernyataan netral yang sayang tidak
diulang-ulang dalam pelajaran selanjutnya, yaitu pernyataan bahwa
hubungan sosial merupakan kesimpulan dasar kehidupan bermasyarakat.
Ini sosiologi yang sehat yang akan ditumpangi ideologi lapis demi lapis
dalam pelajaran berikutnya. Hal ini dipermudah oleh bahasa sendiri:
istilah masyarakat bersifat ambivalen. Artinya yang pertama mendekati
‘komunitas’, tetapi digunakan untuk ‘masyarakat luas’ juga.
Pelajaran Pancasila dan pelajaran lain yang dipaksakan untuk mengakui kesaktian
Pancasila, bahasa yang paling banyak dipakai Orba akhirnya membuat Pancasila
menjadi pelajaran rutin, melelahkan dan membosankan tanpa ada kebaruan dan
kekritisan didalamnya. Pancasila menjadi strategi jangka panjang perwujudan
menjadi Indonesia tetapi dipakai dan dipaksakan menjadi strategi jangka pendek
menghamba pada kekuasaan.
42
Niels Mulder, Individu Masyarakat dan Sejarah-Kajian Kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di
Indonesia, hlm. 30-31
43
Contoh ini lihat Muelder,hlm. 59.
23
C. Pancasila sebagai Ideologi
Pancasila sebagai ideologi perlu dibahas secara khusus karena bila
mencermati pergumulan sejak tahun 1945, masa Sukarno dan Suharto, ideologi
menjadi latar belakang penting. Dalam pengantar buku “Tjamkan Pantja Sila44”,
Pancasila sebagai Ideologi itu tergambar dengan jelas. Hal ini bisa dibaca dari
kata-kata perestuan yang diberikan Sukarno untuk terbitan buku ini.
Ia
mengatakan: “Bangsa Indonesia sejak Proklamasi mempertahankan secara gigih
panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan
Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita.”
Demikian juga Suharto dalam berbagai pidato mengatakan bahwa Pancasila
adalah ideologi terbuka. Bahkan secara khusus BP7 mengadakan seminar dan dari
seminar itu diterbitkan buku berjudul “Pancasila Sebagai Ideologi”.45 Maka tak
diragukan lagi bahwa konsep ideologi begitu melekat pada Pancasila. Universitas
Gadjah Mada sebagai universitas “Pancasila” juga mengatakan secara tegas
bahwa Pancasila sebagai ideologi. Dalam pengantar buku buku “Daulat-Rakyat vs
Daulat-Pasar: The Real War-Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi46” Sri Edi
Swasono mengatakan bahwa buku ini bermaksud menegakkan Ideologi Pancasila.
Dari beberapa terbitan ini dapat terlihat bahwa ada pertautan yang begitu
erat antara Pancasila dengan ideologi. Mengapa ideologi menjadi perdebatan yang
serius di zaman itu? Adnan Buyung Nasution dalam buku: Aspirasi Pemerintahan
Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959 juga
memberi perhatian pada dimensi ideologi ini. “Dasar negara telah menjadi
masalah semenjak adanya usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik
Indonesia. Definisinya sebagai ideologi sudah hampir pasti disebabkan semangat
masa itu. Perang Dunia Kedua juga merupakan perang ideologi.”47 Oleh karena
itu, sangat mendasar bila ideologi perlu
ditelaah terus menerus karena ia
menyangkut hidup orang banyak.
44
Buku ini terbit tahun 1964
Seminarnya dilaksanakn tanggal 24-26 Oktober 1989 sedangkan bukunya terbit 1991
46
Buku ini terbit tahun 2005
47
bdk., hlm. 57
45
24
1. Apa itu ideologi
Istilah ini paling banyak dipakai dalam ilmu-ilmu sosial dengan arti yang
tidak begitu jelas. Karl Marx (1818-1883) merupakan pemikir yang meramaikan
jagat perdebatan ideologi. Bagi Marx ideologi adalah kesadaran palsu: kesadaran
yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi dengan sekaligus menutup kenyataan
bahwa di belakang nilai-nilai luhur itu tersembunyi kepentingan-kepentingan
egois kelas-kelas berkuasa.48 Kalau demikian apakah ideologi itu mempunyai
pengertian positif atau negatif? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan
mengerti tiga macam ideologi.49 Pertama ideologi dalam arti penuh biasanya
mengandung beberapa unsur seperti, kebenaran yang mutlak, klaim-nya juga tidak
hanya bermuatan prinsip dasar tetapi sampai pada konkret operasional sehingga
suara hati dan kebebasan berpikir tak diberi ruang. Selain itu ideologi dalam arti
penuh merupakan ideologi elitis dalam pengertian tidak diambil dari nilai-nial
yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Namun dirumuskan dan dipaksakan
kepada rakyat oleh sekelompok elit yang berkuasa. Kedua ideologi terbuka,
bercirikan pengejawantahan kebebasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Ia
juga hanya bicara pada tataran orientasi dasar. Ketiga, Ideologi implisit, yaitu
keyakinan yang tak dirumuskan dan diajarkan tetapi telah meresapi dan
mempengaruh seluruh corak hidup masyarakat.
Namun ketika dunia menjadi ruang yang datar meminjam Thomas
Friedman dalam karyanya The World is Flat maka pembicaraan tentang ideologi
tak banyak berarti. Proklamasi Fukuyama, Daniel Bell tentang akhir ideologi
semakin memudarkan omongan bahkan pertaruhan tentang ideologi. Barangkali
pertaruhan ideologi berakhir namun tidak berarti bahwa ideologi yang keluar
sebagai pemenang tak perlu dikawal dengan pemikiran kritis-rasional. Kita tak
mungkin terbuai begitu saja dalam euphoria pemikiran tentang kemenangan dan
akhir perjuangan ideology.
48
49
Bdk. Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, hlm. 228
Tiga macam ideologi ini lihat, Franz Magnis-Suseno, ibid., hlm. 232-237
25
2. Pancasila sebagai Ideologi
Pancasila sebagai ideologi merupakan wacana yang perlu terus
dikembangkan. Seringkali muncul pertanyaan, apakah Pancasila merupakan
ideologi? Jawaban atas pertanyaan ini yaitu Pancasila merupakan ideologi
terbuka. Ini berarti bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai yang disepakati
bukan sebagai teori dari luar yang dipropagandakan, melainkan sebagai rumusan
nilai-nilai dan cita-cita yang memang hidup dalam masyarakat dalam konteks
ketekadan bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan.50
Rumusan nilai yang hidup di tengah masyarakat itu yang perlu digali
karena hanya dengan itu Pancasila sungguh menjadi milik semua bangsa.
Pancasila tidak lagi menjadi alat penindasan dan dikerdilkan oleh elit penguasa.
Pendek kata dengan terus menggali Pancasila, ia sungguh menjadi ideologi
terbuka, ideologi yang tolerate dan menghargai kemanusiaan.
Penelitiaan dengan ini bertujuan untuk menjadikan Pancasila sebuah
realitas yang dinamis, hidup dan ada untuk kesejahteraan rakyat. Disana
pemahaman Pancasila sebagai ideologi berarti dan bermakna.
50
Ibid., Magnis hlm. 237
26
BAB III
DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN
A. Data Responden Penelitian
Data responden adalah informasi mengenai responden yang menjadi
sampel penelitian ini. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Unpar yang
telah atau pernah mengikuti Mata Kuliah Pendidikan Pancasila semester genap
tahun ajaran 2007/2008 yang tersebar dalam delapan kelas, yaitu kelas A, B, L,
M, N, O, P, dan Q. Jumlah responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah
sebanyak 381 orang atau sebanyak 41,5 % dari total peserta MK Pendidikan
Pancasila sebanyak 918 orang. Data responden ini kemudian dibagi berdasarkan
jumlah per angkatan, yaitu 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dengan
rincian sebagai berikut :
No
1.
2
2
3
4
5
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Jumlah
Jumlah Responden
2
8
19
30
112
210
381
Persentase
0,5 %
2%
5%
8%
29,5 %
55 %
100 %
B. Pandangan Akhir Responden Tentang Materi dan Metode Pendidikan
Pancasila
Pandangan akhir responden yang dimaksudkan di sini adalah pendapat,
tanggapan, atau kesan responden setelah mereka mengikuti perkuliahan
Pendidikan Pancasila selama satu semester. Terdapat sembilan item pertanyaan
yang menjadi fokus penelitian ini. Kesembilan pertanyaan yang kami sebarkan
dalam bentuk angket kepada responden dapat kami bagi menjadi tiga bagian
pokok, yaitu pertama, pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap materi
27
perkuliahan pendidikan Pancasila. Pertanyaan ini dapat diklasifikasi ke dalam tiga
bagian, yaitu 1) Pendapat responden apakah Materi Pendidikkan Pancasila itu
menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah. 2) Pendapat responden
apakah materi Pendidikan Pancasila bermanfaat atau tidak bagi kehidupan
mereka. 3) Pendapat responden apakah materi pendidikan Pancasila padat, dalam
arti terlalu banyak, atau tidak. Kedua, pertanyaan mengenai pendapat responden
terhadap metodologi perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pertanyaan ini kami
klasifikasikan ke dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu ) Pendapat responden apakah
metode atau pendekatan yang digunakan dalam
Pendidikkan Pancasila itu
menarik atau tidak menarik. 2) Pendapat responden apakah metode yang
digunakan
dalam
Pendidikan
Pancasila
bermanfaat
atau
tidak
dalam
mempresentasikan materi perkuliahan. 3) Pendapat responden apakah metode
yang digunakan membantu mereka dalam memahami materi atau tidak. Ketiga,
pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap dosen yang mengajar
Pendidikan Pancasila. Pertanyaan kami klasifikasikan ke dalam tiga pertanyaan,
yaitu 1) apakah dosen dalam mengajar sangat monoton atau tidak, 2) apakah
dosen membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan atau tidak, dan 3)
apakah dosen dalam mengajar interaktif dengan mahasiawa atau tidak.
Ketiga aspek di atas, yaitu materi, metode, dan dosen, yang masingmasing memiliki tiga pertanyaan pokok, merupakan fokus utama pembahasan dan
analisis kami dalam penelitian ini. Di bawah ini kami akan mendeskripsikan hasil
penelitian berdasarkan ketiga aspek yang kami jelaskan di atas.
1. Pandangan atau Tanggapan Akhir Responden Terhadap Materi
Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau
kesankan berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila secara keseluruhan. Di
bawah ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian
berkaitan dengan materi, yaitu 1) menarik atau tidak menarik minat mahasiswa
untuk kuliah. b) bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka. c) padat, dalam arti
terlalu banyak, atau tidak.
28
a. Menarik atau tidak menarik minat untuk kuliah
Bagian pertama akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikkan Pancasila itu
menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah Pendidikan Pancasila?
Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
sangat menarik minat untuk kuliah adalah sebanyak 38 responden atau
sebesar 10 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban
responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel
berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Menarik
0
0
1
2
14
21
Persentase
0%
0%
3%
5%
37 %
55 %
TOTAL
38
100 %
2) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila menarik
minat untuk kuliah sebanyak 282 responden atau sebesar 74 % dari total
381 Responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Menarik
2
8
13
22
85
152
Persentase
1%
3%
4%
8%
30 %
54 %
TOTAL
282
100 %
29
3) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidkan Pancasila kurang
menarik minat untuk kuliah sebanyak 58 responden atau sebesar 15 % dari
total 381 reseponden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
Kurang menarik
0
0
5
5
13
35
58
Persentase
0%
0%
9%
9%
22 %
60 %
100 %
4) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila tidak
menarik minat untuk kuliah sebanyak 3 responden atau sebesar 1 % dari
total 381 Responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak menarik
1
2
TOTAL
3
Persentase
33 %
67 %
100 %
b. Bermanfaat atau tidak bagi kehidupan dalam masyarakat.
Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikkan Pancasila itu
Bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka? Jawaban yang diperoleh dapat
kami gambarkan sebagai berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
sangat bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 61
30
responden atau sebesar 16 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan Sangat bermanfaat
2002
2003
1
2004
2
2005
2
2006
21
2007
35
TOTAL
61
Persentase
2%
3%
3%
35 %
57 %
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 274
responden atau sebesar 72 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bermanfaat
2
7
14
25
76
150
Persentase
1%
2%
5%
9%
28 %
55 %
TOTAL
274
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di
Unpar kurang bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah
sebanyak 41 responden atau sebesar 11 % dari total 381 responden.
Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami
gambarkan dalam tabel berikut ini :
31
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang bermanfaat
3
3
10
25
Persentase
7%
7%
25 %
61 %
TOTAL
41
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
tidak bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 5
responden atau sebesar 1 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang bermanfaat
5
-
Persentase
100 %
-
TOTAL
5
100 %
c. Padat atau tidak, dalam arti materinya terlalu banyak?
Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikkan Pancasila itu
padat, dalam arti terlalu banyak, atau tidak?
Hal ini berkaitan dengan
kesanggupan mereka untuk mengendapkan dan memahami materi yang diberikan.
Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
sangat padat adalah sebanyak 54 responden atau sebesar 14,2 % dari total
32
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Padat
3
1
18
32
Persentase
6%
2%
33 %
59 %
TOTAL
54
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
padat adalah sebanyak 217 responden atau sebesar 57 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Padat
2
6
12
25
62
110
Persentase
1%
3%
5%
11 %
29 %
51 %
TOTAL
217
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
kurang padat adalah sebanyak 88 responden atau sebesar 23 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
Kurang padat
2
4
3
Persentase
2%
5%
3%
33
2006
2007
20
59
23 %
67 %
TOTAL
88
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar
tidak padat adalah sebanyak 22 responden atau sebesar 5,8 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan Tidak Padat / Tidak
banyak
2002
2003
2004
2005
1
2006
12
2007
9
TOTAL
22
Persentase
5%
54 %
41 %
100 %
2. Pandangan Akhir Responden terhadap Metode Perkuliahan Pendidikan
Pancasila.
Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau
kesankan berkaitan dengan metode perkuliahan Pendidikan Pancasila. Di bawah
ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian berkaitan
dengan metode, yaitu 1) metode yang digunakan menarik atau tidak menarik
minat mahasiswa untuk kuliah. 2) bermanfaat atau tidak dalam menghadirkan
materi 3) membantu atau tidak dalam memahami materi yang diberikan.
a. Metode yang digunakan menarik atau tidak minat mahasiswa untuk
kuliah.
Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode perkuliahan Pendidikkan
34
Pancasila menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan atau tidak.
Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila sangat menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan
adalah sebanyak
62 responden atau sebesar 16,3 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Menarik
2
1
2
2
20
35
Persentase
3%
2%
3%
3%
32 %
57 %
TOTAL
62
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan adalah
sebanyak 232 responden atau sebesar 60,9 % dari total 381 responden.
Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami
gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Menarik
7
13
22
76
114
Persentase
3%
6%
9%
33 %
49 %
TOTAL
232
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila kurang menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan
35
adalah sebanyak
75 responden atau sebesar 19,7 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang Menarik
4
6
16
49
Persentase
5%
8%
22 %
65 %
TOTAL
75
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila tidak menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan
adalah sebanyak
12 responden atau sebesar
3,1 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Menarik
12
Persentase
100 %
TOTAL
12
100 %
b. Metode yang digunakan bermanfaat atau tidak dalam menghadirkan
materi.
Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode yang digunakan dalam
perkuliahan Pendidikkan Pancasila bermanfaat dalam menghadirkan materi
36
perkuliahan sehingga mahasiswa semakin memahami dan mengendapkan materi
perkuliahan. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila sangat bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak
43 responden atau sebesar 11,3 % dari total 381 responden. Distribusi
sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan
dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Bermanfaat
2
20
21
Persentase
5%
46 %
49 %
TOTAL
43
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak
responden atau sebesar
292
76,6 % dari total 381 responden. Distribusi
sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan
dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bermanfaat
2
8
11
24
83
164
Persentase
1%
3%
4%
8%
28 %
56 %
TOTAL
292
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila kurang bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak
37
43 responden atau sebesar 11,3 % dari total 381 responden. Distribusi
sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan
dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang bermanfaat
6
6
9
22
Persentase
14 %
14 %
21 %
51 %
TOTAL
43
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila tidak bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak
3 responden atau sebesar 0,8 % dari total 381 responden. Distribusi
sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan
dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Bermanfaat
3
Persentase
100 %
TOTAL
3
100 %
c. Metode yang digunakan membantu mahasiswa memahami materi atau
tidak.
Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan
responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode perkuliahan Pendidikkan
Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang
38
diberikan atau tidak. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai
berikut :
1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi
Pendidikan Pancasila adalah sebanyak 65 responden atau sebesar 17 %
dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden
berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Membantu
4
29
32
Persentase
6%
45 %
49 %
TOTAL
65
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan
Pancasila adalah sebanyak 261 responden atau sebesar 68,5 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Membantu
2
8
11
25
74
141
Persentase
1%
3%
4%
10 %
28 %
54 %
TOTAL
261
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila kurang membantu mahasiswa dalam memahami materi
39
Pendidikan Pancasila adalah sebanyak 52 responden atau sebesar 13,6 %
dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden
berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang Membantu
4
5
8
35
Persentase
8%
10 %
15 %
67 %
TOTAL
52
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan
Pancasila tidak membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan
Pancasila adalah sebanyak 3 responden atau sebesar 0,8 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
1
2
Persentase
33 %
67 %
TOTAL
3
100 %
3. Persesi Akhir Responden Terhadap Dosen MPK Pendidikan Pancasila
Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau
kesankan berkaitan dengan dosen yang mengajar MPK Pendidikan Pancasila. Di
bawah ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian
berkaitan dengan pandangan responden terhadap dosen, yaitu 1) dosen yang
40
mengajar apakah monoton atau tidak, 2) apakah dosen membantu mahasiswa
dalam memahami materi atau tidak 3) dalam mengajar apakah dosen interakktif
atau tidak. Kami akan mendeskripsikan ketiga aspek ini berdasarkan data
penelitian satu persatu di bawah ini.
a. Dosen yang mengajar apakah monoton atau tidak.
1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila dengan
sangat monoton adalah sebanyak 7 responden atau sebesar 1,8 % dari
total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sangat Monoton
1
1
5
Persentase
14 %
14 %
72 %
TOTAL
7
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila secara
monoton adalah sebanyak 101 responden atau sebesar 26,5 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Monoton
2
13
24
62
Persentase
2%
13 %
24 %
61 %
TOTAL
101
100 %
41
3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila secara
kurang monoton adalah sebanyak 152 responden atau sebesar 39,9 % dari
total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kurang Monoton
2
2
2
4
41
101
Persentase
1%
1%
1%
4%
27 %
66 %
TOTAL
152
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila tidak secara
monoton adalah sebanyak 121 responden atau sebesar 31,8 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Monoton
6
15
12
46
42
Persentase
5%
12 %
10 %
38 %
35 %
TOTAL
121
100 %
b. Dosen membantu mahasiswa memahami materi atau tidak.
1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat
membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 84
42
responden atau sebesar 22 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
2
1
4
5
31
41
Persentase
2%
1%
5%
6%
37 %
49 %
TOTAL
84
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila membantu
mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 264 responden atau
sebesar 69 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban
responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel
berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
7
14
24
76
143
Persentase
3%
5%
9%
29 %
54 %
TOTAL
264
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila kurang
membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak
31
responden atau sebesar 8 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
43
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
1
1
5
24
Persentase
3
3
16
78
TOTAL
31
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila tidak
membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 2
responden atau sebesar 0,5 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran
jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam
tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
2
Persentase
100 %
TOTAL
2
100 %
c. Dosen interaktif atau tidak dalam mengajar.
1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat
interaktif adalah sebanyak 103 responden atau sebesar 27 % dari total
44
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
2
2
6
9
34
50
Persentase
2%
2%
6%
9%
33 %
48 %
TOTAL
103
100 %
2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat
interaktif adalah sebanyak 246 responden atau sebesar 64,5 % dari total
381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan
angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
6
12
21
67
140
Persentase
2%
5%
9%
27 %
57 %
TOTAL
246
100 %
3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat
interaktif adalah sebanyak 30 responden atau sebesar 8 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
45
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
1
11
18
Persentase
3%
37 %
60 %
TOTAL
30
100 %
4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau
menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat
interaktif adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 0,5 % dari total 381
responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan
dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :
Angkatan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tidak Membantu
2
Persentase
100 %
TOTAL
2
100 %
46
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis kualitatif dan pembahasan hasil penelitian ini akan meliputi tiga
aspek penting yang juga merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama,
persepsi akhir responden terhadap materi Pendidikan Pancasila, kedua, persepsi
akhir responden berkaitan dengan metode yang digunakan dalam perkuliahan
Pendidikan Pancasila, dan ketiga, persepsi responden berkaitan dengan dosen
yang mengajar MK Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami mencoba membahas
secara kualitatif berdasarkan data kuantitaif yang telah kami deskripsikan di atas.
Analisis ini diharapkan dapat memetakkan persoalan penelitian berdasarkan
ketiga hal yang telah kami kemukakan di atas.
Berbicara tentang pendapat atau pandangan erat berkaitan dengan
subyektifitas manusia. Artinya pendapat, tanggapan, atau kesan yang disampaikan
mengandung
refleksi personal manusia terhadap fenomena, realitas, atau
peristiwa yang dialami atau dihadapi. Pendapat dari sudut ini tentu akan sangat
subyektif sifatnya. Meski demikian, pendapat maupun pandangan individu sangat
penting dalam rangka membangun kesadaran akan realitas yang sesungguhnya.
Secara teoretis, pendapat seringkali dipandang sebagai kegiatan yang berada
mendahului kesadaran dan pengamatan. Tetapi pendapat yang dimaksudkan di
sini adalah ungkapan atau tanggapan subyek terhadap sebuah fenomena atau
peristiwa yang dialaminya. Dalam penelitian ini fenomena ataupun peristiwa yang
dialami responden adalah Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami mencoba
menganalisis secara kualitatif
pendapat atau pandangan responden mengenai
ketiga aspek penelitian di atas. Analisis ini berdasarkan data dan fakta yang
diperoleh melalui angket dan FGD (Fokus Group Discusion).
47
A. Pandangan Atau Tanggapan Responden terhadap Materi Pendidikan
Pancasila.
Bagian ini akan membahas tiga aspek penting menyangkut materi, yaitu
tentang materi yang menarik, bermanfaat, dan kepadatan materi Pendidikan
Pancasila.
1. Materi Pendidikan Pancasila Menarik atau Tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
(1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat menarik minat mahasiswa
untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila sebanyak 10 %
(2) Menarik sebanyak 74 %,
(3) Kurang menarik sebanyak 15 %, dan
(4) Tidak menarik sebanyak 1 %.
dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.
Berdasarkan data di atas secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa
responden yang pernah mengikuti MK Pendidikan Pancasila mayoritas menjawab
bahwa materi MK Pendidikan Pancasila menarik, yaitu sebesar 74 %. Bila
diakumulasikan, responden yang menjawab secara positif, yaitu yang memilih
jawaban sangat menarik dan menarik, merupakan kelompok mayoritas dengan
jumlah sebesar 84 %. Sedangkan yang menjawab tidak menarik, yaitu yang
berpendapat bahwa materi Pendidikan Pancasila kurang maupun tidak menarik,
sebanyak 16 %.
Dilihat dari data tersebut mereka yang berpendapat secara positif terhadap
materi Pendidikan Pancasila sangat signifikan dibandingkan dengan mereka yang
berpendapat sebaliknya. Data ini sekaligus menunjukkan fakta telah terjadinya
pergeseran dan perubahan kesan atau tanggapan berkaitan dengan materi
Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian terhadap persepsi awal mahasiswa terhadap
Pendidikan Pancasila menunjukkan hasil mayoritas responden mempersepsikan
48
bahwa materi Pendidikan Pancasila tidak menarik51. Dalam penelitian yang
hendak menangkap kesan atau tanggapan akhir mahasiswa ini, responden
berpandangan sangat positif terhadap materi Pendidikan Pancasila dan
menunjukkan fakta yang sebaliknya, yaitu bahwa materi Pendidikan Pancasila itu
menarik.
Dari hasil penelusuran terhadap aspek ini diperoleh fakta bahwa mereka
yang memberikan tanggapan secara positif melihat ada perbedaan secara
mendasar antara materi Pendidikan Pancasila ala PPKN di SD – SMU dengan
materi Pendidikan Pancasila di Unpar. Menurut responden perbedaan terutama
terletak pada kajian filosofis terhadap Pancasila yang dihadirkan dalam materi
perkuliahan Pendidikan Pancasila di Unpar. Bagi mereka pemahaman filsosofis
merupakan sebuah pengalaman yang baru dan unik dalam dunia pendidikan
mereka. Penggunaan pendekatan filosofis dalam mengemas materi Pendidikan
Pancasila merupakan sebuah terobosan yang menarik dan menantang.
Kemenarikan dan kemenantangan justru terletak pada dinamika pembelajaran dan
proses pemahaman yang menuntut daya kritis tinggi dalam memahami setiap
pokok materi yang dibahas dan diajarkan.
Responden yang menanggapi secara positif materi Pendidikan Pancasila
ini menyebutkan bahwa pendekatan filsafat sangat diperlukan untuk mengkaji
dan menguji validitas dan obyektivitas nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah Dasar
Negara dan Ideologi. Persepsi negatif terhadap materi Pendidikan Pancasila yang
mencuat di awal perkuliahan, misalnya sangat konseptual, teoretis, indoktrinatif,
membosankan, dsb., dsb, berubah menjadii pandangan yang jauh lebih positif. Di
sini dapat disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman terhadap materi
Pendidikan Pancasila dari yang teoretis-indoktrinatif menjadii filosofiskontekstual dan eksperiensial-faktual. Responden menyadari sungguh bahwa
pemahaman baru terhadap Pancasila harus dimulai dengan membongkar berbagai
kedok ideologis dan indokrinatif dari Pancasila itu sendiri. Menurut mereka apa
yang disajikan melelui materi Pendidikan Pancasila di Unpar cukup menarik
51
Bdk. Andreas Doweng Bolo dkk., Persepsi Awal Mahasiswa Terhadap Pendidikan Pancasila di
Unpar, Penelitian Pendidikan Pancasila, PKH, 2009.
49
untuk diikuti dan menunjukkan bahwa ada pemahaman dan kesadaran lain dalam
melihat dan memahami Pancasila. Responden ini juga menilai bahwa penggunaan
contoh-contoh dan fakta-fakta yang aktual dan real yang langsung bersentuhan
dengan realitas semakin mempertajam pemahaman mereka terhadap materi
perkuliahan.
Pemahaan responden sebagaimana yang dibahas di atas sangat relevan
dengan fakta tentang materi Pendidkan Pancasila. Dapat kami sebutkan di sini
bahwa materi Pendidikan Pancasila di UNPAR, yang kini dikemas dalam bentuk
buku ajar (terbitan tahun 2007)52, memuat kajian kritis-filosofis untuk
memperdalam pengetahuan tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ditelaah satu
per satu secara kritis-reflektif, holistik, mendalam, dan normatif. Ini dimaksudkan
agar mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas dan
mendalam terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai
pandangan hidup negara-bangsa Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk
melatih daya kritis mahasiswa terhadap segala bentuk ideologisasi dan
indoktrinasi53. Nampaknya pandangan dan tanggapan responden tersebut sejalan
dengan tujuan dan harapan diselenggarakannya perkuliahan Pendidikan Pancasila,
dimana salah satunya adalah melatih kemampuan kritis mahasiswa untuk
mendalami dan memahami Pancasila sebagai landasan bernegara-bangsa
Indonesia.
2. Materi Pendidikan Pancasila Bermanfaat Atau Tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat bermanfaat bagi kehidupan
mereka dalam masyarakat sebanyak 16 %
2) Bermanfaat sebanyak 72 %,
3) Kurang bermanfaat sebanyak 11 %, dan
52
Bdk. Slamet Purwadi, dkk., Pendidikan Nilai Pancasila, Unpar Press, Unpar, Bandung, 2006.
Bdk. Andreas Doweng Bolo, Persepsi Awal Mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila,
Unpar, Hasil penelitin tahun 2009, hlm. 43-47.
53
50
4) Tidak bermanfaat sebanyak 1 %.
dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.
Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden beranggapan dan
berpendapat bahwa materi Pendidikan Pancasila di Unpar bermanfaat bagi
kehidupan mereka dalam masyarakat. Jumlah responden yang setuju dan secara
positif menegaskan bahwa materi Pendidikan Pancasila bermanfaat, yaitu sebesar
72 %. Akumulasi responden yang menjawab secara positif, yaitu yang memilih
jawaban
sangat
bermanfaat
dan
bermanfaat
sebesar
88
%.
Hal
ini
mengindikasikan dan mengartikan bahwa apa yang dipelajari dan didalami oleh
mahasiswa melalui pendidikan Pancasila memiliki efek sosial yang cukup
signifikan. Hal ini sejalan dengan Garis-Garis Besar Pembelajaran (GBP)
Pendidikan Pancasila di Unpar yang menegaskan bahwa
Pendidikan Pancasila
berupaya menelaah / mengkaji berbagai fenomena hidup bangsa dan Negara
Indonesia sebagai sebuah ruang publik dengan menggunakan pendekatan
hermeneutika (filsafat) dan pendidikan nilai (pedagogik). Dengan bantuan
hermenutika mahasiswa diajak berpikir kritis terhadap segala bentuk ideologisme
Pancasila dan melalui pendidikan nilai mahasiswa dilatih untuk memiliki nilai
Pancasila. Nilai pengembangan diri intra-personal dan relasi inter-personal dapat
tertanam melalui pendidikan Pancasila yang tujuannya adalah membangun
kepribadian (character building) manusia Indonesia yang utuh, baik menyangkut
aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Dengan demikian, Pendidikan
Pancasila mengajak mahasiswa menilai realitas ruang publik sehari-hari secara
mandiri dengan panduan nilai-nilai etis Pancasila tersebut.54
Keunggulan atau kekuatan materi Pendidikan Pancasila justru terletak
pada penyampaian contoh-contoh real sebagai pengkayaan dan perbandingan
materi. Ada beberapa manfaat yang menjadii catatan penting di sini. Pertama,
materinya dapat membangun nasionalisme. Kedua, Dapat membentuk karakter
sebagai warga negara yang baik. Ketiga, materinya bermuatan filosofis jadi
menantang untuk ditelaah. Membantu mereka untuk memliki kemampuan kritis
terhadap situasi dan realitas sosial dalam masyarakat. Keempat, contoh-contoh
54
Bdk. Satuan Acara Perkuliahan Pendidikan Pancasila, Pusat Kajian Humanora Unpar, 2006.
51
yang diberikan relevan dgn kehidupan. Dan kelima, membantu mahasiswa untuk
mempelajari nilai kemasyarakatan. Dilihat dari hal yang disebutkan di atas dapat
kita simpulkan terjadi pergeseran paradigma pemahaman mahasiswa terhadap
penting dan perlunya pendidikan Pancasila. Pertama, Mahasiswa semakin mampu
memahami
pentingnya
menumbuhkan
kesadaran
akan
pluralitas
atau
keberagaman sebagai satau kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, melalui materi
yang dipelajari mahasiswa semakin memahi perlunya menumbuhkan rasa
persaudaraan dan membangun kehidupan bersama berdasarkan asas kebangsaan
yang holistik.
Dilihat dari fakta di atas mengindikasikan bahwa semakin bertumbuhnya
kesadaran dalam diri mahasiswa akan pentingnya Pendidikan Pancasila bagi
mereka. Pendidikan Pancasila yang mengandung pendidikan nilai bertujuan
membangun karakter kebangsan. Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar,
yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada mahasiswa. Mahasiswa
diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila secara rasional, sehingga mereka
mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai
Pancasila.
Kita sadari bahwa Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang
sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia,
yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sasaran terakhir dari
Pedidikan Pancasila adalah dipahami, dihayati dan diamalkannya nilai-nilai
Pancasila tersebut oleh setiap mahasiswa di dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
3. Materi Pendidikan Pancasila padat (banyak/luas) atau Tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat padat bagi kehidupan
mereka dalam masyarakat sebanyak 14 %
2) Padat sebanyak 57 %,
52
3) Kurang padat sebanyak 23 %, dan
4) Tidak padat sebanyak 6 %.
dari total 381 responden yang menjadii sampel penelitian.
Dilihat dari data diatas mayoritas responden berpendapat bahwa materi
Pendidikan Pancasila yang diberikan di Unpar padat, yaitu sebesar 57 %. Bila
pilihan pertama dan kedua diakumulasikan maka akan nampak mayoritas
responden menjawab bahwa materi Pendidikan Pancasila cukup padat, yaitu
sebesar 71 %. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden beranggapan bahwa
materi Pendidikan Pancasila terlalu banyak atau sekurang-kurangnya cakupannya
luas dan sulit dicerna.
Dalam anggapan atau pendapat mahasiswa materi yang padat merupakan
sesuatu yang negatif dan tidak menguntungkan bagi mereka. Penelusuran
terhadap persoalan ini menguak beberapa alasan atau faktor yang dapat kami catat
berkaitan dengan anggapan atau pandangan mereka tentang materi Pendidikan
Pancasila yang padat tersebut, yaitu :
1. Pendidikan Pancasila memuat banyak teori dari berbagai tokoh, baik
tokoh tokoh filsafat,
founding fathers Indonesia, dan tokoh-tokoh
nasional terkini.
2. Sangat banyaknya istilah-istilah filsafat yang dipakai sehingga
membuat mahasiswa sulit ntuk dapat memahaminya dengan baik.
3. Pendidikan Pancasila sangat didominasi oleh materi yang sifatnya
hafalan.
Ketiga alasan di atas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan materi
Pendidikan Pancasila sebetulnya tidak terletak pada banyaknya materi yang
terkandung dalam buku ajar, dalam hal ini buku Pendidikan Nilai Pancasila, dan
bahan yang diberikan atau diajarkan, melainkan lebih didorong oleh keengganan
mereka untuk menghafal. Bagi mahasiswa, materi yang disebut bagus itu bila
tidak terlalu tidak terlalu banyak menuntut untuk menghafal, tidak banyak
menggunaan istilah-istilah asing, dan bahasanya sederhana. Hal ini sangat erat
berhubungan dengan persiapan mereka dalam menghadapi ujian. Karena materi
yang sederhana, dalam arti tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak menuntut
53
hafalan, akan mempermudah mereka untuk mempelajarinya dan mempersiapkan
diri dalam menghadapi ujian, baik tengah semester maupun akhir semester.
B. Metode kuliah Pendidikan Pancasila.
Metode merupakan salah satu unsur penting dalam perkuliahan.
Pembelajaran Pancasila ditingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas
merupakan pengulangan terus-menerus sehingga memberi kesan jenuh dan bosan
dalam diri peserta didik dengan pembelajaran ini. Hal ini juga sejalan dengan apa
yang dikatakan Niels Muelder bahwa pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar
hanya diulang-ulang; garis besar resmi hampir secara harafiah identik. Memang
ada detail yang berbeda, tetapi pelajaran hampir seluruhnya tumpang tindih (Niels
Muelder: 2003: 73). Ini berarti metode ilmiah akademis tak begitu dihiraukan
sehingga
pembelajaran
menjadi
indoktrinasi.
Karlina
Leksono
Supeli
membahasakan dengan sangat gambalang situasi ini dengan mengatakan bahwa
pendidikan yang seharusnya mempunyai posisi strategis di sebuah negara
menjadi sarana untuk pencapaian tujuan politis. Pendidikan bukannya
menghasilakn manusia yang kritis, kreatif dan mandiri dalam pemikiran,
pendidian menjadi sarana yang amat efektif untuk menyeragamkan pemikiran.
Pendidikan secara sistimatis dapat menjadi pereproduksi ideologi kelompok yang
dominan.55 Orde baru yang ingin mengamalkan Pancasila secara murni dan
konsekuen ternyata menjadikan Pancasila sebagai tameng untuk melindungi
kekuasaannya. Hal ini juga sebagaimana ditandaskan Ahmad Syafii Maarif,
Golongan elite yang bekerja dengan mesin demokrasi Pancasila masih sulit
berlapang dada dan sering menunjukkan kecurigaan yang tidak perlu terhadap
perbedaan pendapat tentang isu-isu politik krusial.56 Ditataran ini Pancasila
dengan rumusan yang menyenangkan di tataran teoritis tanpa bisa dipraktikan
dalam kehidupan berbangsa. Pancasila masih sekadar menjadi das sollen tetapi
Pendapat Dr. Karlina Leksono-Supelli dalam kata pengantar buku, J.Drost, S.J. (ed.), Arah
pembangunan-Desentralisasi Pengajaran-Politik dan Konsensus, hlm.xxi
56 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara-Studi tentang Perdebatan
dalam Konstituante, hlm. 201
55
54
belum merupakan das sein.57 Selain alasan-alasan di atas metode pembelajaran
juga menjadi alasan peserta didik kurang menaruh perhatian pada pembelajaran
ini karena metode pembelajaran yang monoton dan monologis.58 Para guru dibuat
tidak berdaya untuk mengembangakan sebuah pembelajaran yang kreatif karena
harus mengikuti kurikulum nasional yang menjadi alat propaganda rezim yang
berkuasa.59 Hal ini tampak juga dalam penelitian pertama peneliti tentang persepsi
awal mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila di Unpar. Peserta didik bosan
dengan Metode dan sistim pembelajaran yang indoktrinatif tersebut. 60
Belajar dari situasi ini maka dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila di
UNPAR lebih dikembangkan penggalian yang berdimensi interaktif dan
memperkaya peserta didik. Pancasila tidak lagi menjadi sebuah ideologi yang
statis dan tertutup tetapi menjadi ideologi yang dinamis dan terbuka. Sehingga
dipilih dua metode yaitu Metode Hermeneutika dan Pendidikan Nilai. Metode
yang pertama mencoba menafsirkan berbagai dimensi kehidupan di negeri ini,
baik itu dimensi historis, sosial, budaya, politik,dan hukum sedangkan metode
pendidikan nilai mencoba merumuskan ulang dalam konteks kekinian Pancasila.61
Di bawah ini kami mencoba menganalisis dan membahas secara kualitatif
ketiga aspek yang menjadi fokus penelitian mengenai metode kuliah yang
digunakan.
1. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Manarik atau tidak
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat menarik minat
untuk kuliah sebanyak 16,3 %
2) Menarik sebanyak 60,9 %,
Bdk. R. William Liddle, Islam Politik dan Modernisasi, hlm. XV
Bdk. Andreas Doweng Bolo dan Sylvester Kanisius Laku, Persepsi Awal Peserta Mata Kuliah
PP terhadap PP di UNPAR, 48-54
59
Bdk. Pendapat Dr.Karlina Leksono-Supelli dalam J.Drost, hlm. xxi
60
Andreas Doweng Bolo & Sylvester Kanisius Laku, Persepsi Awal Peserta MK-PP terhadap
Pendidikan Pancasila di Unpar. Penelitian ini dibuat pada tahun 2008.
61 Andreas Doweng Bolo, dkk, Pendidikan Pancasila, hlm. 5-9
57
58
55
3) Kurang menarik sebanyak 19,7 %, dan
4) Tidak menarik sebanyak 3,1 %.
dari total 381 responden yang menjadii sampel penelitian.
Pertanyaan penting, apakah metode ini membawa hasil yang memuaskan?
Memuaskan dalam pengertian mengubah pola yang indoktrinatif kepada situasi
yang lebih terbuka dan kritis. Pengetahuan ini penting guna memelihara dan
mengembangkan atau mengubah dan mengganti metode perkuliahan. Tujuan
akhirnya tentu demi peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Bila dilihat dari
data respons mahasiswa terlihat bahwa metode ini memuaskan peserta didik. Hal
ini terlihat dari sebaran data persepsi peserta didik setelah mengikuti perkuliahan
ini. Responden yang mengatakan bahwa metode yang digunakan menarik (60,9%)
dan sangat menarik (16,3%). Data ini memperlihatkan ada pergeseran dimana
sebelumnya peserta didik mempersepsikan buruk (33%) dan tidak tahu (47%)
bergeser pada persepsi yang lebih baik.62 Ini menunjukkan bahwa metode
hermeneutika dan pendidikan nilai yang dipakai dalam pembelajaran ini menarik
minat peserta didik. Persepsi di akhir perkuliahan ini mengindikasikan bahwa
pilihan dan penerapan metode ini membantu mahasiswa untuk memahami materi
perkuliahan. Hanya 3,1% yang secara bulat mengatakan bahwa metode ini tidak
menarik dan 19,7% yang mengatakan bahwa metode ini kurang menarik. Bila
kurang menarik ditafsirkan sebagai sebuah penilaian yang netral dalam artian
masih ada unsur menarik dari metode ini maka tampak jelas bahwa metode ini
merupakan sebuah pilihan yang tepat. Metode Pendidikan Pancasila yang dipakai
di UNPAR tidak pertama-tama mengedepankan hasil melainkan proses pencarian
bersama. Awal pencarian itu dengan mencoba membaca, mengklasifikasi
dinamika sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi. Selain itu, dalam proses ini
pun batasan-batasan baku tentang sejarah, ideologi coba diangkat dan dikritisi
secara terbuka. Pendek kata pendekatan ini pertama bertujuan untuk melakukan
sebuah destruksi paradigma berpikir yang nanti akan coba ditata ulang dengan
semangat kebaruan yang lebih kontekstual. Maka juga dalam evaluasi tertulis,
beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa pembelajaran ini sangat menarik dan
62
Bdk. Andreas Doweng Bolo dkk, Persepsi Peserta MK-PP terhadap Pancasila di Unpar, hlm. 51
56
perlu dipertahankan. Kata-kata yang muncul seperti, sangat menarik, mantap,
metodenya bagus, metode yang dipakai perlu dipertahankan merupakan ungkapan
yang menyatakan secara demonstratif bahwa metode yang dipakai menarik dan
sungguh menarik.
Ketertarikan merupakan unsur hakiki pembelajaran apalagi pembelajaran
Pancasila ini berkaitan dengan nilai. Acapkali nilai dipandang sebagai bagian
yang sekunder dalam proses pembelajaran.63 Padahal nilai menjadi unsur hakiki
pendidikan yaitu bahwa orang mempunyai watak dan karakter. Bila seseorang
tidak mempunyai karakter tidak dapat menjadi pribadi yang dewasa.64 Namun
kenyataannya pendidikan termasuk pendidikan universitas membuat orang jatuh
pada pragmatisme. Nilai dipandang hanya sekadar sesuatu yang pragmatis sesuatu
yang sudah selesai dan tak lebih dalam direfleksikan. Padahal refleksi merupakan
nadir pendidikan yang berbasis pada interaksi pengalaman. Interaksi dengan
pengalaman tidak dengan cara menghafal tetapi dengan refleksi.65 Nilai baru
ramai dibicarakan manakala manusia menemukan kebuntuan dalam ranah teknismateriil. Di titik ini dapat dilihat nilai hanyalah sekadar reaksi kebuntuan hidup
dan bukan sebuah proyek hidup yang terus-menerus direfleksikan. Sehingga
ketertarikan pada metode yang dipakai menjadi modal penting.
2. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Bermanfaat atau Tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat bermanfaat
sebanyak 11,3 %
2) Bermanfaat sebanyak 76,6 %,
3) Kurang bermanfaat sebanyak 11,3 %, dan
4) Tidak bermanfaat sebanyak 0,8 %.
Hal ini dapat dilihat juga dari pengelolan Mata Kuliah Umum/Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian. Dalam berbagai pertemuan dan forum dosen MKU/MPK (baik di Semarang atau di
Solo) senantiasa muncul kesan peminggiran ini. MKU/MPK hanyalah menjadi mata kuliah
tambahan yang senantiasa ditempatkan di waktu sisa.
64 J.Drost, SJ, Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan, 5-6
65 Ibid. hlm. 10
63
57
dari total 381 responden yang menjadii sampel penelitian.
Konsep menarik masih sangat dipermukaan untuk menguji validitas
sebuah metode. Maka dalam pengujian kedua peneliti masuk pada dampak lebih
real yaitu pada manfaat metode ini. Manfaat berarti tidak hanya sekadar persepsi
inderawi belaka tetapi sudah menjadi bagian penting dari tindakan itu sendiri.
Dari pengujian ini pun terlihat dengan jelas bahwa peserta mata kuliah
memandang berarti metode ini dalam artian metode ini bermanfaat. Hal ini bisa
dilihat dari sebaran respoden terbanyak mengatakan bahwa metode ini sangat
bermanfaat dan bermanfaat (11,3% dan 76,6%). Sebagai metode indikasi ini amat
penting karena menunjukkan bahwa metode ini kontekstual dan menjawabi
kebutuhan mahasiswa. Sedangkan responden yang mengatakan bahwa metode ini
tidak bermanfaat hanya 0,8% dan kurang bermanfaat 11,3 %. Data ini sekaligus
mengindikasikan pandangan negatif tentang metode sangat minim.
Manfaat bila dipersepsi lebih dalam bisa dikategorikan dalam 2 dimensi
yakni manfaat dekat (langsung) dan manfaat jauh (tidak langsung). Pertama,
manfaat terdekat bagi mahasiswa sejauh ia bisa meraih dan mengetahui informasi
sebanyak-banyaknya. Hal ini terungkap juga dalam berbagai catatan kuisioner
agar para dosen juga memperhatikan print out bahan kuliah atau latihan soal harus
diperbanyak. Manfaat itu bisa ditafsirkan sebagai kemampuannya untuk mengerti
dan bisa menjawab soal ujian kelak. Dengan kata lain, manfaat berarti bahwa
metode ini membantu peserta didik meraih nilai memuaskan. Bila dipahami dalam
konteks ini rupanya mahasiswa mempersepsikan bahwa metode ini membantu
peserta didik mencapai tujuan dekat itu. Kedua, manfaat jauh pun bisa diperoleh
dari metode ini. Manfaat itu dalam pengertian bahwa metode itu membantu
mahasiswa untuk mengerti realitas secara lebih terbuka. Usulan agar contoh dan
diskusi diperbanyak atau penelitian lapangan merupakan sebuah usul yang tidak
lagi terfokus sekedar 90 menit dalam ruang kelas tetapi juga dalam hidup di luar
dinding universitas. Ini berarti bahwa metode ini tidak sekadar membantu
mahasiswa memahami materi tetapi juga membantu mahasiswa memahami
kompleksitas kehidupan bangsa ini.
58
Kedua manfaat perlu terus dikelolah dan dikembangkan agar menjadi
sebuah sinergi yang kreatif dan menghidupkan. Penekanan pada manfaat jangka
pendek semata bisa membawa pembelajaran ini kearah pragmatisme semata.
Demi nilai dan kelulusan dan tak ada sesuatu yang lain kecuali alasan ini. Namun,
penekanan pada manfaat jauh pun bisa mengaburkan perkuliahan itu sendiri.
Seolah-olah ini sebuah pembelajaran yang amat futuristik dan biasanya bagi
mahasiswa hal itu kelewat melelahkan dan di awang-awang. Sehingga
keharmonisan menjaga kedua manfaat ini sangat dibutuhkan bahwa sebuah
metode bermanfaat untuk masa yang dekat tetapi juga tetap berarti sepanjang
hidup.66
Manfaat sebuah metode tentu juga tak lepas dari tujuan Tujuan
kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub
dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diterjemahkan dalam Undangundang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jelas terlihat
gambaran dasar fungsi/manfaat pendidikan. Pada pasal 3 UU sisdiknas dikatakan:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.” Namun dalam kenyataan himpitan
pragmatisme menjadikan orientasi pendidikan menjauh dari spirit Pembukaan dan
UU sisdiknas. Hal ini juga disinyalir oleh Teuku Jacob yang mengatakan bahwa
di Indonesia tidak hanya something is rotten melainkan everything is rotten in our
state. Baginya sebab pembusukan ini karena kekeliruan fundamental dunia
pendidikan kita yang mengarahkan diri pada pendidikan “siap pakai” (siapa yang
pakai?), untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai alat produksi untuk
dapat dipasarkan di pasar bebas, bukan untuk menjadi menjadi manusia yang
lebih beradab, menjadi warga negara yang cerdas dan pendukung budaya bangsa.
Temuan-temuan para ilmuwan pun tidak hanya sekadar berfungsi di zamannya tetapi terus
dipakai dan dikembangkan sepanjang masa.
66
59
Padahal pendidikan seharusnya membekali generasi muda dengan kiat-kiat
sebagai manusia merdeka (artes liberals).67 Manfaat dunia pendidikan demi
pembebasan manusia pun semakin jauh dari harapan karena ternyata dunia
pendidikan hanya menghasilkan manusia-manusia yang licik. Yang berhasil
dalam dunia pendidikan bukan menghasilkan manusia cerdas tetapi licik.
Pendidikan menjadi fase yang mengijinkan seseorang untuk berbuat apa saja
asalkan mendapat untung.68
Segaris dengan semua pandangan dan cita-cita di atas sebuah metode yang
baik harus menjadi lorong dan titian yang membawa kebebasan bagi peserta didik.
Sehingga kembali ditandaskan bahwa persepsi yang baik terhadap manfaat
metode ini tidak menjebak manusia dalam ranah bendawi semata tetapi juga ke
arah spiritual. Dalam artian pendidikan membawa harapan yang membebaskan
bagi manusia. Demikian juga pendidikan Pancasila tidak sekadar menjadi ideologi
yang berdiam dalam menara gading tetapi sungguh menjadi praksis yang
menghidupkan. Karena sebagaimana juga disinyalir bahwa orang muda pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya sesungguhnya tidak apatis atau sinis
dengan Pancasila di tataran ideologi tetapi lebih pada tataran praksis.69 Hal yang
sama juga ditegaskan Ketua Mahkamah Kontitusi Prof.Dr. Moh.Mahafud MD
pada kongres Pancasila di Yogyakarta, 30 Mei 2009 yaitu bahwa sebagian besar
rakyat Indonesia menginginkan Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia.70
3. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Membantu Memahami Materi atau
Tidak.
1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat Membantu
mahasiswa dalam memahami materi sebanyak 17 %
Prof.Dr.T Jacob, Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis-Catatan di Sejangkala, hlm. 243
Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, hlm. 193
Lih. rumusan hasil sarasehan dan Simposium Pansila di UGM 15 Agustus 2006, dalam
Proceeding Simposium dan Sarasehan- Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan
Pembangunan Bangsa, hlm. 169-171
70
Prof.Dr. Moh. Mahfud MD juga mengutip jajak pendapat Kompas, 30/9-2008 dimana 96,6%
responden mengatakan bahwa Pancasila harus dipertahankan dan 92,1% menyatakan bahwa
Pancasila sebagai landasan terbaik bangsa. Dan 55 % meragukan keseriusan pemerintah
menerapakan pancasila dalam kehidupan bangsa
67
68
69
60
2) Bermanfaat sebanyak 68,5 %,
3) Kurang bermanfaat sebanyak 13,7 %, dan
4) Tidak bermanfaat sebanyak 0,8 %.
Di atas telah dikemukakan bahwa salah satu manfaat metode pendidikan
yaitu membuat peserta didik memahami materi perkuliahan. Pemahaman terhadap
materi perkuliahan bisa ditafsirkan sebagai sebuah pemahaman jarak dekat
(langsung) dan jarak jauh (jangka panjang). Pemahaman jangka pendek
didefinisikan sebagai mengingat materi yang diajarkan atau sebagaimana terdapat
dalam buku pegangan. Batasan ini bisa digolongkan sebagai sebuah pemahaman
normatif dan jangka pendek. Jangka pendek dalam artian bahwa selama lebih
kurang 10-15 kali pertemuan/tatap muka di ruang kelas dan studi pribadi atas
pelajaran ini ternyata metode membantu untuk menangkap materi. Jangka pendek
itu juga berarti metode ini membantu mahasiswa selama satu semester untuk
mengerti materi pembelajaran. Hal ini juga sebagai mana muncul dari lembaran
komentar mahasiswa yaitu bahwa metode ini sangat menarik dan menarik serta
membantu memahami materi. Ada juga catatan dari mahasiswa bahwa contohcontoh praktis perlu dikembangkan dan agar tidak berbelit-belit. Catatan ini juga
merupakan peringatan agar pendidikan pancasila tidak terjebak pada retorika satu
semester itu semata. Maka dari berbagai catatan dan pendapat ini dapat
disimpulkan bahwa untuk jangka pendek metode yang diterapkan dalam perkuliah
ini membantu peserta didik untuk menangkap materi. Namun keberhasilan ini
juga ditopang oleh pandangan yang jauh ke depan dari peserta didik sebagaimana
catatan kritis dari kuisioner. Bahwa perlu ada contoh yang praktis, dosen harus
mem-Pancasila-kan mahasiswa dapat terbaca bahwa tidak hanya jangka pendek
semata perserta menyikapi pembelajaran tetapi juga jangka panjang.
Jangka panjang ini dalam artian bahwa pengertian yang dibangun bukan
sekadar penghafalan di ruang kelas tetapi sungguh menjadi visi hidup, pandangan
hidup. Karena sesungguhnya materi Pancasila bukan merupakan sesuatu yang
sempit dan statis. Materi pendidikan Pancasila merupakan sebuah proses dan
dinamika terus menerus. Materi pendidikan Pancasila merupakan sebuah
61
perspekstif yang luas karena Pancasila sendiri merupakan falsafah/filsafat71
bangsa ini.
Dengan demikian tujuan jangka panjang pembelajaran ini pun perlu
dicermati secara serius. Pancasila merupakan falsafah/filsafat bangsa ini, sebagai
sebuah falsafah/filsafat maka metode membantu pemahaman materi dalam jangka
panjang. Jangka panjang dalam konteks ini berarti metode ini membantu peserta
didik memahami Pancasila dengan cara pandang yang lebih luas. Karena
Pancasila bukan sebuah rumus bahkan Pancasila juga bukan ideologi negara tetapi
ideologi nation.72 Sukarno mengatakan bahwa Pancasila adalah weltanschauung.
Bila filsafat senantiasa berkaitan dengan yang hakiki maka Pancasila sebagai
sebuah sistim filsafat tentu juga bergulat ditataran hakiki. Dimensi ini bukan
sesuatu yang bisa selesai dalam jangka pendek namun merupakan sebuah
dinamika jangka panjang.
Dalam dunia akademik pada umumnya dan proses pembelajaran pada
khususnya sebuah metode adalah sarana untuk memahami pengetahuan atau
materi pembelajaran. Sebuah metode yang baik sejauh ia dapat membantu
manusia, membantu peserta didik mengerti dan memahami materi perkuliahan
tetapi sekaligus bisa mengembangkan pengetahuan itu secara mandiri. Pertanyaan
kemudian sejauh mana metode hermeneutika dan pendidikan nilai membantu
mahasiswa memahami materi. Dari sebaran data tampak jelas bahwa persepsi
mahasiswa untuk hal ini mengindikasikan ke arah positif. Ini berarti bahwa
metode hermeneutika dan pendidikan nilai membantu mahasiswa dalam
memahami materi perkuliahan. Hal ini bisa dilihat dari data dimana 17%
responden menjawab metode ini sangat bermanfaat dan 68,5% mengatakan bahwa
71
Di sini peneliti tidak ingin memisahkan antara falsafah dan filsafat karena kedua realitas ini
sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Seringkali falsafah dimengerti sebagai
pandangan hidup sedangkan filsafat sebagai sebuah studi sistimatis-kritis. Tetapi bila dicermati
secara mendalam studi sistimatis kritis itu sendiri sesungguhnya juga tentang pandangan hidup.
Pada saat pandangan hidup itu dijelaskan/dinarasikan maka sebuah sistim filsafat dengan
sendirinya terbangun. Dari pertimbangan ini penulis berpandangan bahwa antara falsafah dan
filsafat adalah kesatuan.
72
Nation dalam konteks ini, Lihat penjelasan Mochtar Pabottinggi, Pancasila sebagai Modal
Rasionalitas Politik. Tulisan ini disampaikan pada Sarasehan dan Simposium “ Pancasila sebagai
Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, UGM Yogyakarta. Baginya nasion
adalah kolektivitas politik dengan agenda politik makro bersama. Bdk. Proceeding Simposium,
hlm. 164.
62
metode ini bermanfaat. Ini berarti lebih dari setengah jumlah responden memberi
apresiasi pada metode ini. Sedangkan 13,6% mengatakan bahwa metode ini
kurang baik, persepsi ini juga menyimpan sedikit dimensi positif dari. Responden
yang secara total mengatakan bahwa metode ini tidak membantu memahami
meteri hanya sebesar 0,8%. Hal ini mengindikasikan sangat kecil persespsi negatif
terhadap metode ini.
Metode perkuliahan menurut pengalaman peserta mata kuliah setelah
mengikuti perkuliahan selama satu semester terlihat jelas ada pergeseran. Dari
pengalaman peserta mata kuliah ini dapat disimpulkan bahwa metode yang
dipakai menjawabi situasi pendidikan Pancasila yang terlampau indoktrinatif.
Namun sekaligus metode ini perlu dikembangkan secara terus menerus
sebagaimana juga yang diharapkan peserta didik. Sehingga metode ini semakin
memudahkan pemahaman dan sanggup membangun pemaknaan tidak hanya
dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Demikian juga
pemahaman ini tidak hanya sekadar menjadi pemahaman, penghayatan dan
pengamalan individual belaka tetapi menjadi pemahaman, penghayatan dan
pengalaman kolektif sebagai bangsa.
C. Pandangan Atau Tanggapan Responden Terhadap Dosen MK Pendidikan
Pancasila
Pada bagian ini kami akan membahas tiga aspek penting tentang dosen
yang mengajar MK Pendidikan Pancasila. Ketiga aspek tentang dosen tersebut
adalah 1) mengajar secara monoton atau tidak, 2) membantu mahasiswa dalam
memahami materi atau tidak, dan 3) dalam mengajar interakktif atau tidak. Kami
akan mebahas ketiga aspek tersebut berdasarkan deskripsi data penelitian pada
bab sebelumnya..
1. Dosen yang mengajar apakah monoton atau tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
63
1) Cara dosen mengajar materi Pendidikan Pancasila dengan cara sangat
monoton sebanyak 2 %
2) Monoton sebanyak 26 %,
3) Kurang monoton sebanyak 40 %, dan
4) Tidak monoton sebanyak 32 %.
dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.
Data di atas memperlihatkan mayoritas responden menjawab bahwa cara
dosen MK Pendidikan Pancasila mengajar kurang monoton, yaitu sebesar 40 %
dari total responden. Bila diakumulasikan pilihan jawaban yang positif, artinya
yang memilih kurang monoton dan tidak monoton, terlihat jumlah yang sangat
signifikan, yaitu sebesar 72 %. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mayoritas
responden tidak ada masalah dalam cara dosen menyampaikan materi. Mereka
beranggapan bahwa dosen sangat fleksibel, cukup dialogis, dan dinamis dalam
mengajar.
Pendalaman lebih lanjut terhadap aspek ini menghasilkan beberapa
informasi penting yang berkaitan dengan anggapan responden tentang cara dosen
mengajar yang tidak monoton, yaitu :
1. Materi yang diberikan tidak terpaku atau berasal dari satu sumber saja,
yaitu dari buku ajar Pendidikan Nilai Pancasila. Penggunaan banyak
sumber ini memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka tentang
Pancasila itu sendiri, baik menyangkut sejarah, ideologi, maupun
pengertiannya sebagai nilai.
2. Dosen
dalam
mengajar
menggunakan
banyak
contoh
yang
membangun pemahaman mereka terhadap materi. Teristimewa contohcontoh yang diberikan dibumbui sedikit cerita jenaka yang dapat
menyegarkan pikiran mereka dalam mengikuti kuliah.
3. Tidak monoton juga terlihat dari intonasi yang diperlihatkan dosen
ketika mengajar. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa suara
yang cukup lantang dan jelas dalam mengajar dengan dinamika yang
teratur menambah minat tersendiri bagi mereka dalam perkuliahan.
64
4. Selain ketiga hal di atas, mengajar yang tidak monoton menurut
responden erat kaitannya juga dengan metode yang digunakan.
Menurut mereka metode ceramah, yang disertakan dengan diskusi
kelompok, menonton film, dan presentasi makalah atau laporan
merupakan bentuk yang sangat baik dari cara menyampaikan materi.
Metode ini dianggap dapat membunuh kebosanan yang seringkali
menyerang dan menghantui mahasiswa. Terutama ketika mereka
berhadapan dengan mata kuliah yang dianggap kandungan teori dan
konsepnya lebih besar dalam materi yang diajarkan. Beberapa juga
responden beranggapan semakin banyak diskusi dan menonton film
malah menjadi lebih baik.
2. Dosen membantu mahasiswa memahami materi atau tidak.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
1) Dalam mengajar dosen sangat membantu mahasiswa dalam memahami
materi Pendidikan Pancasila sebanyak 22 %
2) Membantu sebanyak 69 %,
3) Kurang membantu sebanyak 8 %, dan
4) Tidak membantu sebanyak 1 %.
dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.
Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 69
% berpendapat bahwa dosen yang mengajar MK Pendidikan Pancasila membantu
mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila. Bila dikuantifikasi
secara keseluruhan akan terlihat pendapat mayoritas responden memandang
secara positif, yang memilih dalam mengajar dosen sangat membantu dan
membantu, yaitu sebesar 91 %. Data ini sangat signifikan mengingat lebih dari 90
% responden menganggap bahwa dalam mengajar dosen membentu mahasiswa
untuk memahami materi Pendidikan Pancasila.
65
Pandangan atau anggapan bahwa dalam menyampaikan materi dosen
membantu mahasiswa dalam memahami materi didorong atau didukung oleh
beberapa alasan atau faktor, yaitu :
1. Dosen sangat fokus dan detail dalam menjelaskan materi dan berusaha
sungguh-sungguh menjelaskan apa arti atau makna dari sesuatu yang
dijelaskan tersebut. Ketika mahasiswa belum memahami apa yang
dimaksudkan, dosen berusaha menjelaskan lagi sampai mahasiswa
sungguh mengerti dan memahami materi tersebut.
2. Dosen menggunakan contoh-contoh yang mudah dimengerti oleh
mahasiswa untuk menjelaskan atau memperkaya materi yang
diajarkan.
Contoh-contoh
real
yang
digunakan,
yaitu
yang
berhubungan dengan fenmena dan kenyataan sosial masyarakat
Indonesia sangat membantu mahasiswa untuk memahami materi yang
sedang diajarkan.
3. Pemahaman terhadap materi juga erat berhubungan dengan metode
yang digunakan. Metode eksposure (tindakan lapangan) dalam bentuk
laporan, refleksi dan analisis film, diskusi kelompok sangat membantu
mereka untuk semakin memahami materi yang diberikan.
3. Dosen interaktif atau tidak dalam mengajar.
Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang
mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :
5) Cara dosen mengajar atau menyampaikan materi Pendidikan Pancasila
sangat interaktif sebanyak 27 %
6) Interaktif sebanyak 64,5 %,
7) Kurang interaktif sebanyak 8 %, dan
8) Tidak interaktif sebanyak 0,5 %.
dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.
Data di atas memperlihatkan mayoritas responden berpendapat bahwa cara
dosen mengajar atau menyampaikan materi interaktif, yaitu sebesar 64,5 %. Bila
digabungkan dengan pilihan pertama, sangat interaktif, akan terlihat angka yang
66
sangat signifikan yang menganggap atau memandang secara positif cara dosen
berinteraksi dalam mengajar, yaitu sebesar 91,5 %.
Ada beberapa alasan yang memperkuat pandangan atau pendapat di atas,
yaitu:
1. Dosen tidak kaku dalam mengajar, melainkan selalu berdialog dengan
mahasiswa dalam membahas atau mengajarkan materi kuliah.
2. Dosen juga mengajak keterlibatan mahasiswa lewat pertanyaanpertanyaan yang diajukkan kepada mahasiswa di dalam kelas, dan
mahasiswa diajak untuk berpikir dan menganalisis sebuah persoalan
yang menjadi pokok pembahasan.
3. Dosen
tidak
”jaim”
(jaga
image)
atau
mempertahankan
kewibawaannya, melainkan mau bergaul dengan mahasiswa.
4. Di kelas dosen-dosennya mau berguyonan atau berkelakar dengan
mahasiswa, tidak membuat suasana kelas menjadi tegang dan
membosankan.
67
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan.
Kesimpulan yang dibuat disini berhubungan dengan tiga pertanyaan
penelitian yang dikemukakan di depan. Ketiga pertanyaan tersebut kemudian
menemukkan jawabannya dalam penelitian. Kesimpulan dari penelusuran dan
penelitian terhadap tiga aspek, yaitu materi, metode, dan dosen akan kami uraikan
di bawah ini.
1. Materi Pendidikan Pancasila
Berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila, mayoritas responden
mempunyai pandangan yang senada, yaitu bahwa materi Pendidikan Pancasila itu
menarik untuk dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dalam
masyarakat. Fakta ini jelas meruntuhan anggapan mereka di awal yang
mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila itu tidak menarik dan tidak
memiliki relevansi dengan keilmuan yang mereka pelajari. Kesan umum yang
dapat kami simpulkan berkaitan dengan materi adalah bahwa materi perkuliahan
yang dikemas secara menarik akan menarik minat mahasiswa juga dalam
perkuliahan.
Mayoritas mahasiswa mengatakan bahwa ketertarikan mereka untuk
mempelajari Pancasila terutama karena Pendidikan Pancasila di kemas dengan
menggunakan pendekatan filsafat. Bagi kebanyakan dari mereka, filsafat adalah
sebuah wilayah baru yang mereka kenal dan masuki. Mereka merasa tertantang
untuk mempelajarinya, meskipun materi filsafat sangat sedikit dipakai dalam
pengajaran. Tetapi penggunaan metode filsafat, terutama hermeneutika,
memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka tentang kehidupan mereka
sendiri. Apalagi metode filsafat membantu mereka untuk memiliki daya kritis dan
kebebasan untuk berpikir tanpa rasa takut akan apapun.
68
Pendekatan filsafat ini sekaligus merupakan sebuah usaha deindoktrinasi
dan deideologisasi terhadap Pancasila. Bagi mahasiswa, pengalaman mempelajari
Pancasila sejak di Sekolah Dasar diperkaya melalui sebuah pendekatan kritikanalitis yang diperlihatkan melalui perkuliahan Pendidikan Pancasila di Unpar.
Mahasiswa menganggap bahwa usaha ktitik ideologi yang diterapkan lewat materi
perkulaiahan Pendidikan Pancasila menantang mereka untuk juga semakin
memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka yang
konkret.
2. Metode kuliah Pendidikan Pancasila.
Metode merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Metode
yang baik akan menciptakan suasana pembelajaran yang menggairahkan dan
hidup. Pada penelitiaan pertama peserta didik lebih banyak bersikap netral dan
bahkan negatif terhadap metode pendidikan Pancasila yang selama ini dipelajari.
Hal ini dapat dilihat data penelitian pertama peserta didik yang belum pernah
mengikuti pelajaran ini mempersepsi pendidikan Pancasila diajarkan secara
dialogis antara dosen dan mahasiswa hanya sebanyak 18,6 % dan yang pernah
mengikuti 29,4%. Bila kita memahami metode yang interaktif sebagai sebuah
cara pembelajaran yang menarik maka persepsi yang ada tidak ideal. Hal ini
berbanding terbalik dengan penelitian lanjutan setelah para mahasiswa mengikuti
pembelajaran selama satu semester jawaban kemudia bergeser dengan angka yang
signifikan. Ketika ditanya soal menarik atau tidak pembelajaran maka secara
kualitatif ada pergeseran yang signifikan menjadi 16,3% yang mengatakan sangat
menarik dan 60.9% mengatakan metode yang dipakai menarik. Data ini
mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pembelajaran Pendidikan Pancasila ini
bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan hidup sejauh metode pengajaran terus
diperbarui. Kedua, peserta didik yang umumnya orang muda seringkali dipandang
tidak lagi peduli pada Pancasila, persepsi ini sungguh tidak mendasar manakala
dibenturkan dengan kenyataan. Karena sesungguhnya yang tidak disenangi bukan
Pancasila an sich tetapi cara pengajaran yang monolog. Dari sini perlu dirancang
sebuah metode pembelajaran yang membantu pengajaran dan pembelajaran yang
69
lebih dialogis dan interaktif. Metode hermeneutika dan Pendidikan nilai
merupakan salah satu metode yang menghidupkan suasana pembelajaran tersebut.
Sebuah metode yang baik harus membawa manfaat langsung dan tidak
langsung bagi peserta didik untuk memahami materi. Seringkali
dalam
pembelajaran metode diabaikan metode dan orang hanya berkonsentrasi pada isi
pembelajaran. Dari penelitian ini terlihat jelas apresiasi yang tinggi dari peserta
didik terhadap metode,11,3% sangat bermanfaat dan 76,6% menjawab
bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa pilihan metode harus tepat karena tidak
hanya isi yang bermanfaat tetapi juga metode berguna bagi peserta didik. Metode
merupakan salah satu unsur yang ternyata mendapat perhatian serius dari peserta
didik. Secara epistemologis metode merupakan salah satu unsur penting dinamika
ilmu. Ladang telaahan atau obyek kajian ilmu bisa berbeda-beda namun dasardasar metode ilmu kurang lebih sama. Maka pertahatian pada metode bukan suatu
yang aksidental semata tetapi harus merupakan sesuatu yang juga prinsipiil dalam
proses pembelajaran.
Salah satu hal penting dalam pembelajaran yaitu memahami materi
pembelajaran. Pemahaman merupakan sebuah proses yang berlangsung terus
dalam kehidupan. Materi merupakan unsur kunci sebuah pembelajaran dan materi
ini ingin dibagikan kepada peserta didik. Agar meteri yang baik itu bisa sampai ke
peserta didik maka metode menjadi salah satu hal penting yang harus
diperhatikan. Umumnya materi merupakan sesuatu yang mendasar sehingga
terkesan rumit dan berat. Penekanan pada materi seringkali juga membuat orang
mengabaikan metode agar materi tertentu bisa sampai kepada peserta didik.
Pendek kata materi dipandang sebagai sesuatu yang utama sedangkan metode
dipandang sebagai sesuatu yang pinggiran belaka. Pandangan ini perlu tinjau
ulang, karena peserta didik ternyata menaruh perhatian dan merasa sangat terbantu
dengan metode yang dipakai. Hal ini bisa dilihat dari tanggapan peserta didik
yaitu sebanyak 17% berpendapat bahwa metode sangat membantu memahami
materi dan 68,5% yang mengatakan metode perkuliahan membantu memahami
materi. Dari sini sekali lagi ditegaskan bahwa metode merupakan unsur yang
70
perlu diperhatikan secara serius dalam proses pembelajaran. Karena pilihan
metode yang cepat akan membantu pemahaman materi secara baik pula.
3 Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
Temuan penting yang dapat dikemukakan berkaitan dengan dosen adalah
mahasiswa memandang interaksi dosen dengan mereka di kelas akan sangat
membantu menumbuhkan minat mereka dalam perkuliahan. Para dosen
Pendidikan Pancasila dalam pandangan mereka telah mampu membangun
hubungan melalui interaksi yang seimbang dengan mahasiswa dalam perkuliahan.
Mahasiswa memandang bahwa interaksi dan komunikasi yang buruk antara dosen
dan mahasiswa akan membangun penilian buruk terhadap dosen yang
bersangkutan. Interaksi yang baik menurut mereka adalah bila dosen mampu
membangun hubungan yang akrab dan personal dengan mahasiswa. Yang
dimaksudkan adalah dosen mampu menciptakan suasana dan situasi kelas yang
mendukung pembelajaran. Misalnya lewat pertanyaan-pertanyaan pancingan dan
provokatif yang menuntut kemampuan analitis mahasiswa. Selain interaksi juga
dapat dibangun lewat gurauan dan candaan sehingga suasana kelas benar-benar
menjadi medan pembelajaran yang animasik.
Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa Pancasila merupakan salah
satu MKU yang baik. Salah satu alasannya adalah karena para dosennya terkenal
baik dan mantap, meski sering radikal. Yang dimaksudkan dengan radikal adalah
cara berpikir para dosen Pancasila sering keluar dari pandangan atau anggapan
umum masyarakat tentang sebuah fenomena atau realitas. Meski demikian
mahasiswa merasa bahwa cara berpikir semacam itu perlu untuk membangun atau
membongkar kesadaran mereka akan sesuatu. Saran pokok mahasiswa adalah agar
para dosen Pancasila harus lebih mem-Pancasilakan kaum muda, terutama lewat
ajaran dan sikapnya.
71
B. Rekomendasi
Dari keseluruhan penelitian ini peneliti mencoba untuk merekomendasikan
beberapa hal menyangkut materi, metode, dan dosen, yaitu :
1. Materi Pendidikan Pancasila hendaknya selalu kontekstual, dalam arti
selalu adanya kesesuaian dengan dinamika kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia. Dinamika kehidupan yang dimaksudkan adalah
kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terbangun dari akar pluralitas yang
sangat dalam sehingga menuntut kepekaan dan sentimen nasional yang
tinggi untuk menjaga dan melindunginya. Kontekstualitas materi
Pendidikan Pancasila dimaksudkan agar mahasiwa semakin memahami
akar pluralitas tersebut. Pemahaman yang obyektif dan holistik tentang
berbagai dimensi dan aspek yang membentuk bangunan Indonesia akan
semakin membuka wawasan kebangsaan yang otentik. Dalam konteks ini
mahasiswa diajak untuk merefleksikan dan memahami keindonesiaan dari
sudut pandang keberagaman atau heterogenitas yang menjadi kenyataan
paling konkret dan kodrati. Disebut kodrati karena perbedaan atau
pluralitas itu bukan sesuatu yang diciptakan atau dikondisikan, melainkan
sebuah eksisten yang tumbuh secara alami dan kodrati sebagai sebuah
anugerah dan rahmat. Tidak ada satu manusiapun atau kelompok
masyarakat
manapun
yang
sanggup
menyangkalinya
apalagi
meniadakannya. Karena itu, kontekstualitas materi Pendidikan Pancasila
akan memungkinan mahasiswa memahami bahwa perbedaan kultur,
etnisitas, agama, adat-istiadat, golongan, ideologi, dsb., bukan saja sesuatu
yang perlu untuk semakin mendewasakan personalitasnya, tetapi lebih dari
itu adalah sebuah kodrat.
2. Hakekat dari pembelajaran adalah terbukanya keran-keran pengetahuan
lewat
proses pemahaman yang tercipta dalam pembelajaran tersebut.
Outputnya adalah terintegrasinya nilai-nilai yang ditawarkan dalam
pembelajaran dalam diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut
72
diperlukan pilihan metode yang tepat dan komprehensif. Metode
pembelajaran dialog-interaktif adalah sebuah pilihan yang sangat ideal dan
representatif. Dalam persepektif konstruktifisme metode ini menciptakan
hubungan subyek-subyek antara pendidik dan peserta didik, dalam hal ini
antara dosen dan mahasiswa. Mahasiwa adalah subyek didik dan karena
itu merupakan pusat dari proses pembelajaran tersebut. Dalam konteks ini
model pembelajaran adalah student-center. Artinya mahasiswa adalah
sentrum dari keseluruhan proses pembelajaran. Dosen adalah fasilitator
atau mediator
yang membantu mahasiswa untuk memahami berbagai
masalah dan menyelesaikannya secara kritis dan analitis. Dalam konteks
ini perlu terus dipertahankan metode pembelajaran dialogis, yaitu lewat
diskusi, analisis film, ekskursi / observasi lapangan, presentasi portofolio,
yang selama ini menjadi bagian integral dari pembelajaran Pancasila.
Meski demikian pengembangan metode pembelajaran perlu terus-menerus
dilakukan demi semakin meningkatkan kualitas dan ketercapaian
pembelajaran. Salah satunya yang menarik adalah metode pembelajaran
luar kelas. Yang dimaksudkan di sini adalah model pembelajaran di luar
kelas dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada
misalnya kunjungan ke museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya.
Selain itu juga menggunakan metode pembelajaran e-learning dengan
memanfaatkan jejaring internet untuk meningkatkan pelayanan dan
kualitas pembelajaran, misalnya dalam bentuk program mahasiswa
bertanya
dosen
menjawab,
atau
membantu
mahasiswa
dalam
mengumpulkan tugas, dsb.
3. Para dosen Pendidikan Pancasila perlu mempertahankan model hubungan
personal antara dosen dan mahasiswa. Maksudnya adalah bahwa dosen
setidak-tidaknya mengenal situasi dan kondisi mahasiswa di setiap
kelasnya dan berusaha sedapat mungkin menyapa mereka secara pribadi.
Hubungan macam ini akan memungkinkan terbangunnya sikap terbuka
dan saling percaya tanpa mereduski rasa hormat mahasiswa terhadap
73
dosennya. Interaksi yang harmonis antara dosen dan mahasiswa akan
mampu membangun situasi dan suasana pembelajaran yang lebih baik.
Hubungan personal lewat interaksi yang intensif antara dosen dan
mahasiwa di kelas juga dapat membantu mengarahkan mahasiswa untuk
memiliki pemahaman dan cara pandang yang sesuai dengan sasaran dan
tujuan pembelajaran itu sendiri. Pola hubungan dialektis semacam ini
memungkinkan
juga
pengkayaan
pengetahuan
antara
dosen
dan
mahasiswa. Hal ini juga akan memudahkan komunikasi antara dosen
sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai anak didik. Dalam konteks ini,
dosen menjadi seorang ’guru’. Fungsinya tidak saja mentransfer
pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi sekaligus sebagai model dalam
bertutur kata, bersikap, dan berprilaku bagi mahasiswa. Fungsi pendidik
inilah yang semestinya dibangun dalam hubungan antara dosen dan
mahasiswa di kelas.
74
DAFTAR PUSATAKA
Buyung Nasution, Adnan, Apirasi Pemerintahan Konstitusional di IndonesiaStudi Sosio-Legal atas Konstituate 1956-195, Pusataka Utama
Grafit :, Jakarta
Dahm, Bernard, 1987, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3S : Jakarta.
Darmodiharjo, Darji, (1994), Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, Malang
: Lab. Pancasila IKIP Malang
Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, (2003), Modul Acuan Proses
Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian,
Jakarta : Depsiknas.
Djahiri, A. Kosasih, (1985), Strategi Belajar Mengajar Afeksi Model Belajar
Mengajar, Bandung : Granesia
Doweng Bolo, Andreas, (2006), Pendidikan Nilai Pancasila, Bandung, Unpar
Press
------------------------------, (2009), Persepsi Awal Peserta Mata Kuliah Pendidikan
Pancasila Terhadap Pendidikan Pancasila di UNPAR, Bandung
: hasil penelitian
Hartoko, Dick, (1985), Memanusiakan Manusia Muda; Tinjauan Pendidikan
Humaniora, Yogyakarta : Kanisius & Jakarta : BPK Gunung
Muli
Indrayana,
Denny, 2007, Amandemen UUD 1945-Antara
Pembongkaran, Mizan Pusataka : Bandung.
Mitos
dan
Isya, Warlim, (2003), Pendidikan Pancasila Sebagai Pendidikan Umum dalam
“Jurnal Kajian Pendidikan Umum”, Bandung : Value Press
Leksono-Supelli, Karlina, dalam J. Drost, SJ. (ed), Arah Pembangunan –
Desentralisasi Pengajaran – Politik dan Konsensus.
Magnis-Suseno, Franz, 1987, Etika Politik-Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, Gramedia : Jakarta.
--------------------- Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius : Yogyakata.
75
Mulder, Niels, 2001, Individu Masyarakat dan Sejarah-Kajian Kritis Buku-Buku
Pelajaran Sekolah di Indonesia, (Hasil Penelitian), Kanisius :
Yogyakarta.
--------------------- , 2003, Wacana Publik Indonesia, terj. A. Widyamartaya dkk.,
Kanisius : Yogyakarta.
Moleong, Lexy J., (1991), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : P3T Depdikbud.
Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi,
Dasar Negara, dan Sumber Hukum, CSIS : Jakarta.
Riduwan, 2005, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru – Karyawan dan Peneliti
Pemula, Bandung : Alfabeta.
Samego, Indria (et.al.), Bila ABRI Menghendaki, LIPI : Jakarta.
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI
Smith, Anthony D., Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah, terj. Frans Kowa,
Erlangga: Jakarta.
Soekarno, 1964, Tjamkan Pantja Sila - Pantja Sila Dasar Falsafah Negara, Panitia
Nasional Pertingatan Lahirnya Pancasila : Jakarta.
Sumaatmadja, Nursid, (2003), Pemanusiaan Manusia Manusiawi, bandung :
Alfabet
Sudjana, Nana & Ibrahim, 2001, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung :
Sinar Baru Algesindo.
Syafii Maarif, Ahmad, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara.
Wardaya, Baskara T., 2006, Bung Karno Menggugat-dari Marhaen, Pembantaian
Massal’65 hingga G30 S, Galang Press : Yogyakarta.
Warman Adam, Asvi, 2007, Seabad Kontroversi Sejarah, Ombak : Jakarta.
76
Fly UP