...

Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
EKSISTENSI PERTANIAN SKALA KECIL
DALAM ERA PERSAINGAN PASAR GLOBAL
Small-Scale Agriculture Existence
in Global Market Competition Era
Sumaryanto
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161
ABSTRACT
For small scale farmers, globalization and liberalized trade not only perform some
opportunities but also some threats. There are some opportunities for supplying more
products to international market, but at the same time some imported commodities also
overwhelm domestic market. It will imply to widen aspects as the existence of small scale
farming play significant role on food security, poverty reduction, and employment. This paper
assess the Indonesian small scale farmer and its dynamics in the globalization era which
they are faced some dilemmatic choice. Are they still exist or even more developed? The
answer is highly depend on the success of empowering them through employing their
potential advantage and effective deterrent from expansion of the multinational agribusiness
which are intensively invading the whole developing countries.
Key words : agriculture, small scale farmer, liberalized trade
ABSTRAK
Bagi petani kecil, globalisasi dan liberalisasi perdagangan bukan hanya berisi
peluang tetapi juga ancaman. Peluang ekspor mungkin lebih terbuka, namun pada saat
yang sama ancaman dari serbuan komoditas impor juga semakin deras. Implikasinya
sangat luas karena eksistensi pertanian skala kecil memainkan peran penting dalam
ketahanan pangan, kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Tulisan ini membahas
karakteristik dan dinamika petani kecil Indonesia yang di tengah era pasar global saat ini
berhadapan dengan sejumlah pilihan yang dilematis. Sejauhmana pertanian skala kecil
dapat mempertahankan atau mengembangkan eksistensinya akan sangat tergantung pada
keberhasilan memberdayakan petani kecil melalui pendayagunaan keunggulan potensialnya
dan perlindungan yang efektif atas ancaman yang timbul dari ekspansi bisnis perusahaanperusahaan agribisnis raksasa lintas negara yang semakin menggurita di berbagai pelosok
negara berkembang.
Kata kunci : pertanian, petani kecil, liberalisasi perdagangan
PENDAHULUAN
Pertanian adalah Ibu Peradaban. Eksistensinya mengawali lahirnya
peradaban manusia dan menjadi bagian sentral perkembangan peradaban.
Menurut Gupta (2004), pertama kali manusia mengenal pertanian (transisi dari
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
berburu dan mengumpulkan bahan makanan) terjadi sekitar 10 000 tahun SM dan
berdasarkan data Arkeologi, pertama kali ditemukan di Timur Tengah. Komunitas
pertanian mulai terjadi sekitar 5300 tahun SM di kalangan orang-orang Sumeria di
kawasan Timur Tengah dan sementara ini dianggap sebagai akhir dari zaman
prasejarah Neolitik dan awal mula hadirnya zaman sejarah.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka
teknik budidaya, sistem pengelolaan, dan orientasi petani mengalami perubahan.
Perkembangan paling spektakuler terjadi pascaperang dunia kedua. Adalah
1
Norman Ernest Bourlag dengan penemuan galur gandum (1953) berdaya hasil
tinggi mengawali terjadinya Revolusi Hijau, yakni suatu sistem budidaya pertanian
intensif dengan memanfaatkan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan rekayasa
lingkungan tumbuh tanaman (pemupukan, pengairan, pengendalian gulma) agar
menghasilkan produksi maksimal. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
sampai saat ini Revolusi Hijau masih menjadi arus utama sistem pertanian global,
meskipun sejak dua dekade terakhir mulai berkembang dua kutub yang saling
berseberangan: (i) industri pertanian berbasis rekayasa genetik dan lingkungan
tumbuh yang sangat intensif, dan (ii) sistem budidaya pertanian berbasis prinsip
pelestarian lingkungan.
Dalam konteks ekonomi, pada saat ini sistem pertanian berada dalam
kontinuum dari sistem pertanian subsisten skala mikro dengan luas lahan hanya
beberapa meter persegi dan atau penguasaan ternak beberapa ekor sampai
dengan perusahaan agribisnis skala raksasa dengan luas penguasaan lahan
pertanian puluhan ribu hektar yang lokasi usaha maupun pasar produknya
tersebar di berbagai negara (multi national corporation – MNC). Meskipun
demikian pertanian skala kecil masih memegang peran sentral (von Braun, 2004).
Jauh dari gemerlap, sampai saat ini pertanian skala kecil masih tetap merupakan
andalan penyerapan tenaga kerja dan pemain utama pendukung ketahanan
pangan negara-negara berkembang yang merupakan bagian terbesar pendudukuk
dunia.
Pada era pasar global sekat-sekat isolasi pasar tersingkirkan. Pasar lokal
– nasional – regional – internasional semakin terintegrasi sehingga arus transaksi
semakin deras dan secara agregat volume perdagangan meningkat. Hasil simulasi
Rosegrant et al (2001) dengan pendekatan partial equilibrium menunjukkan bahwa
jika semua subsidi pertanian dan rintangan perdagangan (trade barier) di seluruh
dunia dihilangkan maka harga beras dunia meningkat sekitar 14 persen, dan
kemudian diikuti dengan tingkat kenaikan yang lebih kecil pada komoditas jagung,
gandum, dan serealia lainnta. Selanjutnya, hasil simulasi dengan pendekatan
general equilibrium (Diao et al., 2001) menunjukkan bahwa secara umum indeks
harga komoditas pertanian meningkat 11 persen lebih tinggi dari komoditas
lainnya. Hasil simulasi dari kedua pendekatan tersebut menunjukan bahwa secara
agregat surplus konsumen dan surplus produsen meningkat cukup significant.
Sejak dua dasawarsa terakhir ini sistem pasokan pangan global berubah.
Liberalisasi perdagangan dan regim investasi mengakibatkan negara berkembang
1
Norman Ernest Bourlag (lahir di Cresco, Iowa 25 Maret 1914), seorang ahli mikro biologi yang bekerja
di suatu perusahaan agribisnis (1942 – 1944) dianggap sebagai Bapak Revolusi Hijau.
37
Sumaryanto
semakin terintegrasi dalam pasar pangan internasional maupun investasi asing
langsung (Foreign Direct Investment – FDI) di bidang agribisnis pangan. Terkait
dengan itu, berbagai aturan teknis yang berkenaan dengan standar kualitas
pangan juga diciptakan. Sebagian dari aturan itu merupakan implikasi logis dari
atribut permintaan dari masyarakat negara-negara maju, namun sebagian lainnya
dimanfaatkan pula sebagai barier to entry oleh sejumlah MNC agribisnis; dan itu
merupakan ancaman bagi eksistensi pertanian skala kecil yang merupakan
mayoritas usahatani negara-negara berkembang karena menurunkan daya saing
ekspornya (Swinnen and Maertens, 2007). Secara umum menyebabkan tekanan
yang lebih besar bagi pertanian skala kecil karena negara-negara maju yang
pangsa pasarnya sangat besar enggan memotong subsidinya yang ternyata
selama ini lebih tinggi dari negara-negara berkembang (Howe et al., 2004;
Edelman, 2005; Pérez et al., 2008).
Tak banyak berbeda dengan negara berkembang lainnya, prospek
pertanian Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberhasilan memberdayakan
pertanian skala kecil karena lebih dari 90 persen petani Indonesia adalah petani
kecil. Peluang dan ancaman terpenting berasal dari: (i) implikasi liberalisasi
perdagangan internasional, dan (ii) implikasi dari perubahan iklim. Di sisi lain,
kekuatan ataupun kelemahan pertanian di Indonesia terkait dengan skala
pengusahaan, penguasaan teknologi prapanen – pascapanen, permodalan,
manajemen produksi dan pemasaran (input maupun output).
Keberhasilan dalam pemberdayaan pertanian skala kecil akan berdampak
pada pembangunan dalam konteks yang lebih luas dari eksistensi pertanian itu
sendiri karena berimplikasi langsung pada ketahanan pangan, pengentasan
kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan sosial budaya suatu bangsa. Oleh
sebab itu, upaya pemberdayaan pertanian skala kecil tidak hanya berkenaan
dengan peningkatan produktivitas, produksi, mutu, dan daya saing produknya di
pasar lokal – nasional – global; namun mencakup pula aspek-aspek sosialekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk meningkatkan pendapatan,
harkat, dan martabat petani dalam eksistensinya sebagai bagian dari bangsa ini.
Tulisan ini ditujukan untuk membahas keragaan dan dinamika pertanian
skala kecil di Indonesia dalam kaitannya dengan implikasi dari globalisasi
perdagangan komoditas pertanian. Mengingat bahwa secara empiris pertanian
skala kecil Indonesia didominasi petani yang mengusahakan komoditas pangan
maka pembahasannya juga akan ditekankan pada pertanian tanaman pangan.
KARAKTERISTIK DAN DINAMIKA PERTANIAN SKALA KECIL
Konsep dan Definisi
Membahas pertanian skala kecil pada dasarnya membahas petani kecil.
Sulit untuk membahas pertanian skala kecil tanpa mengetahui karakteristik petani
kecil; di sisi lain sulit pula menjelaskan makna tentang petani kecil tanpa
menghubungkannya dengan skala usahataninya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini
kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian disesuaikan dengan
konteksnya.
38
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
Sampai saat ini belum ada suatu rumusan yang secara ringkas dan tegas
dapat menjelaskan definisi petani kecil (pertanian skala kecil). Lazimnya definisi
petani kecil yang selama ini banyak diacu terkait dengan smallness dari size lahan
usahatani dan atau jumlah ternak yang dimiliki atau dikelolanya (von Braun, 2004).
Salah satu keterbatasan pendefinisian seperti itu adalah tiadanya suatu ukuran
yang dapat berlaku umum (untuk semua wilayah dan jenis komoditas). Untuk luas
usahatani yang sama, petani tanaman pangan seperti pada umumnya tentulah
tidak sebanding dengan petani yang memproduksi komoditas pertanian bernilai
ekonomi tinggi dengan akses pasar modern yang sangat baik. Dengan luas
garapan yang sama, petani yang lahan usahataninya sangat subur dan
berpengairan teknis yang canggih adalah berbeda dengan petani yang lahan
usahataninya tak terfasilitasi pengairan yang memadai dan kualitas kesuburannya
rata-rata.
Alternatif lain yang ditempuh untuk mendefinisikan petani kecil adalah dari
sudut pandang tenaga kerja dan pendapatan. Dari sudut pandang tenaga kerja,
petani kecil adalah rumah tangga yang mata pencaharian utamanya berusahatani
dan dalam usahataninya itu mayoritas tenaga kerjanya adalah tenaga kerja dalam
keluarga (Narayana and Gulati, 2002). Dari sudut pandang pendapatan, petani
kecil lazimnya diasosiasikan dengan tingkat pendapatannya yang rendah. Secara
teoritis memang terdapat konvergensi antara skala usaha–penggunaan tenaga
tenaga kerja upahan–penerapan teknologi–akses pasar–pendapatan, namun
sampai saat ini data yang diperlukan untuk itu belum tersedia sehingga dengan
segala keterbatasannya, yang lazim dipergunakan masih mengacu pada skala
usaha.
Pengertian mengenai skala usaha mengacu pada konsep retuns to scale.
Selama ini konsep tersebut telah banyak diterapkan sebagai pendekatan teoritis
mengenai skala optimal usahatani (Chavas, 2001). Penerapannya dalam studi
empiris menghasilkan beragam kesimpulan.
Di negara maju terdapat kecenderungan increasing returns to scale.
Sebagai contoh, studi Kumbhakar (1993) tentang profitabilitas usahatani sapi
perah di Utah ataupun analisis Hall and Le Veen (1978) mengenai hubungan
antara skala usaha dan efisiensi usahatani di California diperoleh kesimpulan
bahwa secara rata-rata profitabilitas usahatani skala kecil relatif lebih rendah
daripada usahatani skala menengah–besar. Menurut Hall and Leveen (1978),
sumber keunggulan skala besar tersebut terletak pada penghematan biaya
pengadaan input.
Untuk kasus di negara berkembang kondisinya berbeda. Sebagai contoh,
studi Sen (1962) di India menemukan adanya hubungan terbalik antara luas
garapan dengan produktivitas pada usahatani di India. Kemudian, pada dekade
70-an, studi Yotopoulos and Lau (1973) dan Berry and Cline (1979) memperoleh
kesimpulan bahwa pada usahatani di India ternyata skala kecil relatif lebih efisien
daripada skala besar; dan tidak disarankan untuk mengkondisikan konsolidasi
usahatani karena secara umum ternyata berada pada kondisi constant returns to
scale. Menurut Binswanger and Rozensweig (1986) hal itu disebabkan karena
tenaga kerja keluarga lebih murah dan efisien daripada tenaga kerja luar keluarga
39
Sumaryanto
(buruh) karena: (i) tenaga kerja keluarga memperoleh bagian dari keuntungan
sehingga curahan perhatian dan kualitas pekerjaannya lebih baik, (ii) dengan
tenaga kerja keluarga tidak diperlukan adanya biaya pencarian tenaga kerja, (iii)
setiap individu tenaga kerja dalam keluarga menganggap bahwa apa yang
dikerjakan dalam usahataninya berimplikasi pada risiko yang akan dihadapi dalam
usahataninya. Senada dengan berbagai temuan tersebut, Hayami (1998) juga
menyatakan bahwa dalam banyak kasus ternyata usahatani skala rumah tangga
adalah optimal. Namun "outcomes" yang terjadi tidaklah paralel dengan berbagai
keunggulan tersebut. Meskipun usahatani rumah tangga mempunyai labor cost
advantage tidak demikian halnya dengan masalah pendanaan usahatani dan
berbagai implikasinya terhadap akses pasar dan lobi politik. Usahatani skala besar
memiliki credit cost advantage yang jauh lebih besar daripada usahatani rumah
tangga. Demikian pula dengan pemanfaatan peluang-peluang pengembangan
dalam interaksinya dengan sektor nonpertanian (Binswanger and Rozensweig,
1986).
Kesimpulan umum berbagai hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa
berbekal keunggulannya masing-masing, pertanian skala kecil maupun skala besar
akan terus eksis. Baik yang besar maupun yang kecil akan mengalami pasang
surut dan dinamika lingkungan strategis global akan mempengaruhi eksistensinya
masing-masing. Namun demikian, satu hal penting yang harus digaris bawahi
adalah bahwa pasang surut pertanian skala kecil di negara-negara berkembang
berimplikasi lebih serius terhadap perekonomian sebagian besar negara-negara
berkembang karena berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, ketahanan
pangan, dan kesempatan kerja sebagian besar penduduknya.
Di Indonesia studi tentang hubungan antara skala usaha dengan efisiensi
juga telah banyak dilakukan (paruh kedua dekade 70-an – paruh awal dekade 902
an), baik melalui pendekatan ekonometrik maupun akunting sederhana . Namun
terkait dengan kurangnya tindak lanjut konkrit dari rekomendasi kebijakan yang
disampaikan maupun "isu-isu kebijakan" yang menjadi arus utama (main stream)
dalam paradigma pembangunan maka sejak awal dekade 90-an, studi seperti itu
jarang dilakukan. Padahal terkait dengan kemajuan teknologi dan perkembangan
dalam kelembagaan pengelolaan usahatani mungin saat ini kondisinya berbeda.
Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa
usahatani tanaman pangan di Indonesia berada dalam kondisi constant returns to
scale; dan mungkin terkait dengan itu pula maka sampai saat ini konsolidasi
usahatani secara mandiri oleh petani belum menjadi trend.
Petani Kecil Indonesia: Karakteristik dan Dinamikanya
Gambaran Lingkup Makro
Pola penggunaan tanah untuk usaha pertanian di Indonesia dapat dipilah
menjadi dua: (a) usaha pertanian skala besar yang umumnya berupa perkebunan
2
Pembaca dapat melacaknya pada berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Agro
Ekonomi periode 1985 – 1994, prosiding hasil penelitian PAE 1985 – 1990, maupun berbagai
disertasi pada periode tersebut.
40
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta, (b)
usaha pertanian rakyat. Meskipun usaha pertanian rakyat umumnya menerapkan
pola campuran, tetapi menurut komoditas dominan yang diusahakannya secara
garis besar dapat dipilah lebih lanjut menjadi dua kategori: (i) usaha pertanian
tanaman pangan/hortikultura dan (ii) perkebunan rakyat. Usaha pertanian tanaman
pangan yang paling berkembang adalah usahatani padi yang umumnya dilakukan
di lahan sawah. Secara empiris usahatani tanaman pangan cenderung
terkonsentrasi di wilayah berpenduduk padat, sedangkan perkebunan rakyat
3
berkembang di wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah .
Menurut data SUSENAS, jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan
di Indonesia pada tahun 2003 adalah sekitar 24,05 juta, sedangkan pada tahun
1993 adalah sekitar 20,5 juta (Tabel 1). Jadi, selama sepuluh tahun bertambah
17,2 persen, atau rata-rata per rata-rata per tahun bertambah 1,7 persen. Angka
ini lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan
sekitar 1,3 – 1,5 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa pertanian masih tetap
menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2004 dari
total penduduk yang bekerja (93,7 juta orang) yang bekerja di pertanian (termasuk
kehutanan, perburuan, dan perikanan) adalah sekitar 40,6 juta orang. Pada tahun
2007 sektor ini menyerap sekitar 42,6 juta orang dari seluruh penduduk yang
bekerja (97,6 juta orang).
Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan, 1993 dan 2003
Pulau Jawa
Luar Pulau Jawa
Indonesia
Tahun 1993
Tahun 2003
Perubahan (%)
11 564
13 262
14.7
8 954
10 789
20.5
20 518
24 051
17.2
Sumber: Sensus Pertanian 1993 dan 2003
Di sisi lain, pertambahan luas lahan pertanian tidak sebanding dengan
pertambahan jumlah rumah tangga pertanian sehingga rata-rata luas penguasaan
lahan garapan usahatani yang sejak semula relatif kecil menjadi semakin kecil.
Gambaran terkini dapat disimak dari hasil pendataan usahatani yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 (PUT09). Meskipun pendataannya
hanya mencakup usahatani empat komoditas (padi, jagung, kedelai, dan tebu)
namun dapat dianggap representatif karena mencakup sekitar 70 persen dari
populasi rumah tangga pertanian Indonesia.
3
Terkait dengan produk yang dihasilkan, orientasi pemasaran produk perkebunan adalah pasar ekspor
sedangkan produk pertanian tanaman pangan adalah pasar domestik. Indonesia adalah eskportir
penting dalam pasar internasional untuk komoditas karet, kakao, CPO (crude palm oil), teh, kopi, dan
lada. Namun untuk komoditas pangan (beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan susu) produk
yang dihasilkan petani Indonesia baru mencukupi kebutuhan domestik, bahkan untuk komoditas
pangan strategis (beras) Indonesia masih harus impor.
41
Sumaryanto
Menurut data tersebut, pada tahun 2009 ini jumlah rumah tangga
usahatani penghasil komoditas pertanian utama adalah sekitar 17,8 juta (jika
petani mengusahakan lebih dari satu jenis komoditas maka tetap dihitung satu,
mengacu pada komoditas utamanya). Rincian jumlah unit usahatani menurut jenis
komoditas yang diusahakan adalah sebagai berikut. Untuk komoditas padi, jagung,
kedelai masing-masing adalah sekitar 14,99, 6,71, 1,16 juta unit usahatani;
sedangkan tebu adalah sekitar 195 ribu unit usahatani. Sebarannya menurut
(kelompok) pulau adalah sebagai berikut (Tabel 2). Sebagian besar (58,6%)
berada di Pulau Jawa. Di Luar Pulau Jawa, yang terbanyak adalah di Sumatera
(18,6 persen), sedangkan yang terkecil adalah di Maluku dan Papua (1,3%).
Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Petani Padi, Jagung, Kedelai, dan Tebu di Indonesia, 2009
Padi
Jagung
Kedelai
Tebu
Total*)
20,1
9,3
3,9
7,3
18,6
59,4
65,4
78,5
91,4
58,6
6,4
11,5
11,4
0,1
7,7
7,3
2,0
0,8
0,5
6,3
6,3
9,3
3,2
0,6
7,6
0,5
2,5
2,2
0,1
1,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Indonesia
14.992.137
6.714.695
1.164.477
195.459 17.830.832
Sumber: Diolah dari data BPS "Pendataan Usahatani 2009 (PUT09)"
Sumatera
Jawa
Bali & NT
Kalimantan
Sulawesi
Maluku & Papua
*) Total
 100 karena sebagian petani mengusahakan lebih dari satu jenis komoditas
M ix _ in d e x =
**)
Mix_index**)
111,8
137,8
135,6
110,2
118,8
117,4
129,4
ju m la h p e ta n i m e n u r u t k o m o d ita s
 100
ju m la h p e ta n i
.
Pola pengusahaannya bersifat monokultur dan campuran. Dengan mixindex sebagai proksi, dapat diketahui bahwa pola campuran lebih banyak
dilakukan oleh petani di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan pola
monokultur lebih populer di wilayah Kalimantan. Sisanya berada dalam kisaran
antar kedua tipe tersebut.
Sebaran petani menurut luas penguasaan menunjukkan bahwa bagian
terbesar adalah petani dengan luas penguasaan antara 0,1 – 0,49 hektar.
Penelusuran lebih lanjut lanjut dengan pendekatan kumulatif menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut (Tabel 3). Jika angka 2 hektar (1,99) digunakan
sebagai batas untuk mendelienasi cakupan petani kecil maka lebih dari 90 persen
petani Indonesia termasuk dalam kategori tersebut, namun jika angka yang
digunakan adalah 1 hektar, maka jumlahnya sekitar 76 persen; bahkan jika angka
diturunkan lagi menjadi 0,5 hektar ternyata jumlahnya masih lebih dari separuh
(53%).
Kondisi paling "gurem" adalah di Pulau Jawa, lokasi dimana 58 persen
petani Indonesia berada. Dengan batas atas 1 hektar saja sekitar 90 persen
diantaranya sudah termasuk dalam kategori petani kecil, dan selanjutnya jika batas
atas yang digunakan adalah 0.5 hektar maka persentase petani yang tercakup
dalam kelompok tersebut juga masih lebih dari dua pertiga (69 persen).
42
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
Tabel 3. Sebaran Rumah Tangga Petani Padi, Jagung, Kedelai, dan Tebu di Indonesia
Menurut Kelompok Penguasaan Lahan, 2009
Kelompok
penguasaan
lahan
<0.1
Wilayah
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Maluku &
Papua
Indonesia
Bali & NT
3,16
9,33
4,30
1,54
3,16
20,96
6,99
0.1-0.49
30,56
59,28
38,16
19,21
21,72
31,18
46,59
0.50-0.99
25,55
21,26
27,04
19,57
23,36
13,68
22,46
1.00-1.99
25,53
7,90
21,15
26,33
30,90
21,51
15,27
2.00-2.99
9,39
1,40
5,89
15,60
12,26
8,26
5,04
>=3.00
5,81
0,82
3,46
17,75
8,59
4,41
3,65
Total
100
100
100
100
100
100
100
< 0.1
3,16
9,33
4,30
1,54
3,16
20,96
6,99
< 0.5
33,73
68,61
42,46
20,75
24,88
52,14
53,58
< 1.0
59,27
89,87
69,50
40,32
48,25
65,82
76,04
< 2.0
84,80
97,77
90,65
66,65
79,14
87,34
91,31
< 3.0
94,19
99,18
96,54
82,25
91,41
95,59
96,35
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Kumulatif
All
Sumber: diolah dari data BPS "PENDATAAN USAHATANI 2009 (PUT09)".
Usahatani padi adalah bagian terbesar usahatani Indonesia dan terkait
dengan program penelitian dan pengembangan serta penyuluhan pertanian yang
terjadi selama ini mungkun menggambarakan wilayah "frontier" aplikasi teknologi
budidaya pertanian yang sebagian besar petani Indonesia. Terkait dengan itu,
dengan asumsi bahwa pemanfaatan varietas dan penggunaan pupuk
mencerminkan derajat intensifikasi usahatani, hasil analisis data PUT09
menyajikan sejumlah temuan berikut.
Dari seluruh petani padi di Indonesia, jumlah petani yang menggunakan
benih padi berdaya hasil tinggi adalah sekitar 76 persen dengan rincian varietas
unggul non-hibrida 73 persen dan hibrida sekitar 3 persen, sedangkan yang
memanfaatkan varietas lokal adalah sekitar 24 persen. Gambaran menurut wilayah
agak paralel dengan sebaran jumlah total petani antarwilayah tersebut. Sebagai
contoh, dari seluruh petani yang menggunakan benih hibrida tersebut sekitar 55
persennya adalah petani padi di Pulau Jawa. Peringkat berikutnya adalah di
Sumatera (33 persen) dan Sulawesi (6 persen). Untuk varietas unggul non hibrida,
sekitar 70 persen ada di Pulau Jawa, sedangkan untuk varietas lokal yang
terbanyak adalah di kalangan petani padi di Sumatera (33 persen). Khusus untuk
varietas lokal ini fenomena yang menarik adalah di Kalimantan karena sekitar 80
persen dari seluruh petani padi di pulau besar ini memanfaatkan varietas lokal
(Tabel 4).
43
Sumaryanto
Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Petani Padi Menurut Varietas Benih yang Ditanam, 2009
Hibrida
Varietas Unggul
Varietas Lokal
(% baris ) (% kolom ) (% baris ) (% kolom ) (% baris ) (% kolom )
Total
Sumatera
Jawa
Bali dan NT
Kalimantan
Sulawesi
Maluku dan
Papua
4,77
2,65
1,58
0,59
2,79
33,40
54,84
3,53
1,50
6,09
56,27
86,66
69,54
19,47
65,70
15,51
70,49
6,14
1,94
5,65
38,96
10,69
28,89
79,94
31,52
32,54
26,33
7,73
24,17
8,21
100
100
100
100
100
4,04
0,64
42,01
0,26
53,95
1,02
100
Indonesia
2,87
100
73,02
100
24,10
100
100
Sumber: diolah dari data BPS "PENDATAAN USAHATANI 2009 (PUT09)".
*) Jumlah N (rumah tangga petani padi) Indonesia 14.992.137
Dalam pemupukan, jumlah petani padi pengguna versus nonpengguna
adalah sekitar 92 persen versus 8 persen (Tabel 5). Dari seluruh petani petani
pengguna pupuk, sekitar 74 persen diantaranya hanya mengandalkan pupuk
anorganik saja, sekitar 25 persen lainnya menggunakan campuran pupuk
anorganik dan organik, dan sekitar 1 persen menggunakan pupuk organik saja.
Fakta ini menunjukkan tingginya ketergantungan petani terhadap ketersediaan
pupuk anorganik (Urea, SP16, SP18, NPK, ZA) dan karena itu kebijakan subsidi
harga pupuk merupakan salah satu agenda terpenting dalam kebijakan pertanian
Indonesia.
Tabel 5. Tingkat Partisipasi Petani dalam Penggunaan Pupuk
(persen)
Sumatera
Jawa
Bali dan NT
Kalimantan
Sulawesi
Maluku dan
Papua
Indonesia
Tidak
menggunakan
Pupuk
12.8
0.1
20.0
46.0
11.1
46.0
8.2
Menggunakan pupuk
Jenis pupuk yang digunakan
Anorganik Organik Anorganik
Sub total
saja
saja
+ Organik
72.0
67.0
71.6
46.3
83.8
1.1
0.1
1.1
2.8
0.5
14.1
32.8
7.2
4.9
4.6
87.2
99.9
80.0
54.0
88.9
44.8
5.0
4.1
54.0
67.7
0.6
23.5
91.8
Total
(%)
100
100
100
100
100
100
100*)
Sumber: diolah dari data BPS "PENDATAAN USAHATANI 2009 (PUT09)".
*) Jumlah N (rumah tangga petani padi) Indonesia 14.992.137
Dalam pembiayaan usahatani, gambaran makro yang diperoleh dari
analisis PUT09 ini juga mengkonfirmasi berbagai hasil penelitian empiris lingkup
mikro yang selama ini memperoleh kesimpulan bahwa peranan perbankan dalam
pembiayaan usahatani tanaman pangan masih sangat kecil. Tabel 6 menunjukkan
bahwa lebih dari 94 persen petani padi mengandalkan biaya usahataninya dari
44
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
modal sendiri. Bagi petani yang mengandalkan modalnya dari pinzaman, ternyata
sumber utama berasal dari perorangan (sesama petani, famili, tetangga, tengkulak,
pemilik lahan, dan sebagainya). Secara keseluruhan, peranan lembaga perbankan
dalam pembiayaan usahatani kurang dari satu persen.
Tabel 6. Sebaran Petani Padi Menurut Sumber Utama Pembiayaan Usahatani
(persen)
Modal
sendiri
Modal utama berasal dari pinzaman dirinci
menurut sumber utama pemberi pinzaman
PerKoperasi
Bank
lainnya
orangan
Total
N
(%)
Sumatera
91,72
6,71
0,61
0,13
0,83
3.018.172
(100)
Jawa
95,45
3,23
0,37
0,51
0,43
8.904.913
(100)
Bali dan NT
93,24
5,04
0,74
0,19
0,79
966.398
(100)
Kalimantan
97,90
1,35
0,13
0,06
0,56
1.092.682
(100)
Sulawesi
89,63
9,14
0,27
0,13
0,83
941.837
(100)
Maluku dan
Papua
90,75
0,65
0,81
1,69
6,10
68.135
(100)
Indonesia
94,35
4,27
0,42
0,36
0,59
14.992.137
(100)
Sumber: diolah dari data BPS "PENDATAAN USAHATANI 2009 (PUT09)".
Dengan struktur pertanian yang didominasi usahatani skala kecil (skala
rumah tangga) maka pasar tenaga kerja pertanian bersifat multidimensi. Faktorfaktor yang bekerja dibalik permintaan dan penawaran tidak hanya mencakup
variabel ekonomi semata namun terkait pula dengan struktur sosial dan budaya,
terkait pula dengan pasar lahan dan pasar kredit, dan dinamikanya dipengaruhi
oleh perubahan teknologi berproduksi. Situasi dan kondisi tersebut mewarnai
dinamika produktivitas tenaga kerja (kompensasi tenaga kerja) di sektor pertanian.
Dengan asumsi bahwa nilai tambah per pekerja dapat digunakan sebagai
proksi dari produktivitas kerja tampak bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor
pertanian adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor
perekonomian lainnya. Untuk melihat lebih jauh ketimpangan kompensasi
terhadap tenaga kerja antar sektor, misalkan rataan agregat 1980 dijadikan basis
(indeks 1980 = 1) maka gambaran yang diperoleh adalah sebagai berikut (Tabel
7). Pada tahun 1980, rata-rata gaji dan upah tenaga kerja di sektor pertanian
hanya sepertiga dari rataan agregat. Rataan tertinggi adalah di sektor lembaga
keuangan dan perbankan yang besarnya sekitar lebih dari 12 kali lipat rataan
agregat. Sepuluh tahun kemudian, rata-rata agregat gaji dan upah (berdasarkan
harga berlaku) meningkat menjadi 3,7 kali lipat, dan dua puluh tahun kemudian
(tahun 2000) menjadi sekitar 25 kali lipat. Dengan urutan yang sama di sektor
pertanian meningkat dari 0,3 menjadi 1 (naik 3 kali lipat) pada tahun 1990 dan naik
menjadi 6,5 kali lipat. Kesemuanya itu merupakan bukti bahwa kompensasi tenaga
kerja di sektor pertanian bukan hanya terkecil, tetapi peningkatannyapun lebih
rendah dari sektor lain maupun rataan agregat.
45
Sumaryanto
Tabel 7. Perkembangan Tingkat Gaji dan Upah Sektoral per Pekerja, 1980 – 2000
Pertanian
1980
(Rp.000/
Indeks
orang)
56,5
0,32
1990
(Rp.000/
Indeks
orang)
174,7
1,00
2000
(Rp.000/
Indeks
orang)
1.143,5
6,51
Kehutanan
623,6
3,55
717,7
4,09
4.893,4
27,88
Perikanan
122,0
0,69
483,5
2,75
4.346,9
24,76
Pertambangan
763,4
4,35
2.592,8
14,77
30.983,6
176,51
Agroindustri1(27_34)
303,6
1,73
671,3
3,82
9.127,7
52,00
Industri lainnya
235,1
1,34
1.094,8
6,24
9.378,9
53,43
Listrik, gas, air minum
862,7
4,91
2.192,7
12,49
10.100,8
57,54
Bangunan
613,6
3,50
1.708,7
9,73
8.876,5
50,57
Perdagangan
101,2
0,58
347,0
1,98
3.075,1
17,52
Restoran dan hotel
776,8
4,43
2.227,7
12,69
6.203,2
35,34
Pengangkutan dan
komunikasi
343,3
1,96
876,4
4,99
3.465,0
19,74
2.250,7
12,82
5.246,6
29,89
14.745,9
84,01
Pemerintahan dan
pertahanan
969,8
5,52
3.275,9
18,66
10.733,5
61,15
Jasa-jasa
216,4
1,23
692,7
3,95
5.440,5
30,99
94,3
0,54
867,4
4,94
1,00
652,9
3,72
4.374,0
24,92
Lembaga keuangan
Kegiatan lain
Total
175,5
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
Produktivitas usahatani tanaman pangan, khususnya padi dan jagung di
Indonesia sebenarnya termasuk tinggi. Rata-rata produktivitas petani padi
Indonesia memang masih lebih rendah daripada petani Cina ataupun Jepang,
setara dengan petani India, namun lebih tinggi daripada petani Thailand ataupun
Vietnam. Bahwa sampai saat ini untuk Indonesia seringkali masih harus
mengimpor beras terutama karena sangat kecilnya garapan usahatani. Sekedar
ilustrasi, rata-rata luas lahan usahatani padi per kapita (total luas lahan usahatani
2
padi dibagi total jumlah penduduk) Indonesia hanya sekitar 646 M /kapita.
2
2
Bandingkan dengan Vietnam (986 M /kapita), Cina (1.120 M /kapita), ataupun
2
2
India (1.590 M /kapita); apalagi Thailand (5.230 M /kapita) (Pasaribu, 2009).
Terkait dengan banyaknya jumlah rumah tangga petani, skala usahanya
yang kecil, lokasinya yang tersebar di berbagai pelosok, infrastruktur pertanian dan
perdesaan yang belum cukup, dan kurang berkembangnya kelembagaan asosiasi
petani maka sebagian besar petani di Indonesia berada pada posisi tawar yang
lemah. Petani dihadapkan pada pasar masukan usahatani yang ologopolistik dan
pasar keluaran usahatani yang oligopsonistik. Secara sendiri-sendiri ataupun
bersamaan, struktur pasar tersebut menciptakan perilaku pasar yang kurang
menguntungkan petani karena di pasar input berhadapan dengan harga yang lebih
46
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
tinggi dan di pasar output menerima harga jual hasil panen yang lebih rendah dari
normatifnya.
Dalam rangka melindungi produsen (petani kecil) maupun konsumen
(yang sebagian besar juga miskin), pemerintah meluncurkan kebijakan harga
terutama untuk komoditas pangan strategis. Sebagai contoh, untuk
mengkondisikan agar harga gabah pada saat panen tidak merosot tajam maka
pemerintah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah
(dahulu Harga Dasar gabah) dan untuk menstabilkan harga beras agar pada saat
paceklik tidak melonjak tajam maka pemerintah menetapkan Harga Eceran
Tertinggi Beras. Bekerja sama dengan Departemen Pertanian serta departemen
terkait lainnya, lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengeksekusinya
adalah Badan Urusan Logistik (BULOG).
Gambaran Lingkup Mikro
Penguasaan lahan mengacu pada pemilikan maupun penggarapan. Dalam
berusahatani, sebagian besar petani menggarap miliknya sendiri. Namun
demikian, tidak sedikit pula yang lahan garapannya adalah milik orang lain dengan
cara menyewa, bagi hasil, menggadai, dan sebagainya. Mereka adalah petani
yang tidak memiliki lahan sendiri ataupun jika memiliki lahan sendiri tetapi luasnya
relatif sangat kecil untuk digarapnya. Bahkan ditemukan pula kasus-kasus petani
yang menyewa atau menyakap (bagi hasil) lahannya sendiri yang telah digadaikan
atau disewakan secara tahunan kepada orang lain.
Hasil analisis data PATANAS 1995 dan 2007 menunjukkan bahwa seiring
dengan bertambahnya rumah tangga petani maka rata-rata luas penguasaan
lahan usahatani mengecil. Pada usahatani sawah di Jawa, rata-rata luas lahan
menurun dari 0,49 ha pada tahun 1995 menjadi 0,36 ha tahun 2007. Menurunnya
rata-rata luas penguasaan lahan secara konsisten juga terjadi pada agroekosistem
lahan kering yang berbasis tanaman pangan dan hortikultur maupun
agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan. Secara umum, rata-rata luas
pemilikan lahan petani di Luar Pulau Jawa lebih besar daripada di Pulau Jawa,
4
namun juga cenderung semakin kecil (Tabel 8) .
Gambaran tentang distribusi pemilikan lahan dapat disimak dari sebaran
rumah tangga menurut kelompok pemilikan. Tampak bahwa jumlah petani dengan
penguasaan lahan kurang 0,5 hektar ke bawah adalah sekitar 44 persen. Pada
kelompok ini, jumlah terbanyak adalah pada luasan seperempat hektar ke bawah
(27%), sedangkan petani tunakisma (tidak memiliki lahan sendiri sehingga
menggarap milik orang lain adalah sekitar 9%). Di Pulau Jawa, jumlah petani yang
luas pemilikannya 0,5 hektar ke bawah mencapai 57 persen, sedangkan di Luar
Pulau Jawa adalah sekitar 37 persen. Demikianpun halnya dengan petani
penggarap murni, di Pulau Jawa mencapai 12 persen sedangkan di Luar Pulau
Jawa sekitar 7 persen (Tabel 9). Secara umum distribusi pemilikan lahan usahatani
4
Sebagai bahan perbandingan, rata-rata skala usahatani (pada awal 1990) di beberapa negara di Asia
adalah sebagai berikut. Rata-rata skala usaha petani di Thailand adalah sekitar 3,36 ha, sedangkan
di India, Jepang, Korea Selatan,dan China masing-masing adalah 1.55, 1.37, 1.23, 0,43 hektar (Fan
and Chan-Kang, 2003).
47
Sumaryanto
di Indonesia berada pada tingkat ketimpangan sedang (indek gini berkisar 0,42 –
0,64) dan dalam sepuluh tahun terakhir ini cenderung semakin timpang
(Sudaryanto et al., 2009).
Tabel 8. Rata-rata Luas Penguasaan Lahan Usahatani pada Berbagai Tipe Agroekosistem
di Indonesia, 1995 dan 2007
Average size (ha)
1995
2007
Wilayah dan agroekosistem
Pulau Jawa, agroekosistem sawah
0,493
0,360
Pulau Jawa, agroekosistem lahan kering berbasis tanaman
pangan/hortikultura
0,397
0,298
Luar Pulau Jawa, agroekosistem sawah
1,491
1,347
Luar Pulau Jawa, agroekosistem lahan kering berbasis
tanaman pangan/hortikultura
0,987
0,985
Luar Pulau Jawa, agroekosistem lahan kering berbasis
komoditas perkebunan
1,283
1,202
Sumber: diolah dari data Panel (PATANAS 1995 dan Survey Tahun 2008).
Tabel 9. Distribusi Rumahtangga Petani menurut Kelompok Pemilikan Lahan, 2007.
Jumlah rumah tangga petani ( persen)
Kelompok pemilikan
Tunakisma
Pulau Jawa
Luar Pulau Jawa
Total
12,40
7,05
8,84
0-0.25
40,50
20,75
27,35
0.25-0.50
16,53
16,60
16,57
0.50-1.00
14,05
9,13
5,25
1.00-2.00
7,44
10,37
4,14
1.00-1.25
1,65
9,96
1,93
1.25-1.50
3,31
6,22
10,77
1.50-1.75
3,31
4,56
9,39
1.75-2.00
0,83
2,49
7,18
>2.00
12,86
12,86
Sumber: diolah dari data survey dalam kerja sama penelitian PSEKP – IFPRI – JBIC 2009.
Secara garis besar penyebab utama makin mengecilnya skala usahatani
terkait dengan pertambahan jumlah rumah tangga pertanian yang jauh lebih tinggi
dari pertambahan luas areal pertanian baru, konversi lahan pertanian ke
nonpertanian, dan pewarisan. Itu adalah gambaran rata-rata, sedangkan yang
terjadi di lapangan beragam. Sejumlah besar petani luas pemilikannya bertambah
kecil karena dibagi-bagikan kepada keturunannya (warisan) atau sebagian dijual,
sebagian lainnya tak lagi memiliki lahan pertanian dan beralih profesi (tidak lagi
48
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
menjadi petani), dan sebagian lainnya (sebagian kecil) lahan pertaniannya
bertambah luas karena membeli dari petani lainnya baik di dalam desa maupun di
luar desa.
Peningkatan jumlah petani kecil menyebabkan: (1) posisi tawar petani di
pasar input maupun pasar output pertanian menjadi semakin lemah, (2)
kemampuan untuk melakukan investasi dalam usahatani menurun, (3) adopsi
teknologi melambat, (4) kontribusi usahatani dalam pendapatan rumah tangga
semakin kecil, dan (5) meningkatnya alokasi tenaga kerja rumah tangga petani ke
sektor nonpertanian dan migrasi tenaga kerja kerja ke kota. Secara keseluruhan
hal tersebut menyebabkan berimplikasi pada suksesi usahatani maupun terjadinya
involusi pertanian.
Melemahnya posisi tawar petani di pasar input maupun output pertanian
tidaklah mudah diatasi. Meskipun secara teoritis dapat diatasi melalui
pengembangan asosiasi petani, namun secara empiris tidak mudah diwujudkan
karena: (1) kepentingan petani sangat heterogen, (2) secara agregat, net benefit
dari pengembangan kelambagaan asosiasi petani sangat kecil (bahkan di
beberapa kasus negatif), sementara itu campur tangan pemerintah untuk menekan
social cost dari pengembangan kelembagaan seperti itu sangat tidak memadai.
Rendahnya kemampuan petani untuk melakukan investasi dalam
usahatani tercermin dari beberapa fenomena berikut. Pada komunitas petani di
wilayah agroekosistem pesawahan, khususnya komunitas petani yang secara rutin
menghadapi ancaman kekeringan ternyata tingkat partisipasinya dalam
pengadaan pompa irigasi hanya sekitar 8 persen. Pada komunitas petani di
wilayah agroekosistem lahan kering tanaman perkebunan, upaya untuk melakukan
peremajaan tanaman perkebunan dan penanaman komoditas perkebunan yang
produktivitasnya lebih tinggi adalah relatif rendah.
Semakin melambatnya adopsi teknologi petani antara lain tercermin dari
levelling off pertumbuhan produksi padi di Indonesia (Simatupang, 2000). Sejak
awal dasawarsa 90-an berbagai terobosan di bidang teknologi usahatani padi
sebenarnya cukup banyak dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian terkait di
Indonesia. Cukup banyak varietas-varietas padi yang baru dengan produktivitas
yang lebih tinggi telah berhasil diciptakan, namun adopsinya di kalangan petani
relatif rendah. Saat ini diperkirakan lebih dari 70 persen pertanaman padi di
Indonesia didominasi oleh varietas IR 64 dan Ciherang; dan hal itu telah
berlangsung kurang lebih dalam periode 10 tahun terakhir ini.
Semakin rendahnya kontribusi usahatani dalam struktur pendapatan
rumah tangga dapat dilihat dari fenomena berikut. Di perdesaan Pulau Jawa
kontribusi pendapatan dari pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga
turun dari 50 persen menjadi 25 persen dalam periode 1995 – 2007 (Sudaryanto
dan Sumaryanto, 2008). Khusus untuk rumah tangga petani, kontribusi
pendapatan dari usahatani terhadap pendapatan rumah tangganya adalah sebagai
berikut. Di agroekosistem pesawahan di Pulau Jawa dan Luar Jawa masingmasing adalah 58 dan 46 persen. Dengan urutan yang sama, pada agroekosistem
lahan kering berbasis usahatani tanaman pangan dan hortikultura adalah 52 dan
49
Sumaryanto
48 persen. Sedangkan di lahan kering barbasis tanaman perkebunan, di Luar P.
Jawa adalah 67 persen (PSEKP, 2008).
Meningkatnya alokasi tenaga kerja rumah tangga petani ke pekerjaan
nonpertanian berimplikasi menguatnya sifat part time dalam aktivitas usahatani.
Hasil penelitian (PSEKP, 2008) menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga
petani pada kegiatan berburuh tani, usaha nonpertanian, dan berburuh di sektor
nonpertanian masing-masing adalah 61, 36, dan 22 persen. Jika unit analisisnya
adalah individu maka terdapat tiga kelompok kegiatan yang partisipasinya sangat
menonjol yaitu: (i) di usahatani sendiri saja (37%), (ii) di usahatani sendiri +
berburuh tani (20%), dan (iii) di usahatani + usaha rumah tangga sektor
nonpertanian (12%).
Meningkatnya jumlah petani kecil (dan mengecilnya rata-rata land size)
juga mendorong migrasi tenaga kerja rumah tangga petani ke luar desa, terutama
yang berpendidikan lebih tinggi. Hasil analisis data PATANAS 2007 (di-"up date"
pada tahun 2008) menunjukkan bahwa (multinomial logit) probabilitas individu
anggota rumah tangga petani untuk memilih bekerja didalam desa, di dalam dan di
luar desa, dan di luar desa masing-masing adalah 78,5, 7,1, dan 14,4 persen.
Faktor-faktor yang berpengaruh nyata adalah luas lahan milik (negatif), tingkat
pendidikan (positif), dan fragmentasi lahan garapan (negatif).
Keseluruhan kondisi tersebut kondusif tidak untuk suksesi usahatani.
Probabilitas petani ingin, ragu-ragu, dan tidak ingin mewariskan usahataninya
kepada generasi penerusnya masing-masing adalah sekitar 24, 63, dan 13 persen.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang tersebut lebih banyak berada dalam
dimensi sosial – budaya yakni: pendidikan kepala keluarga (negatif), kesukaan
terhadap pekerjaan di pertanian (positif), dan faktor sosial budaya yang berkenaan
dengan wasiat/pewarisan (positif). Artinya, jika pendekatan yang ditempuh adalah
business as usual maka instrumen ekonomi tidak akan afektif. Diperlukan lebih
banyak pelibatan aspek-aspek sosial budaya dalam instrumen kebijakan dalam
rangka mengembangkan sistem pertanian yang lebih tangguh (diisi tenaga-tenaga
kerja pertanian produktif). Fenomena ini perlu diantisipasi mengingat tantangan di
masa mendatang (terutama implikasi dari perubahan iklim) semakin berat.
Dalam kaitannya dengan suksesi usahatani tersebut, persepsi petani
tentang usahataninya menarik untuk disimak karena secara tidak langsung
merefleksikan dimensi kualitatif eksistensi pertanian skala kecil. Meskipun
prersentase petani yang menyukai pekerjaan usahatani jauh lebih banyak dari
yang tidak menyukai (48% vs 3%), namun proporsi petani yang menginginkan
keturunannya melanjutkan usahataninya hanya sekitar 23 persen. Sementara itu
yang justru menginginkan agar keturunannya bekerja di luar pertanian justru
mencapai 24 persen. Jika cukup modal, petani yang ingin mengembangkan
usahataninya juga hanya sekitar 37 persen. Cukup banyak (45%) petani yang
menyatakan bahwa usahatani merupakan katup pengaman ekonomi keluarga dan
untuk subsistensi. Jumlah petani yang menyatakan bahwa latar belakang
melakukan usahatani adalah terkait dengan warisan/wasiat adalah sekitar 32
persen, dan yang melakukannya karena tidak ada pilihan lain (terpaksa) adalah
sekitar 37 persen. Secara keseluruhan, sebagian besar petani meragukan prospek
50
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
usahataninya dapat dijadikan andalan untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya
di masa mendatang (Tabel 10).
Tabel 10. Jumlah Petani (Persen)
Dijalankannya, 2008
Menurut Persepsinya terhadap Usahatani yang
3,3
Raguragu
48,8
47,9
Tidak
Petani (Kepala Keluarga) menyukai pekerjaan di usahatani
Berkeinginan usahataninya diterukan keturunannya
Ya
13,4
64,0
22,6
Lebih suka keturunannya bekerja di nonpertanian saja
7,0
69,0
24,0
Jika cukup modal, akan mengembangkan usahataninya
8,9
54,0
37,1
Merupakan katup pengaman ekonomi keluarga dan
subsistensi
4,8
50,6
44,7
22,8
45,4
31,8
Merupakan warisan/wasiat
Tidak ada pilihan lain
7,5
55,3
37,2
Sumber: Diolah dari hasil survei (N = 360) dalam penelitian "Konsorsium Penelitian
Karakteristik Petani Kecil Pada Berbagai Tipe Agroekosistem", PSEKP 2008.
Gejala involusi pertanian tampaknya masih belum hilang. Kondisi ini
tercipta sebagai akibat dari kombinasi enam faktor berikut: (i) pertumbuhan
angkatan kerja yang tinggi (ii) ekspansi lahan pertanian yang berlangsung sangat
lambat, (iii) pelaksanaan reforma agraria yang tersendat, (iv) investasi sektor
nonpertanian di perdesaan yang rendah, dan (v) transmigrasi ke pulau-pulau yang
jarang penduduknya tersendat, dan (vi) ketidakharmonisan antara pengembangan
sistem pendidikan dengan pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut di atas
dikhawatirkan mempersulit pengembangan kapasitas adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim dan dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap
ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.
ERA PASAR GLOBAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PERTANIAN SKALA KECIL
Cara paling sederhana untuk membayangkan implikasi era pasar global
terhadap pertanian skala kecil dapat dilakukan dengan tiga langkah berikut. Pada
hari pertama, cermatilah beragam komoditas buah-buahan, daging, susu, dan
berbagai bentuk pangan olahan impor yang tersaji rapi di supermarket yang kini
menjamur di Indonesia. Disitulah salah satu jejak langkah MNC agribisnis skala
raksasa dapat dilihat dan diamati dengan cara paling sederhana. Dibalik pajangan
beragam komoditas impor tersebut, bekerja suatu sistem manajemen rantai pasok
(supply chain management – SCM) yang disainnya ditunjang teknologi informasi
yang sangat maju, infrastruktur yang canggih, modal yang besar, dan sistem
manajemen perusahaan berbasis pengetahuan (knowledge management) yang
selalu diperbaharui.
51
Sumaryanto
Hari kedua, belanjalah bahan masakan di pasar tradisional (wet market).
Perhatikan tempat penjajaannya, kualitas barangnya, volume barang
dagangannya, harganya, dan perhatikan pula penjualnya karena dari sorot
matanya akan dapat ditangkap suka duka kehidupan yang diarunginya. Ingat pula,
bahwa sebagian dari mereka pada waktu-waktu tertentu harus bermain "petak
umpet" dengan petugas "tramtib" karena dianggap menyebabkan kemacaten lalu
lintas dan kota tidak bersih.
Hari ketiga, mengingat bahwa sumber pasokan barang dagangan dari para
pedagang di pasar tradisional tersebut adalah para pedagang pengumpul ataupun
langsung dari petani kecil maka bayangkanlah bagaimana nasib petani kecil.
Secara keseluruhan dari tiga langkah tersebut akan dapat dibayangkan apa
sesungguhnya yang tengah dihadapi para petani kecil dalam era persaingan pasar
5
global saat ini .
Liberalisasi Perdagangan dan Kehadiran Perusahaan Agribisnis Skala
6
Raksasa
Berpangkal pada asimetri penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,
modal, kemampuan lobi politik, dan mungkin juga jejak kolonialisme masa lalu;
sistem perdagangan komoditas pertanian di pasar internasional kurang adil
terhadap negara berkembang. Upaya untuk menciptakan sistem perdagangan
bebas yang adil (fair trade) telah banyak dilakukan melalui serangakain
perundingan namun belum membawa hasil yang sesuai dengan harapan. Putaran
Doha (2001) berlangsung sangat alot dan belum berhasil mencapai kesepakatan
7
untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil .
Sampai saat ini pangsa pasar internasional komoditas pangan didominasi
negara maju dan cenderung mengerucut ke sejumlah kecil yakni Amerika Serikat
(jagung, minyak kedelai, gandum, daging unggas, beras, kedelai, buah dan
sayuran, daging sapi, susu bubuk skim, dan keju), Uni Eropa (buah dan sayuran,
jagung, gula, gandum, daging sapi, daging unggas, susu bubuk skim, mentega,
dan keju), Australia (jagung, gula, gandum, daging sapi, susu bubuk skim, dan
keju), Selandia Baru (daging sapi, susu bubuk skim, mentega, dan keju), dan
Kanada (mentega, daging sapi, buah dan sayuran, minyak kedelai, gandum, dan
jagung) (Sawit, 2007; Sawit, 2008).
Selain keunggulannya dalam akses pasar, dominasi negara-negara
tersebut sebenarnya juga karena ditopang subsidi yang ternyata jauh lebih besar
daripada subsidi yang diterapkan oleh negara-negara berkembang. Pendapatan
petani produsen beras, petani produsen gula, dan petani produsen daging sapi
5
6
7
Agar lebih lengkap, perhatikan pula konsumennya agar tahu segmen pasar masing-masing.
Bagian tulisan ini banyak mengacu pada Sawit (2007), Sawit (2008), Hutabarat (2009), von Braun
(2004), dan beberapa tulisan terkait lainnya. Atas masukannya dalam serangkaian diskusi informal
dengan kedua penulis yang tersebut dahulu, penulis makalah ini mengucapkan terima kasih.
Deklarasi Doha (WTO, 2001) menyebutkan: (i) substancial reduction in trade-distorting domestic
support, (ii) the reduction of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies, (iii) substantial
improvements in market acces, (iv) special and differential treatment for developing members in all
elements of the negotiations. Kerangka kerja persetujuan disepakati anggota WTO pada Bulan Juli
2004 dengan menyisakan agenda menyangkut aspek negosiasi pertanian (WTO, 2004).
52
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
yang berasal dari subsidi pemerintah mencapai masing-masing 78, 51, dan 33
persen (Sawit, 2007).
Belum lagi sistem perdagangan internasional yang fair terbentuk, ekspansi
perusahaan agribisnis skala raksasa dari negara-negara maju semakin dalam
menancapkan dominasinya di berbagai negara berkembang. Melalui integrasi
vertikal dari hulu – hilir, dominasinya sangatlah kokoh sehingga ruang persaingan
yang terbuka untuk negara-negara berkembang menjadi sempit. Di hulu, mereka
menguasai pasar peralatan pertanian, agrokimia, dan benih; di tengah
mendominasi industri pengolahan (agro-processing dan agro-manufacturing); dan
di hilir membanjiri pasar eceran (supermarket) dengan beragam produk pertanian
segar maupun olahannya di seluruh dunia baik di negara maju maupun negaranegara berkembang. Dua dekade yang lalu, Top Ten MNC penghasil benih
mengendalikan sekitar 30 persen dari nilai perdagangan benih internasional (US$
24,4 milyar) dan Top Ten perusahaan agrokimia mengendalikan sekitar 84 persen
pangsa pasar agrokimia (US$ 30 milyar) di pasar global. Kini (setelah proses
akuisisi dan merger dari sejumlah perusahaan agribisnis raksasa) lima teratas
perusahaan raksasa yang bergerak di bidang bioteknologi pertanian mendominasi
pasar: Pharmacia (Monsanto), DuPont, Syngenta, Aventis, dan Dow (Mariano,
2002).
Tidaklah mudah memahami kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan
akibat dari kondisi tersebut di atas. Konstelasi hubungan antarpemain di pasar
global tidak lagi dapat diterangkan dengan pendekatan teoritis berbasis konsep
keunggulan komparatif; dan penggunaan negara (state) sebagai unit analisis
dalam beberapa hal menjadi kurang relevan. Penerapan konsep keunggulan
kompetitifpun tidak cukup karena strategi yang ditempuh oleh perusahaanperusahaan agribisnis skala raksasa dalam mengembangkan eksistensinya di
pasar global tidak hanya mengandalkan instrumen ekonomi tetapi juga
menggunakan jalur diplomasi yang berdimensi politik. Secara ringkas, Hutabarat
(2009) menggambarkan situasi dan kondisi yang tercipta terkait dengan globalisasi
dan liberalisasi perdagangan, perlunya pendekatan baru dalam perumusan konsep
untuk disain kebijakan, dan bagaimana negara berkembang (Indonesia) harus
menyikapinya.
Implikasi Terhadap Eksistensi Pertanian Skala Kecil
Interaksi agribisnis skala besar dari negara-negara maju dengan pertanian
skala kecil dari negara-negara berkembang bersifat asimetris. Terkendala oleh
isolasi geografis, terbatasnya penguasaan informasi, penguasaan modal yang
terbatas, penguasaan teknologi yang kurang berkembang, dan dukungan
infrastruktur yang kurang memadai maka sebagian besar pertanian skala kecil di
negara-negara berkembang tetap berkutat pada persoalan internalnya yakni
rendahnya pendapatan usahatani. Di sisi lain, berbekal penguasaan informasi dan
teknologi maju, modal yang besar, sistem manajemen usaha yang canggih, dan
lobi politik yang kuat maka perusahaan-perusahaan agribisnis skala raksasa dari
negara maju mengembangkan eksistensinya secara ekspansif. Bagaikan dua
makhluk dari alam yang berbeda, sebagian besar petani kecil di negara-negara
53
Sumaryanto
berkembang tidak menyadari bahwa di hadapannya telah berdiri sosok pesaing
yang siap mengancam eksistensinya.
Secara agregat liberalisasi perdagangan memang berdampak positif
terhadap surplus konsumen maupun surplus produsen. Namun efeknya terhadap
distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan belum jelas karena penelitian
bidang ini masih sangat langka. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa pada
saat ini petani kecil berada pada situasi yang kritis. Kondisi yang dihadapinya
dilematis. Sementara sebagian besar petani masih tetap berkutat dengan
pendapatan usahataninya yang rendah, tenaga kerja muda semakin tidak tertarik
untuk menekuni pertanian. Stagnasi ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja di
perdesaan mendorong tenaga kerja perdesaan usia muda bermigrasi di kota
meskipun tanpa jaminan bahwa di lokasinya yang baru itu akan dapat hidup lebih
baik (Huvio et al., 2004).
Keragaman adalah warna dasar eksistensi. Implikasi liberalisasi
perdagangan terhadap eksistensi petani kecil tidaklah homogen. Dari sudut
pandang akses petani terhadap pasar (Torero and Gulati, 2004), eksistensi petani
kecil dapat dipilah menjadi tiga tipe: (1) petani kecil subsisten dengan akses pasar
lokal, (2) petani kecil dengan akses pasar domestik, dan (3) petani kecil dengan
akses pasar internasional. Fenomena tersebut perlu dipertimbangkan secara
seksama dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan petani kecil
yang antara lain mencakup trade financing, perbaikan infrastruktur, inovasi
kelembagaan, serta penguatan koperasi dan contract farming (Huvio et al., 2004).
Pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap eksistensi pertanian skala
kecil dalam ekonomi domestik tergantung pada kondisi keterkaitan pasar domestik
– pasar internasional sebelum liberalisasi dan kapasitas aktor utama (pertanian
skala kecil) untuk meresponnya. Efeknya muncul dari: (i) perubahan tingkat harga
input dan output, (ii) perubahan volatilitas harga, (iii) efek tak langsung melalui
proteksi relatif di pertanian versus sektor lain dalam keseluruhan sektor
perekonomian, dan (iii) nilai tukar dan pengaruh makro ekonomi lainnya (von
Braun, 2004).
Secara teoritis, pengaruh jangka pendek diakibatkan oleh terjadinya
perubahan harga relatif (produksi dan pola konsumsi tetap). Karena itu kajian
tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap petani kecil harus didekati
melalui sisi produksi dan konsumsi secara simultan. Dalam konteks ini,
karakteristik household economy yang melekat pada sebagian besar petani kecil
beserta implikasinya dalam perilaku produksi dan konsumsi harus dielaborasikan
dengan baik dalam pemodelan.
Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pola usahatani akan
bergerser ke arah komoditas yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar,
atau setidaknya yang tidak menyebabkan pendapatan riilnya turun. Respon jangka
panjang akan mencakup pula investasi dan migrasi. Sejumlah pertanian skala kecil
yang dapat memanfaatkan peluang yang terbuka dari liberalisasi perdagangan
akan melakukan investasi untuk mengembangkan eksistensinya. Di sisi lain,
sejumlah petani tidak mampu bertahan dan karena itu beralih profesi ke sektor
lainnya. Di tengah (mungkin bagian terbesar) akan berada pada situasi yang
54
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
dilematis: tetap berusahatani dengan pendapatan yang rendah dan prospeknya
kurang jelas atau beralih profesi ke bidang lain tetapi tak pula ada jaminan
kehidupannya akan membaik.
Terkait dengan itu, strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut
(von Braun, 2004): (i) mengembangkan usahatani bernilai ekonomi tinggi
(spesialisasi, diversifikasi, dan komersialisasi), (ii) mencari tambahan pendapatan
dari luar usahatani dan menjadi part-time farmer, dan (iii) beralih profesi ke sektor
nonpertanian (termasuk migrasi). Jalur (i) dapat ditempuh oleh petani yang dapat
mengakses pasar modern yang terintegrasi dengan pasar internasional misalnya
melalui pola kemitraan dengan perusahaan agribisnis, agro-processing, agromanufacturing, ataupun supermarket. Kelembagaannya dapat berupa contract
farming ataupun melalui suatu sistem koordinasi vertikal. Jalur (ii) adalah strategi
yang mungkin paling populer karena secara historis – empiris telah merupakan
pola dominan dalam strategi rumah tangga petani mempertahankan eksistensinya.
Namun berbeda dengan pola yang selama ini ditempuh, upaya-upaya untuk
meningkatkan produktivitas kerja di usahataninya maupun pada kegiatan luar
pertanian harus terus dilakukan karena jika berada dalam status quo maka dalam
jangka menengah peranan usahataninya dalam ekonomi rumah tangga akan terus
menyusut. Jalur (iii) merupakan strategi yang paling layak ditempuh oleh rumah
tangga petani yang skala usahanya sangat kecil dan selama ini kontribusinya
untuk menopang ekonomi rumah tangga sangat minor.
Peran Pemerintah
Sesungguhnya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pertanian
skala kecil tidak hanya didasari pertimbangan logis dari ketidak berdayaan petani
kecil menghadapi era pasar global. Adalah fakta bahwa pertanian Indonesia
didominasi pertanian skala kecil, sedangkan peran sektor pertanian sangat
strategis karena berkaitan erat dengan aspek-aspek sentral dalam pembangunan
nasional yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan
lapangan kerja.
Pemberdayaan pertanian skala kecil sangat membutuhkan adanya
pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan yang kondusif untuk
memperlancar arus distribusi, komunikasi, penyebaran informasi, dan akses pasar.
Berbagai studi memperoleh kesimpulan bahwa selama ini sumber utama
kelemahan pertanian skala kecil berasal dari tingginya biaya transaksi "transaction
cost" dalam pemasaran input dan output pertanian. Penyebabnya terkait dengan
sangat terbatasnya infrastruktur pertanian dan perdesaan, kurang lancarnya arus
komunikasi dan penyebaran informasi, dan distribusi spatial unit-unit sentra
produksi pertanian yang terserak dan tak terkonsolidasi serta tidak match dengan
sentra-sentra pemasaran.
Selain infrastruktur, kebijakan dan program yang kondusif untuk
meningkatkan akses petani kecil terhadap lembaga perbankan sangat diperlukan.
Selama ini rendahnya kapasitas petani kecil untuk melakukan inovasi maupun
mengadopsi teknologi yang lebih maju disebabkan oleh keterbatasannya dalam
permodalan. Stigmatisasi kalangan perbankan komersial terhadap pertanian skala
55
Sumaryanto
kecil sebagai unit usaha penuh risiko dan kurang layak sebagai nasabah penerima
kredit harus diubah dan pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan dan
program yang dapat mengubah kondisi tersebut.
Bersamaan dengan pemberdayaan kekuatan dan eliminasi sejumlah
kelemahan pertanian skala kecil tersebut, kebijakan dan program perlindungan
terhadap petani kecil mutlak diperlukan. Investasi asing langsung (FDI) memang
diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
namun fasilitasi dan perijinan yang terkait dengan FDI tersebut harus disertai
kajian yang sangat cermat, cerdas, forward looking; terlebih-lebih jika menyangkut
sektor pertanian dan eksploitasi sumber daya lingkungan. Dalam rangka
memanfaatkan kesempatan yang terbuka maupun untuk melindungi kepentingan
domestik diperlukan peningkatan kemampuan diplomasi dalam perundingan WTO;
dan itu sangat membutuhkan bekal informasi yang komprehensif dan mendalam
mengenai implikasi dari setiap perubahan aturan main dalam perdagangan
internasional terhadap sistem pertanian domestik.
KESIMPULAN
Pertanian skala kecil merupakan bagian terbesar pertanian Indonesia dan
karena itu eksistensinya menentukan masa depan pertanian negeri ini.
Eksistensinya berimplikasi pada dimensi yang lebih luas karena sektor pertanian
mempunyai peranan strategis dalam ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan,
dan penyerapan tenaga kerja.
Era pasar global serta liberalisasi perdagangan telah terjadi dan akan
semakin berkembang dan implikasinya terhadap pertanian skala kecil sangat
serius. Sejumlah peluang muncul karena pasar ekspor semakin terbuka; namun
pada sisi yang lain ancaman terhadap eksistensi pertanian skala kecil juga
semakin nyata seiring dengan membanjirnya komoditas pertanian impor.
Diperkirakan sejumlah petani akan mampu mengembangkan eksistensinya dengan
melalui pengembangan usahatani bernilai ekonomi tinggi namun sebagian lainnya
tak akan mampu bertahan dan karena itu harus beralih profesi ke sektor
nonpertanian. Bagian terbesar, yakni berada diantara kedua kutub tersebut adalah
pertanian skala kecil yang setidaknya dalam jangka pendek – menengah masih
akan berkutat dengan situasi dan kondisi seperti saat ini.
Adalah kewajiban pemerintah untuk memberdayakan pertanian skala kecil.
Untuk itu diperlukan adanya akselerasi pengembangan infrastruktur perdesaan
dan pertanian, peningkatan akses petani terhadap lembaga perkreditan,
peningkatan akses petani terhadap pasar masukan maupun keluaran pertanian,
peningkatan penguasaan teknologi prapanen – pascapanen di tingkat petani, dan
pengembangan agroindustri berbasis pertanian di perdesaan. Pada saat yang
sama, diperlukan pula adanya peningkatan kemampuan diplomasi dalam berbagai
putaran perundingan WTO dan kehati-hatian dalam fasilitasi investasi asing
langsung di sektor pertanian.
56
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
DAFTAR PUSTAKA
Berry, A. and W. Cline. 1979. Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries.
Baltimore and London: John Hopkins University Press.
Binswanger, H. P. and M. R. Rosenzweig. 1986. Behavioral and Material Determinants of
Production Relations in Agriculture. The Journal of Development Studies 22(3):
503 - 539.
Chavas, J. P. 2001. Structural Change in Agricultural Produstion: Economics, Technology
and Policy. In Gardner, B. L. and G. C. Rausser (Eds), Handbook in Agricultural
Economics. Amsterdam: Elsevier.
Diao, X., A. Somwaru, and T. Roe. 2001. A Global Abalysis of Agricultural Trade Reform in
WTO Member Countries. Economic Development Center Bulletin 01 - 1.
Minneapolis: University of Minesota, Economic Development Center.
Edelman, M. 2005. Global Trade Rules and Smallholding Agriculture: Problems for
Sustainability. Paper prepared for the Queen Elizabeth House 50th Anniversay
Conference on "New Development Threats and Promises," Oxford University, 3-4
July 2005. [email protected]
Fan. S.. C. Chan-Kang. 2003. Is Small Beautiful? Farm Size. Productivity and Poverty in
Asian Agriculture. Paper to be presented at the 2003 International Association of
Agricultural Economists. Durban.
Gupta, A. K. 2004. Origin of Agriculture and Domestication of Plants and Animals Linked to
Early Holocene Climate Amelioration (Review Articles). CURRENT SCIENCE,
VOL. 87, NO. 1, 10 JULY 2004.
Hall, B. F. and P. Le Veen. 1978. Farm Size and Economic Efficiency: The Case of
California. American Journal of Agricultural Economics 60(4): 589 - 600.
Hayami, Y. 1998. The Peasant in Economic Modernization. In Eicher, C. K. and J.M. Staatz
(Eds). International Agricultural Development. Baltimore and London: John Hopkins
University Press.
Howe, G., N. Favia, D. Lohlein, S. Haralambou, and E. Heinemann. 2004. Trade, Trade
Liberalisation and Small-Scale Farmers in Developing Countries: Beyond the Doha
Round. In Huvio, T., J. Kola, and T. Lundström (Eds.). Small-Scale Farmers in
Liberalised Trade Environment. Proceeding of the Seminar on October 2004 in
Haiko Finland. Publication No. 38 Agricultural Policy, Department of Economics
and Management, University of Helsinki, Helsinki.
Hutabarat, B. F. 2009. Kebangkitan Pertanian Nasional: Meretas Jebakan Globalisasi dan
Liberalisasi Perdagangan. Naskah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial
Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen
Pertanian.
Huvio, T., J. Kola, and T. Lundström. 2004. Small-Scale Farmers in Liberalised Trade
Environment. Proceeding of the Seminar on October 2004 in Haiko Finland.
Publication No. 38 Agricultural Policy, Department of Economics and Management,
University of Helsinki, Helsinki.
Kumbhakar, S. C. 1993. Short Run Returns to Scale, Farm-Size and Economic Efficiency.
The Review of Economics and Statistics 75 (2): 336 - 341.
57
Sumaryanto
Narayanan, S. and A. Gulati. 2002. Globalization and the smallholders: a Review of Issues,
Approaches and Implications. Markets and Structural Studies Division 50,
International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washinton, D.C: IFPRI.
Pasaribu, B. 2009. Peran Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menunjang
Tata Ruang dan Kedaulatan Pangan. Bahan Presentasi yang disampaikan pada
Lokakarya Pembaruan Agraria Pertanian Nasional pada 3 September 2009 di
Jakarta.
Perez, M. Schesinger, and T.A. Wise. 2008. The Promise and the Perils of Agricultural
Trade Liberalization: Lesson From Latin America. Washington Office of Latin
America (WOLA), Washington, DC. www.wola.org.
PSEKP. 2008. Konsorsium Penelitian Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai
Tipe Agroekosistem. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian (PSEKP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Departemen Pertanian.
Rosegrant, M., M. Paisner, S. Meijer, and J. Witcover. 2001. Global Food Projections to
2020. Emerging Trends and Alternatives. International Food Policy Research
Institute, Washington, D.C.
Sawit, M. H. 2007. Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi Dalam Putaran Doha WTO.
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sawit, M. H. 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO:
Implikasi Buat Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 3, No. 6, September
2008: 199 - 221.
Sen, A. 1962. An Aspect of Indian Agriculture. Economic Weekly February: 243 - 246.
Simatupang, P. 2000. Fenomena Perlambatan dan Instabilitas Pertumbuhan Produksi Beras
Nasional: Akar Penyebab dan Kebijakan Pemulihannya. Pusat Penelitian Sosial
Ekonomi Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian.
Sudaryanto, T., and Sumaryanto. 2008. Changing Household Income in Rural Indonesia:
1995 - 2007. Paper presented at the 6th Asian Association of Agricultural
Economist International Conference: Asian Economy Renaissance: What is in It for
Agriculture?. Manila, Philipinnes, 28 - 20 August, 2008.
Sudaryanto, T., S.H. Susilowati, and Sumaryanto. 2009. Increasing Trend of Small Farms
in Indonesia: Causes and Consequences. Paper presented at the 111th EAAE IAAE Seminar " Small Farms: Persistence or Declined?". University of Kent,
Canterbury, UK, 25 - 26 June, 2009.
Swinnen, Johan F.M. and M. Maertens. 2007. Globalization, Agri-Food standards and
Development. RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA / a. LXII, n. 3, settembre 2007
(pp. 413 - 421).
Torero, M. and A. Gulati. 2004. Conecting Small Holder to Markets: Role of Infrastrucure
and Institutions. Policy Brief, International Food Policy Reserach Institute (IFPR).
Washington, DC.
von Braun, J. 2004. Small-Scale Farmers in Liberalised Trade Environment. In Huvio, T.,
J. Kola, and T. Lundström (Eds.). Small-Scale Farmers in Liberalised Trade
Environment. Proceeding of the Seminar on October 2004 in Haiko Finland.
58
Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global
Publication No. 38 Agricultural Policy, Department of Economics and Management,
University of Helsinki, Helsinki.
Yotopoulos, P. A. and L. J. Lau. 1973. A Test for Relatif Economic Efficisncy: Some Further
Results. The American Economic Review 63(1): 214 - 223.
59
Fly UP